Analisis Laporan Keuangan. Daerah. Disusun Oleh: Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik

Analisis Laporan Keuangan

Daerah

Disusun Oleh: Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 2007

Analisis Laporan Keuangan Daerah Oleh Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan Republik Indonesia Bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)

Desain sampul dan isi : Tim YPIA

Diterbitkan pertama kali oleh : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jl. Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya Tangerang 15223 Indonesia Telp : 021 7361654 - 56 Fax

: 021 7361653

Cetakan Pertama : Desember 2007

Buku ini bisa di download bebas melalui Website : www.stan-star.ac.id

Kata

Sambutan

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada tahun 2007 ini Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dipercaya oleh Asian Development Bank (ADB) untuk melaksanakan salah satu kegiatan reformasi birokrasi yakni penyusunan program pelatihan auditor internal non-gelar bagi Inspektorat di daerah. Hal ini didasarkan pada tekad pemerintah untuk melakukan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka good governance mencakup reformasi audit pemerintahan daerah. Dalam hubungan ini, pemerintah telah menetapkan proyek yang disebut dengan State Audit Reform Sector Development Project (STAR-SDP). Pelaksanaan STAR-SDP mendapat dukungan pendanaan yang berasal dari Asian Development Bank (ADB) dan pemerintah Belanda. Sejalan dengan tekad untuk menyukseskan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah juga menetapkan bahwa STAR-SDP mencakup proyek peningkatan kuantitas dan kualitas auditor di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan jangka pendek (non-gelar). Proyek pendidikan non-gelar bagi auditor inspektorat daerah ini diserahkan kepada STAN – Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan RI dan pelaksanaannya harus melibatkan konsultan independen serta didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Modul ini merupakan bagian dari kegiatan STAR-SDP tersebut yang dikhususkan bagi auditor inspektorat daerah. Semoga modul ini bermanfaat bagi para auditor inspektorat daerah dan para instruktur pelatihan audit internal sektor publik serta pihak lain yang tertarik untuk mendalami audit internal sektor publik. Selaku pimpinan STAN saya sangat bangga dengan kegiatan ini dan peningkatan yang telah dicapai khususnya dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur negara, namun tidak cukup sampai di sini, kita harus dapat mencapai kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik

Akhirnya pada kesempatan ini, atas nama Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang penuh dedikasi telah bekerja keras dalam pembuatan modul ini dan juga pihak BAPPENAS serta Tim Teknis STAR-SDP STAN yang telah mendukung dengan kemampuan profesionalisme sehingga proyek ini dapat berhasil dengan baik. Semoga di tahun-tahun mendatang kita tetap meningkatkan kinerja.

Suyono Salamun, Ph.D Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara



Daerah

Daftar

Isi

Daftar Isi.......................................................................................................

i

Daftar Istilah................................................................................................. iii Bagian I LAPORAN KEUANGAN PEMDA Bab 1 Pelaporan Keuangan....................................................................... 01 A. Pengantar ................................................................................... 01 B. Akuntabilitas dan Transparansi................................................... 03 C. Entitas Pelaporan dan Tanggung Jawab Pelaporan................... 05 D. Peran dan Tujuan Pelaporan Keuangan..................................... 07 E. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan........................................... 10 F. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.................................. 11 G. Prinsip-prinsip Pelaporan Keuangan.......................................... 13 H. Pengguna Laporan Keuangan.................................................... 16 I.

Rangkuman................................................................................. 17

Bab 2 Sekilas Pengelolaan Keuangan Daerah........................................ 19 A. Ruang Lingkup Keuangan Daerah.............................................. 19 B. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah............................. 20 C. Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah......... 21 D. Rangkuman................................................................................. 24 Bab 3 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD..................... 25 A. Penyusunan Laporan Keuangan................................................. 25 B. Laporan Realisasi Anggaran....................................................... 29 C. Neraca......................................................................................... 38 D. Laporan Arus Kas........................................................................48 E. Catatan atas Laporan Keuangan................................................ 61 F. Rangkuman................................................................................. 64 Bagian II DASAR-DASAR ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Bab 4 Konsep Analisis Laporan Keuangan............................................ 67 A. Pendahuluan............................................................................... 67


i


Daerah

B. Pengertian Analisis Laporan Keuangan..................................... 68 C. Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan....................... 70 D. Rangkuman................................................................................ 71 Bab 5 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah...................................... 73 A. Kondisi Saat Ini........................................................................... 73 B. Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah.............. 74 C. Teknik Analisis Laporan Keuangan Pemerintah......................... 75 D. Rangkuman............................................................................... 76 Bagian III ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMDA Bab 6 Analisis Hubungan......................................................................... 79 A. Pendahuluan.............................................................................. 79 B. Laporan Realisasi APBD............................................................ 80 C. Neraca........................................................................................ 83 D. Laporan Realisasi APBD dan Neraca........................................ 87 E. Laporan Arus Kas, Realisasi APBD, dan Neraca....................... 88 F. Rangkuman................................................................................ 93 Bab 7 Analisis Perbandingan.................................................................... 95 A. Keunggulan dan Kelemahan Perbandingan............................... 95 B. Jenis-jenis Perbandingan........................................................... 96 C. Perbandingan Pos APBD........................................................... 99 D. Perbandingan Pos Neraca......................................................... 106 E. Rangkuman................................................................................ 109 Bab 8 Analisis Kecenderungan................................................................ 111 A. Pengertian dan Sifat Analisis Kecenderungan........................... 111 B. Analisis Kecenderungan dengan Tahun Dasar.......................... 112 C. Analisis Kecenderungan Bergerak............................................. 113 D. Analisis Kecenderungan dengan Diagram Pencar..................... 114 E. Analisis Kecenderungan dengan Hubungan antar Variabel....... 116 F. Rangkuman................................................................................ 117 Daftar Pustaka............................................................................................ 119

ii



Daerah

Daftar

Istilah

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

3.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

4.

Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

5.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

6.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

7.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

8.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.


iii


Daerah

9.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

10. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau Iebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 11. Kepala Daerah adalah gubemur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. 12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (Kepala SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

iv



Daerah

18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 20. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 21. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 23. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 24. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 26. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.


v


Daerah

27. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 28. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.

vi



Daerah

Pelaporan

Bab 1

Keuangan

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan pembaca dapat: •

Memperoleh pemahaman mengenai perlunya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

•

Memperoleh pemahaman mengenai tujuan, asumsi dasar, dan prinsipprinsip pelaporan keuangan daerah.

•

Memperoleh pemahaman mengenai karakteristik kualitatif dan kelompok pengguna laporan keuangan daerah.

A. Pengantar Dalam kehidupan sehari-hari, masing-masing dari kita yang merupakan unsur terkecil dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW), pasti secara rutin mengikuti (baik secara langsung maupun tidak langsung) bagaimana proses yang dilakukan oleh Ketua RT dan perangkatnya dalam merencanakan suatu kegiatan di lingkungan RT. Ambil contoh misalnya kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI. Maka, pertama kali Ketua RT akan membicarakannya dengan perangkatnya (sekretaris, bendahara, dan ketua-ketua seksi) mengenai apa dan bagaimana kira-kira bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dan berapa dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, termasuk berapa dana yang bisa dipakai dari kas RT dan berapa yang perlu dimintakan sumbangan dari warganya. Kemudian, usulan yang masih ‘mentah’ tersebut akan ‘dimatangkan’ melalui pembahasan dalam rapat warga. Selanjutnya, rencana kegiatan yang sudah disetujui dalam rapat warga tersebut akan menjadi dasar bagi Ketua RT dalam menyelenggarakan kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan RI tersebut. Dengan rangkaian kegiatan yang sudah terjadual rapi dan dengan dukungan sejumlah dana yang sudah terkumpul sesuai dengan yang


01


Daerah

direncanakan, maka di lingkungan RT tersebut dapat diselenggarakan seluruh acara peringatan hari kemerdekaan RI. Mulai perlombaan anak-anak, pertandingan olahraga bagi orang dewasa, sampai dengan puncak acara yaitu malam pembagian hadiah yang dimeriahkan oleh berbagai pertunjukan musik dan tari. Singkat cerita, segala kegiatan berjalan dengan tertib-amanlancar dan acara klimaksnya pun sukses! Apakah sudah selesai ceritanya? Ya, betul, selesai tahap pelaksanaan kegiatannya, namun tahap berikutnya harus dilakukan oleh Ketua RT, yaitu pertanggungjawaban. Setelah berlalu sepekan sejak puncak acara peringatan hari kemerdekaan RI yang terhitung sukses itu, seluruh warga RT menerima laporan pertangungjawaban yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Ketua RT sebagai berikut.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-X Rp A

Penerimaan: 1. Iuran Warga*

900.000

2. Sumbangan dari RW

250.000 1.150.000

B

Pengeluaran: 1. Pelaksanaan Lomba Anak-anak*

150.000

2. Pelaksanaan Pertandingan OlahRaga*

200.000

3. Pembelian Hadiah Lomba dan Pertandingan*

650.000

4. Penyelenggaraan Malam Puncak*

500.000 1.500.000

C

Defisit (= A - B)

D

Ditutup dari Kas RT

(350.000) 350.000

* Masing-masing dilampiri dengan rinciannya

Pada umumnya, dalam membaca laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Panitia Pelaksana dan Ketua RT tersebut, warga akan melihat, atau tepatnya melakukan penilaian, atas keakuratan dari laporan tersebut. Pertama kali, warga akan melihat kewajaran angka-angka global dari jumlah penerimaan dan pengeluaran, kemudian lebih jauh mencocokkan, atau tepatnya menganalisis dan memverifikasi, dengan data rincian masingmasing.

02



Daerah

Dari pengantar di atas, dengan mengambil contoh dari lingkup organisasi terkecil yang sangat dekat dengan keseharian kita, dapat kita ambil pelajaran bahwa pengelola dana tidak saja melaksanakan kegiatan melalui realisasi dana sesuai yang direncanakan, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukannya. Dari contoh kecil tersebut di atas kita bisa melihat perlunya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana atau anggaran. Kemudian, terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengelola dana, maka warga sebagai pengguna laporan tersebut perlu melakukan analisis atas ketepatan atau keakuratannya. Sejalan dengan jiwa yang terkandung dalam cerita kecil di atas, maka secara garis besar modul ini akan diawali dengan pembahasan mengenai halhal yang berkaitan dengan laporan apa saja yang harus disajikan dan disampaikan oleh Pemerintah Daerah (sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas realisasi pengelolaan anggarannya), kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai seluk-beluk analisis laporan keuangan Pemerintah Daerah. B. Akuntabilitas dan Transparansi Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pemerintahan (sektor publik) untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah dalam bentuk laporan keuangan. Akuntabilitas Dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan, akuntabilitas mengandung arti kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak-tanduk dan kegiatan seseorang atau lembaga, terutama di bidang administrasi keuangan, kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya (LAN dan BPKP, 2000). Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban, yang merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan pemerintahan yang baik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejak berlakunya UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya dalam bentuk Laporan Keuangan, yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.


03


Daerah

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Laporan Keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi, yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengguna Anggaran dan kuasa Pengguna Anggaran serta pengelola Bendahara Umum Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan sistem akuntansi untuk lingkungan pemerintah daerahnya yang pedomannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Transparansi Dalam hubungannya dengan akuntabilitas keuangan, transparansi mengandung arti penyajian laporan keuangan yang terbuka, terutama mengenai informasi penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh pengelola keuangan daerah. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan paket peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan keterbukaan informasi. Hal ini terlihat dari upaya dalam mengatasi kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sebelumnya. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya, yang hanya mengharuskan penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk perhitungan anggaran, paling tidak terdapat beberapa kelemahan berikut ini. Pertama, laporan perhitungan anggaran hanya menginformasikan aliran kas pada APBD sesuai dengan format anggaran yang disahkan oleh DPRD, tanpa menyertakan informasi tentang posisi kekayaan dan kewajiban pemerintah. Kedua, selain muatan informasinya terbatas, proses penyampaiannya kepada legislatif sangat lambat. Ketiga, informasi keuangan yang disajikan dalam perhitungan anggaran kurang dapat diandalkan karena sistem akuntansi yang diselenggarakan belum didasarkan pada standar akuntansi dan tidak didukung oleh perangkat data dan proses yang memadai. Dengan demikian, bila kita bandingkan bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang berlaku saat ini dengan periode sebelumnya, dapat kita lihat bahwa cakupan informasi dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih luas namun penyampaiannya tidak terlambat. Dengan kata lain, sejak diberlakukannya paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, terdapat upaya nyata dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah.

04



Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Laporan Keuangan tersebut setelah diaudit oleh BPK perlu disesuaikan berdasarkan temuan audit dan/atau koreksi lain yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan yang telah diaudit dan telah diperbaiki itulah yang selanjutnya diusulkan oleh Pemerintah Daerah dalam suatu rancangan peraturan daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk dibahas dengan dan disetujui oleh DPRD. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan peraturan daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Disebutkan bahwa pengungkapan informasi tentang kinerja tersebut adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Dengan demikian, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. C. Entitas Pelaporan dan Tanggung Jawab Pelaporan Unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan disebut sebagai Entitas Akuntansi. Bendahara Umum Daerah dan setiap Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah merupakan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan disebut sebagai Entitas Pelaporan. Jadi, laporan keuangan yang disajikan oleh Entitas Pelaporan merupakan gabungan dari laporan keuangan beberapa Entitas Akuntansi.


05


Daerah

Disebutkan bahwa dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. Berkaitan dengan entitas pelaporan tersebut, Halim (2007) menyebutkan bahwa pada ketentuan terdahulu terdapat dua pilihan bagi pemerintah daerah dalam menentukan entitas pelaporan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun, saat ini pemerintah daerah diwajibkan menggunakan sistem desentralisasi dalam pelaporan keuangannya, sehingga baik satuan kerja maupun bagian keuangan pemerintah daerah melaksanakan akuntansi. Satuan kerja melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi (dan menghasilkan laporan keuangan) yang terjadi pada bagiannya, dan bagian keuangan akan menggabungkan atau mengkonsolidasikan laporan keuangan semua satuan kerja (termasuk bagian keuangan itu sendiri) untuk disusun menjadi laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Pernyataan Tanggung Jawab Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, setiap pejabat yang menyajikan Laporan Keuangan diharuskan memberi pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Gubernur/bupati/walikota/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus secara jelas menyatakan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan SAP. Di bawah ini adalah contoh dari pernyataan tanggung jawab, yang merupakan Lampiran VI-A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006.

06



Daerah

Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah ………………. Tahun Anggaran ……….. sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. .........................., ………........................ Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ……....,

(............................................................)

Untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam Sistem Pengendalian Intern ini harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Daerah. Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada pemerintah daerah melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada pihak-pihak terkait. D. Peran dan Tujuan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi (pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan) dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi


07


Daerah

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan. Mahsun (2007) menyebutkan beberapa tujuan pelaporan keuangan sektor publik, yaitu: a) Kepatuhan dan pengelolaan b) Memberikan jaminan kepada pengguna dan penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. c) Akuntabilitas dan pelaporan restropektif d) Bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai alat untuk memonitor dan menilai efisiensi kinerja, yang memungkinkan pihak eksternal untuk menilai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. e) Perencanaan dan informasi otorisasi f) Memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. g) Kelangsungan organisasi. h) Membantu para pengguna laporan untuk menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat melangsungkan usahanya. i) Hubungan masyarakat. j) Sebagai alat komunikasi dan media untuk menyatakan prestasi yang telah dicapai oleh organisasi. k) Sumber fakta dan gambaran. l) Merupakan sumber informasi bagi berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Pelaporan keuangan tidak hanya meliputi komponen laporan keuangan, tetapi juga meliputi laporan-laporan lain yang diperlukan. Public Sector Committee IFAC (1996) menyebutkan tujuan pelaporan keuangan sektor publik secara umum adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan pengguna. Lebih lanjut disebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan sektor publik, khususnya pemerintah daerah sesuai dengan pembahasan kita, adalah sebagai berikut : a) Mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh DPRD. b) Menyediakan informasi tentang sumber daya keuangan dan penggunaannya. c) Menyediakan informasi tentang cara pemerintah daerah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya.

08



Daerah

d) Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan manajemen dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajibannya. e) Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan efisiensi biaya operasi dan pencapaian target. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan, secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, untuk kepentingan: (a) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. (b) Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. (c) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (d) Keseimbangan Antar generasi Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:


09


Daerah

(a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. (b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Lebih lanjut mengenai laporan keuangan, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah, dibahas dalam bagian tersendiri. E. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari : (a) Asumsi kemandirian entitas; (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang. Kemandirian Entitas Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab

10



Daerah

penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan. Kesinambungan Entitas Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Keterukuran dalam Satuan Uang Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. F. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: (a) Relevan; (b) Andal; (c) Dapat dibandingkan; dan (d) Dapat dipahami. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah informasi yang memenuhi karakteristik berikut: (a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.


11


Daerah

(b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. (c) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. (d) Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut: (a) Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. (b) Dapat Diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. (c) Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan

12



Daerah

kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. G. Prinsip-prinsip Pelaporan Keuangan Prinsip pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini prinsip-prinsip yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah: (a) Prinsip nilai historis; (b) Prinsip realisasi; (c) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; (d) Prinsip periodisitas; (e) Prinsip konsistensi; (f) Prinsip pengungkapan lengkap; dan (g) Prinsip penyajian wajar. Nilai Historis Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.


13


Daerah

Realisasi Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip merpertandingkan biaya-pendapatan dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. Substansi Mengungguli Bentuk Formal Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Periodisitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat di ukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan. Konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan Lengkap Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada halaman depan laporan keuangan atau pada Catatan atas Laporan Keuangan.

14



Daerah

Penyajian Wajar Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. Basis Akuntansi Selain prinsip-prinsip pelaporan keuangan tersebut di atas, terdapat satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaporan keuangan, yaitu masalah penggunaan basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran (baik lebih atau kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian


15


Daerah

atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas. H. Pengguna Laporan Keuangan Kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah meliputi: lembaga pemerintah, investor dan kreditor, penyedia sumber daya, badan pengawas, dan konstituen (Mardiasmo, 2007). Pengelompokan yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Bastian (2001) yaitu: legislatif dan manajemen pemerintah, masyarakat, investor dan kreditor, institusi internasional, pengamat, dan aparat pemerintah. Untuk menyederhanakan dan menyamakan persepsi tentang kelompok pengguna laporan keuangan ini, kita gunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan, yang menyebutkan kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas, yaitu: (a) masyarakat; (b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan (d) pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

16



Daerah

I. Rangkuman Sejalan dengan tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik, maka manajemen pemerintahan daerah (sektor publik) harus memberikan informasi kepada publik mengenai pengelolaan keuangan daerah, yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan (sebagai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah) meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, setiap pejabat yang menyajikan Laporan Keuangan diharuskan memberi pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang bersangkutan. Sebelum disampaikan kepada DPRD, laporan keuangan harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah disesuaikan berdasarkan temuan audit dan/atau koreksi lain yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dilampiri informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, kemudian diusulkan oleh Pemerintah Daerah untuk dibahas dengan dan disetujui oleh DPRD. Selain legislatif, pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah masyarakat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif, dan prinsip-prinsip dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah sebagai berikut: •

Asumsi dasar: kemandirian entitas, kesinambungan entitas, dan keterukuran dalam satuan uang.

•

Karakteristik kualitatif: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

•

Prinsip-prinsip: nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.


17


Daerah

Halaman ini sengaja dikosongkan

18



Daerah

Sekilas Pengelolaan

Bab 2

Keuangan Daerah Setelah mempelajari bab ini, diharapkan pembaca dapat: •

Memperoleh pemahaman mengenai ruang lingkup keuangan daerah.

•

Memperoleh pemahaman mengenai azas umum pengelolaan keuangan daerah.

•

Memperoleh pemahaman mengenai hirarki perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah.

A. Ruang Lingkup Keuangan Daerah Sebelum membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu ada baiknya bila kita bahas sekilas tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada bab ini memang dimaksudkan hanya mereviu sekilas (dengan rujukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), karena pembahasan selengkapnya ada pada modul tersendiri dengan judul Pengantar Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi: a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan daerah; d. pengeluaran daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum


19


Daerah

B. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan daerah dikelola dengan berdasarkan azas umum: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Tertib Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat Peraturan Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Efektif Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Transparan Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung jawab Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

20



Daerah

Keadilan Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. Kepatutan Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Manfaat Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. C. Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah, yang oleh karenanya mempunyai wewenang untuk: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Melalui keputusan kepala daerah, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah, menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.


21


Daerah

Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah dan mempunyai tugas koordinasi di bidang: a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana tersebut di atas, sekretaris daerah mempunyai tugas: a. memimpin TAPD; b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. melaksanakan fungsi BUD; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mempunyai wewenang: a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. menetapkan SPD;

22



Daerah

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, dan selaku BUD dapat menunjuk pejabat di Iingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas: a. menyusun RKA-SKPD; b. menyusun DPA-SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani SPM; i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya (ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD) kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.


23


Daerah

Selain itu, pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK (dalam pelaksanakan program dan kegiatan). Sedangkan untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD

D. Rangkuman Sebagaimana yang dinyatakan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi: (a) hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah, (b) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) penerimaan dan pengeluaran daerah, (d) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, dan (e) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum, Adapun azas umum pengelolaan keuangan daerah adalah: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Hirarki perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah adalah: •

Kepala daerah – pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;

•

Sekretaris daerah – koordinator pengelolaan keuangan daerah

•

Kepala SKPKD – pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

•

Kepala SKPD – pengguna anggaran/barang daerah.

24



Daerah

Bab 3

Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Setelah mempelajari bab ini, diharapkan pembaca dapat: •

Memperoleh pemahaman mengenai bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah.

•

Memperoleh pemahaman mengenai proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

•

Memperoleh pemahaman mengenai proses persetujuan laporan keuangan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

A. Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a). menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; b). menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; c). menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; d). menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;


25


Daerah

e). menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f). menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; g). menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: a). indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan b). indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: a. aset; b. kewajiban; c. ekuitas dana; d. pendapatan; e. belanja; f. transfer; g. pembiayaan; dan h. arus kas. Laporan Keuangan SKPD Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD selaku pengguna anggaran adalah: a. Laporan Realisasi Anggaran, b. Neraca, dan c. Catatan atas Laporan Keuangan.

26



Daerah

Laporan keuangan tersebut harus disampaikan oleh Kepala SKPD kepada gubernur/ bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain laporan keuangan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran harus menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan PPKD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah adalah: a. Laporan Realisasi Anggaran, b. Neraca, c. Laporan Arus Kas, dan d. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut oleh PPKD disampaikan kepada gubernur/ bupati/walikota selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan Pemda Berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah tersebut, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran, b. Neraca, c. Laporan Arus Kas, dan d. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut oleh PPKD disampaikan kepada gubernur/ bupati/walikota untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selanjutnya, laporan keuangan pemerintah daerah ini disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.


27


Daerah

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur/ bupati/walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan serta koreksi lain berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang harus disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah tidak hanya diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan, tetapi juga harus membuat Laporan Kinerja, yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masingmasing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (yang dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan) yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi. Selain laporan kinerja, Pemerintah Daerah (gubernur/ bupati/ walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan) juga harus menyusun ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perusahaan Daerah diwajibkan menyampaikan: a. laporan keuangan Perusahaan Daerah yang belum diaudit kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 2 1/2 (dua setengah) bulan setelah tahun APBD berakhir; dan b. laporan keuangan Perusahaan Daerah yang telah diaudit kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 5 1/2 (lima setengah) bulan setelah tahun APBD berakhir. Jadi, laporan keuangan pemerintah daerah beserta rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dilampiri dengan ikhtisar laporan realisasi kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tingkat pemerintah provinsi

28



Daerah

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah pusat. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi kepada gubernur. Selanjutnya, gubernur menyiapkan Laporan Keuangan dan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi, dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah pusat. Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Kemudian, gubernur/bupati/walikota menyiapkan Laporan Keuangan dan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dilaporkan secara terintegrasi dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran yang bersangkutan, dan dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. B. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran harus menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Pengertian dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut :


29


Daerah

Pendapatan (a) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (b) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (c) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Unsur Pendapatan Daerah terdiri dari: • Pendapatan Asli Daerah: -

Pajak Daerah,

-

Retribusi Daerah,

-

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,

-

Lain-lain PAD yang Sah.

• Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan: -

Dana Bagi Hasil,

-

Dana Alokasi Umum, dan

-

Dana Alokasi Khusus.

• Lain-lain Pendapatan yang Sah: -

Dana Darurat,

-

Hibah

Belanja (a) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (b) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (c) Unsur Belanja Daerah terdiri dari: • Belanja Operasi:

30

-

Belanja Pegawai

-

Belanja Barang

-

Bunga

-

Subsidi

-

Hibah

-

Bantuan Sosial



Daerah

• Belanja Modal: -

Belanja Tanah

-

Belanja Peralatan dan Mesin

-

Belanja Gedung dan Bangunan

-

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

-

Belanja Aset Tetap Lainnya

-

Belanja Aset Lainnya

• Belanja Tak Terduga Pembiayaan (a) Pembiayaan (basis kas) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. (b) Unsur Pembiayaan Daerah terdiri dari: • Penerimaan Pembiayaan: -

Penggunaan SiLPA

-

Pencairan Dana Cadangan

-

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

Penerimaan Pinjaman

-

Penerimaan Pembayaran Piutang

• Pengeluaran Pembiayaan: -

Pembentukan Dana Cadangan

-

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

-

Pembayaran Pokok Pinjaman

-

Pemberian Pinjaman


31


Daerah

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI Sumber: Lampiran I-A.4 PP Nomor 8 Tahun 2006

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) No.

20X1

Uraian

Anggaran Realisasi

20X0 (%)

Realisasi

1

PENDAPATAN

2

PENDAPATAN ASLI DAERAH

3

Pendapatan Pajak Daerah

xxx

xxx

xx

xxx

4

Pendapatan Retribusi Daerah

xxx

xxx

xx

xxx

5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

xxx

xxx

xx

xxx

6

Lain-lain PAD yang sah

xxx

xxx

xx

xxx

7

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

8 9

PENDAPATAN TRANSFER

10

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

11

Dana Bagi Hasil Pajak

xxx

xxx

xx

xxx

12

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

xxx

xxx

xx

xxx

13

Dana Alokasi Umum

xxx

xxx

xx

xxx

14

Dana Alokasi Khusus

xxx

xxx

xx

xxx

15

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

16 17

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA

18

Dana Otonomi Khusus

xxx

xxx

xx

xxx

19

Dana Penyesuaian

xxx

xxx

xx

xxx

20

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

21

Total Pendapatan Transfer (15 + 20)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

22 23

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

24

Pendapatan Hibah

xxx

xxx

xx

xxx

25

Pendapatan Dana Darurat

xxx

xxx

xx

xxx

26

Pendapatan Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

27

Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)

xxx

xxx

xx

xxx

28

JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

29

BELANJA

30

BELANJA OPERASI

31

Belanja Pegawai

xxx

xxx

xx

xxx

32

Belanja Barang

xxx

xxx

xx

xxx

33

Bunga

xxx

xxx

xx

xxx

32



Daerah


LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) 20X1

No.

Uraian

34

Subsidi

xxx

35

Hibah

36

Bantuan Sosial

37

Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)

Anggaran Realisasi

20X0 (%)

Realisasi

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxxx

xxxx

xx

xxxx

38 39

BELANJA MODAL

40

Belanja Tanah

xxx

xxx

xx

xxx

41


xxx

xxx

xx

xxx

42


xxx

xxx

xx

xxx

43


xxx

xxx

xx

xxx

44


xxx

xxx

xx

xxx

45


xxx

xxx

xx

xxx

46

Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

47 48

BELANJA TAK TERDUGA

49

Belanja Tak Terduga

xxxx

xxxx

xx

xxxx

50

Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

51

Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

52 53

TRANSFER

54

TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA

55

Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota

xxx

xxx

xx

xxx

56

Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota

xxx

xxx

xx

xxx

57

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota

xxx

xxx

xx

xxx

58

Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

59

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

60

SURPLUS/DEFISIT (28 - 59)

xxx

xxx

xx

xxx

61 62

PEMBIAYAAN

63 64

PENERIMAAN PEMBIAYAAN


33


Daerah


LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) No.

20X1

Uraian

Anggaran Realisasi

20X0 (%)

Realisasi

65

Penggunaan SiLPA

xxx

xxx

xx

xxx

66


xxx

xxx

xx

xxx

67


xxx

xxx

xx

xxx

68

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

xxx

xxx

xx

xxx

69

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

70

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

xxx

xxx

xx

xxx

71

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

xxx

xxx

xx

xxx

72

Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi

xxx

xxx

xx

xxx

73

Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

74

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara

xxx

xxx

xx

xxx

75

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

xxx

xxx

xx

xxx

76

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

77

Jumlah Penerimaan (65 s/d 76)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

78 79

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

80


xxx

xxx

xx

xxx

81


xxx

xxx

xx

xxx

82

Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat

xxx

xxx

xx

xxx

83

Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Daerah Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

84

Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lembaga Keuangan Bank

xxx

xxx

xx

xxx

85

Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lembaga Keuangan Bukan Bank

xxx

xxx

xx

xxx

86

Pembayaran Pokok Pinjaman DN – Obligasi

xxx

xxx

xx

xxx

87

Pembayaran Pokok Pinjaman DN – Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

88

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara

xxx

xxx

xx

xxx

89

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

xxx

xxx

xx

xxx

90

Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

91

Jumlah Pengeluaran (80 s/d 90)

xxx

xxx

xx

xxx

92

PEMBIAYAAN NETO (77 - 91)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (60-92)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

93 94

34



Daerah

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA Sumber: Lampiran I-A.5 PP Nomor 8 Tahun 2006

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) No.

20X1

Uraian

1

PENDAPATAN

2


3


Anggaran Realisasi

xxx

xxx

20X0 (%)

Realisasi

xx

xxx

4


xxx

xxx

xx

xxx

5


xxx

xxx

xx

xxx

6


xxx

xxx

xx

xxx

7

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

xxx

xxx

xx

xxx

8 9

PENDAPATAN TRANSFER

10

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

11


12


xxx

xxx

xx

xxx

13

Dana Alokasi Umum

xxx

xxx

xx

xxx

14

Dana Alokasi Khusus

xxx

xxx

xx

xxx

15

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

16 17

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA

18

Dana Otonomi Khusus

xxx

xxx

xx

xxx

19

Dana Penyesuaian

xxx

xxx

xx

xxx

20

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

xxx

xxx

xx

xxx

21 22

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

23

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

24

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

25

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

26

Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

27 28


29

Pendapatan Hibah

xxx

xxx

xx

xxx

30


xxx

xxx

xx

xxx

31

Pendapatan Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

32

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)

xxx

xxx

xx

xxx

33

JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)

xxx

xxxx

xx

xxxx

34 35

BELANJA


35


Daerah



20X1

Uraian

Anggaran Realisasi

20X0 (%)

Realisasi

36

BELANJA OPERASI

37

Belanja Pegawai

xxx

xxx

xx

xxx

38

Belanja Barang

xxx

xxx

xx

xxx

39

Bunga

xxx

xxx

xx

xxx

40

Subsidi

xxx

xxx

xx

xxx

41

Hibah

xxx

xxx

xx

xxx

42

Bantuan Sosial

43

Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)

xxx

xxx

xx

xxx

xxxx

xxxx

xx

xxxx

44 45

BELANJA MODAL

46

Belanja Tanah

xxx

xxx

xx

xxx

47


xxx

xxx

xx

xxx

48


xxx

xxx

xx

xxx

49


xxx

xxx

xx

xxx

50


xxx

xxx

xx

xxx

51


xxx

xxx

xx

xxx

52

Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

xxx

xxx

xx

xxx

53 54

BELANJA TAK TERDUGA

55

Belanja Tak Terduga

56

Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

57

Jumlah Belanja (43 + 52 + 56)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

58 59

TRANSFER

60

TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

61

Bagi Hasil Pajak

xxx

xxx

xx

xxx

62

Bagi Hasil Retribusi

xxx

xxx

xx

xxx

63

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

xxx

xxx

xx

xxx

64

Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa (61 s/d 63)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

65

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57+ 64)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

66

SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

67 68

PEMBIAYAAN

69

36



Daerah



20X1

Uraian

Anggaran Realisasi

20X0 (%)

Realisasi

70

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

71

Penggunaan SiLPA

xxx

xxx

xx

xxx

72


xxx

xxx

xx

xxx

73


xxx

xxx

xx

xxx

74


xxx

xxx

xx

xxx

75


xxx

xxx

xx

xxx

76


xxx

xxx

xx

xxx

77


xxx

xxx

xx

xxx

78


xxx

xxx

xx

xxx

79


xxx

xxx

xx

xxx

80


xxx

xxx

xx

xxx

81


xxx

xxx

xx

xxx

82


xxx

xxx

xx

xxx

83

Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

84 85

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

86


xxx

xxx

xx

xxx

87


xxx

xxx

xx

xxx

88


xxx

xxx

xx

xxx

89


xxx

xxx

xx

xxx

90


xxx

xxx

xx

xxx

91


xxx

xxx

xx

xxx

92


xxx

xxx

xx

xxx

93


xxx

xxx

xx

xxx

94


xxx

xxx

xx

xxx

95


xxx

xxx

xx

xxx

96


xxx

xxx

xx

xxx

97

Jumlah Pengeluaran (86 s/d 97)

xxx

xxx

xx

xxx

98

PEMBIAYAAN NETO (83 - 97)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

xxxx

xxxx

xx

xxx x

99 100 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66-98)


37


Daerah

C. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu, dengan menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengertian dari masing-masing unsur Neraca sebagai berikut: 1. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. a. Aset Lancar Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non-lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. b. Aset Non-Lancar Aset non-lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non-lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. (1). Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non-permanen dan permanen.

38



Daerah

Investasi non-permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non-permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. (2). Aset Tetap Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. (3). Aset Lainnya Aset non-lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). 2. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakterisitik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang undangan. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.


39


Daerah

3. Ekuitas Dana Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut: (a) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. (b) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non-lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. (c) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

40



Daerah


NERACA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) No.

1

Uraian

20X1

20X0

ASET

2 3

ASET LANCAR

4

Kas di Kas Daerah

xxx

xxx

5

Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx

xxx

6

Kas di Bendahara Penerimaan

xxx

xxx

7

Investasi Jangka Pendek

xxx

xxx

8

Piutang Pajak

xxx

xxx

9

Piutang Retribusi

xxx

xxx

10

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara

xxx

xxx

11

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

xxx

xxx

12

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

xxx

xxx

3

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

xxx

xxx

14

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

xxx

xxx

15

Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi

xxx

xxx

16

Piutang Lainnya

xxx

xxx

17

Persediaan

xxx

xxx

18

Jumlah Aset Lancar (4 s/d 17)

xxx

xxx

xxx

xxx

19 20

INVESTASI JANGKA PANJANG

21

Investasi Non-permanen

22

Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

xxx

xxx

23

Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

xxx

xxx

24

Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

xxx

xxx

25

Investasi dalam Surat Utang Negara

xxx

xxx

26

Investasi dalam Proyek Pembangunan

xxx

xxx

27

Investasi Non-permanen Lainnya

xxx

xxx

28

Jumlah Investasi Non-permanen (22 s/d 27)

xxx

xxx

29

Investasi Permanen

30


xxx

xxx

31

Investasi Permanen Lainnya

xxx

xxx

32

Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)

xxx

xxx

33

Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)

xxx

xxx

34 35

ASET TETAP


41


Daerah

FORMAT NERACA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Sumber: Lampiran I-B.4 PP Nomor 8 Tahun 2006


Uraian

20X1

20X0

36

Tanah

xxx

xxx

37

Peralatan dan Mesin

xxx

xxx

38

Gedung dan Bangunan

xxx

xxx

39

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

xxx

xxx

40

Aset Tetap Lainnya

xxx

xxx

41

Konstruksi dalam Pengerjaan

xxx

xxx

42

Akumulasi Penyusutan

(xxx)

(xxx)

43

Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)

xxx

xxx

44 45

DANA CADANGAN

46

Dana Cadangan

xxx

xxx

47

Jumlah Dana Cadangan (46)

xxx

xxx

xxx

xxx

48 49

ASET LAINNYA

50

Tagihan Penjualan Angsuran

51

Tuntutan Perbendaharaan

xxx

xxx

52

Tuntutan Ganti Rugi

xxx

xxx

53

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

xxx

xxx

54

Aset Tak Berwujud

xx

xx

55

Aset Lain-lain

xxx

xxx

56

Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 55)

xxx

xxx

JUMLAH ASET (18+33+43+47+56)

xxxx

xxxx

xxx

xxx

57 58 59 60

KEWAJIBAN

61 62

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

63

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

64

Utang Bunga

xxx

xxx

65

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

xxx

xxx

66

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

xxx

xxx

67

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

xxx

xxx

68

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

xxx

xxx

69

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi

xxx

xxx

70

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya

xxx

xxx

42



Daerah

FORMAT NERACA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Sumber: Lampiran I-B.4 PP Nomor 8 Tahun 2006


Uraian

20X1

20X0

71

Utang Jangka Pendek Lainnya

xxx

xxx

72

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (63 s/d 71)

xxx

xxx

xxx

xxx

73 74

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

75

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

76

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

xxx

xxx

77

Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

xxx

xxx

78

Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

xxx

xxx

79

Utang Dalam Negeri - Obligasi

xxx

xxx

80

Utang Jangka Panjang Lainnya

xxx

xxx

81

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (78 s/d 80)

xxx

xxx

82

JUMLAH KEWAJIBAN (72+81)

xxx

xxx

83 84

EKUITAS DANA

85 86

EKUITAS DANA LANCAR

87

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

xxx

xxx

88

Pendapatan yang Ditangguhkan

xxx

xxx

89

Cadangan Piutang

xxx

xxx

90

Cadangan Persediaan

xxx

xxx

91

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

xxx

xxx

92

Jumlah Ekuitas Dana Lancar (87 s/d 91)

xxx

xxx

xxx

xxx

93 94

EKUITAS DANA INVESTASI

95

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

96

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

xxx

xxx

97

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

xxx

xxx

98

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

xxx

xxx

99

Jumlah Ekuitas Dana Investasi (95 s/d 98)

xxx

xxx

100 101 EKUITAS DANA CADANGAN 102 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

xxx

xxx

103 Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (102)

xxx

xxx

104 JUMLAH EKUITAS DANA (92+99+103)

xxx

xxx

xxx

xxx

105 106 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (82+104)


43


Daerah

FORMAT NERACA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sumber: Lampiran I-B.5 PP Nomor 8 Tahun 2006

NERACA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) No.

1

Uraian

20X1

20X0

ASET

2 3

ASET LANCAR

4


xxx

xxx

5


xxx

xxx

6

Piutang

xxx

xxx

7

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

xxx

xxx

8

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

xxx

xxx

9

Persediaan

xxx

xxx

10


xxx

xxx

12

ASET TETAP

xxx

xxx

13

Tanah

xxx

xxx

14

Peralatan dan Mesin

xxx

xxx

15

Gedung dan Bangunan

xxx

xxx

16

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

xxx

xxx

17

Aset Tetap Lainnya

xxx

xxx

18

Konstruksi Dalam Pengerjaan

xxx

xxx

19

Jumlah Aset Tetap (13 s/d 18)

xxx

xxx

11

20 21

ASET LAINNYA

22

Tagihan Penjualan Angsuran

xxx

xxx

23

Tuntutan Ganti Rugi

xxx

xxx

24

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

xxx

xxx

25

Aset Tak Berwujud

xxx

xxx

26

Aset Lain-Lain

xxx

xxx

27


xxx

xxx

JUMLAH ASET (10+19+27)

xxxx

xxxx

xxx

xxx

28 29 30 31

KEWAJIBAN

32 33

44




Daerah

FORMAT NERACA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sumber: Lampiran I-B.5 PP Nomor 8 Tahun 2006

NERACA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) No.

Uraian

20X1

20X0

34

Uang Muka dari Bendahara Umum Daerah

xxx

xxx

35

Pendapatan yang Ditangguhkan

xxx

xxx

36


xxx

xxx

37

JUMLAH KEWAJIBAN (36)

xxx

xxx

38 39

EKUITAS DANA

40 41

EKUITAS DANA LANCAR

42

Cadangan Piutang

xxx

xxx

43

Cadangan Persediaan

xxx

xxx

44


xxx

xxx

45 46


47


xxx

xxx

48


xxx

xxx

49


xxx

xxx

50

JUMLAH EKUITAS DANA (44+49)

xxx

xxx

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (37 + 50)

xxxx

xxxx

51 52


45


Daerah

FORMAT NERACA BENDAHARA UMUM DAERAH Sumber: Lampiran I-B.6 PP Nomor 8 Tahun 2006

NERACA BENDAHARA UMUM DAERAH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) No.

1

Uraian

20X1

20X0

ASET

2 3

ASET LANCAR

4

Kas di Kas Daerah

xxx

xxx

5


xxx

xxx

6


xxx

xxx

7

Piutang Pajak

xxx

xxx

8

Piutang Retribusi

xxx

xxx

9

Investasi Jangka Pendek

xxx

xxx

10

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara

xxx

xxx

11

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

xxx

xxx

12

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

xxx

xxx

13

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

xxx

xxx

14

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan

xxx

xxx

15


xxx

xxx

16 17

INVESTASI JANGKA PANJANG

18

Investasi Non-permanen

19

Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

xxx

xxx

20

Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

xxx

xxx

21

Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

xxx

xxx

22

Investasi dalam Surat Utang Negara

xxx

xxx

23

Investasi dalam Proyek Pembangunan

xxx

xxx

24

Investasi Non-permanen Lainnya

xxx

xxx

25

Jumlah Investasi Non-permanen (19 s/d 24)

xxx

xxx

26

Investasi Permanen

27


xxx

xxx

28

Investasi Permanen Lainnya

xxx

xxx

29

Jumlah Investasi Permanen (27 s/d 28)

xxx

xxx

30

Jumlah Investasi Jangka Panjang (25 + 29)

xxx

xxx

31 32

DANA CADANGAN

33

Dana Cadangan

46


xxx


Daerah



34

Uraian

Jumlah Dana Cadangan (33)

20X1

20X0

xxx

xxx

35 36

ASET LAINNYA

37

Tuntutan Perbendaharaan

xxx

xxx

38

Aset Lain-lain

xxx

xxx

39


xxx

xxx

JUMLAH ASET (15+30+34+39)

xxxx

xxxx

40 41 42 43

KEWAJIBAN

44 45


46

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

xxx

xxx

47

Utang Bunga

xxx

xxx

48

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

xxx

xxx

49

Utang Jangka Pendek Lainnya

xxx

xxx

50


xxx

xxx

51 52

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

53

Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan

xxx

xxx

54

Utang Dalam Negeri – Obligasi

xxx

xxx

55

Utang Jangka Panjang Lainnya

xxx

xxx

56

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (53 s/d 55)

xxx

xxx

JUMLAH KEWAJIBAN (50+56)

xxx

xxx

57 58 59 60

EKUITAS DANA

61 62

EKUITAS DANA LANCAR

xxx

xxx

63

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

xxx

xxx

64

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Pendek

xxx

xxx

65


xxx

xxx

66


47


Daerah



Uraian

20X1

20X0

67


68

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

xxx

xxx

69


xxx

xxx

70


xxx

xxx

71

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Panjang

xxx

xxx

72


xxx

xxx

73 74

EKUITAS DANA CADANGAN

75

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

xxx

xxx

76

Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (75)

xxx

xxx

JUMLAH EKUITAS DANA (65+72+76)

xxx

xxx

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (58+78)

xxxx

xxxx

77 78 79 80

D. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut: (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah. (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

48



Daerah

FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PROVINSI Lampiran I-C.3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PROVINSI Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung (Dalam Rupiah) No.

Uraian

20X1

20X0

1

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

2

Arus Masuk Kas

3


xxx

xxx

4


xxx

xxx

5


xxx

xxx

6


xxx

xxx

7


xxx

xxx

8


xxx

xxx

9

Dana Alokasi Umum

xxx

xxx

10

Dana Alokasi Khusus

xxx

xxx

11

Dana Otonomi Khusus

xxx

xxx

12

Dana Penyesuaian

xxx

xxx

13

Pendapatan Hibah

xxx

xxx

14


xxx

xxx

15

Pendapatan Lainnya

xxx

xxx

16

Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)

xxx

xxx

17

Arus Keluar Kas

18

Belanja Pegawai

xxx

xxx

19

Belanja Barang

xxx

xxx

20

Bunga

xxx

xxx

21

Subsidi

xxx

xxx

22

Hibah

xxx

xxx

23

Bantuan Sosial

xxx

xxx

24

Belanja Tak Terduga

xxx

xxx

25


xxx

xxx

26


xxx

xxx

27


xxx

xxx

28

Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 27)

xxx

xxx

29

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 28)

xxx

xxx

30

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-keuangan

31

Arus Masuk Kas

32

Pendapatan Penjualan atas Tanah

xxx

xxx

33

Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin

xxx

xxx


49


Daerah



Uraian

20X1

20X0

34

Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan

xxx

xxx

35

Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan

xxx

xxx

36

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya

xxx

xxx

37

Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya

xxx

xxx

38


xxx

xxx

39

Arus Keluar Kas

40

Belanja Tanah

xxx

xxx

41


xxx

xxx

42


xxx

xxx

43


xxx

xxx

44


xxx

xxx

45


xxx

xxx

46


xxx

xxx

47

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non-keuangan (38 - 46)

xxx

xxx

48

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

49

Arus Masuk Kas

50


xxx

xxx

51


xxx

xxx

52


xxx

xxx

53


xxx

xxx

54


xxx

xxx

55


xxx

xxx

56


xxx

xxx

57


xxx

xxx

58


xxx

xxx

59


xxx

xxx

60


xxx

xxx

61


xxx

xxx

62

Arus Keluar Kas

63


xxx

xxx

64


xxx

xxx

65


xxx

xxx

66


xxx

xxx

50



Daerah



Uraian

20X1

20X0

67


xxx

xxx

68


xxx

xxx

69


xxx

xxx

70


xxx

xxx

71


xxx

xxx

72


xxx

xxx

73


xxx

xxx

74


xxx

xxx

75

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 74)

xxx

xxx

76

Arus Kas dari Aktivitas Non-anggaran

77

Arus Masuk Kas

78

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

xxx

xxx

79

Jumlah Arus Masuk Kas (78)

xxx

xxx

80

Arus Keluar Kas

81

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

xxx

xxx

82

Jumlah Arus Keluar Kas (81)

xxx

xxx

83

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (79 - 82)

xxx

xxx

84

Kenaikan/Penurunan Kas

xxx

xxx

85

Saldo Awal Kas di BUD

xxx

xxx

86

Saldo Akhir Kas di BUD (84+85)

xxx

xxx

87

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx

xxx

88

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

xxx

xxx

89

Saldo Akhir Kas (86+87+88)

xxx

xxx


51


Daerah

FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Lampiran I-C.4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung (Dalam Rupiah) No.

Uraian

20X1

20X0

1


2

Arus Masuk Kas

3


xxx

xxx

4


xxx

xxx

5


xxx

xxx

6


xxx

xxx

7


xxx

xxx

8


xxx

xxx

9

Dana Alokasi Umum

xxx

xxx

10

Dana Alokasi Khusus

xxx

xxx

11

Dana Otonomi Khusus

xxx

xxx

12

Dana Penyesuaian

xxx

xxx

13


xxx

xxx

14


xxx

xxx

15

Pendapatan Hibah

xxx

xxx

16


xxx

xxx

17

Pendapatan Lainnya

xxx

xxx

18


xxx

xxx

19

Arus Keluar Kas

20

Belanja Pegawai

xxx

xxx

21

Belanja Barang

xxx

xxx

22

Bunga

xxx

xxx

23

Subsidi

xxx

xxx

24

Hibah

xxx

xxx

25

Bantuan Sosial

xxx

xxx

26

Belanja Tak Terduga

xxx

xxx

27

Bagi Hasil Pajak

xxx

xxx

28


xxx

xxx

29


xxx

xxx

30


xxx

xxx

31


xxx

xxx

32


33

Arus Masuk Kas

52



Daerah



Uraian

20X1

20X0

34


xxx

xxx

35


xxx

xxx

36


xxx

xxx

37


xxx

xxx

38

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap

xxx

xxx

39


xxx

xxx

40


xxx

xxx

41

Arus Keluar Kas

42

Belanja Tanah

xxx

xxx

43


xxx

xxx

44


xxx

xxx

45


xxx

xxx

46


xxx

xxx

47


xxx

xxx

48


xxx

xxx

49

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non-keuangan (40-48)

xxx

xxx

50


51

Arus Masuk Kas

52


53


xxx

xxx

54


xxx

xxx

55


xxx

xxx

56


xxx

xxx

57


xxx

xxx

58


xxx

xxx

59


xxx

xxx

60


xxx

xxx

61


xxx

xxx

62


xxx

xxx

63


xxx

xxx

64

Arus Keluar Kas

65


66


xxx

xxx


53


Daerah



Uraian

20X1

20X0

67

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

xxx

xxx

68

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

xxx

xxx

69

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

xxx

xxx

70

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

xxx

xxx

71

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi

xxx

xxx

72

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya

xxx

xxx

73


xxx

xxx

74


xxx

xxx

75


xxx

xxx

76


xxx

xxx

77


xxx

xxx

78


79

Arus Masuk Kas

80


xxx

xxx

81


xxx

xxx

82

Arus Keluar Kas

83


xxx

xxx

84


xxx

xxx

85

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-anggaran (81 - 84)

xxx

xxx

86


87


xxx

xxx

88


xxx

xxx

89


xxx

xxx

90


xxx

xxx

91


xxx

xxx

54



Daerah

FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PROVINSI Sumber: Lampiran I-C.5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006

LAPORAN ARUS KAS BENDAHARA UMUM DAERAH PROVINSI Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung (Dalam Rupiah) No.

Uraian

20X1

20X0

1


2

Arus Masuk Kas

3


xxx

xxx

4


xxx

xxx

5


xxx

xxx

6


xxx

xxx

7


xxx

xxx

8


xxx

xxx

9

Dana Alokasi Umum

xxx

xxx

10

Dana Alokasi Khusus

xxx

xxx

11

Dana Otonomi Khusus

xxx

xxx

12

Dana Penyesuaian

xxx

xxx

13

Pendapatan Hibah

xxx

xxx

14


xxx

xxx

15

Pendapatan Lainnya

xxx

xxx

16


xxx

xxx

17

Arus Keluar Kas

18

Belanja Pegawai

xxx

xxx

19

Belanja Barang

xxx

xxx

20

Bunga

xxx

xxx

21

Subsidi

xxx

xxx

22

Hibah

xxx

xxx

23

Bantuan Sosial

xxx

xxx

24

Belanja Tak Terduga

xxx

xxx

25


xxx

xxx

26


xxx

xxx

27


xxx

xxx

28


xxx

xxx

29


xxx

xxx

30


31

Arus Masuk Kas

32


xxx

xxx

33


xxx

xxx


55


Daerah



Uraian

20X1

20X0

34


xxx

xxx

35


xxx

xxx

36

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya

xxx

xxx

37


xxx

xxx

38


xxx

xxx

39

Arus Keluar Kas

40

Belanja Tanah

xxx

xxx

41


xxx

xxx

42


xxx

xxx

43


xxx

xxx

44


xxx

xxx

45


xxx

xxx

46


xxx

xxx

47


xxx

xxx

48


49

Arus Masuk Kas

50


xxx

xxx

51


xxx

xxx

52


xxx

xxx

53


xxx

xxx

54


xxx

xxx

55


xxx

xxx

56


xxx

xxx

57


xxx

xxx

58


xxx

xxx

59


xxx

xxx

60


xxx

xxx

61


xxx

xxx

62

Arus Keluar Kas

63


xxx

xxx

64


xxx

xxx

65


xxx

xxx

66


xxx

xxx

56



Daerah



Uraian

20X1

20X0

67


xxx

xxx

68


xxx

xxx

69

Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Obligasi

xxx

xxx

70


xxx

xxx

71


xxx

xxx

72


xxx

xxx

73


xxx

xxx

74


xxx

xxx

75


xxx

xxx

76


77

Arus Masuk Kas

78


xxx

xxx

79


xxx

xxx

80

Arus Keluar Kas

81


xxx

xxx

82


xxx

xxx

83


xxx

xxx

84


85


xxx

xxx

86


xxx

xxx

87


xxx

xxx

88


xxx

xxx

89


xxx

xxx


57


Daerah

FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Sumber: Lampiran I-C.6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006

LAPORAN ARUS KAS BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN/KOTA Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung (Dalam Rupiah) No.

Uraian

20X1

20X0

1


2

Arus Masuk Kas

3


xxx

xxx

4


xxx

xxx

5


xxx

xxx

6


xxx

xxx

7


xxx

xxx

8


xxx

xxx

9

Dana Alokasi Umum

xxx

xxx

10

Dana Alokasi Khusus

xxx

xxx

11

Dana Otonomi Khusus

xxx

xxx

12

Dana Penyesuaian

xxx

xxx

13


xxx

xxx

14


xxx

xxx

15

Pendapatan Hibah

xxx

xxx

16


xxx

xxx

17

Pendapatan Lainnya

xxx

xxx

18


xxx

xxx

19

Arus Keluar Kas

20

Belanja Pegawai

xxx

xxx

21

Belanja Barang

xxx

xxx

22

Bunga

xxx

xxx

23

Subsidi

xxx

xxx

24

Hibah

xxx

xxx

25

Bantuan Sosial

xxx

xxx

26

Belanja Tak Terduga

xxx

xxx

27

Bagi Hasil Pajak

xxx

xxx

28


xxx

xxx

29


xxx

xxx

30


xxx

xxx

31


xxx

xxx

32


33

Arus Masuk Kas

58



Daerah



Uraian

20X1

20X0

34


xxx

xxx

35


xxx

xxx

36


xxx

xxx

37


xxx

xxx

38

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap

xxx

xxx

39


xxx

xxx

40


xxx

xxx

41

Arus Keluar Kas

42

Belanja Tanah

xxx

xxx

43


xxx

xxx

44


xxx

xxx

45


xxx

xxx

46


xxx

xxx

47


xxx

xxx

48


xxx

xxx

49


xxx

xxx

50


51

Arus Masuk Kas

52


xxx

xxx

53


xxx

xxx

54


xxx

xxx

55


xxx

xxx

56


xxx

xxx

57


xxx

xxx

58


xxx

xxx

59


xxx

xxx

60


xxx

xxx

61


xxx

xxx

62


xxx

xxx

63


xxx

xxx

64

Arus Keluar Kas

65


xxx

xxx

66


xxx

xxx


59


Daerah



Uraian

20X1

20X0

67

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

xxx

xxx

68

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

xxx

xxx

69

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

xxx

xxx

70

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

xxx

xxx

71

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi

xxx

xxx

72

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya

xxx

xxx

73


xxx

xxx

74


xxx

xxx

75


xxx

xxx

76


xxx

xxx

77


xxx

xxx

78


79

Arus Masuk Kas

80


xxx

xxx

81


xxx

xxx

82

Arus Keluar Kas

83


xxx

xxx

84


xxx

xxx

85


xxx

xxx

86


87


xxx

xxx

88


xxx

xxx

89


xxx

xxx

90


xxx

xxx

60



Daerah

E. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; (d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan; (e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan (f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Lampiran I-D menjelaskan bahwa sistematika Catatan atas Laporan Keuangan terdiri dari: Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/ Perda APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas perkiraan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Dari beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, adalah yang terakhir yang perlu kita bahas karena hal tersebut relevan dengan pokok bahasan dalam modul ini. Pengungkapan atas komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut.


61


Daerah

Laporan Realisasi Anggaran 1. Pendapatan -

Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran pendapatan.

-

Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara pendapatan periode ini dengan pendapatan periode yang lalu.

-

Penjelasan atas masing-masing jenis pendapatan.

2. Belanja -

Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran belanja.

-

Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dengan belanja periode yang lalu.

-

Penjelasan atas masing-masing jenis belanja.

3. Transfer -

Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran transfer.

-

Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara transfer periode ini dengan transfer periode yang lalu.

-

Penjelasan atas masing-masing jenis transfer.

4. Pembiayaan -

Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran pembiayaan.

-

Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara pembiayaan periode ini dengan pembiayaan periode yang lalu.

-

Penjelasan atas masing-masing jenis pembiayaan.

Neraca 1. Aset Lancar Menjelaskan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada pos aset lancar, seperti Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Piutang. 2. Investasi Jangka Panjang Menjelaskan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada pos investasi jangka panjang, seperti Penyertaan Modal Pemerintah, Investasi dalam Obligasi, dan Pinjaman kepada Perusahaan Daerah.

62



Daerah

3. Aset Tetap Untuk seluruh perkiraan yang ada dalam kelompok aset tetap, diungkapkan dasar pembukuannya. Diungkapkan pula (apabila ada) perbedaan pencatatan perolehan aset tetap yang terjadi antara unit keuangan dengan unit yang mengelola/mencatat aset tetap. Daftar aset tetap juga disertakan sebagai lampiran laporan keuangan. 4. Aset Lainnya Menjelaskan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada pos aset lainnya, seperti Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. 5. Kewajiban Jangka Pendek Menjelaskan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada pos Kewajiban Jangka Pendek, seperti Uang Muka dari Kas Umum Negara (KUN), Pendapatan yang Ditangguhkan, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Bunga. 6. Kewajiban Jangka Panjang Menjelaskan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada pos Kewajiban Jangka Panjang, seperti Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, dan Utang Luar Negeri. 7. Ekuitas Dana Lancar Menjelaskan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada pos Ekuitas Dana Lancar, seperti Cadangan Piutang dan Cadangan Persediaan. 8. Ekuitas Dana Investasi Menjelaskan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada pos Ekuitas Dana Investasi, seperti Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Laporan Arus Kas 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Menjelaskan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi, seperti Pendapatan Pajak dan Belanja Pegawai. 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-keuangan Menjelaskan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan, seperti Pendapatan Penjualan Aset dan Belanja Aset.


63


Daerah

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Menjelaskan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan, seperti Penerimaan Pinjaman dan Pembayaran Pokok Pinjaman. 4. Arus Kas dari Aktivitas Non-anggaran Menjelaskan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas non-anggaran, seperti Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga dan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga. Adapun pengungkapan-pengungkapan lain yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan adalah hal-hal yang mempengaruhi laporan keuangan, antara lain: a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan. b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru c. Kontijensi, yaitu suatu kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian pada tanggal neraca. Misalnya, jika ada tuntutan hukum yang substansial dan hasil akhirnya bisa diperkirakan. Kontijensi ini harus diungkapkan dalam catatan atas neraca. d. Komitmen, yaitu bentuk perjanjian dengan pihak ketiga yang harus di ungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. e. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan. f. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah g. Kejadian penting setelah tanggal neraca (subsequent event) yang berpengaruh secara signifikan terhadap perkiraan yang disajikan dalam neraca. F. Rangkuman Proses penyusunan laporan pemerintahan daerah sebagai berikut: •

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, disampaikan kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

•

Kepala SKPD juga menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada kepala daerah dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

•

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, disampaikan kepada kepala daerah.

64



Daerah

•

Berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah tersebut, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

•

PPKD menyampaikan Laporan Keuangan Pemda kepada kepala daerah untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selanjutnya, kepala daerah menyampaikannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: •

Laporan Realisasi Anggaran, menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

•

Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu, dengan menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

•

Laporan Arus Kas, menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

•

Catatan atas Laporan Keuangan, yang meliputi: Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas perkiraan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.


65


Daerah


66



Daerah

Konsep Analisis Laporan

Bab 4

Keuangan


Memperoleh pemahaman mengenai perbedaan analisis laporan keuangan sektor bisnis dan sektor pemerintahan.

•

Memperoleh pemahaman mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah.

A. Pendahuluan Dalam literatur akuntansi, keuangan, dan pemeriksaan akuntan, kalau kita coba bandingkan antara buku-buku yang mengulas tentang sektor publik dan sektor bisnis, terlihat bahwa literatur untuk sektor publik relatif lebih sedikit. Lebih jauh lagi, kalau kita coba untuk mencari lliteratur mengenai analisis laporan keuangan sektor publik, maka akan sangat sulit kita memperolehnya atau bahkan tidak akan mendapatkannya, karena memang sampai saat ini belum ada. Tentang analisis laporan keuangan, memang telah lama banyak dilakukan oleh pengguna laporan keuangan, tetapi terbatas pada sektor bisnis. Manajemen perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, seperti investor, kreditor, analis keuangan, telah banyak menerapkan metode-metode analisis laporan keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang telah dicapai dan untuk memprediksikan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Jadi, pelaku bisnis dan pihak-pihak terkait lainnya telah banyak memanfaatkan hasil analisis laporan keuangan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan ekonomis yang mereka buat. Di sisi lain, analisis laporan keuangan di sektor pemerintahan hampir tidak pernah dilakukan. Kalaupun dilakukan perhitungan-perhitungan melalui pembandingan beberapa pos laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah


67


Daerah

daerah, itu pun dengan perhitungan sederhana dengan penggunaan yang terbatas. Misalnya, bila kita ingin mengetahui kinerja pencapaian pendapatan daerah, kita bandingkan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan target/ anggarannya, atau menghitung perbandingan antara realisasi pendapatan pajak daerah dengan total realisasi pendapatan asli daerah. Untuk menilai pelaksanaan belanja modal misalnya, kita dapat membandingkan realisasi belanja modal dengan pagunya, atau membandingkan realisasi belanja modal dengan realisasi total belanja. Seiring dengan makin majunya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang ditandai dengan perkembangan peraturan perundangundangan dalam bidang keuangan negara/daerah, maka dengan sendirinya terjadi perubahan kebutuhan atas teknik analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya tidak saja dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, tetapi juga meliputi Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah. Dengan bertambahnya komponen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, seyogyanya terdapat pula perkembangan teknik analisis laporan keuangan pemerintah daerah, agar pengguna laporan keuangan memiliki dasar yang memadai dalam mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya hasil analisis laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan anggaran daerah di masa mendatang. B. Pengertian Analisis Laporan Keuangan Secara singkat analisis laporan keuangan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan suatu entitas tertentu. Untuk itu, seseorang yang melakukan analisis atas laporan keuangan perlu menguraikan pos-pos laporan tersebut menjadi unit informasi yang lebih rinci dan melihat hubungan antara satu dengan yang lainnya guna mengetahui kondisi keuangan entitas tersebut untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik analisis tertentu dalam melihat ukuran dan hubungan unsur laporan keuangan. Hasil dari analisis tersebut diharapkan dapat meminimalkan bahkan

68



Daerah

menghilangkan penilaian yang bersifat dugaan semata, ketidakpastian, pertimbangan pribadi dan lain sebagainya. Bahkan melalui analisis laporan keuangan juga kemungkinan dapat diketahui adanya kesalahan proses akuntansi. Dengan demikian akan menambah keyakinan pengguna laporan atas data atau informasi yang tersedia sehingga pengambilan keputusannya menjadi lebih akurat. Beberapa karakteristik dari analisis laporan keuangan dapat diringkas seperti di bawah ini. •

Fokus pada laporan keuangan utama Sesuai pembahasan dalam modul ini, maka fokusnya adalah pada Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

•

Memuat analisis hubungan Dalam hal ini, analisis laporan keuangan menguraikan hubungan pos-pos dalam satu laporan keuangan, hubungan pos-pos antar laporan keuangan, serta perbandingan dan kecenderungan pos-pos tersebut.

•

Memuat implikasi dan prediksi Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak kejadian atau transaksi masa lalu sekaligus untuk meramalkan prospek keuangan di masa mendatang.

•

Dipengaruhi oleh kemampuan analis Bila terdapat beberapa analis atas satu informasi yang sama, kemungkinan masing-masing analis dapat memberikan hasil analisis yang berbeda, tergantung pada kemampuan atau ketajaman masing-masing analis. Seperti yang disebutkan pada poin fokus analisis laporan keuangan

di atas, maka kita akan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bahan utama dalam melakukan analisis. Dengan demikian, akurasi hasil analisis laporan keuangannya sangat tergantung pada akurasi dan validitas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, hasil analisis laporan keuangan akan lebih baik bila laporan keuangannya dihasilkan dari sistem akuntansi pemerintah daerah yang sudah berjalan dengan baik, dan laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.


69


Daerah

C. Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan Telah kita bahas di bab sebelumnya, bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah untuk tujuan umum, yang berarti bahwa laporan tersebut disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi semua kelompok pengguna laporan keuangan. Oleh sebab itu, jika pengguna laporan keuangan menginginkan informasi tambahan dari laporan keuangan yang tersedia, maka perlu melakukan analisis atas laporan keuangan tersebut. Dalam laporan keuangan pemerintah daerah misalnya, tidak ada informasi yang menyebutkan derajat kemampuan pemda dalam membayar kembali pinjaman yang diterimanya. Bila kita ingin menilai seberapa besar tingkat kemampuan pemda membayar kewajibannya, maka kita perlu melakukan analisis atas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan pemda tersebut. Secara umum telah kita peroleh pemahaman bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan dari suatu entitas. Adapun tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk hal-hal berikut ini. •

Meyakini ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•

Mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah serta perubahan-perubahannya

•

Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya.

•

Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dana untuk kegiatannya.

•

Mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan programprogramnya.

•

Mengetahui potensi pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber daya. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kita formulasikan beberapa

manfaat yang dapat kita peroleh dari kegiatan analisis laporan keuangan, antara lain sebagai berikut: •

Dapat menyediakan tambahan penjelasan atas data dan informasi yang memang sudah tersedia pada laporan keuangan.

•

Dapat memberikan informasi yang tidak secara eksplisit disajikan di dalam laporan keuangan

•

Dapat mengetahui terdapatnya kesalahan dan hal-hal yang bersifat tidak konsisten yang terkandung dalam laporan keuangan.

•

Dapat mengetahui sifat-sifat dari hubungan baik antar-pos maupun antar

70



Daerah

laporan, yang dapat digunakan untuk prediksi, rating, dan lain sebagainya. •

Dapat menilai perkembangan dan pencapaian yang diperoleh oleh suatu entitas serta membuat proyeksi keuangan di masa mendatang.

•

Dapat mengevaluasi kondisi keuangan entitas masa lalu, saat ini, dan perkiraan di masa yang akan datang.

•

Dapat mengetahui komposisi struktur keuangan entitas, sehingga dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu entitas.

D. Rangkuman Analisis laporan keuangan merupakan upaya untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah, dengan menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih rinci dan melihat hubungan antar pos untuk mengetahui kondisi keuangan, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Hasil dari analisis laporan keuangan diharapkan dapat meminimalkan bahkan menghilangkan penilaian yang bersifat dugaan semata, ketidakpastian, pertimbangan pribadi, dan kesalahan proses akuntansi. Karakteristik dari analisis laporan keuangan adalah: (a) fokus pada laporan keuangan utama, (b) memuat analisis hubungan, (c) mengandung implikasi dan prediksi, dan (d) hasilnya tergantung pada kemampuan analisnya. Secara umum, tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan; sedangkan tujuan analisis laporan keuangan daerah adalah untuk: (a) mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah serta perubahan-perubahannya, (b) meyakini ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, (c) mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya, (d) mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dana untuk kegiatannya, (e) mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program-programnya, dan (f) mengetahui potensi pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber daya.


71


Daerah


72



Daerah


Bab 5

Pemerintah


Memperoleh pemahaman mengenai perbedaan analisis laporan keuangan sektor bisnis dan sektor pemerintahan.

•

Memperoleh pemahaman mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah.

A. Kondisi Saat Ini Landasan teori untuk analisis laporan keuangan pada sektor bisnis sudah lama menjadi pokok bahasan dalam literatur akuntansi dan keuangan. Dapat dikatakan bahwa penggunaan teknik-teknik analisis laporan keuangan di sektor bisnis memang sudah memiliki pijakan teori yang sudah mapan dengan nama dan kaidah pengukuran yang standar. Sedangkan pada sektor publik, khususnya pada lingkungan pemerintah daerah, adalah sebaliknya. Penggunaannya masih sangat terbatas, dengan fokus pada laporan realisasi anggaran, karena memang belum didukung dengan pembahasan teori analisis laporan keuangan pemerintah yang memadai. Oleh karena itu, belum ada nama dan kaidah pengukuran yang seragam. Mengenai terbatasnya penggunaan teknik analisis laporan keuangan pada pemerintah daerah, khususnya analisis perbandingan atau rasio, bila dibandingkan dengan sektor bisnis, Widodo (2007)

mengemukakan

penyebabnya adalah: •

Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.


73


Daerah

•

Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan pertimbangan incremental budget (seharusnya disusun berdasarkan pendekatan kinerja sebagaimana tersebut dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000), yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan belanja dihitung dengan meningkatkan persentase tertentu (biasanya berdasarkan tingkat inflasi). Karena disusun dengan pendekatan secara incremental, maka sering kali mengabaikan rasio keuangan dalam APBD, seperti adanya prinsip “yang penting pendapatan naik meskipun untuk menaikkannya itu diperlukan biaya yang tidak efisien”.

•

Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBDnya.

B. Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Sudah kita bahas pada bab sebelumnya, bahwa akurasi hasil analisis laporan keuangan sangat tergantung pada akurasi dan validitas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Selain itu, pada analisis laporan keuangan itu sendiri terdapat keterbatasan yang inheren, antara lain sebagai berikut. 1. Sifat laporan keuangan adalah historis. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai transaksi dan kejadian pada masa lalu. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai laporan mengenai keadaan saat ini. Akuntansi bukan merupakan satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomis. 2. Informasi dalam laporan keuangan adalah bertujuan umum Informasi dalam laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi secara khusus bagi setiap kelompok pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan pengguna laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dasar terhadap akuntansi dan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

74



Daerah

3. Penggunaan taksiran dalam laporan keuangan Di dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat dihindari adanya penggunaan estimasi akuntansi, yang cenderung bersifat subyektif. Misalnya, estimasi atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang, estimasi masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap, dan lain sebagainya. 4. Hakikat laporan keuangan adalah informasi kuantitatif Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, terutama berupa informasi kuantitatif yang bersifat keuangan. Oleh sebab itu, hasil analisis laporan keuangan dengan sendirinya juga bersifat kuantitatif. Sedangkan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja pemerintah bukan hanya informasi kuantitatif, tetapi juga informasi kualitatif. Contoh informasi kualitatif yang relevan dengan analisis laporan keuangan adalah opini auditor independen mengenai laporan keuangan pemerintah daerah, alasan-alasan tidak tercapainya target pajak daerah, alasan-alasan meningkatnya jumlah defisit dari yang dianggarkan. 5. Laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan Laporan keuangan yang menjadi obyek analisis adalah laporan keuangan yang lebih menggambarkan kinerja keuangan. Meskipun APBD disusun dengan pendekatan kinerja, akan tetapi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat dilihat dalam laporan realisasi anggaran, melainkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, analisis laporan keuangan dapat dikatakan lebih cenderung pada analisis kinerja keuangan. Namun demikian, analisis dapat dikembangkan sampai kepada analisis kinerja program/kegiatan dengan mengumpulkan data-data mengenai rencana dan realisasi program/kegiatan berikut target dan capaian kinerjanya.

C. Teknik Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pada sub bab terakhir ini, yang sekaligus merupakan sub topik terakhir dari bagian kedua (Dasar-dasar Analisis Laporan Keuangan), akan dikemukakan teknik-teknik yang akan digunakan dalam pembahasan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada bagian ketiga, yang merupakan bagian terakhir dari modul ini. Teknik-teknik yang akan digunakan adalah sebagai berikut.


75


Daerah

1. Analisis hubungan pos-pos laporan keuangan Teknik analisis hubungan dilakukan dengan menguji hubungan logis antar pos, baik dalam satu laporan keuangan maupun antar laporan. Tujuan analisis ini adalah untuk menguji kebenaran angka-angka laporan keuangan yang disajikan. Misalnya, adanya belanja modal di laporan realisasi APBD, semestinya berkorelasi langsung dengan kenaikan aset tetap. Untuk itu, harus dilakukan analisis apakah kedua pos tersebut terbukti berhubungan. Pembahasan selengkapnya terdapat di bab 6. 2. Analisis perbandingan pos-pos laporan keuangan Teknik analisis perbandingan dilakukan dengan membandingkan satu atau beberapa pos dengan satu atau beberapa pos lainnya dalam satu periode. Analisis ini dapat juga digunakan untuk membandingkan satu pos yang sama dalam laporan keuangan dua periode yang berurutan. Tujuan analisis ini antara lain untuk menilai kondisi atau kinerja keuangan pemerintah daerah. Misalnya, rasio realisasi pajak daerah, diperoleh dari perhitungan atau perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan anggarannya atau target pajak daerah. Bila hasil perbandingannya menunjukkan angka lebih besar dari 1, berarti mengindikasikan tingkat capaian yang baik. Semakin besar angka rasionya, maka semakin baik pula kinerja dari pencapaian pajak daerah tersebut. Selengkapnya mengenai teknik analisis perbandingan ini, dibahas dalam bab 7. 3. Analisis kecenderungan pos-pos laporan keuangan Teknik analisis kecenderungan dilakukan dengan membandingkan pos yang sama untuk periode lebih dari dua tahun, sehingga diperoleh gambaran mengenai kecenderungan dari suatu pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis kecenderungan ini umumnya digunakan dalam membuat prediksi keuangan. Misalnya prediksi pencapaian pajak daerah pada tahun yang akan datang, diperkirakan berdasarkan data atau informasi kecenderungan pencapaian pajak daerah beberapa periode yang lalu sampai saat dilakukannya analisis kecenderungan. Teknik analisis kecenderungan ini akan dibahas di bab 8, yaitu bab terakhir dalam modul ini. D. Rangkuman Akurasi hasil analisis laporan keuangan sangat tergantung pada akurasi dan validitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lebih jauh, analisis laporan keuangan itu sendiri mengandung keterbatasan inheren, antara lain, adalah:

76



Daerah

•

Sifat laporan keuangan adalah historis.

•

Informasi dalam laporan keuangan adalah bertujuan umum.

•

Penggunaan taksiran dalam laporan keuangan.

•

Hakikat laporan keuangan adalah informasi kuantitatif.

•

Laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan. Teknik-teknik yang digunakan dalam analisis laporan keuangan

Pemerintah Daerah adalah: •

Analisis hubungan pos-pos laporan keuangan.

•

Analisis perbandingan pos-pos laporan keuangan.

•

Analisis kecenderungan pos-pos laporan keuangan.


77


Daerah


78



Daerah

Analisis

Bab 6

Hubungan


Memperoleh pemahaman mengenai hubungan antar pos pada Laporan Realisasi APBD.

•

Memperoleh pemahaman mengenai hubungan antar pos pada Neraca.

•

Memperoleh pemahaman mengenai hubungan antar pos laporan keuangan pada Realisasi APBD dan Neraca.

•

Memperoleh pemahaman mengenai hubungan antar pos laporan keuangan pada Arus Kas, Realisasi APBD dan Neraca.

A. Pendahuluan Pengguna laporan keuangan harus memahami bahwa pos-pos di dalam suatu laporan keuangan dapat mempunyai kaitan atau hubungan satu dengan lainnya. Contoh sederhana, jumlah ekuitas dana lancar, di dalam neraca, harus sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Demikian halnya, beberapa pos antar laporan keuangan dapat mempunyai kaitan satu dengan lainnya, misalnya jumlah akhir kas di dalam laporan arus kas harus sama dengan jumlah akhir kas di dalam neraca. Contoh lain, jumlah arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan di dalam laporan arus kas, harus sama dengan jumlah pengeluaran pembiayaan di dalam laporan realisasi anggaran. Berikut adalah pembahasan mengenai hubungan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah, yang meliputi: •

Laporan Realisasi APBD,

•

Neraca,

•

Laporan Realisasi APBD dan Neraca,

•

Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi APBD dan Neraca.


79


Daerah

B. Laporan Realisasi APBD Pada saat penyusunan APBD harus diperhatikan rencana pembiayaan untuk mengalokasikan (menutup) surplus/defisit. Untuk membahas beberapa hubungan antar pos di dalam laporan realisasi APBD, perhatikan kembali format laporan realisasi APBD pada bab 3, yang secara ringkas dapat dilihat sebagai berikut:

Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah “Y” Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 200X

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah

xxx

Dana Penimbangan

xxx

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

xxx

Total Pendapatan : (1)

xxx

BELANJA Belanja Operasi

xxx

Belanja Modal

xxx

Belanja Tak Terduga

xxx

Total Belanja : (2)

xxx

Surplus (Defisit) : (3) = (1) – (2)

xxx

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan : (4)

xxx

Pengeluaran Pembiayaan : (5)

xxx

Pembiayaan Neto : (6) = (4) – (5) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) : (7) = (3) + (6)

Hubungan antar pos laporan realisasi APBD adalah sebagai berikut: 1) Bila anggaran direncanakan defisit (negatif), maka jumlah pembiayaan neto harus positif dengan jumlah minimal sama dengan jumlah defisit tersebut. Jumlah pembiayaan neto positif berarti jumlah penerimaan pembiayaan lebih besar dari pada jumlah pengeluaran pembiayaan.

80


xxx xxx


Daerah

Defisit < Pembiayaan neto positif

Kondisi yang salah :

Defisit > Pembiayaan neto positif

Ilustrasi: (dalam jutaan rupiah) Pendapatan

60.710

Belanja

69.800

Defisit

(9.090)

Pembiayaan: Penerimaan Pembiayaan*

9.590

Pengeluaran Pembiayaan

(500)

Pembiayaan Neto

9.090

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

*

-

Pembiayaan neto minimal harus sama dengan jumlah defisit yaitu Rp 9.090. Bila direncanakan ada pengeluaran pembiayaan misalnya sebesar Rp 500, maka jumlah penerimaan pembiayaan minimal sebesar Rp 9.590 atau dengan rumus:

Penerimaan Pembiayaan > Defisit + Pengeluaran Pembiayaan

2) Pembiayaan neto yang jumlahnya negatif hanya diijinkan bila anggaran direncanakan surplus, dan jumlah surplusnya minimal sama dengan jumlah pembiayaan neto yang negatif tersebut. Jumlah pembiayaan neto negatif berarti jumlah penerimaan pembiayaan lebih kecil dari jumlah pengeluaran pembiayaan. Kondisi yang benar :

Kondisi yang salah :

Surplus > Pembiayaan neto negatif

Surplus < Pembiayaan neto negatif


81


Daerah


60.710

Belanja

59.800

Surpus

910

Pembiayaan: Penerimaan Pembiayaan

3.000


(3.500)

Pembiayaan Neto

(500)


410

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akan muncul dalam beberapa kondisi berikut: (a) Bila jumlah pembiayaan neto positif lebih besar daripada jumlah defisit, maka selisihnya menjadi SiLPA.

SiLPA = Defisit + Pembiayaan neto positif Syarat: Pembiayaan neto positif > Defisit


60.710

Belanja

69.800

Defisit

(9.090)

Pembiayaan: Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto

10.590 (500) 10.090


1.000

(b) Bila terjadi surplus dan pembiayaan neto positif. SiLPA = Surplus + Pembiayaan neto positif

82



Daerah


60.710

Belanja

59.800

Surplus

910

Pembiayaan: Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran

10.590 (500)

Pembiayaan Neto

10.090


11.000

(c) Bila terjadi pembiayaan neto negatif tetapi surplusnya lebih besar.

SiLPA = Surplus + Pembiayaan neto negatif Syarat: Surplus > Pembiayaan neto negatif


60.710

Belanja

59.800

Surplus

910

Pembiayaan: Penerimaan Pembiayaan

3.000


(3.500)

Pembiayaan Neto

(500)


410

C. Neraca

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab 3, neraca memberikan informasi mengenai posisi keuangan, yaitu posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Informasi keuangan di dalam neraca dapat memberikan manfaat, antara lain, sebagai berikut:


83


Daerah

•

Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola;

•

Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.

•

Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.

•

Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Bila tidak ada informasi mengenai posisi aset, kewajiban dan ekuitas

dana seperti yang dilaporkan dalam neraca, maka akan mengakibatkan, antara lain, hal-hal sebagai berikut: •

Pengaruh dari transaksi keuangan pada pemerintah daerah dalam suatu periode tidak tercermin secara penuh, misalnya tidak ada pelaporan mengenai piutang pajak, saldo aktiva persediaan, aktiva dalam konstruksi, kewajiban saat ini untuk menyerahkan (membayar) sejumlah uang atau barang di masa yang akan datang.

•

Akuntabilitas terbatas pada penerimaan dan pengeluaran kas dan mengabaikan transparansi dan akuntabilitas untuk pengelolaan aset dan utang;

•

Tidak memfasilitasi penilaian posisi keuangan, karena tidak menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.

•

Informasi yang dibutuhkan tidak memadai untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk menguraikan beberapa hubungan antar pos di dalam neraca,

perhatikan kembali format neraca pada bab 3, yang secara ringkas terlihat seperti di bawah ini.

84



Daerah

NERACA Pemerintah Daerah “Y” Per 31 Desember 200X

ASET

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek

xxx

Kewajiban Jangka Panjang

xxx

Aset Lancar

xxx

Investasi Jangka Panjang

xxx

Aset Tetap

xxx

EKUITAS DANA

Dana Cadangan

xxx

Ekuitas Dana Lancar

xxx

Aset Lainnya

xxx

Ekuitas Dana Investasi

xxx

Ekuitas Dana Cadangan

xxx

Total Kewajiban

Total Ekuitas Dana Total Aset

xxx

Total Kewajiban dan Ekuitas Dana

xxx

xxx xxx

Hubungan antar pos-pos di dalam neraca adalah sebagai berikut: 1). Total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas dana. Bila tidak, dapat dipastikan masih ada kesalahan dalam penyusunan neraca tersebut. Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana

2) Ekuitas dana menunjukkan jumlah aset bersih pemerintah daerah. Oleh karena itu, total ekuitas dana harus sama dengan selisih antara total aset dengan kewajiban. Ekuitas Dana = Aset – Kewajiban

3). Jumlah Ekuitas Dana Lancar harus sama dengan jumlah aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar = Aset Lancar – Kewajiban Jangka Pendek 4). Jumlah SiLPA di dalam ekuitas dana lancar adalah jumlah total kas dikurangi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (potongan taspen, askes, PPh dan PPn). SiLPA = Total Kas – Utang PFK


85


Daerah

5). Jumlah Ekuitas Dana Investasi diperoleh dengan persamaan berikut: Ekuitas Dana Investasi = Investasi Jangka Panjang + Aset Tetap + Aset Lainnya – Kewajiban Jangka Panjang

6) Jumlah ekuitas dana cadangan menunjukkan jumlah aset berupa dana cadangan. Oleh karena itu, jumlah ekuitas dana cadangan sama dengan jumlah dana cadangan. Ekuitas Dana Cadangan = Dana Cadangan

Ilustrasi: Data aset dan kewajiban Pemda ‘P’ untuk menyusun Neraca per 31 Desember 200X adalah sebagai berikut: (dalam jutaan rupiah) ASET Aset Lancar

Rp 2.130


Rp 2.450

Aset Tetap

Rp 8.620

Dana Cadangan

Rp

560

Aset Lainnya

Rp

75

Total Aset

Rp13.835


Rp


Rp 2.500

Total Kewajiban

500

Rp 3.000

Berdasarkan data di atas komponen ekuitas dana dapat dihitung sbb.: 1) Total Ekuitas Dana = Total Aset - Total Kewajiban Total Ekuitas Dana = Rp 13.835 - Rp 3.000 Total Ekuitas Dana = Rp 10.835 2) Ekuitas Dana Lancar = Aset Lancar - Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana Lancar = Rp 2.130 – Rp 500 Ekuitas Dana Lancar = Rp 1.630 3) Ekuitas Dana Investasi = (Investasi Jangka Panjang + Aset Tetap + Aset Lainnya) – Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana Investasi = (Rp 2.450 + Rp 8.620 + Rp 75) – Rp 2.500 Ekuitas Dana Investasi = Rp 8.645 4) Ekuitas Dana Cadangan = Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan = Rp 560

86



Daerah

Setelah komponen ekuitas dana ditentukan, neraca dapat disusun sebagai berikut:

NERACA Pemerintah Daerah “P” Per 31 Desember 200X ASET

Rp

Aset Lancar

2.130


2.450

Aset Tetap

8.620

Dana Cadangan Aset Lainnya


500


2.500

Total Kewajiban

3.000

EKUITAS DANA

560 75

Ekuitas Dana Lancar

1.630

Ekuitas Dana Investasi

8.645

Ekuitas Dana Cadangan Total Ekuitas Dana Total ASET

Rp

13.835

Total Kewajiban dan Ekuitas Dana

560 10.835 13.835

D. Laporan Realisasi APBD dan Neraca Untuk mengetahui hubungan antara laporan realisasi APBD dan neraca, dapat dilakukan analisis sebagai berikut : 1) Bila ada belanja modal dalam laporan realisasi APBD, maka jumlah aset tetap di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama. 2) Bila ada penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman dalam laporan realisasai APBD, maka jumlah kewajiban (utang) di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama. Demikian sebaliknya, jika terjadi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pinjaman, jumlah kewajiban di dalam neraca harus berkurang dengan jumlah yang sama. 3) Bila ada penerimaan pembiayaan berupa penggunaan dana cadangan dalam laporan realisasi APBD, maka jumlah dana cadangan (aset) di dalam neraca harus berkurang dengan jumlah yang sama. Demikian sebaliknya, jika terjadi pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan, jumlah dana cadangan (aset) di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama.


87


Daerah

4) Bila ada penerimaan pembiayaan berupa penjualan investasi perusahaan daerah dalam laporan realisasi APBD, maka jumlah investasi jangka panjang (aset) di dalam neraca harus berkurang dengan jumlah yang sama. Demikian sebaliknya, jika terjadi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal dalam perusahaan daerah, jumlah investasi jangka panjang (aset) di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama. 5) SiLPA pada kelompok ekuitas dana lancar di neraca harus sama dengan jumlah SiLPA (akhir tahun) di laporan realisasi APBD. SiLPA di neraca diperoleh dengan perhitungan: jumlah total kas dikurangi kewajiban pada PFK (potongan taspen, askes, dan PPh dan PPn yang belum disetor). E. Laporan Arus Kas, Realisasi APBD, dan Neraca Untuk mengetahui hubungan Laporan Arus Kas dengan beberapa pos laporan keuangan lainnya, perhatikan kembali format Laporan Arus Kas pada bab 3, yang bentuk ringkasnya seperti di bawah ini.

LAPORAN ARUS KAS Pemerintah Daerah “Y” Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 200X

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

xxx

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

xxx

Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan

xxx

Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran

xxx


xxx

Saldo Kas Pada Awal Tahun

xxx

Saldo Kas Pada Akhir Tahun

xxx

Hubungan berikut perlu diperhatikan dalam menilai kebenaran angkaangka dalam laporan arus kas, antara lain: 1) Saldo kas pada akhir tahun dalam Laporan Arus Kas harus sama dengan jumlah kas pada akhir tahun di Neraca (per 31 Desember 200X). 2) Apakah jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi sudah benar?. Untuk mengujinya dapat dibandingkan dengan jumlah pendapatan daerah dalam laporan realisasi anggaran dengan rumus sebagai berikut :

88



Daerah

Arus kas masuk dari aktivitas operasi = jumlah pendapatan daerah – penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

Perhatikan: (a) Arus kas masuk dari aktivitas operasi yang berasal dari Lain-lain PAD tidak termasuk pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Alasannya, penjualan aset tersebut dalam laporan arus kas dilaporkan dalam arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan. (b) Laporan arus kas hanya melaporkan transaksi kas baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Sebagai contoh, pendapatan berupa hibah dalam bentuk barang tidak akan dilaporkan dalam laporan arus kas, tetapi dalam laporan realisasi APBD hibah tersebut tentu akan dilaporkan, meski dalam bentuk barang. 3) Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi sama dengan jumlah total belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran tetapi tidak termasuk belanja modal. 4) Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non-keuangan sama dengan jumlah pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai kelompok Lain-lain PAD (perhatikan penjelasan pada angka 2 huruf (a) di atas) 5) Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non-keuangan sama dengan jumlah belanja modal di laporan realisasi anggaran. 6) Jumlah arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan tidak akan sama dengan jumlah penerimaan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, sebab SiLPA tahun anggaran sebelumnya tidak dianggap sebagai komponen arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan. 7) Jumlah arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan harus sama dengan jumlah pengeluaran pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.


89


Daerah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah “Q” Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2005

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah (termasuk penjualan aset daerah yang dipisahkan sebesar Rp 10)

10.450

Dana Perimbangan

50.000

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

260

Total Pendapatan : (1)

60.710

BELANJA Belanja Operasi

40.200

Belanja Modal

24.100

Belanja Tak Terduga

5.500

Total Belanja : (2)

69.800

Surplus (Defisit) : (3) = (1) – (2)

(9.090)

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan : (4) (termasuk SiLPA tahun sebelumnya Rp 15.200)

21.400

Pengeluaran Pembiayaan (5)

(5.200)

Pembiayaan neto : (6) = (4) – (5) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA): (7) = (3) + (6)

16.200 7.110

Data lainnya mengenai posisi utang PFK dan kas: •

Data mengenai jumlah potongan PFK (Taspen, Askes, dan PPh 21) adalah sebagai berikut:

Utang PFK per 31 Desember 2004 (PFK yang belum disetor sampai akhir tahun)

Rp 55

Potongan PFK selama tahun 2005

Rp 4.800

Jumlah PFK yang harus disetor

Rp 4.855

Jumlah yang telah disetor selama tahun 2005

Rp 4.820

Utang PFK per 31 Desember 2005 (PFK yang belum disetor sampai akhir tahun)

90


Rp 35


Daerah

•

Data saldo kas dalam neraca adalah sbb.:

Saldo kas dalam Neraca per 31 Desember 2004

Rp 15.255

Saldo kas dalam Neraca per 31 Desember 2005

Rp 7.145

Berdasarkan data-data di atas laporan arus kas dapat disusun dengan melakukan analisis sbb.: 1) Arus kas masuk dari aktivitas operasi = Total Pendapatan – Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan Arus kas masuk dari aktivitas operasi = Rp 60.710 – Rp 10 = Rp 60.700 2) Arus kas keluar dari aktivitas operasi = Total Belanja – Belanja Modal = Arus kas keluar dari aktivitas operasi = Rp 69.800 – Rp 24.100 = Rp 45.700 3) Arus kas masuk berasal dari aktivitas investasi non-keuangan = Lain-lain PAD yang berasal dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Arus kas masuk dari aktivitas investasi non-keuangan = Rp 10 4) Arus kas keluar dari aktivitas investasi non-keuangan = belanja modal. Arus kas keluar dari aktivitas investasi non-keuangan = Rp 24.100 5) Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan = Jumlah penerimaan pembiayaan – SiLPA tahun sebelumnya Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan = Rp 21.400 – Rp 15.200 Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan = Rp 6.200 6) Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan = jumlah pengeluaran pembiayaan Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan = Rp 5.200 7) Arus kas masuk dari aktivitas non-anggaran = jumlah potongan PFK tahun berjalan Arus kas masuk dari aktivitas non-anggaran = Rp 4.800 8) Arus kas keluar dari aktivitas non-anggaran = jumlah potongan PFK yang disetor selama tahun berjalan Arus kas keluar dari aktivitas non-anggaran = Rp 4.820


91


Daerah

Selanjutnya, laporan arus kas secara ringkas dapat disusun sebagai berikut :

LAPORAN ARUS KAS Pemerintah Daerah “Q” Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2005 (dalam jutaan rupiah) Rp Arus Kas Dari Aktivitas Operasi (Rp 60.700 – Rp 45.700)

15.000

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan (Rp 10 – Rp 24.100)

(24.090)

Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan (Rp 6.200 – Rp 5.200)

1.000

Arus Kas Dari Aktivitas Non-Cadangan (Rp 4.800 – Rp 4.820)

(20)

Kenaikan (Penurunan) Kas

(8.110)

Saldo Kas Pada Awal Tahun

15.255

Saldo Kas Pada Akhir Tahun

7.145

Berdasarkan contoh di atas, SiLPA akhir tahun dalam Laporan Realisasi APBD Pemda “Q” untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005 adalah Rp 7.110. Jumlah SiLPA tersebut harus sama dengan jumlah SiLPA yang akan dilaporkan pada kelompok “Ekuitas Dana Lancar” di Neraca, yang dapat dihitung dengan rumus:

SiLPA = Jumlah kas akhir tahun – Jumlah Kewajiban PFK akhir tahun

Berdasarkan data mengenai posisi kas dan utang PFK di atas, SiLPA dalam neraca dapat dihitung: SiLPA = Rp 7.145 – Rp 35 = Rp 7.110.

Ternyata, jumlah SiLPA akhir tahun di Laporan Realisasi APBD sudah sama dengan jumlah SiLPA di Neraca. Pengujian ini memberikan salah satu indikasi bahwa penyusunan laporan keuangan sudah benar.

92



Daerah

F. Rangkuman Hubungan antar pos laporan realisasi APBD adalah sebagai berikut: 1) Bila anggaran direncanakan defisit (negatif), maka jumlah pembiayaan neto harus positif, dengan jumlah minimal sama dengan jumlah defisit tersebut. (Jumlah pembiayaan neto positif berarti jumlah penerimaan pembiayaan lebih besar dari pada jumlah pengeluaran pembiayaan). 2) Pembiayaan neto negatif hanya diijinkan bila anggaran direncanakan surplus, dan jumlah surplusnya minimal sama dengan jumlah pembiayaan neto yang negatif tersebut. (Jumlah pembiayaan neto negatif berarti jumlah penerimaan pembiayaan lebih kecil dari jumlah pengeluaran pembiayaan). 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akan muncul dalam beberapa kondisi berikut: •

Bila jumlah pembiayaan neto positif lebih besar daripada jumlah defisit, maka selisihnya menjadi SiLPA.

•

Bila terjadi surplus dan pembiayaan neto positif.

•

Bila terjadi pembiayaan neto negatif tetapi surplusnya lebih besar.

Hubungan antar pos-pos di dalam neraca adalah sebagai berikut: 1). Total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas dana. Bila tidak, dapat dipastikan masih ada kesalahan dalam penyusunan neraca tersebut. 2). Ekuitas dana menunjukkan jumlah aset bersih pemerintah daerah. Oleh karena itu, total ekuitas dana harus sama dengan selisih antara total aset dengan kewajiban. 3). Jumlah Ekuitas Dana Lancar harus sama dengan jumlah aset lancar di kurangi kewajiban jangka pendek. 4). Jumlah SiLPA di dalam ekuitas dana lancar adalah jumlah total kas dikurangi utang Perhitungan Fihak Ketiga (potongan taspen, askes, PPh dan PPn). 5). Jumlah Ekuitas Dana Investasi diperoleh dengan perhitungan: Investasi Jangka Panjang + Aset Tetap + Aset Lainnya – Kewajiban Jangka Panjang 6) Jumlah ekuitas dana cadangan menunjukkan jumlah aset berupa dana cadangan. Oleh karena itu, jumlah ekuitas dana cadangan sama dengan jumlah dana cadangan. Hubungan berikut dapat digunakan dalam menilai kebenaran angkaangka dalam laporan arus kas: 1) Saldo kas pada akhir tahun harus sama dengan jumlah kas pada akhir tahun di Neraca.


93


Daerah

2) Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi dapat sama dengan jumlah pendapatan daerah dikurangi penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (dalam laporan realisasi anggaran) 3) Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi sama dengan jumlah total belanja (dalam laporan realisasi anggaran) tetapi tidak termasuk belanja modal. 4) Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non-keuangan sama dengan jumlah pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (dalam laporan realisasi anggaran). 5) Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non-keuangan sama dengan jumlah belanja modal di laporan realisasi anggaran. 6) Jumlah arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan harus sama dengan jumlah pengeluaran pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.

94



Daerah

Analisis

Bab 7

Perbandingan Setelah mempelajari bab ini, diharapkan pembaca dapat: •

Memperoleh pemahaman mengenai keunggulan dan kelemahan analisis perbandingan.

•

Memperoleh pemahaman mengenai jenis-jenis analisis perbandingan pada laporan keuangan daerah.

•

Memperoleh pemahaman dan memiliki kemampuan untuk melakukan analisis perbandingan pada laporan keuangan daerah.

A. Keunggulan dan Kelemahan Perbandingan Perbandingan pos-pos laporan keuangan sering disebut dengan istilah rasio keuangan. Oleh karena itu, jika seseorang atau lembaga melakukan perhitungan dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan suatu entitas, dengan maksud untuk mengetahui capaian atau kinerja keuangan entitas dimaksud, dikatakan ia/mereka melakukan analisis rasio keuangan. Dibandingkan dengan teknik analisis keuangan lainnya, analisis rasio keuangan memiliki keunggulan, antara lain, sebagai berikut: 1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan; 2. Rasio merupakan pengganti (yang lebih sederhana) dari informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan (yang rinci dan rumit); 3. Standarisasi unit-unit pengukuran komponen keuangan pemerintah daerah; 4. Lebih mudah memperbandingkan kondisi keuangan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain atau melihat perkembangan pemerintah daerah secara periodik; 5. Lebih mudah melihat perkembangan pemerintah daerah serta melakukan prediksi di masa yang akan datang.


95


Daerah

Di sisi lain, khususnya di sektor pemerintahan, analisis perbandingan pos-pos laporan keuangan ini memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut: 1. Belum ada keseragaman dalam hal istilah-istilah rasio maupun dalam kaidah pengukurannya. 2. Belum ada standar atau patokan yang dapat digunakan untuk menilai baik atau buruknya suatu angka rasio. Misalnya, bila rasio realisasi pendapatan pajak mencapai 110%, apakah angka tersebut berarti sangat baik, baik, sedang atau kurang; berapa angka rasio kemandirian yang harus dicapai oleh pemda untuk dapat dikatakan mandiri dalam hal pendanaan. 3. Angka rasio yang dihasilkan dari perhitungan perbandingan pos-pos laporan keuangan suatu pemda belum tentu dapat dibandingkan dengan angka rasio pemda lainnya, karena mungkin saja teknik perhitungannya berbeda atau pemilihan metode dan prinsip akuntasi yang berbeda. 4. Validitas angka rasio dipengaruhi secara otomatis oleh validitas angkaangka yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan dipengaruhi oleh kelemahan inheren laporan keuangan, seperti nilai perolehan historis, nilai estimasian, kebebasan memilih metode akuntansi. B. Jenis-jenis Perbandingan Pengguna hasil analisis laporan keuangan di sektor bisnis umumnya adalah investor, kreditor, manajemen dan analis keuangan. Sedangkan di sektor publik (pemerintahan), pengguna hasil analisis laporan keuangannya lebih luas lagi, yaitu Pemerintah Daerah (eksekutif), Pemerintah Pusat, DPRD (legislatif), masyarakat, investor dan kreditor. Di sektor bisnis (perusahaan), analisis perbandingan pos-pos laporan keuangan umumnya dinyatakan dalam suatu ukuran rasio keuangan yang terdiri dari: 1. Rasio likuiditas yaitu rasio untuk mengukur kemampuan suatu entitas (organisasi) dalam membayar utangnya yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek. 2. Rasio solvabilitas yaitu rasio untuk mengukur kemampuan suatu entitas untuk membayar semua utangnya. 3. Rasio leverage yaitu rasio untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari kreditor; 4. Rasio aktivitas yaitu rasio untuk mengukur efektif-tidaknya perusahaan di dalam menggunakan dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya; 5. Rasio profitabilitas yaitu rasio untuk mengukur kemampuan entitas dalam menghasilkan laba (keuntungan).

96



Daerah

Sedangkan di sektor publik (pemerintahan), beberapa perbandingan pos-pos laporan keuangan, khususnya APBD, adalah sebagai berikut: 1. Dari format laporan realisasi APBD, sebagaimana yang telah dibahas di bab 3, terdapat dua perhitungan yaitu: a. Perbandingan Realisasi vs Anggarannya b. Perbandingan Realisasi Tahun Ini vs Tahun Lalu 2. Dari data APBD yang dikembangkan oleh Widodo (dalam Halim, 2007), antara lain terdapat empat perhitungan, yaitu: a. Kemandirian Keuangan Daerah b. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah c. Efisiensi Pendapatan Asli Daerah d. Keserasian Belanja 3. Dari adaptasi terhadap rasio keuangan sektor bisnis, terdapat tiga perhitungan perbandingan, yaitu: a. Likuiditas, b. Solvabilitas, dan c. Leverage Untuk mempermudah penyebutannya, perbandingan dalam kelompok 1 dan 2 di atas (kecuali Kemandirian Entitas) disebut Perbandingan Pos APBD, sedangkan kelompok 3 disebut Perbandingan Pos Neraca. Perbandingan Realisasi vs Anggaran Perbandingan ini untuk mengukur realisasi pos-pos APBD yang meliputi realisasi pendapatan, belanja, surplus (defisit) dan pembiayaan. Perbandingan ini pada dasarnya untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target pendapatan dan mengevaluasi ketaatan dalam pelaksanaan belanja dan pembiayaan. Perbandingan Realisasi Sekarang vs Tahun Lalu Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengukur pertumbuhan (kenaikan/ penurunan) pos-pos APBD dalam dua tahun anggaran yang berurutan. Misalnya perbandingan realisasi pajak daerah Tahun Anggaran (T.A.) 2006 terhadap realisasi pajak daerah T.A. 2005 (komparatif vertikal). Bisa juga perbandingan realisasi pos-pos APBD dilakukan antara satu pemda dengan pemda yang lain untuk tahun anggaran yang sama (komparatif horizontal). Efektifitas PAD Perbandingan ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (berdasarkan potensi riil daerah). Kemampuan daerah


97


Daerah

dalam melaksanakan tugasnya dikatakan efektif, jika hasil perhitungannya minimal sebesar 1 atau 100%. Efisiensi PAD Perhitungan ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan (PAD) dengan realisasi pendapatan yang diterima. Suatu pemerintah daerah dikatakan efisien dalam melakukan pemungutan PAD, jika hasil perhitungannya kurang dari 1 atau lebih kecil dari 100%. Semakin kecil hasil perhitungannya, berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Keserasian Belanja Rasio keserasian ini digunakan untuk mengukur keserasian belanja yang direalisasikan oleh pemda. Contoh, rasio total belanja tidak langsung terhadap total belanja langsung, rasio biaya pemungutan pajak dengan pendapatan pajak. Likuiditas Perhitungan likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang (kewajiban) jangka pendeknya. Rasio ini bisa diukur dengan rasio lancar dan rasio kas. Solvabilitas Perhitungan solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo. Rasio ini bisa diukur dengan rasio utang terhadap aktiva atau rasio utang terhadap ekuitas dana. Leverage Perhitungan leverage digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang. Kemandirian Perbandingan ini digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan aktivitasnya. Rasio ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah PAD terhadap jumlah DAU ditambah jumlah pinjaman (selain utang PFK dan utang pajak PPn/PPh). Di samping itu, tingkat kemandirian dapat juga dibaca sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

98



Daerah

C. Perbandingan Pos APBD Contoh laporan realisasi APBD di bawah ini akan digunakan untuk memberikan ilustrasi mengenai beberapa perbandingan pos-pos APBD.

Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah “Suka2” Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2007 dan 2006 (dalam jutaan rupiah)

Anggaran Setelah Perubahan TA 2007

Realisasi TA 2007

Realisasi TA 2006

359.995

3360.353

338.265


38.200

38.603

36.665

Pajak Daerah

21.250

21.568

20.210

Retribusi Daerah

PENDAPATAN

12.950

13.145

12.560

Bagian Laba dari Perusda/BUMD

1.800

1.650

1.750

Lain-lain PAD yang Sah

2.200

2.240

2.145

DANA PERIMBANGAN

321.795

321.750

301.600

34.750

34.750

35.600

Dana Alokasi Umum

275.500

275.500

255.500

Dana Alokasi Khusus

11.545

11.500

10.500

0

0

0

BELANJA

349.820

347.933

281.200

BELANJA TIDAK LANGSUNG

247.820

246.355

208.940

Belanja Pegawai

215.540

214.400

188.540

120

120

150

Belanja Subsidi

10.000

10.000

8.500

Belanja Bantuan Keuangan

22.000

21.700

11.600

160

135

150

102.000

101.578

72.260

8.000

7.978

7.160

Belanja Barang dan Jasa

19.000

18.660

14.500

Belanja Modal

75.000

74.940

50.600

SURPLUS (DEFISIT)

10.175

12.420

57.065

PEMBIAYAAN

56.515

56.515

7.450

Penerimaan Pembiayaan

64.515

64.515

10.450


8.000

8.000

3.000

66.690

68.935

64.515

Dana Bagi Hasil


Belanja Bunga

Belanja Tak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)


99


Daerah

1. Realisasi vs Anggaran Berdasarkan data di atas dapat digambarkan perhitungan realisasi anggaran sebagai berikut:


Anggaran Setelah Perubahan TA 2007 Realisasi TA 2007 (2) (1) PENDAPATAN

Rasio Realisasi (%) (3) = (2) : (1)

359.995

360.353

100,09


38.200

38.603

101,05

Pajak Daerah

21.250

21.568

101,50

Retribusi Daerah

12.950

13.145

101,51


1.800

1.650

91,67

Lain-lain PAD yang Sah

2.200

2.240

101,82

DANA PERIMBANGAN

321.795

321.750

99,97

34.750

34.750

100

Dana Alokasi Umum

275.500

275.500

100

Dana Alokasi Khusus

11.545

11.500

99,61

0

0

0

BELANJA

349.820

347.933

99,46


247.820

246.355

99,41

Belanja Pegawai

215.540

214.400

99,47

120

120

100

Belanja Subsidi

10.000

10.000

100


22.000

21.700

98,64

160

135

84,38

102.000

101.578

99,59

8.000

7.978

99,73


19.000

18.660

98,21

Belanja Modal

75.000

74.940

99,92

SURPLUS (DEFISIT)

10.175

12.420

122,06

PEMBIAYAAN

56.515

56.515

100


64.515

64.515

100


8.000

8.000

100

66.690

68.935

103,36

Dana Bagi Hasil


Belanja Bunga



100



Daerah

Realisasi anggaran dihitung secara sederhana yaitu dengan membandingkan realisasi pos-pos APBD (kolom 2) dengan anggarannya masing-masing (kolom 1). Perbandingan ini tidak hanya dihitung untuk mengetahui tingkat realisasi tahunan, tetapi juga bisa dilakukan untuk melihat realisasi triwulanan dan semesteran. Realisasi Pendapatan Semua pos PAD melampaui targetnya masing-masing, kecuali pos bagian laba dari BUMD, meskipun pelampauannya sangat kecil. Harus dicermati bahwa target pendapatan T.A. 2007 (setelah perubahan anggaran) idealnya harus lebih besar atau paling tidak sama dengan realisasi pendapatan T.A. 2006. Untuk itu, agar mendapat gambaran yang lebih baik, seyogyanya realisasi pendapatan tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, misalnya realisasi pajak daerah TA 2007 dibandingkan dengan realisasi pajak daerah TA 2006. Realisasi Belanja Realisasi belanja tidak diperkenankan melebihi plafonnya. Analisis rasio realisasi belanja di atas menunjukkan angka tertinggi 100%, hal ini menunjukkan ketaatan pada peraturan. Sementara rata-rata tingkat penyerapan adalah lebih dari 90%, hal ini menunjukkan tingkat penyerapan dana yang optimal. Harus dicermati bahwa persentase tingkat penyerapan dana idealnya selaras dengan tingkat penyelesaian kegiatannya (kinerja program/kegiatan). Sebagai contoh, realisasi belanja pembangunan gedung (belanja modal) adalah 100%, akan tetapi tingkat penyelesaian gedung tersebut baru 90%. Hal ini perlu mendapat jawaban tersendiri dari pihak pengelola kegiatannya kenapa hal tersebut terjadi. Sebaliknya bila tingkat penyelesaian gedung tersebut sudah 100% sementara penyerapan dananya adalah 96%, berarti terdapat efisiensi 4% dari anggaran belanjanya. Surplus (defisit) Pemda yang mengalami defisit belum tentu kinerjanya lebih buruk dari pemda yang surplus, karena mungkin saja pemda yang defisit tersebut mempunyai anggaran belanja kegiatan yang jauh lebih besar dibanding dengan pemda yang surplus. Surplus (defisit) hakikatnya bukan merupakan anggaran, tetapi perhitungan yang menunjukan selisih dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Dengan demikian, tidak ada larangan atau bukan hal yang salah bila realisasi defisit melebihi 100% dari yang direncanakan (misal karena


101


Daerah

anjloknya realisasi pendapatan pajak dari yang ditargetkan), sepanjang jumlah pembiayaan netonya dapat menutup realisasi defisit tersebut. Realisasi Pembiayaan Anggaran pengeluaran pembiayaan sifatnya seperti belanja di mana jumlah yang dianggarkan merupakan pagu yang tidak boleh dilewati. Sedangkan anggaran penerimaan pembiayaan sifatnya seperti pendapatan di mana jumlah yang dianggarkan adalah target yang boleh dilampaui, sepanjang tidak ada peraturan khusus yang melarangnya. SiLPA akhir tahun Seperti halnya surplus (defisit), SiLPA hakikatnya bukan anggaran tetapi perhitungan yaitu selisih antara surplus (defisit) dengan pembiayaan neto. Dengan demikian, yang menjadi fokus evaluasi adalah realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 2. Realisasi Sekarang vs Tahun Lalu Perhitungan perbandingan realisasi sekarang vs tahun lalu (rasio komparatif) pada dasarnya sama dengan perhitungan realisasi anggaran di atas, yaitu angka pada kolom (2) dibagi dengan angka pada kolom (1). Dalam hal ini, kolom (1) diisi dengan angka-angka realisasi APBD TA 2006 dan kolom (2) diisi dengan angka-angka realisasi APBD TA 2007. Berdasarkan data di atas dapat di gambarkan penggunaan rasio realisasi anggaran untuk perbandingan realisasi saat ini vs tahun lalu (komparatif) sebagai berikut:


Realisasi TA 2006 (1) PENDAPATAN

Realisasi TA 2007 (2)

Rasio Komparatif (%) (3) = (2) : (1)

338.265

360.353

106,53


36.665

38.603

105,29

Pajak Daerah

20.210

21.568

106,72

Retribusi Daerah

12.560

13.145

104,66


1.750

1.650

94,29

Lain2 PAD yang Sah

2.145

2.240

104,43

102



Daerah


Realisasi TA 2006 (1) DANA PERIMBANGAN

Realisasi TA 2007 (2)

Rasio Realisasi (%) (3) = (2) : (1)

301.600

321.750

106,68

35.600

34.750

97,61

Dana Alokasi Umum

255.500

275.500

107,83

Dana Alokasi Khusus

10.500

11.500

109,52

0

0

0

BELANJA

281.200

347.933

123,73


208.940

246.355

117,91

Belanja Pegawai

188.540

214.400

113,72

150

120

80

8.500

10.000

117,64

11.600

21.700

187,07

150

135

90

72.260

101.578

140,57

Dana Bagi Hasil

LAIN2 PENDAPATAN YANG SAH

Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

7.160

7.978

111,42


14.500

18.660

128,69

Belanja Modal

50.600

74.940

148,10

SURPLUS (DEFISIT)

57.065

12.420

21,76

PEMBIAYAAN

7.450

56.515

758,59


10.450

64.515

617,37


3.000

8.000

266,67

64.515

68.935

106,85


a. Rasio komparatif untuk pendapatan dapat diturunkan menjadi rasio pertumbuhan. Sebagai contoh pajak daerah TA. 2007 tumbuh 6,72% (106,72%-100%). Harus dicermati untuk pos pendapatan yang cenderung naik dan jumlahnya signifikan seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum (DAU). Bila rasio komparatif dari ketiga pos pendapatan ini turun signifikan, misal rasionya 90% (angka ini bukan hasil penelitian), maka perlu mendapat penjelasan dari pemda karena ketiga pos tersebut secara normal cenderung naik setiap tahunnya dan rasio komposisinya signifikan terhadap jumlah pendapatan daerah.


103


Daerah

b. Rasio komparatif baik untuk pos pendapatan dan pos belanja secara umum di atas 100%. Hal ini menunjukkan kondisi yang normal, terlebih lagi belanja yang cenderung naik setiap tahunnya. c. Rasio komparatif untuk pos pembiayaan naik spektakuler hingga rasio tertinggi 758%. Hal ini disebabkan karena SiLPA awal tahun 2006 yang masuk ke penerimaan pembiayaan TA 2006 jumlahnya jauh lebih kecil (Rp 10.450 juta) dibanding SiLPA awal tahun 2007 yang masuk ke penerimaan pembiayaan TA 2007 (Rp 64.515 juta), bila dalam contoh di atas diasumsikan penerimaan pembiayaan hanya berasal dari SiLPA awal TA 2007 sebesar Rp 64.515 berasal dari SiLPA akhir TA 2006. Analisis rasio komparatif di atas dapat juga dikembangkan dengan menambahkan kolom baru untuk jumlah perubahannya (yang menggambarkan pertumbuhan positif/negatif), seperti berikut ini. Rasio Komparatif (%) (5) =(2) : (1)

Perubahan = Naik(Turun) Pos/Rekening

Realisasi Realisasi Jumlah % TA 2006 TA 2007 (3) =(2) - (1) (4) =(3) : (1) ( 1 ) (2)

PAD Pajak Daerah

20.210

21.568

1.358

6,72

106,72

Retribusi Daerah

12.560

13.145

585

4,66

104,66

Dst….

Perhitungan rasio komparatif lainnya adalah dengan membandingkan Realisasi Anggaran T.A. 2007 terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagai contoh, bila PDRB pada T.A. 2007 sebesar Rp. 8,5 Triliun, maka ilustrasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Realisasi TA 2007

(%) terhadap PDRB

360.353

4.24%


38.603

0.45%

Pajak Daerah

21.568

0.25%

Retribusi Daerah

13.145

0.15%


1.650

0.02%

Lain2 PAD yang Sah

2.240

0.03%

PENDAPATAN

104



Daerah

(dalam jutaan rupiah)

Realisasi TA 2007

(%) terhadap PDRB

321.750

3.79%

34.750

0.41%

Dana Alokasi Umum

275.500

3.24%

Dana Alokasi Khusus

11.500

0.14%

0

0.00%

BELANJA

347.933

4.09%


246.355

2.90%

Belanja Pegawai

214.400

2.52%

120

0.00%

Belanja Subsidi

10.000

0.12%


21.700

0.26%

135

0.00%

101.578

1.20%

7.978

0.09%


18.660

0.22%

Belanja Modal

74.940

0.88%

SURPLUS (DEFISIT)

12.420

0.15%

PEMBIAYAAN

56.515

0.66%


64.515

0.76%


8.000

0.09%

68.935

0.81%

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil

LAIN2 PENDAPATAN YANG SAH

Belanja Bunga



3. Keserasian Berdasarkan Pemendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja dibagi ke dalam dua kelompok: belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan adanya program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan adanya program dan kegiatan. Belanja langsung harus ditetapkan indikator kinerjanya sebab akan diukur kinerja pelaksanaan program/kegiatannya. Sedangkan belanja tidak


105


Daerah

langsung tidak dapat (sulit) untuk ditetapkan indikator kinerjanya, karena itu belanja tidak langsung tidak perlu diukur kinerjanya. Berdasarkan konsep tersebut maka perbandingan yang serasi adalah bila belanja langsung lebih besar dan semakin lebih besar dibanding belanja tidak langsung. Analisis bisa dikembangkan lebih spesifik lagi dengan mencermati berapa komposisi antara belanja langsung yang dinikmati secara langsung atau sebagian besar oleh masyarakat (belanja publik) dan belanja langsung yang tidak dinikmati secara langsung oleh masyarakat (belanja non publik). Perbandingan yang serasi adalah bila belanja publik lebih besar dan semakin lebih besar dibanding dengan belanja non publik. Berdasarkan contoh di atas: Rasio keserasian belanja = belanja langsung : belanja tidak langsung Rasio keserasian belanja = 101.578 : 246.355 = 41,23% Dapat dikatakan bahwa rasio belanja masih jauh dari keseimbangan (keserasian) karena belanja tidak langsung masih mendominasi. Sedangkan kondisi ideal yang diharapkan adalah belanja langsung (terutama yang bermanfaat langsung bagi publik) yang lebih besar dan semakin lebih besar dari belanja tidak langsung. D. Perbandingan Pos Neraca Data berikut ini diambil dari Neraca Pemerintah Daerah “Suka2” untuk memberikan ilustrasi perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, leverage, dan kemandirian. NERACA Pemerintah Daerah “Suka2” Per 31 Desember 2007 (dalam jutaan rupiah) AKTIVA

Rp 663.325 PASSIVA

Aktiva Lancar Kas Piutang Pajak Daerah Persediaan Investasi Jk Panjang Aktiva Tetap Dana Cadangan

106

72.825 68.935 2.350 1.540

UTANG Utang Jk. Pendek Utang Potongan PFK Utang Pajak Pusat Bagian Lancar Utang Jk. Panjang 25.000 Utang Jk. Panjang 560.500 EKUITAS DANA 5.000 Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan


Rp 663.325 12.890 6.890 1.550 2.340 3.000 6.000 650.435 65.935 579.500 5.000


Daerah

1. Likuiditas Rasio likuiditas mengukur kemampuan pemda untuk membayar utang (kewajiban) jangka pendeknya. Rasio ini bisa diukur dengan rasio lancar dan rasio kas (terhadap utang jk. Pendek). Pos persediaan pada neraca pemda umumnya bukan persediaan barang dagang yang ditujukan untuk dijual tetapi untuk digunakan dalam operasi pemerintah atau diserahkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam perhitungan rasio lancar sebaiknya pos persediaan tidak diperhitungkan. Rasio lancar = (aktiva lancar – persediaan) : utang jk. Pendek Rasio lancar = (72.825 – 1.540) : 6.890 Rasio lancar = 10,35 Rasio lancar ini menunjukkan perbandingan antara aktiva lancar (di luar persediaan) dengan utang jangka pendek yang besarnya adalah 10,53:1. Hal ini berarti untuk setiap Rp 1 utang, pemda mempunyai Rp 10,35 aktiva yang sangat lancar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemda sangat likuid. Rasio kas = kas dan setara kas : utang jk. Pendek Rasio kas = 68.935 : 6.890 Rasio kas = 10 Kesimpulan: rasio kas menunjukkan perbandingan yang lebih likuid dari rasio lancar, dalam hal ini perbandingan antara kas dengan utang jangka pendek adalah 10 : 1. Hal ini berarti untuk setiap Rp 1 utang, pemda mempunyai Rp 10 kas dan setara kas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kodisi keuangan pemda sangat likuid. Artinya tanpa harus menunggu ditagihnya piutang pajak, pemda sudah dapat melunasi utang jangka pendek tsb pada saat ini. 2. Solvabilitas Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemda untuk membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo. Rasio ini bisa diukur dengan rasio aktiva terhadap utang atau rasio ekuitas dana terhadap utang. Rasio solvabilitas = total aktiva : total utang Rasio solvabilitas = 663.325 :12.890 = 51,46 Kesimpulan: rasio solvabilitas menunjukkan perbandingan antara total


107


Daerah

aktiva dengan total utang yang besarnya adalah 51,46 : 1. Hal ini berarti untuk setiap Rp 1 utang, pemda mempunyai Rp 51,46 aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemda masih sangat solvable. 3. Leverage Rasio leverage digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemda) dengan total utang. Rasio leverage selama ini hanya digunakan di sektor perusahaan untuk mengukur komposisi sumber pembiayaan yang berasal dari kreditor dan investor. Di pemerintah daerah, rasio ini mungkin belum (tidak) merupakan rasio yang penting sebab tingkat utang daerah yang masih relatif kecil dan syarat penarikan pinjaman daerah menggunakan DSCR dan rasio maksimum pinjaman. Rasio leverage = total ekuitas dana : total utang Rasio leverage = 650.435 : 12.890 = 50,46 Kesimpulan: rasio leverage menunjukkan perbandingan antara kekayaan bersih (ekuitas dana) dengan utang, yang besarnya adalah 50 : 1. hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemkab Masyarakat Sejahtera sangat solid. 4. Kemandirian Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian pemda dalam hal pendanaan aktivitasnya. Rasio ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah PAD terhadap jumlah DAU ditambah jumlah pinjaman (selain utang PFK dan utang pajak PPn/PPh). Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditransfer ke pemda dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana alokasi umum masih merupakan sumber pembiayaan yang utama (andalan) bagi pemda-pemda pada umumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bila perbandingan sumber pembiayaan dari PAD terhadap DAU semakin besar, berarti hal ini menunjukkan tingkat kemandirian yang semakin meningkat pula. Bila pinjaman jumlahnya dianggap material, maka untuk mengukur kemandirian unsur pinjaman tersebut harus diperhitungkan, akan tetapi sebaiknya mengeluarkan utang PFK dan utang pajak pusat sebab kedua jenis utang tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah sumber pendanaan pemda.

108



Daerah

Rasio kemandirian = Realisasi PAD : {DAU + (Utang – Utang PFK – Utang pajak pusat)} Rasio kemandirian = 38.603 : {275.500 + (12.890 – 1.550 – 2.340)} Rasio kemandirian = 38.603 : 284.500 = 13,57% E. Rangkuman Analisis perbandingan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut: •

Belum ada keseragaman.

•

Belum ada standar untuk melakukan penilaian

•

Hasil perhitungannya belum tentu dapat dibandingkan

•

Validitas hasil perhitungannya tergantung pada validitas angka-angka laporan keuangan Beberapa perbandingan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

adalah sebagai berikut: •

Perbandingan Realisasi vs Anggarannya

•

Perbandingan Realisasi Tahun Ini vs Tahun Lalu

•

Kemandirian Keuangan Daerah

•

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

•

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

•

Keserasian Belanja

•

Likuiditas

•

Solvabilitas

•

Leverage


109


Daerah


110



Daerah

Analisis

Bab 8

Kecenderungan Setelah mempelajari bab ini, diharapkan pembaca dapat: •

Memperoleh pemahaman mengenai pengertian analisis kecenderungan beserta sifat-sifatnya.

•

Memperoleh pemahaman dan memiliki kemampuan untuk melakukan analisis kecenderungan dengan menggunakan tahun dasar, bergerak, dan menggunakan diagram pencar.

A. Pengertian dan Sifat Analisis Kecenderungan Analisis kecenderungan (trend) adalah suatu teknik analisis yang mencoba untuk mengidentifikasi pola-pola dari kecenderungan (perubahanperubahan yang terjadi dalam beberapa periode yang telah lalu) sebagai dasar dari evaluasi dan prediksi keadaan atau perubahan di masa mendatang. Suatu perubahan tentunya dapat diakibatkan oleh adanya interaksi dari sejumlah faktor (variabel). Apabila faktor-faktor tersebut diperkirakan dapat menyebabkan perubahan terhadap data yang kita analisis, maka dalam hal ini dapat digunakan analisis sebab-akibat. Penggunaan regresi linear sederhana dan regresi berganda merupakan contoh dari analisis sebab-akibat. Sementara itu, apabila kita hanya menyusun suatu model dengan menggunakan hubungan antara variabel tanpa memperhatikan apakah yang satu mempengaruhi yang lain atau tidak, maka kita melakukan analisis kecenderungan sederhana. Dengan demikian, sifat-sifat analisis kecenderungan dapat disimpulkan sebagai berikut : •

Bertujuan untuk mengetahui arah atau kecenderungan suatu pos (misalnya pos belanja pemeliharaan, pos pendapatan pajak daerah).

•

Membutuhkan data runtut waktu (time series data) selama beberapa tahun sebagai bahan analisis.


111


Daerah

•

Analisis dilakukan dengan membandingkan (menghubungkan) angkaangka untuk pos yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan. Pada bagian berikut akan dibahas tiga metode analisis kecenderungan

sederhana, yaitu analisis kecenderungan dengan tahun dasar, analisis kecenderungan bergerak (dari tahun ke tahun), dan analisis kecenderungan dengan diagram pencar. B. Analisis Kecenderungan dengan Tahun Dasar Analisis kecenderungan sederhana dimaksudkan hanya untuk mengetahui kecenderungan suatu pos (naik atau turun) dengan membandingkan angka-angka untuk pos yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan, tanpa mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi perubahan dari pos tersebut. Data berikut adalah untuk contoh perhitungan analisis kecenderungan dengan menggunakan tahun dasar. (dalam jutaan rupiah) Jenis Belanja

Th. 2001 Th. 2002 Th. 2003 Th. 2004 Th. 2005

Belanja Pemeliharaan Gedung

200

220

245

260

270

Kecenderungan (%)

100

110

123

130

135

-

10

23

30

35

Kenaikan dari tahun dasar

Analisis kecenderungan pada contoh di atas menggunakan belanja tahun 2001 sebagai tahun dasar, dengan jumlah belanja sebesar Rp 200 juta. Dengan demikian, indeks belanja pemeliharaan gedung tahun 2001 sampai dengan 2005 dihitung dengan rumus: Belanja tahun n ----------------------------------- X 100% Belanja tahun 2001 Dengan demikian, kita dapat melihat besarnya kenaikan dari tahun ke tahun dengan membandingkan kecenderungan (persentase dari tahun dasarnya) tahun ke (n) dikurangi dengan kecenderungan tahun ke (n-1). Dari perhitungan di atas, dengan melihat kenaikan dari tahun 2002 sampai dengan 2005, maka kita dapat memperkirakan kenaikan tahun 2006, yaitu kurang lebih 40% atau besarnya belanja pemeliharaan gedung tahun 2006 kira-kira sebesar Rp 280 juta atau 140% X Rp 200 juta.

112



Daerah

C. Analisis Kecenderungan Bergerak Kelemahan dari analisis kecenderungan dengan tahun dasar adalah tidak dapat diketahui secara langsung berapa rata-rata kenaikan per tahunnya. Oleh sebab itu, kita dapat menggunakan analisis kecenderungan bergerak (dari tahun-ke-tahun) untuk mengetahui rata-rata kenaikan per tahun. Misalnya terdapat data tentang Belanja Pemeliharaan Gedung sbb (dalam jutaan rupiah) Tahun

Jumlah

2001 200 2002 220 2003 245 2004 260 2005 270 Rata-rata kenaikan per tahun

Kenaikan

Keterangan

10% 11,36% 6,12% 3,85% 7,83%

Kenaikan dari th. 2001 Kenaikan dari th. 2002 Kenaikan dari th. 2003 Kenaikan dari th. 2004 Kenaikan dari th. 2005

Analisis kecenderungan perubahan pada contoh tersebut menggunakan tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menghitung perubahan (kenaikan atau penurunan), atau dapat dinyatakan dengan rumus: Belanja tahun n+1 – Belanja tahun n ------------------------------------------------- X 100% Belanja tahun n Teknik analisis ini pada dasarnya sama dengan teknik analisis rasio komparatif hanya di sini melibatkan data beberapa tahun agar diperoleh ratarata kenaikan per tahunnya. Selanjutnya, rata-rata kenaikan per tahun tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi kenaikan yang normal untuk tahun berikutnya. Dari contoh tersebut diketahui bahwa kenaikan belanja pemeliharaan gedung berkisar antara 3,85% s.d. 11,36% atau rata2 sebesar 7,83%. Implikasi dari hasil analisis ini adalah bila belanja pemeliharaan gedung yang diusulkan untuk tahun 2006 naik di atas 11,36% (dari belanja th. 2005), maka perlu lebih dicermati, apakah karena faktor inflasi semata, faktor volume pemeliharaan gedung yang meningkat, atau kedua-duanya. Selanjutnya, bila kita menggunakan angka kenaikan rata-rata untuk mengestimasi belanja pemeliharaan gedung tahun 2006, maka diperkirakan belanja pemeliharaan gedung tahun 2006 adalah sekitar Rp 300 juta, dengan perhitungan: Rp 270 juta x 107,83% = Rp 299,76 juta


113


Daerah

D. Analisis Kecenderungan dengan Diagram Pencar Metode ini dilakukan dengan penarikan garis kecenderungan yang mendekati (mengikuti) pola dari sebaran titik-titik yang ada dalam grafik. Penggambaran garis kecenderungan dapat dilakukan dengan tangan bebas atau dengan bantuan penggaris. Berikut ini disajikan data tentang hasil pajak daerah suatu pemda selama 10 tahun terakhir dan langkah-langkah bagaimana menentukan garis kecenderungannya. Pendapatan Pajak Daerah, periode 1996 s.d. 2005 (dalam jutaan rupiah) Tahun

Pajak daerah

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

14.750 12.245 10.320 11.145 23.730 23.766 18.165 26.680 28.465 37.062

Maka diagram pencarnya akan nampak seperti di bawah ini. Pendapatan Pajak Daerah, periode 1996 s.d. 2005 (dalam jutaan rupiah) 40.000

30.000

20.000

10.000 96

114

97

98

99

00

01

02

03

04


05


Daerah

Langkah-langkah menentukan garis kecenderungan tersebut di atas adalah sebagai berikut: -

Buat sumbu tegak Y (yang menunjukkan variable pendapatan pajak daerah) dan sumbu mendatar X (yang menggambarkan tahun anggaran).

-

Dari data yang tersedia pada contoh di atas, buat scatter plot, yaitu kumpulan titik-titik koordinat (X,Y)

-

Dengan jalan observasi atau pengamatan langsung terhadap bentuk scatter plot, tariklah garis yang kira-kira mendekati (mengikuti) pola dari titik-titik koordinat yang ada. Dari diagram di atas maka kita dapat memprediksi pendapatan pajak

daerah untuk tahun-tahun yang akan datang. Garis kecenderungan di atas juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya keanehan atau ketidakaturan yang terjadi. Dengan membandingkan garis kecenderungan dengan sebaran titik-titik berdasarkan data yang sebenarnya, maka kita dapat melihat adanya titik-titik yang ‘tidak mengikuti aturan’ misalnya terlalu jauh dari garis kecenderungan. Langkah selanjutnya adalah meneliti mengapa situasi tersebut terjadi, atau kita dapat melakukan analisis hubungan antar variabel, misalnya antara keadaan ekonomi, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, biaya sosialisasi dan pemungutan pajak dengan jumlah pendapatan pajak daerah. Bagi pemerintah daerah, analisis di atas tentunya sangat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja satker yang bertanggung jawab atas perolehan pajak daerah, misalnya Dinas Pendapatan Daerah. Di samping itu, analisis ini dapat juga digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk perencanaan pada tahun-tahun berikutnya. Bagi auditor, hasil diatas dapat digunakan untuk membuat perencanaan audit dalam menentukan luasnya dan lokasi bukti-bukti yang akan diuji. Di samping itu, hasil analisis tersebut dapat juga digunakan sebagai bahan untuk membuat kesimpulan audit dan saran-saran perbaikan yang diperlukan oleh manajemen pemerintah daerah. Perlu diperhatikan bahwa pembuatan garis kecenderungan sifatnya sangat subyektif. Artinya bila ada beberapa orang diminta untuk menarik garis kecenderungan dengan, maka kemungkinan akan diperoleh garis kecenderungan lebih dari satu, sebab masing-masing orang mempunyai pilihan sendiri sesuai dengan anggapannya garis mana yang mewakili diagram pencar. Oleh karena


115


Daerah

itu, metode ini tidak dapat memberikan alasan yang kuat secara ilmiah untuk digunakan sebagai alat analisis. E. Analisis Kecenderungan dengan Hubungan Antar Variabel Terjadinya suatu biaya dan/atau pendapatan tentu ada pemicunya yang lazimnya disebut sebagai variabel independen. Dalam berbagai situasi, menentukan hubungan antara dua variablel (dependen dan independen) tidak mudah dilakukan. Pada bagian ini akan diberikan ilustrasi analisis hubungan antar dua variabel dengan teknik regresi linier sederhana. Misalnya terdapat data yang menunjukkan hubungan antara biaya pemeliharaan jalan (Y) dan luas jalan yang diperbaiki (X) di suatu pemda dalam lima tahun terakhir sebagai berikut.

Biaya Pemeliharaan Jalan, periode 2001 s.d. 2005 Tahun

Luas Jalan (m2)

Biaya (jutaan Rp)

2001 2002 2003 2004 2005

50.000 60.000 40.000 55.000 65.000

6.250 7.320 5.200 7.700 9.230

Dari data diatas, kita dapat menentukan hubungan antara X dan Y dengan menghitung koefisien korelasi (r) dan koefisien penentu (r2) serta membuat perkiraan berapa besarnya belanja pemeliharaan pada luas jalan tertentu sebagai berikut.

X

Y

(ribuan)

(jutaan)

x

50

6.250

-4

60

7.320

6

40

5.200

-14

55

7.700

65

9.230

Xi = 270 X= 54

116

X-X

Yi = 35.700

X2

Y-Y

y2

xy

y

-890

16

792.100 3.560

180

36

32.400

1.080

-1.940

196

3.763.600

27.160

1

560

1

313.600

560

11

2.090

121

4.368.100

22.990

xi= 0

yi = 0

2 xi = 370

2 yi = 9.269.800

xiyi = 55.350

Y = 7.140



Daerah

a). Koefisien korelasi ( r ) xiyi

=

-------------------------------

√

√

xi2

yi2

55.350 =

55.350

----------------------------------- = -------------- = 0,95 370 x

9.269.800

58.548

Koefisien korelasi 0,95 menunjukkan bahwa hubungn X (luas jalan) dan Y (biaya pemeliharaan) sangat kuat dan positif. (b). Koefisien penentu (KP) = r2 = (0,95)2 = 0,9025 Hal ini menunjukkan bahwa 90% dari perubahan biaya pemeliharaan (Y) dipengaruhi oleh luas jalan (X), sedangkan 10% nya disebabkan oleh faktor lain. (c). Persamaan regresi linier: Y’ = a + bX

55.350

xiyi

b =

--------xi

2

=

------------- = 150 370

a = Y - b X = 7.140 – (150 x 54) = 7.140 – 8.100 = - 960

Dengan demikian, bila luas jalan 100 m 2 maka perkiraan belanja pemeliharaan adalah: Y’ = a + bX = -960 + 150 (100) = Rp14.040 juta F. Rangkuman Analisis kecenderungan mengidentifikasi pola-pola dari kecenderungan (perubahan-perubahan yang terjadi dalam beberapa periode yang telah lalu) sebagai dasar dari evaluasi dan prediksi keadaan atau perubahan di masa mendatang. Sifat-sifat analisis kecenderungan adalah: •

Bertujuan untuk mengetahui arah atau kecenderungan suatu pos laporan keuangan.


117


Daerah

•

Membutuhkan time series data selama beberapa tahun.

•

Dilakukan dengan membandingkan (menghubungkan) angka-angka untuk pos yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan. Analisis kecenderungan sederhana, baik dengan tahun dasar maupun

dengan bergerak, membandingkan angka-angka untuk pos yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan, tanpa mengidentifikasi variabelvariabel yang mempengaruhi perubahan dari pos tersebut. Sedangkan analisis kecenderungan dengan diagram pencar dilakukan dengan penarikan garis kecenderungan yang mendekati (mengikuti) pola dari sebaran titik-titik yang ada dalam grafik.

118



Daerah

Daftar

Pustaka

Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah, edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. LAN dan BPKP, 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Mahsun, Mohamad, Firma Sulistyowati dan Heribertus A. Purwanugraha, 2007. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik, edisi 2. Yogyakarta: Penerbit Andi (CV Andi Offset). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Widodo, 2007. “Analisis Rasio Keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali” dalam Abdul Halim. Akuntansi Keuangan Daerah, edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.


119


Daerah


120


Analisis Laporan Keuangan. Daerah. Disusun Oleh: Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik

Recommend Documents