D A F T A R I S I. Halaman 1

157854534676798798008 213213234343545465765 232432453543564213247 213213232323344901098 134787939103430402334 157854534676798798008 213213234343545465765 232432453543564213247

MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 213213232323344901098

134787939103430402334 157854534676798798008 213213234343545465765 232432453543564213247 213213232323344901098 134787939103430402334 157854534676798798008 213213234343545465765 232432453543564213247 213213232323344901098

BUKU PER1T3 4A7 M A 87939103430402334 157854534676798798008

F A KT A DA N A NA LISA

213213234343545465765 232432453543564213247 213213232323344901098 134787939103430402334 157854534676798798008 213213234343545465765 232432453543564213247 2 1 3 2 1B 3EE 4N 9A 0AN 1NA 0AA 9AN 8N P B3AA2D D3AA2NN3 P2PE3ERR N4C C PEEM MBBAANNGGUUNNAANN D DAAEERRAAHH ((BBAAPPPPEED DAA)) 134787939103430402334 157854534676798798008 213213234343545465765 232432453543564213247

K KAABBUUPPAATTEENN K KAAUURR 22000088

DAFTAR ISI PRAKATA

2

DASAR HUKUM

3

GAMBARAN UMUM PENERAPAN SISTEM INFORMAS

4

KEBIJAKAN DAN STRATEG

9

PRIORITAS PROGRAM KERJA

19

RENCANA PENGEMBANGAN

20

RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN KOMPUTER

22

REKOMENDASI JARINGAN LAN DAN WLAN

26

RENCANA PENGEMBANGAN PERANGKAT SERVER

28

REKOMENDASI KONFIGURASI PERANGKAT SERVER

30

REKOMENDASI KONFIGURASI PERANGKAT STORAGE

30

RENCANA PENGEMBANGAN PENGELOLAAN JARINGAN KOMPUTER

31

RENCANA PENGEMBANGAN INFOSTRUKTUR DAN APLIKASI-APLIKASI

33

DALAM E-GOVERNMENT REKOMENDASI SITUS WEB

35

TAHAPAN PENGEMBANGAN

44

Pola Integrasi Sistem Informasi Satuan Kerja

63

Pola Pengelolaan SIM Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah

65

Pola Pengelolaan SIM Kepegawaian

66

Pola Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

67

Pola SIM KAS Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) :

69

Pola Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah

70

Pola Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah

71

PENUTUP

72

Halaman 1

MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

Buku Pertama

FAKTA DAN ANALISA

FAKTA

DAN

ANALISA Pengembangan Teknologi Informasi


PRAKATA

Dokumen Fakta Analisa ini merupakan rangkuman dari serangkaian kegiatan dari Pelaksanaan Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah. Informasi yang merupakan uraian dari kegiatan survey dan analisa hasil survey yang merupakan realisasi dari Kerja Sama kami dengan Pemerintah Daerah mengenai kegiatan Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah. Adapun uraian yang terdapat di dalam laporan ini akan merupakan bagian dari Dokumen Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Daerah yang sebenarnya, yang berisi materi :

1. Dasar Hukum Penyusunan Dokumen Master Plan Teknologi Informasi 2. Gambaran Umum Penerapan Sistem Informasi 3. Kebijakan dan Strategi 4. Prioritas Program Kerja 5. Rencana Pengembangan 6. Tahapan Pengembangan 7. Pola Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Pola Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 9. Pola Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah 10. Pola Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah 11. Pola Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari semua pihak yang telah diberikan kepada kami untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah ini.

Halaman 2

FAKTA

DAN



DASAR

HUKUM

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Master Plan Teknologi Informasi ini adalah sebagai berikut : 

Kerangka Kerja Teknologi Informasi Nasional sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999.



Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.



Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang HaKI.



Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.



Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000, tentang Tim Koordinasi Satuan Kerja Telematika Indonesia.



Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2001, tentang Penggunaan Komputer dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia.



Instruksi

Presiden

Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pengembangan dan

Pendayagunaan Telematika. 

Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment



Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992, tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan

Sistem

Informasi

Manajemen

Departemen

Dalam

Negeri

(SIMDAGRI). 

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 57 tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government lembaga.



Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Satuan Kerja Pemerintah.

Halaman 3

FAKTA

DAN



GAMBARAN UMUM PENERAPAN SISTEM INFORMASI Gambaran umum kondisi saat ini mengenai penerapan teknologi informasi di Pemerintah Daerah didapat dengan cara mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada kepala/wakil dari semua Satuan Kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah dan kepada sub Satuan Kerja yang bertanggungjawab akan teknologi informasi di masing-masing Satuan Kerja.

Penyebaran kuosiener kepada para kepala Satuan Kerja bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dari para eksekutif di masing-masing Satuan Kerja mengenai proses bisnis disetiap unit, permasalahan dengan sistem yang ada, visi ke depan tentang penerapan eGovernment, pertukaran dan distribusi informasi antar Satuan Kerja, frekuensi pengiriman laporan ke pemerintah daerah, permintaan data dari pemerintah daerah yang bersifat insidentil, kondisi SDM di setiap unit, dan hal-hal lain yang terkait.

Sedangkan penyebaran kuesioner kepada sub Satuan Kerja yang bertanggungjawab akan teknologi informasi di masing-masing Satuan Kerja bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi saat ini penerapan teknologi informasi di masing-masing Satuan Kerja. Isi kuesioner mencakup tentang sistem informasi yang dipakai/pernah dipakai, cara pengolahan data yang sedang berjalan, kondisi perangkat keras yang dimiliki, kondisi jaringan di masingmasing unit, SDM yang memiliki kemampuan komputer dan internet serta berbagai hal lain yang terkakit.

Berikut adalah gambaran secara umum kondisi saat ini penerapan teknologi infromasi di Pemerintah Daerah, dilihat dari aspek kelembagaan, perundang-undangan, perangkar lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi data, aspek sumberdaya manusia dan aspek pendanaan.

1. ASPEK KELEMBAGAAN Dalam aspek kelembagaan Pemerintah Daerah, sampai saat ini sudah memiliki Satuan Kerja yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pengelolaan teknologi informasi. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peranan kunci dan strategis dalam perencanaan, pengembangan dan pengeloaan sistem informasi di Pemerintah Daerah belum dapat dilaksanakan secara fokus.

Halaman 4

FAKTA

DAN



Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas masih banyak mengalami kompleksnya kendala dan permasalahan yang harus dihadapi, diantaranya adalah : 

Belum tersedianya rencana induk perencanaan, pengembangan serta pengelolaan sistem informasi daerah yang dapat menjabarkan tugas dan fungsi tersebut diatas.



Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang dimiliki.



Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung manajemen pemerintahan daerah belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.



Ketersediaan dana pendukung masih sangat terbatas untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.



Budaya kerja di Satuan Kerja pemerintah daerah belum sepenuhnya mendukung untuk dapat melaksanakan pengelolaan data dan informasi secara optimal.



Koordinasi antara Satuan Kerja baik secara horisontal maupun vertikal dalam pengelolaan dan pertukaran data belum optimal.



Dalam PP No. 25 Th. 2000 tentang kewenangan Pusat dan Daerah, sulit sekali menemukan otoritas penanganan teknologi informasi dan komunikasi baik tingkat nasional maupun daerah, dengan demikian masih belum diketahui secara utuh halhal yang harus dikelola pusat dan daerah.

2. ASPEK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Sampai saat ini belum tersedia perangkat hukum dan perundang-undangan yang mengatur secara rinci tentang penggunaan teknologi informasi dan komuniksi dalam mendukung efisiensi dan efektifitas manajemen pemerintahan daerah, seperti misalnya aturan hukum yang mengatur komunikasi data antar Satuan Kerja, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, dan lain-lainnya.

E-government merupakan pelaksanaan proses pemerintah yang berbasis elektronik, sehingga diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan teknis tentang pelaksanaan komputerisasi di tiap Satuan Kerja. Penanggung jawab Teknologi Informasi di tiap unit sangat diperlukan di lingkungan Pemerintah Daerah, akan tetapi kondisi tersebut belum dipenuhi. Hal ini diperkirakan karena belum semua pimpinan unit menganggap pentingnya pemanfaatan teknologi Informasi dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari sesuai tupoksinya.

Halaman 5

FAKTA

DAN



3. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, kurang dari 25% pegawai Pemerintah Daerah di setiap Satuan Kerja yang telah terbiasa menggunakan komputer. Dengan demikian tingkat penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Daerah masih belum memadai. Sehingga Pemerintah Daerah sangat bergantung pada sumberdaya eksternal yang berakibat semakin mahalnya nilai investasi yang harus dikeluarkan di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini.

Belum adanya sistem penjenjangan (karier) dan sistem insentif atau penghargaan yang memadai bagi pegawai pemerintah Pemerintah Daerah yang bertugas menangani pengelolaan sistem informasi. Jabatan fungsional pranata komputer yang dipersiapkan untuk hal ini juga dirasakan masih kurang memadai sehingga tidak mampu menarik minat peqawai untuk memasukinya, kebanyakan pegawai jauh lebih berminat untuk menduduki jabatan struktural daripada jabatan fungsional.

Pendidikan dan pelatihan yang ada di Pemerintah Daerah sampai saat ini belum mampu untuk dapat meningkatkan kualiatas sumberdaya manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi ketingkat yang memadai untuk menunjang kebutuhan daerah.

Internet akan menjadi Infrastruktur utama dalam berkomunikasi data dan suara di masa yang akan datang, sehingga setiap SDM di Pemerintah Daerah harus memahami pemanfaaan intrenet, khususnya bagi pegawai Pemerintah Daerah. Rendahnya penguasaan intrenet bagi SDM di tiap Satuan Kerja akan menjauhkan Pemerintah Daerah dari sumber informasi global yang saat ini sudah tersedia di hadapan kita melalui komputer yang terhubung ke internet. Oleh karena itu pemberantasan buta informasi mutlak dilakukan.

4. ASPEK PERANGKAT KERAS Berdasarkan hasil survei terlihat bahwa keseluruhan Satuan Kerja yang ada di jajaran Pemerintah Daerah rata-rata telah memiliki sarana komputer dan perangkat lunaknya sesuai dengan pendanaan yang dialokasikan dengan jumlah dan spesifikasi yang beragam, dan komposisinya dapat dilihat pada aspek pendanaan. Akan tetapi

Halaman 6

FAKTA

DAN



pemanfatannya masih sebatas untuk pembuatan laporan dan tidak saling terhubung satu dan lainnya. Dengan demikian pemanfatan komputer di tiap Satuan Kerja belum maksimal.

5. ASPEK PERANGKAT LUNAK Berdasarkan hasil survei terlihat sarana komputer yang ada di masing-masing Satuan Kerja di Pemerintah Daerah masih banyak digunakan hanya untuk pembuatan laporan atau surat menyurat, sehingga belum termanfaatkan secara optimal fungsinya.

Jumlah perangkat lunak sistem informasi yang spesifik untuk mendukung manajemen pemerintahan di masing-masing Satuan Kerja masih sangat kurang memadai, terlihat sebagian besar Satuan Kerja tidak mempunyai sistem informasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan sesuai tupoksinya.

6. ASPEK JARINGAN KOMUNIKASI DATA Berdasarkan hasil survei, sebagian besar Satuan Kerja di Pemerintah Daerah belum memiliki fasilitas jaringan komunikasi data. Hal ini dapat dilihat bahwa banyak Satuan Kerja belum memiliki Local Area Network (LAN).

Sampai saat ini sebagian besar sarana komputer yang dimiliki oleh masing-masing Satuan Kerja masih bersifat tanpa koneksi (stand alone), yang mana hal ini berakibat kurang efisiennya pengelolaan data dan informasi terutama dalam hal pertukaran informasi/data antar Satuan Kerja. Lokasi Satuan Kerja yang saling berjauhan menyebabkan komunikasi data dan suara serta koordinasi Satuan Kerja menjadi tidak efisien.

Koneksi Internet yang difasilitasi Pemerintah Daerah belum ada, artinya sampai saat ini belum ada kebijakan satu pintu gateway untuk akses internet, sehingga masingmasing unit dapat melakukan koneksi langsung via Internet Service Provide (ISP) yang ada. Hal ini berdampak meningkatnya biaya yang dikeluarkan, dan selain itu, cara demikian mempunyai resiko yang tinggi pada keamanan sistem informasi.

Halaman 7

FAKTA

DAN



7. ASPEK PENDANAAN Dalam hal pendanaan, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Daerah sebagian besar dibiayai melalui anggaran pembangunan yang dikelola oleh daerah. Anggaran yang ada biasanya adalah merupakan usulan dari masing-masing Satuan Kerja, dan akan disalurkan dalam bentuk berbagai proyek / kegiatan di Satuan Kerja tersebut.

Kurangnya koordinasi antar Satuan Kerja dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi berakibat tidak optimalnya pola pendanaan ini, dan seringkali masingmasing Satuan Kerja dalam pengusulannya tanpa kontrol yang memadai, baik dari segi harga yang diusulkan ataupun dari segi manfaat dan kesiapan dalam penerapan nantinya. Pendanaan biasanya hanya terfokus pada tahun berjalannya proyek, seringkali biaya untuk

pengelolaan

dan

maintenance

tidak

diperhitungkan

dan

sulit

untuk

memperolehnya melalui dana rutin yang sangat terbatas.

Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan egovernment masih sangat minim dalam dua tahun terakhir.

Halaman 8

FAKTA

DAN



KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1. TUJUAN, SASARAN 

Tujuan (Goals) Goals adalah tujuan jangka panjang untuk suatu periode tertentu yang harus cukup spesifik dan realistis untuk dicapai. Dalam tahap ini dipelajari berbagai bisnis line/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Pemerintah Daerah. Dari hasil analisa didapatkan 4 kegiatan utama yang dikelompokkan berdasarkan entity yang berhubungan dengan pemerintah daerah, keempat entity tersebut adalah masyarakat umum (Government to Citizens), masyarakat bisnis / Government to Business, Satuan Kerja pemerintah lain / Government to Government dan pegawainya Government to Employee. Disamping itu ditambahkan satu aspek lain yang memiliki karakterisitik berbeda tapi memegang peranan sangat penting, yaitu terintegrasinya seluruh sistem.

Keempat kegiatan utama tersebut kemudian diterjemahkan menjadi goals/tujuan sebagai berikut: 

Government to Business/Citizens (G-to-B/C) Tersedianya informasi dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat serta fasilitas untuk

menampung

dan

mendayagunakan

masukan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara on-line, efektif, efisien dan akurat 

Government to Government (G-to-G) Terbentuknya sistem pertukaran data dan informasi antar Satuan Kerja pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif



Government to Employee (G-to-E) Terwujudnya

Sistem

Informasi

yang

dapat

menjembatani

kepentingan

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan effisiensi pendayagunaan pegawai serta kepentingan pegawai dalam memperoleh kesejahteraan. 

Integrasi Sistem Terintegrasinya Seluruh Sistem di lingkungan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah.

Halaman 9

FAKTA

DAN





Objectives/Sasaran Tahap selanjutnya adalah tahap penentuan objectives, objectives merupakan sasaransasaran yang cukup terperinci dan harus dicapai agar goal yang ditentukan dapat terpenuhi. Sebagai titik awal yang sangat penting agar dapat menentukan objectives dengan baik diperlukan pengetahuan tentang Satuan Kerja, proses yang berlangsung didalamnya, hubungan antar organisasi dll. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan objectives adalah terpenuhinya kaidah SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Time Limit). Dari hasil analisa, ditentukan Objectives sebagai berikut: 

Sasaran G-to-B dan G-to-C 1. Menyediakan sistem penyebaran informasi Pemerintah Daerah untuk masyarakat 2. Menyediakan Sistem Pelayanan Terpadu untuk masyarakat 3. Menyediakan Sistem Pengelolaan Aspirasi Masyarakat 4. Menyediakan Sistem Pengadaan Barang secara On-line



Sasaran G-to-G 1. Menyediakan

manajemen

kelembagaan

dalam

penyediaan

dan

pendistribusian data dan informasi 2. Menyediakan data dan informasi secara digital di Satuan Kerja yang dapat didistribusikan antar Satuan Kerja sesuai kewenangannya 

Sasaran G-to-E 1. Menyediakan fasilitas otomasi perkantoran dalam kegiatan keseharian untuk menuju era paperless 2. Menyediakan informasi dan sistem aplikasi bagi para pegawai baik yang berkaitan dengan maksud peningkatan kemampuannya maupun untuk peningkatan kesejahteraannya secara online



Sasaran Integrasi Sistem 1. Menyediakan standard sistem pelayanan dan informasi 2. Menyediakan infrastruktur perangkat keras dan lunak yang terintegrasi 3. Menyediakan SI Eksekutif untuk membantu pengambil keputusan

Halaman 10

FAKTA

DAN



2. STRATEGI PENGEMBANGAN Strategi adalah cara yang akan ditempuh oleh suatu organisasi agar objectives dapat tercapai. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana cara mencapai sasaran dan apa yang harus dikerjakan agar sasaran dapat terpenuhi dalam proses penyusunannya, kita harus selalu mempertimbangkan hasil dari analisa situasi, sehingga dapat memanfaatkan kekuatan yang ada secara maksimal, memperbaiki kekurangan yang ada, memanfaatkan kesempatan dan menghindari ancaman.

Dengan mempertimbangkan hasil analisa situasi maka strategi yang harus dijalankan untuk mencapai objestives adalah: 

Strategi untuk G-to-B dan G-to-C 

Pengadaan Sistem Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah Untuk Masyarakat 

Membuat peraturan tentang 1. Klasifikasi informasi yang bersifat rahasia, public domain dan based on request. 2. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja yang melakukan koordinasi dengan unit lainnya dalam pengumpulan data 3. Kewajiban Satuan Kerja untuk menyediakan layanan data.



Penggunaan teknologi internet untuk penyebaran informasi dan pelayanan masyarakat dengan: 1. Membuat Situs Web Pemerintah Daerah yang dinamis 2. Menyediakan formulir isian, brosur-brosur, peraturan daerah yang dibutuhkan masyarakat 3. Membuat fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan pemakaian dan rasa memiliki masyarakat. 4. Menyediakan informasi potensi daerah dan peluang investasi kepada masyarakat



Peningkatan kemampuan SDM sehingga dapat mengelola sistem penyebaran informasi secara mandiri: 1. Melalui sosialisasi tentang sistem penyebaran informasi Pemerintah Daerah

Halaman 11

FAKTA

DAN



2. Melalui transfer teknologi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar 3. Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau training ke lembaga pendidikan yang kompeten 4. Menyertakan lokal konsultan pada kerjasama dengan pihak-pihak dari luar. 

Pengadaan infrastruktur pendukung dengan cara: 1. Bekerjasama dengan Universitas, lembaga, komunitas/praktisi TIK setempat

ataupun

pihak swasta

yang berkompeten

dan

sudah

berpengalaman. 2. Menyediakan server, komputer, jaringan, akses ke internet dan berbagai peralatan lainnya 3. Mempertimbangkan aspek ketersediaan “after sales services” secara local 

Pengadaan Sistem Pelayanan Terpadu Untuk Masyarakat 

Membuat peraturan tentang 1. Klasifikasi layanan beserta prioritasnya yang akan dimasukan ke dalam sistem (perijinan, pembayaran pajak, dll). 2. Kewenangan Satuan Kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan sistem pelayanan terpadu 3. Keabsahan data sebagai pengganti pengisian dokumen secara tertulis 4. Legalitas transaksi dengan autentifikasi 5. Pengaturan Pembayaran pada sistem layanan On-line 6. Keamanan transaksi On-line



Peningkatan Kemampuan SDM sehingga dapat menangani proses pengisian data, pengelolaan data dan pengelolaan sistem: 1. Melalui transfer teknologi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar 2. Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau training ke lembaga pendidikan yang kompeten 3. Menyertakan lokal konsultan pada kerjasama dengan pihak-pihak dari luar .

Halaman 12

FAKTA

DAN





Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara: 1. Mengembangkan aplikasi front-office dan back-office Sistem Pelayanan Terpadu 2. Mengembangkan aplikasi on-line Sistem Pelayanan Terpadu 3. Menyediakan server, komputer, jaringan, akses ke internet dan berbagai peralatan lainnya 4. Mempertimbangkan aspek ketersediaan “after sale services” secara local





Penggunaan Teknologi Internet sebagai media pembayaran (e-transaction)

Pengadaan Sistem Pengelolaan Aspirasi Masyarakat 

Membuat peraturan tentang: 1. Pembentukan tim yang beranggotakan para pakar dari berbagai bidang yang dapat mengolah masukan dari masyarakat 2. Penunjukkan unit pelaksana sebagai koordinator pengelola aspirasi masyarakat. 3. Kewajiban penanggung jawab untuk merespons masukan dan pertanyaan dari masyarakat



Meningkatkan Kemampuan SDM sehingga dapat menangani sistem pengelolaan aspirasi masyarakat: 1. Melalui sosialisasi tentang sistem pengelolaan aspirasi masyarakat. 2. Melalui transfer teknologi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar 3. Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau training ke lembaga pendidikan yang kompeten 4. Menyertakan lokal konsultan melalui kerjasama pihak dari luar .



Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara: 1. Mengembangkan aplikasi front dan back office sistem pengelolaan aspirasi masyarakat 2. Mengembangkan aplikasi on-line untuk menampung aspirasi masyarakat 3. Menyediakan server, komputer, jaringan, akses ke internet dan berbagai peralatan lainnya 4. Mempertimbangkan aspek ketersediaan “after sale services” secara local

Halaman 13

FAKTA

DAN



5. Meningkatkan ketersedian pusat-pusat akses informasi dan penyampaian aspirasi masyarakat 

Pengadaan Sistem Pengadaan Barang On-line 

Membuat peraturan tentang: 1. Keabsahan penggunaan proposal digital 2. Tatacara pengadaan barang secara On-line 3. Persyaratan jenis barang yang bisa diadakan secara On-line 4. Tender secara On-line



Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara: 1. Mengembangkan aplikasi front-office dan back-office sistem pengadaan barang 2. Mengembangkan aplikasi On-line sistem pengadaan barang



Meningkatkan kemampuan SDM tentang mekanisme pengadaan barang secara On-line

 

Penggunaan teknologi internet sebagai media pengadaan barang.

Strategi untuk G-to-G 

Pengadaan Manajemen Kelembagaan Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Data dan Informasi 

Membuat peraturan tentang: 1. Pembentukan sub-Satuan Kerja Arsip & pengolahan data elektronik di setiap Satuan Kerja 2. Tanggungjawab penyediaan dan keakuratan data dalam pemerintahan Pemerintah Daerah 3. Rekapitulasi data dan informasi untuk kebutuhan eksekutif 4. Standarisasi pertukaran data 5. Koordinasii dengan Satuan Kerja teknis yang berwenang dalam penyediaan teknologi informasi 6. Pembentukan dan pemberdayaan perpustakaan daerah sebagai pusat arsip dan dokumentasi

Halaman 14

FAKTA

DAN





Melakukan kajian ulang terhadap proses kerja di Satuan Kerja masingmasing guna pemanfaatan teknologi informasi secara optimal



Meningkatkan kemampuan SDM sehingga dapat membentuk suatu manajemen kelembagaan yang baik melalui: 1. Peningkatan kerjasama dengan Universitas, lembaga, komunitas / praktisi TIK setempat ataupun pihak swasta yang berkompeten 2. Penyamaan persepsi dan lemampuan tentang teknologi informasi



Pengadaan Data dan Informasi Digital di Satuan Kerja yang dapat didistribusikan antar Satuan Kerja sesuai kewenangannya 

Membuat peraturan tentang: 1. Kebijakan satu pintu di Kantor Informasi dan Komunikasi untuk akses ke jaringan global 2. Data dan informasi yang akan dipertukarkan. 3. Kewajiban setiap Satuan Kerja untuk memberikan rekapitulasi ke bank data Pemerintah Daerah di Satuan Kerja Pengelola TIK



Meningkatkan kemampuan SDM melalui: 1. Pelatihan komputer untuk semua pegawai Pemda 2. Transfer teknologi dan pelatihan pada setiap pengadaan sistem informasi 3. Menggalakkan jabatan fungsional komputer bagi pegawai yang bertanggung jawab terhadap pengolahan data 4. Pemanfaatan SDM lokal untuk pemgembangan sistem informasi



Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara: 1. Menyediakan aplikasi sistem informasi di masing-masing Satuan Kerja secara bertahap 2. Menyediakan jaringan LAN antar Satuan Kerja secara bertahap dan menggunakan teknologi internet untuk distribusi data 3. Pertukaran data antar Satuan Kerja secara digital 4. Menyediakan perangkat keamanan data (security) yang memadai di masing-masing Satuan Kerja yang berhubungan langsung dengan jaringan luar.

Halaman 15

FAKTA

DAN





Strategi untuk G-to-E 

Menyediakan fasilitas otomasi perkantoran 

Membuat peraturan tentang: Pedoman Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Otomasi Perkantoran.



Mengoptimalkan pendayagunaan Satuan Kerja penanggungjawab Sistem Otomasi Perkantoran Pemerintah Daerah.



Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara: 1. Mengadakan perangkat lunak sistem otomasi perkantoran. 2. Mengadakan perangkat keras, serta perangkat penunjang lain yang dibutuhkan bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah



Meningkatkan kemampuan SDM bidang teknologi informasi sehingga mampu

membangun,

mengoperasikan,

memelihara

dan

dapat

mengembangkan Sistem Otomasi Perkantoran pada Satuan Kerja masingmasing. 

Melakukan sosialisasi berkelanjutan dalam rangka pemanfaatan sistem perkantoran secara online



Menyediakan sistem informasi manajemen secara online untuk peningkatan kemampuan dan peningkatan kesejahteraan pegawai 

Membuat peraturan tentang: 1. Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Aplikasi Sistem Kepegawaian.



Membangun berbagai sistem aplikasi yang berkaitan dengan Sistem Kepegawaian serta Sistem Penunjang Kesejahteraan Pegawai secara online



Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan serta diklat bagi semua pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah agar dapat memanfaatkan fasilitas online yang telah dibangun

Halaman 16

FAKTA

DAN





Strategi untuk Integrasi Sistem 

Menyediakan standard sistem pelayanan dan informasi 

Membuat peraturan daerah tentang: 1. Pembinaan Pengembangan SIM Pemerintah Daerah 2. Pembentukan Satuan Kerja pengelola telematika daerah 3. Wewenang unit terkait sehingga dapat mengeliminir duplikasi data 4. Standar sistem pelayanan dan informasi 5. Standarisasi protokol, pertukaran data, keamanan 6. Legalitas transaksi elektronik dengan otentifikasi 7. Penanggungjawab data rekap 8. Kewajiban Satuan Kerja untuk memberikan data rekap 9. Pemberdayaan Satuan Kerja pengolahan data dan sistem informasi sebagai penyelenggara serta penanggungjawab jaringan komunikasi data



Menyediakan infrastruktur perangkat keras dan lunak yang terintegrasi 

Mengkoordinasikan Satuan Kerja dalam pengembangan sistem pelayanan dan informasi dari seluruh Satuan Kerja dengan cara: 1. Mempertimbangkan aspek user friendly, struktur informasi dalam pengembangan portal 2. Pembenahan database sektoral 3. Membuat sistem informasi yang dinamis dan terpadu 4. Menerapkan standarisasi protokol dan pertukaran data 5. Membuat sistem keamanan berlapis yang handal 6. Mempertimbangkan aspek keamanan data yang dikirim melalui media komunikasi on-line/secure elektronik transaction



Menyediakan SDM ahli pada sistem layanan maupun pemeliharaan keseluruhan dengan cara 1. Meningkatkan kemampuan SDM yang sudah ada 2. Melakukan kerjasama dengan Institusi Pendidikan baik Pemerintah maupun swasta 3. Melakukan penerimaan pegawai baru 4. Memasukkan computer literacy pada kurikulum sekolah 5. Mendorong Institusi Pendidikan untuk membuka jurusan TI

Halaman 17

FAKTA

DAN



6. Mendorong pihak swasta untuk mendirikan lembaga pendidikan komputer 7. Mendayagunakan pelatihan TI secara umum bagi aparat pemerintahan 8. Melakukan sosialisasi E-Government melalui media elektronik dan cetak 9. Memanfaatkan media elektronik dan cetak yang ada dalam meningkatkan kemampuan dan pengertian masyarakat mengenai TI secara umum. 

Merencanakan sistem pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan untuk menjamin kelangsungan E-Government baik itu dana pemeliharaan maupun pengadaan



Menyediakan SIM Eksekutif untuk membantu pengambil keputusan 

Menyediakan

rekapitulasi

data

dan

informasi

bagi

para

eksekutif

pemerintahan 

Menyediakan fasilitas diskusi interaktif bagi para eksekutif pemerintahan

Halaman 18

FAKTA

DAN



PRIORITAS PROGRAM KERJA Dengan melihat seluruh strategi yang dipaparkan diatas, ada beberapa program yang perlu diprioritaskan karena terdapat pada banyak goals. Program-program yang diprioritaskan tersebut antara lain: 

Penyusunan

dan

pengesahan

Peraturan

yang

mendukung

Rencana

Strategis

Pengembangan E-Government. 

Pembenahan Duplikasi Data



Pembuatan Jaringan Backbone yang menjadi jalur utama komunikasi Rencana Strategis Pengembangan E-Government.



Pembuatan Situs Web Dinamis Pemerintah Daerah.



Pembuatan Sistem Informasi Eksekutif untuk mendukung kinerja pemerintah Pemerintah Daerah



Pembuatan Sistem Informasi Manajemen yang umum digunakan Pemerintah Daerah



Pembuatan Sistem Informasi Manajemen yang spesifik digunakan Pemerintah Daerah



Peningkatan kemampuan pegawai tentang komputer baik yang bersifat umum maupun untuk mempersiapkan kader-kader yang akan mengembangkan dan merawat sistem yang sudah dibangun.

Halaman 19

FAKTA

DAN



RENCANA PENGEMBANGAN Definisi Jaringan komputer adalah suatu sistem hardware dan software yang dibutuhkan untuk menghubungkan komputer-komputer yang berguna untuk pertukaran data, penggunaan bersama suatu peralatan maupun berkas.

Jaringan komputer merupakan sebuah infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi yang digunakan oleh banyak orang maupun Satuan Kerja sekaligus sebagaimana halnya dengan e-Government. Jaringan komputer dapat dianggap sebagai infrastruktur jalan yang menghubungkan satu Satuan Kerja dan Satuan Kerja lainnya di mana data dan informasi akan bersirkulasi di atasnya.

Asumsi-asumsi dasar Dalam mendisain sistem jaringan komputer untuk e-Government, selain asas-asas pengembangan e-Government digunakan juga asumsi-asumsi sebagai berikut : 1. Kesiapan yang tidak sama dari masing-masing perangkat pemerintahan dalam upaya mengimplementasikan e-Government 2. Sebagai wujud dekonsentrasi wewenang, ada kemungkinan bahwa sistem informasi di suatu Satuan Kerja didatangkan dari pemerintahan pusat dalam upaya koordinasi dat Satuan Kerja.

Tujuan dan Sasaran Tujuan disediakannya Jaringan Komputer dalam e-Government disesuaikan dengan misi eGovernment itu sendiri yakni untuk memperlancar arus data dan informasi antar perangkat guna peningkatan efisiensi.

Sasaran-sasaran pengembangan jaringan komputer yang ingin dicapai disesuaikan dengan goals yang ingin dicapai dalam e-Government yakni : 

Terhubungkannya setiap perangkat pemerintahan secara permanen dalam sistem jaringan komputer yang handal, murah dan flexible

Halaman 20

FAKTA

DAN





Tersedianya akses informasi bagi masyarakat dan pegawai serta eksekutif yang mendukung terlaksananya pemerintahan yang efektif dan transparan melalui teknologi WEB

Halaman 21

FAKTA

DAN



RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN KOMPUTER  Saluran Fisik / Hardware 1. Jaringan tersendiri (Private Network) Terbatasnya kemampuan SDM di bidang TI mengarahkan pemilihan jaringan komputer e-Government adalah jaringan tersendiri (private network) yang terpisah. Pemilihan tersebut juga didukung oleh tata-letak beberapa gedung kantor Pemerintah Daerah yang seluruhnya terletak diwilayah kota . Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan topologi jaringan terpisah adalah : 

Keamanan jaringan yang lebih terjamin



Pentahapan pengembangan yang tidak tergantung pada pihak lain

Dengan terjadinya konvergensi data multimedia, jaringan ini akan dapat juga dimanfaatkan untuk komunikasi suara (telepon lokal) melalui teknologi Voice Over IP (VoIP), sehingga

biaya rekening telepon lokal antar Satuan Kerja dalam

lingkungan Pemerintah Daerah dapat dikurangi secara signifikan.

2. Topologi Jaringan e-Government Topologi makro jaringan komunikasi data, menggambarkan penggunaan media kabel dan radio secara bersamaan untuk membentuk jaringan utama (back-bone) yang menghubungkan masing-masing gedung di lingkungan Pemerintah Daerah. Secara garis besar pemilihan media tersebut adalah : 

Media kabel Fiber Optic digunakan untuk menghubungkan gedung-gedung yang berdekatan



Media radio (Wireless/WLAN) digunakan untuk menghubungkan gedung yang letaknya berjauhan



Media kabel UTP digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dalam suatu gedung.



Satuan Kerja Pengelola Informasi dan Komunikasi menjadi gateway arus informasi/data dari/ke Pemerintah Daerah, termasuk koneksi internet melalui Internet Service Provider (ISP).

Halaman 22

FAKTA

DAN



Kebijakan satu pintu mempunyai beberapa keuntungan antara lain : 

Kemudahan pengorganisasian jaringan



Kemudahan pengelolaan komunikasi



Kemudahan pengelolaan keamanan jaringan



Dibutuhkan lebih sedikit SDM

Pintu keluar-masuk jaringan komputer di suatu gedung dalam jaringan SIMDA adalah sebuah gateway-router yang juga terhubung ke gedung-gedung lain dalam lingkup

pemerintahan

Pemerintah

Daerah

Gateway-router

berfungsi

untuk

mengarahkan paket-paket data ke jaringan kabel / radio yang sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian dapat dikurangi lalu lintas data di jaringan utama yang akan meningkatkan kualitas penggunaan jaringan e-Government.

Gateway-router dapat juga berfungsi untuk memfilter data-data yang tidak ditujukan pada pengguna di gedung tersebut (firewall). Peralatan ini akan dapat berfungsi mencegah segala upaya yang bertujuan melumpuhkan server-server yang terletak di dalam gedung tersebut. Gateway-router tetap akan dalam kewenangan Satuan Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi, sehingga perubahan konfigurasi maupun perbaikan kerusakan adalah menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi.

Pengembangan sistem informasi dalam masing-masing kantor menjadi tanggung jawab masing-masing dan harus berkoordinasi antara Satuan Kerja dengan Satuan Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi. Modem digunakan sebagai saluran cadangan untuk berkomunikasi dengan Satuan Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi jika terjadi masalah dengan jaringan utama atau sebelum jaringan utama operasional.

Dalam Satuan Kerja Kantor Informasi dan Komunikas dilengkapi juga dengan komputer yang digunakan oleh administrator basis data untuk mengawasi dan merawat basis data resume yang digunakan oleh manajemen pemerintahan Pemerintah Daerah dalam pembuatan keputusan. Satuan Kerja ini bertanggung jawab atas basis data eksekutif dan sistem informasi eksekutif yang akan digunakan oleh manajemen pemerintahan Pemerintah Daerah dalam pembuatan keputusan.

Halaman 23

FAKTA

DAN



3. Aspek kecepatan jaringan (bandwidth) Topologi jaringan komputer e-Government terdapat 2 tipe jaringan yakni : 1. Jaringan sekunder yang menghubungkan komputer-komputer dalam masingmasing kantor. 2. Jaringan utama (Backbone) yang menghubungkan antar kantor Jaringan sekunder biasanya digunakan sharing printer, file dan pertukaran data internal kantor. Sedangkan jaringan utama digunakan pada saat seorang pengguna komputer ingin memperoleh data dari luar kantornya seperti dari kantor lain atau dari luar kalangan Pemerintah Daerah melalui internet.

Dengan adanya gateway-router di antara jaringan utama dan jaringan sekunder maka kepadatan pertukaran data sudah terisolasi di masing-masing jaringan. Dengan demikian kecepatan jaringan utama ( bandwidth ) tidak perlu bertambah secara proporsional. Kecepatan jaringan yang paling populer saat ini adalah 10 Mbps (Ethernet 10baseT) yang dapat digunakan pada masing-masing subnet. Untuk jaringan utama yang komunikasi antar-kantor dapat digunakan kecepatan 100 Mbps (Ethernet 100baseTX), walaupun mulai diperkenalkan adanya kecepatan 1000 Mbps (Ethernet 1000baseFX).

Kabel yang digunakan untuk jaringan sekunder adalah kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) category 5 yang dapat dibeli secara mudah. Jaringan utama menggunakan kabel UTP category 5e atau fiber-optic bila jarak antara 2 gateway router lebih dari 100 m.

 Saluran Maya Secara fisik komputer-komputer yang tergabung dalam jaringan dikelompokkan dalam beberapa kelompok jaringan. Adakalanya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan beberapa pengguna komputer dari kelompok jaringan yang berbeda harus bekerjasama dan bertukar informasi / data. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi Virtual LAN (VLAN) yang didapat dengan melakukan konfigurasi gateway-router. dengan VLAN komputer-komputer yang terletak pada kelompok-kelompok jaringan yang berbeda seolah-olah dalam suatu kelompok jaringan yang sama hingga mudah untuk bertukar informasi. Koordinasi Satuan Kerja antar pengguna komputer dari kelompok jaringan yang berbeda-beda dapat juga dilakukan dengan menggunakan software

Halaman 24

FAKTA

DAN



groupware berbasis teknologi WEB yang dipasang di salah satu WEB server. Teknologi WEB digunakan karena dapat diakses oleh seluruh pengguna.

Halaman 25

FAKTA

DAN



REKOMENDASI JARINGAN LAN DAN WLAN

Keterangan Gambar : 

Base Station Perangkat ini merupakan perangkat wireless yang menghubungkan beberapa perangkat Transciever Wireless ke LAN sebagai integrator dari beberapa LAN yang saling interkoneksi. Konfigurasi perangkat Base Station sebagai berikut : Wireless 2.4 Ghz Access Point



Data Rate

11 Mbps

Antenna

Omnidirectional 15 dB High Gain

Perangkat Pendukung

Kabel RF 30m dengan Penangkal Petir

Remote Station Perangkat ini merupakan perangkat wireless yang menghubungkan suatu LAN dengan perangkat Utama Wireless dengan tujuan agar dapat ber-interkoneksi dengan LAN lainnya. Konfigurasi perangkat Remote Station sebagai berikut : Macrostack Wireless 2.4 Ghz Access Point Data Rate

11 Mbps

Antenna

Unidirectional Beam Pattern 19 dB High Gain

Perangkat Pendukung

Kabel RF 30 m dengan Penangkal Petir

Halaman 26

FAKTA

DAN



Keberadaan tata letak maupun konfigurasi perangkat Base Station maupun Remote Station disesuaikan dengan geografi posisi perangkat LAN yang ada.

Halaman 27

FAKTA

DAN



RENCANA PENGEMBANGAN PERANGKAT SERVER I. Server Pusat Pengolahan Data Selain fisik kabel atau radio yang menghubungkan komputer-komputer dalam eGovernment, agar jaringan bisa berjalan dengan diperlukan juga beberapa komputer yang dapat memberikan layanan pada pengguna (server) yakni :

1. Domain Name Server (DNS) yang digunakan untuk merubah alamat komputer menjadi kata-kata yang lebih mudah diingat seperti www.(nama pemda).go.id. Secara otomatis DNS akan diminta oleh masing-masing komputer pada saat pengguna menggunakan komputer tersebut. DNS Pemerintah Daerah bukan saja menangani nama-nama komputer server di kalangan Pemerintah Pemerintah Daerah tetapi juga menangani nama-nama komputer di luar Pemerintah Pemerintah Daerah. Sehingga DNS Pemerintah Daerah harus tersambung dengan DNS server di penyedia jasa internet (ISP). Dengan demikian DNS Pemerintah Daerah akan selalu terbarukan (up-date) dan dapat juga memperkenalkan server-server Pemerintah Daerah ke luar.

2. Proxy Server yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara data-data internet. Dengan proxy server, data-data yang diperoleh seseorang dari internet akan disimpan untuk sementara waktu, sehingga jika ada orang lain yang membutuhkan data yang sama, maka data dapat diberikan langsung tanpa mengakses lagi jaringan internet di luar Pemerintah Daerah. Dengan demikian kebutuhan bandwidth koneksi internet dapat dikurangi dan biaya dapat direduksi.

3. Mail Server digunakan agar masing-masing pegawai di Pemerintah Daerah dapat memiliki e-mail sendiri-sendiri. Dengan adanya e-mail, pegawai dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dan murah. Dengan kemajuan teknologi, pengguna tidak saja menggunakan email untuk pertukaran informasi dalam rupa text, tetapi juga dalam bentuk gambar, mengirimkan file data dan lain sebagainya.

Halaman 28

FAKTA

DAN



4. WEB Server WEB Server di Satuan Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi digunakan untuk menampilkan informasi-informasi baik ke dalam maupun ke luar lingkungan Pemerintah Pemerintah Daerah. WEB Server ini merupakan satu-satunya pintu masuk bagi kalangan luar Pemerintah Pemerintah Daerah untuk mendapatkan informasi. Walaupun WEB server ini terletak di Satuan Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi, data-data maupun halaman-halaman WEB-nya dapat terletak di masingmasing kantor Satuan Kerja / badan / biro.

II. Server Satuan Kerja Perangkat Daerah Server-server yang terletak di kantor perangkat pemerintah daerah adalah server yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen (SIM) di kantor tersebut. SIM tersebut dibuat atas inisiatif Pemerintah Daerah atau atas inisiatif departemen pemerintah pusat.

Agar tidak terjadi duplikasi, maka sistem informasi yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan oleh masing-masing Satuan Kerja karena permintaan dari pemerintah pusat harus dilengkapi dengan Web Database Server. Server ini bertugas menjembatani basis data yang telah ada agar dapat diakses oleh pengguna lain dalam jaringan e-Government melalui teknologi WEB. Dengan demikian basis data yang telah dibangun oleh sistem informasi yang sudah ada, maupun oleh sistem informasi yang didatangkan dari pemerintah pusat juga dapat digunakan dalam e-Government tersebut.

Halaman 29

FAKTA

DAN



REKOMENDASI KONFIGURASI PERANGKAT SERVER

Contoh dalam gambar : IBM S / x3250

Form Factor/Height

Rack/2U

Processor

Dual-Core Intel Xeon Processor 5150 2.6Ghz 133Mhz front-side bus

Jumlah Processor

2 (dua)

Cache Memory

2 x 2Mb

Memory

4 (empat) Gb Fully Buffered DIM 667Mhz via 12 DIMM slots

Expansion Slots

4 PCI-E atau 2 PCI-X dan 2 PCI-Express

Disk bays

8 / 8 (total / hot-swap)

Hard disk controller

Integrated SAS controller, ServRAID 8K-1 SAS Controller

Internal Storage

6 x 73Gb hot-swap 10K SAS

Network Interface

Integrated dual Gigabit Ethernet

Power supply

2 x 835W

Hot-swap component

Power-supply, fan, hard disk drive

RAID support

Integrated RAID-0, -10, optional RAID-5, -6

REKOMENDASI KONFIGURASI PERANGKAT STORAGE Storage merupakan tempat penyimpanan seluruh data informasi sebagai sumber maupun hasil pengolahan data yang dilakukan oleh aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang diperlukan dalam sebuah Pusat Pengolahan Data.

Contoh dalam gambar : IBM S / Storage DS4200

Kapasitas

2 x 500Gb SATA

Kelengkapan

4 buah Kabel Fiber Optic 5m Multimode (LC-LC) 1 buah software Windows Host Kit 1 buah software Storage Partitions Activation 1 buah kabel Power Cord 250V/10A (Group 3)

Halaman 30

FAKTA

DAN



RENCANA PENGEMBANGAN PENGELOLAAN JARINGAN KOMPUTER Jaringan komputer dengan basis TCP/IP yang digunakan dalam jaringan e-Government membutuhkan pengelolaan yang ketat mengingat terbatasnya resource (nomor IP) dan kompleksitas pertukaran data antar lembaga. Selain itu untuk mendukung kelancaran eGovernment dan memberikan bantuan teknis pada masing-masing perangkat pemerintahan perlu dibangun suatu unit pelaksana di bawah Satuan Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi. Tolok ukur keberhasilan dari unit teknis ini diukur dalam “Service Level Guarantee” atau tingkat kualitas penggunaan jaringan terjamin. Unit teknis tersebut akan bertanggung jawab atas 3 hal yakni : 1. Network Management Network manajemen akan meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti tercantum di bawah ini. Pada pelaksanaannya, network manajemen akan berkaitan erat dengan masalah sistem security. 

Pendistribusian IP bagi setiap komputer di masing-masing kantor



Pendaftaran kelompok jaringan (subnet) baru



Konfigurasi gateway-router di setiap kantor



Pengembangan untuk peningkatan kualitas jaringan

2. Sistem Security Sistem security akan meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti : 

Konfigurasi firewall di setiap gateway-router terutama untuk subnet yang mempunyai server-server



Konfigurasi firewall di Satuan Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi yang membatasi jaringan e-Government dan jaringan luar



Mensosialisasikan virus-virus baru yang timbul dan perbaikan yang diperlukan untuk masing-masing program antivirus



Mengisolasi komputer atau server yang terkena virus agar tidak mengganggu dan merusak komputer lain

Halaman 31

FAKTA

DAN



3. Audit dan Kontrol teknologi Aspek Audit dan Kontrol meliputi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan : 

Membuat dan mensosialisasikan juklak-juklak yang berhubungan dengan eGovernment



Melakukan audit dalam jangka waktu tertentu pada setiap kelompok jaringan yang ada



Mengkoordinasikan pembakuan nama data yang akan digunakan oleh seluruh perangkat Pemerintah Daerah

Halaman 32

FAKTA

DAN



RENCANA PENGEMBANGAN INFOSTRUKTUR DAN APLIKASI-APLIKASI DALAM E-GOVERNMENT  Pertukaran data Teknologi WEB menjadi tulang punggung metodologi pertukaran data antar lembaga di E-Government. Teknologi WEB dapat digunakan dalam tahapan-tahapan berikut yakni : 1.

Publikasi peraturan-peraturan yang ada, jadwal waktu maupun data-data lain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna dari Satuan Kerja lain dalam lingkup Pemerintah Daerah

2.

Interaksi pengguna dapat memberikan masukkan tentang publikasi yang telah dilakukan

3.

Transaksi pengguna dapat memasukkan data-data yang diperlukan dalam mengajukan permohonan ijin melalui komputer

Dalam tahapan berikutnya dimana dibutuhkan pertukaran data antar basis data maka dapat digunakan teknologi XML di mana diperlukan terlebih dahulu pembakuan : 1.

pemegang kewenangan dan penanggung-jawab suatu data

2.

istilah / penamaan data tersebut (tagging)

3.

tingkat hirarki yang diperbolehkan mengetahui data tersebut

Diharapkan dengan demikian, konsistensi dan integritas data dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat terjaga.

 Pengembangan Situs Web Pengembangan situs Web berkelanjutan dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan konten isi dan fungsinya :

1. Situs Web Info Umum Pengembangan situs WEB Info Umum Pemerintah Daerah bertujuan untuk menyampaikan informasi-informasi yang bersifat statis pada masyarakat. Aktivitas ini dilakukan guna peningkatan transparansi dan pelayanan masyarakat. Diharapkan

Halaman 33

FAKTA

DAN



masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk kehidupannya sehari-hari. Informasi-informasi statis yang tidak perlu diperbaharui dalam interval waktu yang pendek, misalnya : 

Peraturan-peraturan daerah



Mekanisme perijinan dan pengurusan surat-surat



Cara-cara perhitungan pajak

2. Situs Web Info Formulir Diadakannya situs Web ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pelayanan pada masyarakat. Pada situs ini masyarakat dapat mengambil formulir permohonan elektronik seperti misalnya permohonan ijin usaha, formulir pembayaran pajak, dll.

3. Situs Web Interaktif Setelah disahkannya Perda tentang penanggung-jawab kesediaan data dan selesainya pengembangan sistem informasi eksekutif, maka situs WEB dapat menampilkan datadata yang lebih baru yang terdapat di basis data eksekutif. Dengan tampilan ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan daerah dan diharapkan investor dapat tertarik dengan menyaksikan tingkat transparansi di Pemerintah Daerah. Pengembangan situs WEB ini dilakukan di Satuan Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi dengan melibatkan sekretariat daerah, sekretariat DPRD.

Halaman 34

FAKTA

DAN



REKOMENDASI SITUS WEB Berdasarkan cara pemutakhiran data dan informasinya, model Situs Web Pemerintah Daerah adalahmodel dinamis yang dapat melakukan pemutakhirannya secara otomatis dengan dukungan aplikasi Content Management System (CMS), yaitu suatu aplikasi yang memberikan kemudahan di dalam proses distribusi informasi. Pada organisasi pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah, secara internal implementasinya dapat dalam bentuk intranet, sedang secara eksternal implementasinya dilakukan melalui internet dengan menggunakan Situs Web. Didalam pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah, penggunaan aplikasi CMS dimaksudkan untuk mempermudah di dalam : a) manajemen data, karena CMS mempunyai database sehingga semua isi yang terdapat di setiap halaman Situs Web dapat tersimpan dengan baik, mudah dicari, serta dapat dibuat indeks; b) melakukan perubahan secara langsung isi Situs Web yang diinginkan melalui grup pengguna. Perubahan yang dilakukan tidak secara manual, melainkan dengan cara memasukan perubahan data yang diinginkan melalui interface khusus pada browser; c) melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan dengan menggunakan “template based” yang memisahkan data isi dan disain tampilan. Jika terdapat perubahan, hanya file bersangkutan yang diganti tanpa mengganti semua halaman satu persatu; d) melakukan standarisasi isi dan tampilan karena antara data dan tampilan terpisah, sehingga secara visual setiap halaman dapat dikontrol secara mudah.

Halaman 35

FAKTA

DAN



Struktur Content Management System Situs Web :

Profil Pemda

Profil Pemda Content Manager

www.(pemda).go.id

Halaman 36

FAKTA

DAN



 Basis data Untuk memanfaatkan data-data yang sudah tersedia di masing-masing institusi dapat digunakan teknologi WEB. Teknologi WEB dengan arsitektur three-tiers (3-tingkat) memungkinkan pemisahan komputer server basis-data dan server WEB yang menampilkan data-data tersebut pada pengguna melalui penjelajah internet.

Pembangunan basis data adalah tanggung jawab masing-masing Satuan Kerja dan dapat merupakan inisiatif yang berasal dari pemerintah pusat. Sistem informasi yang dibuat atas inisiatif dari pemerintah pusat harus dilengkapi dengan basis data yang memungkinkan penggunaan arsitektur 3-tiers.

a. Jumlah Basis data Berdasarkan hasil analisa data yang ada di Pemerintah Daerah, basis data yang dibutuhkan oleh pemerintahan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya terdiri dari sejumlah basis data yang banyaknya sejumlah Satuan Kerja yang ada.

b. Sistem Penamaan Basis data Sistem penamaan dari basis data yang digunakan disesuaikan dengan fungsi dari basis data yang bersangkutan, misalkan basis data yang berisi data rekapitulasi dari masingmasing Satuan Kerja dan digunakan oleh kepala daerah, sekertaris daerah dan sekertaris dewan untuk pelaporan, pengambilan keputusan dan pembuatan rencana strategis pemerintah daerah diberi nama “basis data eksekutif”. Basis data yang berisi informasi dunia usaha berupa klasifikasi, nama, badan usaha, investor dll diberi nama “basis data badan usaha”.

Disamping itu ada beberapa basis data yang karena pertimbangan pentingnya posisi basis data tersebut, maka dipisahkan dari basis data induknya, seperti “basis data epidemilogi” yang sebenarnya bisa digabungkan dengan “basis data institusi dan tenaga kesehatan” menjadi “basis data kesehatan”.

Untuk mencegah terjadinya duplikasi data pada beberapa Satuan Kerja, maka beberapa Satuan Kerja yang memerlukan data yang sama harus menggunakan basis data yang sama juga. Sehingga satu basis data dapat digunakan oleh beberapa Satuan Kerja untuk membangun sistem informasinya.

Halaman 37

FAKTA

DAN



c.

Penanggung jawab Basis data Masing-masing basis data memiliki penanggungjawab. Secara umum Satuan Kerja penanggungjawab adalah Satuan Kerja pengguna basis data tersebut atau jika basis data tersebut digunakan oleh beberapa Satuan Kerja maka penanggungjawabnya adalah Satuan Kerja yang paling banyak menggunakannya. Pengecualian diberikan pada basis data eksekutif dan beberapa basis data yang digunakan oleh (hampir) seluruh unit Satuan Kerja seperti “basis data keuangan” dan “basis data geografis”, basis data-basis data ini ditangani oleh Satuan Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi.

 Sistem Informasi Manajemen Untuk dapat memanfaatkan basis data yang diterangkan diatas dalam rangka meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi Satuan Kerja maka direncanakan adanya suatu sistem informasi terpadu yang menghubungkan seluruh Satuan Kerja pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah. Secara umum berdasarkan kepemilikan dan penggunanya sistem informasi manajemen (SIM) yang dipergunakan oleh Satuan Kerja dapat di klasifikasikan menjadi 3 kelompok: 1. SIM yang dipergunakan oleh Satuan Kerja itu sendiri Digunakan untuk menangani informasi yang ada dilingkungan masing-masing, penanggungjawabnya adalah Satuan Kerja itu sendiri.

2. SIM yang dipergunakan oleh beberapa Satuan Kerja SIM yang dipergunakan oleh beberapa Satuan Kerja, biasanya berisi informasi yang memiliki karakteristik yang sama bagi lebih dari satu Satuan Kerja misalnya SIM geografis, atau yang dimanfaatkan oleh lebih dari satu Satuan Kerja misalnya SIM eksekutif, penanggungjawabnya adalah Satuan Kerja yang memberikan kontribusi paling besar pada SI tersebut.

3. SIM yang dipergunakan oleh seluruh Satuan Kerja SIM yang dipergunakan oleh seluruh Satuan Kerja, adalah SIM yang dipergunakan oleh seluruh Satuan Kerja seperti SIM Kepegawaian, SIM Keuangan, SIM Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah. Penanggungjawabnya adalah Satuan Kerja yang memberikan kontribusi paling besar pada SIM tersebut.

Halaman 38

FAKTA

DAN



Perlu diingat bahwa jika sebuah sistem informasi menggunakan basis data tertentu, bukan berarti bahwa seluruh isi basis data dimanfaatkan akan tetapi mungkin saja hanya sebagian dari basis data yang berhubungan dengan Satuan Kerja tersebut seperti yang dapat dilihat dari uraian pada masing-masing Satuan Kerja.

Dilihat dari fungsinya, maka SIM bagi Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi 3 kelompok: 

G-to-B/G-to-C, seperti SIM Koperasi dan UKM, SIM Perindustrian dan Perdagangan, SIM Perijinan, SIM Tenaga Kerja dll.



G-to-E, seperti SIM Pertanian, SIM Kehutanan, SIM Geografis dll



G-to-G, seperti SIM Eksekutif, SIM Kepemerintahan, SIM Kepegawaian dll.

Pembagian diatas diambil dari penekanan yang ada pada setiap SIM, jadi bukan berarti bahwa SIM Kesehatan hanya memiliki unsur G-to-B/G-to-C saja akan tetapi juga G-to-E dan G-to-G.

 Pengelolaan Sumber Daya Manusia 1. Spesifikasi SDM Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi spesifikasi berikut: 1. Administrator Sistem Mengelola user dengan memberikan password dan user id, memberikan fasilitasfasilitas perangkat lunak yang dapat dijalankan oleh user, serta hak-hak user lainnya. Memelihara dan memonitor sistem yang berjalan.

2. Administrator Basis data Memberikan atau menolak ijin akses database kepada pengguna yang membutuhkan, dan memonitor perkembangan data.

3. Administrator Security Mengelola

keamanan

sistem

komputer

dari

pihak-pihak

yang

tidak

berkepentingan

Halaman 39

FAKTA

DAN



4. Sistem Analis dan Desain Memberikan layanan konsultasi internal dan studi kelayakan untuk analisa dan membuat model organisasi. Membuat analisa bisnis dan desain sistem dari Satuan Kerjanya jika memerlukan sistem informasi.

5. Administrator Jaringan Membangun, memelihara dan memonitor infrastruktur jaringan di lingkungan Satuan Kerjanya. Memberikan konsultasi tentang jaringan kepada staf di lingkungan Satuan Kerjanya yang membutuhkan.

6. Programmer Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen, situs-situs dll

7. Teknisi Wireless Menangani Radio Wave LAN yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Teknisi Komputer Menangani dan merawat komputer serta jaringan yang ada di Satuan Kerja masing-masing.

9. Operator Pengguna sistem dan aplikasi yang berjalan, sehingga memungkinkan lancarnya staf memberikan informasi kepada atasannya.

2. Pelatihan SDM Di awal implementasi e-Government terlebih dahulu harus disiapkan personil di bidang administrasi jaringan dan basis data. Persiapan ini dapat berupa penerimaan pegawai baru atau melalui program pelatihan bagi pegawai yang sudah diseleksi. Jenis training yang dibutuhkan untuk pengelolaan jaringan e-Government dibagi berdasarkan jenis tenaga ahli yang dibutuhkan oleh masing-masing Satuan Kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.

Halaman 40

FAKTA

DAN



 Kelembagaan dan Perundang-undangan 1. Peraturan Daerah tentang e-Government Pengembangan kelembagaan dan perundang-undangan adalah hal-hal yang pertama harus dilakukan dalam implementasi E-Government. Perundangan di bidang ini dibutuhkan sebagai landasan hukum yang akan menjaga kesinambungan dan memperjelas partisipasi, tanggung-jawab dan hak dari masing-masing perangkat pemerintahan Pemerintah Daerah dalam pengoperasian E-Government. Beberapa hal yang perlu dibuatkan landasan hukumnya adalah : 

SOP (Standard Operating Procedure) proses pengusulan proyek-proyek SIM



Tugas dan Wewenang Satuan Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi dalam pengembangan, implementasi dan operasional e-Government



Tanggung-jawab dan wewenang masing-masing perangkat pemerintahan Pemerintah Daerah dalam pengadaan data-data yang dibutuhkan.



Keamanan dam legalitas transaksi, perlindungan privacy



Tenaga Fungsional Komputer

2. Struktur Organisasi Satuan Kerja Pengelola Informasi dan Komunikasi Di lihat dari sektor kelembagaan diberikan usulan mengenai struktur dari Satuan Kerja Pengelola Informasi dan Komunikasi. Mengingat strategis dan pentingnya posisi Satuan Kerja tersebut dimana Satuan Kerja tersebut akan berhubungan langsung dengan Satuan Kerja-Satuan Kerja yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah, maka sebaiknya Satuan Kerja Pengelola Informasi dan Komunikasi berada pada tingkatan eselon yang sama dengan badan/Satuan Kerja.

Satuan Kerja Pengelola Informasi dan Komunikasi membawahi 3 (tiga) bagian: a. Bagian Pelayanan Teknologi Bagian Pelayanan Teknologi membawahi 2 (dua) sub bagian : 1. Sub bagian Pendukung Teknologi 

Pusat konsultasi Help Desk : Melayani pengguna/operator secara online dari tempatnya bekerja didalam lingkungan Pemerintah Daerah



Pendukung komputasi untuk eksekutif : membantu eksekutif untuk mengoperasikan komputernya serta penunjangnya.



Pengadaan training : Pemberian training kepada staf Pemerintah Pemerintah Daerah sebagai operator sistem, administrator sistem,

Halaman 41

FAKTA

DAN



administrator basis data, atau sebagai pelatih (trainer to trainer) yang bekerjasama dengan Satuan Kerja Pendidikan untuk memberikan sarana dan prasarana pelatihan. 

Pusat konsultasi teknologi : Memberikan konsultasi tentang teknologi informasi

kepada

staf

Pemerintah

Pemerintah

Daerah

yang

membutuhkan.

2. Sub bagian Telekomunikasi 

Pusat pelayanan mail dan direktori : Melayani staf Pemerintah Pemerintah Daerah yang ingin mempunyai mail account dan direktori di server.



Pusat pelayanan akses komputer jarak jauh : memberikan fasilitas akses komputer dari jarak jauh, seperti misalnya ke sebuah server.



Pengamanan Jaringan : Mengelola keamanan jaringan Pemerintah Daerah.



Pusat pelayanan operasional jaringan : Membantu staf Satuan Kerja yang membutuhkan pertolongan di bidang jaringan dan mengelola Backbone.



Administrasi server : mengelola server yang ada seperti web server, mail server, aplication server, database server, dll didalam lingkungan Pemerintah Daerah.



Manajemen data : mengelola data secara sistimatis serta mebuat back up data, tuning data, dll didalam lingkungan Pemerintah Daerah

b. Bagian Pelayanan Informasi Bagian Pelayanan Informasi membawahi 2 (dua) sub bagian : 1. Sub bagian Sistem Informasi 

Manajemen portal : Mengelola portal www.(nama pemda).go.id (design dan content data)



Melakukan pengembangan piranti lunak : mengembangkan piranti lunak untuk membantu bisnis proses di lingkungan Pemerintah Pemerintah Daerah.



Integrasi sistem informasi: Mengintegrasikan sistem yang sudah ada ke sistem baru yang sudah dikembangkan atau akan dikembangkan.

Halaman 42

FAKTA

DAN



2. Sub bagian Manajemen Informasi 

Data warehousing dan mining: Mengelola data matang untuk keperluan analisa dan pengambil keputusan untuk setiap unit pelaksana berserta bagian dan subbagiannya.



Pendukung pengambil keputusan: Memberikan data kepada pengambil keputusan baik dari data warehouse ataupun dari sumber lainnya



Manajemen performa dari sistem: Memantau performa dari sistem sehingga bermanfaat untuk menunjang proses bisnis

c. Bagian Audit dan Kebijakan Bagian Audit dan Kebijakan membawahi 2 (dua) sub bagian : 1. Sub bagian Audit Teknologi 

Pusat pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi baru dan penerapannya : Meneliti dan mengkaji teknologi baru yang dapat diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah.



Manajemen solusi TI : Mengelola solusi TI yang dibutuhkan oleh Pemerintah Pemerintah Daerah dan mempublikasikannya kepada masyarakat umum

2. Sub bagian Pengembangan Kebijakan 

Merencanakan dan mengembangkan kebutuhan akan piranti keras dan piranti lunak di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhannya. Unit ini bekerjasama dengan unit pelaksana lainnya, diharapkan juga mampu untuk membuat standarisasi proses dan prosedur kerja, sehingga menjadikan sistem tersebut stabil yang sudah diuji coba oleh staf dari Pemerintah Daerah.

Halaman 43

FAKTA

DAN



TAHAPAN PENGEMBANGAN  Penentuan Time Frame Kelayakan Time frame kelayakan Master Plan Teknologi Informasi secara keseluruhan dibatasi untuk 5 tahun, ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 

Perangkat keras dan perangkat lunak: perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat jangka waktu lebih dari 5 tahun tidak layak lagi untuk sebuah perencanaan.



Pertimbangan kelembagaan: secara umum masa jabatan di lembaga pemerintahan adalah 5 tahun, sehingga setiap 5 tahun diperkirakan akan terjadi perubahan yang cukup signifikan di jajaran pengambil keputusan.

Selanjutnya dibagi lagi menjadi action plan setiap tahun dengan pertimbangan bahwa pengusulan proyek diajukan setiap tahun. Waktu satu tahun ini kemudian dibagi menjadi timeframe yang lebih kecil per tiga bulan dengan pertimbangan bahwa laporan kemajuan pada proyek-proyek pemerintah dilakukan setiap tiga bulan.

 Tahapan Pengembangan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan sebelumnya. Pengembangan infrastruktur terdiri dari : 1. Pengembangan jaringan LAN, WLAN dan jaringan utama (backbone) 

Pengembangan backbone (jaringan utama) selama 2 tahun pertama yang meliputi pemasangan jaringan utama yang menghubungkan antara Satuan Kerja serta pengembangan akses internet melalui satu pintu di Satuan Kerja pengolahan data dan informasi.



Pengembangan LAN dan WLAN pada Satuan Kerja, dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap pertama berlangsung sampai dengan akhir tahun ke-2 bertujuan untuk mengembangkan jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh para eksekutif untuk memanfaatkan perangkat lunak groupware seperti Kantaya (Kantor Maya), tahap kedua adalah pengadaan komputer untuk perangkat lunak sistem informasi dan penyelesaian LAN Satuan Kerja disesuaikan dengan waktu pengembangan Sistem Informasi.

Halaman 44

FAKTA

DAN



2. Instalasi Server 

Instalasi server utama seperti e-mail server, web server, DNS server dan proxy server.

 Tahapan Pengembangan Infostruktur Pembangunan infosruktur dilakukan secara bertahap dengan tetap sesuai dengan azas manfaat dan daya guna bagi masyarakat, manajemen pemerintah daerah dan pegawai. Kegiatan ini meliputi 3 kegiatan pokok sebagai berikut: 

Tahap 1 : Sistem Informasi Eksekutif Tahap pertama adalah pengembangan Sistem Informasi Eksekutif Daerah berupa persiapan basis-basis data utama dan pengembangan awal situs Pemerintah Daerah. a. Sistem Informasi Eksekutif Daerah Pengembangan infostruktur diawali dengan pembuatan basis data eksekutif ; yaitu basis-basis data yang disiapkan untuk menampung informasi berupa laporan maupun analisa kinerja yang bersumber dari aplikasi-aplikasi sistem informasi manajemen (SIM) yang terintegrasi.

b. Situs Web Dinamis Pemerintah Daerah Pengembangan Situs Web Pemerintah Daerah untuk menampilkan data-data eksekutif tersebut. 

Tahap 2 : Sistem Informasi Satuan Kerja Utama. Tahap kedua pengembangan aplikasi potensial yang menyangkut manajemen internal pemerintahan seperti a. SIM Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah b. SIM Penggajian Pegawai, c. SIM Keuangan Daerah dan Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah, d. SIM Pendapatan Daerah e. SIM Aset Daerah Sistem-sistem ini akan memanfaatkan teknologi WEB dan surat elektronik (e-mail). Aplikasi-aplikasi ini diharapkan tidak bersifat pasif tetapi bersifat aktif untuk memberitahukan melalui e-mail, kemajuan-kemajuan yang mungkin didapat oleh seorang pegawai, misalnya kenaikan golongan, jumlah hari cuti tersisa dan lainlainnya. Pengembangan aplikasi-aplikasi bersamaan dengan pengadaan jaringan LAN

Halaman 45

FAKTA

DAN



di Satuan Kerja-Satuan Kerja terkait. Pengembangan aplikasi-aplikasi ini harus disertai dengan sosialisasi-sosialisasi pada seluruh pegawai. Dengan adanya aplikasi yang langsung berkaitan dengan dirinya, diharapkan pegawai-pegawai pemda akan termotivasi untuk mulai menggunakan komputer dan akan fasih pada saat sistem informasi untuk pelayanan masyarakat diadakan.

Pada akhir tahap ini sebaiknya dilakukan evaluasi tentang kesiapan pegawai, kualitas jaringan utama dan aplikasi-aplikasi manajemen internal Pemerintah Daerah sesuai dengan indikator-indikator performansi yang telah ditetapkan. 

Tahap 3 : Sistem Informasi Satuan Kerja Spesifik Tahap-tahap selanjutnya adalah pengembangan Sistem Informasi Satuan Kerja sesuai dengan kebutuhannya. Setelah evaluasi di atas, pengembangan aplikasi tahap ke tiga yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dapat dimulai. Pengembangan ini disertai dengan pengadaan jaringan LAN dan WLAN di Satuan Kerja-Satuan Kerja terkait. Aplikasi-aplikasi dikembangkan berbasiskan teknologi WEB demi efisiensi penggunaan jaringan. Perpindahan data antar Satuan Kerja menggunakan protokol XML melalui jaringan utama atau secara manual. Dalam kerangka kerja Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah. Hasil analisa yang diperoleh aplikasi-aplikasi sistem informasi manajemen yang layak untuk diterapkan di Pemerintah Daerah adalah :

Satuan Kerja Pengolahan Data Elektronik 1. SIM Pemeliharaan Jaringan Komunikasi (Jarkom) Data  Mengelola pengawasan kinerja lalu lintas komunikasi data dalam sebuah sistem dashboard komunikasi data  Mengelola pemeliharaan alamat IP (Internet Protocol) dari jaringan Internet maupun Intranet  Mengelola pemeliharaan basis data di Hosting Internet maupun Hosting Intranet.

2. SIM Pemeliharaan Jaringan Komunikasi (Jarkom) Suara Berbasis IP  Mengelola pengawasan kinerja lalu lintas komunikasi suara dalam sebuah sistem dashboard komunikasi suara

Halaman 46

FAKTA

DAN



 Mengelola pemeliharaan distribusi extension line dari sistem pusat komunikasi suara/ PBX.  Integrasi dengan SIM Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data Internet dan Intranet

3. SIM Pemeliharaan Basis Data Sistem Aplikasi  Mengelola pengawasan kinerja kecepatan akses data Basis Data Sistem Aplikasi dalam sebuah sistem dashboard akses Basis Data  Mengelola pemeliharaan perapihan data, kompresi dan purge Basis Data Sistem Aplikasi

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 1. SI Geografis (SIG) Program Pembangunan Daerah  Aplikasi sistem yang menyajikan peta lokasi rencana pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Daerah.  Untuk setiap titik koordinat terdapat informasi mengenai profil Program beserta dengan penganggaran dan status pelaksanaannya.

2. SIM Pelelangan Elektronik  Mengelola basis data Kegiatan Program Pembangunan Daerah  Mengelola jadwal Pelelangan Kegiatan Program Pembangunan Daerah  Integrasi dengan SIM Pelaporan Program Pembangunan Daerah.

3. SIM Pelaporan Program Pembangunan Daerah  Mengelola sistem Pelaporan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah dengan

Sumber

Daya

Informasi

berasal

dari

SIM

Perencanaan

Pembangunan Daerah.  Integrasi dengan SIM Perencanaan Pembangunan Daerah dan SI Geografis Pembangunan Daerah

Halaman 47

FAKTA

DAN



Badan Pengawasan Daerah 1. SIM Pengawasan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  Aplikasi sistem yang merangkum pelaporan mengenai kinerja pelaksanaan kegiatan rutin maupun non-rutin. Sumber daya informasi diperoleh dari seluruh SIM satuan kerja

Bagian Tata Pemerintahan 1. SIM Satu Komando  Mengelola keterpaduan penugasan berbasis struktur organisasi tata laksana.

Bagian Organisasi dan Kepegawaian 1. SIM Pengembangan SDM  Mengelola basis data Referensi Pegawai  Mengelola kegiatan operasional dan mutasi Pegawai  Integrasi dengan SIM Monitoring Kinerja Pegawai  Mengelola perencanaan standard kompetensi Jabatan.  Mengelola perencanaan Pendidikan dan Pelatihan  Mengelola perencanaan peningkatan kesejahternaan Pegawai  Integrasi dengan SIM Pelayanan Pelatihan Kerja

2. SIM Monitoring Kinerja Pegawai  Mengelola pengawasan kinerja dan prestasi Pegawai

Bagian Hukum 1. SIM Portal Hukum 

Sistem website yang berisi dokumen-dokumen hukum dan regulasi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.



Forum terbuka untuk masyarakat untuk melakukan diskusi dan analisa berkenaan dengan produk Hukum Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

2. SIM Arsip dan Pustaka Hukum 

Mengatur lalu lintas masuk dan pembaharuan dokumen hukum (asli/fisik) serta mengatur pengarsipan digitalnya.

Halaman 48

FAKTA

DAN





Fasilitas penampilan materi-materi pustaka hukum secara digital.

Bagian Perekonomian 1. SIM Jaringan Komunikasi Perekonomian 

Aplikasi sistem yang melakukan integrasi basis data informasi Perekonomian maupun pengelolaan transformasi data antar pelaku perekonomian secara online.

2. SIM Potensi dan Indikator Perekonomian 

Mengelola basis data Potensi dan Indikator Perekonomian



Mengelola perancangan dan pelaksanaan kegiatan berbasis Potensi dan



Indikator Perekonomian

Bagian Hubungan Masyarakat 1. SIM Forum Komunikasi Masyarakat 

Forum terbuka untuk masyarakat untuk melakukan diskusi dan analisa berkenaan dengan Kemasyarakatan di lingkungan Daerah



Mengelola analisa hubungan kemasyarakatan



Integrasi dengan SIM Pengawasan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan SIM Komunikasi dan Pengaduan Masyarakat

2. SIM Portal Hubungan Masyarakat 

Sistem website yang berisi berita-berita yang terkini mengenai Kemasyarakatan di lingkungan Daerah.



Integrasi dengan SIM Forum Komunikasi Masyarakat

Satuan Kerja Pertanahan 1. SI Geografis Pertanahan 

Aplikasi sistem yang menyajikan peta lokasi Pertanahan Daerah



Untuk setiap titik koordinat terdapat informasi mengenai profil pemanfaatan tanah beserta dengan perijinannya

2. SIM Pengelolaan Perumahan 

Mengelola basis data lokasi pemakaian tanah untuk Perumahan

Halaman 49

FAKTA

DAN





Mengelola perijinan penggunaan lokasi untuk Bangunan Perumahan



Mengelola perijinan pemakaian lokasi untuk Bangunan Perumahan



Mengelola pembayaran pajak Bumi dan Bangunan



Integrasi dengan SI Geografis Pertanahan dan SIM Pendapatan Daerah

3. SIM Pengelolaan Reklame 

Mengelola basis data lokasi penempatan Reklame.



Mengelola perijinan penggunaan lokasi untuk Reklame.



Mengelola pengawasan pemakaian lokasi untuk Reklame.



Mengelola pembayaran pajak Reklame.



Integrasi dengan SI Geografis Pertanahan dan SIM Pendapatan Daerah

4. SIM Perijinan dan Sertifikasi Pertanahan 

Mengelola basis data jenis Perijinan penggunaan Tanah



Mengelola perijinan dan sertifikasi penggunaan Tanah



Mengelola pengawasan pemakaian Tanah.



Integrasi dengan SI Geografis Pertanahan

Satuan Kerja Pelayanan Satu Pintu 1. SIM Perijinan Sarana dan Prasarana 

Menyajikan peraturan Perundangan mengenai Perijinan Sarana dan Prasarana



Mengelola basis data Perpajakan dan Retribusi Usaha



Mengelola registrasi Perijinan Perusahaan Swasta maupun Daerah.



Integrasi dengan SIM Pelayanan Perpajakan dan SIM Pelayanan Retribusi

2. SIM Pelayanan Pajak dan Retribusi 

Mengelola basis data jenis Pajak Daerah



Mengelola pembayaran Pajak Daerah



Mengelola basis data jenis retribusi Daerah



Mengelola pembayaran retribusi Daerah



Integrasi dengan SIM Pendapatan Daerah

3. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Halaman 50

FAKTA

DAN





Mengelola basis data Kendaraan bermotor di ruang lingkup Daerah



Mengelola registrasi perijinan pemakaian/mutasi kendaraan bermotor



Mengelola pembayaran pajak kendaraan bermotor



Integrasi dengan SIM Pendapatan Daerah

Satuan Kerja Pekerjaan Umum 1. Sistem Informasi Geografis Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Aplikasi sistem yang menyajikan peta lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah



Untuk setiap titik koordinat terdapat informasi mengenai profil Pembangunannya

beserta

dengan

penganggaran

dan

status

pelaksanaannya. 

Integrasi dengan Sistem Informasi Geografis Pertanahan

2. SIM Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Mengelola basis data pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana



Mengelola

pengawasan

penganggaran

dan

pelaksanaan

fisik

Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Integrasi dengan Sistem Informasi Geografis Pembangunan Sarana dan Prasarana

3. SIM Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Mengelola basis data profil fisik Sarana dan Prasarana



Mengelola penjadwalan dan pengawasan pemeliharaan preventif dan korektif Sarana dan Prasarana



Integrasi dengan Sistem Pembangunan Sarana dan Prasarana

Satuan Kerja Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1. SIM Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Mengelola basis data standard pendidikan formal tenaga kerja, sektor perusahaan pencari/pengguna tenaga kerja



Mengelola registrasi penduduk Transmigrasi dan penempatannya.



Mengelola basis data tenaga kerja permanen/non-permanen, tenaga kerja asing/putera-daerah.

Halaman 51

FAKTA

DAN





Mengelola pendataan mengenai perusahaan pencari tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja



Integrasi dengan SIM Pengelolaan Pelatihan Kerja

2. SIM Pengawasan Hubungan Industrial 

Menyajikan Peraturan Perundangan Keselamatan Kerja



Mengelola pendataan mengenai pengawasan penggunaan tenaga kerja



Mengelola pendataan mengenai perijinan penggunaan tenaga kerja asing



Mengelola pendataan mengenai prosedur keselamatan kerja



Integrasi dengan SIM Penyaluran Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Satuan Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 

Menyajikan peraturan Perundangan Kependudukan dan Catatan Sipil



Mengelola pendataan mengenai kelahiran dan kematian.



Mengelola registrasi Kependudukan dan Kartu Keluarga



Mengelola registrasi Pencatatan Sipil untuk perkawinan dan pernikahan

2. SIM Portal Kependudukan 

Sarana dalam bentuk website untuk menyajikan lokasi pelayanan Kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah beserta profil pelayanannya.



Memberikan informasi mengenai persyaratan perijinan kependudukan dan prosedur permohonannya.



Menyediakan forum diskusi kepada masyarakat untuk kritik dan saran mengenai pelayanan kependudukan di lingkungan pemerintah daerah.



Integrasi dengan SIM Pengelolaan Ketenagakerjaan dan SIM Pelayanan Pelatihan Kerja

Satuan Kerja Lingkungan Hidup 1. SIM Perlindungan Lingkungan Hidup 

Mengelola basis data Peraturan Lingkungan Hidup



Mengelola basis data kawasan konservasi



Mengelola basis data Hak Pengusahaan kawasan konservasi

Halaman 52

FAKTA

DAN





Mengelola basis data Status Lahan Kritis



Mengelola basis data Sumber Daya Alam (SDA)



Mengelola Sistem Pengawasan Partisipatif Masyarakat



Integrasi dengan SIM Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup



Integrasi dengan SIM Pengawasan Industri Berbahaya

2. SIM Pengawasan dan Penanggulangan Bencana Alam 

Mengelola dan mencatat titik rawan lokasi Bencana Alam



Mencatat dan mengawasi keadaan kawasan titik rawan lokasi Bencana Alam.



Integrasi dengan SIM Komunikasi Penanggulangan Bencana Alam (Satuan Kerja Kesatuan Bangsa dan Pengendalian Masyarakat)

3. SIM Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup 

Mengelola basis data profil jenis pencemaran Lingkungan Hidup (LH) termasuk prosedur pencegahan pencemarannya.



Mengelola dan mencatat Lahan Kritis lokasi pencemaran LH.



Mencatat dan mengawasi keadaan dan pengelolaan kawasan Lahan Kritis lokasi pencemaran LH.



Integrasi dengan SIM Perlindungan Lingkungan Hidup

4. SIM Pengawasan Industri Berbahaya 

Mengelola basis data daerah Industri Berbahaya, termasuk profil faktor polusi yang ditimbulkan dan efek yang ditimbulkan



Mencatat dan mengawasi kegiatan usaha daerah Industri Berbahaya.



Mencatat daftar Hak Pengusahaan Industri Berbahaya.



Mencatat

dan

mengawasi

prosedur

pencegahan

polusi

Industri

Berbahaya. 

Integrasi dengan SIM Komunikasi dan Pengaduan Masyarakat

Satuan Kerja Kesatuan Bangsa dan Pengendalian Masyarakat 1. SIM Pengawasan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 

Mengelola basis data Profil Masyarakat, dalam hal lokasi daerah hunian masyarakat, keberadaan dan kondisi kesukuan dan etnis serta perilaku dan sikap masyarakat.

Halaman 53

FAKTA

DAN





Integrasi dengan SIM Pengelolaan Daerah Rawan Konflik.

2. SIM Pengelolaan Daerah Rawan Konflik 

Mengelola basis data Daerah Rawan Konflik, dalam hal lokasi daerah rawan konflik, keberadaan dan kondisi kesukuan dan etnis serta perilaku dan sikap masyarakat daerah rawan konfilik



Mengatur, mengelola dan mengawasi agenda pelaksanaan Program penanggulangan kondisi Rawan Konflik.



Integrasi dengan SIM Komunikasi dan Pengaduan Masyarakat



Integrasi dengan SIM Jaringan Pengawasan Daerah (Satuan Kerja Polisi Pamong Praja).

3. SIM Pengelolaan Program Sosial Kemasyarakatan 

Mengelola basis data Program Sosial Kemasyarakatan dalam hal mencatat profil Program dan menganalisa serta menganggarkan kebutuhan Program.



Mengatur, mengelola dan mengawasi agenda pelaksanaan Program.

4. SIM Komunikasi dan Pengaduan Masyarakat 

Pelayanan pengaduan masyarakat melalui sarana SMS (short message services) dan e-mail.



Memberikan respons terbuka berupa solusi penyelesaian masalah kepada masyarakat terhadap materi yang diadukan.

5. SIM Komunikasi Penanggulangan Bencana Alam 

Mengelola komunikasi data antar pelaksana Penanggulangan Bencana Alam.



Mencatat dan memantau kinerja pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam.



Mengelola basis data pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam, termasuk pengelolaan anggaran pelaksanaan..



Mencatat dan mengawasi distribusi perangkat pendukung pelaksanaan.

Satuan Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. SIM Pusat Teknologi Pedesaan

Halaman 54

FAKTA

DAN





Mencatat dan menyajikan Teknologi Pedesaan kepada masyarakat Desa.



Mencatat pihak ketiga/swa-kelola sebagai pihak penyedia teknologi.



Mencatat masyarakat Desa sebagai pihak penerima teknologi yang dibutuhkannya.



Memberitahu masyarakat Desa penerima teknologi mengenai kebutuhan Teknologi yang diperlukan, termasuk mekanisme pelatihan dan pengadaan teknologi.



Mengfasilitasikan dan mengawasi hubungan komunikasi antara penyedia dan penerima Teknologi

2. SIM Pelatihan Berbasis Potensi Desa 

Mengelola basis data Potensi Desa



Mencatat Program Pelatihan Masyarakat Desa



Mengelola agenda Pelatihan berdasarkan Potensi Desa



Mengawasi kinerja Pelatihan dan hasil yang diperoleh dari Pelatihan.



Mencatat kritik dan saran dari Masyarakat Desa penerima Pelatihan.

3. SIM Pengawasan Program Bantuan Swakelola 

Mencatat dan memantau kinerja pelaksanaan Program.



Mengelola basis data pelaksana Program, termasuk pengelolaan anggaran pelaksanaan Program.



Mencatat dan mengawasai distribusi perangkat pendukung Program.



Mencatat kritik dan saran dari penerima Bantuan Swakelola

Satuan Kerja Kesejahteraan Sosial 1. SIM Pengelolaan Program Sosial 

Mengelola basis data Daerah Rawan Bantuan Sosial dalam hal mencatat profil

Daerah

Rawan

Bantuan

Sosial

dan

menganalisa

serta

menganggarkan kebutuhan bantuan sosial. 

Mengatur, mengelola dan mengawasi agenda pelaksanaan program sosial

2. SIM Pengelolaan Lembaga Sosial 

Mengelola basis data Lembaga Sosial Pemerintah



Mengelola sistem jaringan komunikasi antar Lembaga Sosial Pemerintah



Mengelola basis data Lembaga Sosial non-Pemerintah

Halaman 55

FAKTA

DAN





Mengelola sistem jaringan komunikasi antar Lembaga Sosial nonPemerintah

3. SIM Pengawasan Program Bantuan Sosial 

Mencatat dan memantau kinerja pelaksanaan Program Bantu Sosial untuk Lembaga Sosial Pemerintah maupun non-Pemerintah



Mencatat dan mengawasai distribusi perangkat pendukung Program Bantu Sosial.



Mencatat kritik dan saran dari penerima Bantuan Sosial

Satuan Kerja Kesehatan 1. SIM Portal Pelayanan Kesehatan 

Sarana dalam bentuk website untuk menyajikan lokasi pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah beserta profil pelayanannya.



Memberikan informasi mengenai wabah penyakit yang sedang melanda termasuk daerah rawan penyakit beserta penanganannya.



Memberikan informasi mengenai penanganan awal untuk penyakitpenyakit yang umum.



Menyediakan forum diskusi kepada masyarakat untuk kritik dan saran mengenai pelayanan kesehatan di lingkungan pemerintah daerah.

2. SIM Jaringan Kesehatan 

Aplikasi sistem yang melakukan integrasi basis data Rumah Sakit dan Puskesmas maupun pengelolaan transformasi data antar Rumah Sakit dan Puskesmas secara online.



Mengelola basis data Rekam Medis terpadu dari seluruh lokasi Rumah Sakit dan Puskesmas yang terintegrasi

3. SIM Puskesmas 

Mengelola administrasi Rawat Jalan Puskesmas



Mengelola administrasi Depo Obat



Mengelola Jaringan Komunikasi Distribusi Farmasi

4. SIM Rumah Sakit 

Mengelola administrasi Rawat Jalan

Halaman 56

FAKTA

DAN





Mengelola administrasi Rawat Inap



Mengelola administrasi Rawat Darurat



Mengelola administrasi Pelayanan Penunjang Medis



Mengelola administrasi Inventori Farmasi



Mengelola administrasi Apotik

Satuan Kerja Pertambangan dan Energi 1. Sistem Informasi Geografis Pertambangan dan Energi 

Aplikasi sistem yang menyajikan peta lokasi geografis daerah berpotensi untuk penambangan bahan galian dan sumber energi.



Memberikan informasi mengenai kandungan bahan galian dan sumber energi pada koordinat geografis lokasi bahan galian.



Mencatat basis data profil bahan galian seperti jenis bahan galian, jumlah kandungan bahan galian, lokasi bahan galian, dsb.

2. SIM Inventori Bahan Galian 

Mencatat distribusi jumlah bahan galian yang disalurkan kepada institusi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk pemrosesan lebih lanjut.

Satuan Kerja Pengelolaan Pasar 1. SIM Administrasi Pasar 

Mengelola kegiatan Arsip Surat dan Tata Naskah dalam administrasi pengelolaan pasar.



Mengelola basis data pedagang pasar



Mengelola basis data lokasi pedagang pasar untuk tujuan pemeliharaan bangunan pasar.



Mengelola basis data fasilitas bangunan pasar untuk pembayaran sewa listrik dan telepon.

2. SIM Pengawasan Pendapatan Pasar 

Aplikasi sistem yang mencatat dan memantau kondisi harga jual pasar kepada konsumen dan harga beli dari pedagang grosir



Mencatat dan merangkum pendapatan asli daerah yang diambil dari pungutan retribusi pasar dan sewa lokasi dagang.

Halaman 57

FAKTA

DAN



3. SIM Forum Komunikasi Pedagang Pasar 

Sarana dalam bentuk website yang diperuntukkan kepada masyarakat pedagang pasar sebagai anggota forum untuk melakukan diskusi dalam ruang lingkup pasar yang bersangkutan



Sarana yang diperuntukkan kepada pedagang pasar sebagai anggota untuk melakukan transaksi jual beli secara online kepada pedagang grosir sebagai penjual produk pasar.

Satuan Kerja Perhubungan 1. SIM Pengawasan Jaringan Perhubungan 

Aplikasi sistem yang mencatat dan memantau kondisi perhubungan darat/laut/udara suatu Daerah.



Memberikan peringatan untuk areal-areal perhubungan yang rawan bencana.

Satuan Kerja Pertanian 1. SIM Pengelolaan Pertanian 

Sarana dalam bentuk aplikasi website yang diperuntukkan kepada masyarakat petani sebagai anggota untuk melakukan transaksi jual beli secara online kepada lembaga koperasi maupun institusi swasta sebagai pembeli hasil pertanian

2. SIM Pembinaan Petani 

Aplikasi sistem yang mengelola komunitas petani dalam peningkatan kompetensinya dalam acuan yang sudah ditentukan.



Termasuk di dalamnya adalah agenda pelatihan yang dibutuhkan.

3. SIM Teknologi Pertanian 

Aplikasi sistem yang mengatur kebutuhan petani dengan teknologi pertanian yang sesuai untuk diterapkan dan sesuai dengan kesanggupan pemakaiannya.

4. SIM Forum Komunikasi Masyarakat Petani

Halaman 58

FAKTA

DAN





Sarana dalam bentuk website yang diperuntukkan kepada masyarakat petani sebagai anggota forum untuk melakukan diskusi dan analisa dalam ruang lingkup peternakan dan perikanan.

Satuan Kerja Pariwisata 1. SIM Portal Pariwisata Daerah 

Sarana dalam bentuk website untuk menyajikan potensi kepariwisataan Daerah secara rinci.



Menyajikan fasilitas transportasi untuk mencapai daerah wisata dan fasilitas akomodasi yang ada.

2. SIM Pelayanan Kepariwisataan 

Aplikasi sistem yang memberikan fasilitas pelayanan terpadu seperti pelayanan tiket angkutan darat/laut/udara dan pelayanan tiket penginapan dan penggunaan fasilitas daerah wisata, untuk para wisatawan dalam mencapai dan berlibur di daerah wisata

3. SIM Pendapatan Kepariwisataan 

Aplikasi sistem yang mengatur pengelolaan pendapatan asli daerah yang didapat dari sektor kepariwisataan. Narasumber aplikasi sistem ini berasal dari SIM Pelayanan Kepariwisataan

Satuan Kerja Penanaman Modal 1. SIM Portal Penanaman Modal Daerah 

Sarana dalam bentuk website untuk menyajikan potensi sumber daya alam Daerah.



Sarana forum diskusi untuk membahas teknologi dan pola pengelolaan sumber daya alam Daerah.

2. SIM Pengelolaan Penanaman Modal 

Aplikasi sistem yang menyediakan sarana wadah kepada para investor yang berminat dalam pengelolaan sumber daya alam yang ditawarkan.

3. SIM Pengawasan Penanaman Modal

Halaman 59

FAKTA

DAN





Aplikasi sistem yang melakukan pengawasan terhadap prosedur dan kinerja pengelolaan penanaman modal oleh para investor dalam pengelolaan sumber daya alam Daerah.

Satuan Kerja Perindustrian dan Perdagangan 1. SIM Portal Perindustrian dan Perdagangan 

Sarana dalam bentuk website untuk menyajikan potensi perindustrian dan perdagangan serta menyediakan wadah kepada para investor yang berminat dalam pengelolaan produk yang ditawarkan.

2. Sistem Informasi Geografis Perindustrian dan Perdagangan 

Aplikasi sistem yang menyajikan peta lokasi geografis daerah berpotensi untuk perindustrian dan perdagangan.

3. SIM Pengelolaan Perindustrian dan Perdagangan 

Mencatat distribusi pemakaian bahan mentah dan produk yang dihasilkan.



Mengatur pengelolaan penjualannya ke dalam pasar bebas.

Satuan Kerja Pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1. SIM Portal Koperasi dan UKM 

Aplikasi sistem dalam bentuk website yang berisi berita-berita yang terkini mengenai Koperasi dan UKM di lingkungan Pemerintah Daerah.



Termasuk forum terbuka untuk masyarakat untuk melakukan diskusi dan analisa berkenaan dengan kualitas dan kuantitas Koperasi dan UKM.



Sistem menyajikan peta lokasi keberadaan Koperasi dan UKM di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. SIM Layanan Koperasi dan UKM 

Aplikasi sistem yang memberikan panduan dan informasi mengenai tata cara pemanfaatan Koperasi dan UKM.



Termasuk di dalamnya adalah transaksi online untuk pemesanan dan kebutuhan barang.

Halaman 60

FAKTA

DAN



3. SIM Jaringan Koperasi dan UKM 

Aplikasi sistem yang melakukan integrasi basis data Koperasi dan UKM maupun pengelolaan transformasi data antar Koperasi secara online.

Satuan Kerja Peternakan dan Perikanan 1. SIM Teknologi Peternakan dan Perikanan 

Mengatur kebutuhan peternak dan nelayan dengan teknologi peternakan dan perikanan yang sesuai untuk diterapkan dan sesuai dengan kesanggupan pemakaiannya.

2. SIM Pembinaan Peternak dan Nelayan 

Mengelola peternak dan nelayan dalam peningkatan kompetensinya dalam acuan yang sudah ditentukan.



Termasuk di dalamnya adalah agenda pelatihan yang dibutuhkan.

3. SIM Pengelolaan Hasil Ternak dan Ikan 

Sarana dalam bentuk aplikasi website yang diperuntukkan kepada masyarakat peternak dan nelayan sebagai anggota untuk melakukan transaksi jual beli secara online kepada lembaga koperasi maupun institusi swasta sebagai pembeli hasil ternak dan ikan.

4. SIM Forum Komunikasi Peternak dan Nelayan 

Sistem website yang diperuntukkan kepada masyarakat peternak dan nelayan sebagai anggota forum untuk melakukan diskusi dan analisa dalam ruang lingkup peternakan dan perikanan.

Satuan Kerja Pendidikan 1. SIM Portal Sekolah 

Sistem website yang berisi berita-berita yang terkini mengenai pendidikan khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah.



Forum terbuka untuk masyarakat untuk melakukan diskusi dan analisa berkenaan dengan kualitas dan kuantitas bobot pendidikan

2. SIM Fasilitas Pendidikan

Halaman 61

FAKTA

DAN





Mengatur pengelolaan distribusi fasilitas-fasilitas pendukung yang diperlukan dalam sekolah termasuk buku pelajaran dan perangkat pendukung lainnya.

3. SIM Pembinaan Guru 

Mencatat kinerja guru sebagai pendidik dan mencatat peningkatan kompetensi pendidik dalam acuan yang sudah ditentukan.

Bagian Perpustakaan dan Arsip Daerah 2. SIM Pengelolaan Arsip Surat dan Tata Naskah 

Mengatur lalu lintas surat masuk dan keluar serta mengatur pengarsipan digitalnya.

3. SIM Perpustakaan Digital 

Fasilitas penampilan materi-materi pustaka digital yang bersumber dari manuskrip, kertas kerja, buku maupun materi multimedia.



Fasilitas katalogisasi yang mematuhi standard AACR-2 dan MARC untuk pengklasifikasian katalog pustaka.

Satuan Polisi Pamong Praja 1. SIM Jaringan Pengawasan Daerah 

Fasilitas pengawasan lokasi-lokasi penting dan rawan menggunakan sarana sistem surveilance berbasis internet maupun intranet.

2. SIM Jaringan Pengaduan Masyarakat 

Pelayanan pengaduan masyarakat melalui sarana SMS (short message services) dan e-mail.

Halaman 62

FAKTA

DAN



Pola Integrasi Sistem Informasi Satuan Kerja

Halaman 63

FAKTA

DAN



 Tahapan Pengembangan Suprastruktur Ini meliputi jadwal pengembangan SDM, Kelembagaan dan Perundang-undangan, dan Evaluasi dari proyek berjalan. Pengembangan SDM dilakukan pada tahun pertama untuk mempersiapkan SDM yang handal dimasing-masing Satuan Kerja yang akan bertanggungjawab terhadap sistem yang dibangun.

Pengembangan Kelembagaan dan Perundang-Undangan dilakukan pada semester satu tahun pertama untuk mempersiapkan landasan hukum yang kuat bagi Satuan Kerja pengolahan data dan informasi serta pembagian tanggungjawab Satuan Kerja atas basis data. Jadwal Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun untuk melihat kemajuan proyek dan menyesuaikan rencana selanjutnya jika diperlukan.

 Tahapan Evaluasi Penyusunan suatu rancangan induk e-Government bukanlah suatu kegiatan yang langsung selesai, tapi akan berlangsung terus-menerus dimana langkah-langkah yang sudah disusun dapat disesuaikan atau dirubah sesuai perkembangan teknologi informasi. Untuk itulah maka tahap evaluasi pelaksanaan merupakan tahap yang sangat krusial, di tahap ini dilakukan pengecekan apakah rencana kerja berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan, apakah proyek berjalan sesuai dengan schedule, apakah ada perubahan trend teknologi yang signifikan dll. Dari hasil evaluasi ini kemudian diambil keputusan tentang perlunya memperbaiki misi, memperbaharui goals, objectives, strategy atau action plan. Jadwal evaluasi dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengembangan E-Government dilaksanakan pada bulan terakhir setiap tahun kerja.

Halaman 64

FAKTA

DAN



Pola Pengelolaan SIM Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah Pengelola Sistem

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pola Pengelolaan :

Halaman 65

FAKTA

DAN



Pola Pengelolaan SIM Kepegawaian Pengelola Sistem

Bagian Kepegawaian

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubatahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 3. Kepmendagri No. 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 4. Kepmendagri No. 140 Tahun 1997 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 5. Kepmendagri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pola Pengelolaan :

Halaman 66

FAKTA

DAN



Pola Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Pengelola Sistem

Bagian Keuangan

Dasar Hukum : 1. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah

Pola Pengelolaan : Pola Pengelolaan SIM Keuangan Daerah merupakan integrasi antara : 1. SIM Keuangan Daerah 2. SIM Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SIM Kas SKPD) 3. SIM Pendapatan Daerah (SIMPATDA) 4. SIM Aset Daerah (SIMASED) 5. SIM Kepegawaian (SIMPEG) : berkaitan dengan modul Penggajian

Struktur Pola Integrasi Pengelolaan SIM Keuangan Daerah :

Halaman 67

FAKTA

DAN



Pola SIM Keuangan Daerah :

Halaman 68

FAKTA

DAN



Pola SIM KAS Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) :

Halaman 69

FAKTA

DAN



Pola Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah Pengelola Sistem

Satuan Kerja Pendapatan Daerah

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang 18 tahun 1997, yang mengatur tata cara pemungutan dan pengawasan pemungutan pajak dan retribusi Daerah 2. Kepmendagri No. 43 Tahun 1999 yang mengatur

secara sistematis dan fungsional,

termasuk prosedur pengawasan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Sumber Penerimaan Lain-Lain 3. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tahun 1997 tentang Pajak Daerah 4. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Kepmen No. 29 Tahun 2002 tentang

Pedoman Penyusunan Kode Rekening yang telah disesuaikan

Pola Pengelolaan :

Halaman 70

FAKTA

DAN



Pola Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah Pengelola Sistem

Bagian Umum

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Kepmendagri No. 62 Tahun 1998 tentang SIM Perlengkapan/Aset Daerah. 3. Kepmendagri No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 4. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

Pola Pengelolaan :

Halaman 71

FAKTA

DAN



PENUTUP

Dokumen Fakta Analisa Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah ini adalah bahagian langkah dalam keseluruhan tahapan pembuatan Dokumen Master Plan Teknologi Informasi sebagai kerangka membangun Sistem Informasi Pemerintah Terpadu pada Pemerintah Daerah, agar memiliki benang merah keseragaman diantara keaneka ragaman variasi yang akan dikembangkan oleh masing-masing daerah. Kami mengucapkan Terima Kasih kepada seluruh Pihak yang telah membantu baik dalam bentuk pikiran dan ide maupun dalam bentuk materiel yang menghasilkan terpenuhinya pembuatan Dokumen Fakta Analisa ini. Berdasarkan seluruh referensi, kritik, saran dan dukungan dari semua Pihak, pada tahap selanjutnya kami akan bekerja menuju penyelesaian terciptanya sebuah Dokumen Master Plan Teknologi Informasi bagi Pemerintah Daerah.

Halaman 72

D A F T A R I S I. Halaman 1

Recommend Documents