1 PROGRAM/KEGIATAN DI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA TAHUN 2014 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA Disampaikan Pada R...
PROGRAM/KEGIATAN DI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA TAHUN 2014
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA Disampaikan Pada RAKORNAS Kementerian Koperasi dan UKM Hotel Mercure, Ancol Jakarta 9-11 Desember 2013
TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Program: mengembangkan usaha KUMKM melalui peningkatan, produktivitas, daya saing, nilai tambah dan kapasitas kerja.
2. Sasaran Program: terselenggaranya bimbingan sosial, fasilitasi dan bantuan dana dalam rangka pengembangan dan restrukturisasi usaha Koperasi dan UMKM 2
PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2014 1. Perluasan Program KUR kepada masyarakat dan KUMKM. 2. Program Pengembangan Pendampingan bagi KUMKM oleh konsultan dan lembaga pendamping. 3. Pengembangan Label Halal dan HAKI. 4. Pengembangan Inkubator Bisnis dengan Perguruan Tinggi. 5. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM. 3
RINCIAN KEGIATAN TA 2014 NO
URAIAN
SASARAN
1
Penerapan Inovasi dan TTG bagi Pengembangan Usaha KUMK Sentra • Bantuan Sosial Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
10 Koperasi
2
Penerapan Inovasi dan TTG bagi KUMKM Sentra Berbasi 5 Koperasi Sabut Kelapa • Bantuan Penerapan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
3
Pendampingan UKM dalam Penerapan Standar Produk dan Sistem Manajemen Mutu
4
Sertifikasi UKM yang Menerapkan Standar Produk dan Sistem Manajemen Mutu
5
Peningkatan Daya Saing UKM melaui Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) • Pendaftaran Sertifikat HKI
6
Fasilitasi Pendaftaran Sertifikat Halal bagi UMKM
4
RINCIAN KEGIATAN TA 2014 NO
URAIAN
SASARAN
7
Provinsi yang Akan Menerima Sosialisasi Program KUR • Bimbingan dan Sosialisasi Program KUR
33 Lokasi
8
Pelaksanaan Pendampingan KUR
430 Koperasi
9
KUKM yang difasilitasi Melakukan Restrukturisasi Usaha, Sistem Resi Gudang dan SUK • Bimbingan dan Sosialisasi Sistem Resi Gudang
300 KUKM
10
Pencangkoka Usaha serta Pemberdayaan KUMKM melalui Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi • Fasilitasi Kelompok Usaha UMKM dan Wirausaha Baru melalui Pendampingan
350 UKM
11
Peningkatan Standar Kompetensi Pendamping LPB/BDS-P
300 Pendamping
12
Dukungan Insentif bagi LPB/BDS-P yang Melakukan Pendampingan Pembiayaan Koperasi
20 Koperasi
13
Fasilitasi Pengembangan Usaha KUKM Berorientasi Ekspor
360 KUKM 5
RINCIAN KEGIATAN TA 2014 NO
URAIAN
SASARAN
14
Penguatan Fungsi Layanan dan Kelembagaan Inkubator 4.000 Org Wirausaha
15
Pendampingan Pemanfaatan Internet untuk eCommerce bagi KUMKM Sentra
16
Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM 22 Unit Daerah melalui Tugas Pembantuan (TP)
17
Fasilitasi Penguatan Operasional PLUT-KUMKM Peserta 21 Unit TA 2013 melalui Dekonsentrasi
PROGRAM BANTUAN PERKUATAN/SOSIAL TA 2014 NO URAIAN 1 Bantuan Sosial Penerapan Inovasi dan TTG bagi KUMKM Sentra 2 Bantuan Sosial Penerapan Inovasi dan TTG bagi KUMKM Sentra Berbasis Sabut Kelapa 3 Pelaksanaan Pendampingan KUR 4 Insentif bagi LPB/BDS-P yang melakukan Pendampingan Pembiayaan Koperasi
KET 10 Lokasi 5 Lokasi
430 Koperasi 20 Koperasi
7
PERSYARATAN KHUSUS 1. Memiliki Badan Hukum Koperasi;
2. Memiliki kantor dengan alamat yang jelas diketahui oleh Lurah/Kepala Desa; 3. Memiliki Notulen Rapat Pengurus yang memberikan persetujuan untuk menjadi peserta Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
4. Memiliki rekening tabungan/giro atas nama Koperasi; 5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 6. Photo Copy KTP Pengurus Koperasi yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa; 7. Memiliki daftar perangkat organisasi terdiri dari Pengurus dengan periode yang masih berlaku yang diketahui SKPD Provinsi/DI/Kabupaten/Kota;
8. Membuat Profil Koperasi Kelembagaan,Usaha dan Provinsi/DI/Kabupaten/Kota;
Peserta Program yang berisi data Keuangan diketahui oleh SKPD
9. Membuat pernyataan bertanggungjawab terhadap kebenaran data, informasi, dan pemanfaatan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku; 8
PERSYARATAN KHUSUS 10. Mengajukan proposal atau usulan pemanfaatan dana bantuan program;
11. Bagi Koperasi calon penerima Bantuan Pelaksanaan Pendampingan KUR melampirkan Rencana Pendampingan KUR; 12. Bagi Koperasi calon penerima Bantuan Insentif bagi LPB/BDS-P ditambah dengan melampirkan:
photo copy tanda bukti realisasi pencairan pembiayaan dari Lembaga Penyedia Pembiayaan. surat pernyataan pendampingan pembiayaan yang ditandatangani bersama antara LPB/BDS-P dan koperasi. profil LPB/BDS-P.
9
PENYELENGGARAAN 1. Koperasi Calon Peserta Program mengajukan permohonan usulan secara tertulis sebagai Peserta Program dengan Tata Cara sebagai berikut : a. Calon Peserta Program dapat mengajukan surat permohonan menjadi Peserta Program kepada Menteri Cq. Deputi, dan/atau SKPD Provinsi/DI/SKPD Kabupaten/Kota.
b. Pengajuan surat permohonan Program yang ditujukan kepada Menteri Cq. Deputi harus ditembuskan kepada SKPD Provinsi/DI dan SKPD Kabupaten/Kota. c. Pengajuan surat permohonan Program yang ditujukan kepada SKPD Provinsi/DI harus ditembuskan kepada Menteri Cq. Deputi dan SKPD Kabupaten/Kota. d. Pengajuan surat permohonan Program yang ditujukan kepada SKPD Kabupaten/Kota harus ditembuskan kepada Menteri Cq. Deputi dan SKPD Provinsi/DI. 2. Pengajuan surat permohonan Koperasi Calon Peserta Program kepada Menteri Cq. Deputi, dilampiri dengan surat Keterangan dari SKPD Provinsi/DI dan/atau SKPD Kabupaten/Kota, selanjutnya Deputi melakukan seleksi terhadap permohonan Koperasi Calon Peserta 10 Program.
PENYELENGGARAAN 3. Pengajuan surat permohonan Koperasi Calon Peserta Program kepada SKPD Provinsi/DI sebagaimana pada ayat (1) huruf c, dilampiri dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, selanjutnya SKPD Provinsi/DI melakukan seleksi dan mengajukan nama-nama Koperasi Calon Peserta Program kepada Menteri Cq. Deputi berdasarkan hasil seleksi dengan melampirkan Surat Keterangan Hasil Seleksi dan ditembuskan kepada SKPD Kabupaten/Kota. 4. Pengajuan surat permohonan Koperasi Calon Peserta Program kepada SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilampiri dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, selanjutnya SKPD Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan mengajukan nama-nama Koperasi Calon Peserta Program kepada Menteri Cq. Deputi berdasarkan hasil seleksi dengan melampirkan Surat Keterangan Hasil Seleksi dan ditembuskan kepada SKPD Provinsi/DI.
11
PELAPORAN 1. Koperasi Penerima Bantuan: a. Membukukan dana bantuan pada pos hibah dalam neraca keuangan koperasi yang bersangkutan. b. Menyalurkan dana atau membeli peralatan sesuai proposal. c. Mengadministrasikan penyaluran dana dan pemanfaatan peralatan. d. Membuat Berita Acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeur) yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi koperasi selaku penerima bantuan dalam mengelola bantuan; e. Koperasi Penerima Bantuan wajib melaporkan perkembangan pemanfaatan bantuan Dana Program kepada SKPD Provinsi/DI/Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Deputi.
2. SKPD Provinsi/DI/Kabupaten/Kota: a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencairan dan pemanfaatan bantuan Dana Program; b. Melaporkan perkembangan dan pemanfaatan bantuan Dana Program dengan tembusan kepada Deputi. c. Deputi melaporkan perkembangan pelaksanaan Program kepada Menteri: 12
