DAFTAR ISI. III. Profil Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

1

PROFIL DAN ANALISIS KEMISKINAN NASIONAL

DAFTAR ISI I.

Definisi dan Pengukuran Kemiskinan 1.1 Definisi Kemiskinan 1.2 Data Kemiskinan 1.3 Pengukuran Kemiskinan 1.4 Garis Kemiskinan

II.

Profil Kemiskinan 2.1

Perkembangan Garis Kemiskinan

2.2

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

2.3 2.4

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Perkembangan Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

2.5

Perkembangan Penurunan Tingkat Kemiskinan 2.5.1 Perkembangan Penurunan Tingkat Kemiskinan Kategori 1 2.5.2 Perkembangan Penurunan Tingkat Kemiskinan Kategori 2 2.5.3 Perkembangan Penurunan Tingkat Kemiskinan Kategori 3 2.5.4 Perkembangan Penurunan Tingkat Kemiskinan Kategori 4

2.6

Proporsi Jumlah Penduduk Miskin per Wilayah 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6

Wilayah Sumatera Wilayah Jawa Wilayah Bali Nusa Tenggara Wilayah Kalimantan Wilayah Sulawesi Wilayah Maluku Papua

2.7

Rangking Jumlah Penduduk Miskin

2.8

Rangking Tingkat Kemiskinan

2.9

Rangking Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

2.10 Rangking Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun (P2) III. Profil Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan 3.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 3.2 Instrumen dan Pengukuran Kemiskinan

2


3.3 Program Penanggulangan Kemiskinan 3.4 Perkembangan Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan IV. Analisis Kemiskinan 4.1

4.7

Kuadran Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kuadran Persentase Penduduk Miskin (P0) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Gini Rasio Kuadran Persentase Penduduk Miskin (P0) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi

4.8

Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Pendapatan Daerah

4.9

Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Dana Perimbangan

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

4.10 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan DAU DAK 4.11 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan DAK 4.12 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Total Belanja 4.13 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Langsung 4.14 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Modal 4.15 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Menurut Fungsi (Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial) 4.16 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Menurut Urusan (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) 4.17 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Menurut Urusan (Pertanian, Kelautan dan Perikanan) 4.18 Diagram Radar Indikator Kemiskinan per Wilayah 4.18.1 Wilayah Sumatera 4.18.2 Wilayah Jawa 4.18.3 Wilayah Bali Nusa Tenggara 4.18.4 Wilayah Kalimantan 4.18.5 Wilayah Sulawesi 4.18.6 Wilayah Maluku Papua 4.19 Pemeringkatan Kondisi Kemiskinan

3


Definisi dan Pengukuran Kemiskinan

4


1.1 Definisi Kemiskinan Definisi kemiskinan yang digunakan di berbagai negara bermacam-macam. Kemiskinan sering dipandang sebagai ketidakmampuan untuk membayar biaya hidup minimal (Bank Dunia, 1990) walaupun beberapa ahli berpendapat bahwa kemiskinan juga merupakan kurangnya akses terhadap jasa-jasa seperti pendidikan, kesehatan, informasi, serta kurangnya akses masyarakat terhadap partisipasi pembangunan dan politik. Definisi kemiskinan dapat juga dipandang dari sisi relatif dan sisi absolut: 1.

Kemiskinan Relatif Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu Negara pada waktu tertentu.

2.

Kemiskinan Absolut Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Indonesia menggunakan definisi kemiskinan secara absolut yang mampu untuk membandingkan kemiskinan secara umum dan menilai efek dari kebijakan program-program penanggulangan kemiskinan antar waktu.

1.2 Data Kemiskinan Data-data kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS meliputi data makro dan data mikro. Data makro kemiskinan adalah data yang hanya menunjukkan jumlah agregat dan persentase penduduk miskin. Data ini dihasilkan dari Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas). Sedangkan data mikro kemiskinan dilakukan dengan menggunakan kriteria akses terhadap kebutuhan dasar. Data mikro ini dihasilkan dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Perbedaan antara data kemiskinan makro dan mikro di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1.

“Data makro digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan secara makro. Sedangkan data mikro digunakan untuk memenuhi kebutuhan targeting program penanggulangan kemiskinan.”

5


Tabel 1.1 Perbandingan antara Data Kemiskinan Makro dan Data Kemiskinan Mikro DATA KEMISKINAN MAKRO

DATA KEMISKINAN MIKRO

1. Metodologi: 1. Metodologi: - Konsep: Basic Needs Approach - Konsep: Multi Dimensi - Pendekatan Moneter - Pendekatan Non Moneter - Didasarkan pada Garis - Didasarkan pada Indeks atau Kemiskinan Makanan (2100 Proxy Means Test (PMT) dari cirikkal/kapita/hari)+Non Makanan ciri Rumah Tangga Miskin esensial (variabel non-moneter) yang dapat dikumpulkan dengan mudah 2. Sumber data: Susenas tahunan

2. Sumber data: Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 (PSE-05), PPLS 2008, PPLS 2011

3. Data menunjukkan jumlah 3. Data menunjukkan jumlah RT penduduk miskin di level nasional, sasaran – by name by address provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan estimasi 4. Digunakan untuk perencanaan dan 4. Digunakan untuk target sasaran evaluasi program kemiskinan rumah tangga secara langsung dengan target geografis, tapi tidak pada Program Bantuan dan dapat menunjukkan siapa dan Perlindungan Sosial (BLT, PKH, dimana alamat penduduk miskin Raskin, Jamkesmas, dsb) Perbedaan antara Data Kemiskinan Makro dan Mikro dapat dilihat pada Tabel 1.1. Angka kemiskinan yang selama ini digunakan oleh Pemerintah adalah angka kemiskinan makro yang dihitung dengan menggunakan Susenas. Angka kemiskinan makro digunakan untuk memberikan gambaran kondisi secara makro dan untuk kepentingan perencanaan secara makro. Mulai tahun 2011, survei untuk mendapatkan angka kemiskinan makro dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun. Selain angka kemiskinan makro, Badan Pusat Statistik (BPS) juga melakukan sensus pendataan rumah tangga sasaran melalui PPLS yang akan menghasilkan angka kemiskinan mikro. Angka tersebut digunakan untuk perencanaan program/kegiatan secara mikro, khususnya untuk program/kegiatan yang sifatnya targeted. Angka kemiskinan mikro dikeluarkan setiap 3 tahun sekali dan pada tahun 2011 dilakukan perubahan metode pendataan, yaitu dengan mendata 40% penduduk dengan penghasilan terendah.

6


1.3 Pengukuran Kemiskinan Dalam mengukur angka kemiskinan, terdapat beberapa pendekatan, yaitu: 1. Pendekatan Ekonomi Kemiskinan dari sisi ekonomi diukur melalui pendekatan pendapatan. “Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.”

2. Pendekatan Purchasing Power Parity (PPP) Bank Dunia mendefinisikan garis kemiskinan internasional sebagai US$ 1 dan US$ 2 per hari pada tahun 1993 yang diukur dengan pendekatan purchasing power parity (PPP) tertera dalam Gambar 1.1 Gambar 1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan berdasarkan Berbagai Ukuran Garis Kemiskinan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Beberapa Metode Garis Kemiskinan Tahun 1999 - 2011 100 80

65.1 60

59.5 58.7

53.5 50.1

49

45.2

49.6

45.2

40

30.19

20 0

42.6

12

9.9

26.44 23.74

9.2

8.5 6.7 5.9 7.2 6.6 7.4 6 1.86 1.32 0.95 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 USD 1 PPP

USD 2 PPP

Sumber: Bank Dunia, BPS

Purchasing power parity atau paritas daya beli didefinisikan sebagai sebuah metode yang dipergunakan untuk mengukur berapa banyak sebuah mata uang dapat membeli sejumlah barang atau jasa yang sama dalam pengukuran internasional karena harga barang dan jasa di beberapa negara berbeda. Sehingga PPP dihitung dengan menyesuaikan perbedaan harga barang dan jasa antar negara. Pengukuran kemiskinan berdasarkan US$ 1,

7


secara umum diperuntukkan bagi negara-negara dunia ketiga, seperti Afrika. Sedangkan pengukuran kemiskinan US$2 ditujukan bagi negara-negara yang berada dalam kategori memiliki pendapatan menengah (middle income), seperti Asia Timur dan Amerika Latin. Angka konversi ini dihitung berdasarkan harga dan kuantitas di masing-masing Negara yang dikumpulkan dalam suatu survei yang biasanya dilakukan setiap lima tahun sekali.

3. Indeks Kemiskinan Multidimensi (Multidimensional Poverty Index-MPI) Definisi kemiskinan semakin berkembang dan tidak hanya dinilai dari sisi monetaris. United Nation Development Program (UNDP) mengembangkan definisi kemiskinan dari berbagai aspek dengan mengembangkan indeks kemiskinan multidimensi. Indeks kemiskinan multidimensi mengidentifikasikan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan. Dimensi tersebut diturunkan lagi menjadi 10 indikator (lihat Gambar 1.2), yaitu nutrisi, kematian anak, lamanya sekolah, angka partisipasi sekolah, bahan bakar untuk memasak, jenis toilet, air, listrik, jenis lantai, dan kepemilikan aset. Penghitungan indeks kemiskinan multidimensi dapat diolah dari data mikro yang bersumber dari survei rumah tangga. Metodologi MPI dapat dimodifikasi untuk menghasilkan ukuran kemiskinan multidimensi nasional yang merefleksikan kebudayaan, ekonomi, iklim, dan faktor lokal lainnya. MPI internasional dirancang sebagai alat analisis untuk membandingkan kemiskinan akut antar negara. Gambar 1.2 Komponen Indeks Kemiskinan Multidimensi

Sumber: Human Development Report 2010, UNDP

8


1.4 Garis Kemiskinan Data makro kemiskinan adalah data yang hanya menunjukkan jumlah agregat. Data ini dihasilkan dengan menggunakan nilai garis kemiskinan, dimana penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Data ini digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum dengan menggunakan standar pengukuran/variabel penentu yang sama untuk seluruh wilayah. Untuk mengukur kemiskinan absolut, dibutuhkan batasan Garis Kemiskinan absolut, seperti anjuran dari berbagai lembaga internasional seperti PBB, FAO, dan sebagaianya. Garis kemiskinan absolut dapat dibandingkan antar waktu, antar daerah, maupun antar negara (jika garis kemiskinan absolut yang digunakan sama). Konsep yang dipakai BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat ditentukan jumlah dan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang disebut sebagai angka kemiskinan absolut. Dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK), dapat ditentukan kategorisasi penduduk berdasarkan kemiskinannya, yaitu:

-

Sangat Miskin (SM) : kurang dari 0,8 x GK Miskin : di bawah GK Hampir Miskin (HM) : GK – 1,2 x GK

Penggunaan angka kemiskinan mengacu pada penduduk yang berada di bawah GK dan telah mengikuti standar yang berlaku secara internasional. Penentuan adanya penduduk dengan kategori HM adalah lebih untuk penajaman perencanaan makro, yaitu untuk melihat seberapa besar penduduk yang mudah untuk jatuh miskin jika terjadi shock, misalnya karena krisis ekonomi, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), bencana alam, dan sebagainya. Apabila terlihat adanya peningkatan penduduk dengan kategori HM, berarti pemerintah perlu menyusun kebijakan yang dapat mencegah penduduk pada kategori tersebut jatuh kebawah GK. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan per kapita pada kelompok referensi yang telah ditetapkan. Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal. Komponen Garis Kemiskinan: GK=GKM+GKNM, dimana GKM adalah Garis Kemiskinan Makanan yaitu nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Sedangkan GKNM adalah Garis Kemiskinan Non Makanan, yaitu kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang,

9


pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Komponen Garis Kemiskinan GK = GKM + GKNM dimana GK : Garis Kemiskinan GKM : Garis Kemiskinan Makanan GKNM : Garis Kemiskinan Non Makanan

Hasil perhitungan angka kemiskinan makro ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan secara makro yang dapat digunakan antara lain untuk: 1) Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin, poverty gap, dan severity index (absolute); dan 2) Mengetahui ketimpangan/disparitas akses antar golongan masyarakat: urban/rural, kelompok pendapatan Quintile (relative). Dengan demikian, perencanaan penurunan tingkat kemiskinan dapat dikaitkan dengan perencanaan pembangunan dalam bidang lainnya seperti perencanaan tingkat pertumbuhan, investasi dan peningkatan kesempatan kerja. Kelemahan data makro adalah tidak dapat menunjukkan identitas individu dan keberadaan/alamat mereka, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan program-program pembangunan yang bersifat langsung ditujukan kepada masyarakat miskin (targeting), terutama untuk program-program yang ditujukan untuk memenuhi akses terhadap pelayanan dasar (kemiskinan non pendapatan). Untuk tujuan tersebut, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2005 Pemerintah melengkapi data kemiskinan dengan data mikro kemiskinan. Data mikro kemiskinan pada awalnya diperoleh melalui survey PSE-05 dan diperbaharui melalui PPLS-08, yang dilakukan dengan menggunakan kriteria akses terhadap kebutuhan dasar yang tercermin dalam 16 Kriteria Rumah Tangga Miskin. Pada tahun 2011 dilakukan perubahan metode pendataan melalui PPLS 2011, yaitu dengan mendata 40% penduduk dengan penghasilan terendah. Data mikro digunakan untuk mengetahui siapa dan dimana penduduk yang akan dibantu atau mendapatkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Untuk mengetahui intensitas kemiskisnan dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dihasilkan dalam pelaksanaan PSE-05, maka RTS dikelompokkan menjadi rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga hampir miskin/near poor (RTHM). Dasar pengelompokkan tersebut adalah nilai Indeks skor RTS (IRM), yang dihitung dari bobot variabel terpilih dan nilai skor variabel terpilih.

Nilai IRM adalah 0-1, sehingga:

10


a. b. c. d.

0,80 < IRM < 1 0,60 < IRM < 0,80 0,20 < IRM < 0,60 0,00< IRM < 0,20

adalah RTSM adalah RTM adalah RT Hampir Miskin adalah RT Tidak Miskin.

Untuk memenuhi kebutuhan targeting program penanggulangan kemiskinan, data PSE-05 dimutakhirkan melalui PPLS-08 kemudian dilakukan lagi pemutakhiran melalui PPLS-11 dengan menambah satu kategori RTS, yaitu Rumah Tangga Rentan Miskin (RTRM). Dasar pengelompokkan kategori RTS pada PPLS 2011 adalah sebagai berikut: a. b. c. d.

Kelompok 1-5 persen terbawah adalah RTSM Kelompok 6-10 persen terbawah adalah RTM Kelompok 11-25 persen terbawah adalah RTHM Kelompok 21-30 persen terbawah adalah RTRM

Hasil persandingan ketiga survei tersebut disajikan pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Perbandingan Kategori RTS Ketiga Survei PSE-05, PPLS-08, dan PPLS 2011 PSE-05

PPLS-08

Kategori

PPLS 2011

Rumah Tangga

%

Rumah Tangga

%

Anggota Rumah Tangga

Rumah Tangga

%

Anggota Rumah Tangga

RT SANGAT MISKIN

3.894.314

20,4

2.989.865

17,1

15.944.536

3.013.796

16,3

16.003.996

RT MISKIN

8.236.990

43,1

6.828.824

39,1

25.190.010

3.198.982

17,3

14.300.683

RT HAMPIR MISKIN

6.969.601

36,5

7.665.288

43,8

19.261.505

6.164.987

33,2

24.004.988

RT RENTAN MISKIN

-

-

-

-

-

6.164.754

33,2

21.177.500

TOTAL

19.100.905

100,0

17.483.983

100,0

60.396.051

18.542.521

100,0

75.478.167

[Daftar Isi]

11


Profil Kemiskinan

12


2.1 Perkembangan Garis Kemiskinan Gambar 2.1 Perkembangan Garis Kemiskinan 2008-2013

300000

271626 233740

250000 200000

182636

200262

248707

211726

150000 100000 50000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Garis Kemiskinan (Rp)

Garis kemiskinan pada tahun 2008 sebesar Rp 182,636. Angka ini pada tahun 2013 meningkat sekitar 48.72% hingga menjadi sebesar Rp 271,626. Peningkatan rata-rata garis kemiskinan per tahun selama periode 2008-2013 adalah sekitar 8.28%.

[Daftar Isi]

13


2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin 2008-2013

40.00 34.96jt

35.00

32.53jt

31.02jt

30.00 25.00

22.19jt

20.00 15.00

12.77jt

20.62jt

11.91jt

10.00

19.93jt

11.10jt

30.02jt

29.13jt

18.97jt

18.49jt

11.05jt

10.65jt

28.07jt

17.74jt 10.33jt

5.00 0.00 2008

2009 Desa







2010

2011 Kota

2012

2013

Total

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 sekitar 34.96 juta jiwa. Angka ini pada tahun 2013 menurun sekitar 20.05% hingga menjadi sekitar 28.07 juta jiwa. Selama periode 2008-2013, penurunan rata-rata jumlah penduduk miskin per tahun sekitar 4.36%. Jumlah penduduk miskin perdesaan pada tahun 2008 sekitar 22.19 juta jiwa. Angka ini pada tahun 2013 menurun sekitar 19.11% hingga menjadi sekitar 17.74 juta jiwa. Selama periode 2008-2013, penurunan rata-rata jumlah penduduk miskin per tahun sekitar 4.12%. Jumlah penduduk miskin perkotaan pada tahun 2008 sekitar 12.77 juta jiwa. Angka ini pada tahun 2013 menurun sekitar 19.72% hingga menjadi sekitar 10.33 juta jiwa. Selama periode 2008-2013, penurunan rata-rata jumlah penduduk miskin per tahun sekitar 4.29%.

[Daftar Isi]

14


2.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Gambar 2.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan 2008-2013 20

18.93

18 16

15.42

14 11.65

12

17.35 14.15 10.72

10

16.56

15.72

15.12

14.32

13.33

12.49

11.96 11.37

9.87

9.23

8.78

8

8.39

6 4 2 0 2008

2009

2010 Desa







2011 Kota

2012

2013

Total

Persentase penduduk miskin pada tahun 2008 mencapai sekitar 15.42%. Angka ini pada tahun 2013 menurun sekitar 4.05% hingga menjadi sekitar 11.37%. Selama periode 2008-2013, penurunan ratarata persentase penduduk miskin per tahun sekitar 0.81%. Persentase penduduk miskin perdesaan pada tahun 2008 mencapai sekitar 18.93%. Angka ini pada tahun 2013 menurun sekitar 4.61% hingga menjadi sekitar 14.32%. Selama periode 2008-2013, penurunan rata-rata persentase penduduk miskin perdesaan per tahun sekitar 0.92%. Persentase penduduk miskin perkotaan pada tahun 2008 mencapai sekitar 11.65%. Angka ini pada tahun 2013 menurun sekitar 3.26% hingga menjadi sekitar 8.39%. Selama periode 2008-2013, penurunan rata-rata persentase penduduk miskin perkotaan per tahun sekitar 0.65%. [Daftar Isi]

15


2.4

Perkembangan Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Gambar 2.4 Perkembangan P0, P1, dan P2 2008-2013

18 15.42

16

14.15

14

13.33

12.49

11.96

12

11.37

10 8 6 4

2.77

2

0.76

2.50

2.21

2.08

0.68

1.88

0.58

0.55

0.47

0 2008

2009

2010

2011

2012

1.75 0.43 2013

Persentase Penduduk Miskin P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan) 





Persentase penduduk miskin pada tahun 2008 mencapai sekitar 15.42%. Angka ini pada tahun 2013 menurun sekitar 4.05% hingga menjadi sekitar 11.37%. Selama periode 2008-2013, penurunan ratarata persentase penduduk miskin per tahun sekitar 0.81%. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada tahun 2008 mencapai sekitar 2.27. Angka ini pada tahun 2013 menurun sekitar 1.2 hingga menjadi sekitar 1.75. Selama periode 2008-2013, penurunan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan per tahun sekitar 0.2 Indeks keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2008 mencapai sekitar 0.76. Angka ini pada tahun 2013 menurun sekitar 0.33 hingga menjadi sekitar 0.43. Selama periode 2008-2013, penurunan rata-rata indeks keparahan kemiskinan per tahun sekitar 0.07. [Daftar Isi]

16


2.5

Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Gambar 2.5 Kategori Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Periode 2007-2012

Sangat Buruk

Buruk

Kategori 1

Kategori 2

• Tingkat kemiskinan meningkat • Tingkat kemiskinan 2012 masih di atas tingkat kemiskinan nasional (> 11,37%)

• Tingkat kemiskinan meningkat • Tingkat kemiskinan 2012 sudah di bawah tingkat kemiskinan nasional (≤ 11,37%)

18 kab/kota 26 kab/kota

Cukup Baik

Kategori 3

Kategori 4

• Tingkat kemiskinan menurun • Tingkat kemiskinan 2012 masih di atas tingkat kemiskinan nasional (> 11,37%)

• Tingkat kemiskinan menurun • Tingkat kemiskinan 2012 sudah di bawah tingkat kemiskinan nasional (≤ 11,37%)

Baik

237 kab/kota 216 kab/kota

17


Gambar 2.6 Proporsi Kabupaten/Kota berdasarkan Kategori Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional Periode 2007-2012

Kategori 1 (Sangat Buruk); 18 kab/kota; 3%

Kategori 4 (Baik); 216 kab/kota; 41%

Kategori 2 (Buruk); 26 kab/kota; 5%

Kategori 3 (Cukup Baik); 273 kab/kota; 51%

Gambar 2.16 menunjukkan bahwa secara nasional mayoritas kabupaten/kota masuk kategori 3 (cukup baik).

[Daftar Isi]

18


2.5.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kategori 1 Tabel 2.1 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Periode 2007-2012 (Kategori 1; Sangat Buruk)

No

Kab/Kota

1 Kota Bengkulu

Jumlah Penduduk Miskin 2012 Δ Penurunan 2007 2012 22.11 -12.91 25.70 71.63

Persentase Penduduk Miskin 2007 9.20

2 Kota Tasikmalaya 3 Kab. Teluk Bintuni

9.30 35.22

18.92 40.62

-9.62 -5.40

54.50 13.70

123.40 23.38

4 Kota Palembang

8.98

13.59

-4.61

124.40

206.07

5 Kota Prabumulih

7.57

11.71

-4.14

10.00

19.82

11.52 9.73

14.85 13.00

-3.33 -3.27

18.20 9.00

23.47 10.96

8 Kota Bandar Lampung

9.44

12.65

-3.21

78.80

116.00

9 Kota Tebing Tinggi 10 Kota Mataram

9.67 9.67

11.93 11.87

-2.26 -2.20

13.40 35.90

17.75 49.63

11 Kota Probolinggo

16.19

18.33

-2.14

34.90

40.55

12 Kab. Manokwari

28.05

29.43

-1.38

16.00

59.92

13 14 15 16 17

16.38 28.26 15.99 11.53 20.33

17.31 29.07 16.71 12.09 20.68

-0.93 -0.81 -0.72 -0.56 -0.35

42.60 30.10 10.00 15.50 46.00

43.18 38.80 13.15 18.12 55.03

12.75

13.06

-0.31

19.40

23.56

6 Kota Tanjung Balai 7 Kota Sibolga

Kab. Rejang Lebong Kab. Rote Ndao Kab. Kep. Mentawai Kota Metro Kab. E n d e

18 Kota Lhokseumawe

[Daftar Isi]

19


2.5.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kategori 2 Tabel 2.2 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Periode 2007-2012 (Kategori 2; Buruk)

No

Kab/Kota

Persentase Penduduk Miskin 2007 5.04 5.45

2012 Δ Penurunan 9.80 -4.76 9.12 -3.67

Jumlah Penduduk Miskin 2007 2012 23.20 54.61 12.40 20.45

1 2

Kota Jambi Kab. Soppeng

3 4 5

Kota Pekalongan Kota Cirebon Kota Medan

6.62 8.70 7.17

9.47 11.08 9.33

-2.85 -2.38 -2.16

17.90 28.30 148.10

26.81 33.27 198.05

6 7

Kota Banda Aceh Kota Kupang

6.61 7.50

8.65 9.39

-2.04 -1.89

14.00 20.30

20.25 33.77

8

Kota Banjarmasin

2.90

4.51

-1.61

17.60

29.15

9

Kota Pematang Siantar

9.46

10.79

-1.33

22.00

25.60

10 11

Kota Padang Panjang Kota Solok

5.19 4.59

6.50 5.88

-1.31 -1.29

2.60 2.50

3.15 3.60

12 13

Kota Payakumbuh Kota Sukabumi

7.77 7.26

9.00 8.41

-1.23 -1.15

7.70 22.60

10.81 25.95

14

Kota Pekan Baru

2.24

3.38

-1.14

17.70

32.90

15 16 17 18

Kota Banjar Baru Kota Binjai Kota Bandung Kota Tegal

4.08 5.72 3.68 9.36

5.16 6.72 4.55 10.04

-1.08 -1.00 -0.87 -0.68

6.60 14.00 87.20 22.20

11.05 16.88 111.14 23.96

19 20 21 22 23 24 25

Kota Tangerang Kota Bekasi Kota Bukit Tinggi Kota Padang Kota Magelang Bengkulu Tengah Kota Depok

4.92 4.97 5.23 4.97 10.01 6.42 2.42

5.55 5.55 5.74 5.30 10.31 6.52 2.46

-0.63 -0.58 -0.51 -0.33 -0.30 -0.10 -0.04

76.90 106.90 5.20 39.50 13.00 6.33 35.90

107.02 138.72 6.57 45.84 12.12 6.65 46.50

26

Kota Sungai Penuh

3.64

3.66

-0.02

2.98

3.12

[Daftar Isi]

20


2.5.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kategori 3 Tabel 2.3 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Periode 2007-2012 (Kategori 3; Cukup Baik) No

Kab/Kota

No

Kab/Kota

No

Kab/Kota

No

Kab/Kota

Penurunan 0 - 6,07

Penurunan 6,08 - 8,46

Penurunan 8,47-10,62

Penurunan 10,63 - 18,62

1 2 3 4 5

Kab. Luwu Utara Kota Langsa Kota Lubuk Linggau Kab. Tjg Jabung Timur Kab. Manggarai Timur

61 62 63 64 65

Kab. Pacitan Kab. P a t i Kab. Gunung Kidul Kab. Parigi Moutong Kab. Sikka

120 121 122 123 124

180 181 182 183 184

6

Kab. Situbondo

66

Kab. Blora

125

Kab. Bondowoso Kab. Wakatobi Kab. Tapanuli Utara Kab. Sabu Raijua Kab. Timor Tengah Utara Kab. Lampung Timur

7

67

Kab. Konawe Utara

126

Kab. Trenggalek

186

8

Kab. Labuhan Batu Selatan Kota Surakarta

Kab. Lahat Kab. Pidie Jaya Kab. M u n a Kab. Tuban Kab. Banggai Kepulauan Kab. Sumba Tengah Kab. Aceh Timur

68

Kab. Yahukimo

127

187

Kab. Aceh Jaya

9 10

Kab. Sigi Kab. Bener Meriah

69 70

Kab. Tasikmalaya Kab. Pekalongan

128 129

Kab. Lampung Selatan Kab. Sumba Timur Kab. Ogan Ilir

188 189

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kab. Kepahiang Kab. Nias Barat Kab. Nias Utara Kab. Bantul Kab. Toraja Utara Kab. Asmat Kota Gunungsitoli Kab. Banyumas Kab. Karanganyar Kab. Magelang

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

Kab. Boalemo Kab. Rembang Kab. B i m a Kab. Teluk Wondama Kab. Bireuen Kab. Grobogan Kab. Tolikara Kab. Jombang Kab. Lombok Tengah Kab. Purbalingga

190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

21

Kab. Kepulauan Seribu

81

140

Kab. Manggarai Barat

200

Kab. Sampang

22 23 24

Kab. Pemalang Kab. Buru Selatan Kab. Deiyai

82 83 84

Kab. Dogiyai Kab. B e l u Kab. Ponorogo Kab. Donggala Kab. B o n e Kab. Garut Kota Sabang Kab. Muara Enim Kab. Cilacap Kab. Kepulauan Meranti Kab. Maluku Barat Daya Kab. Boven Digoel Kab. Demak Kab. Jember

Kab. Morowali Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Barat Kab. Sumenep Kab. Mamasa Kab. Pidie Kab. Puncak Jaya Kab. Kupang Kab. Aceh Utara Kab. Jayawijaya Kab. Gorontalo Kab. Nagan Raya

141 142 143

Kab. Nduga Kab. Lamongan Kab. Aceh Besar

201 202 203

25

85

Kab. Brebes

144

86

Kab. Muko Muko

145

Kab. Mamberamo Raya Kab. Tojo Una-Una

204

26

Kab. Bolaang Mongondow Selatan Kab. Sumedang

Kab. B u r u Kab. Supiori Kab. Halmahera Tengah Kab. Malinau

27 28

Kab. Nagekeo Kab. Kuningan

87 88

Kab. Bangkalan Kab. Lampung Utara

146 147

Kab. Buton Utara Kab. Way Kanan

206 207

29 30

Kab. Cirebon Kab. Purworejo

89 90

148 149

Kab. B u o l Kota Jayapura

208 209

31

Kab. Boyolali

91

Kab. Majene Kab. Lampung Tengah Kab. Lombok Utara

150

Kab. P o s o

210

32

Kab. Temanggung

92

151

Kab. Pohuwato

211

33

93

152

Kab. Lampung Barat

212

Kab. Samosir

34

Kab. Mamberamo Tengah Kab. Subang

Kab. Mandailing Natal Kab. Intan Jaya

Kab. Maluku Tengah Kab. Dompu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Sarmi Kab. Tapanuli Tengah Kab. Seram Bagian Barat Kab. Landak

94

Kab. Tana Toraja

153

Kab. Gresik

213

Kab. Mimika

35

Kab. Sragen

95

154

Kab. Lembata

214

Kab. Pamekasan

36

Kab. Pesawaran

96

Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Madiun

155

Kab. Wonogiri

215

Kab. N i a s

37 38

Kab. Mappi Kota Tual

97 98

Kab. Ngawi Kab. Melawi

156 157

Kab. Bojonegoro Kab. Kolaka

216 217

Kab. Sumba Barat Kab. Yapen Waropen

185

205

21

No


Kab/Kota

No

Kab/Kota

No

Kab/Kota

No

Kab/Kota

Penurunan 0 - 6,07

Penurunan 6,08 - 8,46

Penurunan 8,47-10,62

Penurunan 10,63 - 18,62

39 40 41

Kab. Halmahera Timur Kab. Maybrat Kab. Probolinggo

99 100 101

Kab. Buton Kota Subulussalam Kab. Kendal

158 159 160

Kab. Wonosobo Kab. Puncak Kab. Aceh Barat

218 219 220

42 43

Kab. Kulon Progo Kab. Kediri

102 103

Kab. Maros Kab. Selayar

161 162

Kab. Kolaka Utara Kab. Aceh Selatan

221 222

44 45

Kab. Cianjur Kab. Majalengka

104 105

Kab. Bombana Kab. Lumajang

163 164

223 224

46

Kab. Bandung Barat

106

Kab. Kebumen

165

225

Kab. Seluma

47 48

Kab. Lanny Jaya Kab. Magetan

107 108

Kab. L u w u Kab. Jeneponto

166 167

Kab. Manggarai Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Maluku Tenggara Kab. Konawe Kab. Gayo Lues

Kab. Paniai Kab. Jayapura Kab. Seram Bagian Timur Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Kab. Nias Selatan Kab. Nabire

226 227

49

Kab. Keerom

109

168

Kab. Pakpak Bharat

228

50

Kab. Aceh Tamiang

110

169

Kab. Sorong Selatan

229

51

Kab. Lombok Timur

111

Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Minahasa Tenggara Kab. Toli Toli

Kab. Musi Rawas Kab. Musi Banyuasin Kab. Sumba Barat Daya Kab. K a u r

170

230

52 53

Kab. Indramayu Kab. Klaten

112 113

Kab. Yalimo Kab. Banjarnegara

171 172

54 55 56 57

Kab. Lebong Kab. Aceh Tengah Kab. Polewali Mamasa Kab. Tambrauw

114 115 116 117

Kab. Kepulauan Aru Kab. Bengkulu Utara Kab. Pasuruan Kab. Enrekang

173 174 175 176

Kab. Aceh Barat Daya Kab. Empat Lawang Kab. Pegunungan Bintang Kab. Fakfak Kab. Waropen Kab. Simeulue Kab. Sumbawa

58

Kab. Aceh Tenggara

118

Kab. Batang

177

Kab. Bulungan

Penurunan 32,29

59 60

Kab. Ketapang Kab. Tanggamus

119

Kab. A l o r

178 179

Kab. Aceh Singkil Kab. Nganjuk

237

231 232

Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Kaimana Kab. Lingga

233 234 235 236

Kota Sorong Kab. Biak Numfor Kab. Sorong Kab. Merauke Kab. Raja Ampat

[Daftar Isi]

22


2.5.4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kategori 4 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Periode 2007-2012 (Kategori 4; Baik) No

Kab/Kota

No

Kab/Kota

No

Kab/Kota

No

Kab/Kota

Penurunan 0 – 1,90

Penurunan 1,91 – 3,57



1

Kota Sawahlunto

55

109

Kab. Kerinci

163

Kab. Barru

2

Kota Banjar

56

Kab. Serdang Bedagai Kota Malang

110

Kab. Tulang Bawang

164

3 4

Kota Semarang Kota Ternate

57 58

Kab. Rokan Hilir Kab. Muaro Jambi

111 112

Kab. Sukamara Kota Bitung

165 166

5

Kota Jakarta Selatan

59

113

Kab. Bangka Barat

167

6 7

60 61

114 115

Kab. Karawang Kota Kendari

168 169

Kab. Dharmasraya Kab. Kutai

62 63 64 65 66 67 68 69 70

Kab. Kudus Kab. Padang Lawas Kab. Badung Kab. Sleman Kab. Bangka Selatan Kab. Karimun Kab. T e b o Kab. Kampar Kota Samarinda

116 117 118 119 120 121 122 123 124

Kab. Kota Baru Kab. Klungkung Kab. Barito Timur Kab. Sukoharjo Kab. Mamuju Utara Kab. Pulang Pisau Kab. Bengkalis Kota Mojokerto Kab. Merangin

170 171 172 173 174 175 176 177 178

Kab. Pasaman Barat Kab. Bulukumba Kab. Kutai Barat Kab. Blitar Kab. Lebak Kab. Toba Samosir Kab. Lima Puluh Koto Kab. Ngada Kab. G o w a

17

Kota Jakarta Pusat Kota Tangerang Selatan Kota Yogyakarta Kota Balikpapan Kota Serang Kab. Kubu Raya Kota Manado Kota Ambon Kota Jakarta Barat Kota Denpasar Kab. Kepulauan Anambas Kota Makassar

Kab. Sidenreng Rappang Kota Pare Pare Kab. Bungo

Kab. Bolaang Mongondow Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Barat Kota Kediri

71

125

Kab. Berau

179

Kab. Sukabumi

18

Kota Cimahi

72

Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Luwu Timur

126

Kab. A g a m

180

19 20 21 22

Kota Pagar Alam Kab. S i a k Kota Pariaman Kab. Deli Serdang

73 74 75 76

Kota Gorontalo Kab. Barito Utara Kab. Tabanan Kota Pangkal Pinang

127 128 129 130

Kota Kotamobagu Kab. Jembrana Kab. Mojokerto Kab. Serang

181 182 183 184

23 24

Kota Cilegon Kota Jakarta Timur

77 78

Kab. Katingan Kab. Pinrang

131 132

185 186

25

79

Kab. Pontianak

133

187

Kab. Sarolangun

80 81

Kota Bontang Kab. Labuhan Batu

134 135

Kab. Sekadau Kab. Ciamis

188 189

Kab. Kep. Sitaro Kab. Kep. Talaud

28 29

Kab. Tulangbawang Barat Kab. Mesuji Kab. Labuhan Batu Utara Kota Bogor Kota Pontianak

Kab. Takalar Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Bogor

Kab. Halmahera Selatan Kab. Pandeglang Kab. Banyuasin Kab. Dairi Kab. Sawahlunto/Sijunjung Kab. Sidoarjo Kab. Batu Bara

82 83

Kab. Gunung Mas Kab. Tanah Bumbu

136 137

190 191

Kab. Indragiri Hilir Kab. Banggai

30

Kota Dumai

84

138

192

Kab. Pelalawan

31

Kab. Jepara

85

Kab. Hulu Sungai Selatan Kota Jakarta Utara

Kab. Belitung Kab. Kotawaringin Timur Kab. Natuna

139

Kab. Balangan

193

32

Kab. Pulau Morotai

86

Kota Tomohon

140

194

33

Kota Palu

87

141

34 35

Kab. Banjar Kab. Gianyar

88 89

Kab. Halmahera Utara Kab. Semarang Kab. Bangli

Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Pesisir Selatan

Kab. Padang Pariaman Kab. Kep. Sangihe Talaud Kab. OKU Timur

142 143

Kab. K a r o Kab. Sinjai

196 197

36

Kota Bima

90

144

Kab. Bangka Tengah

198

37

Kota Padang Sidempuan

91

Kab. Kotawaringin Barat Kab. Barito Kuala

Kota Baubau Kab. Konawe Selatan Kab. Indragiri Hulu

145

Kab. Malang

199

Kab. Solok

8 9 10 11 12 13 14 15 16

26 27

195

23

No


Kab/Kota

No

Kab/Kota

No

Kab/Kota

No

Kab/Kota

Penurunan 0 – 1,90




38

92

Kab. Tanah Laut

146

Kota Pasuruan

200

Kab. Tegal

39

Kota Tidore Kepulauan Kab. Bekasi

93

Kab. Lamandau

147

Kab. Bandung

201

Kab. Solok Selatan

40 41 42

Kab. Pringsewu Kab. Tangerang Kota Palangka Raya

94 95 96

Kab. Murung Raya Kab. Minahasa Kab. Barito Selatan

148 149 150

202 203 204

Kab. Belitung Timur Kab. Langkat Kab. Pasir

43

Kab. Tana Tidung

97

Kab. Kapuas

151

205

Kab. Tulungagung

44 45

98 99

Kab. Bantaeng Kota Palopo

152 153

206 207

Kab. OKU Selatan Kab. Sintang

46

Kota Tarakan Kab. Bolaang Mongondow Timur Kota Singkawang

Kab. Simalungun Kab. Bangka Kab. Minahasa Selatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Kapuas Hulu Kab. Sambas

100

Kab. Asahan

154

Kab. Bengkayang

208

Kab. Pasaman

47 48

Kota Madiun Kota Batam

101 102

Kab. Mamuju Kab. Karang Asem

155 156

Kab. Purwakarta Kota Batu

209 210

49 50

Kota Surabaya Kab. Tanah Datar

103 104

Kab. Seruyan Kab. Tapin

157 158

Kab. Flores Timur Kab. Batang Hari

211 212

51

105

Kab. Minahasa Utara

159

Kota Blitar

213

52

Kab. Padang Lawas Utara Kab. Tjg Jabung Barat

106

Kab. Buleleng

160

Kab. Banyuwangi

214

53 54

Kota Tanjung Pinang Kota Salatiga

107 108

Kab. W a j o Kab. Sanggau

161 162

Kab. Tabalong Kab. Bintan

215 216

Kab. Kutai Timur Kab. Kuantan Senggigi Kab. Kayong Utara Kab. Penajam Paser Utara Kab. Humbang Hasundutan Kab. Tapanuli Selatan Kab. Nunukan Kab. Rokan Hulu

[Daftar Isi]

24


2.6.1 Proporsi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Sumatera Gambar 2.6 Proporsi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Sumatera Tahun 2013

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah penduduk miskin terkecil, yaitu 69,220 jiwa, sementara Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, yaitu 1,339,160 jiwa.

[Daftar Isi]

25


2.6.2 Proporsi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Jawa Gambar 2.7 Proporsi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Jawa Tahun 2013

Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk miskin terkecil, yaitu 354,190 jiwa, sementara Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, yaitu 4,771,260 jiwa.

[Daftar Isi]

26


2.6.3 Proporsi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Bali Nusra Gambar 2.8 Proporsi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Bali Nusra Tahun 2013



Provinsi Bali memiliki jumlah penduduk miskin terkecil, yaitu 162,510 jiwa, sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, yaitu 993,560 jiwa.

[Daftar Isi]

27


2.6.4 Proporsi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Kalimantan Gambar 2.9 Proporsi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Kalimantan Tahun 2013



Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah penduduk miskin terkecil, yaitu 136,950 jiwa, sementara Provinsi Kalimantan Barat memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, yaitu 369,010 jiwa.

[Daftar Isi]

28


2.6.5 Proporsi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Sulawesi Gambar 2.10 Proporsi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Sulawesi Tahun 2013



Provinsi Sulawesi Barat memiliki jumlah penduduk miskin terkecil, yaitu 154,010 jiwa, sementara Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, yaitu 787,670 jiwa.

[Daftar Isi]

29


2.6.6 Proporsi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Maluku Papua Gambar 2.11 Proporsi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Maluku Papua Tahun 2013



Provinsi Maluku Utara memiliki jumlah penduduk miskin terkecil, yaitu 83,440 jiwa, sementara Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, yaitu 1,017,360 jiwa.

[Daftar Isi]

30


2.7

Rangking Jumlah Penduduk Miskin Gambar 2.12 Rangking Provinsi Berdasarkan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013

JATIM JATENG JABAR SUMUT LAMPUNG SUMSEL PAPUA NTT ACEH NTB SULSEL BANTEN YOGYA RIAU SUMBAR SULTENG KALBAR JAKARTA BENGKULU MALUKU SULTRA JAMBI KALBAR PAPUA BARAT GORONTALO SULUT KALSEL BALI SULBAR KALTENG KEP RIAU MALUT KEP BABEL

4771260 4732950 4297040 1339160 1163060 1110370 1017360 993560 840700 830840 787670 656240 550190 469280 407470 405420 369010 354190 327350 321840 301710 266150 237960 224270 192580 184400 181740 162510 154010 136950 126670 83440 69220 0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Jumlah Penduduk Miskin 2013

Provinsi Jatim memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, yaitu 4,771,260 jiwa, sementara Provinsi Kep. Bangka Bebel terkecil, yaitu 69,220 jiwa. [Daftar Isi]

31


2.8

Rangking Tingkat Kemiskinan (P0) Gambar 2.13 Rangking Provinsi Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013

PAPUA PAPUA BARAT NTT MALUKU BENGKULU NTB ACEH GORONTALO YOGYA LAMPUNG SULTENG JATENG SUMSEL SULTRA JATIM SULBAR PAPUA SUMUT SULSEL JABAR KALBAR SUMBAR JAMBI SULUT RIAU MALUT KEP RIAU KALBAR KALTENG BANTEN KEP BABEL KALSEL BALI JAKARTA

31.13 26.67 20.03 19.49 18.34 17.97 17.6 17.51 15.43 14.86 14.67 14.56 14.24 12.83 12.55 12.3 11.37 10.06 9.54 9.52 8.24 8.14 8.07 7.88 7.72 7.5 6.46 6.06 5.93 5.74 5.21 4.77 3.95 3.55 0

5

10

15

20

25

30

35

Persentase Penduduk Miskin 2013

Provinsi Papua memiliki persentase penduduk miskin terbesar, yaitu 31.13%, sementara Provinsi Jakarta terkecil, yaitu 3.55%.

[Daftar Isi]

32


2.9

Rangking Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Gambar 2.14 Rangking Provinsi Berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2013 PAPUA PAPUA BARAT MALUKU NTT GORONTALO ACEH SULTENG BENGKULU NTB YOGYA LAMPUNG JATENG SULTRA SUMSEL SULBAR JATIM SULSEL SUMUT JABAR KALBAR SULUT RIAU SUMBAR JAMBI KALTENG KALBAR MALUT BANTEN KEP RIAU JAKARTA KEP BABEL KALSEL BALI

6.89 6.35 3.88 3.39 3.18 3.13 3.09 3 2.74 2.4 2.27 2.21 2.12 2.08 1.89 1.84 1.67 1.54 1.32 1.19 1.18 1.18 1.01 0.99 0.86 0.83 0.78 0.7 0.69 0.63 0.54 0.53 0.47 0

1

2

3

4

5

6

7

8

P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) 2013

Provinsi Papua memiliki indeks kedalaman kemiskinan (P1) terbesar, yaitu 6.89, sementara Provinsi Bali terkecil, yaitu 0.47 [Daftar Isi]

33


2.10 Rangking Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Gambar 2.15 Rangking Provinsi Berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2013 PAPUA PAPUA BARAT MALUKU SULTENG GORONTALO NTT ACEH BENGKULU NTB SULTRA YOGYA JATENG SULBAR LAMPUNG SULSEL SUMSEL JATIM SUMUT JABAR RIAU KALBAR SULUT SUMBAR KALBAR KALTENG JAMBI JAKARTA BANTEN KEP RIAU MALUT KALSEL KEP BABEL BALI

2.21 2.16 1.16 1.04 0.9 0.88 0.85 0.74 0.61 0.56 0.55 0.54 0.52 0.52 0.48 0.46 0.43 0.37 0.3 0.3 0.28 0.26 0.21 0.19 0.19 0.19 0.17 0.16 0.15 0.14 0.11 0.11 0.1 0

0.5

1

1.5

2

2.5

P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan) 2013

Provinsi Papua memiliki indeks keparahan kemiskinan (P2) terbesar, yaitu 2.21, sementara Provinsi Bali terkecil, yaitu 0.1.

[Daftar Isi]

34


Profil Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

35


3.1

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun akhir tahun 2014 pada kisaran 8-10 persen dari jumlah penduduk. Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan menurut RPJMN 2010-2014 adalah: (i) Meningkatkan pertumbuhan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dan efektif menurunkan kemiskinan; (ii) Melengkapi dan menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat miskin, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; dan (iii) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah. Arah kebijakan 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan dan dapat dinikmati sebanyak-banyaknya masyarakat terutama masyarakat miskin (pro poor growth) Beberapa kegiatan ekonomi yang perlu didukung pengembangannya dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan adalah, sebagai berikut. 1. Meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dalam sektorsektor yang memiliki dampak terhadap penurunan kemiskinan secara signifikan, misalnya penumbuhan dan pengembangan pasar tradisional, peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian, dan pengembangan usaha mikro dan kecil. 2. Pertumbuhan ekonomi diarahkan pada industri yang banyak menggunakan sumberdaya alam lokal untuk meningkatkan perekonomian daerah. Arah Kebijakan 2: Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada era 2010-2014 yang merupakan inti dari Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan, dengan: 1. Meningkatkan dan menyempurnakan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, untuk memutus rantai kemiskinan dan mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); 2. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 3. Menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri;

36


4. Meningkatkan sinkronisasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta harmonisasi antarpelaku dan para pihak agar efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Arah Kebijakan 3: Peningkatan efektivitas penurunan kemiskinan di daerah, terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar Berdasarkan pola karakterisktik daerah serta tingkat kemiskinan yang ada, arah kebijakan ini akan ditempuh melalui: 1. Pemberdayaan sektor informal dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi merupakan kebijakan dasar bagi semua daerah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dalam rangka penurunan kemiskinan. Dalam kaitan ini, Pemda terutama kabupaten/kota perlu memiliki keberpihakan dan memberi kesempatan usaha yang jelas kepada sektor informal terutama UMKM serta Koperasi dalam rangka meningkatkan pendapatan kaum miskin di daerah. 2. Pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan melalui agroindustri berbasis sumberdaya lokal yang didukung oleh pembangunan infrastruktur perdesaan.

Gambar 3.1 Strategi, Arah Kebijakan, dan Fokus Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Strategi Penanggulangan Kemiskinan 1. Meningkatkan pertumbuhan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dan efektif menurunkan 2.kemiskinan; Melengkapi dan menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat miskin, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; dan 3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah.

Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan dan dapat dinikmati sebanyak-banyaknya masyarakat terutama masyarakat miskin (pro poor growth)

2. Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan.

Fokus Prioritas 1. Peningkatan dan penyempurnaan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga. 2. Menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri. 3. Peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif. 4. Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku.

37


Tiga arah kebijakan tersebut dilakukan melalui 4 (empat) fokus prioritas seperti dalam Gambar 3, yaitu: 1.

Peningkatan dan penyempurnaan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga.

2.

Menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

3.

Peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif.

4.

Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku.

3.2

koordinasi

penanggulangan

Instrumen dan Pengukuran Kemiskinan

Instrumen kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi kerangka kebijakan makro dan kebijakan affirmative seperti tertera dalam Gambar 4.

Gambar 3.2 Instrumen Penanggulangan Kemiskinan

38 PROFIL DAN ANALISIS KEMISKINAN NASIONAL

39


3.3

Program Penanggulangan Kemiskinan

Klaster 1: Program-Program Perlindungan Sosial Program penanggulangan kemiskinan klaster 1 merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Tujuan program adalah untuk pemenuhan hak dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih; pengurangan beban hidup; serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Sasaran penerima program adalah kelompok masyarakat sangat miskin. Mekanisme pemberian bantuan adalah bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Komponen program penanggulangan kemiskinan klaster 1 terdiri dari:

 Program Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin)

adalah program yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

 Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dalam rangka perlindungan terhadap risiko finansial akibat masalah kesehatan.

 Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan program penanggulangan kemiskinan untuk pengembangan kualitas manusia melalui bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin.

 Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan kewajiban memeriksakan kesehatan rutin anak balita dan ibu hamil/menyusui, serta menyekolahkan anak. Klaster 2: Program Pemberdayaan Masyarakat Program penanggulangan kemiskinan klaster 2 merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat atau dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Tujuan program adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat miskin mengenai potensi dan sumber daya yang dimiliki, serta mendorong masyarakat msikin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah. Sasaran program adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin dan masih mempunyai kemampuan walaupun terbatas. Karakteristik program penanggulangan klaster 2 adalah pendekatan partisipatif, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok, dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

40


PNPM Mandiri merupakan program nasional penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Inti dan PNPM Mandiri Penguatan. PNPM Mandiri Inti terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Program Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Sedangkan PNPM Mandiri Penguatan adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk bidang/sektor, yang dilaksanakan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L). Klaster 3: Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kecil dan Menengah Program penanggulangan kemiskinan klaster 3 merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Tujuan program adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Sasarannya adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil, dan juga ditujukan bagi masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi. Komponen program ini dibagi terdiri dari 3 (tiga), yaitu: (1) pembiayaan atau bantuan permodalan atau yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR); (2) pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk; dan (3) pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha. Karakteritik program penanggulangan kemiskinan dalam kalster ini adalah memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, dan meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha. KUR adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Program ini dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Bukopin, Bank BTN, dan Bank Syariah Mandiri. Klaster 4: Program Pro-Rakyat Program penanggulangan kemiskinan klaster 4 merupakan program penanggulangan kemiskinan pro-rakyat berbasis pada wilayah-wilayah tertentu (pesisir, tertinggal, dan miskin perkotaan). Ketiga wilayah tersebut dianggap perlu penanganan khusus karena dianggap merupakan komunitas miskin dan rentan terbanyak dan sulit dientaskan bila penangannya tidak secara menyeluruh dan terkoordinasikan dengan baik. Tujuan program kemiskinan klaster ini adalah untuk mensinergikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sektoral yang ditujukan pada ketiga wilayah tersebut di atas agar efektif mempercepat pengurangan kemiskinan. Sasaran penerima program-program penanggulangan kemiskinan

41


pro-rakyat ini adalah adalah kelompok masyarakat miskin dan rentan yang berada di tiga wilayah tersebut. Mekanisme pemberian bantuan adalah berupa penyediaan fasilitas dasar bagi penerima sasaran dengan harga murah karena sebagian dibantu oleh pemerintah. Komponen program kemiskinan klaster 4 terdiri dari: 1.

Program Rumah Sangat Murah diberikan melalui bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membangun rumah atau perumahan atas prakarsa dan upaya masyarakat sendiri, meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru serta lingkungannya.

2.

Program Kendaraan Angkutan Umum Murah untuk pengembangan industri kendaraan angkutan umum murah.

3.

Program Air Bersih untuk Rakyat ditujukan untuk mendukung Program Rumah Sangat Murah.

4.

Program Listrik Murah dan Hemat diperuntukkan untuk mendukung Program Rumah Sangat Murah, sama halnya dengan Program Air Bersih untuk Rakyat.

5.

Program Peningkatan Kehidupan Nelayan meliputi kegiatan untuk pemenuhan fasilitas dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat nelayan, serta peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat nelayan melalui kredit maupun dukungan infrastruktur lainnya.

Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan, meliputi penataan kawasan kumuh, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dan pembangunan rumah singgah bila diperlukan.

3.4

Perkembangan Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan

Program-program penanggulangan kemiskinan mulai dikelompokkan ke dalam fokus per klaster pada tahun 2010 dan terus berkembang dengan adanya perpindahan program antar klaster dan juga penambahan dari tiga klaster menjadi empat klaster program penanggulangan kemiskinan di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012. Pada tahun 2012, terjadi penambahan Program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Klaster 2 yaitu Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya, Program Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya, dan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan. Selain itu, di tahun 2012 sesuai dengan direktif Presiden dibentuklah program-program Pro Rakyat yang tertuang dalam Klaster 4. Programprogram ini difokuskan untuk meningkatkan serta memperluas cakupan program-

42


program penanggulangan kemiskinan lainnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termarjinalkan. Beberapa program dalam klaster 4 ini merupakan pindahan program yang terdapat dalam klaster 2 seperti Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman (Pamsimas) dan tambahan dari Program-program dari Kementerian dan Kelautan di lokasi Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN). Anggaran di setiap klaster penanggulangan kemiskinan pada Tabel 3.1 yang secara umum meningkat. Tabel 3.1 Anggaran Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

Fokus

2010*

2011**

2012***

Perkiraan ke depan 2013****

2014*****

2015*****

2016*****

2017*****

15.642,5

15.945,0

15.957,7

Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) – Klaster 1

43.562,7

30.081,9

32.859,6

33.215,7

42.269,3

(belum termasuk Raskin)



Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat – Klaster 2

14.840,7

16.171,8

15.438,4

15.476,3

16.514,9

17.339,8

17.624,5

16.992,3

Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan – Klaster 3

2.158,2

2.831,9

2.156,2

2.245,1

2.321,6

2.405,2

2.405,2

2.405,2

7.487,5

7.289,6

7.289,6

Peningkatan Kapasitas Usaha Skala Mikro dan Kecil melalui Penguatan Kelembagaan – Klaster 4 Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi Antar Pelaku TOTAL

-

-

3.791,5

6.114,0

29.823,4 (tambahan kegiatan FLPP untuk Program Rumah Murah)

7,6

6,9

8,1

12,2

17,2

2,1

2,3

0,0

60.569,2

49.092,4

54.253,8

57.063,3

90.946,4

42.922,1

43.311,6

42.689,7

Sumber: RKP (berbagai tahun) Keterangan: * Berdasarkan perkiraan pencapaian tahun 2010 dalam RKP tahun 2011 ** Berdasarkan perkiraan pencapaian tahun 2011 dalam RKP tahun 2012 *** Berdasarkan perkiraan pencapaian tahun 2012 dalam RKP tahun 2013 **** Berdasarkan RKP tahun 2013

[Daftar Isi]

43


Analisis Kemiskinan

44


4.1

Kuadran Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Gambar 4.1

Kuadran Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013

Keterangan: Kuadran I, Jumlah penduduk miskin tinggi dan persentase penduduk miskin rendah Kuadran II, Jumlah penduduk miskin tinggi dan persentase penduduk miskin tinggi Kuadran III, Jumlah penduduk miskin rendah dan persentase penduduk miskin tinggi Kuadran IV, Jumlah penduduk miskin rendah dan Persentase Penduduk miskin rendah

Dari Gamar 4.1 terlihat bahwa mayoritas provinsi berada di kuadran ke-4 (15 provinsi). Berdasarkan sebarannya, yang perlu diperhatikan adalah provinsiprovinsi yang berada di kuadran ke-2 (Papua, Jateng, Jatim, NTT, Lampung, Aceh, NTB, Sumsel).

[Daftar Isi]

45


4.2

Kuadran Persentase Penduduk Miskin (P0) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Gambar 4.2 Kuadran Persentase Penduduk Miskin (P0) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2013

Keterangan: Kuadran I, Persentase penduduk miskin tinggi dan indeks kedalaman kemiskinan rendah Kuadran II, Persentase penduduk miskin tinggi dan indeks kedalaman kemiskinan tinggi Kuadran III, Persentase penduduk miskin rendah dan indeks kedalaman kemiskinan tinggi Kuadran IV, Persentase penduduk miskin rendah dan indeks kedalaman kemiskinan rendah

Dari Gambar 4.2 terlihat bahwa provinsi tersebar merata di kuadran ke-2 dan ke-4. Berdasarkan sebarannya, yang perlu diperhatikan adalah provinsiprovinsi yang berada di kuadran ke-2 (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, NTB, Sulteng, Yogyakarta, Lampung, Jateng, Sumsel, Sultra, Jatim, Sulbar).

[Daftar Isi]

46


4.3

Kuadran Persentase Penduduk Miskin (P0) vs Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Gambar 4.3 Kuadran Persentase Penduduk Miskin (P0) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2013

Keterangan: Kuadran I, Persentase penduduk miskin tinggi dan indeks keparahan kemiskinan rendah Kuadran II, Persentase penduduk miskin tinggi dan indeks keparahan kemiskinan tinggi Kuadran III, Persentase penduduk miskin rendah dan indeks keparahan kemiskinan tinggi Kuadran IV, Persentase penduduk miskin rendah dan indeks keparahan kemiskinan rendah

Dari Gambar 4.3 terlihat bahwa provinsi tersebar merata di kuadran ke-2 dan ke-4. Berdasarkan sebarannya, yang perlu diperhatikan adalah provinsiprovinsi yang berada di kuadran ke-2 (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, NTB, Sulteng, Yogyakarta, Lampung, Jateng, Sumsel, Sultra, Jatim, Sulbar).

[Daftar Isi]

47


4.4

Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka Gambar 4.4 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2012

Keterangan: Kuadran I, Persentase penduduk miskin tinggi dan tingkat pengangguran terbuka rendah Kuadran II, Persentase penduduk miskin tinggi dan tingkat pengangguran terbuka tinggi Kuadran III, Persentase penduduk miskin rendah dan tingkat pengangguran terbuka tinggi Kuadran IV, Persentase penduduk miskin rendah dan tingkat pengangguran terbuka rendah

Dari Gambar 4.4 terlihat bahwa mayoritas provinsi berada di kuadran ke-1 (11 provinsi). Berdasarkan sebarannya, yang perlu diperhatikan adalah provinsi-provinsi yang berada di kuadran ke-2 (Papua Barat, Maluku, Aceh, Jateng, Sumsel).

[Daftar Isi]

48


4.5 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Gini Rasio Gambar 4.5 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Gini Rasio Tahun 2012

Keterangan: Kuadran I, Persentase penduduk miskin tinggi dan gini rasio rendah Kuadran II, Persentase penduduk miskin tinggi dan gini rasio tinggi Kuadran III, Persentase penduduk miskin rendah dan gini rasio tinggi Kuadran IV, Persentase penduduk miskin rendah dan gini rasio rendah

Dari Gambar 4.5 terlihat bahwa mayoritas provinsi berada di kuadran ke-2 dan 4. Berdasarkan sebarannya, yang perlu diperhatikan adalah provinsiprovinsi yang berada di kuadran ke-2 (Papua, Papua Barat, Maluku, Gorontalo,Yogyakarta, Sulteng, Jateng, Sumsel, dan Sultra).

[Daftar Isi]

49


4.6 Kuadran Persentase Penduduk Miskin (P0) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gambar 4.6 Kuadran Persentase Penduduk Miskin (P0) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2012

Keterangan: Kuadran I, Persentase penduduk miskin tinggi dan IPM rendah Kuadran II, Persentase penduduk miskin tinggi dan IPM tinggi Kuadran III, Persentase penduduk miskin rendah dan IPM tinggi Kuadran IV, Persentase penduduk miskin rendah dan IPM rendah

Dari Gambar 4.6 terlihat bahwa mayoritas provinsi berada di kuadran ke-1 (12 provinsi). Berdasarkan sebarannya, yang perlu diperhatikan adalah provinsi-provinsi yang berada di kuadran ke-1 (Papua, Papua Barat, NTT, NTB, Maluku, Gorontalo, Lampung, Sulteng, Sultra, Sulbar, Jatim).

[Daftar Isi]

50


4.7 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Gambar 4.7 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011

Keterangan: Kuadran I, Persentase penduduk miskin tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah Kuadran II, Persentase penduduk miskin tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi Kuadran III, Persentase penduduk miskin rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi Kuadran IV, Persentase penduduk miskin rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah

Dari Gambar 4.7 terlihat bahwa mayoritas provinsi berada di kuadran ke-3 (12 provinsi). Berdasarkan sebarannya, yang perlu diperhatikan adalah provinsi-provinsi yang berada di kuadran ke-1 (Gorontalo, Aceh, NTB, Yogyakarta, Jateng, Sulbar).

[Daftar Isi]

51


4.8 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Pendapatan Daerah Gambar 4.8 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Pendapatan Daerah Tahun 2013

. Keterangan: Kuadran I, Persentase penduduk miskin tinggi dan pendapatan daerah rendah Kuadran II, Persentase penduduk miskin tinggi dan pendapatan daerah tinggi Kuadran III, Persentase penduduk miskin rendah dan pendapatan daerah tinggi Kuadran IV, Persentase penduduk miskin rendah dan pendapatan daerah rendah

Dari Gambar 4.8 terlihat bahwa mayoritas provinsi berada di kuadran ke-1 (12 provinsi). Berdasarkan sebarannya, yang perlu diperhatikan adalah provinsi-provinsi yang berada di kuadran ke-2 (Papua, Aceh, Jateng, Jatim).

[Daftar Isi]

52


4.9 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Dana Perimbangan Gambar 4.9 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Dana Perimbangan Tahun 2013

Keterangan: Kuadran I, Persentase penduduk miskin tinggi dan dana perimbangan rendah Kuadran II, Persentase penduduk miskin tinggi dan dana perimbangan tinggi Kuadran III, Persentase penduduk miskin rendah dan dana perimbangan tinggi Kuadran IV, Persentase penduduk miskin rendah dan dana perimbangan rendah

Dari Gambar 4.9 terlihat bahwa mayoritas provinsi berada di kuadran ke-4 (12 provinsi). Berdasarkan sebarannya, yang perlu diperhatikan adalah provinsi-provinsi yang berada di kuadran ke-1 (Papua Barat, NTT, Maluku, Bengkulu, NTB, Gorontalo, Yogyakarta, Lampung, Sulteng, Sumsel, Sultra, Sulbar).

[Daftar Isi]

53


4.10 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan DAU DAK Gambar 4.10 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan DAU DAK Tahun 2013

Keterangan: Kuadran I, Persentase penduduk miskin tinggi dan DAU DAK rendah Kuadran II, Persentase penduduk miskin tinggi dan DAU DAK tinggi Kuadran III, Persentase penduduk miskin rendah dan DAU DAK tinggi Kuadran IV, Persentase penduduk miskin rendah dan DAU DAK rendah

Dari Gambar 4.10 terlihat bahwa mayoritas provinsi berada di kuadran ke-4 (11 provinsi). Berdasarkan sebarannya, yang perlu diperhatikan adalah provinsi-provinsi yang berada di kuadran ke-1 (Maluku, Bengkulu, NTB, Gorontalo, Yogyakarta, Sumsel, Sulbar) dan kuadran ke-3 (Jabar, Sumut, Kalbar, Kalteng, Sumbar, Sulsel).

[Daftar Isi]

54


4.11 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan DAK Gambar 4.11 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan DAK Tahun 2013

Keterangan: Kuadran I, Persentase penduduk miskin tinggi dan DAK rendah Kuadran II, Persentase penduduk miskin tinggi dan DAK tinggi Kuadran III, Persentase penduduk miskin rendah dan DAK tinggi Kuadran IV, Persentase penduduk miskin rendah dan DAK rendah

Dari Gambar 4.11 terlihat bahwa mayoritas provinsi berada di kuadran ke-2 dan ke-4. Berdasarkan sebarannya, yang perlu diperhatikan adalah provinsiprovinsi yang berada di kuadran ke-1 (Maluku, Bengkulu, Gorontalo, Yogyakarta, Sumsel, Sulbar, Sultra) dan kuadran ke-3 (Jabar, Kalbar, Sumut, Malut, Kalteng, Sumbar, Sulsel).

[Daftar Isi]

55


4.12 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Total Belanja Gambar 4.12 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Total Belanja Tahun 2013

Keterangan: Kuadran I, Persentase penduduk miskin tinggi dan total belanja rendah Kuadran II, Persentase penduduk miskin tinggi dan total belanja tinggi Kuadran III, Persentase penduduk miskin rendah dan total belanja tinggi Kuadran IV, Persentase penduduk miskin rendah dan total belanja rendah

Dari Gambar 4.12 terlihat bahwa mayoritas provinsi berada di kuadran ke-1 dan ke-4. Berdasarkan sebarannya, yang perlu diperhatikan adalah provinsiprovinsi yang berada di kuadran ke-2 (Papua, Aceh, Jateng, Jatim).

[Daftar Isi]

4.13 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Langsung

56


Gambar 4.13 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Langsung Tahun 2013

Keterangan: Kuadran I, Persentase penduduk miskin tinggi dan belanja langsung rendah Kuadran II, Persentase penduduk miskin tinggi dan belanja langsung tinggi Kuadran III, Persentase penduduk miskin rendah dan belanja langsung tinggi Kuadran IV, Persentase penduduk miskin rendah dan belanja langsung rendah

Dari Gambar 4.13 terlihat bahwa mayoritas provinsi berada di kuadran ke-1 (13 provinsi). Berdasarkan sebarannya, yang perlu diperhatikan adalah provinsi-provinsi yang berada di kuadran ke-2 (Aceh, Jateng, Jatim).

[Daftar Isi]

57


4.14 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Modal Gambar 4.14 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Modal Tahun 2013

. Keterangan: Kuadran I, Persentase penduduk miskin tinggi dan belanja modal rendah Kuadran II, Persentase penduduk miskin tinggi dan belanja modal tinggi Kuadran III, Persentase penduduk miskin rendah dan belanja modal tinggi Kuadran IV, Persentase penduduk miskin rendah dan belanja modal rendah

Dari Gambar 4.14 terlihat bahwa mayoritas provinsi berada di kuadran ke-1 (15 provinsi). Berdasarkan sebarannya, yang perlu diperhatikan adalah provinsi-provinsi yang berada di kuadran ke-2 (Aceh).

[Daftar Isi]

58


4.15 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Menurut Fungsi (Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial) Gambar 4.15 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Menurut Fungsi (Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial) Tahun 2013

Keterangan: Kuadran I, Persentase penduduk miskin tinggi dan belanja menurut fungsi rendah Kuadran II, Persentase penduduk miskin tinggi dan belanja menurut fungsi tinggi Kuadran III, Persentase penduduk miskin rendah dan belanja menurut fungsi tinggi Kuadran IV, Persentase penduduk miskin rendah dan belanja menurut fungsi rendah

Dari Gambar 4.15 terlihat bahwa mayoritas provinsi berada di kuadran ke-1 dan ke-4. Berdasarkan sebarannya, yang perlu diperhatikan adalah provinsiprovinsi yang berada di kuadran ke-2 (Aceh, Jateng, Jatim).

[Daftar Isi]

59


4.16 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Menurut Urusan (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Gambar 4.16 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Menurut Urusan (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Tahun 2013

Keterangan: Kuadran I, Persentase penduduk miskin tinggi dan belanja menurut urusan rendah Kuadran II, Persentase penduduk miskin tinggi dan belanja menurut urusan tinggi Kuadran III, Persentase penduduk miskin rendah dan belanja menurut urusan tinggi Kuadran IV, Persentase penduduk miskin rendah dan belanja menurut urusan rendah

Dari Gambar 4.16 terlihat bahwa mayoritas provinsi berada di kuadran ke-1 dan ke-4. Berdasarkan sebarannya, yang perlu diperhatikan adalah provinsiprovinsi yang berada di kuadran ke-2 (Aceh, Jateng, Jatim).

[Daftar Isi]

60


4.17 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Menurut Urusan (Pertanian, Kelautan, dan Perikanan) Gambar 4.17 Kuadran Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Menurut Urusan (Pertanian, Kelautan, dan Perikanan) Tahun 2013

Keterangan: Kuadran I, Persentase penduduk miskin tinggi dan belanja menurut urusan rendah Kuadran II, Persentase penduduk miskin tinggi dan belanja menurut urusan tinggi Kuadran III, Persentase penduduk miskin rendah dan belanja menurut urusan tinggi Kuadran IV, Persentase penduduk miskin rendah dan belanja menurut urusan rendah

Dari Gambar 4.17 terlihat bahwa mayoritas provinsi berada di kuadran ke-1 dan ke-4. Berdasarkan sebarannya, yang perlu diperhatikan adalah provinsiprovinsi yang berada di kuadran ke-2 (Aceh, Jatim, Jateng, Sulteng).

[Daftar Isi]

61


4.18.1 Diagram Radar Indikator Kemiskinan di Wilayah Sumatera Gambar 4.18 Diagram Radar Indikator Kemiskinan di Wilayah Sumatera Tahun 2012

Garis Kemiskinan 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5

Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan (Miskin)

Persentase Penduduk Miskin

P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan)

Jumlah Penduduk Miskin

ACEH

P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan) SUMUT SUMBAR

RIAU

JAMBI

SUMSEL

BENGKULU

KEP BABEL

KEP RIAU

LAMPUNG

Gambar 4.18 menunjukan bahwa di Wilayah Sumatera memiliki persebaran provinsi dengan variable garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2) yang tinggi. Sementara persebaran provinsi dengan variabel persentase pengeluaran perkapita untuk makanan (miskin) di wilayah ini rendah.

[Daftar Isi]

62


4.18.2 Diagram Radar Indikator Kemiskinan di Wilayah Jawa Gambar 4.19 Diagram Radar Indikator Kemiskinan di Wilayah Jawa Tahun 2012

Garis Kemiskinan 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0





P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan) JAKARTA

JABAR

JATENG

YOGYA

JATIM

BANTEN

Gambar 4.19 menunjukan bahwa di Wilayah Jawa memiliki persebaran provinsi dengan variable persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2) yang tinggi. Sementara persebaran provinsi dengan variabel garis kemiskinan dan persentase pengeluaran perkapita untuk makanan (miskin) di wilayah ini rendah.

[Daftar Isi]

63


4.18.3 Diagram Radar Indikator Kemiskinan di Wilayah Bali Nusa Tenggara Gambar 4.20 Diagram Radar Indikator Kemiskinan di Wilayah Bali Nusra Tahun 2012


Garis Kemiskinan 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.2




P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan) BALI

NTB

NTT

Gambar 4.20 menunjukan bahwa di Wilayah Bali Nusra memiliki persebaran provinsi dengan variable garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2) dan persentase pengeluaran perkapita untuk makanan (miskin) yang tinggi.

64


4.18.4 Diagram Radar Indikator Kemiskinan di Wilayah Kalimantan Gambar 4.21 Diagram Radar Indikator Kemiskinan di Wilayah Kalimantan Tahun 2012

Garis Kemiskinan 1.5

1.0 Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan (Miskin)

0.5


0.0 -0.5 -1.0 -1.5



P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan)

KALBAR

KALTENG

KALSEL

KALTIM

Gambar 4.21 menunjukan bahwa di Wilayah Kalimantan memiliki persebaran provinsi dengan variable garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2) yang tinggi. Sementara persebaran provinsi dengan variabel persentase pengeluaran perkapita untuk makanan (miskin) di wilayah ini rendah.

[Daftar Isi]

65


4.18.5 Diagram Radar Indikator Kemiskinan di Wilayah Sulawesi Gambar 4.22 Diagram Radar Indikator Kemiskinan di Wilayah Sulawesi Tahun 2012

Garis Kemiskinan 2.0 1.5 Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan (Miskin)

1.0 Persentase Penduduk Miskin

0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5



P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan) SULUT

SULTENG

SULSEL

SULTRA

GORONTALO

SULBAR

Gambar 4.22 menunjukan bahwa di Wilayah Sulawesi memiliki persebaran provinsi dengan variable garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2) yang tinggi. Sementara persebaran variabel persentase pengeluaran perkapita untuk makanan (miskin) di wilayah ini rendah.

[Daftar Isi]

66


4.18.6 Diagram Radar Indikator Kemiskinan di Wilayah Maluku Papua Gambar 4.23 Diagram Radar Indikator Kemiskinan di Wilayah Maluku Papua Tahun 2012

Garis Kemiskinan 1.5 1.0 Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan (Miskin)

0.5


0.0 -0.5 -1.0 -1.5



P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan)

MALUKU

MALUT

PAPUA BARAT

PAPUA

Gambar 4.23 menunjukan bahwa di Wilayah Maluku Papua memiliki persebaran provinsi dengan variable garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), dan persentase pengeluaran perkapita untuk makanan (miskin) yang tinggi.

[Daftar Isi]

67


4.19 Pemeringkatan Kondisi Kemiskinan Tabel 4.1 Ranking Kondisi Kemiskinan Provinsi Tahun 2012 Kabupaten/Kota

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V12

V12

Total

Kabupaten/Kota

ACEH

29

27

27.5

2

11.5

2.5

30

10

30

13

23

22

227.5

SUMATERA UTARA

17

18

21

5

16

6

12

12

26

24

9

8

174

KEPULAUAN RIAU

SUMATERA BARAT

11

12.5

12

23

14.5

8

24

15

27

15

10

25

197

BALI

12.5

10

7.5

17

13

20

25

6

13

23

28

6

181

KALIMANTAN TIMUR

RIAU

DKI JAKARTA

KEP. BANGKA BELITUNG KALIMANTAN SELATAN

Total

Ranking

82.5

1

86

2

119.5

3

120

4

147.5

5

149.5

6

153.5

7

JAMBI

14

14

18.5

21

20

15

21

9

18

6

24

19

199.5

SUMATERA SELATAN

21

19

17

9

2

16

13

13.5

14

19.5

12

7

163

BENGKULU

27

26

25

6

10

4

6

21

22

9

27

10

193

D I YOGYAKARTA

LAMPUNG

SUMATERA SELATAN

163

8

SUMATERA UTARA

174

9

175.5

10

24

23

23

13

5

10

15

19

15

4

21

4

176

KEP. BANGKA BELITUNG

4

3

2.5

26

18

23

26

4

5

8

7

21

147.5

KEPULAUAN RIAU

8

5.5

6

4

4

5

28

1

1.5

18

2

3

86

DKI JAKARTA

1

2

4

1

1

12

23

2

1.5

32

1

2

82.5

LAMPUNG

176

11

BALI

2

1

1

20

27

2.5

2

30

4

14

3

13

119.5

BANTEN

177

12

BANTEN

5

7

10

16

6

27

33

3

7

17

22

24

177

JAWA BARAT

177

13

D I YOGYAKARTA

25

25

24

12

14.5

1

4

23

19

1

4

1

153.5

JAWA TENGAH

178

14

JAWA BARAT

16

15

15.5

10

11.5

19

32

5

9

10

18

16

177

RIAU

181

15

JAWA TENGAH

23

22

22

22

22

7

10

22

8

2

6

12

178

JAWA TIMUR

183.5

16

JAWA TIMUR

20

21

18.5

25

25

11

14

20

10

3

5

11

183.5

SULAWESI UTARA

189

17

KALIMANTAN BARAT

10

12.5

13

29

26

32

5

26

24

16

32

23

248.5

BENGKULU

193

18

3

4

5

24

8.5

25

11

18

11

7

16

17

149.5

SUMATERA BARAT

197

19

6

9

9

11

7

17

17

11

29

19.5

26

14

175.5

JAMBI

199.5

20

28

28

27.5

28

32

14

20

25

31

21

15

27

296.5

SULAWESI TENGGARA

216

21

30

30

30

31

29

28

3

32

32

31

25

18

319

MALUKU UTARA

221.5

22

KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH NUSA TENGGARA BARAT NUASA TENGGARA TIMUR

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN TIMUR

7

8

7.5

7

8.5

9

19

8

3

25

13

5

120

ACEH

227.5

23

SULAWESI UTARA

9

11

11

14

3

29

31

7

28

29

8

9

189

SULAWESI SELATAN

233.5

24

SULAWESI TENGAH

22

24

26

19

24

31

9

27

20

27

17

30

276

KALIMANTAN BARAT

248.5

25

SULAWESI SELATAN

15

16

15.5

30

31

24

29

17

17

5

14

20

233.5

PAPUA BARAT

256.5

26

SULAWESI TENGGARA

19

20

20

15

23

22

8

29

12

11

11

26

216

MALUKU

267

27

GORONTALO

26

29

29

32

21

21

27

16

21

30

20

33

305

SULAWESI TENGAH

276

28

SULAWESI BARAT

18

17

14

27

30

30

7

31

25

22

31

32

284

SULAWESI BARAT

284

29

NUSA TENGGARA BARAT

296.5

30

MALUKU MALUKU UTARA

31

31

31

3

17

18

16

28

16

28

19

29

267

12.5

5.5

2.5

18

19

13

18

24

23

26

29

31

221.5

GORONTALO

305

31

NUASA TENGGARA TIMUR

319

32

PAPUA

359

33

PAPUA BARAT

32

32

32

8

28

26

22

13.5

6

12

30

15

256.5

PAPUA

33

33

33

33

33

33

1

33

33

33

33

28

359

Keterangan: V1 V2 V3 V4 V5

: Persentase Penduduk Miskin (P0) : Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) : Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) : Persentase Kepala Rumah Tangga Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dengan Pendidikan yang Ditamatkan < SD : Angka Melek Huruf Penduduk Miskin dengan Golongan Umur 15-55 th

68


V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12

: Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin dengan Golongan Umur 7-12 th : Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dengan Status Tidak Bekerja : Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dengan Status Bekerja di Sektor Informal : Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan dengan Status Miskin : Persentase Rumah Tangga Miskin dengan Luas Lantai Perkapita ≤ 8 : Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih dengan Status Miskin : Persentase Rumah Tangga Tidak Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama dengan Status Miskin

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 3 provinsi yang memiliki kondisi kemiskinan terburuk adalah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Gorontalo.

Tabel 4.2 Kondisi Kemiskinan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun 2012 Kode

Kabupaten/Kota

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V12

V12

1

ACEH

18.58

3.07

0.83

18.47

96.34

99.31

41.77

42.74

70.37

49.66

38.27

49.27

2

SUMATERA UTARA

10.41

1.82

0.5

21.93

96.04

97.61

34.26

45.65

69.39

58.46

48.75

64.83

3

SUMATERA BARAT

8

1.24

0.31

34.7

96.25

97.49

38.51

47.91

69.6

51.9

48.21

43.01

4

RIAU

8.05

1.13

0.25

32.43

96.26

95.14

38.82

37.48

65.92

56.52

30.36

71.03

5

JAMBI

8.29

1.37

0.44

34.08

95.01

96.6

38.02

38.89

67.49

39.99

34.88

55.96

6

SUMATERA SELATAN

13.48

1.85

0.43

26.99

98.18

96.22

35.19

46.47

66.36

55.28

44.8

64.97

7

BENGKULU

17.52

3.05

0.8

25.7

96.66

98.21

31.82

51.79

68.6

44.98

32.83

64.18

8

LAMPUNG

15.65

2.53

0.62

30.03

97.13

97.26

35.74

50.34

66.43

25.04

39.26

83.26

9

KEP. BANGKA BELITUNG

5.36

0.66

0.14

37.66

95.3

94.57

40.03

34.64

61.33

43.23

54.19

49.71

10

KEPULAUAN RIAU

6.83

0.85

0.19

21.2

97.21

97.89

41.17

21.09

57.25

55.15

73.93

86.51

11

DKI JAKARTA

3.7

0.56

0.15

16.14

98.49

96.97

38.34

25.24

57.25

81.86

87.97

87.25

12

BALI

3.95

0.39

0.07

33.89

90.01

99.31

24.23

57.34

61.24

50.78

68.27

63.5

13

BANTEN

5.71

0.95

0.28

32.12

96.93

93.83

47.61

31.69

64.06

54.66

38.51

43.05

14

D I YOGYAKARTA

15.88

2.89

0.75

28.57

96.25

99.6

29.27

53.22

67.96

8.06

58.38

92.61

15

JAWA BARAT

9.88

1.62

0.42

28.09

96.34

95.71

45.87

36.57

64.45

45.03

41.06

61.93

16

JAWA TENGAH

14.98

2.39

0.57

34.09

93.24

97.57

34.16

52

64.1

10.91

54.58

63.93

17

JAWA TIMUR

13.08

1.93

0.44

37.5

90.62

97.22

35.7

51.54

64.88

15.46

56.52

64.04

18

KALIMANTAN BARAT

7.97

1.24

0.33

41.34

90.46

92.11

31.13

54.41

68.84

53.52

11.87

46.1

19

KALIMANTAN SELATAN

5.02

0.76

0.17

36.63

96.74

94.14

34.25

50.11

65.79

40.78

42.11

61.48

20

KALIMANTAN TENGAH

6.19

1.08

0.27

28.56

96.81

96.03

36.25

44.09

70.32

55.28

33.68

63.08

21

NUSA TENGGARA BARAT

18.02

3.2

0.83

41.21

82.94

96.77

37.56

53.95

70.61

55.33

42.38

36.7

22

NUASA TENGGARA TIMUR

20.41

3.47

0.91

44.55

86.8

93.24

24.71

70.08

70.79

67.22

34.22

60.77

23

KALIMANTAN TIMUR

6.38

0.99

0.25

25.99

96.74

97.43

37.39

38.67

60.32

60.79

44.04

74.91

24

SULAWESI UTARA

7.63

1.18

0.3

30.1

98.11

93.21

45.07

37.96

70.17

65.22

48.98

64.21

25

SULAWESI TENGAH

14.94

2.82

0.82

33.32

90.86

92.37

34.05

54.43

68.09

63.39

41.58

32.42

26

SULAWESI SELATAN

9.82

1.68

0.42

43.21

85.96

94.36

41.69

48.29

67.01

38.75

43.84

53.81

27

SULAWESI TENGGARA

13.06

1.92

0.49

31.83

91.2

94.74

33.78

56.76

65.81

47.48

47.6

41.74

28

GORONTALO

17.21

3.21

0.84

50.11

94.93

94.93

41.01

48.28

68.48

66.6

40.29

15.63

29

SULAWESI BARAT

13

1.74

0.4

39.97

86.43

92.91

33.05

57.9

69.15

56.03

27.84

23.25

69


Kode

Kabupaten/Kota

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

20.76

4.38

8.05

V10

V12

V12

1.31

20.55

95.74

95.87

36.23

54.54

66.51

63.8

40.97

32.46

0.85

0.14

33.22

95.18

96.83

36.61

53.61

68.68

62.61

28.7

30.8

30

MALUKU

31

MALUKU UTARA

32

PAPUA BARAT

27.04

5.71

1.71

26.22

89.87

94.06

38.12

46.47

63.53

48.74

28.69

62.88

33

PAPUA

30.66

7.35

2.44

57.12

52.5

67.22

17.72

78.28

71.36

85.77

11.01

35.89

Keterangan: V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12

: Persentase Penduduk Miskin (P0) : Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) : Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) : Persentase Kepala Rumah Tangga Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dengan Pendidikan yang Ditamatkan < SD : Angka Melek Huruf Penduduk Miskin dengan Golongan Umur 15-55 th : Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin dengan Golongan Umur 7-12 th : Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dengan Status Tidak Bekerja : Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dengan Status Bekerja di Sektor Informal : Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan dengan Status Miskin : Persentase Rumah Tangga Miskin dengan Luas Lantai Perkapita ≤ 8 : Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih dengan Status Miskin : Persentase Rumah Tangga Tidak Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama dengan Status Miskin

[Daftar Isi]

70


SIMPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DAFTAR ISI. III. Profil Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Recommend Documents