DAFTAR TEMUAN AUDIT TAHUN BUKU 2007 PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN III (P2KP III) LOAN IBRD 4779-IND & IDA Cr

DAFTAR TEMUAN AUDIT TAHUN BUKU 2007 PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN III (P2KP III) LOAN IBRD 4779-IND & IDA Cr. 4063-IND

KABUPATEN BELU Nomor Tanggal

: LHA-2635/PW24/2/2008 : 2 Juni 2008

No.

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

1.

Pelaksanaan Fisik Pekerjaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) baru mencapai 30% dan belum tertib melakukan pencatatan/pembukuan terhadap dana P2KP Tahun Anggaran 2007 yang dikelola.

Seharusnya setiap KSM melakukan pencatatan/pembukuan terhadap pengeluaranpengeluaran yang dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur, sosial dan ekonomi hibah untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian.

Hal tersebut disebabkan : a. Pencairan dana ke KSM dari BKM baru sebesar 30% dari total anggaran pekerjaan fisik

Hal ini berakibat: a. belum dapat dimanfaatkannya sarana fisik tersebut untuk masyarakat.

b. KSM lebih banyak berkonsentrasi terhadap pelaksanaan kegiatan infrastruktur, sosial dan ekonomi hibah dengan mengabaikan pengadministrasian terhadap pengeluaranpengeluaran atas kegiatan yang dilaksanakan.

b. pengeluaranpengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur, sosial dan ekonomi hibah kurang dapat diawasi karena belum diadministrasikan dengan baik.

Pelaksanaan P2KP Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Belu yang dilakukan di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Atambua (BKM Hidup Baru di Kelurahan Manumutin), Kecamatan Atambua Selatan (BKM Rinbesi Mandiri di Kelurahan Rinbesi dan BKM Leohat di Kelurahan Fatukbot) serta Kecamatan Atambua Barat (BKM Moris Hamutuk di Kelurahan Tulamalae dan BKM Moris Foun di Kelurahan Umanen). Anggaran yang direalisasi di tahun 2007 sebesar Rp92.688.000,00, sedangkan kegiatannya dilaksanakan di tahun 2008 yaitu pada KSM-KSM berikut ini :

c. Konsultan Manajemen Wilayah dalam hal ini Asisten Koordinator Kota (Askorkot) Kabupaten Belu dan Fasilitator Kelurahan kurang melakukan pendampingan dalam membuat pencatatan/pembukuan pada KSM-KSM.

d. Tim Penanggung Jawab Operasional Kegiatan tidak memantau pelaksanaan kegiatan P2KP di tingkat

Rekomendasi

Tindak Lanjut

Kami rekomendasikan kepada Bupati Belu untuk : a. Memerintahkan BKM agar mencairkan sisa anggaran ke KSM sesuai ketentuan yang berlaku. b. Memberikan teguran tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen P2KP Kabupaten Belu dan Asisten Kota Atambua (Konsultan Manajemen Wilayah XII) agar memantau pelaksanaan kegiatan P2KP lebih efektif. c. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen P2KP Kabupaten Belu untuk menghimbau Tim Fasilitator Kelurahan agar lebih intensif dalam melakukan pendampingan kepada BKM dan KSM-KSM sehingga pengadministrasian terhadap pengeluaranpengeluaran kegiatan

Guna Menindaklanjuti hasil rekomendasi hasil Audit BPKP, upaya fasilitasi dan koordinasi dari setiap lini Program Mulai Tingkat Relawan, BKM, KSM, PJOK, Lurah. Dan Satker PIP serta Tim Korkot dan Fasilitator lebih fokus pada pelaksanaan kegiatan pemanfaatab BLM. Atas koordinasi tersebut pada tanggal 8 agustus posisi kegiatan dan Pelaporan di semua KSM telah terealisasikan, adapun secara lebih utuh seperti yang tertera dalam tabel.

Keterangan

No.

BKM / Kelur ahan

KSM

Realis asi fisik

LPJ

I

Hidu p Baru / Manu mutin

Palma

100 %

100 %

Manek waik

100 %

100 %

Melati & Merpat i

100 %

100 %

Has Laran

100 %

100 %

Revo

100 %

100 %

Mandir

100 %

100 %

Selesai


No.

Kondisi

Kriteria

Sebab KSM-KSM.

N o .

BKM / Kelur ahan

KSM

I

Hidup Baru / Manu mutin

Palm a

II

II I

Rinbe si Mandi ri / Rinbe si

Leoha t / Fatuk bot

Kegiata n

Angga ran

Rea lisa si fisik

Bimbin gan Keseha tan Bumil dan Menyus ui

7.000. 000

100 %

Man ekw aik

Pembu atan MCK

7.810. 000

30 %

Mela ti & Merp ati

Kursus Menjahi t

7.000. 000

100 %

Has Lara n

Pembu atan MCK

7.810. 000

100 %

Rev o

Kursus Menge mudi

3.600. 000

100 %

Man diri

Bantua n ternak untuk usaha jompo

4.550. 000

100 %

Ang gur Mera h

Pembu atan Bak Air

3.819. 000

30 %

Anek a Jaya

Pembu atan Deker

2.113. 000

30 %

Hab uras Mori s

Rehab Jalan Setapa k

1.114. 000

30 %

Hara pan Bers ama

Pemba ngunan Jalan Setapa k

4.412. 000

30 %

Keta pang

Kursus Menjahi t

1.500. 000

100 %

Maw ar

Rehab Sumur

460.0 00

100 %

Mori s Foun I

Pembu atan Jalan Setapa k

7.250. 000

30 %

Koko te

Pembu atan Jalan Setapa k

7.140. 000

30 %

Ang grek

Pelatih an Menjahi t

2.400. 000

100 %

Akibat

Rekomendasi infrastruktur, sosial dan ekonomi hibah dilakukan secara tertib. d. Menegur Asisten Koordinator Kota (Askorkot) Kabupaten Belu dan Fasilitator Kelurahan atas kelalaiannya agar tidak terulang hal yang sama di kemudian hari e. Menegur Tim Penanggungjawab Operasional Kegiatan agar lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya. Bukti tindak lanjut berupa surat teguran tertulis dan laporan pelaksanaan pengadministrasian terhadap pengeluaranpengeluaran di tingkat KSM agar disampaikan ke Perwakilan BPKP Provinsi NTT pada kesempatan pertama.

Tindak Lanjut

Keterangan

i II

III

IV

V

Anggu r Merah

100 %

100 %

Aneka Jaya

100 %

100 %

Habur as Moris

100 %

100 %

Harap an Bersa ma

100 %

100 %

Ketap ang

100 %

100 %

Mawar

100 %

100 %

Moris Foun I

100 %

100 %

Kokote

100 %

100 %

Anggr ek

100 %

100 %

Moris Ham utuk / Tula mala e

Asoka

100 %

100 %

Bouge nville

100 %

100 %

Moris Foun

100 %

100 %

Moris Foun /

Hidup Bersat u

100 %

100 %

Rinb esi Mand iri / Rinb esi

Leoh at / Fatuk bot


No.

Kondisi I V

V

Moris Hamu tuk / Tulam alae

Moris Foun / Uman en

Kriteria

Asok a

Pening katan Ketera mpilan Pertani an

2.800. 000

100 %

Bou genv ille

Rehab Sumur

1.880. 000

30 %

Mori s Foun

Rehab Jalan Setapa k

13.38 0.000

30 %

Hidu p Bers atu

Rehab Sumur

2.150. 000

30 %

Maw ar

Bimbin gan Belajar

4.500. 000

100 %

Total

2 unit

92.68 8.000

Berdasarkan hasil audit KSMKSM dijumpai prosentase fisik kegiatan ada yang baru mencapai 30% dan KSM belum melakukan pencatatan/pembukuan pada Buku Kas Harian atas pengeluaran-pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur, sosial dan ekonomi hibah hanya dijumpai kwitansi-kwitansi pembelian barang.

KOTA KUPANG Nomor Tanggal

: LHA-2730/PW24/2/2008 : 4 Juni 2008

Sebab

Akibat

Rekomendasi

Tindak Lanjut Uma nen

Mawar

100 %

Keterangan

100 %

DAFTAR TEMUAN AUDIT TAHUN BUKU 2007 PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN III (P2KP III) LOAN IBRD 4779-IND & IDA Cr. 4063-IND 1.

Terdapat pekerjaan pembuatan jamban keluarga yang belum dilaksanakan, walaupun dana yang tersedia telah digunakan seluruhnya pada kelurahan Nunhila Dalam Tahun 2007 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Ruba Muri, kelurahan Nunhila kecamatan Alak menerima Bantuan langsung masyarakat (BLM) tahap II yang digunakan antara lain untuk pembuatan 27 unit jamban keluarga pada 6 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dari hasil audit dijumpai: a. terdapat pekerjaan yang belum selesai yaitu 2 (dua) unit jamban keluarga di RT 02-RW 01 pada KSM Himalaya. b. seluruh biaya untuk pembuatan 2 (dua) unit jamban tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (belum termasuk dana dari swadaya masyarakat sejumlah Rp300.000,00) sudah diterima seluruhnya oleh KSM Himalaya yaitu tanggal 08 Oktober 2007 sebesar Rp300.000,00 (30%), tanggal 19 Nopember 2007 sebesar Rp600.000,00 (60%)

Berdasarkan pedoman P2KP, pekerjaan infrastruktur dilaksanakan secara gotongroyong oleh masyarakat penerima manfaat dengan mengutamakan masyarakat miskin yang terdaftar dalam Pemetaan Swadaya serta ditujukan untuk kegiatan yang bersifat kolektif, dan pihak KSM harus segera mempertanggungjawabkan atas uang bantuan yang telah diterimanya.

Kondisi init terjadi disebabkan: a. koordinator BKM Ruba Muri kurang melakukan pengawasan dan pengendalian Progres Kegiatan dan LPJ. b. kurang optimalnya pendampingan Fasilitator Kelurahan.

Akibatnya pencapaian tujuan P2KP untuk mengutamakan kegiatan yang bersifat kolektif serta pemberian bantuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui terbangunnya jamban keluarga menjadi terhambat dan waktu pelaksanaan untuk pemanfaatan BLM III akan terlambat karena belum selesainya pekerjaan tersebut.

Kepada Walikota Mengacu hasil rekomendasi BPKP : Kupang 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kota Kupang direkomendasikan agar Melalui PJOK membuat surat teguran yang : ditujukan Kepada BKM Ruba Muri Kelurahan a. Menginstruksikan Nunhila, dengan nomor surat : Pejabat Pembuat Kec.Alk.PJOK/01/IV/2008 tanggal 29 April 2008 Komitmen (PPK) dengan perihal Teguran kepada BKM Ruba Muri P2KP Kota Kupang Isi surat tersebut agar : Menindak lanjuti surat dan Konsultan Badan Pengawas Keuangan dan Pembanguanan Manajemen Wilayah (KMW) XII Provinsi (BPKP) p-erwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur NTT, untuk No.ST - 1062/PW.24/2/2008 tanggal 29 Februari memerintahkan BKM 2008 Perihal Audit Keuangan atas Program Ruba Muri dan KSM Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Himalaya segera Tahap III Kota Kupang (Loan IBRD 4779menyelesaikan IND/Urban Poverty Project III) Tahun 2007, Maka pekerjaan 2 (dua) sesuai hasil audit yang kami terima dari BPKP unit jamban keluarga Perwakilan Prop. NTT yaitu terdapat pekerjaan sesuai dengan pembangunan 2 unit jamban keluarga oleh KSM usulan kegiatan dengan tetap Himalaya yang belum dilaksanakan, sedangkan menggunakan dana sudah diserahkan 100% oleh BKM kepada prinsip swadaya, KSM Himalayah. sehubungan dengan perihal selanjutnya copy dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas bukti penyelesaian ditegaskan agar BKM Ruba Muri dan KSM pekerjaan yang HImalaya dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dilegalisir agar paling lambat minggu 1 bulan Mei 2008 disertai disampaikan ke dengan berita acara penyelesaian pekerjaan fisik Perwakilan BPKP dan dokumentasinya. Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Menindak lanjuti surat Teguran dari PJOK b. Memberikan teguran kecamata Alak, BKM Ruba Muri atas fasilitasi dari kepada Fasilitator Tim fasilitator KMW 12 melakukan rembug dengan Kecamatan Alak, KSM HIMALAYA, dan mengeluarkan surat yang BKM Ruba Muri, dan ditujukan pada PJOK dengan No. 32/BKMKSM Himalaya atas RM/NHL V/2008 V/2008 terkait kesediaan keterlambatan menyelesaikan pekerjaan. penyelesaian pekerjaan 2 (dua) 3. KSM Himalaya dan bersama warga setempat setelah menindak lanjuti hasil rembug bersama unit jamban

Selesai


dan tanggal 18 Pebruari 2008 sebesar Rp100.000,00 (10%). Menurut penjelasan koordinator BKM Ruba Muri, 1 unit jamban akan dibangun di Lokasi rumah Rafael Toma (anggota KSM Himalaya) yang sementara masih menunggu dikerjakan, karena rumah tersebut sedang dilaksanakan perbaikannya, sedangkan 1 unit jamban akan dibangun di sekitar rumah Affiana Ratu (anggota KSM Himalaya) dimana pasir yang sudah disiapkan hanyut karena banjir.

keluarga.

BKM telah melaksanakan pekerjaan dua jamban yang selama ini belum dilselesaikan. 4. dan pada tanggal 28 Mei KSM Hmalaya atas nama Afliana Ratu dan Rafael toma masing-masing anggota KSM membuat berita acara yang diketahui bersama-sama oleh anggota Pimpinan Kolektif BKM membuat berita Acara dengan No. 26/BKM-RM/NHL/V/2008. yang menyatakan bahwa pekerjaan dua jamban tersebut telah diselesaikan 100%. (laporan berita Acara dan Foto kegiatan Terlampir)l

Selesai 2.

Usulan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tidak sesuai dengan kriteria P2KP pada kelurahan Nefo Naek Dalam Tahun 2007 pada BKM Sehat Kelurahan Nefo Naek, Kecamatan Kelapa Lima terdapat pekerjaan Pembukaan Jalan Baru pada RT 17A sepanjang 127 M dengan nilai kegiatan sebesar Rp48.335.450,00 termasuk swadaya masyarakat sebesar Rp14.494.625,00 yang direncanakan dalam Pedoman Jangka Menengah Program Penanggulangan

Menurut Pedoman P2KP disebutkan bahwa kriteria desain pembangunan jalan aspal yang perlu diperhatikan yaitu harus sudah ada konstruksi LPB (Lapis Penetrasi Bawah) minimal berumur 1 tahun.

Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman BKM terhadap aturan yang ada khususnya untuk pekerjaan jalan dan tidak optimalnya pendampingan Fasilitator Kelurahan.

Akibatnya progres pencairan BLM tahap II menjadi terlambat, karena masih menunggu revisi PJM Pronangkis yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kepada Walikota Mengacu hasil Rekomendasi BPKP: Kupang 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kota Kupang direkomendasikan agar Melalui PJOK Kelapa Lima dengan nomor surat : : 001/PJOK/KKL/IV/2008, tanggal 29 April 2008 a. Menginstruksikan dengan perihal Penegasan Kepada BKM Sehat Pejabat Pembuat Isi surat tersebut menegaskan agar BKM Sehat Komitmen (PPK) untuk merevisi PJM Pronangkis Renta I (Untuk P2KP Kota Kupang kegiatan pengaspalan jalan RT 17a) dialihkan dan dan Konsultan Manajemen Wilayah diganti dengan kegiatan lain pada renta II atau III. (KMW) XII Provinsi 2. Menjawab teguran dari PPK BKM sehat atas NTT, untuk fasilitasi Fasilitator KMW 12 melakukan rembug memerintahkan BKM warga dan mensepakati bahwa : Sehat Kelurahan Nefo Naek dan Usulan Usulan Malaka I segera No Uraian awal perubahan revisi kegiatan 1 Nama Pengaspalan Perkerasan dalam PJM Jalan Jalan kegiatan Pronangkis. Copy

DAFTAR TEMUAN AUDIT TAHUN BUKU 2007 PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN III (P2KP III) LOAN IBRD 4779-IND & IDA Cr. 4063-IND bukti penyelesaian Lingkungan Lingkungan pekerjaan yang 2 Lokasi RT 17 A/V RT 17 A/V dilegalisir agar Volume 3 127 M’ 130 M’ disampaikan ke Perwakilan BPKP Provinsi Nusa 3. Semua perubahan telah dilengkapi dengan Berita Acara ( terlampir ) Tenggara Timur. b. Memberikan teguran kepada Fasilitator Kecamatan Kelapa Lima, BKM Sehat, dan KSM Malaka I atas kesalahan dalam pembuatan PJM Pronangkis.

Kemiskinan (PJM Pronangkis) dan direncanakan yang dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Malaka I yaitu: a. Biaya pengerasan jalan berupa sirtu dibiayai dengan pada BLM Tahap I sebesar Rp23.577.700,00 termasuk swadaya masyarakat sebesar Rp7.067.300,00. b. Biaya pengaspalan diusulkan akan dibiayai pada BLM Tahap II dengan nilai kegiatan sebesar Rp24.757.750,00 termasuk didalamnya swadaya masyarakat sebesar Rp7.427.325,00.

3.

Dari hasil audit dijumpai kondisi fisik pekerjaan pengerasan jalan berupa sirtu sudah mencapai 90% dan belum berumur satu tahun untuk ditingkatkan ke pekerjaan pengaspalan sesuai PJM Pronangkis yang telah disusun. Terdapat tunggakan dana bergulir pada BKM Tanjung Pura kelurahan Fatubesi sebesar Rp27.545.000,00 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tanjung

Menurut Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh masing-masing Ketua KSM yang mendapatkan dana bergulir disebutkan bahwa, KSM akan mengangsur pokok beserta jasa / bunga sesuai

Hal tersebut disebabkan BKM Tanjung Pura kurang selektif pada waktu memilih Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai penerima bantuan dana bergulir serta adanya itikad

Akibatnya pencapaian tujuan P2KP untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pinjaman dana bergulir tidak tercapai secara

Kepada Walikota 1. Menindak lanjuti surat dari PJOK. BKM Kupang Tanjung Pura mengirimkan surat hasil tindak direkomendasikan agar lanjut yang di ditujukan kepada PJOK P2KP-3 : Kec.Kelapa Lima dengan nomor surat : 62/BKMa. Memerintahkan PPK TP/UPK/V/2008 pada tanggal 31 Mei 2008 perihal agar berkoordinasi Laporan Dana Bergulir. dengan Konsultan

Selesai


Pura, Kelurahan Fatubesi, kecamatan Kelapa Lima mendapat Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap II untuk Dana Bergulir sebesar Rp77.500.000,00 yang seluruhnya telah disalurkan kepada 155 orang anggota dari 31 KSM di BKM Tanjung Pura, dimana masing-masing anggota KSM mendapat pinjaman sebesar Rp500.000,00. Sampai dengan akhir bulan Maret 2008 dana bergulir menjadi sebesar Rp100.750.000,00 yang telah disalurkan kepada 41 KSM. Berdasarkan hasil audit atas dana yang disalurkan kepada 155 orang anggota dari 31 KSM tersebut dijumpai: a. terdapat tunggakan pinjaman pokok, bunga pinjaman, dan bunga tabungan sebesar Rp27.545.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

perjanjian/kredit sampai dengan lunas, dan apabila tidak dapat mengangsur pokok pinjaman beserta jasanya sesuai ketentuan UPK-BKM, KSM bersedia dikenakan denda/saksi sesuai ketentuan perjanjian pinjaman/kredit.

kurang baik dari KSM dalam pengembalian kredit/pinjaman dana bergulir tersebut dan dan tidak optimalnya pendampingan Fasilitator Kelurahan.

optimal.

Manajemen Wilayah 2. yang isi surat tersebut adalah : : Menindak lanjuti (KMW) XII Provinsi surat dari PJOK Kecamatan Kelapa Lima Nomor : NTT, Kordinator 002/PJOK/KKL/IV/2008 tanggal 29 April 2008 BKM Tanjung Pura, dengan perihal Teguran kepada BKM Tanjung dan ke-31 KSM Pura Kelurahan Fatubesi Kota Kupang mengenai untuk permasalahan tunggakan dana bergulir mengintensifkan berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Provinsi upaya penagihan NTT yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2008 kepada anggota terdapat 31 KSM yang menunggak dana ekonomi KSM yang menunggak, sebesar Rp. 27.545.000,-(Laporan tanggal 25 selanjutnya copy Maret 2008) dengan tunggakan terbesar pada 4 bukti pembayaran KSM yaitu KSM Sesawi Rt 10, KSM Mandiri RT 07, angsuran tunggakan KSM Kusangga RT 07, dan KSM Kamboja RT 10. yang dilegalisir agar 3. Bahwa perlu kami sampaiakan berdasarkan disampaikan ke Laporan Tingkat pengembalian untuk bulan Maret Perwakilan BPKP 2008 secara kieseluruhan darike-45 KSM dari Provinsi Nusa tunggakan sebsesar RP.27.545.000,- per tanggal Tenggara Timur. 25 Maret 2008 turun menjadi Rp.19.020.000,b. Memberikan teguran kepada Fasilitator dengan tingkat pengembalian sebesar 81.36 % Kecamatan Kelapa (Laporan 31 Maret 2008) Lima atas kelalaian 4. Khusus untuk ke 4 KSM yang memiliki tunggakan dalam terbesar yaitu KSM sesawi,KSM Mandiri,KSM pendampingan di 31 Kusangga, dan KSM Kamboja, pimpinan kolektif/ KSM penerima dana anggota BKM tanjung Pura telah melakukan bergulir.

berbagai upaya baik sebelum maupun sesudah audit dari BPKB telah melakukan pendekatan dengan melakukan kunjungan langsung dan juga memberikan surat peringatan pertama dan kedua namun sampai dengan tanggal 31 Mei 2008 ke 4 KSM tersebut tidak ada niat baik untuk melunasi tunggakan sehingga besar tunggakan perbulan mei 2008 untuk KSM kamboja Rp.2/220.000,- total tunggakan ke 4 KSM sebesar Rp. 8.570.000,5. Adanya tunggakan dari KSM ekonomi bergulir sangat menghambat penyaluran ke KSM yang sedang menunggu giliran untuk mendapat


Tunggakan 22.750.000,00 Pokok Tunggakan 3.596.250,00 Bunga Pinjaman Tunggakan 1.198.750,00 Bunga Tabungan Juml 27.545.000,00 ah :

b. Rata-rata tunggakan di ke-31 KSM adalah 30,18% dan tingkat pengembaliannya 69,82%. c. Tunggakan terbesar adalah berasal dari 4 (empat) KSM yang menunggak diatas 6 bulan yaitu: N Nama

Jumlah

o

KSM

Tunggakan

.

Sesaw

(Rp)

i 1

KSM

.

Sesaw

1.560.000,00

i 2

KSM

1.650.000,00

pelayanan baik yang dilakukan ke 4 KSM maupun KSM yang lain dan juga mencemarkan nama baik BKM Tanjuna Pura sebagai Lembaga Kepercayaan Masyarakat, visi dan misi P2KP,Untuk itu BKM Tanjuna Pura sebagai Lembaga yang berbadan hokum akan mengambil langkah – langkah yang lebih tegas berdasarkan perjanjian kredit dan pengakuan Hutang akan mengambil langkah – langkah yang hukum sesuai dengan ketentuan dan undang – undang yang berlaku. 6. Dari Semua pembuktian atas klarifikasi tersebut di buktikan dengan buku catatan UPK. ( Terlampir)


.

Mandir i

3

KSM

.

Kusan

1.550.000,00

gga 4

KSM

.

Kamb

1.620.000,00

oja

4.

d. terhadap anggota KSM yang menunggak belum dikenakan dikenakan denda/saksi sesuai ketentuan perjanjian pinjaman/kredit. Terdapat 2 BKM yang tidak mendapatkan pencairan Bantuan Langsung Masyarakat Tahap III P2KP dari pemerintah pusat Berdasarkan dokumen SP2D tahun anggaran 2007 yang diterbitkan untuk P2KP Kota Kupang, dijumpai bahwa terdapat 22 BKM yang terdaftar untuk memperoleh pencairan BLM Tahap III dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil audit dijumpai terdapat 2 (dua) BKM tidak mendapat penyaluran dana BLM Tahap III sebesar Rp180.000.000,00 dengan

Seharusnya BKM yang telah diusulkan ke pusat untuk menerima bantuan langsung masyarakat tercantum dalam DIPA tahun 2007.

Menurut penjelasan Satker NVT PBL NTT hal tersebut disebabkan karena DIPA Revisi 1 Nomor 1213.1/033005.0/-/2007 tanggal 01 Desember 2007 pada kategori Sumber PHLN Loan 4779IND IBRD No. Register 10706401 memiliki sisa saldo yang dapat ditarik hanya sebesar Rp50.000.000.00, sehingga tidak mencukupi membayar dana BLM tahap-3 P2KP.

Akibatnya kegiatan yang telah diusulkan oleh BKM Maju Mandiri dan BKM Kasih dalam PJM Pronangkis sebesar Rp180.000.000,00 tidak dapat terlaksana sehingga tujuan P2KP untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di lokasi tersebut tidak tercapai secara optimal.

Kepada Walikota Kupang direkomendasikan agar memerintahkan PPK agar berkoordinasi dengan Satker P2KP Provinsi NTT untuk segera mengusulkan dana BLM Tahap III untuk BKM Maju Mandiri dan BKM Kasih kedalam DIPA luncuran 2008 sebesar Rp180.000.000,00

Atas rekomendasi tersebut Satker Satker SNVT PBL NTT melakukan konsultasi dengan Satker P2KP Pusat dan disepakati akan dilakukan pembayaran kekurangan BLM sebesar 180.000.000 dengan menggunakan DIPA luncuran No. 12.13.0/033.05.0/-/2008 tanggal 31-12 2007. dengan No

1.

Nama BKM

Maju Mandiri

2.

Kasih

Kelurahan / Kecamatan

Batuplat

/

90.000.000

Alak

Nainoni Alak

Jumlah BLM Tahap III yang tidak diterima (Rp)

/

90.000.000

Selesai


rincian sebagai berikut: Nam a BK M

Kelura han / Kecam atan

1

Maju

Batupla

.

Man

t / Alak

N o .

Jumlah BLM Tahap III yang tidak diterima (Rp) 90.0 00.0 00,0

diri

0 2

Kasi

.

h

Nainoni

90.0

/ Alak

00.0 00,0 0

5.

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP tidak tepat sasaran pada kelurahan Oetete Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap II yang diterima oleh BKM Merpati kelurahan Oetete, kecamatan Oebobo yang disalurkan kepada KSM Mahoni untuk Rehab Drainase di RT 27 sepanjang 200 M dengan fisik pekerjaan sebesar Rp7.540.000,00 yang didanai dari bantuan P2KP sebesar Rp5.800.000,00 dan dengan swadaya masyarakat sebesar Rp1.740.000,00. Berdasarkan hasil audit dijumpai kondisi: a. Penempatan fisik pekerjaan rehab drainase tidak di lingkungan keluarga miskin di RT 27.

Berdasarkan pedoman P2KP sasaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP adalah masyarakat miskin yang terdaftar dalam Pemetaan Swadana (PS)

Hal tersebut disebabkan pihak BKM Merpati kurang selektif dalam melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan KSM yang akan dilaksanakan serta tidak optimalnya pendampingan Fasilitator Kelurahan.

Akibatnya pencapaian tujuan P2KP untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan tidak tercapai secara optimal dan manfaat dari fisik pekerjaan tidak dirasakan oleh masyarakat miskin sekitar.

Kepada Walikota Kupang direkomendasikan agar : Memerintahkan PPK dengan tetap berkoordinasi dengan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) XII Provinsi NTT untuk menegur BKM Merpati agar meningkatkan fasilitasi terhadap KSM dan masyarakat sehingga pelaksanaan P2KP benar-benar memberdayakan dan melibatkan masyarakat miskin, serta pelanggaran terhadap pedoman P2KP tidak terjadi lagi.

Surat dari PJOK Ditujukan Kepada BKM Merpati Kelurahan Oetete, dengan nomor surat : Kec. OEB.PJOK/02/IV/2008 tanggal 29 April 2008 dengan perihal Penegasan kepada BKM Merpati Berdasarkan hal tersebut diatas diharapkan dalam pelaksanaan BLM selanjutnya BKM Merpati dapat lebih selektif dalam melakukan verifilasi terhadap usulan kegiatan KSM dan dapat berkoordinasi dengan pihak RT/RW serta pemerintah di tingkat kelurahan. Dan menindaklanjuti temuan tersebut dan guna meningkatkan kualitas kegiatan tersebut BKM Oetete telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kelurahan setempat agar untuk lebih menyempurnakan nilai kemanfaatan kegiatan agar memasukkan kegiatan pembangunan goronggorong dalam agenda musrenbang tahun 2oo8. ( Surat terlampir)

Selesai


b. KSM Mahoni melakukan rehab drainase di lokasi jalan Gunung Fatuleu yang merupakan jalan besar/umum yang dilewati oleh masyarakat umum.


6.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) belum membuat laporan pertanggungjawaban dana BLM Berdasarkan laporan dari fasilitator kelurahan, realisasi fisik kegiatan ratarata sudah mencapai 95% sampai 100%. Namun demikian, status capaian laporan pertanggungjawaban oleh KSM kepada BKM pada 6 kelurahan yang diaudit adalah sbb: N o

Nama Kelurah an

Status Laporan

1

94 % KSM yang Nunhi membuat la laporan

2

60 % KSM yang Fatuf membuat eto laporan

3

60 % KSM yang Neofa membuat nek laporan

4

5

6

97 % KSM yang Fatub membuat esi laporan 91 % KSM yang Oetet membuat e laporan 60 % KSM yang Air membuat Nona laporan

Seharusnya setiap KSM segera membuat laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan fisik selesai dilaksanakan, sehingga BKM dengan segera dapat menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BLM sebagai salah satu kelengkapan syarat pencairan dana BLM Tahap berikutnya. Selanjutnya menurut Time Schedule yang telah ditentukan bersama oleh Konsultan Manajemen Pusat dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) XII NTT serta pihak proyek P2KP Pusat seluruh kegiatan P2KP baik lanjutan TA 2006 maupun PNPM Mandiri 2007 harus sudah berakhir pada akhir bulan Mei 2008.

Hal tersebut disebabkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) lebih banyak berkonsentrasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan tetapi kurang perhatian terhadap penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman P2KP.

Akibatnya pencairan dana BLM untuk tahap berikut menjadi terlambat yang dapat menghambat kegiatan P2KP selanjutnya yang tidak akan selesai pada akhir Mei 2008, sehingga tujuan P2KP untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan tidak tercapai secara tepat waktu.

Kepada Walikota Kupang direkomendasikan memerintahkan PPK agar berkoordinasi dengan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) XII Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memfasilitasi dan memotivasi BKM dan KSM dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban sehingga proses pencairan dana BLM Tahap berikut tidak mengalami kendala serta kegiatan dapat berakhir sebelum bulan Mei 2008.

Atas rekomendasi tersebut PPK. PJOK dan tim Korkot melakukan langkah-langkah fasilitasi guna mendorong terselesaikannya pelaoran yang ada di masing-masing keluraham dan hasilnya pada pelaporan status 04 Agustus 2008 sebagai berikut:

No

Nama Kelurahan

Status Laporan

1

Nunhila

100 % KSM yang membuat laporan

2

Fatufeto


3

Neofanek


4

Fatubesi

5

Oetete

6

Air Nona

100 % KSM yang membuat laporan 100 % KSM yang membuat laporan 100 % KSM yang membuat laporan

Selesai


KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN Nomor Tanggal 1.

: LHA-2626/PW24/2/2008 : 2 Juni 2008

Terdapat Pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) Unit Bak Air yang belum dilaksanakan pada kelurahan Oebesa Pada Tahun 2007 BKM Poloil To - Kelurahan Oebesa, terdapat pelaksanaan kegiatan lingkungan berupa pekerjaan pembuatan 3 unit Bak Air yang didanai dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap II dan swadaya masyarakat yang dilaksanakan oleh 3 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Usulan kegiatan pembuatan 3 unit bak air adalah sebesar Rp7.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut : N

Na

V

Swa

Juml

o

ma

o

daya

.

KS

l

BLM

M

u

(Rp)

Total

ah

m e 1

KS

1

.

M

u

Me

n

lati

it

01 / RT 02

600.0

2.000

2.600

00,

.000

.000,

Seharusnya atas dasar pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap II yang sudah diterima oleh KSM masing-masing sebesar Rp1.800.000,00 tersebut diatas sudah menunjukan adanya fisik bangunan bak air dan tinggal pekerjaan fi nishing/akhir.

Kondisi tersebut disebabkan : a. Kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar untuk memenuhi kewajiban swadaya sesuai usulan dan menyelesaikan pekerjaan fisik yang telah ditetapkan. b. Kurangnya pendampingan dari konsultan terhadap masyarakat c. Kurangnya pendampingan Tim Koordinasi P2KP Kabupaten TTS

Akibatnya hasil pelaksanaan kegiatan dana BLM II belum dapat memberikan manfaat secara utuh bagi masyarakat.

Kepada Bupati Timor Tengah Selatan kami rekomendasikan agar : a. Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen P2KP Kabupaten TTS agar memerintahkan BKM Poloil To segera menyelesaikan pekerjaan fisik bangunan bak air. b. Memberikan teguran tertulis kepada Konsultan Macon sesuai ketentuan yang berlaku c. Menginstruksikan Konsultan Manajemen Kabupaten untuk memfasilitasi KSM yang bersangkutan agar segera menghimpun swadaya dari masyarakat penerima manfaat dan menyelesaikan pembuatan 3 unit bak air tersebut, serta copy bukti Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3) agar

Atas rekomendasi tersebut PPK memberikan teguran yang Ditujukan Kepada BKM Paloil To Kelurahan Oebesa, dengan nomor surat : Kim.01.01.10/340.C/TTS/2008, tanggal 10 Juli 2008 dengan perihal Tindak lanjut Temuan BPKP. Dan dari hasil fasilitasi yang dilakukan pada status 4 Agustus 2008 KSM-KSM tersebut sudah menyelesaikan pekerjaan dan pelaporan dengan status sebagai berikut : Semua alat bukti yang mendukung diselesaikannya kegiatan tersebut terlampir.

No.

ksm

Status Kegiatan

1.

KSM Melati 01

100%

/ RT 02 2.

KSM Taelete

100%

3.

KSM Sill To 01

100%

Selesai

DAFTAR TEMUAN AUDIT TAHUN BUKU 2007 PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN III (P2KP III) LOAN IBRD 4779-IND & IDA Cr. 4063-IND 2

KS

1

.

M

u

Ta

n

ele

it

600.0 00

2.000 .000

diserahkan perwakilan Provinsi NTT.

2.600 .000

ke BPKP

te 3

KS

1

.

M

u

Sill

n

To

it

600.0 00

2.000 .000

2.600 .000

01

2.

To

1.800

6.000

7.800

tal

.000

.000

.000

Berdasarkan hasil audit dijumpai : a. Dana swadaya masyarakat belum terhimpun dari masyarakat sesuai usulan yang telah ditetapkan. b. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap II yang diterima oleh 3 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sudah mencapai 90% yaitu sebesar Rp5.400.000,00 telah dipergunakan seluruhnya untuk biaya pemasangan instalasi air dan pembelian bahan, tapi belum dilakukan pembangunannya. c. Pelaksanaan kegiatan lingkungan berupa pekerjaan pembuatan 3 unit Bak Air yang belum dilaksanakan. Terdapat tunggakan dana bergulir pada BKM Fajar

Menurut Surat Pengakuan Hutang disebutkan bahwa,

Hal tersebut disebabkan: a. kurangnya kesadaran

Akibatnya pencapaian tujuan P2KP untuk

Kepada Tengah

Bupati Timor 1.Berdasarkan Surat Teguran Kasatker Nomor: Selatan kami Kim.01.01.10/340.C/TTS/2008,tertanggal 10 Juli


Nekmese Kelurahan Kampung Baru sebesar Rp11.275.000,00 dan BKM Paloil To kelurahan Oebesa sebesar Rp6.090.000,00 Berdasarkan hasil audit atas dana bergulir di BKM Fajar Nekmese, kelurahan Kampung Baru dan BKM Paloil To kelurahan Oebesa dijumpai: a. pengurus BKM belum memberikan sanksi denda kepada KSM yang menunggak pokok pinjaman dan bunga. b. terdapat tunggakan dana bergulir sebesar Rp17.365.000,00 yang terinci sebagai berikut : N

BKM /

o

KSM

Tunggakan

Jumlah

Pokok

Bunga

(Rp)

(Rp)

775.000

50.000,

,00

00

,00

1.000.0

100.000

1.100.0

00,00

,00

00,00

2.000.0

200.000

2.200.0

00,00

,00

00,00

2.000.0

200.000

2.200.0

00,00

,00

00,00

2.000.0

200.000

2.200.0

(Rp)

Fajar Nekmese 1

2

3

4

5

6

7

Usaha Baru Milkis Mandi ri 2 Mandi ri Nekm ese Fetom one

825.000

00,00

,00

00,00

2.000.0

200.000

2.200.0

00,00

,00

00,00

500.000

50.000,

550.000

,00

00

,00

Jumla

10.275.

1.000.0

11.275.

h

000,00

00,00

000,00

2.000.0

270.000

2.270.0

00,00

,00

00,00

1.400.0

150.000

1.550.0

Tunas Baru Sub

Paloil To 1

Wangi

2

Nuri

KSM akan mengangsur pokok beserta jasa / bunga sesuai perjanjian/kredit sampai dengan lunas, dan apabila tidak dapat mengangsur pokok pinjaman beserta jasanya sesuai ketentuan UPK-BKM, KSM bersedia dikenakan denda/saksi sesuai ketentuan perjanjian pinjaman/kredit .

KSM untuk mengangsur pinjaman dana begulir dan kurang intensifnya UPK / BKM untuk menagih dana pinjaman ke KSM. b. Kurangnya pendampingan dari Fasilitator Kelurahan

mempercepat penanggulangan kemiskinan pinjaman dana tidak tercapai optimal.

melalui bergulir secara

rekomendasikan agar perihal tindak lanjut Laporan Hasil Audit menginstruksikan kepada Operasional BPKB pada Program Penanggulangan Pejabat Pembuat Kemiskinan di Perkotaan III, Kabupaten Timor Komitmen P2KP Kab Tengah Selatan Nomor : LHA-2626/PW.24/2/2007, TTS dan Konsultan tanggal 2 Juni 2008, tentang temuan tunggakan Manajemen Kabupaten dana ekonomi bergulir, mak melalui surat ini kami (KM-Kab) agar : 1) Memerintahkan BKM BKM Paloil To kelurahan oebesa kecamatan Soe, Fajar Nekmese dan telah memfasilitasi KSM tersebut mengembalikan BKM Paloil To supaya tunggakan Dana Bergulir sebesar Rp.6.090.000,segera menagih (Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tunggakan dana bergulir dari KSM 2. Dengan Surat dari BKM Fajar Nekmese ditujukan yang menunggak, kepada PPK-P2KP Kab.TTS dengan nomor surat : masing-masing 41/BKM-TS/III/X/2008 pada tanggal 22 Juli 2008 sebesar Rp11.275.000,00 dan yang isi surat tersebut adalah : Rp 6.090.000,00 serta Berdasarkan Surat Teguran Kasatker Nomor: copy bukti rekening Kim.01.01.10/340.C/TTS/2008,tertanggal 10 Juli tabungan dana perihal tindak lanjut Laporan Hasil Audit begulir atas Operasional BPKB pada Program Penanggulangan penerimaan Kemiskinan di Perkotaan III, Kabupaten Timor pengembalian dari Tengah Selatan Nomor : LHA-2626/PW.24/2/2007, KSM disampaikan tanggal 2 Juni 2008, mengenai tunggakan dan kepada Perwakilan ekonomi bergulir pada 7 KSM sebesar Rp. BPKP Provinsi Nusa 11.275.000,- maka melalui surat ini kami BKM Tenggara Timur. kelurahan Kampung Baru 2) Menegur KSM yang Fajar Nekmese menunggak, supaya kecamatan Kota Soe, telah melakukan penagihan tunggakan dana ekonomi bergulir hingga saat ini segera menyelesaikan sebesar Rp. 19.135.000 (Laporan hasil penagihan tunggakannya. & Copy Rekening UPK terlampir) 3) Memberikan teguran tertulis kepada Konsultan Macon sesuai ketentuan yang berlaku.


3

Merpa ti 2

00,00

,00

00,00

2.000.0

270.000

2.270.0

00,00

,00

00,00

5.400.0

690.000

6.090.0

Sub Jumla h

3.

00,00

,00

00,00

Jumla

15.675.

1.690.0

17.365.

h

000,00

00,00

000,00

Penerimaan pengembalian Dana bergulir yang belum disalurkan kembali sebesar Rp19.250.000,00 di kelurahan Cendana BKM Tetus kelurahan Cendana pada BLM Tahap II sudah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp35.000.000,00 kepada 7 KSM dengan masing-masing memperolehnya sebesar Rp5,000.000,00. Dari hasil Audit dijumpai penerimaan pengembalian dana bergulir dari 7 KSM masih ditampung dalam Rekening UPK BKM Tetus sebesar Rp19.250.000,00 dan belum disalurkan kembali kepada anggota KSM.

Seharusnya penerimaaan pengembalian dana bergulir sebesar Rp19.250.000,00 tersebut harus segera digulirkan kembali kepada KSM yang telah terdaftar dalam BAPUK BLM tahap II yang telah disetujui.

Hal tersebut disebabkan masih ada keraguan dari pihak BKM atas komitmen KSM untuk pengembalian pinjaman.

Akibatnya pencapaian tujuan P2KP untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pinjaman dana bergulir tidak tercapai secara optimal.

Kepada Bupati Timor Tengah Selatan kami rekomendasikan agar menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen P2KP Kab TTS dan Konsultan Manajemen Kabupaten agar Memerintahkan BKM Tetus supaya meninjau kembali dan melakukan verifikasi ulang terhadap KSM yang mengajukan usulan pinjaman dana bergulir sebelum meyalurkannya agar tidak terdapat tunggakan dikemudian hari.

Dengan Surat dari BKM Tetus ditujukan kepada PPK-P2KP Kab.TTS dengan nomor surat : 38/BKM-TS/III/X/2008 pada tanggal 22 Juli 2008 yang isi surat tersebut adalah : Berdasarkan Surat Teguran Kasatker Nomor: Kim.01.01.10/340.C/TTS/2008,tertanggal 2 Juni 2008, mengenai Penangguhan Penyaluran kembali dana bergulir ke KSM yang baru disebabkan karena : 1. Belum selesainya KSM yang baru dalam proses pembentukan KSM dan pengajuan proposal 2. Hingga saat ini KSM telah dibentuk dan proposalnya telah diverifikasi tapi BKM masih menunggu proses Audit dari Audit Independent.


4.

BKM Maju Mandiri, kelurahan Kota Baru tidak mendapatkan realisasi pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari pemerintah pusat Berdasarkan hasil audit terhadap 2 (dua) BKM yang baru terbentuk pada tahun 2007 di kabupaten TTS melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - P2KT dijumpai bahwa 1 (satu) BKM tidak memperoleh pencairan dana BLM tahap I, adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Usulan

Realisasi

o

BKM /

BLM

Pencairan

.

Kelurah

Tahap I

(Rp)

an

(Rp)

1

Taneot

60.000.00

.

ob /

0,00

N

Nama

Menurut penjelasan Satker NVT PBL NTT Tahun Anggaran 2007 hal tersebut disebabkan karena DIPA Revisi 2 Nomor S1630/WPB.22/BD.0202/200 7 tanggal 13 Desember 2007 memiliki sisa saldo yang dapat ditarik hanya sebesar Rp20.000.000,00, sehingga tidak mencukupi membayar dana BLM tahap1 kepada BKM kelurahan Kota Baru.

Akibatnya kegiatan yang telah diusulkan oleh BKM Maju Mandiri dalam PJM Pronangkis tidak dapat terlaksana sehingga tujuan P2KP untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan tidak tercapai secara optimal.

Kepada Bupati Timor Tengah Selatan kami rekomendasikan agar memerintahkan PPK P2KP Kabupaten TTS dan Konsultan Manajemen Kabupaten (KM-Kab) untuk mengkoordinasikannya dengan Satker NVT PBL NTT Tahun Anggaran 2008 untuk segera mengusulkan dana BLM Tahap I untuk BKM Maju Mandiri kedalam DIPA luncuran 2008 sebesar Rp40.000.000,00

Atas rekomendasi tersebut Satker Satker SNVT PBL NTT melakukan konsultasi dengan Satker P2KP Pusat dan disepakati akan dilakukan pembayaran kekurangan BLM sebesar 40.000.000 dengan menggunakan DIPA luncuran No. 12.13.0/033.05.0/-/2008 tanggal 31-12 2007. dan status sampai bulan oktober tanggal 30 sudah di proses dan sudah keluar SP2D-nya.

Hal tersebut mengakibatkan hasil kegiatan P2KPk tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin setempat yang sudah terdaftar dalam Pemetaan Swadaya.

Kepada Bupati Timor Tengah Selatan kami rekomendasikan menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) P2KP Kabupaten TTS untuk segera membuat laporan atas kerusakkan kegiatan P2KP akibat kejadian bencana longsor di

Atas rekomendasi tersebut, bahwa dalam keadaan Darurat maka dalam ketentuan P2KP kegiatan tersebut bisa dialihkan untuk penanganan Bencana. Namun setelah dilakukan kajian oleh PPK, Tim fasilitator dan Masyarakat setempat bahwa wilayah RT 22 RW 11 dan 12 memang secara daerah rawan Bencana, sehingga upaya yang harus dilakukan adalah mengevakuasi penduduk yang ada di RT 22 ke wilayah lain sebagai lang antisipatif. Dari analisa tersebut pihak

60.000.000,00

Karang Sirih 2

Maju

40.000.00

Tidak ada

.

Mandiri

0,00

realisasi

/ Kota Baru

5.

Terdapat bencana tanah longsor dilokasi kegiatan P2KP kelurahan Cendana yang belum dilaporkan ke Bupati TTS Dari hasil audit pada Kelurahan Cendana dijumpai bahwa terdapat hasil kegiatan fisik P2KP yang sudah dipertaggungjawabkan pada


BLM Tahap I dan tahap II rusak berat terkena bencana tanah longsor senilai Rp5.500.000,00 yang belum dilaporkan ke Bupati TTS, kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: N

Jenis

o

Kegiatan

Vo

Nilai

lu

BLM(Rp)

kelurahan Cendana.

pemerintah Daerah melalui DInas. PU menyepakati itu. Dan komitmennya akan dilakukan di APBD perubahan.

Kepada Bupati Timor Tengah Selatan kami rekomendasikan agar: a. menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen P2KP Kab TTS supaya memerintahkan Konsultan Manajemen Kabupaten agar membantu dan memfasilitasi BKM Tetus untuk melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi sesuai

Atas rekomendasi tersebut KMW. Melalu TA. MK dan Tim Fasilitator MK melakukan upaya fasilitasi pembukuan sekretariat dan UPK untuk lebih lebih menertibkan aspek administrasi. Dan posisi sekarang pembukuan tersebut sudah pada taraf MEMADAI.

Lokasi

m e 1

Bantuan

2

.

Lantaini

un

sasi

it

2

Bantuan

.

Perlindu

2

ngan

Un

Mata Air

it

3

Bantuan

1

.

Atap

Un

Seng

it

1.000.00

RT 22/

0,00

RW11

3.000.00

RT 22/

0,00

RW11

1.500.00

RT 24 /

0,00

RW 12

5.500.00 0,00

6.

Pelaksanaan Administrasi Kegiatan di BKM Fajar Nekmese Belum Diselenggarakan Dengan Baik. Dari hasil audit terhadap BKM Fajar Nekmese, kelurahan Kampung Baru, dijumpai beberapa kelemahan administrasi sebagai berikut : - Belum diselenggarakan buku kas, buku bank dan buku pembantu dengan baik untuk mencatat penerimaan dan penggunaan uang. - Belum dibuat diselenggarakan buku/

Menurut pedoman P2kP BKM harus menyelenggarakan administrasi atas kegiatan P2KP yang dikelolanya

Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman BKM terhadap tatacara pengelolaan suatu kegiatan dan adanya keterbatasan kemampuan SDM dalam hal pengadministrasian kegiatan dan kurangnya pendampingan dari Konsultan Manajemen Kabupaten.

Akibatnya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di tingkat BKM sulit untuk dapat dievaluasi.


catatan dana bergulir - Belum dibuat laporan keuangan

pedoman P2KP. b. Memberikan teguran tertulis kepada Konsultan Macon sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR TEMUAN AUDIT TAHUN BUKU 2007 PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN III (P2KP III) LOAN IBRD 4779-IND & IDA Cr

Recommend Documents