Dasar-dasar Audit Internal. Sektor Publik. Disusun Oleh: Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik

Dasar-dasar Audit Internal

Sektor Publik

Disusun Oleh: Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 2007

Dasar-dasar Audit Internal Sektor Publik Oleh Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan Republik Indonesia Bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)

Desain sampul dan isi : Tim YPIA

Diterbitkan pertama kali oleh : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jl. Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya Tangerang 15223 Indonesia Telp : 021 7361654 - 56 Fax

: 021 7361653

Cetakan Pertama : Desember 2007

Buku ini bisa di download bebas melalui Website : www.stan-star.ac.id

Kata

Sambutan

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada tahun 2007 ini Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dipercaya oleh Asian Development Bank (ADB) untuk melaksanakan salah satu kegiatan reformasi birokrasi yakni penyusunan program pelatihan auditor internal non-gelar bagi Inspektorat di daerah. Hal ini didasarkan pada tekad pemerintah untuk melakukan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka good governance mencakup reformasi audit pemerintahan daerah. Dalam hubungan ini, pemerintah telah menetapkan proyek yang disebut dengan State Audit Reform Sector Development Project (STAR-SDP). Pelaksanaan STAR-SDP mendapat dukungan pendanaan yang berasal dari Asian Development Bank (ADB) dan pemerintah Belanda. Sejalan dengan tekad untuk menyukseskan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah juga menetapkan bahwa STAR-SDP mencakup proyek peningkatan kuantitas dan kualitas auditor di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan jangka pendek (non-gelar). Proyek pendidikan non-gelar bagi auditor inspektorat daerah ini diserahkan kepada STAN – Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan RI dan pelaksanaannya harus melibatkan konsultan independen serta didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Modul ini merupakan bagian dari kegiatan STAR-SDP tersebut yang dikhususkan bagi auditor inspektorat daerah. Semoga modul ini bermanfaat bagi para auditor inspektorat daerah dan para instruktur pelatihan audit internal sektor publik serta pihak lain yang tertarik untuk mendalami audit internal sektor publik. Selaku pimpinan STAN saya sangat bangga dengan kegiatan ini dan peningkatan yang telah dicapai khususnya dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur negara, namun tidak cukup sampai di sini, kita harus dapat mencapai kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik

Akhirnya pada kesempatan ini, atas nama Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang penuh dedikasi telah bekerja keras dalam pembuatan modul ini dan juga pihak BAPPENAS serta Tim Teknis STAR-SDP STAN yang telah mendukung dengan kemampuan profesionalisme sehingga proyek ini dapat berhasil dengan baik. Semoga di tahun-tahun mendatang kita tetap meningkatkan kinerja.

Suyono Salamun, Ph.D Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Daftar

Isi

Daftar Isi ..............................................................................................

i

Kata Pengantar.....................................................................................

iii

Bab 1 Gambaran Umum Audit Internal Sektor Publik....................

1

A. Pengertian Audit..................................................................

1

B. Jenis Auditor........................................................................

2

C. Audit Internal Sektor Publik.................................................

4

D. Peran dan Kontribusi Auditor Internal..................................

5

E. Persyaratan Menjadi Auditor................................................

7

Bab 2 Jenis Audit dan Tujuannya...................................................

11

A. Audit Keuangan...................................................................

11

B. Audit Operasional................................................................

12

C. Audit Kepatuhan..................................................................

13

D. Jenis Audit Lainnya.............................................................

14

Bab 3 Proses Audit...........................................................................

17

A. Gambaran Umum Tentang Proses Audit.............................

17

B. Persiapan Penugasan Audit.................................................

18

C. Audit Pendahuluan..............................................................

18

D. Pelaksanaan Pengujian.......................................................

19

E. Penyelesaian Penugasan Audit...........................................

19

F. Pelaporan dan Tindak Lanjut...............................................

19

Bab 4 Bukti Audit, Pembuktian dan Pengujian Audit.....................

21

A. Bukti Audit...........................................................................

21

B. Pembuktian dalam Audit......................................................

22

C. Pengujian Audit...................................................................

23

D. Penggunaan Metode Sampling dalam Audit........................

32

Bab 5 Program Audit........................................................................

35

A. Pengertian dan Jenis Program Audit...................................

35

B. Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Program Audit....................................................................................

36

C. Makna dan Sifat Program Audit...........................................

37


i

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

D. Tujuan dan Manfaat Program Audit.....................................

38

E. Kriteria dan Kerangka Program Audit....................................

39

Bab 6 Kertas Kerja Audit...................................................................

41

A. Pengertian dan Fungsi Kertas Kerja Audit.............................

41

B. Isi Kertas Kerja Audit.............................................................

42

C. Persyaratan Kertas Kerja Audit.............................................. 42 D. Jenis Kertas Kerja Audit......................................................... 43 E. Kepemilikan Kertas Kerja Audit.............................................. 43 F.Penyimpanan KKA..................................................................

44

Bab 7 Laporan Hasil Audit.................................................................

47

A. Gambaran Umum tentang Laporan Hasil Audit...................... 47 B. Laporan Hasil Audit Internal Pemerintah Daerah...................

48

C. Manfaat Dibuatnya Laporan Tertulis......................................... 48 D. Ketepatan Waktu Laporan.....................................................

49

E. Isi Laporan Hasil Audit...........................................................

50

Bab 8 Norma Pengawasan.................................................................

53

A. Pengertian Norma Pengawasan............................................

53

B. Fungsi Norma Pengawasan................................................... 53 C. Pokok-pokok Norma Pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah............................................................................ 54 Bab 9 Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah..............................

59

A. Pengertian Kode Etik.............................................................

59

B. Fungsi Kode Etik.................................................................... 59 C. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.............................. 60 Bab 10 Lembaga Audit.......................................................................... 63 Daftar Pustaka......................................................................................... 65

ii


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Kata

Pengantar

Penulisan modul Dasar-dasar Audit Internal Sektor Publik ini dimaksudkan sebagai bahan ajar bagi para auditor pemula (junior) di lingkungan Inspektorat Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Pengetahuan mengenai Dasar-dasar Audit ini diperlukan, terutama auditor pemula (junior) untuk memberikan pemahaman kepada mereka mengenai berbagai konsep dasar di bidang audit, sehingga dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Mengingat kemajemukan tenaga auditor di lingkungan Inspektorat Pemerintah Daerah, yang pada umumnya berasal dari berbagai instansi dengan latar belakang pendidikan yang beragam, untuk mempermudah pemahaman tentang dasar-dasar audit, maka penulisan modul ini dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Tidak seperti bahasa pada buku-buku teks yang digunakan pada perguruan tinggi. Sebagai pengetahuan dasar di bidang audit, modul ini dibagi dalam sepuluh bab sbb: Bab I menjelaskan audit internal sektor publik secara umum. Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian audit, jenis auditor, gambaran umum tentang auditor sektor publik, peran dan kontribusinya, serta persyaratan menjadi auditor. Bab 2 menjelaskan jenis-jenis audit dan tujuannya. Pembahasan dititik beratkan tiga jenis audit yang sering dilakukan oleh auditor internal, meliputi; audit keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan. Pada bab ini juga diperkenalkan berbagai jenis audit lainnya. Bab 3 menjelaskan proses audit dalam garis besar, yang pada modul ini dibagi dalam; persiapan penugasan, audit pendahuluan, pelaksanaan pengujian, penyelesaian penugasan, pelaporan dan tindak lanjut.


iii

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Empat bab berikutnya menjelaskan kegiatan dan dokumentasi yang dilakukan auditor selama pelaksanaan penugasan, meliputi bukti, pembuktian dan pengujian audit yang dijelaskan pada bab 4, kemudian Program Audit, Kertas Kerja Audit dan Laporan Hasil Audit masing-masin dijelaskan pada Bab 5, 6, dan 7. Bab 8 dan 9 menjelaskan norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawas pemerintah, dua perangkat yang merupakan kelengkapan dari institusi auditor internal sektor publik sebagai organisasi profesi di bidang audit. Terakhir, modul ini ditutup dengan memperkenalkan berbagai Lembaga yang menjalankan profesi di bidang audit, baik di luar maupun di dalam lingkungan Pemerintahan. Karena hanya sekedar untuk memberikan pengetahuan dasar, maka pembahasan dalam modul ini tentu saja belum cukup mendalam. Jika pembaca ingin mendalami pengetahuan di bidang auditing, sangat dianjurkan untuk mempelajari modul lain yang terkait, yang merupakan satu paket dengan modul Dasar-dasar Audit Internal Sektor Publik ini. Demikianlah secara ringkas tentang gambaran dari isi modul ini, semoga dapat menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat bagi para auditor, terutama auditor junior, di lingkungan Inspektorat Daerah.

iv


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Gambaran Umum

Bab 1

Audit Internal Sektor Publik Tujuan Pembelajaran: Setelah mempelajari bab ini, diharapkan pembaca dapat menjelaskan kembali tentang pengertian audit, jenis auditor, audit internal sektor publik, peran dan kontribusi audit internal, dan persyaratan menjadi auditor.

A. Pengertian Audit Istilah audit berasal dari kata “audere” yang berarti mendengar, diambil dari praktek Raja-raja pada zaman dahulu, yang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negaranya dengan cara mendengarkan laporan yang dibacakan oleh Bendahara/Menteri Keuangannya. Lama kelamaan kata audere yang semula berarti mendengar itu berubah menjadi audit dan diartikan sebagai pemeriksaan. Sejalan dengan: •

Berkembangnya dunia perekonomian, dimana ukuran kinerja keuangan tidak lagi didasarkan pada basis kas (cash basis), melainkan menggunakan basis akrual (acrual basis),

•

Perkembangan metode pencatatan (akuntansi) dari single entry menjadi double entry, serta

•

Pertumbuhan organisasi yang semakin besar sejalan dengan bertambah rumitnya urusan pemerintahan, Kegiatan pemeriksaan tidak lagi dilakukan sendiri oleh Raja/Kepala

Negara, tetapi diserahkan kepada orang yang ahli/kompeten dan independen. Orang/pihak yang mengaudit disebut dengan auditor, pihak yang diaudit disebut auditi, dan ilmu mengenai audit disebut auditing. Kata auditing tampaknya


01

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

sudah diserap secara utuh dalam Bahasa Indonesia, namun kata audit sering diterjemahkan sebagai pemeriksaan, kata auditor diterjemahkan sebagai pemeriksa, sedangkan kata auditee diserap menjadi auditi. Semula kegiatan audit dilakukan terbatas pada pemeriksaan atas laporan keuangan saja, yaitu laporan pertanggung jawaban keuangan yang disusun oleh manajemen, tujuannya adalah untuk meyakini apakah laporan tersebut didukung dengan bukti yang cukup/lengkap dan sah serta disajikan berdasarkan standar pelaporan yang berlaku. Dalam perkembangannya, lingkup kegiatan audit tidak hanya terbatas pada pemeriksaan atas laporan keuangan saja, melainkan meluas menjadi audit kepatuhan, audit operasional, audit kecurangan (fraud), audit dalam rangka membantu penyidikan (forensic audit), dan sebagainya. Walaupun masing-masing jenis audit memiliki tujuan yang berbeda, namun pada dasarnya, sasaran awalnya adalah untuk meyakini keandalan (layak dipercaya atau tidaknya) informasi yang diaudit, sehingga secara umum audit dapat diartikan sebagai: “Aktivitas pengumpulan dan pengujian data, yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen, dalam rangka menentukan kesesuaian informasi yang diaudit dengan standar/kriteria yang telah ditetapkan, untuk disampaikan kepada para pihak yang membutuhkan/berkepentingan”. B. Jenis Auditor Pada negara kerajaan, dimana Raja seakan-akan merupakan pemilik negara, maka rajalah yang paling membutuhkan jasa audit, yaitu untuk meyakini kebenaran laporan keuangan dari Menteri Keuangan/Bendahara Negara. Di negara kita yang berbentuk republik, jasa audit diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu untuk menilai dapat dipercaya atau tidaknya laporan pertanggung jawaban Presiden selaku Kepala Negara, yang mengemban amanat/diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta mengelola kekayaan negara. Hal yang sama juga terjadi pada lembaga swasta, terutama karena adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan kekayaan perusahaan oleh pemilik (contoh: Pemegang Saham) kepada pengurus (Direksi). Auditor diperlukan oleh pemilik/pemegang saham untuk meyakini layak dipercaya atau tidaknya laporan pertanggung jawaban Direksi, yang biasanya disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan, terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/(Rugi), Laporan Arus Kas (Penerimaan dan Pengeluaran Kas).

02


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Auditor yang dipekerjakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban Presiden, dan yang dipekerjakan oleh Pemegang Saham (biasanya diwakili oleh Komisaris) untuk melakukan audit atas laporan pertanggung jawaban keuangan Direksi itu disebut dengan auditor eksternal atau auditor independen, karena dia ditunjuk dari lembaga yang berada di luar dan bebas dari pengaruh pengurus organisasi/ lembaga yang diauditnya. Disamping pemilik/pemegang saham, pimpinan perusahaan/Direksi juga memerlukan jasa auditor, terutama pada perusahaan yang besar. Tujuannya adalah untuk memastikan/memperoleh keyakinan bahwa stafnya telah bekerja sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan Kepala Negara, Menteri/Ketua LPND, Kepala Daerah juga memerlukan jasa auditor, yaitu untuk meyakini bahwa urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh institusi yang dibawahinya telah bekerja sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Auditor yang dipekerjakan oleh manajemen (Direksi, Presiden, Menteri/ Kepala LPND, Kepala Daerah) untuk melakukan audit atas kinerja institusi yang di lingkungan organisasi yang dipimpinnya itu disebut auditor internal. Mereka dapat ditunjuk dari kalangan di luar organisasi atau diangkat secara formal dan menjadi bagian dari struktur organisasi. Auditor internal ini, karena dipekerjakan oleh manajemen, secara kelembagaan tidak memiliki independensi. Namun demikian, dia tetap harus independen terhadap institusi/satuan kerja yang diauditnya. Oleh karena itu, kedudukannya dalam organisasi selalu diletakkan pada tempat yang cukup tinggi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan puncak (top manegement). Persamaan dan Perbedaan Auditor Eksternal dan Internal Auditor eksternal dan internal memiliki persamaan dalam banyak hal, terutama di bidang teknis, yaitu sama-sama melaksanakan pekerjaan berdasarkan penugasan yang diberikan, dan dalam pelaksanaan tugas tersebut, juga menggunakan prosedur dan teknik audit yang sama. Namun, di antara keduanya juga memiliki perbedaan yang mendasar: •

Auditor eksternal ditugaskan oleh lembaga tertinggi dalam organisasi (DPR pada pemerintahan, dan Pemegang Saham pada perusahaan), sedangkan auditor internal dipekerjakan oleh manajemen (Presiden, Menteri/Ketua LPND, Kepala Daerah, Direksi).


03

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

•

Dalam audit atas laporan keuangan, sesuai standar pemeriksaan yang berlaku, auditor eksternal memberikan pendapat (opini) atas laporan keuangan yang diauditnya. Sedangkan auditor internal, karena dianggap tidak independen, tidak berhak memberikan pendapat atas laporan keuangan lembaga tempat dia bekerja. Misalnya Inspektorat Kabupaten tidak boleh memberikan opini atas laporan keuangan bupati yang menjadi atasannya. Karena tidak berhak memberikan pendapat (opini), audit oleh auditor internal sering disebut dengan istilah assurance saja.

•

Lazimnya, kegiatan auditor eksternal berhenti/selesai setelah menyerahkan laporan hasil audit kepada yang memberi penugasan. Sebaliknya, auditor internal, setelah menerbitkan laporan, harus melakukan pemantauan tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas saran/rekomendasi yang diberikan sesuai hasil audit yang dituangkan dalam laporannya tersebut.

•

Auditor eksternal melakukan pekerjaan sebatas penugasan yang diberikan. Sedangkan auditor internal, di samping bertugas melakukan audit, juga diharapkan menjadi konsultan bagi institusi di lingkungan organisasi tempat dia bekerja.

•

Karena posisinya sebagai pembantu pimpinan puncak (top management), institusi yang menjadi obyek auditnya sudah dapat diidentifikasi dengan jelas, sehingga kegiatan auditnya dapat direncanakan secara teratur. Sedangkan auditor eksternal bekerja berdasarkan pesanan, bahkan mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dia harus memasarkan dirinya terlebih dahulu.

C. Audit Internal Sektor Publik Audit internal sektor publik adalah audit yang dilakukan di lingkungan organisasi/lembaga yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa publik (public goods and services), yaitu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh khalayak ramai atau masyarakat pada umumnya, seperti jalan raya, rumah, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, pertahanan dan keamanan, penerangan, dsb. Organisasi/lembaga sektor publik tersebut dapat berupa instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan lembaga swasta. Memperhatikan hal tersebut, pengertian audit internal sektor publik dapat dipertajam menjadi kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor yang bekerja untuk kepentingan manajemen organisasi/lembaga pemerintahan, BUMN/BUMD, dan swasta yang melakukan upaya penyediaan barang dan jasa publik.

04


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Dalam modul ini, sesuai tujuan penulisannya, yang dimaksud dengan sektor publik adalah pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota). Dengan demikian audit internal sektor publik dalam modul ini adalah audit yang dilakukan instansi struktural yang secara khusus ditugasi sebagai auditor internal dilingkungan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota), yang disebut juga dengan inspektorat daerah. D. Peran dan Kontribusi Auditor Internal Memperhatikan ketentuan dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23/2007 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tampak bahwa peran dari inspektorat provinsi, kabupaten/kota cenderung hanya sebagai auditor saja. Menurut the International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing, peran yang dimainkan oleh auditor internal dibagi menjadi dua kategori utama; jasa assurance dan jasa konsultansi. Jasa assurance

merupakan penilaian obyektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain. Jenis dan lingkup penugasan assurance ditentukan oleh auditor internal.

Jasa konsultansi merupakan pemberian saran, dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien (para auditi). Dalam melaksanakan jasa konsultansi, auditor internal harus tetap menjaga obyektivitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen. Sesuai definisi dari the Institute of Internal Auditors (IIA), jasa assurance dan konsultasi tersebut dimaksudkan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, dilakukan melalui pendekatan sistematis dan teratur terhadap efektivitas “pengelolaan risiko”, “pengendalian” dan “proses tata kelola”. Mengenai ketentuan yang mengatur peran inspektorat pemerintah daerah yang cenderung hanya sebagai auditor dapat dipahami, karena yang menetapkan aturan adalah penguasa yang cenderung membutuhkan umpan balik dalam bentuk hasil pengawasan (assurance). Namun untuk meningkatkan


05

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

nilai tambah dari inspektorat, kiranya perlu pula dipertimbangkan pengembangan jasa auditor internal pada sisi lain (klien/auditi), yaitu jasa konsultansi. Pengembangan jasa konsultansi ini dimaksudkan agar auditor internal memberi manfaat yang optimal bagi organisasi, sehingga kehadirannya benarbenar dirasakan sebagai kebutuhan, tidak hanya oleh penguasa/pimpinan, tetapi juga oleh para auditi. Nilai tambah ini diperlukan, mengingat posisi auditor internal yang hanya menjalankan fungsi staf, yang tidak menghasilkan output yang memiliki nilai uang, tidak seperti Dirjen Pajak/Dinas Pendapatan yang bertugas menagih pajak dan menghasilkan penerimaan uang bagi kas negara/daerah. Disamping memberikan jasa audit (tepatnya assurance) dan jasa konsultansi, auditor internal juga dapat berperan dalam berbagai hal lain yang memberikan nilai tambah bagi organisasi: •

Memberikan masukan kepada pimpinan mengenai berbagai hal terkait dengan pelaksanaan fungsi manajemen, mulai dari perencanaan (misal: penyusunan usulan rencana anggaran pendapatan dan belanja) sampai pada penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah. Auditor internal dapat memberi masukan yang komprehensif kepada manajemen karena dia memiliki akses dan pengetahuan yang luas terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan pemerintahan daerah.

•

Sebagai counterpart (pendamping) auditor eksternal (BPK dan/atau kantor akuntan publik yang ditunjuk) dan pejabat pengawas pemerintah lainnya yang melakukan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah tempat dia bekerja. Pejabat Pengawas Pemerintah lainnya tersebut meliputi; BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan LPND. Peran ini dimaksudkan agar pelaksanaan audit oleh pejabat pengawas lainnya tersebut dapat berjalan lancar dan dapat dilaksanakan secara efisien. Disamping itu, jika ada permasalahan yang perlu diperhatikan segera dapat dikomunikasikan dengan pejabat terkait, termasuk dengan kepala daerah. Dalam hal tertentu, bila independensi, kompetensi dan kecermatan

profesional inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas dipandang memenuhi syarat, dimungkinkan hasil pengawasannya akan dimanfaatkan oleh auditor eksternal, sebagai pendukung terhadap laporan audit yang akan diterbitkannya. Dengan demikian, luas pemeriksaan oleh auditor eksternal dapat dikurangi dan biaya auditnya dapat lebih efisien.

06


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

E. Persyaratan Menjadi Auditor Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kegiatan audit bertujuan untuk menilai layak dipercaya atau tidaknya laporan pertanggung jawaban manajemen. Penilaian yang baik adalah yang dilakukan secara obyektif oleh orang yang ahli (kompeten) dan cermat (due care) dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menjamin obyektivitas penilaian, pelaku audit (auditor) baik secara pribadi maupun institusi harus independen terhadap pihak yang diaudit (auditi), dan untuk menjamin kompetensinya, seorang auditor harus memiliki keahlian di bidang auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditnya. Sedangkan kecermatan dalam melaksanakan tugas ditunjukkan oleh perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan sesuai standar dan kode etik, supervisi yang diselenggarakan secara aktif terhadap tenaga yang digunakan dalam penugasan, dan sebagainya. 1. Kompetensi Kompeten artinya auditor harus memiliki keahlian di bidang auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditnya; •

Kompetensi seorang auditor dibidang auditing ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Dari sisi pendidikan, idealnya seorang auditor memiliki latar belakang pendidikan (pendidikan formal atau pendidikan dan latihan sertifikasi) dibidang auditing. Sedangkan pengalaman, lazimnya ditunjukkan oleh lamanya yang bersangkutan berkarir di bidang audit atau intensitas/sering dan bervariasinya melakukan audit. Jika auditor menugaskan orang yang kurang/belum berpengalaman, maka orang tersebut harus disupervisi (dibimbing) oleh seniornya yang berpengalaman.

•

Kompetensi auditor mengenai bidang yang diauditnya juga ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Auditor yang mengaudit laporan keuangan harus memiliki latar belakang pendidikan dan memahami dengan baik proses penyusunan laporan keuangan dan standar akuntansi yang berlaku. Demikian pula dengan auditor yang melakukan audit operasional dan ketaatan, dia harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kegiatan operasional yang diauditnya, baik cara melaksanakannya, maupun kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian. Jika auditor kurang mampu atau tidak memiliki kemampuan tersebut, maka dia (auditor) wajib menggunakan tenaga ahli yang sesuai.


07

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

2. Independensi Independen artinya bebas dari pengaruh baik terhadap manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan maupun terhadap para pengguna laporan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar auditor tersebut bebas dari pengaruh subyektifitas para pihak yang tekait, sehingga pelaksanaan dan hasil auditnya dapat diselenggarakan secara obyektif. Independensi yang dimaksud meliputi independensi dalam kenyataan (in fact) dan dalam penampilan (in appearance). Independensi dalam kenyataan lebih cenderung ditunjukkan oleh sikap mental yang tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Sedangkan independensi dalam penampilan ditunjukkan oleh keadaan tampak luar yang dapat mempengaruhi pendapat orang lain terhadap independensi auditor. Contoh penampilan yang dapat mempengaruhi pendapat orang terhadap independensi auditor, apabila dia (auditor) sering tampak makan-makan atau belanja bersama-sama dengan dan dibayari oleh auditinya. Walaupun pada hakekatnya (in fact) auditor tetap memelihara independensinya, kedekatan dalam penampilan itu dapat merusak citra independensinya dimata publik. Independensi tidak hanya dari sisi kelembagaan. Tetapi juga dari sisi pekerjaan. Misalnya suatu Kantor Akuntan Publik menjadi konsultan pada suatu perusahaan atau membantu perusahaan menyusunkan laporan keuangannya. Terhadap perusahaan tersebut, Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan tidak boleh memberikan jasa audit. 3. Kecermatan dalam melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus menggunakan keahliannya dengan cermat (due professional care), direncanakan dengan baik, menggunakan pendekatan yang sesuai, serta memberikan pendapat berdasarkan bukti yang cukup dan ditelaah secara mendalam. Di samping itu, institusi audit harus melakukan pengendalian mutu yang memadai; organisasinya ditata dengan baik, terhadap SDM yang digunakan dilakukan pembinaan, diikut sertakan dalam pendididkan dan pelatihan yang berkesinambungan, pelaksanaan kegiatannya disupervisi dengan baik, dan hasil pekerjaannya direviu secara memadai. Kecermatan merupakan hal yang mutlak harus diterapkan auditor dalam pelaksanaan tugasnya. Karena hasil audit yang dilakukan akan berpengaruh

08


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

pada sikap orang yang akan menyandarkan keputusannya pada hasil audit yang dilakukannya. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan bahwa suatu saat dia harus mempertanggung jawabkan hasil auditnya, termasuk apabila dia tidak dapat menemukan kesalahan yang sebenarnya telah terjadi dalam laporan yang diauditnya, namun tidak berhasil mengungkapkannya. Rangkuman Secara umum audit dapat diartikan sebagai aktivitas pengumpulan dan pengujian data, yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen, dalam rangka menentukan kesesuaian informasi yang diaudit dengan standar/ kriteria yang telah ditetapkan, untuk disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan. Kegiatan audit tersebut dapat dilakukan oleh auditor eksternal dan internal. Audit internal sektor publik adalah audit yang dilakukan auditor internal organisasi/lembaga yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa publik (public goods and services). Sebenarnya peran auditor internal tidak hanya semata-mata sebagai auditor, untuk meningkatkan nilai tambah keberadaannya, auditor internal dapat pula berperan sebagai konsultan bagi auditinya. Namun peran tersebut tidak boleh mengurangi independensinya terhadap auditinya tersebut. Untuk mendapat hasil audit yang baik maka orang yang menjadi auditor internal harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu memiliki kompetensi (memiliki keahlian di bidang auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditnya), independen terhadap auditi, baik dalam kenyataan (in fact) dan dalam penampilan (in appearance), serta cermat dalam melaksanakan tugasnya.


09

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Halaman ini sengaja dikosongkan

10


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Audit

Jenis dan Tujuannya

Bab 2

Tujuan Pembelajaran: Setelah mempelajari bab ini, diharapkan pembaca dapat menjelaskan kembali tentang berbagai jenis audit dan tujuannya, meliputi audit keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional, serta berbagai jenis audit lainnya

A. Audit Keuangan Pada awalnya, kegiatan audit terbatas pada pemeriksaan atas laporan keuangan dari suatu entitas ekonomi saja, yaitu satu atau beberapa badan usaha yang secara akuntansi dianggap sebagai satu satuan ekonomi. Laporan keuangan tersebut pada organisasi komersial, terdiri dari: a. Laporan posisi keuangan (neraca), b. Laporan hasil usaha (perhitungan laba/rugi), c. Laporan penerimaan dan pengeluaran kas (arus kas), dan d. Penjelasan yang dianggap perlu atas informasi yang disajikan dalam ketiga laporan tersebut. Pada instansi pemerintah, khusus untuk laporan hasil usaha, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diganti dengan laporan realisasi anggaran, yang memuat informasi berupa perbandingan anggaran dengan realisasinya. Pemeriksaan atas laporan keuangan itu disebut general audit atau audit keuangan. Tujuannya adalah untuk menilai layak dipercaya atau tidaknya informasi yang disajikan dalam laporan tersebut. Laporan keuangan dianggap dapat dipercaya apabila informasi yang disajikan di dalamnya; •

didukung dengan bukti yang cukup dan sah,

•

tidak mengandung kesalahan yang dianggap penting (material), dan

•

disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.


11

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh auditor eksternal/auditor independen. Di lingkungan pemerintahan, yang dimaksud dengan auditor independen adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan di lingkungan BUMN/D dan lembaga/perusahaan swasta, auditor independennya adalah Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil audit kedua insititusi ini disajikan dalam bentuk laporan yang memuat pernyataan (opini) atas laporan keuangan yang diperiksanya. Opini tersebut dapat berupa pernyataan bahwa laporan keuangan yang diuji; •

layak dipercaya (unqualified opinion),

•

dapat dipercaya dengan beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian (qualified opinion),

•

tidak dapat dipercaya (adverse opinion), atau

•

karena sesuatu hal, menolak memberikan pendapat (disclaimer). Opini inilah yang digunakan oleh lembaga tertinggi dalam organisasi

(seperti DPR atau Rapat Umum Pemegang Saham) sebagai dasar untuk menentukan sikap, menerima atau menolak laporan keuangan manajemen tersebut. Bagi perusahaan swasta, opini auditor tersebut sangat penting artinya, terutama untuk menentukan pembagian laba; menetapkan jumlah dividen, tantiem, bonus, dsb. Auditor internal juga dapat melakukan audit keuangan, tetapi karena posisinya yang tidak independen terhadap manajemen (pimpinan organisasi), maka laporannya tidak pada posisi yang dapat diterima/dimanfaatkan oleh pihak eksternal/para stakeholder, terutama pemilik. Oleh karena itu, audit keuangan yang dilakukan oleh auditor internal sering disebut assurance. Disamping itu, audit keuangan oleh internal auditor, lazimnya tidak hanya sekedar untuk menilai kesesuaian laporan keuangan dengan bukti/data pendukung dan ketaatannya terhadap standar akuntansi yang berlaku saja, melainkan lebih ditujukan pada penilaian mengenai hal yang perlu mendapat perhatian manajemen dalam rangka efektivitas pengelolaan keuangan, seperti pengelolaan kas (penerimaan dan pengeluaran kas), manajemen hutang, manajemen piutang, dan sebagainya. B. Audit Operasional Disamping audit keuangan, jenis audit yang juga berkembang adalah audit operasional, yaitu aktivitas pengumpulan dan evaluasi bukti terkait

12


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

dengan kegiatan operasional tertentu, untuk menilai derajat keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas kegiatan operasional tersebut: a. Ekonomis biasanya dikaitkan dengan biaya perolehan sumber daya. Ada dua prinsip ekonomi yang bisa digunakan, yaitu; 1) Memperoleh sumber daya (barang/jasa) dalam jumlah tertentu dengan biaya (harga) yang serendah-rendahnya. Dalam hal ini batasannya adalah spesifikasi teknis yang harus dipenuhi, atau 2) Mendapatkan sumber daya dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya dengan biaya (harga) tertentu, dalam hal ini batasannya adalah dana. b. Efisiensi biasanya dikaitkan dengan pemakaian sumber daya (volume), seperti pemakaian bahan baku, jumlah dan waktu tenaga kerja, pemakaian jam kerja mesin, bahan bakar, dan sebagainya, dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk memperoleh output tertentu. c. Efektivitas meliputi pencapaian hasil (output) dan manfaat yang diperoleh dari hasil tersebut (outcome). Misalnya suatu proyek pembangunan gedung sekolah dikatakan efektif dari sisi output bila berhasil membangun sekolah sesuai bestek, dan efektif dari sisi outcome bila gedung tersebut benarbenar dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai rencana pembangunan yang ditetapkan sebelumnya. Audit operasional sering disebut juga dengan audit manajemen, karena aktivitas operasional tersebut dikelola oleh manajemen. Namun ada pula orang yang membedakan. Audit manajemen mengarah pada kebijakan yang dibuat manajemen, sedangkan audit operasional mengarah pada kegiatan yang dilakukan oleh staf. C. Audit Kepatuhan Jenis audit yang juga berkembang adalah audit kepatuhan, yaitu audit yang bertujuan untuk menilai ketaatan suatu entitas atau pelaksanaan program/kegiatan tertentu terhadap ketentuan yang berlaku, meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan manajemen, rencana kerja dan anggaran, prosedur yang telah ditetapkan, perjanjian yang telah disepakati, dsb. Manfaat audit kepatuhan, disamping mengetahui derajat ketaatan suatu program/kegiatan terhadap peraturan yang berlaku, adalah juga untuk memberi penghargaan bagi pengelola yang taat, dan menjatuhkan sanksi


13

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

bagi pengelola yang melakukan pelanggaran, dalam rangka mendorong terselenggaranya tata kelola yang baik (good governance) dilingkungan entitas/ instansi yang diaudit. Audit operasional dan audit kepatuhan pada umumnya dilakukan oleh auditor internal, yaitu untuk membantu pimpinan puncak (contoh; Presiden, Menteri/Kepala LPND, Gubernur, Bupati/Walikota, Direksi) memastikan bahwa seluruh pusat tanggung jawab (satuan kerja) yang ada dilingkungan internal organisasi yang dipimpinnya telah bekerja secara ekonomis, efisien, efektif dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mendapatkan masukan/saran/rekomendasi yang konstruktif apabila terjadi hal sebaliknya. Sebenarnya jasa yang diberikan auditor internal tidak hanya terbatas pada pelaksanaan audit saja, melainkan juga dapat memberikan jasa konsultansi, seperti diungkapkan dalam definisi audit internal dari The Institute of Internal Auditors (IIA) yang diungkapkan sebagai: “kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya, melalui pendekatan sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance”. Teks aslinya sebagai berikut: “an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish it objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve effectiveness of risk management, controls and governance process”. D. Jenis Audit Lainnya Disamping itu, di lingkungan sektor publik berkembang pula beberapa jenis audit lainnya, seperti: audit fiskal (fiscal audit), audit kinerja (performance audit), audit manajerial (managerial audit), audit hasil program (program result audit), investigasi (investigative/forensic audit), audit kecurangan (fraud auditing) dan sebagainya.

14


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Rangkuman Pada awalnya, kegiatan audit terbatas pada pemeriksaan atas laporan keuangan dari suatu entitas ekonomi saja, yaitu satu atau beberapa badan usaha yang secara akuntansi dianggap sebagai satu satuan ekonomi. Selain audit keuangan, jenis audit yang juga berkembang adalah audit operasional dan audit kepatuhan: •

Audit operasional adalah aktivitas pengumpulan dan evaluasi bukti terkait dengan kegiatan operasional tertentu, untuk menilai derajat keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas kegiatan operasional yang menjadi sasaran audit.

•

Audit kepatuhan, yaitu audit yang bertujuan untuk menilai ketaatan suatu entitas atau pelaksanaan program/kegiatan tertentu terhadap ketentuan yang berlaku, meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan manajemen, rencana kerja dan anggaran, prosedur yang telah ditetapkan, perjanjian, dsb Disamping itu, di lingkungan sektor publik berkembang pula beberapa

jenis audit lainnya, seperti: audit fiskal (fiscal audit), audit kinerja (performance audit), audit manajerial (managerial audit), audit hasil program (program result audit), investigasi (investigative/forensic audit), audit kecurangan (fraud auditing) dan sebagainya.


15

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik


16


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Bab 3

Audit

Proses Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan pembaca dapat menjelaskan kembali tentang proses audit, meliputi gambaran umum, penyusunan rencana kerja audit, pelaksanaan audit termasuk pelaporan hasil audit, serta pemantauan dan tindak lanjut hasil audit.

A. Gambaran Umum Tentang Proses Audit Proses dapat diartikan sebagai aktivitas mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output) yang berguna/memiliki nilai tambah (outcome). Demikian juga dengan proses audit, dapat dipandang sebagai aktivitas pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti yang mendukung informasi/laporan yang disajikan auditi, untuk meningkatkan keyakinan (assurance) bagi pemakainya, bahwa laporan tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

INPUT

PROCESS

OUTPUT/OUTCOME

Informasi/Laporan dari

Evaluasi kesesuaian

Laporan Hasil Audit dan

auditan dan bukti-bukti

informasi dengan bukti

memperkuat keyakinan

yang mendukungnya

pendukung dan kriteria

user dalam pengambilan

penyusunannya

keputusan

Proses audit di atas cenderung mengacu pada pengertian audit keuangan, yang bertujuan untuk menilai layak dipercaya atau tidaknya laporan keuangan yang disajikan auditi. Namun secara konseptual, pengertian proses audit tersebut berlaku pula untuk audit kepatuhan dan audit operasional, karena walaupun memiliki tujuan berbeda, sebelum melakukan analisis lebih lanjut, pada awalnya auditor perlu memastikan lebih dahulu kebenaran nilai


17

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

populasi yang terkait dengan kegiatan yang diaudit, seperti banyaknya sumber daya yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Setelah itu barulah dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai tujuan audit, misalnya: •

Pada pemeriksaan ketaatan atas ketentuan pengadaan barang dan jasa, kegiatan audit dimulai dengan pengumpulan data mengenai frekuensi, volume dan nilai pengadaan yang akan diuji. Setelah itu barulah dilakukan pengujian mengenai ketaatan prosedur pengadaan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•

Pada pemeriksaan operasional pemberian salah satu jenis perizinan, auditor terlebih dahulu mengumpulkan informasi mengenai volume dan nilai pendapatan retribusi dari pemberian izin tersebut. Setelah itu baru melakukan pengujian mengenai keekonomisan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional pemberian izin tersebut. Disamping itu, sebagai aktivitas mengolah masukan menjadi keluaran,

proses audit juga dapat diartikan sebagai urut-urutan kegiatan dari awal sampai akhir. Secara umum proses audit internal dapat dikelompokkan dalam; a. Persiapan penugasan b. Audit pendahuluan c. Pelaksanaan pengujian. d. Penyelesaian penugasan. e. Pelaporan dan Tindak Lanjut. B. Persiapan Penugasan Audit Kegiatan utama pada tahap ini adalah pengumpulan informasi umum tentang auditi, untuk ditelaah dalam rangka menentukan sasaran audit tentantif (tentative audit objectieves) atau perkiraan permasalahan yang perlu mendapat perhatian pada tahap audit pendahuluan. Secara keseluruhan aktivitas persiapan penugasan meliputi: penerbitan Surat Tugas, koordinasi dengan Inspektorat lain, pemberitahuan kepada Auditi, pengumpulan informasi umum, penyusunan rencana penugasan, penyiapan program audit untuk audit Pendahuluan. C. Audit Pendahuluan Pada tahap ini auditor berupaya memperoleh kerjasama dengan auditi, memperoleh gambaran yang lebih detil tentang auditi, serta mengumpulkan bukti awal dan melakukan berbagai penelaahan dengan memperhatikan

18


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

sasaran audit tentantif (tentative audit objectives) dan mengikuti langkahlangkah pemeriksaan dalam program audit pendahuluan. Hasil pengumpulan bukti awal dan penelaahan tersebut digunakan untuk menentukan permasalahan yang perlu didalami (sasaran audit definitif/firm audit objectives) dalam rangka merencanakan prosedur audit selanjutnya. Secara keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh auditor pada audit pendahuluan ini, meliputi: pertemuan awal, observasi lapangan, penelaahan dokumen, evaluasi pengendalian internal, prosedur analitis, dan penyusunan program audit lanjutan. D. Pelaksanaan Pengujian Pada tahap ini dilakukan pendalaman pemeriksaan, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang lebih banyak dan analisa yang lebih mendalam, dalam rangka memperkuat/melengkapi atribut terkait dengan permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagaimana diidentifikasi pada audit pendahuluan. Kegiatan pelaksanaan pengujian ini disebut juga dengan pemeriksaan lanjutan/perluasan pengujian/pengembangan temuan. E. Penyelesaian Penugasan Audit Pada tahap penyelesaian penugasan, auditor merangkum semua permasalahan yang ditemukan dalam suatu daftar permasalahan/temuan, kemudian mengkonfirmasikannya kepada pihak auditi untuk mendapatkan tanggapan dan pengembangan rekomendasi untuk persetujuan dan komitmen dari menajemen mengenai permasalahan yang dikemukakan dan pelaksanaan rekomendasi tersebut. Kegiatan konfirmasi dengan pihak auditi tersebut biasanya dilakukan dalam forum pertemuan akhir atau clossing conference. F. Pelaporan dan Tindak Lanjut 1. Pelaporan Penyusunan laporan hasil audit, yaitu aktivitas menuangkan rangkuman hasil audit kedalam laporan, biasanya dilakukan oleh Ketua Tim Audit, direviu oleh Supervisor dan disetujui/ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Audit. Laporan yang telah disetujui kemudian digandakan sesuai kebutuhan dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.


19

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dalam laporan hasil audit diungkapkan pula berbagai permasalahan yang ditemukan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen atau pihak lain yang terkait. Terhadap rekomendasi yang diberikan itu, auditor melakukan pemantauan dan evaluasi (monitoring dan evaluation). Maksudnya adalah untuk mencapai tujuan akhir kegiatan audit internal, yaitu adanya perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan peningkatan kinerja auditi, sekaligus bermanfaat dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Rangkuman Proses dapat diartikan sebagai aktivitas mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output) yang berguna/memiliki nilai tambah (outcome). Demikian juga dengan proses audit, dapat dipandang sebagai aktivitas pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti yang mendukung informasi/laporan yang disajikan auditi, untuk meningkatkan keyakinan (assurance) bagi pemakainya bahwa laporan tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Disamping itu, proses audit juga dapat diartikan sebagai urut-urutan kegiatan dari awal sampai akhir. Secara umum proses audit internal dapat dikelompokkan dalam: pelaksanaan penugasan audit, meliputi persiapan penugasan, audit pendahuluan, pelaksanaan pengujian, penyelesaian penugasan, dan penyusunan laporan dan pemantauan tindak lanjut hasil audit. Detil penjelasan dari setiap tahapan dalam proses audit tersebut dapat dipelajari lebih lanjut pada modul ”Proses dan Teknik Audit Internal Sektor Publik” dan modul ”Komunikasi Hasil Audit".

20


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Bab 4

Bukti Audit, Pembuktian dan Pegujian Audit Tujuan Pembelajaran: Setelah mempelajari bab ini, diharapkan pembaca dapat menjelaskan kembali tentang bukti audit, pembuktian, macam-macam pengujian audit (audit test), dan penggunaan metode sampling dalam pengujian audit

A. Bukti Audit Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, secara umum kegiatan audit adalah membuktikan dapat dipercaya atau tidaknya informasi yang disajikan dalam laporan yang diaudit. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan audit, auditor melakukan kegiatan pengumpulan bukti audit, yaitu hal yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan yang akan diambil oleh auditor. Bukti tersebut meliputi: a. Bukti fisik yaitu benda yang secara fisik dapat dilihat, diraba, atau dirasakan, seperti tanah, bangunan, mesin dan peralatan, persediaan, dan sebagainya. b. Bukti dokumentasi yaitu dokumen atau catatan yang mewakili keberadaan dan keabsahan transaksi/kejadian yang terkait dengan laporan yang diuji. Bukti dokumentasi dapat berasal dari luar atau diciptakan sendiri melalui sistem di dalam organisasi Contoh bukti dokumentasi yang berasal dari luar seperti; faktur pembelian, kwitansi pengeluaran kas, hasil konfirmasi, dan sebagainya. Sedangkan contoh bukti yang diciptakan sendiri melalui sistem dalam organisasi seperti; bukti penerimaan kas, bukti pemakaian alat tulis kantor, pemakaian bahan bakar, dan sebagainya. c. Bukti akuntansi, meliputi catatan/buku-buku, seperti buku kas umum, buku kas pembantu, termasuk buku besar (ledger), sub-ledger (kartu-kartu), yang digunakan untuk merekam bukti dokumentasi dalam rangka menunjang proses penyusunan laporan.


21

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

d. Pernyataan dari manajemen atau stafnya yang dibuat secara tertulis, baik yang diperoleh melalui wawancara maupun dari jawaban tertulis terhadap daftar pertanyaan (questionnaire) yang disampaikan auditor. e. Bukti analisis, yaitu hasil analisis yang dibuat oleh auditor terkait dengan data yang dikumpulkannya melalui proses audit yang dilakukan. Sesuai dengan perkembangan teknologi, bukti dapat pula dalam bentuk pita magnetis, hard-disk, flopy-disk, dan rekaman elektronik lainnya. B. Pembuktian dalam Audit Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bukti audit dikumpulkan oleh auditor dalam rangka mendukung kesimpulan hasil audit yang akan dibuat. Untuk mendapatkan bukti tersebut, auditor melakukan teknik pengumpulan dan penelaahan sebagai berikut: a. Observasi yaitu teknik audit yang dilakukan melalui peninjauan lapangan. Hal ini biasanya dilakukan dalam rangka mengetahui gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan operasional auditi yang sesungguhnya di lapangan (on-site) b. Penghitungan fisik atau lebih dikenal dengan stock-opname, yaitu melakukan penghitungan data fisik yang berada dibawah penguasaan auditi. Tujuannya untuk meyakini keberadaan (kuantitas dan kualitas) data fisik yang dilaporkan manajemen, seperti luas tanah, bangunan, jumlah mesin dan peralatan, kendaraan, persediaan, dan sebagainya. c. Penelaahan dokumen, yaitu penelitian terhadap dokumen yang berfungsi sebagai pendukung informasi yang disajikan dalam laporan yang diaudit. Peneilitian ditujukan untuk meyakini keabsahan, kelengkapan, kebenaran, penilaian, pengakuan, ketepatan pencatatan jumlah, waktu pencatatan, dan sebagainya. d. Pengujian perhitungan dalam rangka menguji kebenaran angka-angka baik angka-angka pada dokumen pendukung maupun angka-angka yang disajikan dalam laporan. Pengujian perhitungan dilakukan dengan cara melakukan perhitungan ulang mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian.

22


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

e. Reviu analitis yaitu teknik pemeriksaan dengan melakukan berbagai teknik analisis yang sesuai, seperti: 1) Analisis perbandingan antara data yang saling terkait, seperti tingkat kehadiran dengan potongan gaji dan atau tunjangan. 2) Analisis kecenderungan (trend) seperti perkembangan pengeluaran bulan per bulan, dalam satu periode pemeriksaan. 3) Analisis perbandingan antara kegiatan sejenis, misalnya belanja pengadaan barang tertentu dengan pengadaan barang yang sama di instansi/satuan kerja lain, dan sebagainya. f. Konfirmasi yaitu kegiatan untuk memperoleh pernyataan tertulis atas permasalahan tertentu dari pihak eksternal. Misalnya jumlah piutang yang masih belum diselesaikan, barang yang dititipkan kepada pihak ketiga. Kegiatan konfirmasi ini dilakukan oleh dan atau seizin auditi, tetapi hasilnya harus disampaikan langsung oleh pihak yang dikonfirmasi kepada auditor. g. Wawancara yaitu metode pengumpulan bukti dengan melakukan wawancara dengan pihak yang perlu dimintai pernyataan. Hasilnya didokumentasikan oleh auditor dalam bentuk rekaman atau tulisan. Secara hukum, bukti ini dianggap lemah. Oleh karena itu perlu dipertegas dengan bukti tertulis. C. Pengujian Audit Kegiatan pengumpulan dan penelaahan bukti audit sebagaimana dijelaskan di atas dilakukan dalam rangka melaksanakan pengujian audit (audit test) yang dilakukan pada tahap audit pendahuluan dan pelaksanaan pengujian. Ada tiga jenis pengujian yang dikenal dalam audit: a. Pengujian Pengendalian yaitu pengujian pengendalian intern yang diterapkan oleh manajemen. Kegiatan ini dilakukan pada tahap audit pendahuluan. b. Pengujian Substantif yaitu pengujian terhadap kebenaran substansi permasalahan yang dijumpai pada tahap audit pendahuluan. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada tahap audit lanjutan atau pelaksanaan pengujian. c. Pengujian dengan tujuan ganda, yaitu satu jenis pengujian yang dimaksudkan sekaligus untuk menilai pengendalian intern dan substansi dari informasi yang disajikan dalam laporan yang diaudit.


23

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Berikut penjelasan lebih lanjut terhadap masing-masing jenis pengujian. 1. Pengujian Pengendalian/Pemeriksaan Pendahuluan Yang dimaksud dengan pengujian pengendalian adalah pengujian terhadap pengendalian intern yang diterapkan oleh manajemen auditi. Pengendalian intern dianggap penting karena dipandang sebagai unsur yang paling berpengaruh terhadap keandalan informasi yang disajikan dalam laporan yang diaudit, bahkan terhadap keekonomisan, efisiensi dan efektivitas serta kepatuhan program/kegiatan terhadap ketentuan yang berlaku. Hubungan antara informasi/laporan yang diaudit dengan pengendalian intern, dapat dijelaskan: •

Bahwa informasi/laporan yang diuji adalah kristalisasi dari data pendukungnya, biasanya berupa dokumen/bukti (contoh laporan keuangan adalah kristalisas dari data/dokumen keuangan).

•

Informasi/laporan yang dapat dipercaya adalah yang didukung dengan bukti yang cukup dan sah dan tidak mengandung kesalahan yang dianggap penting (material) dan disajikan sesuai standar yang berlaku (dalam hal laporan keuangan, digunakan standar akuntansi).

•

Dalam rangka mendapatkan informasi yang layak dipercaya itu, manajemen menciptakan pengendalian, seperti menciptakan struktur organisasi dalam rangka pembagian tugas/pelimpahan kewenangan yang harus diikuti dengan akuntabilitas, membuat kebijakan dan menetapkan berbagai prosedur standar, menyusun perencanaan, menciptakan sistem informasi, dan sebagainya.

Secara lengkap the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), yang disponsori oleh lima organisasi profesi; IIA, FEI, AAA, IMA, dan AICPA mendefinisikan pengedalian intern sbb: “Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut: •

Keandalan pelaporan keuangan,

•

Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi.

•

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

catatan: definisi di atas cenderung untuk badan usaha komersial. Pada pemerintahan daerah, fungsi dewan komisaris diselenggarakan oleh DPRD, manajemen

24


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

oleh gubernur, bupati/walikota. Adapun yang dimaksud dengan personel lain adalah orang-orang yang menduduki posisi kunci dan dapat mempengaruhi jalannya kegiatan operasional organisasi pemerintahan daerah. Selanjutnya dijelaskan, pengendalian intern tersebut terdiri dari lima unsur yang saling berkaitan satu sama lain; •

Lingkungan pengendalian (control environment), termasuk di dalamnya organisasi, sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur.

•

Penilaian risiko (risk assessment),

•

Sistem komunikasi dan informasi akuntansi (accounting information and communication system),

•

Aktivitas pengendalian (control activities) dan

•

Pemantauan (monitoring).

Unsur-unsur pengendalian intern itulah yang mempengaruhi dokumen/data keuangan, mengawal kegiatan pengolahan data dan penyusunan laporan. Artinya kelengkapan dan keabsahan data, keandalan pengolahan data, dan layak dipercaya tidaknya informasi yang dilaporkan, dipengaruhi oleh pengendalian intern yang dibangun dan dijalankan oleh manejemn. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengujian substantif, auditor terlebih dahulu melakukan pengujian pengendalian (test of control). Tujuannya adalah untuk membantu auditor dalam menyusun rencana pengujian substantif agar dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Berikut penjelasan lebih detil mengenai tujuan dan langkah-langkah pengujian pengendalian. a) Tujuan Pengujian Pengendalian Pengujian pengendalian (test of control) adalah salah satu jenis pengujian audit yang bertujuan untuk mengevaluasi keandalan pengendalian intern yang dibangun dan dijalankan oleh manajemen. Caranya antara lain dengan menelusuri jejak pengendalian yang ditinggalkannya pada dokumen yang dihasilkan. Misalnya untuk menguji keandalan pengendalian pendanaan, auditor meneliti jejak pengendalian yang terdapat pada kwitansi penerimaan/ pengeluaran kas. Lebih spesifik lagi, untuk meyakini keandalan pengendalian belanja barang, auditor meneliti kwitansi/bukti pembayaran terkait dengan memperhatikan atribut yang harus dipenuhi, seperti apakah kwitansi tersebut menggunakan formulir khusus yang berlaku secara internal, menggunakan nomor urut pracetak, permukaannya diisi dengan keterangan yang lengkap, mencantumkan nilai nominal (dengan


25

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

huruf dan angka), dibubuhi materai yang cukup, mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, diberi tanggal dan dilengkapi dengan data yang diperlukan untuk mendukung transaksi pembayaran. Kelengkapan atribut di atas menunjukkan keandalan pengendalian intern yang dijalankan oleh manajemen. Kekurangan terhadap atribut tersebut dengan sendirinya akan menunjukkan kelemahan pengendalian: •

Penggunaan formulir yang tidak baku akan menyulitkan dalam mengidentifikasi mana transaksi yang benar-benar dapat dan tidak dapat diproses lebih lanjut.

•

Formulir tidak bernomor urut pracetak akan menyulitkan bagi manajemen untuk mendeteksi dokumen yang hilang. Disamping itu, juga akan menyulitkan pelacakan bila terjadi transaksi yang dipertanggung jawabkan secara ganda.

•

Keterangan dalam kuitansi tidak lengkap akan menyulitkan bagi pengolahan data dalam mengelompokkan transaksi tersebut ke dalam kelompok informasi yang sesuai.

•

Jika nominal tidak dicantumkan dalam huruf dan angka, secara internal dokumen tersebut tidak memiliki alat untuk cek dan ricek.

•

Jika belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, secara formal, pembayaran tersebut belum boleh dilakukan.

•

Jika tidak dilengkapi dengan data pendukung, dikhawatirkan bukti pengeluaran tersebut fiktif.

Khusus untuk pembayaran transaksi pengadaan barang/jasa, dokumen/ data pendukung yang diperlukan antara lain berupa; bukti serah terima barang/jasa, faktur dari rekanan pemasok, berita acara kemajuan pekerjaan, SPK/Kontrak, persetujuan penggunaan anggaran, permintaan dari user, dsb: •

Jika kuitansi tidak dilengkapi dengan faktur penagihan dari rekanan, dicurigai bahwa sebenarnya hutang tersebut belum ada dokumen tagihannya, tetapi dananya sudah dikeluarkan untuk kepentingan pihak tertentu.

•

Jika tidak dilengkapi dengan bukti serah terima atau berita acara kemajuan pekerjaan, dicurigai barangnya memang belum datang atau memang belum waktunya dibayar, tetapi uangnya sudah dikeluarkan.

•

Jika tidak dilengkapi dengan SPK/Kontrak, jangan-jangan barang yang diterima memang tidak dipesan tetapi tetap diterima dan dibayar, akibatnya dapat menimbulkan pemborosan.

26


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

•

Jika tidak didukung dengan permintaan user, jangan-jangan barang tersebut tidak dibutuhkan, tetapi tetap dibeli. Jika ini yang terjadi, kejadian ini berpotensi adanya barang yang tidak dapat dimanfaatkan (idle).

Disamping didukung dengan data/dokumen yang cukup, data pada bukti utama (kuitansi) harus sinkron dengan data pendukung. Kelemahan pengendalian yang ditunjukkan oleh kekurangan yang ditemukan pada dokumen diatas akan berdampak pada kesalahan dalam penyajian informasi yang disajikan dalam laporan. Misalnya jika dicurigai banyak pembayaran fiktif, maka diyakini informasi pengeluaran dalam laporan keuangan banyak yang fiktif/tidak benar. Oleh karena itu, pada pengujian selanjutnya (pengujian substantif), penelitian mengenai kesalahan yang diakibatkan oleh kelemahan pengendalian tersebut dilakukan secara luas dan dalam. Keterangan di atas menjelaskan bahwa melalui pengujian pengendalian (test of control), auditor dapat mendeteksi sisi-sisi pengendalian yang lemah dan dampaknya terhadap informasi yang disajikan dalam laporan. Selanjutnya indikasi tersebut digunakan untuk menyusun rencana pengujian substantif (substantive test), terhadap indikasi kesalahan yang disebabkan kelemahan pengendalian intern, dilakukan penelitian yang lebih luas dan dalam, misalnya dengan memperbanyak jumlah dokumen yang diperiksa. Sedangkan untuk sisi yang pengendalian internnya kuat, tetap dilakukan pemeriksaan, tetapi tidak perlu luas dan dalam. b) Langkah-langkah Pengujian Pengendalian Pada bagian ini diingatkan kembali, pengujian pengendalian dikenal pula dengan pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap ini, pengendalian yang telah dipetakan pada tahap persiapan pemeriksaan, yang mungkin dilengkapi pula dengan kegiatan survey pendahuluan (preliminary survey) diuji keandalannya. Pada audit operasional dan audit kepatuhan, pengujian sekaligus diarahkan untuk membuktikan terjadinya kelemahan (calon temuan/tentative audit objectives) yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi: a) Pemutakhiran deskripsi pengendalian, yaitu memastikan bagaimana pengendalian yang telah dipetakan sebelumnya, dijalankan dalam dunia nyata. Caranya dapat dilakukan dengan melakukan wawancara


27

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

dengan pejabat yang berwenang, atau memberikan daftar pertanyaan standar (questionnaire) yang harus dijawab dan dikembalikan kepada auditor. b) “Walk-Through Test” yaitu mengikuti proses pembuatan dokumen dari awal sampai akhir. Ada dua cara pelaksanaan walk-through test: (1) Documentation walk-through, yaitu menelusuri jalan yang dilalui oleh suatu dokumen transaksi, mulai dari persiapan sampai pencatatan, (2) Procedural walk-through, yaitu menjalankan sendiri prosedur operasi penyiapan dokumen transaksi mulai dari awal sampai pencatatan. c) Pengujian Terbatas, yaitu pengujian yang lebih mendalam dibandingkan walk-through test. Jika pada walk-through test auditor mengikuti atau menjalankan sendiri proses pembuatan satu atau dua dokumen, pada pengujian terbatas, auditor melakukan pengujian terhadap sejumlah dokumen, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas pengendalian yang diterapkan dalam menjalankan kegiatan operasi yang diuji. d) Pengujian Pengendalian Sistem Informasi. Jika pengujian terbatas diarahkan pada efektivitas pengendalian dalam menjalankan kegiatan operasional, pengujian pengendalian sistem informasi diarahkan pada proses pengolahan data hingga menjadi informasi, meliputi aktivitas pengumpulan data/dokumen, pemilahan/sortasi data, pengelompokan, pencatatan, perlindungan terhadap dokumen dan catatan, pengikhtisaran, penyusunan laporan dan pendistribusiannya. Sistem pengelolaan data tersebut dapat dilakukan secara tulis tangan (manual) atau dengan alat bantu mekanis seperti komputer (komputerisasi). e) Evaluasi Pengendalian Intern. Hasil pengujian atas pengendalian intern yang dilakukan melalui pemutakhiran deskripsi pengendalian, walk-through, pengujian terbatas dan pengujian sistem-sistem informasi di atas kemudian dirangkum dalam suatu evaluasi menyeluruh dan rinci atas pengendalian yang dijalankan oleh auditi. Salah satu model yang dapat digunakan adalah matrik pengendalian yang memuat perbandingan hasil observasi, standar pengendalian, dan risiko yang mungkin terjadi.

28


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

f) Penilaian Kembali Risiko. Hasil evaluasi pengendalian intern di atas oleh auditor digunakan untuk mengukur kembali kemungkinan risiko yang akan terjadi: •

Pada audit keuangan, hasil penilaian kembali risiko digunakan untuk mempertimbangkan kedalaman/penyesuaian program audit pengujian substantif yang akan dilakukan.

•

Pada audit operasional dan kepatuhan, hasil penilaian kembali risiko digunakan untuk meningkatkan sasaran tentatif menjadi sasaran definitif (firm audit obyectives), atau untuk menetapkan sasaran definitif yang baru, dan menyusun program audit untuk melakukan pengujian yang lebih luas, dalam rangka mendalami penyebab terjadinya permasalahan, mengukur seberapa penting temuan tersebut, dan mengembangkan rekomendasi yang sesuai.

2. Pengujian Substantif Istilah pengujian substantif (substantive test) lebih dikenal pada lingkup audit keuangan yang tujuannya adalah untuk menguji kebenaran informasi kuantitatif (angka-angka) yang disajikan dalam laporan, disebut juga dengan pengujian transaksi dan saldo. Contoh dari pengujian transaksi adalah pengujian terhadap realisasi anggaran dan arus kas (penerimaan dan pengeluaran). Sedangkan contoh untuk pengujian atas saldo adalah pengujian untuk informasi kuantitatif yang disajikan dalam neraca, meliputi aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban, dan ekuitas. Pada pengujian substantif, auditor menguji kesesuaian angka dalam laporan keuangan dengan bukti pendukungnya. Bukti pendukung tersebut dapat berupa bukti fisik, pernyataan dari pihak ketiga, bukti dokumentasi, bukti perhitungan, bukti analisis, hubungan antar data, pernyataan dari manajemen, dan catatan-catatan akuntansi/keuangan. a) Tujuan Pengujian Substantif Secara rinci tujuan pengujian substantif adalah untuk: •

Mengetahui keberadaan (existency) transaksi dan saldo-saldo. misalnya, membuktikan bahwa perlengkapan kantor memang ada, ditunjukkan dengan melihat bukti fisik melalui prosedur inventarisasi. Membuktikan bahwa jumlah uang dibank sebanyak Rp X, dibuktikan dengan pernyataan dari bank berupa copy rekening koran, dsb.


29

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

•

Meyakini semua transaksi dan saldo-saldo telah dicatat dan dilaporkan dengan lengkap (complitness). Misalnya, untuk meyakini bahwa semua pengeluaran sudah dicatat, dibuktikan dengan penggunaan nomor urut pracetak pada formulir kuitansi yang digunakan, pemakaiannya dipantau/dikendalikan. Dokumen yang rusak diberi tanda dan dipertanggung jawabkan dengan baik.

•

Menetapkan semua transaksi telah dicatat dan dilaporkan pada periode yang tepat (cut-off), yang dibuktikan dengan melakukan pengujian ketepatwaktuan pencatatan transaksi dengan tanggal yang tertera dalam dokumen dan praktek pencatatan segera setelah transaksi selesai. Praktek menunda-nunda pencatatan dapat menimbulkan kesalahan periode pengakuan dan pencatatan.

•

Menetapkan bahwa transaksi dan saldo-saldo yang dilaporkan benar-benar milik auditi (ownership). Misalnya, kepemilikan tanah, dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah, kepemilikan barang dibuktikan dengan faktur pembelian, SPK/Kontrak, dsb.

•

Meyakini ketepatan perhitungan angka-angka (mecanical accuracy) yang mendukung informasi kuantitatif dalam laporan. Hal ini biasanya diuji melalui perhitungan ulang, misalnya mengenai perkalian, pembagian, penambahan dan pengurangan. Pengujian penjumlahan pada tabel dilakukan dengan melakukan penjumlahan ulang kebawah dan kesamping (footing dan cross footing).

•

Menetapkan ketepatan penilaian (valuation). Hal ini menjadi penting, karena tidak semua transaksi dan saldo-saldo dapat dinilai secara akurat. Misalnya peninggalan sejarah, bangunan tua, dan sebagainya. Untuk hal ini mungkin perlu bantuan dari juru taksir/appraisal.

•

Menetapkan bahwa seluruh transaksi telah dipilah (classification) menurut kelompok informasi yang sesuai. Cara membuktikannya adalah dengan melakukan pengujian kebenaran pengelompokkan data. Adanya kode akun/mata anggaran, dan pengecekan ulang/ verifikasi atas kebenaran penggunaan kode akun/mata anggaran menunjukkan adanya praktek yang dapat menjamin ketepatan pengklasifikasian data.

•

30

Meyakini penjelasan (disclosure) yang diperlukan sudah disajikan


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

secara lengkap. Hal itu dilakukan dengan membaca kembali uraian/ penjelasan yang disertakan dalam laporan dengan memperhatikan perkiraan/estimasi informasi yang dibutuhkan pemakai laporan. b) Pengujian Substantif pada Audit Keuangan Pada audit keuangan, pengujian substantif dilakukan terhadap masingmasing pos laporan yang dapat dilakukan melalui pendekatan masingmasing pos atau pendekatan terpadu (integrated): Pendekatan masingmasing pos berarti setiap pos diuji secara terpisah. Sedangkan pendekatan terpadu, artinya pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pos satu dengan yang lain, misalnya pemeriksaan pendapatan dikaitkan dengan penerimaan kas, pemeriksaan pengeluaran kas dikaitkan dengan belanja operasional dan investasi, dan sebagainya. Pengujian substantif akan menghasilkan kesimpulan auditor terhadap layak dipercaya atau tidaknya nilai dari masing-masing pos laporan keuangan. Kesimpulan masing-masing pos tersebut dirangkum menjadi simpulan untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Jika seluruh pos yang diuji dapat diyakini kebenarannya, maka laporan keuangan secara keseluruhan dapat dinyatakan layak dipercaya, tetapi jika ditemukan kesalahan, auditor menyarankan kepada manajemen untuk melakukan koreksi. Apabila auditi tidak berkenan melakuan koreksi, kesalahan yang ditemukan dan dampak yang ditimbulkannya harus diinformasikan oleh auditor dalam laporan hasil auditnya. c) Pengujian Substantif pada Audit Operasional dan Kepatuhan. Berbeda dengan audit keuangan, pengujian substantif (substantive test) pada audit operasional dan audit kepatuhan tidak hanya sekedar untuk menguji kebenaran informasi saja, tetapi lebih mengarah pada perluasan pengumpulan data/bukti untuk mengukur dampak kuantitatif, baik berupa kerugian yang telah terjadi atau risiko yang bersifat potensial, yang ditimbulkan oleh kelemahan pengendalian yang diidentifikasi sebelumnya (pada tahap pengujian pengendalian/pemeriksaan pendahuluan). Oleh karena itu, pada audit operasional dan audit kepatuhan, tahapan ini lebih dikenal dengan tahap perluasan audit/pengembangan temuan. Pada langkah ini bukti-bukti yang lebih konkrit dikumpulkan, dengan cara meningkatkan intensitas kegiatan observasi, tanya jawab dengan pejabat kunci, memperluas verifikasi data/dokumen terkait, konfirmasi, analisa, perhitungan fisik, analisis perbandingan, dan sebagainya.


31

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Penerapan keahlian dalam penggunaan metode kuantitatif, sampling statistik, keahlian interviu dengan tetap menjaga hubungan baik dengan auditi, penggunaan logika, keterampilan menggunakan komputer, dan sebagainya sangat membantu tahap pengembangan temuan ini. 3. Pengujian Dengan Tujuan Ganda Pengujian pengendalian dan pengujian substantif adalah dua jenis pengujian audit yang dilakukan secara berurutan. Di samping dua jenis pengujian yang bersifat berurutan tersebut, dikenal pula satu jenis pengujian lainnya, yaitu pengujian dengan tujuan ganda (dual purpose test), yaitu satu jenis pengujian yang dimaksudkan untuk menguji dua tujuan pengujian audit (pengujian keandalan pengendalian intern dan kewajaran informasi dalam laporan) sekaligus. Pengujian dengan tujuan ganda dilakukan dengan cara meneliti dokumen pendukung atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, jika ditemukan kesalahan atau kejanggalan, ditelusuri penyebabnya. Biasanya kesalahan yang terjadi pada dokumen disebabkan oleh kelemahan pengendalian. Misalnya, pada saat memeriksa bukti pengeluaran kas, jika ditemukan kesalahan perhitungan atau ketidak lengkapan data pendukung, kekeliruan dan kelemahan tersebut didalami lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya, apakah karena kelalaian atau kelemahan pengendalian. Pengujian dengan tujuan ganda biasanya diterapkan pada pemeriksaan ulangan (repeat audit) dimana auditor pada dasarnya telah cukup paham dengan pengendalian intern yang diterapkan oleh auditi, sehingga tidak perlu mendalaminya secara khusus. Di samping itu, pengujian dengan tujuan ganda diterapkan pada pemeriksaan khusus atas permasalahan tertentu, dimana unsur pengendalian yang perlu diperhatikan hanya satu, dan lingkup penugasannya sudah sangat spesifik, sehingga tidak perlu mengidentifikasi tekanan/fokus pemeriksaan. D. Penggunaan Metode Sampling dalam Audit Dalam melakukan pengujian audit (audit test), baik pengujian pengendalian, pengujian substantif atau pengujian dengan tujuan ganda, auditor berhadapan dengan dokumen yang harus diteliti. Dalam keadaan tertentu, jumlah dokumen yang dihadapi mungkin sedikit, tetapi pada kesempatan lain, dokumen yang dihadapi mungkin banyak.

32


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Dalam hal dokumen yang dihadapi sedikit, auditor dapat menelitinya satu persatu tanpa kecuali secara sensus (100%). Tetapi dalam hal dokumen yang dihadapi banyak pemeriksaan secara sensus mungkin tidak efisien. Untuk mengatasinya, pelaksanaan pengujian perlu disiasati dengan menggunakan metode sampling. Pada metode sampling, penelitian cukup difokuskan pada sampel saja, yaitu bagian dari populasi (kumpulan yang lengkap dari dokumen yang menjadi obyek penelitian) yang dipilih untuk diteliti. Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel tersebut, dibuat estimasi/perkiraan mengenai keadaan populasi. Secara sederhana, cara membuat simpulan hasil audit yang menggunakan metode sampling adalah demikian: •

Bila pada sampel tidak ditemukan kesalahan, berarti populasi bebas dari kesalahan. Dalam hal pengujian dimaksudkan untuk meneliti pengendalian intern, dengan kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern kuat. Dalam hal pengujian dimaksudkan untuk menilai laporan, dengan kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa informasi yang dimaksud dapat dipercaya.

•

Bila pada sampel ditemukan kesalahan yang cukup banyak, berarti populasi juga mengandung kesalahan yang signifikan. Kondisi ini pada pengujian pengendalian menunjukkan bahwa pengendalian intern yang terkait lemah. Dalam hal pengujian substantif, kondisi seperti ini menunjukkan informasi yang dimaksud tidak dapat dipercaya. Banyak/tidaknya kesalahan yang dapat mempengaruhi kesimpulan hasil audit diukur berdasarkan batas toleransi atau batas maksimum kesalahan yang diizinkan oleh auditor. Batasan tersebut didasarkan pada judgment/pertimbangan profesional auditor. Metode sampling dapat dilakukan dengan dua cara, menggunakan

formula statistik disebut sampling statistik, atau semata-mata berdasarkan judgment tanpa formula yang baku disebut sampling non statistik. Kedua metode ini dapat digunakan dalam audit. Alasannya, tidak ada yang bisa menjamin, bahwa salah satu diantara keduanya lebih baik dari yang lain. Namun profesi menganjurkan penggunaan metode sampling statistik, karena formulanya yang baku dan diakui oleh kalangan akademis, sehingga mudah mempertanggungjawabkan hasilnya, baik kepada klien, kepada institusi/ lembaga audit internal, maupun penegak hukum.


33

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Rangkuman Bukti audit bukti-bukti yang dikumpulkan oleh auditor meliput bukti fisik, bukti dokumentasi, bukti akuntansi, pernyataan/pengakuan, bukti analisis, yang digunakan sebagai bukti untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil. Teknik pengumpulan dapat dilakukan melalui observasi, penghitungan fisik, penelaahan dokumen, pengujian perhitungan, reviu analitis, konfirmasi, wawancara dan sebagainya. Pengumpulan dan penelaahan bukti audit tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengujian audit (audit test), terdiri dari pengujian pengendalian (test of control), pengujian substantif (substantive test), dan pengujian dengan tujuan ganda (dual purpose test). Pengujian audit tersebut dilakukan pada tahap audit pendahuluan dan audit lanjutan.

34


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Program

Bab 5

Audit

Tujuan Pembelajaran: Setelah mempelajari bab ini, diharapkan pembaca dapat menjelaskan kembali tentang pengertian dan jenis program audit, hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program audit, makna dan sifat program audit tujuan dan manfaat serta kriteria dan kerangka program audit.

A. Pengertian dan Jenis Program Audit Program audit adalah dokumen yang memuat pernyataan tujuan audit dan rencana langkah-langkah audit (biasanya dalam bentuk kalimat perintah) untuk mencapai tujuan audit tersebut. Contoh tujuan audit: untuk mengetahui keberadaan barang inventaris. Langkah auditnya: Lakukan inventarisasi fisik (stock opname) barang inventaris, hasilnya dituangkan dalam berita acara. Penyusunan program audit dilakukan pada tahap persiapan dalam rangka pengujian dan pengendalian dan pada tahap audit pendahuluan dalam rangka pengujian transaksi atau saldo-saldo atau pengembangan temuan, sehingga dengan demikian program audit dapat dikelompokkan menjadi: •

Program audit untuk pengujian pengendalian, yaitu program audit untuk menguji pengendalian intern (internal control) yang dijalankan manajemen terkait dengan informasi/kegiatan yang akan diaudit.

•

Program audit untuk pengujian substantif (substative test). Secara sederhana program audit ini dapat dijelaskan sebagai rencana kerja untuk menguji kesesuaian informasi yang diuji dengan data pendukungnya. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif (test of control dan

substantive test) adalah dua kegiatan yang saling terkait dan dilakukan secara berurutan, lebih dahulu diawali dengan pengujian pengendalian, kemudian


35

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

diikuti dengan pengujian substantif, karena dapat dipercaya atau tidaknya laporan manajemen dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian intern yang diterapkannya: •

Jika pengendalian yang diterapkan manajemen lemah, diyakini informasi yang disajikan dalam laporan manajemen banyak mengandung kesalahan, sehingga pengujian substantif harus diperluas.

•

Jika sebaliknya, bila pengendalian yang diterapkan manajemen kuat, diyakini laporan yang disajikan tidak banyak mengandung kesalahan, pengujian substantif tidak perlu luas. Pada audit keuangan, program audit untuk pengujian substantif dan

pengujian pengendalian dapat disusun sekaligus, terutama karena standar penyajian pos-pos laporan keuangan sudah baku sifatnya. Tetapi pada audit operasional dan audit kepatuhan, program audit substantif biasanya baru bisa dibuat setelah pengujian pengendalian selesai dilaksanakan, yaitu setelah auditor mengetahui kelemahan pengendalian/temuan sementara yang perlu diperdalam. Demikian pula, pada audit keuangan, program audit pengujian substantif dilakukan terhadap semua pos-pos laporan keuangan. Sedangkan untuk audit operasional dan audit kepatuhan, program auditnya disusun berdasarkan temuan atau permasalahan yang akan diperdalam setelah memperhatikan hasil pengujian pengendalian. B. Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Program Audit Dalam menyusun program audit perlu diperhatikan, bahwa tujuan audit untuk masing-masing pos/kegiatan mungkin tidak hanya satu, misalnya tidak hanya untuk meyakini keberadaan suatu aset, tetapi juga untuk meyakini kebenaran penilaian, kepemilikan, ketepatan waktu pengakuan transaksi, dan sebagainya. Langkah audit juga demikian. Untuk mencapai satu tujuan audit, mungkin diperlukan beberapa langkah audit, bisa juga untuk beberapa tujuan audit cukup dilakukan satu langkah audit. Dalam program audit, ditetapkan pula rencana petugas yang akan melakukan masing-masing langkah audit dan jangka waktu yang dialokasikan untuk melaksanakannya. Alokasi waktu itu kemudian direkap menjadi jadwal/ skedul pelaksanaan kegiatan audit.

36


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

C. Makna dan Sifat Program Audit Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam penyusunan program audit: a. Program audit berisikan seperangkat prosedur analitis atau langkah-langkah audit dalam rangka pengumpulan dan pengujian bukti-bukti audit, merupakan semacam instruksi kepada auditor untuk melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk: 1) pengumpulan bukti, 2) penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian, dan 3) penilaian efisiensi, ekonomis, dan efektivitas dari kegiatan yang direview. b. Penyusunan program audit dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan tahap audit pendahuluan. Program audit harus disiapkan segera setelah audit pendahuluan. c. Langkah-langkah audit yang disusun dalam program audit diharapkan dapat membantu auditor dalam mengidentifikasikan kelemahan sekaligus membantu auditi meningkatkan kecukupan dan efektivitas pengendalian risiko dan sistem pengendalian internal, yang berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan auditi. d. Program audit hendaknya dirancang dengan maksud untuk membantu masing-masing auditor, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pereviu, dalam menentukan: apa yang harus dan telah dilaksanakan, kapan dilaksanakan, bagaimana dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, dan berapa lama dilaksanakan. e. Program audit merupakan penghubung antara audit pendahuluan dengan pelaksanaan pengujian di lapangan. Sebagaimana telah dibahas sebelum ini, pelaksanaan audit pendahuluan dimaksudkan untuk memahami tujuan utama kegiatan auditi, tujuan audit yang akan dilaksanakan, kondisi sistem pengendalian internal, dan risiko/ancaman bagi auditi. f. Program audit bersifat dinamis dalam arti akan selalu disesuaikan dengan kondisi yang ditemui selama proses audit. Kenyataan yang ada mungkin berbeda dengan hasil analisis sebelumnya. Perbedaan ini dapat berpengaruh pada penilaian terhadap urutan risiko yang perlu diutamakan pengendaliannya. Perbedaan ini juga akan memerlukan penyesuaian langkah-langkah audit, dan isi program audit perlu direvisi atau disesuaikan dengan kondisi terkini yang ditemui oleh auditor.


37

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

D. Tujuan dan Manfaat Program Audit Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan penyusunan program audit adalah untuk memudahkan pelaksanaan suatu penugasan audit, sehingga proses audit menjadi efektif dan efisien karena masing-masing auditor sudah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan untuk tujuan apa langkah audit yang akan dilaksanakan. Sedangkan manfaat dari program audit bagi masing-masing auditor dan bagi tim audit secara keseluruhan adalah sebagai berikut: a. Menetapkan rencana yang sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit, yaitu rencana yang dapat dengan mudah dikomunikasikan mulai dari pengendali teknis sampai staf/pelaksana audit. b. Sebagai dasar untuk pembagian tugas bagi seluruh auditor dalam suatu organisasi tim audit. c. Merupakan alat untuk mengendalikan dan mengevaluasi perkembangan atau kemajuan pekerjaan audit yang telah dicapai. d. Menjadi alat bagi pengendali teknis dan ketua tim audit untuk membandingkan apa yang telah dilaksanakan dengan apa yang direncanakan. e. Membantu melatih para anggota tim audit yang belum berpengalaman dalam melakukan langkah-langkah pekerjaan audit. f. Merupakan ikhtisar atau catatan atas apa yang telah dikerjakan dalam penugasan audit. g. Menyediakan informasi bagi auditor berikutnya mengenai audit yang telah dilaksanakan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu penugasan audit tersebut. h. Memfasilitasi pengendali teknis dan ketua tim dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksana sehingga waktu yang diperlukan untuk pengawasan menjadi efisien.

38


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

E. Kriteria dan Kerangka Program Audit Penyusunan program audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Program audit harus dibuat khusus atau spesifik sesuai dengan penugasan audit atas kegiatan atau aktivitas yang direview. b. Setiap langkah kerja atau prosedur audit harus menunjukkan alasan yang mendasari. c. Langkah kerja harus mengandung instruksi positif dan sebaiknya tidak dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang bersifat umum, terutama untuk jawaban “ya” atau “tidak”, kurang efektif untuk audit karena umumnya tidak bisa mendukung analisis dan evaluasi yang mendalam. d. Program audit harus dapat menunjukkan langkah-langkah atau prosedur audit mana yang menjadi prioritas, sehingga bagian yang lebih penting dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah dialokasikan. e. Program audit harus cukup fleksibel yang memungkinkan penggunaan inisiatif dan judgment auditor untuk merevisi program audit. Namun demikian, setiap revisi atau penyesuaian yang dilakukan harus dikomunikasikan dan memperoleh persetujuan ketua tim atau pengendali teknis. f. Program audit harus bersih dari informasi yang tidak perlu atau tidak bermanfaat bagi proses audit. Demikian pula, harus dihindari pemuatan informasi yang terlalu rinci dan berlebihan karena akan membuang waktu auditor, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap masalah efisiensi audit. g. Program audit harus mendapatkan persetujuan sebelum digunakan, termasuk juga perubahan-perubahannya. Rangkuman Program audit adalah dokumen yang memuat pernyataan tujuan audit dan rencana langkah-langkah audit (biasanya dalam bentuk kalimat perintah) untuk mencapai tujuan audit tersebut. Program kerja audit pendahuluan dibuat pada saat persiapan audit, sedangkan program audit lanjutan dibuat setelah melaksanakan audit pendahuluan. Program kerja audit tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi auditor dalam melaksanakan kegiatan audit, dan


39

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

sebagai alat bagi supervisor dan ketua tim audit untuk mereviu pekerjaan oleh bawahannya.

40


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Kertas

Bab 6

Kerja Audit Tujuan Pembelajaran: Setelah mempelajari bab ini, diharapkan pembaca dapat menjelaskan kembali tentang pengertian dan fungsi, isi, persyaratan, jenis dan kepemilikan kertas kerja audit.

A. Pengertian dan Fungsi Kertas Kerja Audit Auditor harus mengumpulkan berbagai jenis bukti untuk mendukung kesimpulan hasil audit yang disajikannya dalam laporan hasil audit. Bukti yang dikumpulkan itu harus didokumentasikan dengan baik. Dokumen dimaksud disebut dengan Kertas Kerja Audit (working papers), memuat rekaman kegiatan audit yang dilakukannya selama melaksanakan audit. Disamping berfungsi sebagai media untuk mendukung kesimpulan hasil audit, kertas kerja juga berfungsi sebagai: •

Jembatan/mata rantai yang menghubungkan antara catatan klien dengan laporan hasil audit.

•

Media bagi auditor untuk mempertanggung jawabkan prosedur/langkah audit yang dilakukannya sehubungan dengan penugasan yang dijalankan.

•

Media untuk mengkoordinir dan mengorganisasi semua tahap audit mulai dari tahap perencanaan sampai pelaporan,

•

Dokumen yang dapat memberikan pedoman bagi auditor berikutnya yang melakukan penugasan audit pada instansi/satuan kerja yang sama. Kertas kerja didefinisikan sebagai catatan-catatan yang diselenggarakan

oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan pelaksanaan penugasan audit yang dilakukannya.


41

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

B. Isi Kertas Kerja Audit Kertas kerja audit meliputi semua berkas yang dibuat mulai dari perencanaan sampai dengan konsep laporan hasil audit, antara lain terdiri dari: program audit, hasil pemahaman terhadap pengendalian intern, analisis, memorandum, surat konfirmasi, pernyataan dari klien, ikhtisar dan salinan/copy dari dokumen yang dikumpulkan, daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh auditor, draft laporan hasil audit, dan sebagainya. Kertas kerja tidak hanya berwujud kertas, tetapi dapat pula berupa pita magnetis, film, atau media yang lain. Kertas kerja berupa salinan/copy dokumen auditi diberi cap “COPY SESUAI ASLINYA, DIBERIKAN UNTUK AUDITOR” dan ditanda tangani/paraf oleh petugas/counterpart yang ditugaskan manajemen. Secara lebih rinci dokumen yang terdapat pada KKA harus meliputi aspek-aspek berikut: a. Perencanaan. b. Pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal. c. Prosedur audit yang dilakukan, informasi yang diperoleh, analisa yang dibuat dan kesimpulan yang dicapai oleh auditor. d. Review atas KKA. e. Pelaporan hasil audit. f. Monitoring tindak lajut terhadap hasil audit. C. Persyaratan Kertas Kerja Audit Kertas kerja audit memperlihatkan kecakapan teknis dan keahlian profesional dari auditor yang menyusunnya. Seorang auditor yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya akan menghasilkan kertas kerja yang bermanfaat. Agar bermanfaat, kertas kerja harus lengkap, teliti, ringkas, jelas dan rapi: a. Kertas kerja yang lengkap; 1) Berisi semua informasi utama, dengan pengertian semua informasi penting harus dicantumkan dalam kertas kerja, 2) Tidak memerlukan penjelasan tambahan. Auditor harus mempertimbangkan bahwa kertas kerja akan direviu dan digunakan oleh seniornya untuk penyusunan laporan dan reviu hasil audit. b. Auditor harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan sehingga bebas dari kesalahan.

42


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

c. Kertas kerja harus dibatasi pada informasi pokok saja yang diperlukan dan relevan dengan tujuan audit dan disajikan secara ringkas, tidak memuat data yang tidak perlu. d. Kertas kerja harus mampu menyajikan informasi yang jelas dan sistematis, penggunaan istilah yang menimbulkan arti ganda perlu dihindari. e. Kerapian dalam pembuatan dan keteraturan dalam penyusunan kertas kerja diperlukan untuk mempermudah ketua tim dan supervisor mereviu hasil pekerjaan dan menyusun laporan hasil audit. D. Jenis Kertas Kerja Audit Dalam rangka mendukung laporan hasil audit, kertas kerja dikelompokkan dalam Daftar Utama (lead/top schedule) dan Daftar Pendukung (supporting schedule); •

Daftar Utama merupakan rangkuman dari Daftar Pendukung, disusun sesuai dengan kelompok informasi yang disajikan dalam laporan hasil audit. Memuat informasi dan kesimpulan hasil audit yang diperlukan untuk penyusunan laporan hasil audit.

•

Daftar Pendukung memuat tujuan audit, informasi/kegiatan yang diuji, buktibukti/dokumen pendukung yang dikumpulkan, metode penelitian dan analisis yang dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan audit, dan kesimpulan yang diperoleh, serta dilengkapi dengan data auditor yang menyusun dan tanggal dan paraf penyusunannya. Daftar Utama dan Daftar Pendukung merupakan dokumentasi yang

terpisah satu sama lain. Untuk menghubungkan keduanya, kertas kerja harus diberi indeks (semacam tanda/nomor/kode yang dibuat untuk mempermudah menghubungkan satu kertas kerja dengan kertas kerja yang lain). E. Kepemilikan Kertas Kerja Audit Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai kepemilikan kertas kerja. Sesuai kode etik, auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh/diketahuinya melalui kegiatan audit yang dilakukannya. Dalam praktek yang sehat di lingkungan profesi audit, walaupun kertas kerja adalah milik institusi auditor, penggunaannya untuk pihak luar harus mendapat izin dari klien/auditi yang bersangkutan. Terkait dengan hal ini, salah satu poin


43

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

dari kode etik pejabat pengawas pemerintah dengan organisasi intern, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalan Negeri No. 28/2007 disebutkan; “Pejabat Pengawas Pemerintah wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya mengemukakan kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atas kuasa peraturan perundang-undangan”. F. Penyimpanan KKA Untuk memudahkan akses dan pemeliharaannya, dokumen KKA perlu dipilah ke dalam beberapa kategori. pada umumnya terdapat empat kategori berkas KKA, yaitu: Berkas permanen, Berkas berjalan, Berkas lampiran, dan Berkas khusus. 1. Berkas Permanen. Berkas permanen berisikan data/informasi yang diperlukan oleh auditor untuk memahami gambaran umum auditi. Dilihat dari dimensi waktu, informasi yang dimasukkan dalam berkas permanen adalah informasi yang relatif tidak sering berubah. Dengan adanya berkas permanen, auditor tidak perlu meminta informasi tersebut kepada auditi setiap tahun atau setiap kali akan melakukan audit. Jenis informasi yang dimaksudkan dalam berkas permanen, antara lain meliputi: data organisasi auditi, kebijakan dan prosedur operasi, kebijakan akuntansi dan pengendalian internal, dan informasi administratif berkaitan dengan penugasan audit. Data organisasi meliputi; Struktur organisasi dan uraian tugas, Sejarah dan uraian pokok dan fungsi auditi, Daftar lokasi unit-unit di bawah organisasi auditi, Kontrak dan perjanjian penting (jika ada), Daftar personil kunci, Daftar pihak yang mempunyai hubungan istimewa, serta Ketentuan hukum dan perundang-undangan terkait. 2. Berkas Berjalan (Current). Berkas berjalan berisikan informasi yang berkaitan dengan audit yang sedang dilakukan atau audit yang baru lalu. Terdapat dua sub klasifikasi untuk informasi yang dimasukkan dalam berkas berjalan, yaitu: Berkas umum dan Berkas analisis. Berkas umum terdiri atas: Surat penugasaan audit, Informasi umum, Hasil pertemuan awal, Program audit, Manajemen waktu audit, Ikhtisar temuan

44


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

audit, Draft laporan audit, Tanggapan auditi, Pertemuan akhir dan tindak lanjut hasil audit. Berkas analisis, memuat dokumentasi rinci atas proses pengumpulan dan pengujian bukti audit untuk masing-masing data yang dicakup dalam penugasan audit. 3. Berkas Lampiran Berkas ini berisikan lampiran data, catatan, dan dokumen yang menjadi data mentah bagi proses pengujian bukti audit. Informasi mengenai proses dan hasil pengujiannya sendiri dimasukkan dalam berkas audit analisis. 4. Berkas Khusus Berkas ini berisikan informasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebagian besar informasi ini berkaitan dengan indikasi kecurangan yang perlu ditindak lanjuti dengan pemeriksaan khusus. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Kertas Kerja Audit harus disusun dalam satu berkas dan diserahkan oleh Ketua Tim kepada Sub Bagian Tata Usaha Wilayah untuk diarsipkan. Rangkuman Kertas kerja didefinisikan sebagai catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan pelaksanaan penugasan audit yang dilakukannya. Kertas kerja audit berfungsi sebagai; jembatan/mata rantai yang menghubungkan antara catatan auditi dengan laporan hasil audit, dan dapat pula dipergunakan auditor untuk mempertanggung jawabkan prosedur/langkah audit yang dilakukannya, mengkoordinir dan mengorganisir semua tahap audit mulai dari perencanaan sampai pelaporan, dan sebagai dokumen yang dapat digunakan oleh auditor berikutnya. Kertas kerja yang baik harus lengkap, teliti, ringkas, jelas dan rapi, disimpan dan dijaga kerahasiannya. Agar mudah diakses, lazimnya kertas kerja audit dikelompokkan dalam berkas permanen (permanent file), berkas berjalan (current file), berkas lampiran dan berkas khusus.


45

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Sebagai rekaman dari kegiatan audit, kertas kerja audit adalah milik institusi auditor, namun penggunaannya untuk pihak luar harus mendapat izin dari klien/auditi yang bersangkutan.

46


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Laporan

Bab 7

Hasil Audit Tujuan Pembelajaran: Setelah mempelajari bab ini, diharapkan pembaca dapat menjelaskan kembali tentang gambaran umum laporan hasil audit, laporan hasil audit internal pemerintah, manfaat dibuatnya laporan tertulis, arti penting ketepatan waktu laporan, dan isi laporan hasil audit.

A. Gambaran Umum tentang Laporan Hasil Audit Akhir dari proses audit ditutup dengan penyusunan laporan yang berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada para penggunanya. Biasanya format (lay-out) laporan auditor internal sudah ditetapkan dalam bentuk yang baku, memuat dasar penugasan, lingkup dan tujuan audit, periode yang diperiksa, informasi umum tentang auditi, kebijakan akuntansi untuk laporan audit keuangan, dan gambaran umum tentang pelaksanaan kegiatan operasional yang diuji pada audit kepatuhan dan audit operasional. Pada audit keuangan, laporan hasil audit dilengkapi dengan laporan keuangan yang diaudit. Sedangkan pada audit ketaatan dan audit operasional, laporannya dilengkapi dengan informasi mengenai keluaran yang dihasilkan dari kegiatan operasional satuan kerja yang diaudit. Kemudian, laporan hasil audit dilengkapi dengan uraian hasil audit, memuat permasalahan/temuan hasil audit beserta rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti oleh manajemen. Laporan dilengkapi dengan ringkasan eksekutif (excecutive summary) berupa ringkasan hasil audit. Ringkasan eksekutif dimaksudkan untuk konsumsi pimpinan. Ini diperlukan karena pada umumnya para pimpinan yang menerima laporan audit tidak memiliki cukup waktu untuk membaca laporan secara utuh. Dengan ringkasan eksekutif diharapkan dapat menghemat waktu mereka untuk memahami hasil audit.


47

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

B. Laporan Hasil Audit Internal Pemerintah Daerah Dalam penulisan laporan audit internal pemerintah daerah perlu diperhatikan norma pelaporan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007, tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, antara lain; laporan hasil pengawasan secara tertulis dapat disajikan dalam bentuk “Nota Dinas/Surat” dan “Laporan Hasil Pengawasan Lengkap”. Nota Dinas berisi hasil pengawasan yang strategis, mendesak dan/atau yang bersifat rahasia sehingga harus disusun secara singkat, padat dan jelas yang menggambarkan permasalahan secara utuh dan lengkap. Laporan pengawasan ini dapat bersifat sementara (interim report) dan bersifat final. Laporan bersifat sementara dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak bagi pejabat yang berwenang mengambil tindakan dan/atau menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan. Walaupun bersifat sementara, isi laporan harus didukung fakta/data yang mengarah pada kesimpulan final. Laporan Hasil Pengawasan Lengkap: •

Berisi laporan hasil pengawasan yang diuraikan secara lengkap atas semua permasalahan yang ditemukan berdasarkan bukti/fakta yang cukup, kompeten dan relevan. Penulisan dalam laporan hasil pengawasan ini dengan menggunakan bahasa/istilah yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca atau pengguna laporan.

•

Mengungkapkan permasalahan yang disajikan menggunakan analisis berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan tertentu harus berdasarkan fakta/ data yang valid dari instansi yang diawasi dan/atau sumber informasi yang independen.

•

Dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang, yaitu pejabat pemberi perintah dan pejabat lain yang terkait dan/atau memerlukan laporan hasil pengawasan itu. Tembusan laporan harus disampaikan kepada pejabat lain yang ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

C. Manfaat Dibuatnya Laporan Tertulis. Penulisan laporan secara tertulis mengenai setiap kegiatan pengawasan atas instansi, program, kegiatan dari penyelenggaraan pemerintah daerah (Kepala Daerah beserta SKPD dan DPRD serta pengelola kekayaan daerah

48


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

yang dipisahkan/BUMD) adalah merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 juga menetapkan keharusan membuat laporan tertulis. Manfaat dibuatnya laporan tertulis. a. Hasil pengawasan dapat diberitahukan kepada para pejabat yang bertanggungjawab pada semua tingkat/strata pemerintahan; b. Kesimpulan dan saran tindak atas hasil pengawasan tidak disalahtafsirkan oleh penerima laporan; c. Hasil pengawasan dapat disediakan untuk dipelajari oleh semua pihak yang berkepentingan; d. Mempermudah tindaklanjut hasil pengawasan yaitu tindaklanjut yang layak dan tuntas; dan e. Hasil pengawasan dapat dilakukan evaluasi dan dijadikan bahan referensi guna rencana kegiatan pengawasan berikutnya. Dalam hal tertentu yang bersifat rahasia atau sangat rahasia, perlu dilakukan dengan membuat laporan khusus bersifat rahasia/sangat rahasia dan hanya disampaikan secara terbatas kepada pejabat berwenang dan pejabat yang harus melakukan tindak lanjutnya. Diantara pejabat dimaksud adalah pejabat yang mempunyai kepentingan langsung dengan hasil pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib menerima laporan hasil pengawasan. Disamping laporan tertulis sebagai media untuk mengkomunikasikan hasil audit, ada kalanya hasil audit perlu dikomunikasikan secara lisan, melalui penjelasan langsung kepada user, atau dalam bentuk presentasi kepada pihakpihak yang berkepentingan. Terkadang, penyampaian hasil audit secara lisan lebih efektif dibandingkan dengan penyampaian secara tertulis, disamping keterbatasan pembaca dalam memahami bahasa tulisan, melalui penyampaian laporan dengan bahasa lisan, auditor dapat melihat sendiri respons dari audiens mengenai permasalahan yang dikemukakannya. Keahlian dalam presentasi, dapat pula dimanfaatkan oleh auditor untuk mempengaruhi audiensnya untuk menerima dan menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan. D. Ketepatan Waktu Laporan. Laporan hasil pengawasan harus diterbitkan sebelum batas waktu yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan agar memberikan


49

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

manfaat yang maksimal. Dalam upaya mempercepat penerbitan laporan maka pejabat pengawas pemerintah sudah harus : a. menyusun laporan pada saat kegiatan pengawasan mulai dilaksanakan; b. memberitahukan masalah penting/urgen kepada pejabat yang berwenang pada instansi yang diawasi; dan c. melaporkan masalah penting/urgen kepada pejabat pemberi perintah tugas pengawasan. Hal ini dimaksudkan agar tindakan korektif terhadap permasalahan tertentu dapat dilaksanakan oleh pejabat tersebut guna mencegah meluasnya permasalahan yang terjadi. E. Isi Laporan Hasil Audit. Pejabat pengawas pemerintah menyusun laporan tertulis yang memuat : a. Penjelasan ruang lingkup dan tujuan pengawasan; b. Uraian laporan hasil pengawasan dibuat secara singkat, jelas, lengkap dan mudah dimengerti oleh para pihak yang menggunakannya; c. Fakta secara teliti, cermat, lengkap dan layak atas permasalahan yang diangkat, harus dijelaskan sebab dan akibatnya; d. Kesimpulan secara obyektif dalam bahasa yang sederhana namun jelas; e. Informasi berdasarkan fakta/bukti dan kesimpulan yang disajikan di dalam kertas kerja pengawasan sehingga apabila diperlukan dapat dibuka kembali/ ditunjukkan dasar penulisan laporan; f. Rekomendasi yang dapat dijadikan dasar tindakan perbaikan, penertiban dan penyempurnaan serta peningkatan kinerja; g. Kritik disajikan dalam pertimbangan yang wajar dengan memuat kesulitan atau kondisi yang tidak lazim yang dihadapi oleh pejabat yang diawasi; h. Identifikasi dan penjelasan atas permasalahan yang masih perlu pendalaman lebih lanjut dari pejabat pengawas pemerintah atau pihak lain; i. Pengakuan atau penghargaan bagi prestasi yang dicapai oleh instansi yang diawasi, terlebih apabila prestasi tersebut dapat dimanfaatkan instansi lain; dan j. Permasalahan yang bersifat kasus penyelewengan tertentu dan/atau pertimbangan lain tidak perlu dimuat namun disampaikan secara khusus kepada pejabat yang berwenang secara tertulis/tidak tertulis.

50


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Rangkuman Laporan hasil audit adalah dokumen yang memuat rangkuman seluruh kegiatan audit, berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada para penggunanya. Laporan hasil audit internal pemerintah daerah disebut dengan laporan hasil pengawasan, harus disusun secara tertulis. Format laporannya dapat berupa “Nota Dinas/Surat” atau “Laporan Lengkap” sesuai kebutuhan. Di samping harus disusun secara tertulis, laporan harus dapat diterbitkan secara tepat waktu, tujuannya adalah agar tindakan korektif terhadap permasalahan yang perlu mendapat perhatian dapat dilaksanakan segera oleh pejabat terkait/yang bertanggung jawab, sehingga dampak negatif yang ditimbulkannya dapat dicegah sehingga tidak menjadi meluas. Biasanya format (lay-out) laporan auditor internal sudah ditetapkan dalam bentuk yang baku, memuat dasar penugasan, lingkup dan tujuan audit, periode yang diperiksa, informasi umum tentang auditi, kebijakan akuntansi untuk laporan audit keuangan, dan gambaran umum tentang pelaksanaan kegiatan operasional yang diuji pada audit kepatuhan dan audit operasional. Laporan dilengkapi dengan ringkasan eksekutif (excecutive summary) berupa ringkasan hasil audit. Ringkasan eksekutif dimaksudkan untuk konsumsi pimpinan. Ini diperlukan karena pada umumnya para pimpinan yang menerima laporan audit tidak memiliki cukup waktu untuk membaca laporan secara utuh. Dengan ringkasan eksekutif diharapkan dapat menghemat waktu mereka untuk memahami hasil audit.


51

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik


52


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Norma

Bab 8

Pengawasan Tujuan Pembelajaran: Setelah mempelajari bab ini, diharapkan pembaca dapat menjelaskan kembali tentang pengertian, fungsi dan pokok-pokok Norma Pengawasan Pejabat Pengawasan Pemerintah.

A. Pengertian Norma Pengawasan Norma pengawasan disebut juga sebagai standar audit didefinisikan sebagai patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan. B. Fungsi Norma Pengawasan Norma pengawasan memuat ketentuan yang harus dipatuhi oleh auditor dalam rangka menjaga mutu hasil audit, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan/pengkomunikasian hasil audit. Norma pengawasan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi semua auditor yang terlibat dalam penugasan audit: a. Pedoman bagi auditor dalam menyusun perencanaan audit, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil audit. b. Pedoman bagi supervisor dan penanggung jawab audit untuk melakukan pengawasan dan reviu dokumen audit. c. Pedoman bagi reviuwer institusi audit yang lebih tinggi, misalnya reviu oleh Inspektorat Departemen Dalam Negeri kepada Inspektorat Provinsi, dan reviu oleh Inspektorat Provinsi terhadap Inspektorat Kabupaten. d. Pedoman untuk meminta pertanggung jawaban auditor mengenai kelemahan yang ditemukan dalam penyajian hasil auditnya. e. Media untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap institusi auditor.


53

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

C. Pokok-pokok Norma Pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah Norma Pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28/2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. Norma pengawasan tersebut meliputi norma umum, norma pelaksanaan, dan norma pelaporan, dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Norma Umum, meliputi norma pemeriksaan, evaluasi dan monitoring. a. Norma Pemeriksaan, mengatur antara lain: 1) Pemeriksaan atas instansi pemerintah daerah agar ditetapkan dalam lingkup yang cukup luas sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang akan menggunakannya. Tujuan umum pemeriksaan adalah untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Pemeriksaan diarahkan pada pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan pemerintah daerah, serta pelaksanaan azas dekonsentrasi, azas tugas berbantuan, dan tugas lain yang dilakukan pemerintah daerah. Salah satu kegiatan pemeriksaan diarahkan pada penggunaan sumber daya yang tersedia di daerah, termasuk sumber dana, meliputi: a) Pemeriksaan atas transaksi, perkiraan, laporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. b) Tinjauan mengenai efisiensi dan kehematan, meliputi penyelidikan apakah instansi yang diawasi dalam melaksanakan tugasnya cukup mempertimbangkan efisiensi dan kehematan penggunaan sumber daya yang tersedia. c) Tinjauan mengenai efektivitas pelaksanaan program/kegiatan meliputi penilaian atas hasil yang dicapai dan/atau manfaat yang diharapkan sesuai dengan rencana kerja. 2) Evaluasi dimaksudkan untuk: a) Evaluasi rancangan peraturan daerah, b) Evaluasi Peraturan Daerah. c) Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

54


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan yang lebih tinggi, kepentingan umum, pengembangan ekonomi daerah, pendekatan mutu pelayanan masyarakat, stabilitas daerah, dsb. 3) Monitoring dimaksudkan untuk: a) Memperoleh data mutakhir atas tindak lanjut pelaksanaan peraturan perundang-undangan; undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri. b) Memperoleh informasi tentang kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan upaya mengatasinya. c) Memperoleh umpan balik dari pemerintah daerah sebagai bahan penyempurnaan peraturan perundang-undangan. d) Memperoleh data mutakhir tentang kemajuan/perkembangan suatu kegiatan, pelaksanaan anggaran, hambatan yang terjadi dan upaya mengatasinya. e) Memperoleh data mutakhir tentang tindak lanjut hasil pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, BPK, DPR, DPD dan DPRD. b. Norma Pelaksanaan Pengawasan, meliputi; 1) Perencanaan pengawasan, Pengawas atau lembaga pengawasan wajib menyusun rencana kerja pengawasan yang tepat sebagai dasar pelaksanaan pengawasan yang efektif. Setiap langkah kerja pengawasan harus ditetapkan secara sistematis dan menggambarkan rencana kerja bersih sehingga mengefektifkan waktu kerja pengawas dan penggunaan sumber daya lainnya. 2) Bimbingan dan pengawasan terhadap tim pengawas, Norma ini mewajibkan lembaga pengawasan atau ketua tim pengawas menjamin pejabat pengawas pemerintah yang kurang cakap dan kurang pengalaman mendapat bimbingan yang cukup dalam melaksanakan tugas pengawasan. 3) Bukti pengawasan. Norma ini menjelaskan pengertian bukti pengawasan yang dianggap cukup, kompeten, dan relevan. Norma ini juga menjelaskan jenis bukti pengawasan meliputi; bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian, bukti pengakuan, bukti ketangkap tangan, bukti analisis, dan catatan lain.


55

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

4) Identifikasi permasalahan di daerah, dan Norma ini mewajibkan pejabat pengawas pemerintah mengungkapkan permasalahan yang terjadi di daerah secara kronologis, obyektif, cermat, dan independen. 5) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kehematan, efisiensi dan efektivitas. Norma ini mewajibkan pejabat pengawas pemerintah melakukan pengkajian terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan secara akurat atas pelaksanaan kegiatan pada instansi yang diawasi, serta menilai efisiensi, kehematan dalam penggunaan sumber daya dan efektivitas pencapaiannya. c. Norma Pelaporan memuat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan bentuk laporan tertulis meliputi “nota dinas/surat” dan “laporan hasil pengawasan lengkap”, ketepatan waktu laporan, dan isi laporan. Salah satu point dalam norma pelaporan adalah mengenai penyajian temuan dan rekomendasi: Permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai temuan hasil pengawasan harus dikemukakan secara obyektif dan tidak memihak disertai informasi yang cukup tentang pokok masalah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca/pengguna laporan memperoleh pandangan dalam perspektif yang tepat, tidak menyesatkan dan menunjukkan permasalahan yang perlu perhatian. Untuk memudahkan membaca dan pengguna laporan, maka temuan harus memuat: judul temuan, uraian kondisi temuan, kriteria/tolak ukur, sebab, akibat, tanggapan pejabat yang diperiksa, komentar atas tanggapan, dan rekomendasi.

Rangkuman Norma pengawasan disebut juga sebagai standar audit didefinisikan sebagai patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan. Berfungsi sebagai pedoman bagi semua auditor yang terlibat dalam penugasan audit.

56


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Norma Pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28/2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. Norma pengawasan tersebut meliputi norma umum, norma pelaksanaan, dan norma pelaporan.


57

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik


58


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Kode Etik Pejabat Pengawas

Bab 9

Pemerintah

Tujuan Pembelajaran: Setelah mempelajari bab ini, diharapkan pembaca dapat menjelaskan kembali tentang pengertian, fungsi dan pokok-pokok kode etik Pejabat Pengawasan Pemerintah.

A. Pengertian Kode Etik Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah meliputi tata pikir, tata sikap, tata wicara dan tata laku pejabat pengawas dalam berinteraksi dengan lembaga pengawasan, sesama pejabat pengawas pemerintah, para pihak yang diawasi dan pihak lain yang terkait serta masyarakat. B. Fungsi Kode Etik Kode etik auditor memuat aturan prilaku yang harus ditaati oleh setiap auditor. Berfungsi untuk menjaga hubungan antar sesama auditor, auditor dengan auditi, dan auditor dengan masyarakat. Ketentuan mengenai kompetensi, independensi, serta kecermatan dalam melaksanakan audit adalah contoh prilaku yang harus dijaga oleh auditor. Di samping itu, aturan perilaku dalam pergaulan pada umumnya, seperti; kejujuran, kesopanan, loyalitas terhadap profesi, tidak mendiskreditkan antar sesama, dan sebagainya, juga berlaku bagi auditor.


59

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

C. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah diatur dalam lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28/2007, tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. meliputi aturan perilaku pejabat pengawas pemerintah dalam melaksanakan tugas, kode etik pejabat pengawas pemerintah dengan: a. Organisasi intern (tempat dia bekerja). b. Pejabat pengawas (dari institusi pengawas) lain, c. Pemeriksa/auditor (dilingkungan internal organisasi tempat dia bekerja), d. Penyidik, e. Pihak yang diawasi (auditi atau auditan), f. Masyarakat. Khusus dalam pelaksanaan tugasnya, Pengawas Pemerintah wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab melalui: a. Memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. b. Dilarang mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah Tugas. c. Menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat. d. Wajib melaksanakan tugas secara profesional, dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, dan transparan. e. Dilarang mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan atau kepentingan pribadi atau pihak lain. f. Berpakaian seragam kedinasan, sopan, rapi, dan memakai tanda pengenal. g. Berbicara sopan, wajar, tidak berbelit-belit, rasional, tidak emosional, dan pengendalian diri yang kuat untuk memahami pokok permasalahan.

60


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah merupakan amanat profesi yang harus dijaga agar martabat pengawas dimasyarakat mendapat tempat terhormat dan mampu memberikan outcome/hasil pengawasan yang diharapkan. Rangkuman Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan. Memuat tata pikir, tata sikap, tata wicara dan tata laku pejabat pengawas. Berfungsi untuk menjaga hubungan auditor dengan lembaga pengawasan, sesama pejabat pengawas pemerintah, para pihak yang diawasi dan pihak lain yang terkait serta masyarakat. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah diatur dalam lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28/2007, tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, meliputi aturan perilaku pejabat pengawas pemerintah dalam hubungannya dengan: Organisasi intern (tempat dia bekerja), Pejabat pengawas (dari institusi pengawas) lain, Pemeriksa/ auditor (dilingkungan internal organisasi tempat dia bekerja), Penyidik, Pihak yang diawasi (auditi), dan Masyarakat.


61

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik


62


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Lembaga

Bab 10

Audit

Tujuan Pembelajaran: Setelah mempelajari bab ini, diharapkan pembaca dapat menyebutkan lembaga-lembaga profesi yang bergerak di bidang audit.

Pada awal modul ini telah dijelaskan bahwa ada banyak pihak yang membutuhkan auditor, sehingga mendorong perkembangan aktivitas menjadi suatu profesi. Auditor yang bekerja untuk kepentingan pemilik, yang ditugaskan melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggung jawaban pengurus organisasi, biasanya ditunjuk dari lembaga independen, disebut auditor eksternal. Sedangkan auditor yang dipekerjakan oleh dan untuk kepentingan manajemen, karena posisinya berada di bawah kendali manajemen yang memberi penugasan, disebut auditor internal. Sebagaimana profesi lainnya, auditor juga memiliki perkumpulan/ institusi. Di negara kita, ada dua lembaga yang memberikan jasa sebagai “auditor eksternal” atau “auditor independen”, yaitu “Kantor Akuntan Publik” atau “KAP” dan “Badan Pemeriksa Keuangan” atau “BPK”: •

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki izin yang masih berlaku dari Departemen Keuangan, yang anggotanya tergabung dalam Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Lembaga ini biasanya melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan komersial dan institusi/lembaga non pemerintah berdasarkan perintah stakeholder, biasanya oleh Komisaris selaku wakil dari pemegang saham, yang dituangkan dalam satu perikatan (SPK/Kontrak).

•

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.


63

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Telah dijelaskan sebelumnya, auditor internal dipekerjakan oleh manajemen/pimpinan organisasi (Direksi atau Kepala Pemerintahan, Menteri/ Kepala LPND) untuk dan atas nama serta bertanggung jawab kepada manajemen. Tenaganya dapat berasal dari para profesional yang disewa secara temporer (sesuai kebutuhan/tidak permanen) dari luar (outsource) atau dari sumber internal yang ditampung dalam satu wadah (institusi/satuan kerja) yang madiri dan bersifat permanen dan secara khusus diberi tugas melaksanakan fungsi pengawasan. Ada banyak lembaga audit internal yang bersifat permanen dengan tugas membantu manajemen di bidang pengawasan; •

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu lembaga audit internal pemerintah pusat, dibentuk dengan Keputusan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

•

Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), merupakan auditor internal di lingkungan masingmasing Departemen/LPND.

•

Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai auditor internal di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

•

Auditor internal pada Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta yang disebut dengan berbagai istilah, seperti Satuan Pemeriksa Intern (SPI), Kantor Audit Internal (KAI), Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), dsb. Sekedar untuk diketahui, sebagai suatu profesi, di Indonesia telah

berdiri Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, terdiri dari The Institute of Internal Auditors Indonesia Chapter, Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD, Yayasan Pendidikan Internal Audit, Dewan Sertifikasi Qualified Internal Audit, Perhimpunan Audit Internal Indonesia, dan Asosiasi Auditor Internal. Di samping auditor eksternal dan internal di atas, ada auditor jenis lain yang oleh para penulis disebutkan sebagai auditor pemerintah, seperti auditor pada institusi perpajakan (pajak pusat dan daerah) yang bertugas memeriksa ketaatan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan, auditor lingkungan pada institusi yang mengurusi lingkungan hidup yang bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan para usaha industri terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan, dan sebagainya.

64


Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik

Daftar

Pustaka

Arens, Alvin A dan James K. Loebbecke, Auditing, An Integrated Approach, Prentice Hall International, Englewood Cliffs, New Yersey, 5th Edition, 1991. Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004. Standar Profesi Audit Inernal. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit. Mahsum Mohammad, Sulisttyowati Firma, Purwanugraha Herbertus Andre, Akuntansi Sektor Publik, BPFE, Fakultas Ekonomi UGM, Edisi Kedua, 2007. Messier, Glover, Prawit, Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach, The Mc Graw-Hill Companies, Inc. 4th Editon, 2006. Mulyadi, Auditing, Penerbit Salemba 4, Edisi Keenam, 2002. Peny, Kurt dan O Ray Whittington, Auditing, Richard D. Irwin, a Times Mirror Higher Education Corp, Inc. Company, 2nd Edition 1997. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. Undang-Undang RI No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.


65

Dasar-dasar

Audit Internal

Sektor Publik


66


Dasar-dasar Audit Internal. Sektor Publik. Disusun Oleh: Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik

Recommend Documents