KEBIJAKAN OPERASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2015
DISAMPAIKAN OLEH: PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN JAKARTA, 22 MEI 2015
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Blok I Lt 7)
Sekretaris Ditjen (Blok I Lt 7)
Direktur Rencana, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolan Hutan
Direktur Inventarisasi Dan Pemantauan Sumberdaya Hutan
(Blok VII Lt 5)
(Blok I Lt 7)
Direktur Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Blok I Lt 7)
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah Dan Sektor
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha Dan Kegiatan
(Blok I Lt 2)
(Blok VII Lt 5)
22 Unit Pelaksana Teknis: Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Di 22 Ibu Kota Provinsi
Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kegiatan di bidang : a. Pemantapan kawasan hutan b. Penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Fungsi :
Pelaksanaan kebijakan
Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan
Perumusan kebijakan
Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
Rencana kawasan hutan
Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi MENYELENGGARAKAN
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Penyusunan norma, standar , prosedur dan kriteria
DIBIDANG
Pengukuhan dan Penatagunaan kawasan hutan
Pengalokasian manfaat SDH
Kajian lingkungan hidup strategis
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pelaksanaan administrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
Kajian dampak lingkungan.
KONDISI YANG HENDAK DICAPAI 2015 -2019 1. Penetapan kawasan hutan selesai 100%. 2. Penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan ( FASOS, FASUM dan Pemukiman). 3. Sistem data dan informasi SDH dan LH mendukung KPH di 34 Provinsi 4. Optimalisasi penggunaan kawasan hutan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan dan kemandirian energi, serta keberlanjutan ketersediaan air. 5. Terwujudnya penyediaan kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan untuk akses masyarakat sebagai ruang kelola bersama. 6. Seluruh RPJM mengacu pada RPPLH.
RENCANA AKSI 1. Percepatan pengukuhan kawasan hutan dari 62,3% menjadi : • 65% pada akhir 2015 • 75% pada akhir 2016 • 85% pada akhir 2017 • 90% pada akhir 2018 • 100% pada akhir 2019 2. Bersama instansi terkait yang tergabung dalam Tim IP4T melakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan, khususnya FASOS, FASUM dan Pemukiman) 3. Penyempurnaan sistem data dan informasi SDH dan LH sampai dengan tingkat UPT di daerah 4. Rekonstruksi kebijakan tentang penggunaan kawasan hutan khususnya, untuk kepentingan umum terbatas yang dibiayai APBN dan APBD 5. Rekonstruksi semua PP dan Permen LHK terkait dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang PEMDA 6. Inventarisasi dan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk program TORA +_ 4,1 Juta Hektar dan 12,7 Juta Hektar untuk akses masyarakat sebagai ruang kelola bersama (tetap sebagai kawasan hutan) 7. Sosialisasi RPPLH dilingkup Kemen LHK dan Pemerintah Daerah
(RPJMN 2015-2019 , Perpres No. 2/2015 tanggal 8 Januari 2015) Tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 dan Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019.
KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM Planologi dan Tata Lingkungan
1. Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan 2. Inventarisasi dan Pemantauan SDH 3. Penggunaan Kawasan Hutan 4. Perencanaan Pengelolaan SDA dan LH serta KPH 5 Instrumentasi dan Analisis Lingkungan 5. 6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 7. Pemantapan Kawasan Hutan
No 1
2
Kegiatan Prioritas Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Kegiatan inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
3 Kegiatan penggunaan Kawasan Hutan
Sasaran
Indikator
Terselesaikannya Penetapan Persentase Kawasan Hutan seluruh Kawasan Hutan yang ditetapkan Seluruh Permohonan Perubahan Fungsi/Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial dapat diselesaikan Data dan informasi SDH yang Jumlah KPH yang telah memiliki terbarukan di seluruh KPH Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Jumlah penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung LH berdasarkan ekoregion Lokasi/area/kawasan yang tersedia valuasi ekonomi SDA LH nya Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tersedia tiap tahun Penggunaan Kawasan Hutan Seluruh permohonan dalam Rangka Meningkatkan penggunaan kawasan hutan Ketahanan Pangan, Energi, selesai 100% dan Air
Target 2015 65% 100%
258 KPH
7 Penetapan 5 Lokasi
1 SLHI 100 %
No 4
Kegiatan Prioritas Perencanaan Pengelolaan SDA dan LH serta KPH
Sasaran
Indikator
Tertatanya pelestarian dan Jumlah RPPLH Nasional yang pemanfaatan SDA dan LH tersusun, diterapkan dan menjadi yang berkelanjutan acuan pemerintah Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah
Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah
Target 2015 1 RPPLH Nasional
7 RPPLH Provinsi -
Pembentukan 459 unit KPH Jumlah provinsi yang memiliki 34 Prov. serta Penataan Ruang Peta Arahan Pemanfaatan yang Wilayah 34 Propinsi terupdate setiap tahun, Jumlah KPH yang memiliki Peta 109 KPH Penetapan dan Kelembagaan KPH Seluruh KPH terintegrasi dalam 258 KPH RKTN, RKTP dan RKTK Seluruh KPH terintegrasi dalam 258 KPH RTRWN, RTRWP dan RTRWK
No Kegiatan Prioritas
Sasaran
Indikator
Target 2015
5
Kegiatan Terlaksananya analisis Instrumentasi dan lingkungan bagi semua Analisis Lingkungan RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas serta Rencana Kegiatan
Jumlah KLHS yang terjamin 100 KLHS kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun Jumlah KLHS yang tereview 100 KLHS kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun Seluruh permohonan penilaian 100 % dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) selesai 100% Persentase pelaksanaan 100 % dukungan pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup Jumlah Kabupaten/Kota 50 Kab/Kota memiliki KPA teregistrasi
6
Dukungan Manajemen dan Pelakasanaan Tugas lainnya Pemantapan Kawasan Hutan
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point)
7
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi sesuai kerangka reformasi birokrasi Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Pemantapan Kawasan Hutan
Penataan Hutan
Batas
71 Poin
Kawasan
6000 Km
Jumlah KPH yang memiliki Rencana Pengelolaan
109 KPH
Jumlah kluster yang telah 330 Klaster dinventarisasi Sumber Daya Hutan-nya
KOMPOSISI ANGGARAN TA. 2015 DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN (Rp. 510.525.297.000) KOMPOSISI ANGGARAN TA. 2015 PER JENIS BELANJA NO
JUMLAH ANGGARAN (X RP.1000)
JENIS BELANJA
1
Belanja Pegawai
2
Belanja Barang Operasional
3
Belanja Barang Non Operasional
4
Belanja Modal JUMLAH
PROSENTASE
149.318.890
29,24%
35.107.477
6,87%
284.700.734
55,76%
41.389.196
8,13%
510.525.297
100%
KOMPOSISI ANGGARAN TA. 2015 (PUSAT/DAERAH) NO
JUMLAH ANGGARAN (X RP.1000)
SATUAN KERJA
1
SATKER PUSAT
2
SATKER PUSAT DI DAERAH BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN JUMLAH
PROSENTASE
184.006.457
36,04%
326.518.840
63,96%
510.525.297
100,00%
KOMPOSISI ANGGARAN TA.2015 DI BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
NO
OUTPUT KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN PROSENTASE (X Rp.1000)
1
Penataan Batas Kawasan Hutan
81.459.270
24,96%
2
Fasilitasi Rencana Pengelolaan dan Tata Hutan KPH
65.072.825
19,95%
3
Enumerasi dan Re-Enumerasi
25.190.069
7,71%
4
Belanja Pegawai
95.518.233
29,25%
5
Belanja Operasional
26.284.541
8,04%
6
Gedung Bangunan (5 BPKH baru)
24.832.656*
7,60%
7
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
8.161246
2,49%
326.518.840
100%
Jumlah
PAGU No.
Realisasi Keuangan
%
Real. Fisik (%)
45,304,531,696
8.87
10.16
Satker
APBN-P
TOTAL
510,525,297,000
Rp
A.
PUSAT :
184,006,457,000
13,289,405,397
7.22
7.86
B.
UPT
326,518,840,000
32,015,126,299
9.80
11.45
Catatan : Gaji dan Tukin untuk pegawai Eks- KLH di Setjen KLHK
No.
Satker
PAGU APBN-P
A.
PUSAT :
1
Setditjen Planologi Kehutanan*)
2
184,006,457,000
Realisasi Keuangan Rp
%
Real. Fisik (%)
13,289,405,397
7.22
7.86
182,790,383,000
12,153,239,326
6.65
7.25
Dit. Perencanaan KH
161,367,000
161,355,001
99.99
100.00
3
Dit. Pengukuhan, PTKH
588,538,000
508,848,000
86.46
100.00
4
Dit. Inventarisasi & PSDH
146,080,000
145,972,802
99.93
100.00
5
Dit. Penggunaan KH
155,741,000
155,642,268
99.94
100.00
6
Dit. Wilayah PPAPKH
164,348,000
164,348,000
100.00
100.00
- DIPA APBNP 2015 pada satker Setditjen Planologi masih berjalan dan DIPA pada satker lainnya sudah berakhir *) Termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan Instrumentasi dan Analisis Lingkungan (2 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Dit PDLK Usaha dan Kegiatan).
PAGU No.
APBN-P
B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Realisasi Keuangan
Satker
UPT BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH BPKH
Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Wil.
I Medan II Palembang III Pontianak IV Samarinda V Banjarbaru VI Manado VII Makassar VIII Denpasar IX Ambon X Jayapura XI Yogyakarta XII Tanj.Pinang XIII Pang.Pinang XIV Kupang XV Gorontalo XVI Palu XVII Manokwari XVIII Banda Aceh XIX Pekanbaru XX Bandar Lampung XXI Palangkaraya XXII Kendari
326,518,840,000 19,889,747,000 15,629,007,000 16,526,302,000 17,745,963,000 14,371,948,000 17,803,477,000 15,018,531,000 13,776,895,000 15,687,781,000 15,837,773,000 13,136,486,000 12,453,852,000 10,919,962,000 13,865,339,000 10,297,687,000 13,464,641,000 15,215,686,000 13,773,130,000 16,981,723,000 16,141,430,000 12,637,354,000 15,344,126,000
Rp
32,015,126,299 2,170,617,457 1,870,690,000 1,779,086,492 1,374,916,586 2,044,650,118 1,868,375,401 2,213,684,071 1,739,533,465 1,424,614,631 1,463,216,687 2,020,388,226 991,363,972 937,007,268 1,216,433,565 1,065,299,400 2,139,000,147 1,612,644,556 534,206,487 804,765,795 813,514,187 788,766,498 1,142,351,290
%
9.80 10.91 11.97 10.77 7.75 14.23 10.49 14.74 12.63 9.08 9.24 15.38 7.96 8.58 8.77 10.35 15.89 10.60 3.88 4.74 5.04 6.24 7.44
Real. Fisik (%)
11.45 10.91 19.04 12.09 8.35 14.41 10.56 14.54 12.63 10.21 9.24 15.40 9.56 8.58 10.77 10.45 17.76 10.78 4.01 7.09 5.04 22.67 10.72
HAMBATAN A. Kebijakan Keuangan • Penggunaan anggaran dibatasi hanya pada komponen 001 sesuai Surat Menteri Keuangan No S.762/MK.02/2014 Tgl 14 November 2014. • Penggunaan anggaran dibatasi hanya pada komponen Belanja Pegawai (001) & Operasional Perkantoran (002) sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kemenhut No ND. 1310/II-REN/2014 Tgl 17 Desember 2014. • Penggunaan anggaran dibatasi hanya pada komponen Belanja Pegawai (001) & Operasional Perkantoran (002) sesuai Surat Menteri Keuangan No S.162/MK.02/2015 Tgl 9 Maret 2015. B.
Mekanisme Keuangan • Satker Kementerian Lingkungan Hidup (427938) saldo UP/TUP nya belum nihil pada tahun 2014 dan 2015 sesuai surat Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov DKI Jakarta No S.1831/WPB.12/2015 Tgl 13 Mei 2015 sehingga UP ditolak. • Pada Tgl. 12 Mei 2015 dilakukan rapat koordinasi antara Kemen LHK, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, KPPN VII dan KPPN III. Pada rapat tersebut disampaikan oleh KPPN III bahwa rekonsiliasi Lingkup KLH telah tuntas, dan KPPN VII akan memproses UP. • Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) untuk bulan April 2015 ada yang baru dikeluarkan KPPN VII pada tanggal 19 Mei 2015, karena ada masalah pada aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), sehingga UP ditunda lagi. • Pada Rekonsiliasi PNBP PKH terdapat selisih antara data penerimaan pada Kementerian Keuangan dengan bukti penerimaan (Surat Setoran Bukan Pajak). Penerimaan lebih besar daripada bukti penerimaan (SSBP) dikarenakan adanya jeda waktu penyerahan bukti SSBP Wajib Bayar kepada Kemen LHK. Hal ini terjadi karena sistem online Pembayaran PNBP (Simponi) masih boleh dilakukan secara manual oleh Kemenkeu.
1.
2.
3.
Masih terdapat ketidakselarasan antara nomenklatur kelembagaan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor serta Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dengan Nomenklatur kegiatan Pada RPJMN 2015-2019 yaitu Instrumentasi dan Analisis Lingkungan. Tindak lanjut dari permasalahan butir 1, Deputi I LH telah mengusulkan revisi RPJMN 2015-2019 melalui Penanggung Jawab Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Belum ada pengaturan pelimpahan personil, peralatan dan dokumen sesuai struktur organisasi yang baru, baik dalam internal Unit Eselon I maupun lintas Eselon I.
Dengan penggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian LH, apakah diperlukan Keppres baru untuk pencairan tunjangan kinerja? Hal ini dikarenakan: 1. Perbedaan nomenklatur Keppres Tunkin sebagai dasar pembayaran. 2. Adanya perbedaan tunjangan kinerja antara personil yang berasal dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian LH sesuai dengan Keppres tunjangan kinerja masing-masing.
ARAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA.2015 DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN A. PERENCANAAN KEGIATAN 1. Seluruh SATKER (KPA) segera menyampaikan Rencana Kerja Pelaksanaan (RKP) APBN-P TA. 2015. 2. Penyusunan Organisasi Perbendaharaan. 3. Penyusunan Pokja ULP. 4. Pelaksanaan kegiatan diprioritaskan melalui mekanisme LS. 5. Pengadaan Barang dan Jasa : • Rencana Umum Pengadaan (RUP) disusun. • Pengadaan yang melalui E-Katalog secepatnya diproses. • Pengadaan langsung melalui E-Pengadaan Langsung secepatnya diproses. • Revisi yang terkait pengadaan barang/jasa secepatnya diproses.
B. PENGELOLAAN KEGIATAN 1. Setiap SATKER (KPA) membagi habis kegiatan dalam RKP TA.2015. 2. Minggu pertama setiap bulan mengagendakan pertemuan rutin antara KPA, PPK, Bendahara, Penguji dan pelaksana teknis untuk tertib administrasi keuangan. 3. Kepala Satker (KPA) lebih proaktif berkoordinasi dengan KPPN/Kanwil DJPB setempat dalam penyelesaian laporan keuangan penutup dan kelancaran pelaksanaan anggaran. 4. Perubahan/revisi substansi kegiatan pada DIPA yang menjadi kewenangan KPA Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan harus memperoleh persetujuan Penanggung Jawab PROGRAM Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. 5. Kepada Kepala Satker yang dilikuidasi diminta segera menyusun Laporan Keuangan Likuidasi termasuk aset BMN. C. PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN Harus sesuai dengan prinsip2 pertanggungjawaban anggaran yaitu : Rechmategheid, Wetmategheid, Doelmategheid dan Logis
RENJA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2015 No 1.
2.
RENJA Renja Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2015 Sesuai Perdirjen Nomor : P. 7/VII-SET/2014 Tanggal : 17 Desember 2014
Renja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 Belum ada Perdirjen
DIPA/KEGIATAN DIPA APBN 2015 (Januari s.d. April 2015) 1.
Pengukuhan dan Tenurial kawasan hutan
2.
Inventarisasi dan Pemantauan SDH
3.
Pembangunan Wilayah Pengelolaan hutan
4.
Penyusunan Rencana Makro kawasan hutan
5.
Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan
6.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
7.
Pemantapan Kawasan Hutan (6.000 Km, 109 KPH, 330 Klater)
DIPA APBN-P 2015
( April s.d. Desember 2015)
1.
Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
2.
Inventarisasi dan Pemantauan SDH
3.
Penggunaan Kawasan Hutan
4.
Perencanaan Pengelolaan SDA dan LH serta KPH Instrumentasi dan Analisis Lingkungan
5. 6.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
7.
Pemantapan Kawasan Hutan(6.510,45 Km, 99 KPH, 330 Klater)
*)
SKB (Standar Kegiatan dan Biaya) Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2015 Sesuai Perdirjen Nomor : P.8 /VII-SET/2014 Tanggal 17 Desember 2014
*)
APBN-P Tahun 2015 Telah disusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Target : Waktu dan Biaya)
