DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

KEMENTERIAN L1NGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

DAN TATA LINGKUNGAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR: P. I/PKTL/IPSDH/PLA.l/I/2017 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI HUTAN DAN SOSIAL BUDAYA

MASYARAKAT PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)

DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

Menimbang

: a. bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP, dalam rangka kegiatan Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di KPHL dan KPHP perlu dilaksanakan inventarisasi hutan; b. bahwa dalam rangka memberikan acuan pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL dan KPHP perlu disusun Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan dan Sosial Budaya Masyarakat pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dengan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Mengingat

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut­ II/2006 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan; 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut­ II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14); 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut­ II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62); 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

JENDERAL PLANOLOGI PERATURAN DIREKTUR KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI HUTAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP).

Pasal 1 Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan dan Sosial Budaya Masyarakat pada KPHL dan KPHP sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasa12 Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan pada KPHL dan KPHP dan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat Pada KPHL dan KPHP. Pasa13 Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan dan Sosial Budaya Masyarakat pada KPHL dan KPHP menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan pada KPHL dan KPHP. Pasa14 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM D KERJASAMA TEKNIK,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 26 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

ENDI SUGANDI, SH., MH NIP. 19651123 199803 1 005

SAN AFRI AWANG NIP. 19570410 198903 1 002

Lampiran 1. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor

: P.1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1/2017

Tanggal

: 26 Januari 2017

PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI HUTAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)

I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan hutan secara efisien dan lestari, seluruh wilayah kawasan hutan di Indonesia terbagi dalam unit-unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang pembentukannya didasarkan atas kriteria kepastian kawasan, kelayakan ekologi, kelayakan pengembangan kelembagaan dan pemanfaatan hutan dari suatu wilayah pengelolaan hutan. Suatu wilayah KPH dapat meliputi lebih dari satu fungsi pokok kawasan hutan yang penamaannya didasarkan atas luasan fungsi hutan yang dominan, sehingga terdapat tiga macam wilayah kesatuan pengelolaan hutan yaitu KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP) dan KPH Konservasi (KPHK). Setiap KPH dibentuk institusi pengelola KPH yang bertugas antara lain menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: 1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan 2. Pemanfaatan hutan 3. Penggunaan kawasan hutan 4. Rehabilitasi dan reklamasi hutan 5. Perlindungan hutan dan koservasi alam Dalam rangka tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan diperlukan data dan informasi mengenai potensi sumber daya hutan, karakteristik wilayah, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lainnya pada suatu wilayah KPH. Untuk memperoleh data dan informasi tersebut maka perlu dilakukan inventarisasi hutan pada wilayah KPH tersebut. Selain sebagai bahan penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, data dan informasi dari hasil inventarisasi hutan tersebut dapat digunakan sebagai bahan dalam proses pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, dan penyusunan sistem informasi kehutanan.

1

B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya petunjuk teknis inventarisasi hutan pada KPHL dan KPHP adalah untuk memberi panduan pelaksanaan inventarisasi potensi sumber daya hutan secara efisien dan efektif di wilayah KPHL dan KPHP. Tujuan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi hutan pada KPHL dan KPHP adalah agar diperoleh data dan informasi potensi sumber daya hutan secara lengkap, handal, dan akurat di wilayah KPHL dan KPHP. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup petunjuk teknis inventarisasi hutan pada KPHL dan KPHP adalah: 1. Metode inventarisasi hutan. 2. Perencanaan inventarisasi hutan 3. Pelaksanaan inventarisasi hutan. 4. Penyusunan laporan hasil inventarisasi hutan. D. Dasar Penyelenggaraan 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 10/Menhut-II/2006 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan; 2

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan; 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP. E. Pengertian dan Batasan 1. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. 2. Inventarisasi

hutan

adalah

rangkaian

kegiatan

pengumpulan

data

untuk

mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. 3. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 4. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi. 5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan lindung. 6. Intensitas sampling adalah besarnya unit contoh sampel yang diambil di dalam populasi tertentu dan dinyatakan dengan presentase. 7. Stratifikasi adalah suatu cara atau kegiatan pembagian hutan sebagai populasi ke dalam bagian yang lebih homogen atau seragam. 8. Stratum adalah bagian-bagian hutan hasil stratifikasi yang kondisinya relatif seragam. 9. Areal berhutan adalah areal hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon dengan tajuk yang saling menutup dengan sekurang-kurangnya menutup 30% seluruh areal yang bersangkutan serta dinyatakan sebagai areal penghasil kayu.

3

10. Areal tidak berhutan adalah areal hutan yang tidak produktif terhadap sumber daya hutan, dapat berupa tanah kosong, semak belukar, ladang alang-alang dan lainlain. 11. Bentang alam spesifik adalah kondisi khas/spesifik setempat atau daerah tertentu yang memberikan nilai khas setempat. 12. Indeks nilai penting adalah nilai yang mencerminkan kedudukan ekologis suatu jenis dalam komunitasnya yang berguna untuk menetapkan status jenis terhadap jenis lainnya dalam masing-masing habitat, dihitung berdasarkan kerapatan relatif (Kr), frekwensi relatif (Fr) dan dominasi relatif (Dr). 13. Dbh (Diameter breast height) adalah diameter yang diukur pada ketinggian setinggi dada rata-rata orang Asia yaitu 1,3 meter. 14. Klaster adalah satuan unit contoh pengamatan di lapangan yang merupakan sekumpulan dari beberapa plot contoh. 15. Plot adalah satuan unit contoh yang terdiri dari sekumpulan sub plot pengamatan. 16. Sub Plot/petak pengamatan adalah satuan unit contoh terkecil di lapangan dalam pengumpulan data lapangan.

4

II.

METODOLOGI

A. Ketentuan Umum 1. Inventarisasi sumber daya hutan dilaksanakan pada seluruh areal KPHL dan KPHP. 2. Inventarisasi

hutan

dengan

survei

lapangan

dilakukan

pada

areal

yang

berpenutupan hutan dan tidak dibebani perizinan. 3. Pada areal yang telah dibebani perizinan, inventarisasi sumber daya hutan dilakukan melalui kompilasi data hasil inventarisasi hutan yang telah dilaksanakan oleh pemegang perizinan. Dalam hal pemegang perizinan belum melaksanakan inventarisasi hutan, maka pada areal perizinan yang masih berhutan dapat dilakukan inventarisasi hutan melalui survei lapangan 4. Dalam hal sebagian areal berhutan tidak dapat dilakukan survei lapangan karena keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu, maka penaksiran potensi dilakukan berdasarkan data hasil survei lapangan pada lokasi lain dalam wilayah KPH diintegrasikan dengan penafsiran penginderaan jauh dari citra satelit resolusi tinggi/sedang. 5. Plot inventarisasi hutan pada KPHL dan KPHP merupakan plot sampel permanen yang akan diukur ulang setiap 5 tahun sekali. 6. Pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan pada KPHL dan KPHP dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 tahun. B. Jenis Data Inventarisasi hutan pada KPHL dan KPHP dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang potensi (flora, fauna, jasa lingkungan), karakteristik, bentang alam, serta informasi lainnya. Data dan informasi yang akan diperoleh dari inventarisasi hutan tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: 1. Data Primer Data yang diperoleh melalui pengamatan lapangan atau survei secara terestris yaitu:

5

a. Potensi Flora Data dan informasi flora yang dikumpulkan adalah data potensi kayu (semai, pancang, tiang, dan pohon) dan non kayu (rotan, bambu, sagu, nipah, gaharu, kemenyan, damar, lebah madu, sarang burung walet, dll). b. Potensi fauna dan jasa lingkungan Data dan informasi potensi fauna yang dikumpulkan adalah mengenai nama species dan jumlah (kualitatif/kuantitatif). Sedangkan data dan informasi potensi jasa lingkungan (sumber air, panas bumi, obyek wisata, dll) yang dikumpulkan adalah nama dan lokasi. 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti buku, laporan, dokumen, peta, arsip resmi dan sumber/rujukan lain. Data sekunder yang dikumpulkan berupa : a. Status dan fungsi kawasan hutan Data status dan fungsi kawasan hutan diperoleh dari Peta Kawasan Hutan terbaru. Informasi yang disajikan berupa status, fungsi, dan luas kawasan hutan. b. Perizinan di dalam kawasan hutan Data dan informasi tentang perizinan di dalam kawasan hutan diperoleh dari Peta Pemanfaatan Hutan (Peta Izin IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Hkm,dll) dan Peta Penggunaan Kawasan Hutan. c.

Penutupan Lahan Informasi penutupan lahan diperoleh dari peta penutupan lahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan paling lama 2 (dua) tahun terakhir.

6

d. Jenis tanah, kelerengan lapangan/topografi Data dan informasi jenis tanah diperoleh dari Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) - Kementerian Pertanian atau lembaga penelitian lainnya. Informasi jenis tanah yang disajikan adalah berupa ordo tanah. Kelerengan lapangan dan topografi diperoleh dari peta kontur RBI atau SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Data kelerengan disajikan dalam bentuk persentase. e. Iklim Data dan informasi iklim yang dikumpulkan berupa data curah hujan rata-rata tahunan/bulanan/harian, suhu, dan kelembaban relatif udara rata-rata harian serta tipe iklim menurut Schmidt Forgusson yang bersumber dari Stasiun Pengamatan Cuaca atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). f.

Hidrologi/tata air Data dan informasi Hidrologi/tata air yang dikumpulkan berupa batas dan luas DAS/Sub DAS yang diperoleh dari peta daerah aliran sungai (DAS), letak KPH dalam DAS (Dalam satu DAS atau lintas DAS, berada di hulu, tengah, atau hilir), bentuk DAS, dan panjang sungai utama, serta orde sungai.

g. Data potensi pada areal perizinan Data dan informasi potensi hutan pada areal yang dibebani perizinan diperoleh dari laporan hasil inventarisasi hutan seperti inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB), inventarisasi hutan pada areal izin pinjam pakai kawasan hutan, dll. Data dan Informasi yang dikumpulkan berupa potensi kayu dan hasil hutan bukan kayu. h. Potensi fauna dan jasa lingkungan Data dan informasi diperoleh dari hasil penelitian atau publikasi lainnya. Data dan informasi potensi fauna yang dikumpulkan adalah nama species, jumlah, habitat dan penyebaran. Sedangkan data dan informasi potensi jasa lingkungan (sumber air, panas bumi, obyek wisata, dll) yang dikumpulkan adalah nama dan lokasi. 7

C. Metode Inventarisasi 1. Inventarisasi Flora a. Desain Sampling Desain penempatan plot sampling inventarisasi hutan yang digunakan adalah

stratified stystematic sampling with random start. Areal yang akan disampling distratifikasi berdasarkan penutupan lahan yaitu: hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi. Intensitas sampling yang digunakan adalah sebesar 0,056 % dengan jarak antar plot sejauh 3 km x 3 km. Pengalokasian jumlah plot sampling ke dalam masing-masing stratum dilakukan secara proporsional yaitu alokasi jumlah plot sampling mempertimbangkan ukuran stratum. Stratum yang besar diberi alokasi jumlah plot sampling yang besar pula. Jumlah plot sampling yang dialokasikan untuk setiap stratum (ni) ditentukan degan rumus: 𝑁

𝑛𝑖 = ( 𝑁𝑖 ) 𝑛 .......................................................................................................2.1 dimana: ni = jumlah plot sampling pada suatu stratum Ni = luas areal suatu stratum N = luas total areal yang akan diinventarisasi n = jumlah total plot sampling Desain plot sampling dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

8

U 100 m 100 m

3 Km

3 Km

Gambar 1. Desain Sampling Inventarisasi Hutan pada wilayah KPHL dan KPHP. b. Desain Plot Sampling Plot inventarisasi hutan pada hutan lahan kering berupa klaster berbentuk persegi dengan ukuran 100 m x 100 m yang di dalamnya terdapat plot berbentuk lingkaran sebanyak 5 buah yang ditempatkan pada setiap sudut klaster dan di tengah klaster dengan masing-masing luas plot 0,1 ha (jari-jari = 17,8 m) sehingga luas satu klaster adalah 0,5 ha. Sedangkan pada hutan rawa dan hutan mangrove ukuran klaster adalah 50 m x 50 m dengan luas dan penempatan plot sama dengan di hutan lahan kering.

9

Pada masing-masing plot lingkaran ukuran 0,1 ha (jari-jari = 17,8 m) dibuat lagi beberapa subplot pengamatan berbentuk lingkaran dengan ukuran sebagai berikut: 1) Sub plot jari-jari 1 m untuk pengamatan tingkat semai yaitu permudaan pohon dengan tinggi < 1,5 m. 2) Sub plot jari-jari 2 m untuk pengamatan tingkat pancang yaitu permudaan pohon dengan tinggi tinggi ≥ 1,5 m tetapi dbh (diameter at breast height) < 5 cm. 3) Sub plot jari-jari 5 m untuk pengamatan tingkat tiang yaitu pohon dengan dbh ≥ 5 cm sampai dengan < 20 cm kecuali untuk hutan mangrove ukuran tiang adalah dbh ≥ 5 cm sampai dengan < 10 cm. Pada plot ini juga diamati rotan muda (belum siap panen) yaitu rotan yang mempunyai panjang batang dari leher akar ke daun hijau pertama (bebas pelepah) < 3 m. 4) Sub plot jari-jari 10 m untuk pengamatan hasil hutan bukan kayu seperti rotan dewasa (siap panen) yang mempunyai panjang batang ≥ 3 m, bambu, dan sagu, dll. 5) Sub plot jari-jari 17,8 m untuk pengamatan pohon yang mempunyai dbh ≥ 20 cm kecuali untuk hutan mangrove dbh ≥ 10 cm. Penomoran plot dalam klaster adalah searah jarum jam dimana plot nomor 1 berada pada sudut barat daya titik tengah klaster dan plot nomor 5 berada di titik tengah klaster. Titik pusat Plot 1 disebut juga titik pusat klaster. Desain klaster dan plot sampling dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

10

10 m

5m 2m 1m

17,8 m

(a)

(b)

Gambar 2. (a) Desain klaster berbentuk persegi ukuran 100 m x 100 m untuk hutan lahan kering, sedangkan ukuran 50 m x 50 m untuk hutan rawa dan mangrove; (b) Desain Plot Sampling. 2. Inventarisasi Fauna dan Jasa Lingkungan Data dan informasi tentang potensi fauna dan jasa lingkungan dapat diperoleh dengan cara: a. Menggali informasi dari penduduk sekitar dan studi literature. b. Survei/pengamatan secara langsung di lapangan pada saat pelaksanaan inventarisasi hutan di dalam plot klaster maupun pada saat perpindahan antar klaster. 3. Inventarisasi Pada Areal Izin Yang Dibebani Perizinan Pada areal KPHL dan KPHP yang telah dibebani perizinan, pendugaan potensi sumber daya hutan dilakukan melalui kompilasi data hasil inventarisasi hutan yang telah dilakukan oleh para pemegang izin seperti laporan hasil inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB), inventarisasi hutan pada areal izin pinjam pakai kawasan hutan, dll. Laporan tersebut kemudian ditelaah dan dianalisis besarnya potensi kayu dan hasil hutan bukan kayu yang ada pada areal tersebut.

11

D. Pengolahan Data Parameter-parameter hasil pengukuran di lapangan akan diolah dan dihitung datanya yaitu: 1. Pengelompokan Jenis Kayu Jenis pohon (mulai dari tingkat semai sampai dengan pohon) dicatat dalam nama lokal/daerah dikonversi ke dalam nama perdagangan dan nama botani. Jenisjenis tersebut kemudian dikelompokkan menjadi kelompok jenis: (1)

Komersil satu (kelompok meranti)

(2)

Komersil dua (kelompok jenis kayu rimba campuran)

(3)

Kayu indah

(4)

Kelompk jenis yang dilindungi

(5)

Jenis lainnya Pengelompokan jenis tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor SK.163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan. Untuk jenis pohon yang dilindungi

didasarkan

pada

Keputusan

Meteri

Pertanian

Nomor

SK.54/Kpts/Um/2/1972 tanggal 5 Februari 1972. 2. Perhitungan Volume Pohon Volume pohon dihitung dengan rumus: V = ¼ x 𝜋 x D2 x T x f.....................................................................................2.2 Keterangan: V = volume pohon bebas cabang (m3) D = diamater pohon setinggi dada (m) T = tinggi pohon bebas cabang (m) f = angka bentuk (0,7) 𝜋 = nilai konstanta (phi) sebesar 3,14

12

3. Perhitungan Potensi Tegakan Rumus yang digunakan dalam menduga potensi tegakan (diameter ≥20cm) adalah: a. Volume rata-rata setiap stratum dihitung dengan rumus: ∑𝑥

𝑥̅ = ∑ 𝑛𝑖 .......................................................................................................2.3 𝑖

Keterangan: ∑ 𝑥𝑖 = jumlah volume pada seluruh plot dalam startum ∑ 𝑛𝑖 = jumlah plot dalam stratum

b. Volume rata-rata seluruh populasi dihitung dengan rumus: 𝑁𝑋 𝑋̅ = ∑ 𝑖 𝑖 ; dimana N = ∑ 𝑁𝑖 .....................................................................2.4 𝑁

Keterangan: Xi

= Harga volume rata-rata tiap stratum

Ni = Jumlah unit sample dalam setiap stratum N c.

= ∑ 𝑁𝑖 = Jumlah unit sample seluruh populasi

Varian volume rata-rata untuk setiap stratum dihitung dengan rumus:

𝑆𝑥𝑖 2 =

𝑆𝑖 2 𝑛𝑖

.................................................................................................2.5

Keterangan: 𝑆𝑖 = Varians untuk setiap stratum ni = Jumlah unit sample dalam setiap stratum d. Varians rata-rata seluruh populasi dihitung dengan rumus: 1

W𝑖 2 𝑆𝑖 2

𝑁

w𝑖

𝑆𝑥̅ 2 = ∑

.................................................................................................................. 2.6

Dimana: 𝑊𝑖 =

𝑁𝑖

𝑤𝑖 =

𝑛𝑖

𝑁 𝑛

13

4. Analisis Vegetasi Analisis vegetasi dilakukan pada semua tingkatan pertumbuhan tegakan dengan menggunakan rumus-rumus berikut: a. Kerapatan Kerapatan (K) menunjukkan jumlah individu dalam suatu petak ukur. Kerapatan tiap species dibedakan berdasarkan tingkat pertumbuhan semai, pancang, tiang, dan pohon. Rumus-rumus yang digunakan adalah: 𝐾𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 (𝐾) =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ

𝐾𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓(𝐾𝑅) =

𝐾𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑥 100% 𝐾𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

b. Frekuensi Frekuensi (F) menunjukkan jumlah penyebaran tempat ditemukannya suatu jenis dari semua petak ukur. Frekuensi

tiap species dibedakan berdasarkan

tingkat pertumbuhan semai, pancang, tiang, dan pohon. Rumus-rumus yang digunakan adalah: 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 (𝐹) =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓(𝐾𝑅) = c.

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑥 100% 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

Dominansi Dominansi (D) digunakan untuk mengetahui species yang tumbuh lebih banyak/mendominasi pada suatu tempat pertumbuhan. Perhitungan Dominansi dilakukan pada tingkat pertumbuhan Tiang dan Pohon berdasarkan rumus berikut: 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖 (𝐷) =

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓(𝐷𝑅) =

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑥 100% 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 14

d. Indeks Nilai Penting Indeks Nilai Penting (INP) adalah parameter kuantitatif yang menyatakan tingkat dominansi (tingkat penguasaan) suatu species dalam suatu komunitas tumbuhan. Perhitungan INP dihitung dengan rumus berikut: 1) Tingkat Semai dan Pancang INP = KR + FR 2) Tingkat Tiang dan Pohon INP = KR + FR + DR

E. Analisis Data Menerangkan dan menjabarkan arti dari nilai parameter-parameter yang diperoleh dari hasil pengumpulan dan pengolahan data 1. Analisis Kondisi Biogeofisik a. Status dan fungsi kawasan hutan Data dan informasi yang ditampilkan minimal memuat luas status dan fungsi kawasan hutan yang berada di dalam areal KPH berdasarkan SK Penunjukan KPH yang disinkronisasikan dengan SK Kawasan Hutan terbaru. b. Perizinan di dalam kawasan hutan Memuat data dan informasi perizinan mengenai: nama, luas, jenis usaha, SK perizinan. Data dan informasi disajikan dalam bentuk tabular dan peta. c.

Penutupan Lahan Memuat data dan informasi tentang luas penutupan lahan di dalam kawasan hutan dan luas penutupan lahan berdasarkan fungsi kawasan hutan.

d. Jenis tanah, kelerengan lapangan/topografi Informasi jenis tanah yang disajikan adalah berupa luas masing-masing ordo tanah pada wilayah KPH. Jenis tanah digunakan untuk memberi informasi tingkat kesuburan, erosivitas, dan kecocokan tempat tumbuh suatu jenis tanaman. 15

e. Iklim Informasi yang disajikan berupa curah hujan rata-rata tahunan/bulanan/harian, suhu, dan kelembaban relatif udara rata-rata harian serta tipe iklim menurut Schmidt Fergusson. f.

Hidrologi/tata air Informasi yang disajikan mengenai nama DAS, bentuk DAS, posisi areal KPH dalam DAS, nama sungai utama yang melintasi DAS.

2. Analisis Potensi Flora a. Hasil Survei Lapangan 1) Potensi Pohon a) Jumlah batang dan volume rata-rata per hektar berdasarkan jenis dan kelas diameter pada setiap stratum dan keseluruhan populasi. b) Dugaan potensi jumlah batang dan volume pada setiap stratum dan keseluruhan populasi berdasarkan jenis dan kelas diameter. 2) Potensi Anakan Disajikan jumlah rata-rata per hektar potensi anakan (semai, pancang dan tiang) di setiap stratum dan keseluruhan populasi 3) Komposisi dan Struktur Vegetasi Disajikan analisis mengenai Frekuensi, Kerapan, Dominansi dan Indeks Nilai Penting tegakan dari tingkat semai, pancang, tiang dan pohon. 4) Potensi Hasil Hutan Non Kayu Nama jenis dan potensi rata-rata per hektar (jumlah batang/rumpun) b. Hasil Kompilasi Data Sekunder dari Pemegang Perizinan 1) Potensi Pohon a) Jumlah batang dan volume rata-rata per hektar berdasarkan jenis dan kelas diameter. b) Rata-rata per hektar potensi anakan (semai, pancang, dan tiang)

16

c) Dugaan total jumlah batang dan volume pohon serta jumlah batang tiang, pancang, dan semai. 2) Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Nama jenis dan potensi rata-rata per hektar (jumlah batang/rumpun). c.

Hasil Penafsiran Citra Satelit 1) Potensi rata-rata per hektar jumlah batang dan volume pohon menurut startum penutupan lahan dan keseluruhan populasi. 2) Dugaan potensi total jumlah batang dan volume pohon menurut stratum penutupan lahan dan keseluruhan populasi.

d. Potensi Seluruh Areal Merupakan hasil penjumlahan dari potensi hasil inventarisasi melalui survei lapangan, hasil kompilasi data sekunder pada areal perizinan, dan hasil penafsiran melalui citra satelit. 3. Analisis Potensi Fauna Memuat analisis mengenai keberadaan jenis fauna, termasuk jenis yang dilindungi. 4. Analisis Potensi Jasa Lingkungan Memuat diskripsi dan analisis mengenai potensi jasa lingkungan seperti sumber air, air terjun, panas bumi, obyek wisata, dsb. Dalam diskripsi antara lain disebutkan nama obyek, lokasi, perkiraan luas dan akses menuju lokasi.

17

III. PERENCANAAN INVENTARISASI

Tahapan perencanaan yang dilakukan sebelum melaksanankan inventarisasi hutan di lapangan adalah: 1. Pengumpulan peta dasar dan peta tematik seperti: peta RBI, peta areal kerja KPHL/KPHP, peta kawasan hutan, peta perizinan di dalam kawasan hutan, peta penutupan lahan, dan citra satelit resolusi tinggi minimal liputan 2 tahun terakhir. Dalam hal citra satelit resolusi tinggi tidak tersedia maka dapat digunakan citra satelit resolusi sedang. 2. Merencanakan areal yang akan diinventarisasi dengan tahapan: a. Melakukan penapisan terhadap peta penutupan lahan dengan membedakan kawasan

yang

berpenutupan

hutan

dan

non

hutan.

Kawasan

yang

berpenutupan hutan ditapis kembali dengan memilih kawasan yang tidak dibebani perizinan. Sehingga areal yang akan diinventarisasi untuk disurvei ke lapangan adalah kawasan yang masih berhutan dan tidak dibebani perizinan. b. Areal berhutan yang bebas dari perizinan tersebut kemudian distratifikasi berdasarkan tipe hutan yang data dan informasinya bersumber dari peta penutupan lahan yang dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelas tipe hutan yaitu: hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman. c.

Terhadap areal berhutan dan telah dibebani perizinan maka dilakukan identifikasi mengenai para pihak pemegang izin untuk didata, kemudian dilakukan pengambilan data hasil inventarisasi hutan yang sudah dilakukan para pemegang izin seperti Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) atau inventarisasi hutan lainnya.

3. Menentukan jumlah dan penyebaran klaster a. Jumlah klaster yang akan diinventarisasi pada masing-masing stratum kelas penutupan hutan ditentukan berdasarkan intensitas sampling sebesar 0,056 %.

18

b. Setelah ditentukan jumlah klaster pada setiap stratum yang akan diinventarisasi maka peletakan dan penyebaran klaster dilakukan secara sistematik dengan penentuan klaster awal secara random dan jarak antar klaster berikutnya adalah sejauh 3 km x 3 km. Semua klaster dicatat titik koordinatnya agar memudahkan dalam pencarian pada saat di lapangan. c.

Luas minimal stratum untuk bisa ditempatkan satu klaster adalah 900 ha untuk hutan lahan kering, sedangkan untuk hutan rawa dan hutan mangrove minimal seluas 200 ha.

4. Perencanaan Titik Ikat (T1) di lapangan ditentukan dengan memilih obyek- obyek di lapangan yang bersifat permanen (tetap) dan tidak berubah seperti: a. Titik-titik pasti yaitu: titik triangulasi dan jaringan titik kontrol. b. Titik markan yaitu: percabangan sungai, persimpangan jalan, jembatan, tugu, atau tanda-tanda lainnya yang tergambar di dalam peta. Pertimbangan dalam menentukan titik ikat adalah titik yang paling dekat dengan titik klaster dan mudah dicari di lapangan. Koordinat titik ikat di lapangan dicatat koordinat geografis, ditentukan arah azimuth ke titik pusat klaster (T2) serta jarak datarnya. Contoh penempatan titik ikat klaster di lapangan dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

19

U

135

0

jalan T1 2

3 100 m

1,5 km

5 1

T2

4 100 m

Gambar 3. Contoh penempatan titik Ikat klaster (T1) di lapangan. 5. Berdasarkan point 1 – 4, maka dibuat peta kerja inventarisasi hutan dengan skala 1:50.000 atau 1:100.000 yang berisi informasi minimal berupa: rencana titik ikat (T1) (koordinat, azimuth ke T2, jarak datar ke T2), desain sampling klaster (koordinat, penyebaran klaster, dan nomor urut klaster), fungsi kawasan hutan, penutupan lahan, jaringan jalan, sungai, dan perkampungan/desa/permukiman. 6. Perencanaan waktu dan lama pelaksanaan inventarisasi. Untuk merencanakan waktu pelaksanaan inventarisasi hutan digunakan standar prestasi kerja sebagai berikut: a. Dalam hal lokasi kegiatan berada pada provinsi yang berbeda, maka koordinasi dan pengumpulan data di provinsi diperlukan waktu selama 3 hari. b. Koordinasi dan pengumpulan data di kabupaten diperlukan waktu selama 3 hari. c.

Waktu untuk mencapai titik ikat (T1) klaster dan ke titik pusat klaster (T2) adalah berkisar antara 1 s/d 3 hari sesuai dengan aksesibilitas menuju lokasi.

20

d. Satu regu kerja dalam menginventarisasi satu klaster pada hutan lahan kering dibutuhkan waktu selama 3 hari untuk pengamatan dan perpindahan lokasi antar klaster, sedangkan pada hutan rawa dan hutan mangrove dibutuhkan waktu selama 4 hari. 7. Perencanaan regu kerja Jumlah regu kerja yang diperlukan tergantung jumlah klaster yang diamati, persebaran klaster, kondisi hutan, dsb. Untuk panduan, perencanaan jumlah regu kerja sebagai berikut: -

Sampai dengan 5 klaster : 1 regu kerja

-

6 – 10 klaster : 2 regu kerja

-

11 – 15 klaster : 3 regu kerja,

demikian seterusnya dengan interval 5 klaster. Jumlah personil dalam satu regu kerja berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari: a. Tenaga teknis 3 (tiga) orang, yaitu: -

Ketua regu 1 orang

-

Anggota 2 orang

b. Tenaga kerjantara 6 (enam) orang, yaitu: -

Pengenal pohon 1 orang

-

Tenaga rintis 2 orang

-

Tenaga logistik 2 orang

-

Juru masak 1 orang

Ketua regu adalah PNS dengan pendidikan minimal D3 Kehutanan atau staf yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan di bidang Inventarisasi Hutan. 8. Perencanaan biaya Komponen biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan lapangan adalah: a. Bahan makanan kerjantara. b. Camping unit. 21

c.

Obat-obatan.

d. Alat tulis. e. Bahan untuk pembuatan tanda-tanda di lapangan: plat seng, paralon, paku, label pohon, tali plastik, dll. f.

Perlengkapan kerja lapangan (personal use).

g. Upah kerjantara. h. Asuransi tenaga teknis. i.

Lumpsum tenaga teknis di provinsi/kabupaten/kota.

j.

Biaya penginapan.

k. Uang harian lapangan tenaga teknis. l.

Biaya transportasi.

9. Perencanaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja a. Peralatan yang dipergunakan dalam melaksanakan inventarisasi hutan adalah: 1) 1 unit Kompas. 2) 1 unit GPS (Global Positioning System). 3) 1 unit alat ukur kelerengan (Clinometer/Haga Hypsometer, dll). 4) 1 unit alat ukur tinggi pohon (Spiegel Relascope/Haga Hypsometer, dll). 5) 1 buah pita ukur ukuran 50 meter dan tali sepanjang 25 meter. 6) 2 unit pita ukur diameter (phi-band). 7) 1 unit kamera untuk dokumentasi. 8) Alat pengukur jarak meteran (meteran, distance meter, laser meter, dll). b. Perlengkapan kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan inventarisasi hutan adalah: 1) Instruksi kerja dan peta kerja dengan skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000 sebanyak 2 lembar.

22

2) Alat tulis yang terdiri dari: tally sheet, pensil/ballpoint, spidol, penghapus, penggaris, buku tulis, dll. 3) Bahan makanan. 4) Obat-obatan. 5) Bahan untuk pembuatan tanda-tanda di lapangan: plat seng, paralon, paku, label pohon, tali plastik, dll. 6) Camping unit. 7) Personal use.

23

IV. PELAKSANAAN INVENTARISASI

Tahapan pelaksanaan inventarisasi hutan di lapangan adalah sebagai berikut: 1.

Melakukan koordinasi dengan: a. Dinas

yang

membidangi

Kehutanan

di

Provinsi

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota. b. Pemegang izin pemanfaatan hasil hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk memperoleh data dan informasi potensi sumber daya hutan di dalam areal perizinan, misalnya data hasil pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) atau inventarisasi lainnya. c.

Perangkat Desa/Kampung untuk memperoleh tenaga kerjantara, informasi lokasi, dan sumber daya hutan lainnya (fauna, jasa lingkungan, dll).

2.

Melakukan pencarian titik ikat klaster (T1) berdasarkan titik koordinat pada Peta Kerja. Gunakan GPS sebagai panduan dalam menemukan titik T1. Apabila titik T1 sudah ditemukan, kemudian lakukan pengukuran titik koordinat T1 lapangan menggunakan GPS dan catat pada Tally Sheet. Hasil pengkuruan titik koordinat T1 yang berada di layar GPS difoto sebagai dokumentasi pelaporan. Lakukan pemasangan papan tanda T1 berupa sebuah plat (seng) berukuran 30 cm x 30 cm dengan tulisan hitam dan dipasang pada pohon hidup yang kuat dan sehat atau dipancang yang kuat. Informasi yang dicatat pada papan tanda T1 adalah: a. Titik Ikat (T1) b. Koordinat geografis T1 c.

Nomor klaster yang akan dituju

d. Azimuth ke T2 = ....

0

e. Jarak datar ke T2 = ..... km Tanda titik ikat (T1) difoto sebagai dokumentasi pada pelaporan sekaligus berfungsi untuk penunjuk pada saat dilakukan pegukuran ulang periode berikutnya.

24

Contoh pemberian tanda dan informasi pada titik ikat T1 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.

T1 Nomor Klaster LU/LS BT

: ...... : ......

Azimuth ke T2 : ...... Jarak ke T2 : ..... Gambar 4. Papan Informasi pada Titik T1. 3.

Penentuan titik T2 menggunakan GPS dengan cara tracking. Selama tracking, lakukan perekaman titik koordinat setiap 100 m sampai ditemukannya Titik T2 dan dicatat pada Tally Sheet. Setelah lokasi Titik T2 ditemukan, lakukan pengukuran titik koordinat T2 lapangan menggunakan GPS dan hasil pengukuran yang ada pada layar GPS difoto sebagai dokumentasi pada pelaporan. Pada tahap selanjutnya, pengukuran titik koordinat lapangan menggunakan GPS dan pengambilan foto layar GPS dilakukan di setiap titik pusat klaster. Beri patok pada Titik T2 berupa pipa paralon (berdiameter ± 1 inchi) sepanjang 50 cm dan patok dari kayu awet sepanjang 1 m yang diberi cat warna merah pada ujung atas patok sepanjang 10 cm. Pipa paralon dan patok ditanam berdampingan tegak lurus di tanah sedalam 30 cm. Patok pada titik T2 adalah sebagai penanda pusat klaster yang juga sekaligus merupakan penanda titik pusat plot 1. Hal yang sama juga dilakukan untuk penanda pada semua titik pusat plot lainnya. Contoh penanda pusat klaster & pusat plot dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Penanda pada Pusat Klaster dan Pusat Plot. 25

Titik T2 kemudian diikatkan lagi pada 2 (dua) titik saksi berupa obyek yang mudah dikenali, memiliki ciri khas dan awet seperti pohon, batu besar, dll, yang terdekat dengan patok T2. Catat informasi titik saksi tersebut berupa nama objek, jarak datar, dan azimuth dari Patok Titik T2. Penempatan titik saksi hanya dilakukan di pusat klaster (pusat plot satu). Pada salah satu titik saksi tersebut kemudian dipasang papan pengumuman informasi berupa: a. Titik Pusat (T2) b. Nomor Klaster/Nomor Plot c.

Koordinat geografis T2

d. Nomor Klaster e. Azimuth dari T1 = .... f.

0

Jarak datar dari T1 = ..... km

Setiap titik pusat klaster dan titik pusat plot diambil fotonya ke arah utara yang memperlihatkan patok pusat klaster/plot dan kondisi hutan di lokasi tersebut. Cara peletakan Titik Saksi T2 dan pembuatan Papan Pengumuman Titik T2 dapat dilihat pada Gambar 6.

2

100 m 3

100 m

5

Titik saksi 1

Titik saksi 2

1

4

T 2

Gambar 6 (a). Contoh Peletakan Titik Saksi di T2.

26

Titik Pusat T2 Nomor Klaster / Nomor Plot LU/LS BT

: ...... : ......

Azimuth dari T1 Jarak dari T1

: ...... : .....

Gambar 6 (b). Contoh Pembuatan Papan Informasi di T2. 4.

Lakukan pengamatan dan pengukuran lapangan dari pusat klaster/plot 1 berupa informasi kondisi fisik lapangan yaitu: ketinggian tempat, kemiringan lapangan, dan kondisi hamparan lahan. Hasil pengamatan dan pengukuran dicatat pada Tally Sheet. Pencatatan ketinggian, kelerengan dan kondisi hamparan menggunakan klasifikasi sebagai berikut:

a.

5.

Ketinggian (Altitude)

b.

Kelerengan (Slope)

c.

Kondisi Hamparan (Terrain)

0

-

99 m

=

0

0

-

8%

=

0

Datar atau bergelombang (0-10%)

=

0

100

-

199m

=

1

9

-

15%

=

1

Bergelombang dataran rendah

=

1

200

-

299m

=

2

16

-

25%

=

2

Miring bawah atau rendah

=

2

300

-

399m

=

3

26

-

45%

=

3

Miring tengah

=

3

….

-

….

=

….

46

-

70%

=

4

Miring atas

=

4

1000

-

1099m

=

10

71

-

100%

=

5

Miring berombak

=

5

1100

-

1199m

=

11

>100%

=

6

Puncak bukit

=

6

Jurang

=

7

Lereng batuan

=

8

Setelah pengamatan kondisi fisik lapangan selesai, maka dilakukan pembuatan sub plot pengamatan sebagai berikut: a. Sub plot berjari-jari 1 m untuk pengamatan semai. - Amati semua permudaan pohon yang memiliki tinggi < 1,5 m di dalam sub plot,

kemudian

identifikasi

nama

jenis

(nama species/lokal/daerah/

perdagangan) dan hitung jumlahnya menurut masing-masing nama jenis. Hasil pengamatan dicatat pada Tally Sheet Lampiran 1. 27

b. Sub plot berjari-jari 2 m untuk pengamatan pancang. - Amati dan identifikasi semua pancang yaitu permudaan pohon yang memiliki tinggi ≥ 1,5 m dan dbh < 5 cm. Catat nama jenis dan hitung jumlahnya menurut masing-masing nama jenis. Pencatatan pancang dipisah dari semai pada Tally Sheet meskipun dari species yang sama. Hasil pengamatan dicatat pada Tally Sheet Lampiran 1. c.

Sub plot berjari-jari 5 m untuk pengamatan tiang dan rotan muda - Amati semua tiang yaitu permudahan pohon yang memiliki dbh 5 cm sampai dengan < 20 cm (kecuali untuk hutan magrove ukuran tiang dbh dari 5 cm sampai dengan < 10 cm). Pendataan tiang dilakukan dari arah utara bergerak searah jarum jam. Tiang pertama yang diamati dan diukur adalah dari yang paling dekat dengan pusat plot dan berlanjut seterusnya ke yang terdekat berikutnya. - Setiap tiang diidentifikasi nama jenis dan diukur diameternya. Pengukuran diameter dilakukan pada ketinggian 1,3 m di atas permukaan tanah. Untuk konsistensi pengukuran dbh, gunakan tongkat sepanjang 1.3 m sebagai alat bantu pada saat mengukur diameter pohon. Hasil pengukuran kemudian dicatat pada Tally Sheet Lampiran 1. - Pengamatan dan pendataan juga dilakukan terhadap rotan muda yaitu rotan yang memiliki panjang mulai dari leher akar ke daun hijau pertama < 3 m. Lakukan identifikasi nama jenis dan jumlah batang untuk masingmasing jenis. Pada kolom keterangan, beri tanda S untuk jenis species yang tunggal (Soliter) atau C untuk jenis species yang mengelompok (Cluster). Hasil pengukuran dicatat pada Tally Sheet Lampiran 2.

d. Sub plot berjari-jari 10 m untuk pengamatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). - HHBK yang diamati adalah: rotan dewasa (rotan yang mempunyai panjang batang ≥ 3 m), bambu, dan sagu. Jika tidak dijumpai rotan, bambu dan sagu harus dicatat/dinyatakan secara jelas di tally sheet. - Rotan dengan panjang ≥3 cm dicatat satu satu menurut kelompok (jika jamak) atau menurut batang jika tunggal. Yang pertama dicatat adalah 28

spesiesnya, ditambah dengan S atau C; kemudian banyaknya batang; D rata-rata jika lebih dari satu batang atau D jika hanya satu batang sampai skala 0,1 cm; dan panjang rata-rata dlm meter. Diameter diukur satu meter dari leher akar dan D rata-rata tidak perlu rataan Dmax/Dmin (kecuali jumlahnya kurang dari 5 batang) tetapi diukur dari yang kelihatannya merupakan rata-rata batang di dalam kelompok. Panjang batang rara-rata (L rata-rata) ditentukan dengan menaksir panjang batang individual, dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya batang di dalam kelompok. Pada kelompok dengan lebih dari 10 batang, batang yang dianggap mempunyai panjang rata-rata dapat ditaksir untuk mendapatkan L rata-rata. Hasil pendataan dicatat dalam Tally Sheet Lampiran 2. - Bambu dicatat menurut spesies dan rumpun. Untuk rumpun yang sebagian berada di dalam sub plot, hanya batang-batang yang berada di dalam sub plot saja yang disampel. Hanya bambu setinggi 5 m atau lebih dan dbh 2,5 cm atau lebih yang dicatat. Tally sheet pencatatan bambu sebagaimana Lampiran 2. Untuk setiap rumpun, hitung jumlah batang total dicatat di kolom 13. Hitung pula tonggak yang masih hidup dan dicatat di kolom 16. Kemudian amati dan ukur diameter rata-rata dan panjang rata-rata bambu dalam setiap rumpun. Diameter diukur satu meter dari leher akar dan D rata-rata diukur dari yang kelihatannya merupakan rata-rata batang di dalam kelompok. Batang yang dianggap mempunyai panjang rata-rata dapat ditaksir untuk mendapatkan L rata-rata. - Sagu dicatat menurut spesies atau varietas, menurut rumpun dan menurut batang dengan kelas kemasakan M1, M2 dan M3. Semai (masih tak berbatang) dan tanaman lampau masak (bunganya sudah terbuka atau berbuah) dicacah menurut rumpun. Tally sheet pengamatan sagu sebagaimana Lampiran 3. Kolom 1 digunakan untuk urutan rumpun dimulai dari 1, kolom 2 untuk diameter rumpun ( rerata 2 diameter rumpun jika tidak melingkar), kolom 3 untuk banyaknya batang M1, M2, dan M3 di dalam rumpun (termasuk yang 29

diluar sub plot jika sebagian rumpunnya masuk), kolom 4 untuk nomor urut batang di dalam rumpun, mulai dari angka 1 untuk setiap rumpun. Sebagai contoh jika terdapat 5 batang M1, M2, dan M3 untuk rumpun nomor 1, maka 1 ditulis pada di kolom 1 pada baris pertama, 5 ditulis di kolom 3 dan 1 di kolom 4 (baris pertama) 2 di kolom 4 ( baris kedua), ..... 5 untuk batang kelima di kolom 4 (baris kelima). Di baris keenam, angka 2 ditulis di kolom 1 untuk rumpun kedua dan 1 untuk batang M1, M2, atau M3 di kolom 4, angka 2 di kolom 4 untuk batang M1, M2, M3 dan seterusnya. Kolom 5 untuk mencatat DBH, kolom 6 untuk mencatat tinggi batang bebas cabang, kolom 7 untuk kelas kemasakan (M1, M2, M3). Pembacaan tinggi batang ditampung dalam kolom-kolom di antara kolom 7 dan 8. Kolom 8 untuk mencatat banyaknya semai (M0) di dalam sub plot, sedangkan kolom 9 untuk mencatat banyaknya semai di dalam setiap rumpun dan kolom 10 untuk jumlah batang lampau masak (M4) di dalam setiap rumpun. Kelas kemasakan diamati untuk setiap tanaman sagu di dalam sub plot : M0 (sangat muda/semai/pancang; batangnya belum nampak; M1 (sagu muda, lajur hitam di pelepah daun belum terputus atau duri mulai longgar dan lepas); M2 (masak, lajur hitam di bagian bawah pelepah daun telah hilang atau duri di daun lepas atau pelepah daun muda lebih pendek atau mayang bunga mulai muncul atau akan membuka); M3 (sedikit lampau masak, bunganya telah keluar dan membuka; dan M4 (lampau masak, bunga telah terbuka seluruhnya atau berbuah) - Apabila di dalam plot atau pada saat proses perpindahan antar plot maupun saat perpindahan antar klaster selama survei ditemukan HHBK selain tersebut di atas seperti gaharu, nipah, kemenyan, damar, lebah madu, sarang burung walet, dll, maka juga dilakukan pendataan. Hasil pendataan tersebut dicatat pada Tally Sheet Lampiran 4.

30

e. Sub plot dengan jari-jari 17,8 m untuk pengamatan pohon. - Lakukan pendataan semua pohon yang memiliki dbh ≥ 20 cm (kecuali hutan mangrove dbh ≥ 10 cm). Pendataan pohon dilakukan seperti pada tiang yaitu dilakukan dari arah utara bergerak searah jarum jam dan pengukuran pohon pertama dimulai dari pohon yang paling dekat dengan pusat plot kemudian dilanjutkan ke pohon yang terdekat berikutnya. - Pada setiap pohon dilakukan pengamatan dan pengukuran paramater berupa nama jenis, diameter, tinggi total, tinggi bebas cabang, jarak datar pohon dari pusat plot, dan azimuth pohon dari pusat plot. - Pengukuran diameter pohon dilakukan pada ketinggian 1,3 m di atas pangkal pohon. Untuk konsistensi pengukuran diameter pohon, dapat digunakan alat bantu berupa tongkat sepanjang 1,3 m yang diletakkan di bagian tanah tertinggi tempat batang pohon berdiri. - Untuk pohon berbanir, titik pengukuran dbh pohon berada pada ketinggian 20 cm di atas banir utama. Beberapa ketentuan pengukuran diameter pohon dapat dilihat pada Gambar 7 berikut.

31

Gambar 7. Ilustrasi posisi pengukuran diameter pohon pada berbagai kondisi. - Tinggi pohon adalah jarak vertikal antara titik pangkal dengan pucuk pohon. Pengukuran tinggi pohon total diukur dari permukaan tanah atau pangkal pohon sampai dengan puncak tajuk. Sedangkan tinggi pohon bebas cabang diukur dari pangkal pohon sampai dengan cabang pertama. Hitungan tinggi pohon menggunakan rumus: 32

(% atas - % bawah ) x jarak datar Dimana: % atas

= pembacaan pada titik cabang pertama pohon jika yang dihitung tinggi bebas cabang, dan atau pada pucuk tertinggi pohon jika yang dihitung tinggi total.

% bawah = setinggi titik bidik ke pohon pada pembacaan ke bawah. Ilustrasi pengukuran tinggi pohon dapat dilihat pada Gambar berikut.

x Jarak Datar x Jarak Datar

E

Gambar 8. Ilustrasi pengukuran tinggi pohon.

33

C

Pengukuran tinggi total pada pohon yang tumbuh miring

Tinggi Total CD AB

D

Gambar 9. Ilustrasi pengukuran tinggi pohon miring. - Setelah semua parameter pohon diukur, maka tempelkan label tepat pada tempat pengukuran dbh dengan arah label menghadap pada pusat plot. Pada label dicatat nomor pohon sesuai dengan urutan pengukuran. Pencatatan hasil pengamatan dan pengukuran pohon dilakukan pada Tally Sheet Lampiran 1. 6.

Melakukan pengamatan fauna dan potensi jasa lingkungan. - Pengamatan dan pendataan keberadaan fauna dilakukan pada saat pengukuran di dalam plot klaster maupun saat perpindahan antar klaster selama pengukuran di lapangan. Pengamatan dapat dilakukan dengan cara visual, jejak, suara, kotoran, sarang, dan tanda-tanda lainnya. Pendataan yang dilakukan berupa nama jenis dan jumlah. Catat hasil pengamatan dan pendataan pada Tally Sheet Lampiran 5. - Pengamatan potensi jasa lingkungan juga dilakukan pada saat pengukuran di dalam plot klaster maupun saat perpindahan antar klaster. Pengamatan terhadap keberadaan jasa lingkungan yang dilakukan seperti keberadaan: air terjun, air panas, sumber mata air, obyek wisata, dll. Pendataan yang dilakukan

34

berupa nama obyek dan titik koordinat lokasi. Hasil tersebut kemudian dicatat pada Tally Sheet Lampiran 6. - Dalam hal keberadaan jasa lingkungan tersebut berasal dari informasi masyarakat agar dideskripsikan posisinya secara spasial melalui perkiraan azimuth dan jaraknya. Ilustrasi pengamatan fauna dan jasa lingkungan pada saat perpindahan lokasi antar klaster dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 10. Ilustrasi pengamatan fauna dan jasa lingkungan pada saat perpindahan antar klaster. 7.

Perpindahan antar plot di dalam klaster dilakukan dengan cara: a. Dari plot 1 ke plot 2 yaitu dengan menarik jarak datar 100 m dari pusat plot 1 ke arah utara dengan azimuth 0o. b. Dari plot 2 ke plot 3 yaitu dengan menarik jarak datar 100 m dari pusat plot 2 ke arah Timur dengan azimuth 90o.

35

c.

Dari plot 3 ke plot 4 dengan menarik jarak datar 100 m dari pusat plot 3 ke arah selatan dengan azimuth 180o.

d. Dari plot 4 ke plot 5 dengan menarik jarak datar 50 m dari pusat plot 4 ke arah barat azimuth 270o dan beri tanda. Kemudian dari titik tersebut tarik lagi garis datar sejauh 50 m ke arah utara dengan azimuth 0o. e. Khusus pada hutan rawa dan mangrove jarak datar antar plot adalah 50 m sedangkan jarak datar dari plot 4 menuju ke plot 5 adalah 25 m ke arah barat dengan azimuth 2700 kemudian dari titik tersebut ditarik lagi jarak datar 25 m ke arah utara dengan azimuth 00. 8.

Setelah seluruh plot dalam satu klaster selesai diinventarisasi, maka dilakukan perpindahan klaster dengan mengacu pada titik koordinat klaster di peta kerja. Dengan bantuan GPS, dari pusat klaster lakukan rintisan dengan jarak datar 3 km menuju ke klaster berikutnya, atau menggunakan tracking GPS yang digambarkan dalam peta hasil. Setelah titik pusat klaster yang baru ditemukan, maka dilakukan kembali langkah-langkah kegiatan seperti pada point 3 sampai dengan 8.

9.

Pergeseran titik pusat klaster di lapangan yang tidak sesuai dengan rencana pada peta kerja dapat dilakukan apabila: a. Lokasi klaster yang tidak memungkinkan dijangkau seperti berada di jurang, daerah terjal dengan kelerengan minimal ≥ 45°. b. Lokasi klaster berada di daerah konflik dan daerah kramat. c.

Lokasi klaster berada pada areal yang tidak berhutan.

Pergeseran titik pusat klaster dikarenakan hal tersebut di atas ke lokasi yang baru dapat dilakukan dengan ketentuan pergeseran maksimal radius jarak datar ± 500 m, atau apabila dalam radius tersebut tidak dapat dilakukan inventarisasi, maka dapat dipindahkan ke sebaran klaster lainya di stratum yang sama. Pergeseran lokasi klaster juga harus disertai berita acara pergeseran yang di tanda tangani ketua regu dan anggota serta dilampirkan foto lokasi klaster awal dan klaster perpindahan.

36

V.

PELAPORAN

A. Format Laporan Hasil inventarisasasi disusun dalam bentuk laporan dengan format dan sistematika/isi laporan sebagai berikut: PETA PEMANDANGAN KATA PENGANTAR RINGKASAN SUSUNAN TIM DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup dan Sasaran Kegiatan D. Dasar Pelaksanaan dan Sumber Dana

II. METODOLOGI A. Metode B. Pelaksanaan C. Pengolahan Data dan Analisis III. KEADAAN UMUM WILAYAH A. Letak dan Luas Wilayah B. Topografi C. Geologi dan Tanah D. Iklim E. Tata Air/DAS F. Aksesibilitas G. Bentang Alam Spesifik H. Perizinan 37

IV. HASIL INVENTARISASI HUTAN DAN PEMBAHASAN A. Tipe Hutan dan Penutupan Lahan B. Volume Tegakan C. Permudaan D. Flora, Fauna, dan Jasa Ligkungan V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSAKA LAMPIRAN – LAMPIRAN : B. Uraian Format Laporan 1. PETA PEMANDANGAN Memuat gambar peta pemandangan dengan informasi lokasi areal KPH di dukunng dengan informasi tambahan berupa sungai dan anak sungai, batas provinsi, ibukota provinsi dan kota kabupaten. 2. KATA PENGANTAR Memuat tentang maksud dilaksanakan inventarisasi, selain

itu diuraikan dasar

pelaksanaan, instansi pelaksana, pelaksana survei, tanggal pelaksana, sumber anggaran, luas, dan nama lokasi. 3. RINGKASAN Memuat tentang dasar pelaksanaan, letak dan lokasi, dasar peta yang digunakan, penutupan lahan, kondisi topografi, metode penarikan contoh dan studi pustaka. 4. SUSUNAN TIM Memuat susunan tim terdiri atas pembina dan pelaksana terdiri dari ketua tim dan anggota. 5. DAFTAR ISI Memuat daftar indeks judul bab dan sub judul dengan nomor halaman, isi laporan hasil inventarisasi.

38

6. DAFTAR TABEL Memuat daftar tabel yang terdapat dalam laporan hasil inventarisasi. 7. DAFTAR GAMBAR Memuat daftar gambar yang terdapat laporan hasil inventarisasi. 8. DAFTAR LAMPIRAN Memuat daftar lampiran, termasuk

peta yang terdapat dalam laporan pelaksaan

inventarisasi. 9. PENDAHULUAN Memuat laporan secara singkat tentang latar belakang, maksud dan tujuan diadakaannya kegiatan inventarisasi, landasan hukumnya, lingkup kegiatan dan lokasinya serta sumber dana pembiayaaan kegiatan. 10. METODOLOGI Memuat tentang metode survei, pelaksanaan serta pengolahan dan analisa data. 11. KEADAAN UMUM WILAYAH Memuat tentang letak dan luas areal KPH, keadaan hutan, topografi, geologi, tanah, iklim, tata air/DAS, aksesibiltas, bentang alam dan perizinan yang berada di dalam KPH. 12. HASIL INVENTARISASI HUTAN Disajikan hasil pengolahan dan

analisis data hasil inventarisasi hutan yang

memuat tentang tipe hutan, penutupan lahan, vegetasi, volume tegakan, permudaan, potensi hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan keberadaan fauna. 13. KESIMPULAN DAN SARAN Memuat pokok-pokok hasil inventarisasi hutan dan saran perbaikan baik terhadap pelaksanaan inventarisasi maupun terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan hutan. 14. DAFTAR PUSAKA Memuat pustaka/litelatur yang digunakan sebagai bahan pelengkap/pendukung dalam membahas hasil diinventarisasi.

39

15. LAMPIRAN -LAMPIRAN Berisi data penunjang antara lain peta peta (peta wilayah kerja KPH, peta penutupan lahan, peta hasil inventarisasi, dll), data hasil pengukuran (tally sheet), daftar potensi hasil pengolahan data, daftar nama pohon/jenis, serta data/informasi lainnya yang berkaian dengan hasil inventarisasi.

40

Lampiran 1. Tally Sheet Inventarisasi Pohon NO KLASTER

:

TUTUPAN LAHAN

:

NO PLOT

:

KETINGGIAN

:

SLOPE

:

FUNGSI HUTAN TERRAIN

:

ZONE

:

LU/LS

:

BT

:

Nama KPH

:

Koordinat Titik Ikat (T1)

:

Regu Kerja

:

Jarak Datar T1 ke T2

:

Pelaksana

:

Catatan

:

1

2

3

6

0,1 m

8

9

0,01 m

Azimut

0,1 m

7

Jarak Datar

0,1 cm

% Atas (Bacaan Tinggi Total)

5

r = 17,8 m (pohon)

TINGGI POHON % Atas (Bacaan Tinggi Bebas Cabang)

4

r = 5 m (tiang)

Tinggi Bebas Cabang

r = 2 m (pancang)

No.

Tinggi Total

r = 1 m (semai)

PANCANG

SUB PLOT SEMAI

SUB PLOT No.

dari

NAMA JENIS

% Bawah (Baca Pada Pangkal)

:

JUMLAH

Jarak Datar

Lembar ke NAMA JENIS

:

Diameter

KOORDINAT PLOT

0,01 m 10

11

41

Lampiran 2. Tally Sheet Inventarisasi Rotan dan Bambu

FUNGSI HUTAN

:

:

TERRAIN

:

BT

:

Nama KPH

:

Koordinat Titik Ikat (T1)

:

Regu Kerja

:

Jarak Datar T1 ke T2

:

Pelaksana

:

Catatan

:

Lembar ke

:

1

2

3

0.1m

4

5

NAMA JENIS SUB PLOT :

r = 10 m (Rotan Dewasa)

6

7

Jumlah Batang

0.1m

dari

No. Rumpun

r = 5 m (Rotan Muda)

Jumlah Batang

SUB PLOT :

No. Rumpun

NAMA JENIS

Panjang Rata-rata

:

LU/LS

Diameter Rata-rata

ZONE

8

0.1m

0.1m

9

10

NAMA JENIS SUB PLOT :

r = 10 m (Bambu)

11

12

13

0.1m

0.1m

14

15

Tonggak Hidup

:

Panjang Rata-rata

SLOPE

KOORDINAT PLOT

:

Diameter Rata-rata

:

Jumlah Batang

KETINGGIAN

No. Rumpun

TUTUPAN LAHAN

:

Panjang Rata-rata

:

NO PLOT

Diameter Rata-rata

NO KLASTER

16

42

Lampiran 3. Tally Sheet Inventarisasi Sagu

:

KETINGGIAN

:

SLOPE

:

KOORDINAT PLOT ZONE

:

FUNGSI HUTAN

:

LU/LS

:

TERRAIN

:

BT

:

Nama KPH

:

Koordinat Titik Ikat (T1)

:

Regu Kerja

:

Jarak Datar T1 ke T2

:

Pelaksana

:

Catatan

:

Lembar ke

:

3

0.1m

5

6

TINGGI BATANG

Jarak Datar

0.1cm

Kelas Kemasakan

Nomor Batang 4

Tinggi Batang

2

Diameter

1

Ʃ Batang Da lam Rumpun

r = 10 m

Diameter Rumpun (m)

SUB PLOT

KELAS KEMASAKAN M1, M2, M3, Nomor Rumpun

NAMA JENIS

dari PERMUDAAN DAN LAMPAU MASAK Ʃ Lampau Masak dalam Rumpun (M4)

NO PLOT

Ʃ Semai dalam Rumpun

:

Ʃ Semai dalam Sub Plot

TUTUPAN LAHAN

% Atas (Bacaan Tinggi Bebas Cabang)

:

% Bawah (Baca Pada Pangkal)

NO KLASTER

8

9

10

0.01m

7

KETERANGAN

11

43

Lampiran 4. Tally Sheet Inventarisasi HHBK Lainnya No.

Nama Jenis

Jumlah

Koordinat

Keterangan

44

Lampiran 5. Tally Sheet Inventarisasi Fauna Nomor Stratum

:

Tutupan Lahan :

Nomor Klaster

:

Elevasi

:

Koordinat Klaster :

Slope

:

Nomor Plot

:

Fungsi Hutan

:

Koordinat Plot

:

Terrain

:

No.

Nama Jenis

Jumlah

Keterangan

45

Lampiran 6. Tally Sheet Inventarisasi Jasa Lingkungan Nomor Stratum

:

Tutupan Lahan :

Nomor Klaster

:

Elevasi

:

Koordinat Klaster :

Slope

:

Nomor Plot

:

Fungsi Hutan

:

Koordinat Plot

:

Terrain

:

Koordinat No

Nama Obyek

LU/LS

BT

Keterangan

46

Lampiran 2. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor

: P.1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1/2017

Tanggal

: 26 Januari 2017

PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)

I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sumber daya hutan merupakan kekayaan alam yang sangat berharga, sehingga harus dikelola secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat secara optimal dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

Indonesia

terutama

yang

berada

di

dalam/sekitar kawasan hutan. Dari aspek kewilayahan, pembangunan kehutanan pada dasarnya merupakan sub sistem

dari sistem pembangunan wilayah. Oleh karena itu pembangunan

kehutanan di suatu wilayah harus mempertimbangkan sub-sub sistem lainnya seperti pertanian, infrastrukur, industri dan sosial budaya masyarakat. Dalam konteks pengelolaan hutan di suatu unit pengelolaan (Kesatuan Pengelolaan Hutan), pengelolaan hutan di tingkat KPH juga harus mempertimbangkan kondisi sub-sub sistem lain di wilayah KPH berada, khususnya kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya. Sebagai bagian dari sistem pembangunan wilayah, pengelolaan hutan dituntut ikut berperan dalam menyelesaikan masalah di wilayah, khususnya masalah sosialekonomi

seperti rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, keterbatasan lahan

garapan, pengangguran, dsb. Oleh karena itu pengelolaan hutan di KPH diupayakan sejauh mungkin mampu mengakomodir kepentingan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam sistem pengelolaan yang berlaku. Bentuk akomodasi tersebut antara lain berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa, kemitraan, kerjasama, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), penyerapan tenaga kerja dan pemberian akses pemanfaatan hutan. Pilihan bentuk mana yang akan diterapkan sangat tergantung pada kondisi biofisik hutan dan sosial ekonomi dan budaya masayarakat. Keberhasilan dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi dan budaya

masyarakat

merupakan

salah

satu

indikasi

keberhasilan

pengelolaan

sumberdaya hutan lestari. Oleh karena itu, dalam rangka merumuskan perencanaan pengelolaan hutan di KPHL dan KPHP (selanjutnya akan disebut KPH) perlu dilakukan inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan. Data dan informasi hasil 1

inventarisasi sosial budaya dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Validitas data/informasi yang diperoreh melalui kegiatan inventarisasi sosial budaya akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan fasilitator, metoda inventarisasi yang digunakan, serta keterwakilan wakil-wakil kelompok masyarakat pedesaan yang dipilihnya. Metoda inventarisasi menggunakan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif, tujuannya adalah untuk meminimalkan bias dan mempertajam data dan informasi yang dikumpulkan sehingga mempermudah analisa data guna lebih memantapkan hasil inventarisasi sebagaimana yang diharapkan. B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya petunjuk teknis inventarisasi sosial budaya masyarakat adalah untuk memberi arahan teknis pelaksanaan inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar wilayah KPH sampai pada tingkat lapangan. Adapun tujuan dari Inventarisasi Sosial Budaya ini adalah untuk menyamakan persepsi para pelaksana di lapangan dan memenuhi kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan. C. Pengertian 1. Sejarah desa adalah sejarah masyarakat yang bermukim di suatu lokasi tertentu berdasarkan penelusuran masyarakat sendiri. 2. Institusi/lembaga/pranata

adalah

organisasi-organisasi

yang

berisi

manusia-

manusia yang para anggotanya sama-sama punya komitmen tertentu. Bentuknya bisa berupa organisasi, kelompok sosial kemasyarakatan atau praktek tertentu yang berulang-ulang yang menuntut komitmen anggota. Di dalamnya ada aturan-aturan baku yang menyangkut prosedur dan bentuk-bentuk artikulasi hubungan dan kepentingan, baik secara formal (berdasarkan peraturan hukum yang diundangkan) atau informasl, yaitu berdasarkan pada norma-norma sosial yang ada atau melalui tradisi tertentu. 3. Pemangku kepentingan (stakeholder) adalah kelompok dalam masyarakat yang sangat berpengaruh atau dipengaruhi oleh pengelolaan hutan di KPHL dan KPHP.

2

4. Kekuatan (power) adalah kemampuan untuk memenangkan kepentingannya dengan menggunakan kekuatan ekonomi dan keuangan, politik, fisik dan daya paksa, informasi dan komunikasi yang dimiliki. 5. Kepentingan (interest) adalah mengindikasikan tinggi rendahnya dampak yang mungkin timbul dari situasi atau proyek terhadap kepentingan para pemangku kepentingan. 6. Legitimasi/keabsahan

adalah

pengakuan

dari

pihak

lain

atas

status,

respect/penghargaan, dan klaim (yang bisa diaplikasikan pada situasi tertentu) yang ada pada suatu pemangku kepentingan. D. Ruang Lingkup Kegiatan Tahapan kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan/KPH adalah tahap persiapan, inventarisasi/survei lapangan, analisis dan penyusunan laporan. 1. Persiapan Tahap persiapan meliputi penetapan lokasi kegiatan, yaitu desa yang berada di sekitar (di dalam atau di luar) KPH dan ditentukan secara sengaja (purposive sampling). Penentuan lokasi tersebut mempetimbangkan bahwa keberadaan desa di sekitar KPH tersebut berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap pengelolaan KPH, atau sebaliknya, KPH tersebut mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa tersebut. Dengan mempertimbangkan interaksi tersebut maka bisa bersifat saling menguntungkan, atau salah satu yang dirugikan atau diuntungkan.

Informasi adanya keberadaan desa

tersebut dapat dilakukan dua tahap yaitu berdasarkan informasi dari berbagai sumber seperti terbitan BPS dan atau pemerintah daerah setempat yang kemudian di overlay dan dianalisis dengan analisa hasil penafsiran citra satelit. Informasi tentang kultur dan adat istiadat dapat diketahui melalui wawancara pada saat pelaksanaan dan dari studi pustaka yang tersedia. Persiapan lainnya adalah melengkapi berbagai alat bantu yang diperlukan di lapangan seperti daftar pertanyaan, buku catatan, kertas flipchart, spidol, penggaris, dan lain-lain. 3

2. Inventarisasi/Survei Lapangan Sebelum melakukan kegiatan inventarisasi/survei tingkat lapangan/desa, perlu dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan dinas provinsi yang menangani kehutanan, instansi terkait di tingkat kabupaten/kota seperti Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang relevan serta kantor Camat setempat. Koordinasi juga perlu dilakukan dengan Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi. Di tingkat tingkat kecamatan akan diperoleh data dan informasi awal tentang kondisi desa yang menjadi sasaran kegiatan. Di desa, Tim terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat/tokoh adat setempat menjelaskan tentang maksud dan tujuan kegiatan

inventarisasi.

Selanjutnya

melakukan

penentuan

responden

(tokoh

masyarakat/adat, anggota masyarakat), pemilihan tempat dan waktu pelaksanaan pengumpulan data dan informasi. 3. Analisis Data Data primer maupun sekunder serta informasi yang diperoleh dilakukan pengolahan dan analisis data yang selanjutnya dirumuskan kesimpulan-kesimpulannya yang mudah dipahami oleh orang lain. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. 4. Penyusunan Laporan Secara umum laporan hasil inventarisasi sosial budaya masyarakat menguraikan tentang hasil-hasil kegiatan yang telah diperoleh pada tingkat kabupaten/kota dan kecamatan serta tingkat desa dan lapangan. Penyusunan laporan di bagi dalam Bab dan Sub Bab guna mempermudah pengungkapan data/informasi dan kasus secara logis.

4

II. METODA INVENTARISASI A. Pemilihan Lokasi Kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat dilaksanakan di desa di dalam dan sekitar KPH. Idealnya seluruh desa yang berada di dalam/sekitar KPH menjadi obyek kegiatan inventarisasi, karena desa tersebut akan berpengaruh terhadap atau dipengaruhi oleh pengelolaan hutan di KPH. Selain itu, pada umumnya desa tersebut memiliki adat istiadat, tradisi, kebiasaan dan cara memenuhi kebutuhan hidup yang berbeda sehingga dengan survei terhadap seluruh desa di dalam dan sekitar KPH akan dapat merekam semua jenis variasi desa tersebut. Dengan mempertimbangkan keterbatasan biaya, waktu dan tenaga pelaksana, maka jumlah lokasi/desa sekitar KPH yang dilakukan inventarisasi

ditentukan minimal 10 persen dari jumlah desa

keseluruhan di sekitar kawasan atau minimal 4 (empat) desa. Pemilihan desa dilakukan secara purposive sampling, yaitu desa yang terletak di dalam/sekitar KPH yang diharapkan dapat mewakili beberapa desa di sekitarnya yang memiliki karakateristik hampir sama. Beberapa pertimbangan dalam penentuan desa sasaran kegiatan inventarisasi adalah intensitas interaksi desa dan hutan, sosial budaya, wilayah administrasi dan kondisi hutan dengan penjelasan sebagai berikut : 1) Pertimbangan intensitas interaksi antara desa dan hutan

Dimungkinkan suatu desa memiliki intensitas yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan pengelolaan hutan dibandingkan dengan desa lainnya. Tingkat intensitas interaksi ini antara lain dapat diduga dengan jarak antara desa dan hutan, aksesibilitas dan penggunaan lahan. Desa yang diduga memiliki intensitas interaksi lebih tinggi diprioritaskan untuk dilakukan survei. 2) Pertimbangan sosial budaya

Pemilihan desa sasaran diharapkan dapat mewakili kondisi sosial budaya desa-desa di dalam/sekitar hutan, yang antara lain dapat dicerminkan asal usul etnis penduduk,

asal

usul

desa/pemukiman

sebagai

pendatang

minoritas

atau

masyarakat lokal.

5

3) Pertimbangan wilayah administrasi

Dalam hal desa-desa di dalam dan sekitar KPH terletak pada wilayah administrasi pemerintahan (kabupaten/kota, kecamatan) yang berbeda, pemilihan desa sasaran survei sejauh mungkin dapat mewakili wilayah administrasi tersebut. 4) Pertimbangan kondisi hutan

Pemilihan desa sasaran diupayakan dapat mewakili desa-desa di dalam/sekitar hutan dengan kondisi hutan di sekitarnya. Kondisi hutan dapat dicerminkan dengan tutupan hutan (misalnya hutan primer, sekunder, rusak, tanah terbuka) atau intensitas pemanfaatan yang telah ada (adanya izin-izin pemanfaatan hutan). B. Jenis Data Jenis data yang dikumpulkan dalam kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat adalah data primer dan data sekunder, sebagai berikut : 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap nara sumber dan responden, serta pengisian kuesioner, sebagai berikut: a. Jati diri responden b. Masyarakat (asal usul masyarakat dan aksesibilitas masyarakat menuju kawasan hutan). c. Ketergantungan masyarakat dan distribusi manfaat sumber daya hutan (penguasaan lahan, penggunaan lahan, perladangan berpindah, manfaat hutan, akses pemasaran hasil hutan, kegiatan perekonomian yang dikembangkan oleh masyarakat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat). 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur yang tersedia pada instansi pemerintah pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa maupun pihak swasta, sebagai berikut : a. Data kependudukan b. Data

perekonomian

(mata

pencaharian,

pola

pertanian,

hasil

hutan,

peternakan, kerajinan tangan/industri kecil, sarana prasarana perekonomian dan aksesibiltas ke pusat perekonomian). 6

c. Data penggunaan lahan dan hak ulayat. d. Pemanfaatan SDH (pemanfaatan lahan hutan dan pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu termasuk satwa). e. Harga hasil pertanian dan kebutuhan pokok dalam setahun. f.

Adat istiadat dan proses sosial di masyarakat.

g. Kelembagaan sosial ekonomi dan budaya yang ada. h. Pendidikan (tingkat pendidikan dan sarana pendidikan) i.

Kesehatan (jumlah tenaga medis dan sarana prasarana termasuk penyakit yang sering diderita masyarakat).

j.

Sarana air bersih, MCK dan penerangan.

k. Sarana transportasi dan perhubungan. C. Pengumpulan Data Pengumpulan

data

kegiatan

inventarisasi

sosial

budaya

masyarakat

menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. 1) Metode Kualitatif Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi, menggali sejarah kepemilikan lahan, kebijakan pemberdayaan masyarakat, interaksi masyarakat

dengan

sumberdaya

hutan,

konflik

kawasan,

serta

pemanfaatan

sumberdaya hutan oleh masyarakat maupun pemerintah. Untuk memperoleh data tersebut diperlukan 4 teknik pengumpulan data, yaitu (1) studi literatur, (2) observasi, (3) wawancara, dan (4) diskusi terbatas. a. Studi/data literatur, dilakukan pada persiapan sebelum ke lapangan, pada saat di lapangan, dan kembali dari lapangan. Pengumpulan data pada tahap persiapan sebelum ke lapangan bertujuan agar tim memahami kondisi umum masyarakat dan rencana pembangunan oleh pemerintah daerah. Data literatur pada saat di lapangan, untuk melengkapi data primer. Data literatur setelah dari lapangan, untuk memperluas wawasan dalam membuat analisa data lapangan. Data literatur dikumpulkan pada tingkat provinsi/kabupaten/kota/kecamatan berupa buku dalam angka, rencana

strategis

pemerintah

provinsi/kabupaten/kota/ 7

kecamatan, monografi desa, dan kebijakan Pemerintah terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan (perundangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah). b. Observasi, dilakukan

untuk memperoleh gambaran

nyata mengenai mata

pencaharian masyarakat, permukiman, pemanfaatan sumber daya hutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi kesehatan masyarakat, kondisi pendidikan masyarakat, serta kondisi geografis masyarakat, kondisi kesejahteraan masyarakat dan kondisi infrastruktur desa. Untuk mendukung metode observasi perlu dilakukan kegiatan pemotretan situasi desa sebagai media dokumentasi, dan pengambilan letak geografis yaitu titik koordinat desa dan kawasan hutan. c.

Wawancara, dilakukan untuk memperoleh keterangan tentang peristiwa yang tidak dapat disaksikan langsung pada saat pelaksanaan kegiatan. Metode ini digunakan untuk memahami sejarah kepemilikan lahan, kebijakan pemberdayaan masyarakat, interaksi

masyarakat

dengan

sumberdaya

hutan,

konflik

kawasan,

serta

pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat maupun pemerintah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 2 teknik wawancara, yaitu (1) wawancara cara bebas (open interview), dan (2) wawancara mendalam (depth

interview). (1) Teknik wawancara bebas (open interview) dilakukan di kantor desa, warung makan, tempat ibadah, kantor desa, terminal angkutan, ataupun di pasar dengan topik tidak terfokus. Teknik wawancara bebas ini digunakan sebagai komparasi atau cross check data dari masyarakat. (2) Teknik wawancara mendalam (depth interview) dilakukan terhadap masyarakat (key informant) seperti kepala desa, kepala adat, dan tokoh masyarakat yang diwakili oleh guru, tokoh agama atau tokoh pemuda dengan menggunakan pedoman wawancara. d. Diskusi Terbatas, dilakukan di tingkat desa, untuk memahami interaksi antara masyarakat dengan kawasan hutan, yang mencakup aspek sejarah pemanfaatan dan prospek pengelolaan berdasarkan aspirasi masyarakat. Diskusi dilakukan dengan pembantu lapangan yang berasal dari tokoh formal (kepala desa/perangkat desa) dan tokoh informal (tokoh adat dan tokoh masyarakat). 8

2) Metode Kuantitatif Metode

kuantitatif

digunakan

untuk

mengetahui

tingkat

kesejahteraan

masyarakat berdasarkan sumber mata pencaharian serta potensi perekonomian masyarakat.

Metode

kuantitatif

juga

digunakan

untuk

mengetahui

tingkat

ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan. Metode pengumpulan data menggunakan kuisoner (daftar isian) dengan sumber informasi adalah responden. Jumlah responden pada masing-masing desa sampel sebanyak 10 (sepuluh) orang. Pemilihan responden didasarkan pada pertimbangan jenis mata pencaharian masyarakat yaitu petani kebun, petani ladang, petani sawah, peternak, pedagang, nelayan, karyawan, dan PNS/TNI/Polri. D. Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk tabuler , numerik, grafis dan naratif.

9

III.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam atau sekitar kawasan hutan/KPH dilaksanakan pada masing-masing fungsi hutan atau unit pengelolaan, dengan tahapan sebagai berikut : A. Persiapan 1. Melakukan pemilihan lokasi. 2. Menyusun rencana kerja (tata waktu, surat permohonan ijin, dan lain-lain). 3. Menyiapkan informasi pendahuluan melalui hasil penafsiran citra landsat dan data sekunder lainnya. 4. Mempersiapkan daftar isian, buku cacatan harian, alat tulis, alat pemotretan, kompas, peta dasar skala 1 : 50.000 s/d 1 : 250.000 atau GPS, dan lain-lain. 5. Kegiatan pembekalan/coaching kepada Tim Pelaksana. B. Pelaksanaan Inventarisasi Lapangan 1. Pengurusan ijin kepada instansi yang berwenang. 2. Pengumpulan data sekunder pada tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa. 3. Penentuan desa sasaran kegiatan inventarisasi. 4. Pemilihan responden di tingkat desa. 5. Pengumpulan data primer di tingkat desa/lapangan. C. Tim Pelaksana 1. Pelaksana Pemantapan

kegiatan

inventarisasi

sosial

Kawasan

Hutan

budaya dan

masyarakat

adalah

Pemerintah

Balai Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota/Pengelola KPH. 2. Tim Pelaksana kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang dari BPKH, 1 (satu) orang dari KPH atau dari Dinas Kehutanan. 3. Pembantu lapangan sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang tokoh formal (aparatur desa) dan 1 (satu) orang tokoh informal (tokoh masyarakat/tokoh adat). 10

IV. PELAPORAN Laporan hasil inventarisasi sosial budaya masyarakat disusun sebagai bahan pertimbangan perencanaan pengelolaan kawasan hutan/kesatuan pengelolaan hutan (KPH). A. Susunan Laporan Laporan hasil inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan/ KPH dibuat dengan susunan sebagai berikut : JUDUL KATA PENGANTAR SUSUNAN TIM PELAKSANA DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN I

II

III

IV

PENDAHULUAN A

Latar Belakang

B

Maksud dan Tujuan

METODA INVENTARISASI A

Pemilihan Lokasi

B

Jenis Data

C

Pengumpulan Data

D

Analisa

GAMBARAN UMUM LOKASI A

Biofisik

B

Demografi

C

Sarana dan Prasarana

HASIL DAN ANALISA A

Sejarah Desa, Pemukiman dan Tata Guna Lahan Desa

B

Struktur dan Pertumbuhan Penduduk

C

Perekonomian Masyarakat

D

Kelembagaan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat yang Berpengaruh terhadap Hutan

E

Interaksi Masyarakat dengan Hutan 11

V

F

Kebutuhan Lahan

G

Peluang/Dukungan terhadap Pengelolaan Hutan

KESIMPULAN DAN SARAN A

Kesimpulan

B

Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

B. Isi Laporan 1. JUDUL Laporan Hasil Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan/KPH, dibuat secara singkat, padat dan dapat memberi gambaran tentang isi, jiwa dan bahasan utama dari laporan. 2. KATA PENGANTAR Kata pengantar, berisi uraian tentang tujuan penulisan laporan, pelaksanaan, lokasi serta permintaan masukan dan ucapan terima kasih. Kata pengantar ditandatangani oleh pimpinan instansi atau pimpinan perusahaan konsultan/pelaksana kegiatan inventarisasi. 3. SUSUNAN TIM PELAKSANA Susunan Tim Pelaksana, menyajikan daftar personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan, terdiri dari: a. Penanggung jawab b. Ketua Tim Pelaksana c. Anggota 4. DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR LAMPIRAN Daftar Isi/Daftar Tabel/Daftar Lampiran, dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam menemukan bagian-bagian dari laporan serta melihat hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Daftar Isi/Daftar Tabel/Daftar

12

Lampiran berisi judul dari masing-masing Bab, Sub Bab, Tabel, Lampiran dan halamannya. 5. PENDAHULUAN Berisi uraian singkat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tahapan kegiatan, serta keluaran yang dicapai dalam kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan/KPH. a. Latar Belakang Uraian singkat tentang pentingnya inventarisasi sosial budaya dan mengapa kegiatan inventarisasi tersebut dilakukan. b. Maksud dan Tujuan Menguraikan tentang maksud dan tujuan kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat. 6. METODA INVENTARISASI Uraian singkat tentang metoda pemilihan lokasi, jenis data, pengumpulan data dan analisis data. a. Metoda Pemilihan Lokasi Uraian tentang alasan dan metoda memilih lokasi/desa. b. Jenis Data Uraian tentang jenis data yang diperlukan dalam kegiatan inventarisasi c. Pengumpulan Data Uraian tentang metoda pengumpulan data yang digunakan di lapangan baik untuk mengumpulkan data primer maupun data sekunder, pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/kantor Desa dan tingkat masyarakat. d. Analisis Data Uraian tentang metoda analisis data yang digunakan, yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif.

13

7. GAMBARAN UMUM LOKASI Uraian tentang keadaan umum lokasi inventarisasi, yaitu kondisi biofisik lapangan, perkembangan kependudukan, kondisi infrastruktur/sarana dan prasarana. a. Biofisik Uraian tentang keadaan desa dan kondisi hutan, yaitu luas, letak dan batas desa, ketinggian dari permukaan air laut, topografi, jenis tanah, curah hujan, bentang alam, type hutan, tingkat kerusakan hutan dan lain-lain. b. Demografi Uraian tentang jumlah dan mutasi penduduk, pendidikan, agama, bahasa dan lain-lain. c. Sarana dan Prasarana Uraian tentang sarana dan prasarana umum yang tersedia di desa antara lain sarana

prasarana

ekonomi,

pendidikan,

transportasi,

perhubungan,

perdagangan, komunikasi, kesehatan, peribadatan, olah raga, kesenian, air bersih, penerangan dan lain-lain. 8. HASIL DAN ANALISA Uraian tentang hasil aspek-aspek utama yang diinventarisasi, yang disusun secara kronologis sehingga mempermudah pengungkapan secara logis tentang kondisi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan/KPH. Data dan informasi hasil kegiatan disajikan dalam bentuk deskripsi, tabel, grafik atau gambar. Dalam bab ini juga disajikan analisa terhadap hasil inventarisasi. Dalam analisa ini diperlukan kemampuan menganalisis hubungan antara hasil inventarisasi dengan pengelolaan hutan. Hasil dan Analisa disajikan sesuai urutan pada Bab Hasil dan Analisa. 9. KESIMPULAN DAN SARAN a. Kesimpulan Uraian tentang pokok-pokok hasil inventarisasi, diambil dari Bab Hasil dan Analisa.

14

b. Saran Uraian tentang saran dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. LAMPIRAN-LAMPIRAN

15

Lampiran 1. Daftar Isian Data Sekunder Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat Desa Sekitar KPHL dan KPHP.

DUSUN / KAMPUNG DESA KECAMATAN KABUPATEN PROPINSI

Daftar Isian ini diisi berdasar hasil wawancara dan orientasi lapangan. Wawancara dilakukan secara perorangan maupun kelompok dengan responden di desa dengan pertimbangan keterwakilan jenis mata pencaharian yang ada di masyarakat. Responden yang dapat dijadikan sumber informasi adalah tokoh formal maupun informal seperti kepala desa/dusun, pimpinan adat, ketua kelompok, pemuka agama, tokoh pemuda dan wanita, guru, dokter/bidan, pedagang pengumpul hasil hutan, pengrajin, dsb. Orientasi lapangan dilakukan melalui penjelajahan wilayah, identifikasi jenis dan sebaran lokasi sumber daya alam serta penguasaan dan pemanfaatannya oleh masyarakat.

18

I. KEPENDUDUKAN 1.1. Jumlah dan Sebaran Penduduk No

Nama Kampung/Dusun/ Kelompok Pemukiman

Jumlah Jiwa

Jumlah KK

Luas Wilayah (km2)

Luas Lahan Usahatani (Ha)*)

Kepadatan Penduduk (jiwa/km)

1 2 3 4 5 6. Jumlah *) Meliputi pekarangan, ladang, sawah, kolam, kebun, belukar bekas ladang, hutan rakyat, dll.

1.2. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin : Kelompok Umur

Laki-laki (jiwa)

Perempuan (jiwa)

Total (jiwa)

0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 > 65 Jumlah Rasio Jenis Kelamin

Rasio Beban Tanggungan

19

1.3. Perkembangan Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir Kriteria Jumlah pend. Awal tahun (jiwa) Jumlah kelahiran (jiwa) Jumlah kematian (jiwa) Penduduk 20ndust (jiwa) Penduduk pergi (jiwa) Jumlah pend. Akhir tahun (jiwa) Pertumbuhan penduduk (%)

1.4. Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa

No

Jumlah Penduduk

Suku

(jiwa)

(kk)

1 2 3 4 Jumlah

1.5. Jumlah penduduk menurut agama yang dianut dan sarana peribadatan

1

Islam

2

Kristen

Jumlah Sarana Ibadah (buah) - Masjid - Mushola/Surau - Gereja

3

Katholik

- Gereja

4

Hindu

- Pura/Balai basarah

5

Budha

- Kuil

No

Agama

Jumlah Pemeluk (org)

20

II. PEREKONOMIAN 2.1. Jumlah Rumah Tangga menurut jenis mata pencaharian utama No 1. 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Penduduk (KK)

Jenis Mata Pencaharian

Persentase (%)

Petani (sawah, industri, kebun) Pemungut hasil hutan Menangkap ikan Pegawai/Pensiunan (negeri/swasta) Pedagang Pengrajin/industri kecil Jasa-jasa (angkutan, tukang, dsb) Buruh dan lain-lain Jumlah

100

2.2. Jumlah petani serta Luas dan produksi tanaman pertanian setahun terakhir

No

Jenis Komoditi

Jumlah Petani (kk)

Luas Areal (ha)

Produksi Per hektar (kg/ha)

Total (kg)

-

-

Sub Total B

-

-

Total A + B

-

-

A.

Tanaman Pangan

1.

Padi sawah

2.

Padi ladang

3.

Jagung

4.

Ubi-ubian

5.

Kacang-kacangan

6.

Sayuran

7.

---Sub Total A

B

Tanaman Tahunan

1.

Kelapa

2.

Kopi

3.

Karet

4.

Rotan

5.

Pisang

6.

----

21

2.3. Jumlah Pemungut dan Produksi Hasil Hutan (Kayu dan Nir Kayu) dan Sungai/Danau

No

Jenis Hasil Hutan

Pemungut (Orang)

Satuan Produksi

1.

Kayu Gelondongan

m3

2.

Kayu Balokan Ulin

m3

3.

Kayu Balokan Campuran

m3

4.

Sirap Ulin

ikat

5.

Rotan

Ton

6.

Sarang Burung Walet

Kg

7.

Gaharu

Kg

8.

Tengkawang

Ton

9.

Damar

Ton

10.

Sagu

Ton

11.

Rusa/Payau/dsb

Ekor

12.

Babi hutan

Ekor

13.

Burung

Ekor

14.

Ikan Sungai/Danau/Laut

Ekor

15.

----

16.

----

Rata-rata Hasil Per Orang / tahun

Total Hasil Per Tahun

2.4. Jumlah ternak No 1.

Jenis Kerbau

2.

Jumlah (ekor)

No 5.

Jenis Kambing/Domba

Sapi

6.

Ayam

3.

Kuda

7.

Itik

4.

Babi

8.

Unggas lainnya

Jumlah (ekor)

2.5. Jumlah unit usaha kerajinan rumah tangga/industri kecil No.

Jenis Kerajinan

1.

Penggilingan padi

2.

Penggergajian kayu

3.

Pandai besi

4.

Kerajinan kayu/rotan/dsb.

5.

----

Jumlah Unit

Produksi/tahun Per unit

Total

Tenaga Kerja (orang)

22

2.6. Sarana-prasarana perekonomian No

Jenis Sarana Ekonomi

1.

Pasar

2.

Toko pakaian

3.

Toko pertanian

4.

Toko bangunan, dll.

5.

Warung/kios sembako

6.

Warung makan

7.

Lumbung padi

8

Penggilingan padi

9.

Pedagang pengumpul

10.

Truk/mobil barang

11.

Mobil penumpang

12.

Ojek Motor

13.

Kapal Barang

14

Speed boat

15

Long boat

16

Perahu motor/ Ketinting

17.

Bank/BPR

18.

Koperasi

19.

Penginapan

20.

Kantor Pos

21.

Wartel

22.

Listrik PLN

23.

Listrik Desa

24.

Listrik Perorangan

25.

Bengkel

26.

Salon

27.

Penjahit

Jumlah (unit)

Keterangan

23

2.7. Aksesibilitas ke pusat-pusat perekonomian dan ke jalan/base camp HPH

No

Jenis Sarana Ekonomi/ Pusat Pemerintahan

1

Jalan Raya

2.

Pasar Umum terdekat

3.

Kota Kecamatan

4.

Kota Kabupaten

5.

Base camp HPH

6.

Jalan HPH

Jarak Desa Ke Sarana Ekonomi Jalan Jalan Air Kondisi Jalan Darat Darat (km) (aspal, perkerasan, tanah) (km)

III. PENGGUNAAN LAHAN DAN HAK ULAYAT 3.1. Luas setiap jenis penggunaan lahan di wilayah desa No

Jenis Penggunaan Lahan

1

Pemukiman

2

Sawah

3

Ladang

4

Kebun (tanaman keras/tanaman tahunan)

5

Semak belukar (bekas ladang)

6

Padang rumput/alang-alang

7

Hutan rakyat/hutan tanaman rakyat

8

Hutan

9

Rawa

10

Lain-lain

Luas (ha)

Keterangan

Jumlah

3.2. Tanah adat/hak ulayat a. Keberadaan tanah adat/hak ulayat

Ada

b. Luas tanah adat

Tidak

Jika ada, lanjutkan ke b

ha

c. Batas-batas wilayah tanah adat (tunjukkan pada peta/sketsa) d. Adakah peta/sketsa wilayah adat

Ada

Tidak

Jika ada, salinlah

e. Pengesahan dari pemerintah Nomor, tahun, dan pejabat pensah

Ada

Tidak

Jika ada catat :

Catatan : coret jawaban (ya/tidak) yang tidak sesuai. Jika ada peta/sketsanya salinlah.

24

IV. PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN OLEH MASYARAKAT 4.1. Pemanfatan lahan hutan untuk perladangan : No a.

c.

Aspek Jumlah peladang setiap tahun (rata-rata 3 tahun terakhir) Jumlah bidang & luas ladang yang dibuat pertahun/kk Rata-rata luas ladang per tahun seluruh desa

d.

Rata-rata luas ladang/tahun pada hutan primer

e.

Alat yang digunakan (kampak/parang/chainsaw/dll)

f.

Jenis tanaman utama yang ditanam di ladang

g.

Perkiraan hasil panen ladang setiap hektar/tahun

kg/ha/th

h.

Setiap ladang ditanami selama berapa tahun ?

tahun

i. j.

Apakah bekas ladang ditanami tanaman keras ? (selalu/sering/jarang/tidak pernah) Jenis tanaman keras yang ditanam di bekas ladang ?

k.

Rotasi ladang (bekas ladang ditanami kembali)

tahun

l

Perkiraan luas bekas ladang (belukar) di desa ini ?

ha

b.

Deskripsi KK bidang/KK

ha/KK

ha/th/desa ha/th

4.2. Pemanfaatan/pemungutan hasil hutan non kayu untuk konsumsi masyarakat sendiri/tidak dijual (obat-obatan, perlengkapan upacara adat, bahan makanan, dsb) No

Jenis Hasil Hutan

Kegunaan

Potensi

1)

Jumlah KK yang memanfaatkan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. Keterangan : 1) Potensi : melimpah/ cukup (selalu dapat diperoleh)/langka

25

V. KALENDER MUSIM DAN KEGIATAN PENDUDUK DESA NO A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. D 1. 2. 3. 4. 5.

PERISTIWA/ KEGIATAN MUSIM Hujan Kemarau Banjir Kekeringan Paceklik Musim Buah

BULAN KE 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

KETERANGAN (Lk/Pr, dsb)

PERLADANGAN Mencari lokasi Tebas Tebang Bakar Pembersihan Tugal-tanam Penyiangan Panen KEGIATAN LAIN Bersawah Menyadap Karet Mencari Rotan Mencari Madu Mencari Gaharu Mencari Damar Mencari Tengkawang Mencari Emas Berburu Mencari Ikan Membuat Sirap Menebang Kayu UPACARA/PESTA ADAT Pesta Kawin Membuka Lahan Tanam Padi Panen Padi

26

VI. DAFTAR HARGA HASIL PERTANIAN DAN KEBUTUHAN POKOK SETAHUN TERAKHIR NO

JENIS

A.

BAHAN MAKANAN

1.

Beras dari luar

2.

Beras hasil ladang

3.

Gula pasir

4.

Kopi

5.

Teh

6.

Minyak Goreng

7.

Bumbu Masak

8.

Garam

9.

Bawang Merah

10

Bawang Putih

11.

Telur Ayam

12

Ikan Asin

13.

Ikan Segar

14

Ayam

15.

Daging

16.

----

B

BAHAN BAKAR

1.

Minyak Tanah

2.

Solar

3.

Bensin

4.

----

C

HASIL PERTANIAN

1.

Padi

2.

Jagung

3.

Ubi Kayu

4.

Pisang

5.

Kelapa

6.

Karet

7.

----

D

HASIL HUTAN

SATUAN

HARGA PER SATUAN TERENDAH TERTINGGI RATA-2 (Rp) (Rp) (Rp)

KETERANGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

27

VII. ADAT ISTIADAT DAN PROSES SOSIAL 7.1. Nama suku dan wilayah adat yang tercakup : 1. Nama suku/kesatuan adat 2. Desa/ kampung yang tercakup dalam wilayah suku/ adat

7.2. Fungsi dan Organisasi Lembaga Adat : 1. Nama lembaga adat 2. Sebutan/gelar ketua adat 3. Fungsi pokok lembaga adat

4. Unsur-unsur lembaga adat

Tugas pokok

a. b. c. d. 5. Struktur Organisasi lembaga adat (tulislah di lembaran tersendiri)

7.3. Ketentuan adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan Jenis/Aspek Ketentuan Adat

Deskripsi

1. Waktu larangan memungut hasil hasil/masuk hutan 2. Tempat terlarang di hutan dipungut hasilnya 3. Tanaman yang tidak boleh ditebang/dimatikan 4. Binatang yang tidak boleh dibunuh/diburu 5. Kegiatan yang harus mendapat izin adat utk melaksanakannya

28

7.4. Jenis-jenis upacara adat, tujuan, waktu, dan frekuensi pelaksanaannya 3 tahun terakhir. Jenis Upacara

Tujuan

Waktu Pelaksanaan

Frekuensi 3 th terakhir

7.5. Tokoh formal dan non formal yang dihormati masyarakat No

Nama

Jabatan di Desa/ Pekerjaan

Konstituen

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9.

7.6. Nama-nama kelompok kekeluargaan/keluarga besar (klan/ marga) di desa No

Nama Kelompok/ Keluarga Besar

Jumlah keluarga (KK)

Nama Pemimpin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

29

7.7. Jenis kegiatan & frekuensi gotong royong setahun terakhir Jenis kegiatan gotong royong

Frekuensi

Rata-rata jumlah warga yang terlibat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

VIII. LEMBAGA SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA DESA 8.1. Jenis lembaga, jumlah anggota, volume usaha/omset, dan tokoh/pemimpin Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat (koperasi, KUB, arisan, kelompok tani, kelompok simpan pinjam, dsb) Jenis/nama Lembaga

Tahun Mulai Aktif

Jumlah anggota (org)

Omset (Rp)

Nama Pimpinan

30

8.2. Nama lembaga, jumlah anggota/peserta, aktifitas, dan pimpinan lembaga sosial budaya (Gereja, pesantren, kelompok pengajian, kelompok kesenian, klub olah raga, dsb) Jenis Lembaga

Aktifitas

Jumlah anggota (org)

Nama Pimpinan

8.3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat oleh Perusahaan dan Pemerintah No

Jenis Kegiatan

Volume

Tahun

Manfaat bagi Masyarakat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

31

IX. PENDIDIKAN 9.1. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan. No

Tingkat Pendidikan

1

Tidak sekolah

2

SD tidak tamat

3

SD tamat

4

SLTP

5

SLTA

6

D1/D2/D3

7

S1

Jumlah Penduduk (org)

Jumlah

9.2. Jumlah sarana pendidikan, murid, dan guru.

No

Jenis Sarana

Jumlah Sekolah (buah)

1

TK/TPA

2

SD & sederajat

3

SMP & sederajat

4

SMA & sederajat

5

Kejar paket A/B

Jumlah Ruang Kelas (buah)

Jumlah Murid (org)

Jumlah Guru (org)

9.3. Jumlah lulusan SD yang melanjutkan/tidak ke SMP pada 3 (tiga) tahun terakhir. No

Tahun Ajaran

Jumlah Lulusan SD (org)

Melanjutkan (org)

Tidak Melanjutkan (org)

1. 2. 3.

32

9.4. Jumlah anak usia SD, SLTP, dan SLTA yang bersekolah dan tidak sekolah

Kelompok Umur

Jumlah (jiwa)

Bersekolah (jiwa)

Tidak Sekolah (jiwa)

Tingkat Partisipasi Sekolah (dalam persen)

Umur 7-12 tahun (SD) Umur 13-15 tahun (SLTP) Umur 16-18 tahun (SLTA)

X. KESEHATAN 10.1 Jenis dan jumlah sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang ada di desa No

Jenis Sarana/Tenaga

1.

Puskesmas

2.

Puskesmas pembantu

3.

Poliklinik

4.

Posyandu

5.

Dokter

6.

Bidan/Mantri

7.

Perawat

8.

Dukun bayi terlatih

9.

Tukang sunat

10.

Dukun tradisional

Jumlah (org/buah)

Keterangan

10.2 Sarana kesehatan/sanitasi lingkungan. No

Jenis Sarana

1

Jaringan Pipa Air Minum

2

Sumur pompa

3

Sumur timba

4

Kolam mata air

5

Tempat MCK umum

6

Tempat MCK pribadi

7

Tempat pengumpulan sampah

Jumlah (buah)

Jumlah Pengguna (kk)

Keterangan (kondisi, dsb)

33

10.3 Jumlah kasus setiap jenis penyakit yang diderita penduduk setahun terakhir. (Jika data kuantitatif tidak ada, catat jenis penyakit yang sering diderita penduduk) No

Jenis Penyakit

Jumlah Kasus (buah)

Keterangan

1 2 3 4

10.4 Jumlah Kelahiran dan kematian bayi (umur<1 tahun) dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Aspek

Jiwa/Tahun

Jiwa/Tahun

Jiwa/Tahun

1. Jumlah total kelahiran 2. Jumlah kelahiran mati 3. Jumlah kelahiran hidup 4. Jumlah bayi meninggal < 1 th. 5. Ibu meninggal saat melahirkan Angka Kematian Bayi Angka kematian ibu melahirkan

10.5 Status Gizi bayi dan balita tiga tahun terakhir Tahun/ Kelompok Bayi

Jumlah (jiwa)

Jumlah diperiksa/ Ditimbang

Gizi Baik (jiwa)

Gizi Sedang (jiwa)

Gizi Buruk (jiwa)

Tahun ----- Bayi (< 12 bulan) - Balita (12-60 bulan) Tahun ----- Bayi (< 12 bulan) - Balita (12-60 bulan) Tahun ----- Bayi (< 12 bulan) - Balita (12-60 bulan)

34

XI. KETERTIBAN DAN KEAMANAN 11.1. Jumlah kejadian/kasus gangguan keamanan/ketertiban umum di desa serta proses penyelesaiannya dalam 3 tahun terakhir Tahun----No

Jenis Kasus

1.

Pencurian

2.

Pencurian dg kekerasan

3.

Penganiayaan

4.

Pembunuhan

5.

Perselisihan

6.

Perusakan sarana umum

7.

Perceraian

8.

Tindak asusila

9.

Demontrasi/pengerahan

Jumlah Kasus

Peny Adat

Tahun----Peny Jumlah Formal Kasus

Peny Adat

Tahun----Peny Jumlah Peny Formal Kasus Adat

Peny Formal

massa 10. 11. 12.

35

Lampiran 2. Kuesioner Data Primer (Responden) I.

Jati Diri Responden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nama : Jenis kelamin : Agama : Umur : Status kependudukan : Pendidikan : Status Perkawinan : Jumlah anggota keluarga : Kegiatan utama dalam 3 bulan terakhir : a. Bekerja di subsektor kehutanan b. Bekerja di sektor pertanian selain kehutanan c. Mengurus Rumah tangga d. Bekerja di sektor lain, sebutkan …………… 10. Bila no. 9 jawabannya (a), kegiatan kehutanan utama dalam 3 bulan terakhir : a. Pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar b. Penangkaran satwa liar c. Jasa penebangan kayu d. Usaha pembibitan e. Budidaya tanaman kehutanan f. Lainnya, sebutkan …………. II.

Masyarakat A. Asal Usul Masyarakat 1. Lama tinggal di desa : a.  10 tahun b. 10 s/d 20 tahun c. 21 s/d 40 tahun d.  40 tahun 2. Apakah merupakan penduduk asli? a. Ya, b. Bukan, tapi berasal dari ………………., sejak (tahun) …………. 3. Alasan menetap : a. Turun temurun, generasi ke : ……….. b. Tugas, sebagai …………………………… c. Mencari nafkah d. Lainnya ………………………………….. 4. Kegiatan ekonomi yang dikembangkan : a. Mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan b. Berdagang c. Lainnya …………………………………….. 36

5. Bila no.4 jawabannya (a), bagaimana cara mendapatkan lahan kawasan hutan : a. jual-beli b. mendapatkan bagian dari masyarakat setempat (dipersilahkan untuk bercerita dan kemudian direkam) c. Lainnya ……………………………………… 6. Bagaimana pula dengan pengelolaannya : a. sama dengan yang dilakukan oleh penduduk asli b. dengan cara sendiri (dipersilahkan untuk bercerita dan kemudian direkam) B. Akses Hutan Terhadap Masyarakat 1. Pengetahuan tentang batas desa : a. Tahu, berdasarkan data geografis / cerita asal-usul desa b. Tidak tahu 2. Letak rumah/tempat tinggal berada dimana ? a. Tepi Hutan b. Dalam Hutan 3. Jika no. 2 jawabannya (a), berapa jarak terdekat dari rumah ke kawasan hutan (km) : ……………………… 4. Akses jalan utama menuju/keluar kawasan hutan : a. Jalan beraspal d. Sungai b. Jalan diperkeras e. Jalan setapak c. Jalan tanah f. Lainnya; ……………………. 5. Pengetahuan tentang kawasan hutan di sekitar tempat tinggal : a. Tahu b. Tidak tahu  Langsung ke no. 8 6. Darimana pengetahuan mengenai kawasan hutan ? a. Lurah/Camat d. Mengikuti penyuluhan b. Petugas Kehutanan/aparat e. Plang c. Orang sekitar f. Lainnya ……………………. 7. Apakah ada batas desa dengan kawasan hutan ? a. ada b. tidak ada c. tidak tahu 8. Jika no. 7 jawabannya (a), jenis batas yang diketahui : a. Pal/tanda batas c. Sungai b. Jalan d. lainnya ……………………. 9. Bagaimana kondisi hutan di sekitar tempat tinggal : a. baik b. rusak 37

10. Jika no. 9 jawabannya (b), apa yang menyebabkan kerusakan hutan tersebut ? a. Kebakaran c. Dirambah masyarakat b. Dirambah perusahaan d. lainnya …………………….. 11. Jika no. 10 jawabannya (a), apa yang menjadi penyebabnya ? a. Bencana alam b. Pembukaan lahan dengan pembakaran c. Lainnya ………………………………. III.

Ketergantungan Masyarakat & Distribusi Manfaat Sumber Daya

Rincian

Lahan Pertanian Lahan Lahan sawah bukan sawah

Lahan Bukan Pertanian

Jumlah

A. Penguasaan Lahan 1. Lahan milik sendiri 2. Hibah / Warisan / ulayat 3. Sewa 4. Jumlah Lahan yang dikuasai B. Penggunaan Lahan Yang Dikuasai 1. Lahan untuk pertanian a. Tanaman Kehutanan b. Tanaman Padi & palawija c. Pertanian lainnya 2. Lahan Bukan Untuk Pertanian a. Rumah & Pekarangan b. Lahan Tidur c. Lainnya C. Perladangan Berpindah 1. Apakah bertani tanaman semusim/pangan secara menetap ? a. Ya b. Tidak

38

2. Keterangan lahan yang diusahakan sekarang : - Luas (m²) : ………………….. - Jenis Tanaman Semusim : a. Padi/Palawija b. Hortikultura semusim c. Perkebunan semusim Rencananya berapa lama diusahakan (tahun) : ………………. 3. Keterangan lahan yang diusahakan sebelumnya : - Luas (m²) : ………………….. - Jenis Tanaman Semusim : a. Padi/Palawija b. Hortikultura semusim c. Perkebunan semusim Berapa lama diusahakan (tahun) : ………………. D. Manfaat Fungsi Hutan 1. Pemanfaatan Hasil Hutan Jenis hasil Hutan

Ya / Tidak

Frekwensi

Volume

Pakai sendiri / Jual / Keperluan lainnya

1. Kayu (sebutkan) - ……………….. - ……………….. - ……………….. 2. Getah (sebutkan) - ……………….. - ……………….. - ……………….. 3. Kulit Kayu (sebutkan) - ……………….. - ……………….. - ……………….. 4. Buah-buahan (sebutkan) - ……………….. - ……………….. - ……………….. 5. Rotan (sebutkan) - ……………….. - ……………….. - ……………….. 6. Tumbuhan Obat (sebutkan) - ……………….. - ……………….. 39

7. Gaharu (sebutkan) - ……………….. - ……………….. - ……………….. 8. Satwa (sebutkan) - ……………….. - ……………….. - ……………….. 9. Madu 10. Jamur 11. Sarang Burung 12. Bamboo 13. Lainnya : - ……………….. - ……………….. - ……………….. - ……………….. 2. Bagaimana kecenderungan hasil hutan yang didapat satu tahun terakhir : a. menurun b. stabil c. meningkat E. Akses Pemasaran Hasil Hutan 1. Jarak terjauh untuk mendapatkan hasil hutan (km) : …………………. 2. Apabila mengambil hasil hutan untuk dijual, dijual kemana : a. Pasar Kecamatan (km) : ……………… b. Pasar Kabupaten (km) : ……………… c. Cukong, lokasinya : ………………….. d. Lainnya : ……………………………... 3. Bagaimana membawa hasil hutan itu untuk dijual ? a. diangkut dengan kapal/perahu motor b. diangkut dengan kendaraan besar (truk) c. diangkut dengan kendaraan kecil (Pick up) d. Lainnya ……………………………….

40

F. Kegiatan Ekonomi Lainnya yang Berkembang & Dikembangkan Masyarakat

Jenis Kegiatan Ekonomi

Keterlibatan (Ya / Tidak)

Sejak (tahun)

Pengaruh terhadap ekonomi RT & Kampung (Positif / Negatif / Biasa)

1. (misal; Wisata alam)…………… 2. ……………………….. 3. ……………………….. 4. .………………………. 5. ………………………… G. Keterangan Kesejahteraan Rumah Tangga Masyarakat Penilaian tentang perkembangan tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam 3 tahun terakhir : (1) 1. Pendapatan rumah tangga 2. Kualitas makanan pokok 3. Kualitas (variasi) lauk pauk 4. Kemampuan membeli pakaian 5. Keadaan perumahan 6. Keadaan kesehatan anggota rumah tangga 7. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan KB 8. Kemampuan membeli obat-obatan generic 9. Kemudahan menyekolahkan anak ke SD 10. Kemudahan menyekolahkan anak ke SMP 11. Kemudahan menyekolahkan anak ke SMU 12. Kemudahan menyekolahkan anak ke Perguruan Tinggi 13. Rasa aman dari tindak kejahatan

Lebih baik

Sama baik

Sama buruk

Lebih buruk

Keterangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Catatan : centang yang dipilih pada kolom 2 s/d 5

41

Lampiran 3. Pedoman Wawancara (Tokoh Formal dan Tokoh Informal)

Profil Surveyor Nama

Koordinator Lapangan

Lokasi (Kab/Prov)

Tanggal/Bulan/Tahun

Tanggal/Bulan/Tahun

Tanda Tangan

Tanda Tangan Profil Informan Nama Umur Jenis Kelamin

L/P

Pekerjaan Latar Belakang Pendidikan I.

SEJARAH KEPEMILIKAN LAHAN 1. Berdasarkan sejarah kepemilikan yang Anda ketahui masyarakat apa saja yang pernah menguasai/tinggal di areal hutan tersebut? Jelaskan! 2. Sejak kapan masyarakat Anda tinggal di sini? Sudah berapa generasi dan bagaimana ceritanya? Jelaskan! 3. Berdasarkan cerita nenek moyang, hasil hutan apa saja yang

dimanfaatkan

oleh masyarakat di areal hutan tersebut? Jelaskan! 4. Bagaimana mekanisme anggota masyarakat untuk dapat memanfaatkan hasil hutan tersebut? Jelaskan! 5. Berdasarkan hukum adat siapa saja yang diberi wewenang untuk memanfaatkan kawasan hutan tersebut? Jelaskan! 6. Norma adat apa yang digunakan oleh masyarakat untuk menentukan status kepemilikan lahan? Berapa rata-rata luas kepemilikan lahan dari masing-masing kepala keluarga? Jelaskan! 42

7. Apa saja yang dijadikan oleh masyarakat sebagai tanda batas dari kepemilikan lahan? Sebutkan dan jelaskan! 8. Apakah lahan adat masyarakat ada yang masuk di areal hutan tersebut? Berapa luasnya, siapa penggarapnya, dan dimanfaatkan untuk apa lahan tersebut? Jelaskan! 9. Apakah ada situs-situs sosial (makam, tempat keramat, dsb) milik masyarakat yang masuk di areal hutan tersebut? Berapa jumlahnya, siapa ahli warisnya, dan dimana persebarannya? Jelaskan! 10. Perusahaan apa yang pernah mengelola areal hutan tersebut? Sejauhmana masyarakat dilibatkan dan memperoleh manfaat dalam pengelolaan areal hutan tersebut? Jelaskan! II.

INTERAKSI MASYARAKAT DENGAN SDH 1. Apa saja mata pencaharian masyarakat terkait dengan pemanfaatan areal hutan? Sebutkan dan jelaskan! 2. Apakah masyarakat masih menerapkan sistem pertanian berladang berpindah? Tata nilai dan norma adat apa saja yang diperhatikan dalam sistem berladang berpindah tersebut, khususnya dalam penentuan lahan? Jelaskan! 3. Berapa rata-rata luas ladang yang digarap dan masa siklus balik dari masyarakat Anda? Jelaskan! 4. Berdasarkan pengalaman selama ini, apakah hasil ladang tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan makan masyarakat? Apakah hasil ladang tersebut ada yang dijual (komersial) ke kota? Jelaskan! 5. Selain berladang, apakah masyarakat juga berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup? Jenis perkebunan apa yang dikembangkan? Sebutkan dan jelaskan! 6. Apakah masyarakat melakukan perluasan areal kerja (perambahan) untuk perkebunan/perladangan di areal kawasan hutan tidak dibebani hak? Aturan apa yang mendukung aktivitas tersebut? Jelaskan! 7. Jenis tanaman pokok apa yang dikembangkan masyarakat di areal perluasan tersebut dan apa yang menjadi pertimbangannya? Jelaskan! 43

8. Hasil hutan non kayu dan hasil hutan kayu apa saja yang dimanfaatkan oleh masyarakat di areal hutan tidak dibebani hak tersebut? Untuk kepentingan apa HHBK dan HHK tersebut dimanfaatkan (komersial/subsisten)? Jelaskan! III.

KONFLIK KAWASAN 1. Jenis dan sumber konflik apa yang pernah terjadi antara masyarakat dengan pihak lain yang pernah beroperasi di kawasan hutan tersebut? Jelaskan! 2. Siapa saja yang terlibat dalam konflik di areal kawasan hutan tersebut? Jelaskan! 3. Mekanisme apa yang dilakukan oleh pihak lain dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut? Jelaskan! 4. Kesepakatan apa saja yang pernah diterbitkan oleh masyarakat dan pihak lain dalam rangka mencegah timbulnya konflik pemanfaatan kawasan hutan? Sebutkan dan jelaskan! 5. Menurut saran Anda, upaya apa yang harus dilakukan oleh pihak lain dalam rangka mencegah terjadinya konflik di kawasan hutan tersebut? Jelaskan!

IV.

PEMANFAATAN SUMBERDAYA HUTAN 1. Berdasarkan aspirasi Anda, sistem pengelolaan hutan apa yang paling sesuai untuk diterapkan di kawasan hutan tersebut? Jelaskan! 2. Menurut saran Anda, bagaimana mekanisme pelibatan masyarakat yang paling efektif dalam sistem pengelolaan hutan? Jelaskan! 3. Menurut Anda, jenis tanaman apa yang paling sesuai untuk dikembangkan di areal hutan tersebut? Jelaskan! 4. Apa yang menjadi harapan dari masyarakat dalam sistem pengelolaan hutan tersebut ke depan? Jelaskan!

44