Kebijakan & Program yang Diharapkan Remaja serta Kondisi di Lapangan Diskusi dan Konsultasi Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengembangan Strategi Global Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja
Wisma PKBI , 13 Maret 2015
Background • 17 % penduduk Indonesia atau 40.770.000 adalah remaja (SDKI 2012)
• latar belakang demografis sosial yang beragam: 38,56% nya telah bekerja, 39, 2 % nya masih sekolah, dan 60,8% nya tidak sekolah
Program dan Kebijakan yang Sudah Ada PIK Remaja, PIK Mahasiswa (BKKBN); PKPR (Kemenkes); PRS (PMI), Youth Center (PKBI) : sbg sarana layanan dan pusat informasi dlm hal preventif dan promotif di bidang KesPro Kemendiknas dan KPA ; Program pencegahan HIV di kalangan remaja RPJMN 2015-2019: Peran Serta remaja dalam pembangunan Pasal 30 UU 40 Th 2009
Fakta di Lapangan • Konsep Promotif dan Preventif untuk masalah kespro umumnya masih dalam setting sekolah padahal 60,8% remaja tidak sekolah ??
• Kurikulum mengenai kespro masih belum sesuai dengan kebutuhan karena belum komprehensif, lebih mengutamakan hal biologis
• Masih ada stigma sosial (di daerah khususnya) ketika remaja membahas kespro. (Tabu budaya ketimuran dan agama)
Fakta di Lapangan • Tingkat Pengetahuan Komprehensif Remaja mengenai HIV dan AIDS kurang dari 20%
• 52,5% HIV +, Usia di bawah 30 tahun. • Sulitnya akses layanan ramah remaja (remaja lebih sensitif jika harus konsultasi kespro ke poli/klinik umum)
• SDKI 2012 menikah 15-19 tahun 12,6% = 6,9 juta anak perempuan dan 28 ribu anak laki-laki
• Masih ada kasus aborsi di lingkungan remaja yang diklaim cukup tinggi.
Fakta di Lapangan 35 % remaja Unmet Need karena tidak tersedia layanan kontrasepsi untuk remaja (detikHealth, 30-5-2012) Studi PKBI 2000-2010, 20% KTD berasal dari remaja dan perempuan dewasa yang belum menikah Data PKBI 1992-2010, 10-20% remaja mengaku melakukan hubungan seks sebelum menikah REMAJA seolah-seolah selalu bermasalah, sehingga perannya dalam pembangunan kecil.
Harapan Remaja
• Optimalisasi peran PIK Remaja, PKPR, PRS serta Youth Center PKBI hingga ke kecamatan bahkan desa (bukan sekedar di kota provinsi atau pendidikan formal)
• Penyediaan layanan kesehatan yang berbasis “Youth Friendly Services” di Pusat-pusat layanan kesehatan
• Bagi remaja yang terlanjur aktif secara seksual dapat diberikan kontrasepsi
Tantangan Kebijakan Undang-Undang Perkawinan No.1/ 1974 ayat 7 (1) The human rights of women and girls are an inalienable, integral and indivisible part of universal human rights (prinsip 4)
UU Pornografi No.44/ 2008. Pada pasal 13 dan 14, peralatan medis, barang-barang, materi pendidikan dan peralatan mengajar dapat dikategorikan sebagai bahan pornografi The Right to Education ( 10)
Undang-Undang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana No. 52 /2009, membatasi penyediaan kontrasepsi dan pelayanan KB hanya untuk pasangan menikah All persons are born free and equal in dignity and rights without distinction of any kind... (Prinsip 1) Alokasi anggaran berbasis kelompok umum dan khusus remaja tidak dapat di identifikasi secara jelas (Bandingkan dengan alokasi anggaran untuk program balita dan kelompok umur lainnya)
Harapan Remaja • Perlunya program untuk perubahan paradigma sosial di masyarakat untuk mengurangi tabu kespro bagi remaja
• Mengembangkan Shelter bagi remaja yang terlanjur mengalami KTD dan ingin meneruskan kehamilan
Harapan Remaja • Perhatian (termasuk layanan) kepada remaja marginal yang lebih besar(remaja dengan disabilitas, remaja di pengungsian, remaja LGBTQ, remaja Migran, remaja di Lapas, remaja yang hidup di jalanan, dll
• Pelibatan remaja bukan sebagai obyek tetapi subyek dari program pembangunan (pelaksana, decisions maker)
Kesimpulan • Perlu semua perwakilan remaja untuk menyuarakan aspirasinya agar dapat berpartisipasi dalam program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan remaja kesehatannya. Dapat dilakukan dalam forum remaja yang bisa di dukung oleh semua pihak tentunya dengan melakukan sinergi lintas sektor.
TERIMAKASIH
