UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU. Nuris Fajar Rizki PLS-UM

UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU Nuris Fajar Rizki PLS-UM

PENDAHULUAN Pemilihan judul Upaya Pemerataan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu berlatar belakang pada beberapa masalah. Penjelasannya sebagai berikut. Saat ini paradigma pendidikan di Indonesia harus dicermati, khususnya mengenai kesempatan belajar, kesetaraan pendidikan, layanan komprehensif, memaksimalkan fungsi sekolah, serta orientasi layanan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar pemerataan pendidikan bisa menyeluruh. Salah satu paradigma yang harus digeser adalah wajib belajar sembilan tahun agar menjadi hak belajar sembilan tahun. "Masyarakat punya hak untuk menuntaskan sembilan tahun pendidikan. Kalau itu menjadi hak. maka negara, harus menyiapkan seluruh sarana dan prasarana. Semua bisa menuntaskan pendidikan sembilan tahun."1 Masyarakat kurang mampu sering diartiakan sebagai masyarakat miskin. Secara kualitatif, kemiskinan adalah suatu yang didalamnya hidup manusia tidak bermartabat manusia. Atau dengan kata lain hidup manusia tidak layak sebagai manusia. Namun secara kuantitatif,kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia selalu kekurangan atau lazim disebut “tidak berharta benda”2. Dan biasanya masyarakat kurang mampu tersebut sering mendapat perlakuan yang dirasa kurang adil dari berbagai sektor. Baik sektor politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan. “Ketidak adilan dari aspek pendidikan merupakan persoalan didalam kehidupan yang tidak pernah terselesaikan. Apakah fakta bahwa ketidakadilan adalah pergumulan manusia yang tidak pernah terselesaikan itu membuat kita menjadi pesimistis?” (Broto Semedi). Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa korban dari ketidakadilan tidak perlu pesimis akan nasibnya untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapat. Ini tercermin dari pernyataan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan3. Dan pernyataan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.4 Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu: (1). Kesenjangan antara sarana pendidikan kota dan pinggiran, (2). Rendahnya loyalitas dan dedikasi guru, (3). Rendahnya prestasi siswa, (4). Tidak meratanya even-even yang melibatkan siswa, (5). Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, (6). Mahalnya biaya pendidikan. Dari beberapa permasalahan khusus tersebut terdapat poin yang akan saya jadikan pembahasan khusus dalam karya ilmiah yang saya buat ini yaitu mengenai rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. 1

Menteri Pendidikan Nasiohal Muhammad Nuh saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan 2010 di Pusdiklat Pegawai Ke-mcntenan Pendidikan Nasional, Depok, Rabu (3/3). 2 (Broto Semedi,1995).Mardimin,johanes.Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia,Yogyakarta:kasinisius,1996 3 isi pembukaan UUD 1945 4 menurut UUD 1945 bab XIII pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan

Diarsipkan oleh PLS UM untuk Imadiklus.com

Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.Oleh sebab itu, pendidikan sangat penting guna peningkatan mutu SDM. Pendidikan harus dapat dirasakan oleh semua warga Negara supaya tercapai tujuan dari Negara tersebut. Tak terkecuali masyarakat miskin. Masyarakat miskin juga berhak untuk belajar dan mendapat pendidikan yang layak dan tidak ada diskriminasi terhadap masyarakat miskin untuk merasakan pendidikan. Ada berbagai upaya untuk memecahkan permasalan tersebut. Dijelaskan bahwa “ ada dua bentuk pendidikan, yakni pendidikan non formal dan pendidikan formal. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang didiapat dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemuka agama baik secara langsung maupun melalui media. Dan pendidikan formal adalah pendidikan yang didapat melalui bangku sekolah”5. Pemerintah juga mempunyai andil dalam mengatasi permasalahan tersebut. Seperti halnya pendidikan yang sampai saat ini masih problema yang sangat rumit dan pelik. Sebetulnya pemerintah di dalam menangani masalah pendidikan tersebut sudah sudah berusaha sekuat tenaga dan sudah menggunakan berbagai cara serta strategi untuk mengatasi masalah seperti :  Masih tingginya angka buta huruf  Masih tingginya anak usia sekolah yang drop out  Masih tingginya anak yang tidak sekolah  Masih tingginya masyarakat yang masih tidak memiliki pengetahuan. 6 Oleh sebab itu, tidak ada alasan bahwa setiap warga Negara tidak bisa merasakan pendidikan. Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diangkat adalah (1) penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia; (2) bagaimana sistem pendidikan yang terdapat di Indonesia; (3) faktor apa saja yang menyebabkan pendidikan di Indonesia belum merata; (3) bagaimana peran APBN terhadap pendidikan di Indonesia. Adapun tujuan yang akan diperoleh dari permasalahan di atas adalah (1) mengetahui penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia; (2) menjelaskan mengenai sistem pendidikan yang terdapat di Indonesia; (3) mendeskripsikan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia belum merata; (3) menjabarkan peranan APBN terhadap pendidikan di Indonesia. PEMBAHASAN LATAR BELAKANG TERJADINYA KEMISKINAN DI INDONESIA Kemiskinan adalah adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari pulau- pulau dan secara geografis terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, dua samudra yaitu samudra Hindia dan samudra pasifik dan berada pada garis katulistiwa serta terdiri atas pulau - pulau. Karena faktor letak geografis itulah Negara Indonesia merupakan Negara yang subur, kaya akan sumber daya alam yang merupakan salah satu faktor untuk kesejahteraan

5 6

Mardimin,johanes.dimensi kritis proses pembangunan di Indonesia,Yogyakarta : kanisius, 1996 Y.Sismanto, Pendidikan Luar sekolah dalam upaya mencerdaskan bangsa, ERASWASTA, Jakarta 1984.


masyarakatnya karena sumber daya alam tersebut memberikan berbagai macam keuntungan di antaranya: 1. Sebagai mata pencaharian masyarakat 2. Sebagai pendapatan untuk Negara melalui hasil tambang yang dapat dimanfaatkan baik di dalam negeri atau ke luar negeri sebagai barang eksport 3. Sebagai sumber tenaga seperti listrik dan lainnya. Selain sumber daya alam, kelebihan yang dimiliki Negara Indonesia adalah memiliki tanah yang subur dan laut yang luas. Tanah yang subur merupakan suatu nilai lebih untuk usaha di bidang pertanian dan perkebunan sedangkan laut yang luas dengan kekayaan laut yang melimpah merupakan suatu keunggulan dalam bidang kelautan. Karena letaknya yang strategis, Indonesia seharusnya juga unggul dalam bidang perdagangan karena terletak di tengah-tengah Negara di Asia dan Australia serta Afrika. Dari keadaan Negara Indonesia yang seperti itu baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tapi pada kenyataannya di akui atau tidak, perekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya masih berada pada garis kemiskinan. Jumlah angka kemiskinan di Indonesia menurut data statistik cukup tajam hingga mencapai 34 juta kepala keluarga (KK), padahal dana untuk pengentasan angka kemiskinan melalui APBN 2007 cukup tinggi. Tetapi nyatanya didaerah - daerah terutama di daerah Kec. Wirosari, kab grobogan betapa kemiskinan menjadi beban dan tantangan bangsa kita. Pada 2004 angka kemiskinan di Indonesia masih berjumlah sekitar 27 juta KK. Dana APBN pada saat itu untuk mengurangi angka kemiskinan hanya Rp 27 Triliun. Tetapi pada pada tahun 2007 ini angka kemiskinan justru bertambah , pada hal dana untuk mengentaskan kemiskinan saat ini ditingkatkan melalui APBN menjadi Rp 35 Triliun. Jadi ternyata menjadi sebuah ironi bahwa kenaikan alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan dalam APBN justru berbuah meningkatnya kemiskinan di Indonesia.7 Sangat memprihatinkan dimana keadaan Negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya tetapi tidak dapat mensejahterakan rakyatnya. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, yaitu : 1. Kurang tersedianya sarana yang dapat dipakai keluarga miskin secara layak misalnya puskesmas, sekolah, tanah yang dapat dikelola untuk bertani. 2. Kurangnya dukungan pemerintah sehingga keluarga miskin tidak dapat menjalani dan mendapatkan haknya atas pendidikan dan kesehatan yang layak dikarenakan biaya yang tinggi 3. Rendahnya minat masyarakat miskin untuk berjuang mencapai haknya karena mereka kurang mendapat pengetahuan mengenai pentingnya memliki pendidikan tinggi dan kesehatan yang baik. 4. Kurangnya dukungan pemerintah dalam memberikan keahlian agar masyarakat miskin dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak. 5. Wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga sulit bagi pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah dengan perhatian yang sama. Hal ini menyebabkan terjadi perbedaan masalah kesehatan, mutu pangan dan pendidikan antara wilayah perkotaan dengan wilayah yang tertinggal jauh dari perkotaan. Tabel 1 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret 2008 – Maret 2009 7

http://iqril.blogspot.com/2007/10/fenomena-kemiskinan-di-indonesia.html


Daerah tahun

/

(1) Perkotaan maret 2008 maret 2009 Pedesaan maret 2008 maret 2009 Kota + desa maret 2008 maret 2009

Garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan) Makanan Bukan total makanan (2) (3) (4)

Jumlah penduduk miskin (juta) (5)

Persentase penduduk miskin (6)

143 897 155 909

60 999 66 214

204 896 222 123

12.77 11.91

11.65 10.72

127 207 139 331

34 624 40 503

161 831 179 835

22.19 20.62

18.93 17.35

135 270 147 339

47 366 52 923

182 636 200 262

34.96 32.53

15.42 14.15

Sumber : diolah dari data susenas panel maret 2008 dan maret 2009 PENDIDIKAN DI INDONESIA Berbicara tentang pendidikan, tentu harus sudah paham tentang arti pendidikan itu sendiri. Sehingga dengan demikian akan lebih mudah dalam melangkah pada pembahasan yang lebih mendalam lagi tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Biaya yang terlalu tinggi, dan harapan masyarakat atas hasil pendidikan yang tidak bisa dipenuhi sekolah membuat banyak orang tua mulai mempertanyakan peran dan keberadaan sekolah. Berbagai kisah-kisah anak miskin tidak bisa sekolah karena mahalnya biaya pendidikan dan peran sekolah yang turut memainkan biaya menjadikan sekolah menjadi pasar yang dihitung dengan untung dan rugi. Biaya sekolah sudah mulai ikut menentukan arah kemana pendidikan masyarakat hendak melangkah. Tanpa uang tidak mungkin seorang anak miskin bisa menikmati pendidikan sekolah. Dengan kata lain, uang sudah banyak berperan dalam kehidupan manusia yang paling dasar. Uang menjadi nilai yang kian dominan dalam pandangan dunia pendidikan kita saat ini . Terlepas dari itu, baik dan buruk atas pengaruh masuknya uang pasar ke lembaga pendidikan sekolah, yang jelas pengaruh kapitalisme8 dengan salah satu tandanya uang dan pasar, sudah ikut menguasai sekolah. Maka, tidaklah berlebihan kemudian muncul istilah memasarkan sekolah dan menyekolahkan pasar. Dampak yang lebih lanjut kebanyakan orang tua sekarang membuat kalkulasi berapa biaya sekolah anaknya dan berapa uang yang akan ia 8

Kapitalisme atau Kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untung kepentingan-kepentingan pribadi.


dapat sesudah si anak selesai lulus dari sekolah. Pandangan ini juga secara tidak langsung menempatkan anak bukan sebagai subjek didik, akan tetapi sebagai aset. Seorang guru mempunyai peran yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Akan tetapi, jika mereka tidak mendapatkan suatu penghargaan, ada kemungkinan besar para guru tidak akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya sedikit yang mau menjadi guru. Selanjutnya, dapat kita bayangkan apa jadinya proses belajar mengajar di sekolah, apabila input untuk menjadi guru berkurang. Melihat kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan guru harus menjadi keprihatinan kita bersama. Bagaimana menciptakan guru yang profesional, memiliki inteligensi tinggi dan mampu menjalankan tugasnya secara dialogis. Adapun upaya memperbaiki dunia pendidikan, selama ini banyak keluhan mengenai kelemahan kita sebagai bangsa. Kita mengeluh korupsi yang merajalela, pelanggaran norma dan hukum yang berlangsung begitu saja. Kerisauan dan kegalauan kita sebagai bangsa, pendidikan segera dilihat sebagai upaya untuk mengatasi semua. Banyak pendapat-pendapat bahwa untuk mengatasi ini, pendidikan harus dirubah total. Untuk melakukan perubahan ini perlu dibuat suatu tujuan pendidikan. Kebanyakan pihak berpandangan bahwa pembaharuan pendidikan yang akan dilaksanakan perlu dirancang guna melahirkan generasi pembaharuan, yaitu generasi yang mampu menyelesaikan berbagai masalah dan persoalan yang sulit dan rumit . Cara yang harus ditempuh guna menilai dan merancang kurikulum pendidikan untuk masa datang adalah pertama, mempelajari aneka implikasi dari berbagai keinginan masyarakat untuk merevisi kurikulum sekaligus pembaruan pendidikan. Kedua, mempelajari aneka kelemahan yang terkandung dalam kurikulum sekarang, yang ikut melahirkan berbagai kelemahan bangsa. Ketiga, mempelajari berbagai keharusan yang tidak dapat dihindari dalam menyusun kurikulum.

SISTEM PENDIDIKAN YANG DITERAPKAN PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU Setiap warga negara berhak mendapatkan pendididikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya, pernyataan ini dikuatkan melalui undang-undang sistem pendidikan nasional atau biasa disebut dengan SISDIKNAS, yang menyebutkan “bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu”. Setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dan Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi “. Dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia di Indonesia maka perlu adanya sebuah system pendidikan nasional. Dimana Negara memberikan kesempatan seluas luasnya kepada semua warga Negara untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian diharapkan warga Negara mendapatkan bekal untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu system yang diterapkan pemerintah sekarang adalah pendidikan dasar Sembilan tahun. Dimana definisi dari pendidikan dasar itu ialah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan Dasar diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.


Permaslahannya adalah, apakah system yang diselenggarakan pemerintah sudah dapat menjawab permasalahan pendidikan di Indonesia khususnya permasalahan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu? Apakah warga masyarakat yang kurang mampu dapat mengikuti system pendidikan dari pemerintah? Sistem pendidikan wajib belajar 9 tahun umumnya dilaksanakan dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal yaitu seperti SD, SLTP atau MTs. Jika melihat keadaan pendidikan yang sekarang dimana biaya pendidikan yang semakin mahal, maka akan sulit bagi masyarakat kurang mampu untuk mengikuti system pendidikan yang diterapkan pemerintah. Namun, pemerintah juga menerapkan sisitem pendidikan wajib belajar lewat jalur non formal yaitu pendidikan kesetaraan atau program paket A (setara SD) dan paket B (setara SLTP) bagi anak usia sekolah yang orang tuanya tidak mampu membiayai untuk masuk SD ataupun SLTP. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan penanganan yang sangat serius, khususnya pemerintah yang memiliki otoritas anggaran. Melalui tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah harus berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengacu pada UUD 1945 pasal 31 ayat 4, negara memiliki kewajiban untuk mengatasi rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam membiayai pendidikan. Namun UUD ’45 ternyata bukanlah suatu landasan yang dapat memaksa pemerintah untuk melaksanakan amanatnya. Pada kenyataannya, alokasi APBN pada bidang pendidikan masih saja pada bilangan yang sangat jauh dari ketentuan. Ironisnya biaya pendidikan semakin melambung tinggi tanpa mampu dikendalikan bahkan oleh pemerintah sekalipun. Tentu saja hal ini semakin memupuskan harapan rakyat miskin untuk mampu menjamah pendidikan yang layak dan berkualitas. Padahal pendidikan adalah hak mendasar dari setiap warganegara dalam rangka memperbaiki masa depan hidup generasi bangsa.. Dengan seiring berjalannya waktu, mengingat bahwa pendidikan itu sangat penting karena merupakan faktor yang menunjang kemajuan suatu negara, maka dewasa ini pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakatnya, hal itu dapat dilihat sejak tahun 1984, Indonesia telah berupaya untuk memeratakan pendidikan formal Sekolah Dasar, kemudian dilanjutkan dengan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun 1994. Selain itu, pemerintah semakin intensif untuk memberikan bantuan berupa beasiswa, seperti Gerakan Orang Tua Asuh, Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengalihan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah yang sebagian diperuntukkan bagi sektor pendidikan dan kesehatan mungkin bisa menjadi penghibur meski pada dasarnya, pendanaan sektor pendidikan seharusnya tidak mempersyaratkan naiknya harga BBM. Dari dana kompensasi bidang pendidikan direncanakan terdistribusi dalam bentuk beasiswa. Sekitar 9,6 juta anak kurang mampu usia sekolah menjadi sasaran dari program alokasi ini. Pada tahun 2003, setidaknya 1 dari 4 penduduk Indonesia termasuk miskin. Jika total penduduk Indonesia adalah sekitar 220 juta jiwa, maka berarti ada sekitar 60 juta jiwa saudara kita yang dalam kategori miskin. Artinya, apa yang sekarang sedang direncanakan pemerintah sangat mungkin belum dapat menjangkau semua rakyat miskin. Memang dibutuhkan cukup waktu untuk sampai ke situ. Yang jelas awal menuju ke arah itu telah dimulai. Dalam konteks ini sebaiknya dibuat suatu kriteria siapa-siapa saja yang urgen untuk mendapatkan bantuan, dan siapa saja yang bisa menunggu giliran berikutnya. Kriteria itu penting agar keputusan seleksi tidak sampai menimbulkan gejolak di masyarakat paling bawah. Oleh karena itu, proses seleksi seharusnya benar-benar dilakukan terbuka yang didasarkan oleh data lapangan yang seakurat mungkin. Terlebih, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap praktik distribusi anggaran yang dilakukan pemerintah sering berada di titik rendah.


FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN UPAYANYA Indonesia adalah negara berkembang yang masih mengalami berbagai proses pembangunan. Di sektor pendidikan, Indonesia masih kurang mengembangkan SDM yang dimiliki masyarakat. Buktinya, dalam sebuah survei mutu pendidikan, Indonesia menempati urutan ketiga dari bawah di antara 40 negara lain. Sistem pendidikan di Indonesia selalu disesuaikan dengan kondisi politik dan birokrasi yang ada. Padahal itu bukanlah masalah utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang lebih penting adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan, termasuk kurangnya pemerataan pendidikan, terutama di daerah tertinggal. Pemerataan pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang sangat rumit. Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia ini terjadi pada lapisan masyarakat miskin. Faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan ini disebabkan oleh faktor finansial atau keuangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya yang dikeluarkan oleh individu. Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya hidup pada taraf yang tidak berkecukupan. Masyarakat menganggap bahwa banyak yang lebih penting daripada sekedar membuang-buang uang mereka untuk bersekolah. Selain itu, biaya pendidikan di Indonesia yang relatif mahal jika dibandingkan negara lain meskipun biaya di beberapa tingkat pendidikan telah dibebaskan. Terlihat bahwa faktor biaya menjadikan pendidikan masyarakat miskin menjadi lebih rendah dibandingkan masyarakat kota. Akses tempat tinggal pun dapat menjadi faktor rendahnya pendidikan masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang biasanya bertempat tinggal di desa-desa memiliki akses jalan yang sulit dijangkau. Sehingga pendidikan yang masuk ke dalam masyarakt miskinpun menjadi minim, padahal desa dapat membantu perekonomian menjadi lebih baik. Disini terlihat dari Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah namun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memiliki pendidikan, sehingga SDA yang melimpah kurang dimanfaatkan sebaik mungkin. Tidak hanya ditekankan pendidikan formal saja untuk dapat mengelola SDA, bisa saja pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan pemerintah untuk warga miskin agar dapat memanfaatkan SDA sebaik mungkin sehingga dapat memajukan dan membangun perekonomian. Fenomena yang ada di Indonesia cukup ironis. Banyaknya lulusan sekolah tingkat menengah dan perguruan tinggi setiap tahunnya, ternyata tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang disediakan. Hal itu jelas menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Bahkan angka pengangguran mencapai 9,5% per tahun. Untuk menuju pemerataan pendidikan yang efektif dan menyeluruh, kita perlu mengetahui beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi sektor pendidikan kita. Permasalahan itu antara lain mengenai keterbatasan daya tampung, kerusakan sarana prasarana, kurangnya tenaga pengajar, proses pembelajaran yang konvensional, dan keterbatasan anggaran. Hal inipun menjadi faktor pengaruh pendidikan masyarakat miskin menjadi rendah. PEMANFAATAN APBN UNTUK PENDIDIKAN Dalam UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang


bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional yaitu dengan memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sesuai dengan visi tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara. Sehingga anggaran pendidikan dalam UU Nomor 41/2008 tentang APBN 2009 adalah sebesar Rp 207.413.531.763.000,00 yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp 1.037.067.338.120.000,00. Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen tersebut disamping untuk memenuhi amanat Pasal 31 Ayat (a) UUD 1945, juga dalam rangka memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008 Nomor 13/PUU-VI I 2008. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, selambat-lambatnya dalam UU APBN Tahun Anggaran 2009, Pemerintah dan DPR harus telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen untuk pendidikan. Selain itu, Pemerintah dan DPR memprioritaskan pengalokasian anggaran pendidikan 20 persen dari APBN Tahun Anggaran 2009 agar UU APBN Tahun Anggaran 2009 yang memuat anggaran pendidikan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sejalan dengan amanat UUD 1945. “Dinyatakan bahwa Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (pasal 1 butir 48). Dengan demikian, jelaslah sudah penerima manfaat anggaran pendidikan 20% adalah Pemerintah Pusat (19 K/L), Pemerintah Daerah (Pemda Prov/Kab/kota, sebagai dana transfer), dan Lembaga Pengelola Dana Pembiayaan/BLU (pengelola dana pembiayaan berupa Dana Pengembangan Pendidikan Nasional/DPPN)”. 9

9

definisi anggaran pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011,


Grafik Anggaran Pendidikan (Rp-triliun)

Sumber : www. Google.com/anggaran-pendidikan/ “Secara nominal, besaran alokasi anggaran pendidikan meningkat terus dari tahun ke tahun, dengan senantiasa mempertahankan prosentasenya di kisaran 20%. Pada TA 2009, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp207.413,5 miliar (20,0%) dari Rp1.037.067,3 miliar sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 41 Tahun 2008. Terdapat kenaikan anggaran secara nominal sebesar Rp2.124,1 miliar pada TA 2010, sehingga anggaran pendidikan menjadi sebesar Rp209.537,6 miliar (20,0%) dari total belanja negara sebesar Rp1.047.666,0 miliar, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 47 Tahun 2009. Selanjutnya untuk TA 2011, prosentase anggaran pendidikan naik sedikit menjadi 20,2% yaitu dialokasikan sebesar Rp248.978,5 miliar dari total belanja negara sebesar Rp1.229.558,5 miliar.”10 Dengan adanya anggaran untuk pendidikan diharapkan permasalahan pendidikan yang terjadi di negara Indonesia khususnya permasalah pemerataan pendidikan untuk masyarakat kurang mampu dapat teratasi.

PENUTUP KESIMPULAN Negara indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam karena terletak pada posisi yang strategis yang mendukung berbagai bidang yaitu bidang pertanian, kelautan, tambang, dan perdagangan. Seharusnya dengan kondisi yang seperti itu negara indonesia menjadi negara maju dan masyarakat Indonesia menjadi makmur. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Menurut statistik tahun 2007, jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 34 juta KK. Hal ini tentunya di akibatkan oleh bebrapa faktor di antaranya : 1. Kurang tersedianya sarana yang dapat dipakai keluarga miskin secara layak misalnya puskesmas, sekolah, tanah yang dapat dikelola untuk bertani. 2. Kurangnya dukungan pemerintah sehingga keluarga miskin tidak dapat menjalani dan mendapatkan haknya atas pendidikan dan kesehatan yang layak dikarenakan biaya yang tinggi 3. Rendahnya minat masyarakat miskin untuk berjuang mencapai haknya. Kurangnya dukungan pemerintah dalam memberikan keahlian agar masyarakat miskin dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak. 10

UU Nomor 10 Tahun 2010.


4. Wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga sulit bagi pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah dengan perhatian yang sama. Sistem pendidikan di Indonesia yang diharapkan menjadi jalan keluar dari permasalahan pendidikan dan kemiskinan justru dirasa oleh sebagian masyarakat Indonesia khususnya yang kurang mampu sebagai masalah baru. Karena biaya pendidikan yang semakin mahal sehingga tidak bisa dirasakan oleh semua warga masyarakat. Hal tersebut yang mengakibatkan ketidak merataan pendidikan di Indonesia. Namun pemerintah juga berupaya mengatasi masalah pemerataan tersebut melalui jalur pendidikan non formal bagi masyarakat yang tidak bisa merasakan pendidikan formal dengan adanya program paket A dan paket B sebagai langkah untuk menjalankan sisitem pendidikan di Indonesia yaitu wajib belajar 9 tahun dan juga adanya anggaran belanja negara untuk pendikan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Mardimin, Johanes. 1996. Dimensi Kritis Proses Pembangunan Di Indonesia. Yogyakarta: Kansius. Sastrosoenarto, Hartanto. 2006. Menuju Visi Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Y. Sismanto. 1984. Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Mencerdaskan Bangsa. Jakarta: Eraswasta. http://bataviase.co.id/node/123924 sumber: www.ikalbandung.com http://edukasi.kompasiana.com/2011/03/16/anggaran-pendidikan-20-untuk-siapa/ UUD 1945


UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU. Nuris Fajar Rizki PLS-UM

Recommend Documents