Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa Deputi Bidang Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Balikpapan, 11 Agustus 2016
Tujuan Presentasi : Menjelaskan arah Kebijakan PBJ di bidang pengembangan dan pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Empat Pilar Reformasi PB/J Pemerintah Regulasi
1 Market Practice
3
• Kewenangan Pengadaan Langsung • E-Procurement (terdiri dari e-Tendering dan ePurchasing)
• Perpres 54/2010 – Perpres 4/2015 (basis UU terkait Keuangan Negara) • Berbagai PerKa LKPP (SBD, WBS, SiRUP dsb) • RUU ttg “Pengadaan Publik”
Sistem Pengadaan Publik
2 Kelembagaan & SDM
*Based on Indicators Form OECD DAC
4
Integrity
• LKPP • ULP/Pejabat Pengadaan • LPSE (E-Procurement) • Sertifikasi Ahli Pengadaan • Jabfung Pengelola PBJ (Professionalizing the Field)
KELEMBAGAAN ULP YANG KUAT ( PERMANEN DAN MANDIRI ) PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI BIDANG PENGADAAN PROFESIONALISME SDM PENGADAAN ( JABATAN FUNGSIONAL ) PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENGADAAN ( DIKLAT & SERTIFIKASI )
Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Visi Misi
“Terwujudnya SDM Pengadaan yang Profesional dan Kelembagaan Pengadaan yang optimal”
Meningkatkan kompetensi SDM Pengadaan; Mengembangkan sistem karier meliputi kebijakan, insentif, norma, prosedur, manual, standar Jabatan Fungsional Pengelola PBJ; Meningkatkan efektifitas Organisasi Pengadaan
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan SDM PBJ Renstra LKPP Tahun 2015-2019 Arah kebijakan dan pengembangan sistem PBJP adalah peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam PBJP yang ditempuh salah satunya melalui pengembangan dan pembinaan SDM pengadaan secara profesional. Sasaran Program dari arah dan kebijakan strategi tersebut ialah : • Meningkatkan Kompetensi SDM PBJ • Mengembangkan Jabatan Fungsional PPBJ • Meningkatkan Efektivitas Fungsi ULP
UTAMA JPT
PPPK
MADYA PRATAMA
PNS
ADM JA
PPPK
JF PENGAWAS
PELAKSANA
KETERAMPIL AN 5
Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016
Kegiatan pengembangan sistem profesi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah Tercapainya maturitas organisasi PBJ publik
Terwujudnya sistem karir pengadaan yang prospektif & beretika
Progres Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Tahun 2015-2016
9
Jalur Inpasing
Jalur Pengangkatan Pertama
Jalur Perpindahan
TOTAL
K/L/I
PEMDA
K/L/I
PEMDA
K/L/I
PEMDA
K/L/I
PEMDA
1014
622
-
1
-
2
1014
625
TOTAL
*Data per Juli 2016
1639
JUMLAH JENJANG PEMDA
K/L/I
PENGELOLA PERTAMA
387
588
PENGELOLA MUDA
209
380
PENGELOLA MADYA
29
46
TOTAL
625
1014
*Data per Juli 2016
No
Kementerian/Lembaga/ Institusi
1 KEMENKES 2 PERPUSNAS 3 KEMENHUB 4 BPOM 5 ANRI 6 KEMENDIKBUD 7 KEMENHUM & HAM 8 KEMENRISTEK & DIKTI 9 Mahkamah Agung 10 KEMENHUT 11 BMKG 12 BKN 13 KKP 14 KEMNAKER *Data per Juli 2016
Kementerian/Lembaga/ Institusi
Total
No
100 4 74 14 1 33 24 108 153 69 4 8 17 1
15
ESDM
29
16
KEMENAG
277
17
KEMENKOPMK
1
18
KEMENTAN
23
19
LAPAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
7
21
LIPI
21
22
LAN
6
23
BATAN
17
24
KEMENKOMINFO
10
20
Total
5
25 PUPERA
6
26 BAPETEN
2
TOTAL
1014
No
Pemerintah Daerah
Total
No
Pemerintah Daerah
Total
1
KABUPATEN ACEH TENGAH
5
16
KABUPATEN KOTABARU
1
2
KABUPATEN BADUNG
39
17
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
9
3
KABUPATEN BANJAR
4
18
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
12
4
KABUPATEN BANJARNEGARA
2
19
KABUPATEN MAGETAN
16
5
KABUPATEN BANYUASIN
6
20
KABUPATEN MAJALENGKA
4
6
KABUPATEN BEKASI
19
21
KABUPATEN MAMUJU
1
7
KABUPATEN BOGOR
11
22
KABUPATEN MUARO JAMBI
5
8
KABUPATEN BULELENG
7
23
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
13
9
KABUPATEN CIREBON
9
24
KABUPATEN NGAWI
10
10
KABUPATEN GIANYAR
7
25
KABUPATEN NUNUKAN
2
11
KABUPATEN GORONTALO
8
26
KABUPATEN OKU SELATAN
2
12
KABUPATEN KARAWANG
4
27
KABUPATEN PACITAN
1
13
KABUPATEN KEBUMEN
7
28
KABUPATEN PATI
1
14
KABUPATEN KENDAL
24
29
KABUPATEN PEMALANG
14
15
KABUPATEN KETAPANG
1
30
KABUPATEN ROKAN HULU
9
*Data per Juli 2016
No
Pemerintah Daerah
Total
No
Total
47
KOTA KEDIRI
14
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
KOTA MEDAN KOTA METRO KOTA SALATIGA KOTA SAMARINDA KOTA YOGYAKARTA PROVINSI BALI PROVINSI BANTEN PROVINSI BENGKULU PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TIMUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN RIAU PROVINSI LAMPUNG PROVINSI NTB PROVINSI PAPUA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PROVINSI SUMATERA BARAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
15 2 2 19 12 11 36 2 16 24 7 1 7
TOTAL
625
31
KABUPATEN SLEMAN
7
32
KABUPATEN SOLOK
6
33
KABUPATEN SOPPENG
1
34
KABUPATEN SUKABUMI
21
35
KABUPATEN SUMBAWA
20
36
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
1
37
KABUPATEN TANAH BUMBU
11
38
KABUPATEN TANAH DATAR
7
39
KABUPATEN TANAH LAUT
11
40
KABUPATEN TEGAL
3
KABUPATEN WONOSOBO
5
60
41 42
KOTA BALIKPAPAN
10
43
KOTA BUKITTINGGI
7
44
KOTA CILEGON
17
45
KOTA CIREBON
17
46
KOTA DEPOK
6
61 62 63 64 65 66 67
*Data per Juli 2016
Pemerintah Daerah
3 1 17 13 18 1 1
Tantangan Tahun 2016
1
Belum lengkap dan harmonisnya peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek kelembagaan, karier, reward dan kompetensi pengelola PBJ.
3
Belum optimalnya kapasitas unit-unit pengadaan dalam satu fungsi Pengadaan yang terintegrasi
2
Kurangnya sarana, prasarana (regulasi, sistem, pembiayaan, dll) untuk menjamin kualitas pelatihan dan sertifikasi kompetensi PBJ
4
Belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan SDM Pengadaan
Kegiatan Deputi PPSDM Tahun 2016 Yang Terkait Dengan Pembinaan Jabfung PBJ KEGIATAN
RINCIAN KEGIATAN
Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Pengembangan Tata Kelola Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Penyusunan mekanisme tunjangan dan insentif terhadap Pejabat Fungsional PPBJ (Tindak lanjut Rancangan Peraturan Presiden terkait Tunjangan Jabatan Fungsional PPBJ. Pelaksanaan penilaian angka kredit Pelaksanaan forum komunikasi jabatan fungsional Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Jabatan Fungsional PPBJ melalui Forum komunikasi dan Sosialisasi. Penyusunan pedoman pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional PPBJ (Penetapan formasi, pengelolaan dan pemantauan ); Pengembangan Sistem Informasi Jabatan Fungsional PPBJ yang dapat dimanfaatkan sebagai bank data dan alat pemantauan persebaran Jabatan Fungsional PPBJ; Pengembangan Sistem Informasi yang Terintegrasi di antara 3 Direktorat dalam Deputi PPSDM untuk memaksimalkan penggunaan, khususnya bagi Pejabat Fungsional PPBJ; Pendampingan dalam perencanaan pengelolaan dan pemantauan Jabatan Fungsional PPBJ.
Kegiatan Deputi PPSDM Tahun 2016 Yang Terkait Dengan Pembentukan Jabfung PBJ
KEGIATAN Pengembangan Sistem Pembelajaran Bidang PBJP
Penyelenggaraan Ujian & Surveillance Sertifikasi Profesi PBJP
RINCIAN KEGIATAN Diklat pembentukan Pejabat Fungsional PBJ Diklat penjenjangan Pejabat Fungsional PBJ Pelatihan untuk pengajar PBJ (ToT) Jabfung Kerjasama dengan Pusdiklat untuk diklat Jabfung Finalisasi materi Diklat Jabfung PPBJ berbasis kompetensi Pelaksanaan ujian sertifikasi kompetensi Pelaksanaan kegiatan Surveillance terhadap Pejabat Fungsional PPBJ yang diangkat melalui inpassing dan pemilik sertifikat kompetensi
Data peserta Diklat Fungsional
Jenis Diklat Fungsional
2015
2016
Diklat Pembentukan
775
229
Diklat Penjenjangan
54
93
Data peserta Uji Kompetensi tahun 2015
No
kualifikasi
Jumlah peserta
Jumlah peserta lulus
Prosentase lulus
Jumlah tidak lulus
1
Muda
36
28
78 %
8
2
Madya
28
21
75 %
7
Data peserta Uji Kompetensi tahun 2016
No
kualifikasi
Jumlah peserta
Jumlah peserta lulus
Prosentase Jumlah lulus tidak lulus
1
Muda
17
16
94%
1
2
Madya
11
8
73%
3
KL mengusulkan penyesuaian/penetapan Tunj. Jafung
Kemen PAN dan RB validasi & membuat surat usulan ijin prinsip
Kemenkeu melakukan Job Pricing & menghitung dampak fiskalnya
4 Perpres ditetapkan, Tunj. Jafung dibayarkan
Kemen PAN & RB menyiapkan RPerpres ttg Tunj Jafung
Proses di KemenSetneg
Kemenkeu mengeluarkan surat ijin prinsip ttg besaran tunj jafung
Harmonisasi RPerpres Kemenkumham
Update Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Jenjang Jabatan Tk. Madya
22
Kelas Jabatan
Rp
1.150.000,-
Tk. Muda
Rp
876.000,-
Tk. Pertama
Rp
493.000,Proses harmonisasi di Kemenkumham baru saja selesai sdg diajukan ke KemenSetneg
