PERAN SERTA MASYARAKAT UNTUK KESEHATAN IBU & ANAK AIPMNH
/WDE,ŝƐŵĂŶĂŐĞĚďLJŽīĞLJŽŶďĞŚĂůĨŽĨƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ&ŽƌĞŝŐŶīĂŝƌƐĂŶĚdƌĂĚĞ
PERAN SERTA MASYARAKAT UNTUK KESEHATAN IBU & ANAK
ƵƐƚƌĂůŝĂ/ŶĚŽŶĞƐŝĂWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ĨŽƌDĂƚĞƌŶĂůĂŶĚEĞŽŶĂƚĂů,ĞĂůƚŚ (AIPMNH)
/WDE,ŝƐŵĂŶĂŐĞĚďLJŽīĞLJŽŶďĞŚĂůĨŽĨƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ&ŽƌĞŝŐŶīĂŝƌƐĂŶĚdƌĂĚĞ
Daftar Isi Desa Siaga
4
Posyandu
15
Komunitas Relawan Donor Darah
19
Peraturan Desa
25
Reformasi Puskesmas
28
Rumah Tunggu Persalinan Berbasis Masyarakat
34
Badan Peduli Kesehatan Masyarakat
39
Mentor Peran Serta Masyarakat
44
Singkatan dan Akronim AIPMNH
AKB AKI APBDes BKPM BPD BUMN Dasolin HIV KIA KIBBLA KMS KRDD LILA Musrenbang NKKBS NTT Perda Perdes PMT Pokjanal Posyandu PUS Pustu SMD UKBM WUS
Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health atau Kemitraan AustraliaIndonesia untuk Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badan Peduli Kesehatan Masyarakat Badan Permusyawaratan Desa Badan Usaha Milik Negara Dana Sosial Ibu Persalinan Human Immunodeficiency Virus Kesehatan Ibu dan Anak Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Kartu Menuju Sehat Komunitas Relawan Donor Darah Lingkar Lengan Atas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Nusa Tenggara Timur Peraturan Daerah Peraturan Desa Pemberian Makanan Tambahan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Pasangan Usia Subur Puskesmas Pembantu Survei Mawas Diri Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat Wanita Usia Subur
1
Pendahuluan Australia mendukung Indonesia untuk mencapai persalinan aman dan selamat melalui program Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH) atau Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir. Kemitraan ini bekerja di empat belas kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk: 0HQLQJNDWNDQ3HODNVDQDDQ/D\DQDQGDQ3HUDQ6HUWD0DV\DUDNDW 360 0HPSHUNXDW6LVWHP.HVHKDWDQ 0HQLQJNDWNDQ$NXQWDELOLWDVGDQ.LQHUMD6LVWHP.HVHKDWDQ Peran Serta Masyarakat merupakan salah satu bidang kunci tematis AIPMNH. Tim PSM Kemitraan bekerja sama secara langsung dengan masyarakat di NTT agar semakin banyak ibu hamil yang melahirkan di fasilitas kesehatan. Jika masyarakat mengerti dan tegas menghendaki pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka akan lebih banyak perempuan dan bayi yang selamat dalam persalinan dan memiliki peluang untuk menjalani hidup lebih lama dan lebih sehat. Bagi AIPMNH, masyarakat bukan hanya perempuan hamil dan kaum ibu. Masyarakat adalah semua orang yang berada di sekitar dan mendukung kaum perempuan dan sistem kesehatan daerah. Itulah sebabnya Kemitraan juga bekerja dengan keluarga dan orang-orang di sekitar ibu hamil, dukun bayi, tokoh masyarakat, dan kader kesehatan. AIPMNH juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok agama, budaya, dan masyarakat yang mendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Ketika masyarakat “berperan serta”, anggota masyarakat memainkan peran aktif dalam pelaksanaan dan dukungan layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir (KIBBLA). Jika masyarakat diberdayakan dan mandiri maka perempuan, keluarga, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat sendiri akan mampu merencanakan dan berkonstribusi bagi kesehatan kaum ibu di desa-desa. Kaum lelaki dan perempuan berperan untuk memastikan bahwa semua ibu hamil mengakses dukungan dan pelayanan kesehatan yang memadai. Masyarakat juga memastikan bahwa dukungan dan fasilitas yang ditawarkan tersebut memenuhi tuntutan dan kebutuhan ibu hamil dan ibu.
2
Mengapa penting untuk melibatkan masyarakat? Masih banyak ibu hamil di NTT yang melahirkan bayi mereka di rumah. Persalinan di rumah jauh lebih berisiko bagi ibu dan bayinya, sebab mereka mungkin jauh dari pelayanan emergensi, seandainya ada komplikasi. Khususnya di daerah pedesaan, keterlibatan seluruh masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa pelayanan dan sistem dukungan memenuhi kebutuhan ibu hamil dan keluarganya untuk memastikan persalinan yang aman, baik bagi ibu maupun bagi bayinya. Kemitraan ini mendukung berbagai bentuk program peran pelibatan masyarakat termasuk melalui: Program Desa Siaga, menyatukan peran tenaga kesehatan di tingkat desa dengan pemerintah desa membantu ibu hamil menyiapkan persalinan. Persiapannya sederhana tetapi dapat menyelamatkan jiwa ibu dalam situasi emergensi. Sebagai contoh, jejaring donor darah yang siap mendonorkan darah bagi ibu jika terjadi perdarahan. Perdarahan adalah penyebab utama kematian ibu di NTT. Desa Siaga juga mengukur tingkat risiko dalam setiap kehamilan dan mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang tepat untuk setiap persalinan. Program lainnya yaitu Revitalisasi Posyandu. Posyandu merupakan tempat yang didatangi oleh kebanyakan ibu hamil di desa untuk mendapatkan pelayanan antenatal dan neonatal. Karena Posyandu terkait erat dengan Desa Siaga, AIPMNH menyelenggarakan berbagai kegiatan termasuk pelatihan bagi kader Posyandu dan mendukung para pengurus Posyandu. AIPMNH juga berupaya untuk memastikan ketersediaan sumber daya bagi kesehatan ibu dan bayi baru lahir melalui proses Musrenbang Desa. Intinya adalah pelibatan perempuan dalam proses perencanaan di tingkat desa. Bekerja dalam sistem pemerintah Indonesia mendorong keberlanjutan program ini. Pemda NTT telah menyatakan komitmen untuk melakukan replikasi Program pra-Musrenbang AIPMNH di semua desa di NTT. Melalui Reformasi Puskesmas, AIPMNH meningkatkan umpan balik dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan dan pengelolaan Puskesmas.
3
Melengkapi upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas, Kemitraan mendukung peran serta aktif dari Badan Peduli Kesehatan Masyarakat (BPKPM). Kondisi geografis dan ekonomi masyakarat di NTT sering kali menjadi penghambat bagi ibu untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai Salah satu upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua ibu melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu oleh tenaga terlatih adalah melalui Rumah Tunggu Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
Pemda NTT telah menyatakan komitmen untuk melakukan replikasi Program praMusrenbang AIPMNH di semua desa di NTT.
4
DESA SIAGA Desa siaga merupakan salah satu bentuk re-orientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya yang bersifat sentralistik dan top-down menjadi lebih partisipatif dan bottom-up. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga, desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Gambaran Sistem Jejaring Siaga
Bayi
Sistem Pencatatan/ Notifikasi
Surveilance Penyakit/ gizi
Transportasi Pendonor darah Pendanaan
Bersalin
Kelas Remaja Kespro/ HIV-AIDS
Pos Informasi KB
5
Tujuan Umum Desa Siaga 1. Terwujudnya masyarakat desa yang sehat, serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. 2. Masyarakat memberikan dukungan pada Program Revolusi KIA di NTT, sasaran terdata dengan baik dan pelayanan tepat waktu, tepat sasaran di fasilitas kesehatan yang memadai.
Mengapa Perlu Desa Siaga? ɿ Tingginya jumlah kasus kematian ibu hamil/melahirkan dan bayi ɿ Munculnya kembali penyakit-penyakit lama seperti malaria, TBC, dll. ɿ Berubahnya kondis lingkungan dan perubahan perilaku yang menimbulkan berbagai penyakit baru seperti flu burung, HIV-Aids ɿ Adanya bencana alam yang berpengaruh pada kesehatan ɿ Sumber daya kesehatan yang terbatas dengan luas serta letak geografis yang sulit dijangkau
Kader Posyandu Desa Siaga Wolonwalu memperagakan model transportasi darurat untuk membawa ibu hamil yang akan bersalin di Puskesmas Foto: Joni Trisongko untuk AIPMNH
6
Strategi Desa Siaga di NTT Mengatasi permasalahan kesehatan ibu dan anak untuk menuju Desa Siaga Paripurna dilakukan melalui integrasi dua komponen utama yakni: 1. Supply: Pustu - Polindes (Puskesmas - Dinas Kesehatan ) dan demand: pemberdayaan dan pelibatan masyarakat melalui sistem kerja lima jejaring utama: 1.1. Jejaring data/notifikasi
Suami & Keluarga
Tokoh Masyarakat
Tetangga/ masyarakat
Kader
Dukun
Sistem Percatatan Berbasis Masyarakat Papan Sistem Siaga
Posyandu
Polindes/Poskesdes + Kantor Desa/ Lurah
Puskesmas
7
1.2 Jejaring transportasi
Pemilik kendaraan
Pemilik alat komunikasi
Suami & Keluarga
Sistem Transportasi Berbasis Masyarakat
Tokoh Masyarakat
Bidan/ Faskes
Puskesmas Dukun
Kader
1.3 Jejaring donor darah Kader
Dukun
Keluarga Pendonor
Tokoh Masyarakat Sistem donor darah masyarakat
Cek Gol. darah Pendonor potensial Masyarakat Tanpa tahu Gol. Darah
UTD/ PMI
8
1.4 Jejaring dana
Masyarakat
Tokoh Masyarakat
Sistem Pendanaan Berbasis Masyarakat DASOLIN
Suami & Keluarga
Dukun
Kader
1.5 Pos informasi KB
BULIN
Pelayananan KB
Kader
Dukun
Pos Informasi KB / Kespro
Masyarakat
Tokoh Masyarakat
Bidan/ Faskes
9
Revitalisasi Posyandu UKBM – lain 2. Terintegrasi dengan lintas sektor
Prinsip Kerja Sistem Siaga ɿTolong menolong sesama warga ɿDari – oleh – untuk warga ɿKeadilan dalam pelayanan ɿPertemuan teratur ɿPendidikan terus-menerus
SKEMA DESA SIAGA
MONITORING - EVALUASI
-
SURVEY MAWAS DIRI -Analisis Situasi
. Sosialisasi Program - Seleksi Desa - Pengumpulan Data Sekunder
-Pertemuan Rutin Desa -Pertemuan Rutin Dusun - Posyandu PENDIDKAN KESEHATAN MASYARAKAT
Fasilitator J Th. I
POSKESDES / PUSTU
PUSKESMAS REFORMASI
- Lokakarya Desa
PERSPEKTIF GENDER
PEMECAHAN MASALAH RENCANA AKSI
PARTISIPATIF
KECAMATAN
PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN SISTEM SIAGA
10
Bagaimana Membangun Desa Siaga Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Seleksi fasilitator desa 2. Pembentukan tim fasilitator desa siaga (fasilitator desa, bidan desa, staf Puskesmas dan staf kecamatan ) 3. Pelatihan teknik partisipatif SMD dan melakukan Survei Mawas Diri di desa 4. Pengorganisasian sistem siaga 5. Bimbingan teknis tingkat kecamatan dan kabupaten 6. Penyusunan Peraturan Desa (Perdes)
Hasil yang diharapkan 1. Masyarakat terlibat aktif dalam mewujudkan dan kesehatannya dengan menggunakan potensi yang ada.
memperbaiki
2. Terbentuknya kepengurusan yang kuat yang menjadikan sistem siaga sebagai bagian dari kesehariannya.
Proses perumusan Cara Kerja Jejaring Siaga Foto: AIPMNH
11
3. Masyarakat mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem siaga yang sudah dibangun bersama melalui papan sistem siaga, dan lain-lain. 4. Semua upaya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dilakukan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. 5. Berawal dari KIA sampai terwujudnya Desa Siaga Paripurna.
Kunci Keberhasilan desa siaga Peran serta masyarakat, pemerintah dan tenaga kesehatan sejak awal Proses fasilitasi dan menemukenali tokoh kunci Pertemuan rutin desa siaga Sistem laporan dan pertanggungjawaban yang sederhana Terintegrasi ke dalam sistem Posyandu Pembinaan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan dan Puskesmas 5 Jejaring yang bekerja optimal: notifikasi, donor darah, transportasi, dana, KB dan gizi Monitoring dan evaluasi berkala Dukungan kebijakan dan anggaran: PERDES, APBD, ADD, BOK, PNPM, dll.
Papan Sistem Siaga Papan sistem siaga dibangun berdasarkan data bersama dan dipampangkan sebagai pengetahuan bersama masyarakat pada tempat umum yang mudah dilihat masyarakat. Keterangan: semua persalinan memiliki risiko
: Risiko Rendah : Risiko Sedang : Risiko Tinggi
12
Penjelasan Kolom Papan Siaga: 1. Papan data ukurannya terbatas karena itu daftar ibu hamil yang dimasukkan di dalam papan data siaga adalah ibu hamil pada trimester ke 2 ( memasuki bulan ke lima ), sementara yang di bawah 5 bulan masuk pada papan daftar ibu hamil yang lain. Data selalu diperbarui. 2. Kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah kolom yang berisi tentang identitas ibu hamil dan Informasi KIA. 3. Kolom 8, 9, 10, 11 dan 12 adalah kolom sistem siaga yang dibuat berdasarkan data yang diperoleh dan diolah oleh jejaring sistem desa siaga (jejaring transportasi, donor darah dan dana). 4. Kolom 2 (umur bumil ) dan kolom 3 (jumlah anak ) ditambah keterangan bidan akan menghasilkan gambaran keadaan ibu hamil yang akan diisi pada kolom 8. 5. Kolom 8 (faktor risiko) akan menentukan pengisian pada kolom 9 (tempat persalinan). 6. Kondisi umum di papan sistem siaga ini akan menentukan kegiatan jejaring KB. Dengan melihat umur ibu, jumlah anak dan faktor risiko, jejaring KB bisa lebih intensif melakukan pendekatan agar ibu dan keluarga bisa ikut KB.
Penggunaan Papan Siaga akan memberikan: *DPEDUDQXWXKWHQWDQJVLVWHPVLDJD 3HPEDJLDQSHUDQGDQWDQJJXQJMDZDE $NDQPHPXQFXONDQUDVDEDQJJDGDODPPHQRORQJVHVDPD -DPLQDQNHDPDQDQGDQNHQ\DPDQDQEDJLLEXKDPLO .HPXGDKDQXQWXNPRQLWRULQJGDQHYDOXDVL (YDOXDVLNLQHUMDGHVDVLDJDDFXDQEHUVDPD
13
Gambaran Hasil dari Desa Siaga Rata-rata Dasolin per desa siaga Dasolin adalah dana solidaritas masyarakat yang bersumber dari masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama yang dibangun. Penggunaan dana dasolin juga berdasarkan kesepakatan di desa. Adapun proses pengumpulan dasolin sejak dibentuknya desa siaga. Grafik berikut memberikan gambaran tentang rata-rata jumlah Dasolin di 787 Desa Siaga, dimana 311-nya merupakan dukungan AIPMNH dan 476 adalah replikasi yang didukung oleh APBD, BOK, ADD, dan bahkan masyarakat. Grafik di bawah ini menunjukkan rata-rata jumlah kas dasolin per Maret 2014 dari desa siaga di 14 kabupaten. Rata rata Dasolin di 14 Kabupaten AIPMNH 1,200,000
Rp Millions
1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 2011
2012
Sumber data: Laporan CE AIPMNH - Juni 2014
2013
14
Grafik di bawah ini menunjukkan peningkatan alokasi APBDes di 14 Kabupaten dukungan AIPMNH, sebelum dan setelah intervensi AIPMNH (2010 dan 2013).
Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) Grafik berikut menunjukkan persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebelum dan sesudah intervensi AIPMNH. Data di bawah ini adalah sampel dari 311 desa siaga dari 787 desa siaga dukungan AIPMNH.
15
POSYANDU Apa Itu Posyandu? Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pusat kegiatan dari, oleh, dan untuk masyarakat, di mana masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan dasar serta upaya perbaikan gizi. Pelayanan terpadu tersebut meliputi: 1. Keluarga berencana 2. Kesehatan ibu dan anak 3. Gizi 4. Imunisasi 5. Penanggulangan diare Satu Posyandu melayani kelompok dasa wisma yang terdiri dari 10 sampai 20 kepala keluarga atau maksimal 100 balita, sesuai dengan kemampuan petugas dan keadaan wilayah. Pelayanan Posyandu dalam Safari Posyandu di Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende Foto: Quin untuk AIPMNH
16
Tujuan Posyandu a. Untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB b. Untuk mempercepat penerimaan Norma Keluarga kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) c. Agar masyarakat dapat mengembangkan kegiatan kesehatan dan kegiatan–kegiatan lain yang menunjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
Penyelenggaraan Posyandu a. Posyandu direncanakan dan dikembangkan oleh kader bersama kepala desa atau lurah dengan bimbingan kelompok kerja operasional (pokjanal) Posyandu tingkat kecamatan b. Posyandu diselenggarakan oleh kader yang terlatih di bidang KB dan kesehatan yang berasal dari PKK, tokoh masyarakat, pemuda dan lain-lain dengan bimbingan pokjanal Posyandu tingkat kecamatan
Sasaran Posyandu Sasaran Posyandu adalah semua anggota masyarakat terutama ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur (PUS), bayi dan anak balita.
Kegiatan yang dilaksanakan di Posyandu a. Pemeliharaan kesehatan bayi dan anak balita melalui: 3HQLPEDQJDQEXODQDQ 3HOD\DQDQJL]L 3HQFHJDKDQWHUKDGDSSHQ\DNLW 3HQJREDWDQSHQ\DNLW $QDNPHPLOLNLDNWHNHODKLUDQ 3HQ\XOXKDQ.%.,$
17
b. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui dan PUS melalui: 3HOD\DQDQJL]L 3HQFHJDKDQWHUKDGDSSHQ\DNLW 3HQJREDWDQSHQ\DNLW 3HOD\DQDQNRQWUDVHSVL 3HQ\XOXKDQ.%.,$
Tahapan Kegiatan Posyandu A. Persiapan Pelaksanaan Posyandu (H –1) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah : Mengumumkan hari Posyandu menggunakan berbgai media yang ada di desa/kelurahan. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu. Mempersiapkan sarana Posyandu berupa KMS/Buku KIA, alat timbang, alat bantu penyuluhan, buku pencatatan dan pelaporan, dan sebagainya. Melakukan pembagian tugas antar-kader. Kader berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya. 0HPSHUVLDSNDQEDKDQ307 B. Pelaksanaan Posyandu Pada hari buka Posyandu, dilakukan pelayanan dengan sistem 5 meja, yakni: Meja 1: Pendaftatan, yaitu mendaftar balita dalam pencatatan balita; mendaftar ibu hamil dalam formulir catatan ibu hamil; dan mendaftar PUS dalam formulir catatan PUS. Meja 2: Penimbangan, yaitu menimbang balita; dan mengukur LILA pada ibu hamil dan WUS.
18
Meja 3: Pencatatan yaitu mencatat hasil penimbangan balita pada KMS; mencatat hasil penimbangan berat badan dan pengukuran LILA ibu hamil dalam buku KIA dan register ibu hamil; serta mencatat hasil pengukuran LILA WUS dalam buku register PUS/WUS. Meja 4: Penyuluhan, yaitu memberikan penyuluhan untuk ibu balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui dan PUS. Meja 5: Pelayanan kesehatan dan KB. Beberapa pelayanan kesehatan yang diberikan antara lain: pemberian Vitamin A pada ibu nifas, bayi dan balita; pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil; pemberian penyuluhan PMT, imunisasi; pemberian oralit dan zink. C. Kegiatan di luar hari buka Posyandu (H +) Beberapa kegiatan yang dilakukan: Kunjungan rumah pada balita yang tidak hadir pada hari H, gizi kurang dan gizi buruk rawat jalan. Menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Posyandu termasuk penggalangan dana. Memfasilitasi masyarakat meningkatkan gizi keluarga.
memanfaatkan
pekarangan
untuk
Membantu petugas dalam pendataan, penyuluhan dan peragaan keterampilan dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat. Grafik berikut menunjukkan persentase ibu hamil yang datang ke Posyandu sebelum dan sesudah intervensi Desa Siaga. Data adalah rata-rata dari 1049 Posyandu dari 311 Desa Siaga. Persentase ibu hamil yang datang ke Posyandu sebelum dan sesudah Desa Siaga. Sumber Data: Laporan CE s/d Maret 2014
19
KOMUNITAS RELAWAN DONOR DARAH Apa Itu Komunitas Relawan Donor Darah (KRDD)? KRDD adalah perkumpulan orang yang peduli dengan ketersediaan darah. Komunitas ini terdiri dari berbagai macam kelompok agama, suku, etnis, paguyuban dan lembaga/instansi Kepala Unit Transfusi Darah sedang melayani permintaan darah dari ayah seorang pasien di RSUD Ekapata_Sumba Barat Foto: Quin untuk AIPMNH
Pengurus KRDD Sumba Timur Foto: John Ire untuk AIPMNH
20
Mengapa KRDD dibentuk? Muncul dari keprihatinan akan tingginya jumlah kasus kematian ibu di mana salah satunya adalah perdarahan di samping itu tidak ada ketersediaan darah. Model donor darah yang berkembang saat ini lebih pada pendekatan event, seperti pada hari raya tertentu, hari ulang tahun lembaga tertentu. Pada saat ada acara, stok darah melebihi kapasitas dan di luar itu, sangat sulit mencari pendonor. Para pendonor potensial masih tersebar di mana-mana, belum ada sebuah wadah yang bisa menampung dan mengorganisir mereka secara lebih sistematis. Ketika ada yang membutuhkan pendonor, sangat sulit mencari pendonor yang bersedia mendonorkan darah. KRDD ingin mengubah hal ini, sehingga darah selalu tersedia setiap dibutuhkan.
Apa yang unik dari KRDD? Donor darah dilakukan secara regular, setiap orang mendonorkan darah setiap tiga bulan, tampa pendekatan event Donor darah menjadi gaya hidup RDD seperti melakukan ‘kontrak kredit’; seperti orangn yang membangun membangun kesepakatan pada saat menandatangani kontrak kredit untuk benefit berupa mendapatkan hasil test kesehatan secara rutin per tiga bulan Sebagaimana orang Mendonor ‘seperti’ membayar cicilan kredit; membayar kredit pinjaman, mebayar fasilitas test kesehatan yang diperolehnya sebagaimana tercantum pada kontrak kreditnya Pendonor menyiapkan diri dengan lebih baik secara regular setiap tiga bulan
21
Di mana KRDD melakukan aksi dan bagaimana prosesnya ? Prinsip KRDD adalah sukarela. Pendonor memberikan darah tanpa paksaan. KRDD mengedepankan pendekatan event donor darah yang mudah, murah dan menyenangkan. Aksi donor darah bisa dilakukan di rumah sakit atau kantor, pada saat acara tertentu seperti yang diselenggarakan oleh lembaga seperti BUMN, perusahaan swasta, atau PMI. KRDD juga membangun kesepakatan mendatangi dan menggelar aksi donor darah pada instansi/lembaga, perkumpulan, paguyuban etnis, komunitas keagamaan. Calon pendonor harus mengisi formulir yang sudah disediakan sebagai bukti kesediaan mendonor. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan dan darah sesuai SOP proses donor darah. Darah yang sudah diambil akan melalui proses pemeriksaan di laboratorium rumah sakit, agar selanjutnya layak dipakai. Pendonor yang lolos akan didata dalam database KRDD sebagai calon pendonor tetap dan akan dihubungi kembali pada tiga bulan berikutnya. Mendonor seperti membayar kredit darah 3 kali dalam setahun. Formulir Relawan Donor Darah Foto: AIPMNH
22
Apa saja kegiatan KRDD dan bagaimana pembiayaannya? Konseling juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari donor darah, terutama bagi pendonor yang diketahui mengidap penyakit tertentu. KRDD melakukan pendekatan-pendekatan melalui seksi humas dan advokasi untuk menggelar acara-acara donor darah. Pendanaan berbasis swadaya sebab KRDD adalah kumpulan orang-orang yang peduli dan sukarela. Jika memungkinkan, KRDD akan membuat proposal dan mengajukan ke pihak-pihak yang bersedia membantu. Selain itu KRDD bersama dengan PMI bekerja sama dengan perusahaanperusahaan yang memiliki peluang untuk melakukan aksi sosial donor darah.
Apa manfaat bergabung dalam KRDD? Keanggotaan KRDD bersifat terbuka dan sukarela karena darah tidak mengenal suku, agama dan ras. KRDD sangat yakin dengan mendonor kita sudah melakukan perbuatan amal menolong sesama tanpa pamrih. Rutin mendonorkan darah setiap tiga bulan sekali akan mudah untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tubuh akan terasa lebih segar dan sehat. Hidup akan lebih berarti dan berwarna karena di dalam komunitas kita bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang pendidikan, suku dan agama atau golongan. KRDD memiliki banyak jejaring untuk bersosialisasi dengan pihak-pihak lain yang punya kepedulian yang sama.
23
Kemitraan tokoh agama mendukung KIBBLA Tokoh Agama mendapat tempat yang istimewa dalam kehidupan sosial. Mereka juga mendapat waktu yang rutin bertemu dengan jemaatnya. Ibadat atau perayaan misa setiap hari Minggu (dalam konteks Gereja Katolik dan Protestan) atau mimbar dalam ibadah Sholat Jumat kaum Muslim misalnya, merupakan kesempatan istimewa tokoh agama bertemu dengan umat mereka. Mimbar agama adalah tempat di mana tokoh agama menyampaikan informasi rohani dan informasi lainnya kepada umat.
Romo Konstantinus Nggajo, Pastor di Sumba Barat yang aktif dalam KRDD Foto: Joni Trisongko untuk AIPMNH
Ustad Pua Monto Umbu Nay (baju hijau) tokoh agama di Sumba Barat yang aktif dalam KRDD bersama stafnya Foto: Quin untuk AIPMNH
24
Melalui proses yang hemat biaya, tokoh agama diajak untuk berdiskusi tentang permasalahan kesehatan masyarakat. Beberapa kegiatan di antaranya adalah: Tokoh agama mendorong kesadaran jemaat atau masyarakat untuk bersalin di fasilitas kesehatan (Puskesmas dan rumah sakit) Mendoakan dan memberkati ibu hamil agar sehat dan selamat Media mimbar: doa dan pengumuman tentang ibu yang akan melahirkan Ibadat rumah tangga juga mendoakan ibu hamil Katekisasi persiapan pranikah dan kehamilan Katekese umat untuk KIBBLA Mengembangkan Paroki Siaga (Laja, Mataloko, Marunggela, dan lain-lain) Diakonia (pelayanan kasih dari Gereja Kristen) di Posyandu Bahan Kotbah, Tausyiah dan Dakwah tentang kesehatan ibu dan bayi Kursus persiapan perkawinan dan penggembalaan Keterlibatan dalam kepengurusan Desa Siaga dan Badan Penyantun Puskesmas Menjamin ketersediaan darah dengan promosi donor darah
Tokoh agama mendorong kesadaran jemaat atau masyarakat untuk bersalin di fasilitas kesehatan (Puskesmas dan rumah sakit)
25
PERATURAN DESA (PERDES) 1. Pengertian Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau Perda. Sebuah Peraturan Desa lahir melalui proses yang cukup panjang. Peraturan desa dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam proses kaji ulang terhadap kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun oleh masyarakat.
2. Manfaat Peraturan Desa (PERDES KIBBLA) 1. Sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan kesehatan ibu dan anak. 2. Mendorong tercapainya tujuan untuk menyelesaikan masalah kesehatan ibu dan anak. 3. Adanya perlindungan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. 4. Sebagai pedoman atau dasar terlaksananya sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak.
Salinan Perdes KIBBLA Foto: AIPMNH
26
3. Proses Penyusunan Peraturan Desa Dibuat secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak di desa difasilitasi oleh tim legal drafting dengan tata cara sebagai berikut: 1. Pengumpulan data dan masalah kesehatan ibu dan anak melalui
penggalian masalah dan gagasan atau Survei Mawas Diri. 2. Membuat rancangan peraturan desa Desa membentuk sebuah tim perumus yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, untuk merumuskan draft peraturan desa berdasarkan temuan masalah yang sudah ada sebelumnya. Penentuan jumlah pasal dalam Perdes KIA tergantung dari temuan masalah dan jumlah lembaga-lembaga terkait di desa yang akan ikut serta dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak di desa. 3. Konsultasi publik Untuk melengkapi cakupan isi dari sebuah peraturan desa perlu dilakukan tahapan konsultasi publik yang menghadirkan masyarakat di desa, dilakukan pertemuan dan membacakan kembali draf Perdes yang sudah disusun dan selanjutnya mendapat tanggapan atau masukan dari masyarakat. Proses pelaksanaan Survei Mawas Diri di Desa Leubatang Lembata Foto: John Ire untuk AIPMNH
27
Setelah diadakan konsultasi publik, draf Perdes diperbaiki kembali sesuai dengan masukan pada saat melakukan konsultasi publik. Setelah diperbaiki draft Perdes siap diserahkan ke Bidang Hukum di Kabupaten untuk mendapatkan asistensi terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku. Setelah mendapatkan asistensi dari Bidang Hukum, Rancangan Perdes ditetapkan dalam Rapat BPD dan Pemerintah desa untuk ditetapkan menjadi Perdes dan diundangkan dalam Lembaran Berita Desa kemudian disosialisasikan untuk dilaksanakan.
Sampai dengan saat ini (September 2014) sudah ada 190 Perdes KIA yang sudah ditetapkan di Desa Siaga, dan 35 Perdes dalam proses asistensi pada Bagian Hukum Setda di Kabupaten.
28
REFORMASI PUSKESMAS Apa Itu Reformasi Puskesmas? Program yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas dengan pelibatan peran serta masyarakat selaku pengguna pelayanan.
Komponen Utama Dalam Reformasi Puskesmas? 1. Masyarakat aktif, yaitu peran serta masyarakat khususnya pengguna layanan dalam memberikan dukungan dan umpan balik untuk perbaikan pelayanan. 2. Puskesmas responsif, yaitu pelayanan di Puskesmas prinsip-prinsip dan azas pelayanan publik.
sesuai dengan
3. Kemitraan multi pihak, yaitu kerja sama dan kolaborasi lintas sektor, swasta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan.
Suasana pasien sedang menunggu pelayanan di Puskesmas Bakunase Kota Kupang foto: AIPMNH
29 Tujuan Reformasi Puskesmas? 1. Agar pelayanan yang diselenggarakan di Puskesmas menjadi lebih baik, efektif, lebih transparan, lebih komunikatif dan lebih partisipatif. 2. Agar perbaikan pelayanan dapat dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan dukungan internal Puskesmas dan masyarakat. 3. Memberikan dukungan pada Program Revolusi KIA di NTT, semakin banyak ibu hamil dan keluarganya memilih Puskesmas sebagai tempat melahirkan dengan mendapat pelayanan yang memuaskan.
Skema Reformasi Puskesmas? BAGAN ALUR PERAN MULTI PIHAK DALAM KEGIATAN REFORMASI PUSKESMAS
CAMAT
FASILITATOR DAN MENTOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS A
PUSKESMAS B
BPKM/BPP
SWASTA/CSR
SEKTOR LAIN DI KECAMATAN
MASYARAKAT DAN PENGGUNA LAYANAN
30
Staf Puskesmas Bakunase sedang lokakarya internal melakukan analisa penyebab keluhan pengguna layanan foto: AIPMNH
Kegiatan Apa Yang Dilakukan? 1. Pembentukan team fasilitator tingkat kabupaten dan team inovasi pelayanan tingkat Puskesmas. 2. Survey keluhan (komplain survey) dan lokakarya analisa penyebab 3. Pelembagaan partisipasi masyarakat dalam wadah BPP/BPKM. 4. Pendampingan Puskesmas dalam menyusun: Alur pelayanan dan denah Puskesmas Visi misi, nilai-nilai, etika pelayanan dan motto Puskesmas Uraian tugas dan menghitug kinerja sdm staf Puskesmas Pengembangan transparansi publik, menakanime penanganan keluhan Standar pelayanan publik (spp) (14 unsur) dan maklumat pelayanan Survey kepuasan pengguna layanan (indeks kepuasan masyarakat) Pengembangan kemitraan multi pihak dan CSR Pengelolaan masyarakat
rumah
tunggu
persalinan
berbasis
pemberdayaan
5. Replikasi di Puskesmas lain dengan dukungan dana APBD atau sumbersumber lainnya.
31 Hasil Yang Diharapkan 1. Masyarakat memiliki kesadaran bahwa kesehatan adalah juga tanggung jawab masyarakat, termasuk mendukung pelayanan di Puskesmas. 2. Masyarakat terlibat aktif dalam memperbaiki kinerja pelayanan Puskesmas dan jejaringnya. 3. Terbentuknya Badan Peduli Kesehatan Masyarakat (BPKM) sebagai kelembagaan sosial masyarakat madani mitra Puskesmas di tingkat kecamatan. 4. Puskesmas memberikan pelayanan dengan sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP). 5. Puskesmas memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, komunikatif, accountable sebagai sebagai wujud tata kelola kepemerintahan yang baik. 6. Tercapainya kinerja pelayanan Puskesmas sesuai indikator “Puskesmas Berprestasi”
32 Manfaat Reformasi Puskesmas? Bagi internal Puskesmas; Petugas semakin percaya diri, menumbuhkan kekompakan, kebanggaan dan citra diri, pintu karier dan kesejahteraan berdasarkan kinerja. Bagi pengguna layanan; Mendapat pelayanan yang profesional, merasa dihargai, kebutuhannya terpenuhi dan mendapat kepuasan dalam pelayanan. Bagi instansi Puskesmas dan pemerintah; Citra organisasi meningkat, pegawai semakin profesional, unggul dalam kompetisi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.
Tabel Jumlah Puskesmas yang Berpartisipasi dalam Program Reformasi Puskesmas Tahun 2010-2014 KABUPATEN/KOTA 1. Sikka 2. Ende 3. Sumba Timur 4. Ngada 5. Manggarai 6. Manggarai Barat 7. TTS 8. Kota Kupang 9. Kupang 10. Lembata 11.Flotim 12.Sumba Barat 13.TTU 14.Belu Total
2010 1 1
2011
1
2 1 1 1 1 1
3
1
1 1 1 1 12
2012 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14
2013
2014 2 3 1
2 3 2 2 1 3 3 1 17
2 2 2 1 1 1 15
Total 5 6 1 5 5 4 4 6 2 3 4 6 6 4 61
33 Grafik Diagram Batang Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Survey Kepuasan di 5 Puskesmas. (Sumber: Hasil Kajian CE-April 2014)
Keterangan :
= Intervensi program Ref. Puskesmas = Bukan Intervensi prograRef.PKM
Peta Lokasi Intervensi Puskesmas Reformasi di NTT
34
RUMAH TUNGGU PERSALINAN BERBASIS MASYARAKAT Apa Itu Rumah Tunggu Persalinan? Suatu tempat atau ruangan yang berada di dekat Puskesmas atau rumah sakit, yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya selama beberapa hari sebelum persalinan dan beberapa hari setelah bersalin.
Mengapa Rumah Tunggu Persalinan Penting? 1. Kondisi geografis dan transportasi, di mana tempat tinggal masyarakat jauh dari Puskesmas, sehingga ibu hamil bisa datang lebih awal ke Puskesmas. 2. Diharapkan dapat meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di Puskesmas serta meningkatkan deteksi dan penanganan dini komplikasi maternal. 3. Paket pelayanan persalinan di Puskesmas terbatas, sehingga beberapa hari sebelum dan beberapa hari setelah persalinan ibu hamil dan ibu nifas bisa menempati rumah tunggu terlebih dahulu.
Rumah Tunggu persalinan di Puskesmas Waepana-Kab. Ngada foto: AIPMNH
35 Mengapa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat? 1. Supaya petugas Puskesmas lebih fokus mempersiapkan pelayanan di ruang bersalin dan di ruang nifas dan tidak menjadi beban Puskesmas. 2. Masyarakat memberikan kontribusi pembangunan dan pengelolaan rumah tunggu persalinan sebagai wujud gotong royong dari, oleh, dan untuk masyarakat. 3. Dikelola oleh masyarakat di bawah koordinasi BPKM dengan dukungan camat, aparat desa dan organisasi keagamaan, sosial dan masyarakat. 4. Pendanaan oleh masyarakat, dana desa, melibatkan partisipasi lintas sektor dan CSR.
Apa Yang Tersedia Di Rumah Tunggu? 1. Rumah tunggu persalinan dilengkapi dengan tempat tidur, kamar mandi dan air, peralatan memasak, bahan makanan untuk minimal satu hari. 2. Pencatatan administrasi, keuangan, inventaris pemanfaatan rumah tunggu.
dan tata tertib
3. Informasi terkait dengan team pengelola, nama dan nomor handphone petugas piket dan jadwal kunjungan doa.
Rumah Tunggu persalinan hasil swadaya masyarakat di Puskesmas Bola-Kab. Sikka foto: AIPMNH
36
BPKM bersama masyarakat memberikan dukungan perlengkapan dapur pelayanan di Rumah Tunggu Persalinan Puskesmas Aimere-Kab. Ngada foto: AIPMNH
Apa Peran Masyarakat Untuk Rumah Tunggu? 1. Masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pembangunan rumah tunggu dengan dukungan dana PNPM atau swadaya masyarakat sendiri. 2. Masyarakat terlibat dalam pengelolaan melalui BPKM atau tim pengelola rumah tunggu. 3. Masyarakat berkontribusi dalam perlengkapan rumah tunggu.
dukungan
barang-barang
dan
4. Masyarakat memelihara, menjaga dan mengelola rumah tunggu sebagai milik dan kepetingan bersama.
Bagaimana Operasional Rumah Tunggu?? 1. Pengelolaan rumah tunggu di bawah koordinasi BPKM melalui seksi pengelolaan rumah tunggu. 2. Pengurus rumah tunggu dan BPKM dipilih secara periodik. 3. Untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tunggu, pengurus mengangkat petugas kebersihan dan digaji sesuai kondisi setempat. 4. Dana operasional rumah tunggu bersumber dari dana desa sesuai kesepakatan musyawarah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dana dari masyarakat lainya yang tidak mengingat.
37 Manfaat Apa Yang Dirasakan Masyarakat? 1. Ibu hamil dan keluarganya bisa datang lebih awal mendekati Puskesmas, dan menempati rumah tunggu sampai fisik ibu dan bayi kuat. 2. Tidak perlu membawa barang-barang untuk keperluan tidur dan memasak, sehingga mengurangi biaya transportasi (sewa kendaraan). 3. Mendukung Revolusi KIA semua persalinan dilakukan di Puskesmas. 4. Meningkatkan nilai-nilai gotong royong dan ikatan sosial dalam memperhatikan ibu hamil dan menyambut bayi baru lahir.
Papan informasi daftar pengguna pelayanan Rumah Tunggu Persalinan di Puskesmas Niki-niki Kab. TTS foto: AIPMNH
38 Grafik/Alur Pengelolaan Rumah Tunggu Berbasis Masyarakat
Sumber: Buku BPKM Hal 70
Peta Lokasi Puskesmas Dengan Rumah Tunggu Persalinan
39
BADAN PEDULI KESEHATAN MASYARAKAT (BPKM) Apa Itu BPKM? Suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat peduli kesehatan, yang berperan sebagai mitra kerja Puskesmas dalam upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas
Mengapa Perlu BPKM? Masyarakat sering ”tidak mau tahu” kondisi puskesmas. Anggapan bahwa Puskesmas itu milik pemerintah dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Puskesmas tak dapat menjalankan fungsi-fungsinya tanpa dukungan aktif masyarakat. Komunikasi antara puskesmas dan warga masyarakat menghadapi berbagai hambatan.
Pengurus BPKM setelah pembekalan Tupoksi bersama Camat Pagal Kab. Manggarai. foto: AIPMNH
40 Siapa Anggota BPKM? BPKM merupakan himpunan berbagai potensi masyarakat, karena itu anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat, seperti: a. Tokoh masyarakat b. Tokoh agama c. LSM d. Organisasi kemasyarakatan e. Dunia usaha f. Orang-orang yang peduli kesehatan
Bagaimana Membentuk BPKM? 7DKDSSHUVLDSDQ Membangun komitmen para pemangku kepentingan di daerah (kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan). 7DKDS3HODNVDQDDQ Pembentukan calon pengurus BPKM; dapat dilakukan di ruang pertemuan Puskesmas atau kantor Camat dengan melibatkan lintas sektor. 3HPLOLKDQSHQJXUXV%3.0 Pemilihan pengurus dilakukan melalui forum pertemuan yang dipimpin Camat. Pengurus dipilih dari peserta yang diundang secara demokratis dan dilakukan secara partisipatif.
41
Bagaimana Kedudukan, Fungsi Dan Tanggung Jawab BPKM %3.0GLNXNXKNDQGHQJDQ6XUDW.HSXWXVDQ&DPDW Bagan Struktur BPKM
42 Fungsi BPKM: 1. Melayani pemenuhan kebutuhan kesehatan oleh Puskesmas.
penyelenggaraan
pembangunan
2. Memperjuangkan kepentingan kesehatan dan keberhasilan pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas. 3. Melaksanakan tinjauan kritis dan memberikan masukan tentang kinerja Puskesmas. %3.0EHUWDQJJXQJMDZDE 1. Secara administratif kepada camat. 2. Secara teknis operasional kepada masyarakat melalui suatu forum.
Apa Tugas dan Wewenang BPKM? 1. Memperoleh informasi yang diperlukan dari masyarakat dan Puskesmas. 2. Memberikan informasi tentang pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 3. Menghimpun masukan dan ikut menangani pengaduan masyarakat tentang pelayanan Puskesmas. 4. Memantau dan memberi umpan balik untuk peningkatan kinerja Puskesmas. 5. Menggali dan memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berbagai upaya kesehatan masyarakat. 6. Menyampaikan masukan untuk perencanaan tingkat Puskesmas.
43 Bagaimana Mengelola Keuangan BPKM? 1. Sumber dana untuk operasionalisasi BPKM dapat dibiayai dari warga masyarakat dan sumbangan lainnya. 2. Pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawab BPKM hendaknya dikelola secara transparan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara berkala
Di Mana BPKM Berada?
44
MENTOR PERAN SERTA MASYARAKAT AIPMNH mendukung terwujudnya peran serta masyarakat, untuk pencapaian Making Pragnancy Saver (MPS) dan program Revolusi KIA. Pada aspek demand side, AIPMNH mendukung pengadaan Community Engagement Mentor (CEM) yang berperan memberikan dukungan pada aspek demand side terutama untuk penguatan program revitalisasi Posyandu, penguatan desa siaga dan P4K, perencanaan desa dan program reformasi Puskesmas.
Apa Itu Mentor CE? Community Engagement Mentor (CEM) atau Mentor CE adalah individu konsultan (personal) yang memiliki sejumlah pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan personil dalam bidang peran serta masyarakat.
Mentor foto bersama BPMPD foto: AIPMNH
45 Pengalaman yang disyaratkan yakni minimal 5 tahun dalam bidang peran serta masyarakat. Pengetahuan yang disyaratkan yakni berkaitan dengan : a) Pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang sistem dan pendekatan program peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. b) Pengetahuan yang luas tentang kesehatan ibu dan bayi baru lahir. c) Pengetahuan tentang gender dan HIV. Keterampilan dan kemampuan personil yang disyaratkan yakni : a) Mampu bekerja sama dalam tim. b) Keterampilan berkomunikasi, bernegosiasi dan mengelola konflik. c) Keterampilan memfasilitasi Pendidikan orang dewasa.
dan
melatih
dengan
pendekatan
d) Keterampilan untuk mengidentifikasi masalah dan mencapai solusi. e) Komitmen untuk meningkatkan mutu kesehatan ibu dan bayi baru lahir di NTT. f) Komitmen pribadi, efisiensi, fleksibilitas dan bekerja keras untuk mencapai hasil. g) Bersedia melakukan perjalanan dalam wilayah NTT untuk mencapai hasil-hasil yang diharapkan.
TUJUAN KEBERADAAN MENTOR CE Keberadaan Mentor CE bertujuan memberikan dukungan dalam memperkuat sistem mitra SKPD di kabupaten untuk mencapai tujuan program MPS dan Revolusi KIA. Dukungan tersebut terutama dalam mempercepat pelaksanaan strategi peran serta masyarakat dan menjamin keberlanjutan program.
46 Peran Mentor CE Dalam Program Reformasi Puskesmas Membangun kerjasama dan mendampingi tim fasilitator reformasi Puskesmas tingkat Kabupaten dalam melaksanakan program reformasi Puskesmas. Memperkuat dan mendampingi tim inovasi Puskesmas melaksanakan perbaikan-perbaikan di internal Puskesmas.
dalam
Membangun kerja sama dan memperkuat kapasitas pengurus BPKM dalam menjalankan tugas mendukung perbaikan kinerja Puskesmas. Membangun kerja sama dan mendorong pengurus BPKM dalam kemitraan dengan lintas sektor di kecamatan dan desa. Memberikan dukungan penguatan BPKM dalam pengelolaan rumah tunggu. Menyusun dokumentasi dan pencapaian dalam bentuk tulisan best practices (pembelajaran). Bersama Dinkes dan fasilitator melakukan monitoring di Puskesmas dan BPKM. Memberikan advokasi agar ada alokasi anggaran untuk replikasi dengan sumber pendanaan dari mitra SKPD. Membangun kerja sama dengan organisasi non Pemerintah dan lembaga agama dalam melanjutkan program KIBBLA.
Mentor sedang presentasi pencapaian pendampingan di kabupaten masing-masing dalam lokakarya mentor foto: AIPMNH
47 Peran Mentor CE dalam Program Desa Siaga dan Revitalisasi Posyandu Membangun kerjasama dan mendampingi tim fasilitator desa siaga dan revitalisasi posyandu tingkat kabupaten dalam melaksanakan program desa siaga dan revitalisasi posyandu. Memperkuat dan mendampingi pengurus desa siaga (ketua dan pengurus jejaring) dalam mengembangkan sistem siaga ibu hamil di desa. Membangun kerjasama dan memperkuat kapasitas antara pengurus desa siaga dan kader posyandu dengan petugas kesehatan (bidan, perawat) di Pustu/Poskesdes/Polindes, Puskesmas dan rumah sakit dalam menjalankan tugas mendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir (KIBBLA) mulai dari sebelum dan setelah persalinan. Membangun kerjasama dan mendorong pengurus desa siaga dan kader posyandu dalam kemitraan dengan lintas sektor di desa dan kecamatan. Memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Rumah tunggu persalinan di pustu/Poskesdes dan Puskesmas. Menyusun dokumentasi dan pencapaian dalam bentuk tulisan best practices (pembelajaran). Memberikan advokasi agar ada alokasi anggaran untuk replikasi dengan sumber pendanaan dari mitra SKPD dan sumber lainnya. Membangun kerjasama dengan organisasi non pemerintah dan lembaga agama dalam melanjutkan program KIBBLA dan desa siaga.
Hubungan Kerja Mentor CE dengan Mitra SKPD Mentor CE merupakan personil yang direkrut oleh Mitra SKPD bersama TIM CE AIPMNH dengan mempertimbangkan berbagai kriteria seperti: pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan personil. Segala ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara Mentor CE dengan Mitra SKPD diatur di dalam Kontrak Kerja dengan memperhatikan TOR dan RKA Mentor CE AIPMNH.
48 Sekitar 50% dari waktu CEM digunakan untuk bekerja sama dengan SKPD pada lingkup kabupaten, dan sisanya dimanfaatkan untuk mendampingi para mitra pada tingkat kecamatan dan desa. Waktu yang dihabiskan di lapangan juga akan digunakan untuk memperkuat sistem Monitoring dan Evaluasi (ME) tingkat lokal, dan mengumpulkan atau memeriksa data yang dibutuhkan untuk AIPMNH. Penilaian kinerja CEM menggunakan pendekatan Self Appraisal dan External Appraisal oleh mitra SKPD dan DPC. Self appraisal dimaksudkan akan berfokus pada sejauh mana CEM telah mencapai kinerja target yang tertera dalam kontrak mereka. Target-target ini akan terhubungkan dengan target rencana kerja SKPD.
Pengembangan Kapasitas Mentor CE Pengembangan kapasitas dimaksudkan agar CEM dan SKPD bersama-sama mengenali aspek-aspek yang menjadi sasaran kegiatan pengembangan masyarakat (capacity building) dan mitra SKPD dapat melaksanakan rencana kerja mereka. Kegiatan pengembangan kapasitas akan dibatasi pada jenis-jenis kegiatan yang dapat diadakan oleh CEM, misalnya: a) Masukan teknis untuk sistem penguatan dan proses yang terkait dengan program peran serta masyarakat. b) Pelatihan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program PSM termasuk M&E. c) Penilaian terhadap materi Informasi, Pendidikan, Komunikasi (IPK) yang diperlukan. d) Updating tata aturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan program reformasi Puskesmas.
AIPMNH 2014
