PENDIDIKAN BAGI ORANG KURANG MAMPU SEBAGAI SOLUSI PEMBANGUNAN DI INDONESIA
NAMA : N.I.M : KELOMPOK : JURUSAN : DOSEN :
MUHAMMAD KEMAL REZA 11.12.5914 I S1 – SISTEM INFORMASI Drs. MUHAMMAD IDRIS P, MM
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA
PENDIDIKAN BAGI ORANG KURANG MAMPU SEBAGAI SOLUSI PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Pendidikan adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin kemajuan sosial. Dalam bukunya, Todaro Smith mengungkapkan bahwa pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan. Perekonomian Indonesia semakin tak menentu, krisis multi dimensional yang terus membelenggu negara kita tak kunjung ada ujungnya. Segala jenis kebutuhan sudah tak terjangkau lagi oleh masyarakat miskin. Kelaparan terjadi di banyak tempat di Indonesia, masalah kesehatan, pendidikan juga merupakan masalah bangsa yang belum dapat ditemukan solusinya. Untuk menjadikan Negara kita sebagai Negara yang maju dan berhasil, dibutuhkan generasi penerus yang berwawasan luas. Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan, menyerap, dan menyebarluaskan pengetahuan, namun akses terhadap pendidikan tidak tersebar secara merata, dan golongan miskin paling sedikit mendapat bagian, kasus ini dapat ditemukan di Indonesia yang pendidikannya belum merata antara masyarakat miskin dan menengah ke atas.
1. LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan sebenarnya adalah salah satu faktor penting dalam menurunkan sekaligus menuntaskan angka kemiskinan yang ada di Indonesia, menurut survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) didapatkan fakta yang menyatakan bahwa sekitar 81% penduduk miskin hanya mampu menamatkan pendidikan sampai Sekolah Dasar. Pembangunan
ekonomi
adalah
suatu
proses
di
mana
pemerintah
dan
masyarakatnya mengelola sumberdaya – sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Sumber daya alam akan dapat dikelola dengan baik ketika ada integritas positif dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional, artinya SDM yang dimiliki suatu negara akan memiliki nilai penting ketika didasari pada kompetensi yang cukup baik. Lebih lanjut dampak dari isu global ini akan mengarah pada proses pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan mempunyai arti penting dalam peningkatan SDM yang nantinya akan berdampak besar bagi pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya. Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang diharapkan. Masalah disana – sini masih sering terjadi. Namun yang paling jelas adalah masalah mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat dikalangan bawah. Seharusnya pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “salah satu tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini mempunyai konsekuensi bahwa negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk
memperoleh pengajaran dan pendidikan yang layak. Maka tentu saja negara dalam hal ini Pemerintah harus mengusahakan agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan merupakan faktor kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya pendidikan di perguruan tinggi melainkan juga biaya pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah keatas walaupun sekarang ini sekolah sudah mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semuanya masih belum mencukupi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pendidikan adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin kemajuan social. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, bukan hanya masyarakat menengah keatas yang mendapatkan pendidikan layak, masyarakat miskin pun berhak mendapatkannya, tidak seperti kenyataan yang terjadi di Indonesia yaitu pembangunan pendidikan pada masyarakat menengah keatas lebih memadai atau layak dibandingkan masyarakat miskin. Kasus ini membuktikan bahwa pemerintah belum tanggap dalam pemerataan pendidikan.
2. RUMUSAN MASALAH a. Bagaimana pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin di Indonesia? b. Apa dampak mahalnya pendidikan di Indonesia? c. Apa solusi pemerintah atas permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia?
3. PENDEKATAN a. Historis Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, 1889 – 1959) menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu: Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan batin), pikiran (intelek) dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Ibnu Muqaffa (salah seorang tokoh bangsa Arab yang hidup tahun 106 H – 143 H, pengarang Kitab Kalilah dan Daminah) mengatakan bahwa : Pendidikan itu ialah yang kita butuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua indera kita seperti makanan dan minuman, dengan yang lebih kita butuhkan untuk mencapai peradaban yang tinggi yang merupakan santaan akal dan rohani. b. Sosiologis Kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO tentang peringkat indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian
pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Menurut survey Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia, posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Indonesia hanya berpredikat sebagai follower, bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. c. Yuridis Kondisi pendidikan di Indonesia diperburuk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik public ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan adanya perubahan status itu, Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik Badan Hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN adalah beberapa contoh kebijakan
pendidikan
controversial.
BHMN
sendiri
berdampak
pada
melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi Negeri favorit.
4. PEMBAHASAN Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu equality dan equity. Equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan Equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. Kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, yang biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud, sedangkan kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan dibawah, di mana kebutuhankebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Pada era globalisasi peluang untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dari suatu negara akan semakin besar jika didukung oleh SDM yang memiliki: (1) Pengetahuan dan kemampuan dasar untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan dinamika pembangunan yang tengah berlangsung; (2) Jenjang pendidikan yang semakin tinggi; (3) Keterampilan, keahlian yang berlatar belakang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); dan (4) Kemampuan untuk menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing dengan produk-produk lainnya di pasar global. Menurut McRay (1994), fenomena kemajuan ekonomi bangsa-bangsa di Asia Timur pada dasarnya merujuk pada faktor-faktor: (1)
Keluwesan untuk melakukan diversifikasi produk sesuai dengan tuntutan pasar; (2) Kemampuan penguasaan teknologi cepat melalui reserve engineering (contoh: computer clone); (3) Besarnya tabungan masyarakat; (4) Mutu pendidikan yang baik; dan (5) Etos kerja. Diantara faktor-faktor tersebut, pendidikan (faktor 4) adalah merupakan simpul dan katalisator yang menyebabkan faktor-faktor 1,2,3 dan 5 terjadi. Ilustrasi ini memberikan kesan tentang betapa pembangunan pendidikan sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia (SDM) menjadi semakin penting dalam pembangunan suatu bangsa. Pemerataan pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang sangat rumit. Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia ini terjadi pada lapisan masyarakat miskin. Faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan ini disebabkan oleh faktor finansial atau keuangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya yang dikeluarkan individu. Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya hidup pada taraf yang tidak berkecukupan. Masyarakat menganggap bahwa banyak yang lebih penting daripada sekedar membuang-buang uang mereka untuk bersekolah. Selain itu, biaya pendidikan di Indonesia yang relative mahal jika dibandingkan dengan negara lain meskipun biaya di beberapa tingkat pendidikan telah dibebaskan. Terlihat bahwa faktor biaya menjadikan pendidikan masyarakat miskin menjadi lebih rendah dibandingkan masyarakat kota. Akses tempat tinggal pun dapat menjadi faktor rendahnya pendidikan masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang biasanya bertempat tinggal di desa-desa memiliki akses jalan yang sulit dijangkau. Sehingga pendidikan yang masuk ke dalam masyarakat miskin pun menjadi minim, padahal desa dapat membantu perekonomian menjadi lebih baik. Disini terlihat dari Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah namun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memiliki pendidikan, sehingga SDA yang melimpah
kurang dimanfaatkan sebaik mungkin. Tidak hanya ditekankan pendidikan formal saja untuk mengelola SDA, bisa saja pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan pemerintah untuk warga miskin agar dapat memanfaatkan SDA sebaik mungkin sehingga dapat memajukan dan membangun perekonomian. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh bersekolah. Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,-. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsure pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”. Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang yang dekat dengan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.
Secara umum, dampak dari mahalnya biaya pendidikan adalah: a. Lemahnya Sumber Daya Manusia Salah satu sektor strategis dalam usaha pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini memberikan peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas dan standar SDM di Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Sebagai salah satu entity atau elemen yang terlihat secara langsung dalam dunia pendidikan, pelajar merupakan pihak yang paling merasakan seluruh dampak dari perubahan yang terjadi pada sektor pendidikan di Indonesia. Tak peduli apakah dampak tersebut baik atau buruk. Permasalahan yang ikut membawa dampak sangat besar pada pelajar adalah permasalahan mengenai mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Permasalahan ini dinilai sebagai permasalahan klasik yang terus muncul kepermukaan dan belum selesai hingga sekarang. Padahal, tingginya biaya pendidikan saat ini tidak sesuai dengan mutu atau kualitas serta output pendidikan itu sendiri. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari masih tingginya persentase pengangguran terdidik (Sarjana). Penyebab banyaknya pengangguran terdidik ini terlihat beragam dan menjadi semakin ironis jika dilihat dari mahalnya seorang pelajar (terdidik) telah membayar uang kuliah atau uang sekolah mereka. b. Lemahnya Taraf Ekonomi Masyarakat Pendidikan memiliki daya dukung yang representative atas pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang, yang kemudian akan meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara yang bersangkutan, untuk kemudian
akan
meningkatkan
pendapatan
dan
taraf
hidup
masyarakat
berpendapatan rendah. Pendidikan juga bisa digunakan sebagai alat untuk menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih yanag sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan memiliki suatu kemampuan untuk menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja potensial, dan menjadi lebih siap latih dalam pekerjaannya yang akan memacu tingkat produktivitas tenaga kerja, yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan nasional. Korelasi antara pendidikan dengan pendapatan tampak lebih signifikan di negara yang sedang membangun. Pendidikan menjadi sumber utama bakat-bakat terampil dan terlatih, karena itu pendidikan memegang perang penting dalam penyediaan tenaga kerja. Ini harus menjadi dasar untuk perencanaan pendidikan, karena pranata ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih. Pemerintah seharusnya lebih gencar mengalokasikan dana ke bidang pendidikan. Sebenarnya pemerintah telah memenuhi amanat konstitusi agar APBN Indonesia mengalokasikan minimal 20% dana untuk pendidikan. Contohnya adalah untuk APBN 2011. Dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011 sebanyak Rp 1,229 triliun, sebanyak Rp 248 triliun (20,2%) dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Ini sebenarnya sudah sesuai dengan amanah konstitusi yang menuntut agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan minimal 20% dari total APBN. Karena rakyat membutuhkan sebuah system pendidikan yang berkualitas dengan biaya terjangkau. Diharapkan dengan besarnya dana yang tersedia maka sekolah-sekolah negeri akan mejadi sekolah berkualitas, dilengkapi fasilitas yang memadai dengan biaya terjangkau (atau bahkan gratis).
5. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan - Pemerataan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan negara. Pemerataan pendidikan ini belum dilakukan secara merata terutama di kalangan masyarakat miskin. Pendidikan di Indonesia relatif mahal dan mayoritas penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan membuat pendidikan itu tidak merata dikalangan masyarakat miskin. - Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia akan berpengaruh secara langsung terhadap: a. Lemahnya sumber daya manusia. b. Lemahnya tarif ekonomi masyarakat. c. Ketidaksadaran masyarakat akan kesehatan. - Untuk menangani masalah mahalnya biaya pendidikan, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: a. Memperbesar dana APBN untuk pendidikan, yaitu sesuai dengan undangundang sebesar 20% dari total APBN. b. Melibatkan unsure masyarakat, terutama mereka yang mampu secara ekonomi. - Pada dasarnya solusi diatas telah dilakukan, namun kurangnya komitmen masyarakat dan pemerintah maka mengakibatkan kedua solusi di atas tidak berjalan sesuai dengan harapan.
B. Saran Pemerataan pendidikan sangat penting bagi kelangsungan sebuah negara untuk menunjang
pembangunan
negaranya,
untuk
itu
pemerintah
sebaiknya
memperhatikan masyarakat miskin dalam hal pendidikan, karena masyarakat miskin pun mempunyai potensi yang sama dengan masyarakat menengah ke atas. Perhatian itu dapat dilakukan dengan cara pembebasan biaya pada semua tingkat pendidikan. Mahalnya pendidikan bukan berarti menghalangi untuk terus melanjutkan sekolah. Jika seorang anak berprestasi dan memiliki kemauan yang kuat, maka akan selalu ada jalan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.
REFERENSI
P. Todaro, Michael, Stephen C. Smith. Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan. Erlangga: United Kingdom Sastrosoenarto, Hartanto, 2006, Menuju Visi Indonesia 2030. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta Sidarta, Prof. Dr. Made. 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta Hadari Nawawi, 1989, Administrasi Pendidikan, Jakarta: Mas Agung
