CREATING AND SUSTAINING VALUE :

Laporan Tahunan 2016

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

CREATING AND SUSTAINING VALUE : Uncovering the Hidden Potentials

TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2016 Selamat datang pada Laporan Tahunan 2016 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dengan tema “Creating and Sustaining Value: Uncovering the Hidden Potentials”. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis serta kajian yang komprehensif terhadap fakta dan perkembangan bisnis Perseroan pada 2016. Selain itu, tema tersebut juga dipilih dengan mempertimbangkan proyeksi keberlanjutan bisnis Perseroan. Laporan Tahunan 2016 PT Perusahaan Pengelola Aset (Perseroan) disusun sebagai sumber dokumentasi yang memuat berbagai informasi terkait kinerja Perseroan selama 2016, mencakup kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan. Laporan Tahunan ini juga memuat informasi lengkap yang memaparkan profil Perseroan, kinerja pemasaran, operasional, dan keuangan; serta informasi terkait tugas, peran, dan fungsi struktural organisasi Perseroan sesuai ketentuan pada peraturan yang berlaku, baik peraturan internal maupun eksternal Perseroan, serta penerapan prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik.

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB Pernyataan-pernyataan dalam Laporan Tahunan ini memiliki prospek risiko dan ketidakpastian serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual yang berbeda secara material dari yang dilaporkan. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Penyusunan Laporan Tahunan ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi, baik dalam lingkup internal maupun untuk lingkup eksternal termasuk otoritas terkait. Melalui keterbukaan informasi pada Laporan Tahunan ini, para pemegang saham serta seluruh stakeholders dapat memperoleh informasi yang memadai terkait berbagai kegiatan yang telah dan akan dilakukan, serta berbagai informasi terkait capaian kinerja Perseroan di tahun buku 2016. Laporan Tahunan yang telah disusun diharapkan dapat membangun pemahaman dan kepercayaan atas Perseroan melalui penyediaan informasi yang tepat, berimbang, dan relevan.

Laporan ini memuat kata “PT PPA” atau “Perseroan” yang didefinisikan sebagai PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang menjalankan kegiatan usaha meliputi pengelolaan aset negara eks BPPN, Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R) BUMN, kegiatan investasi, dan pengelolaan aset BUMN. Adakalanya kata “kami” juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) secara umum.

Creating and Sustaining Value: Uncovering the Hidden Potentials Tahun 2016 merupakan momentum bagi Perseroan untuk melanjutkan transformasi bisnis yang telah dimulai sejak tahun 2015. Pelaksanaan momentum tersebut adalah dengan mengimplementasikan program-program strategis Perseroan yang terutama meliputi penetrasi pasar; pendanaan; value creation, dan monetizing. Keberhasilan transformasi bisnis melalui langkah-langkah strategis tersebut diharapkan dapat membawa Perseroan bermetamorfosis dan hadir sebagai perusahaan yang mampu meraih kinerja maksimal yang berkelanjutan. Perseroan secara konsisten melakukan berbagai upaya untuk menciptakan nilai dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Perseroan dengan mengkapitalisasi jaringan akses ke pasar, mitra strategis dan kapital melalui perbaikan (turn around) korporasi/aset dan investasi. Selain itu, Perseroan terus berupaya mencari peluang dan menggali potensi bisnis yang ada serta fokus dalam tujuannya untuk mencapai visi Perseroan. Perseroan yakin bahwa di tengah persaingan pasar yang cepat ini, Perseroan mampu menjalankan perannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Hal tersebut diwujudkan sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2015-2019 serta visi Perseroan untuk tumbuh menjadi grup perusahaan investasi dan operasi terkemuka.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2016

1

Daftar Isi Tentang Laporan Tahunan 2016 Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

01 Kilas Kinerja 2016 6 Pencapaian 2016 8 Ikhtisar Data Keuangan 9 Ikhtisar Saham 9 Ikhtisar Obligasi/Sukuk/Obligasi Konversi 10 Grafik Ikhtisar Data Keuangan 10 Penghargaan 11 Peristiwa Penting 2016

02 Laporan Manajemen 19 Laporan Dewan Komisaris 25 Laporan Direksi

03 Profil Perusahaan 34 35 35 36 38 41 42 44 46 48 50 50 50 51 51 51 52 52

Identitas Perusahaan Sejarah Singkat Perusahaan Perubahan Nama Perseroan Jejak Langkah Bidang Usaha Struktur Organisasi Visi, Misi dan Nilai Perusahaan Profil Dewan Komisaris Profil Direksi Senior Manajemen Komposisi Pemegang Saham Kronologis Pencatatan Saham dan Efek Lainnya Struktur Grup Perusahaan Entitas Anak Kerja Sama Operasi (Joint Venture) Lembaga Penunjang Pasar Modal Informasi Pada Situs Perusahaan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Organ-Organ Perseroan

Pendukung 04 Tinjauan Bisnis 56 Sumber Daya Manusia 62 Teknologi Informasi

05

Analisis Dan Pembahasan Manajemen

75 Tinjauan Umum 75 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha 76 Bidang Pengelolaan Aset 78 Bidang Restrukturisasi/Revitalisasi Bumn 79 Bidang Investasi 82 Bidang Jasa Konsultansi Bisnis 83 Pengelolaan Entitas Anak 84 PT PPA Finance (“PPAF”) 85 PT PPA Kapital (“PPAK”) 86 PT Nindya Karya (Persero) (“NK”)

2


88 Tinjauan Kinerja Keuangan 88 Laporan Laba /(Rugi) 89 Posisi Keuangan 90 Arus Kas 91 Pembahasan Tentang Kemampuan Membayar Utang 92 Pembahasan Tentang Kolektibilitas Piutang 92 Struktur Modal 92 Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal 92 Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal 92 Investasi Barang Modal 92 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2016 93 Target 2017 93 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan 93 Prospek Usaha 2017 94 Aspek Pemasaran 94 Kebijakan Dividen 94 Program Kepemilikan Saham 94 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 94 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang /Modal 94 Transaksi Material Mengandung Benturan Kepentingan dan / atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi 97 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan 97 Perubahan Kebijakan Akuntansi 99 Informasi Kelangsungan Usaha 99 Tingkat Kesehatan Perusahaan

Kelola 06 Tata Perusahaan 105 Tujuan Penerapan GCG 105 Kebijakan dan Struktur Tata Kelola Perusahaan 105 Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance Code/GCG Code) 106 Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct /COC Code) 107 Komunikasi dengan Pemegang Saham 107 Informasi di Situs Perusahaan 107 Insider Trading 107 Pemenuhan Hak-Hak Kreditur 108 Sanksi atas pelanggaran COC Code 108 Program Pengendalian Gratifikasi 109 Pemberian Dana/ Donasi untuk Kegiatan Sosial dan Politik 109 Pengaturan LHKPN 110 Pencegahan Benturan Kepentingan 110 Pusat Pengaduan Konsumen 110 Pengadaan 111 Struktur Tata Kelola Perusahaan 112 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan 112 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 117 Dewan Komisaris 117 Komisaris Independen 117 Komposisi Dewan Komisaris 117 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris 117 Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris 118 Tanggung Jawab Dewan Komisaris 118 Wewenang Dewan Komisaris 118 Pendelegasian Wewenang Dewan Komisaris 119 Pembagian Tugas Dewan Komisaris 120 Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan

120 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris beserta Keluarga 120 Program Pengenalan untuk Dewan Komisaris 120 Pengembangan Keahlian Berkelanjutan 121 Fokus Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2016 121 Rapat Dewan Komisaris 121 Kehadiran Rapat Dewan Komisaris 123 Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi 125 Persetujuan Dewan Komisaris atas Transaksi/Tindakan Material 126 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris 126 Proses Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris 126 Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris 126 Hasil Penilaian GCG Dewan Komisaris 126 Remunerasi Dewan Komisaris 127 Prosedur Remunerasi Dewan Komisaris 127 Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris 127 Struktur Remunerasi Dewan Komisaris 127 Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris 128 Direksi 128 Komposisi Direksi 128 Pedoman Kerja Direksi 128 Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi 129 Tugas dan Wewenang Direksi 129 Pendelegasian Wewenang 130 Pembagian Tugas Direksi 130 Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan 130 Kepemilikan saham anggota Direksi beserta Keluarga 130 Program Pengenalan Perusahaan untuk Direksi 131 Pengembangan Keahlian Berkelanjutan 131 Rapat Direksi 133 Penilaian Kinerja Direksi 134 Kebijakan Remunerasi Direksi 135 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Selama Tahun 2016 135 Risalah Pelaksanaan Tugas Direksi 135 Suksesi Direksi 135 Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Direksi 135 Hubungan Afiliasi Antara Dewan Komisaris dan Direksi 136 Fungsi Organ Pendukung Dewan Komisaris 136 Sekretaris Dewan Komisaris 136 Profil Sekretaris Dewan Komisaris 136 Dasar Hukum Penunjukan Sekretaris Dewan Komisaris 136 Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan Komisaris 137 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris 137 Komite Penunjang Dewan Komisaris 137 Komite Audit 137 Struktur Keanggotaan 137 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit 137 Realisasi Program Kerja Komite Audit 138 Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit 138 Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja 138 Susunan Anggota Komite Audit 138 Profil Ringkas Komite Audit 139 Periode Jabatan Anggota Komite Audit 139 Independensi Komite Audit 140 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit 140 Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit 2016 142 Rapat Komite Audit 142 Program Pelatihan Komite Audit 143 Komite Pemantau Risiko dan GCG 143 Struktur Keanggotaan

143 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko dan GCG 143 Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan GCG 143 Dasar Hukum Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan GCG 144 Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG 144 Profil Ringkas Komite Pemantau Risiko dan GCG 145 Periode Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG 145 Independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG 145 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko dan GCG 147 Rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG 148 Komite Nominasi dan Remunerasi 148 Sekretaris Perusahaan 148 Profil Sekretaris Perusahaan 149 Tugas Sekretaris Perusahaan 149 Program Pelatihan Sekretaris Perusahaan 149 Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 150 Struktur Organisasi Divisi Corporate Secretary and Legal Counsel 151 Keterbukaan Informasi 151 Komunikasi dan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan 151 Audit Internal (IA) 152 Profil General Manager Divisi Internal Audit 152 Dasar Hukum Penunjukkan 152 Jumlah Pegawai Divisi Internal Audit 152 Kualifikasi/Sertifikasi Profesi 153 Struktur Organisasi Divisi Internal Audit (Divisi IA) 153 Tugas dan Tanggung Jawab 153 Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016 153 Kegiatan Pendukung Audit Lainnya 154 Program Pelatihan 154 Sistem Informasi Internal Audit 154 Quality Assurance 155 Auditor Eksternal 155 Manajemen Risiko 158 Sistem Pengendalian Internal 160 Perkara Penting 160 Implementasi Tata Kelola Secara Berkelanjutan 160 Pemenuhan atas Peraturan Kementerian BUMN tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perseroan 161 Akses Data dan Informasi Perseroan 161 Penerapan Whistleblowing System

Jawab Sosial 07 Tanggung Perusahaan 164 Filosofi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 166 Aspek Lingkungan Hidup 168 Aspek Pengembangan Sosial Kemasyarakatan 168 Aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja 169 Aspek Pelanggan 171 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidas ian Tahun 2016 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 172 Indeks Kriteria Annual Report Award 2016 179 Laporan Keuangan Konsolidasian


3

01

Kilas Kinerja 2016

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

tinjauan pendukung bisnis

Pencapaian 2016

6

Pertumbuhan Pendapatan Usaha Tahun 2016 Dibandingkan Tahun 2015

Pertumbuhan Laba Bersih Tahun 2016 Dibandingkan Tahun 2015

25,97%

64,52%


Analisis & Pembahasan Manajemen

Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Skor Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2016

Skor Tingkat Kesehatan Perseroan dan Klasifikasi Kesehatan

87,47

“Sehat”

dengan kualifikasi

“Sangat Baik”

dengan klasifikasi kesehatan

“AA”


7

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Ikhtisar Data Keuangan (Dalam Jutaan Rupiah)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Laporan Laba Rugi Komprehensif Hasil Pengelolaan Aset

65.275

57.999

117.665

202.223

164.679

196.131

424.700

Setoran ke Pemerintah

4.741

89.798

102.053

102.192

113.646

141.113

336.613

Pendapatan Usaha

5.000.360

3.969.614

2.151.805

1.995.195

2.368.554

7.540.251

6.150.793

Laba Usaha

414.169

360.947

150.979

120.760

363.854

535.661

515.820

Laba Bersih

281.266

170.962

116.893

103.517

320.876

288.157

245.188

Laba Komprehensif

297.016

130.001

217.167

87.748

481.636

260.330

297.060

Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk

295.242

129.337

216.502

87.331

479.531

258.610

295.819

1.774

664

665

417

2.105

1.720

1.241

Modal Kerja Bersih

2.195.097

2.407.200

1.119.719

755.689

1.107.176

1.623.666

2.375.380

Jumlah Kewajiban

3.738.501

3.435.716

2.469.464

2.039.311

1.652.281

4.884.487

3.752.017

Jumlah Ekuitas

4.151.328

3.864.528

2.747.807

2.540.951

2.538.900

3.348.208

3.122.014

93.258

85.280

58.318

51.635

160.544

102.249

87.082

Kepentingan Non Pengendali

Laba (Rugi) per saham (Angka Penuh)

Beban Usaha Beban Bunga Bank

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

60.456

54.978

25.177

12.733

9.834

-

-

Pegawai

247.346

196.575

174.514

183.518

157.605

239.940

198.376

Penyisihan (Pemulihan) Penurunan Nilai Piutang

(23.373)

19.122

26.589

(4.997)

167.736

40.003

43.173

4.145.503

3.217.813

1.724.742

1.590.449

1.447.201

6.610.973

5.276.903

Sewa dan Asuransi

32.640

30.865

24.354

22.837

20.129

18.346

17.001

Perjalanan Dinas

15.971

14.798

2.034

3.302

2.980

2.268

1.237

Investasi

24.364

8.568

1.881

1.993

2.305

1.425

1.447

Pemasaran dan Penjualan

11.846

8.318

-

-

-

13.140

16.331

5.903

13.358

2.443

2.500

5.384

5.059

10.035

42.909

3.885

6.772

39.320

34.002

51.114

51.553

Beban Proyek

Imbalan Pasca Kerja - Bersih Keperluan Kantor Penyusutan

9.994

10.840

5.090

4.791

3.684

7.510

8.287

12.070

1.699

865

8.198

5.892

8.216

2.263

562

27.848

6.365

9.791

147.948

6.597

8.367

4.586.191

3.608.667

2.000.826

1.874.435

2.004.700

7.004.591

5.634.973

283.400

185.888

121.835

158.950

370.985

453.098

352.408

2.134

14.926

4.942

55.433

50.109

164.941

107.220

Laba Tahun Berjalan

281.266

170.962

116.893

103.517

320.876

288.157

245.188

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

297.016

130.001

217.167

87.748

481.636

260.330

297.060

Aset

7.889.829

7.300.244

5.217.271

4.580.262

4.191.181

8.232.695

6.874.031

Kas dan Setara Kas

1.534.252

2.346.889

935.152

953.043

1.167.350

1.819.487

2.426.837

Liabilitas

3.738.501

3.435.716

2.469.464

2.039.311

1.652.281

4.884.487

3.752.017

789

592

500

500

500

-

-

Jasa Konsultan Lain-lain Total Beban Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Beban Pajak Penghasilan

Laporan Posisi keuangan

Investasi pada Entitas Asosiasi

8



(Dalam Jutaan Rupiah) Investasi Jangka Panjang Lainnya Investasi pada Ventura Bersama Produktivitas Tenaga Kerja (induk) Ekuitas Aset Tetap-Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Lancar Lainnya Rasio Keuangan Penting


2016

2015


2014

2013

2012

2011

2010

42.535

592

500

500

500

101.773

107.051

340.884

276.005

455.821

391.700

188.025

36.131

65.356

1.589

1.012

356

575

1.592

1.609

1.378

4.151.328

3.864.528

2.747.807

2.540.951

2.538.900

3.348.208

3.122.014

386.165

424.591

370.793

403.177

259.276

194.818

156.847

25.276

27.558

30.815

34.775

48.772

60.780

98.150

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Rasio Keuangan Rasio Laba Bersih terhadap Aset

4%

2%

2%

2%

8%

4%

4%

Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas

7%

4%

4%

4%

13%

9%

8%

Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan

6%

4%

5%

5%

14%

4%

4%

Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar

171%

189%

157%

141%

177%

134%

168%

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas

90%

89%

90%

80%

65%

146%

120%

Rasio Liabilitas terhadap Aset

47%

47%

47%

45%

39%

59%

55%

Penugasan Restrukturisasi/ Revitalisasi BUMN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Indikator Kinerja

97,9%

105,6%

98,8%

80%

89%

89%

90,5%

Tingkat Kesehatan

92,5%

92%

90%

76%

89%

89%

90,5%

Rasio Industri

Ikhtisar Saham Sampai dengan 31 Desember 2016, Perseroan merupakan BUMN non-listed atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta volume perdagangan.

Ikhtisar Obligasi/Sukuk/Obligasi Konversi Sampai dengan 31 Desember 2016, Perseroan tidak menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi konversi sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding), tingkat bunga/ imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.


9

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Grafik Ikhtisar Data Keuangan Aset

Ekuitas

(Dalam Jutaan Rupiah)


20 14

5.217.271

20 14

2.747.807

20 15

7.300.244

20 15

3.864.528

20 16

7.889.829

Laba Usaha

20 16

4.151.328

Pendapatan Usaha



20 14

150.979

20 14

2.151.805

20 15

360.947

20 15

3.969.614

20 16

414.169

20 16

5.000.360

Penghargaan Peringkat 1 Indonesia Best BUMN Performance 2016 Kategori Jasa Keuangan (Non-Bank & Non-Asuransi) > Aset Rp5 triliun versi Majalah SWA Nomor 26 Edisi XXXII 8-19 Desember 2016

10


Peringkat 2

Rating 122 BUMN 2016 Kategori Pembiayaan versi Majalah Infobank Nomor 454 Volume XXXVI September 2016




Peristiwa Penting 2016

Januari 8 8

Pelaksanaan acara Meet and Greet: “Mengenal Lebih Dekat Bapak Aloysius Kiik Ro”

Februari

3

16

19

5

18

3

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama antara Perseroan dengan PT Hutama Karya (Persero)

5

Pelaksanaan Breakfast Meeting terkait dengan Pemaparan Potensi Pendayagunaan Aset Properti PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

16

Penandatanganan Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Restrukturisasi Dan/Atau Revitalisasi (R/R) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

18

Penandatanganan Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan antara Perseroan dan PT Industri Gelas (Persero)

19

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PT PPA Kapital dengan PT Rumah Cerdas

23

Kunjungan Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN dan Direksi Perseroan ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama di Tuban

23

Maret

7

16

23

14

19

7

Penyaluran bantuan Bina Lingkungan, Khususnya kepada Usaha Kecil & Menengah beserta guru dan Siswa Sekolah Dasar di kawasan Candi Plaosan, D.I. Yogyakarta

14

Company Visit Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Bandar Lampung

16

Penandatanganan Keputusan Para Pemegang Saham PT Artha Bangun Pratama

19

Pemaparan New Initiatives Program Tahun 2016 oleh Direksi kepada Dewan Komisaris Perseroan

23

Penandatanganan Perjanjian Pemberian Jasa antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan

31

Pemaparan Hasil Assessment Good Corporate Governance PT PPA tahun 2015

31


11

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


April 5

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PPA Finance

8

Kunjungan Audiensi Direksi dan Redaksi Majalah BUMN Track ke Perseroan

21

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan Perseroan

25

Penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2016 antara Kementerian Keuangan dengan Perseroan Terkait Pengelolaan Aset Eks BPPN

28

Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek antara PT Pertani (Persero) dengan Perseroan

5

8

21

25

28

Mei

12

20

Pelaksanaan acara Meet and Greet: “Mengenal Lebih Dekat Bapak Ardan Adiperdana”

25

PT Polytama Propindo menerima sekaligus sertifikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 dan OSHAS 18000 dari Komite Akreditasi Nasional

31

Penyelenggaraan RUPST PT Nindya Karya

31

Penyelenggaraan RUPST Perseroan


20

25

31

31




Juni

1

2

3

24

1

Konsinyering Standardisasi Dokumen Hukum antara Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (“JAMDATUN”) Kejaksaan Agung RI dan Perseroan, dalam Rangka Pemutakhiran Perjanjian-Perjanjian Perseroan yang Akan Datang

2

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Proyek Perumahan Green Teksin di Tegal, Jawa Tengah

2

Kunjungan Kerja Kedeputian Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN dengan Didampingi oleh Tim Teknis Perseroan ke PT Industri Gelas (Persero) di Surabaya

3

Penyerahan bantuan Bina Lingkungan kepada Anak Yatim Dhuafa yang Berpartisipasi dalam Program “Satu Benih Summer Camp VII 2016”

3

Pelaksanaan Town Hall Meeting

17

Pelaksanaan Focus Group Discussion dengan tema “Penyelesaian Permasalahan Hutang PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Melalui Program Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Bagian Strategi Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN“.

24

Penyerahan bantuan Bina Lingkungan berupa beasiswa kepada Anak Berkebutuhan Khusus (Dhuafa) Binaan Rumah Autis di Wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat selama 1 (Satu) Tahun Ajaran 2016-2017

28

Penyerahan Bantuan Program Berbagi Berkah Ramadhan kepada Anak Yatim Dhuafa yang Bertempat di Yayasan Berkah Sejahtera, Curug Cimanggis, Depok, Jawa Barat

30

Penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk

2

3

17

28

30

Juli 22

Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Surat Utang Konversi dan Perjanjian Pemberian Pinjaman Jangka Pendek antara Perseroan dengan PT Riscon Duta Sarana

22


13

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Agustus 2

Pelepasan Siswa-Siswi Perwakilan Provinsi Maluku Utara ke Provinsi Sumatra Selatan dalam Program Siswa Mengenal Nusantara

12

Penyerahan Bantuan Bina Lingkungan Berupa Beasiswa Pendidikan kepada Lima Siswa-Siswi Kurang Mampu dan Berprestasi untuk Tingkat Pendidikan SMA di Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta

14

Pelaksanaan Acara Jalan Sehat 5 KM dalam Kegiatan “BUMN Hadir Untuk Negeri” Dalam Rangka Peringatan Menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-71 di Lingkungan Kementerian BUMN

16

18

Pelaksanaan Rangkaian Program “BUMN Hadir untuk Negeri” di Provinsi Maluku Utara, yaitu Pelaksanaan Ground Breaking dan Seremoni Peletakan Batu Pertama Pembuatan Sarana Air Bersih di Desa Kolorai, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Serta Serah Terima Simbolis Bedah Rumah Veteran di Desa Mira, Morotai

2

12

14

16

18

Penandatanganan Perjanjian Pemberian Pinjaman Jangka Pendek kepada PT Berdikari (Persero)

September

14

9

Keikutsertaan Perseroan pada acara Indonesia Business Development Expo 2016 (IBDExpo 2016)

23

Penandatanganan Nota Kesepahaman Penyaluran Dana Program Kemitraan antara Perseroan dengan PT Bahana Artha Ventura

27

Penyelenggaraan Aksi Donor Darah Bertema “PPA Peduli Sesama”


9

27

23




Oktober

4

19

4

Pengangkatan Direktur Keuangan PT Nindya Karya (Persero)

19

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Program Kemitraan antara Perseroan dengan 6 (enam) Perusahaan Modal Ventura Daerah yang merupakan afiliasi PT Bahana Artha Ventura

26

Penandatanganan Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes (“MTN”) II PT PPA Finance

26

November

22

22

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan dalam Rangka Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dimana Direktur Utama Perseroan menjadi salah satu narasumber dengan paparan berjudul “Pengelolaan Aset Komersil”

Desember

8

Sharing Session “Economic, Business, Investment and Property Outlook 2017” and “Strategy Management Alignment Process” bersama Bapak Ferry Latuhihin dan Bapak Armand B. Arief

22

Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek antara Perseroan dengan PT Polytama Propindo

22

Pembelian Surat Utang Konversi PT Tropisindo Sumber Energi dan Pemberian Fasilitas Pinjaman untuk Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hydro (PLTMh) Sengak-1 yang terletak di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu dengan kapasitas sebesar 750 KWh

8

22

22


15

02

Laporan Manajemen

Edy Putra Irawady

Komisaris Utama




Laporan Dewan Komisaris Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh karyawan Perseroan yang telah berupaya keras untuk mencapai hasil yang maksimal melalui pencapaian laba bersih sebesar Rp281,27 miliar atau memenuhi 170% dari target RKAP yaitu Rp164,86 miliar. Perseroan juga mampu mempertahankan level kesehatan perusahaan yaitu “AA” sebagai fondasi yang kuat untuk pengembangan bisnis dan peningkatan daya saing secara berkelanjutan.

Assalamu’alaikum wr. wb.

tahun-tahun mendatang dan pada saat yang sama, mampu

Salam sejahtera untuk kita semua,

meningkatkan kepercayaan pelaku pasar.

Pemegang saham dan Para Pemangku Kepentingan yang

Kami meyakini bahwa berbagai inisiatif dan insentif yang

terhormat,

dikeluarkan oleh pemerintah, secara perlahan tapi pasti, akan membawa perbaikan pada berbagai indikator makroekonomi

Dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,

yang akan mendorong laju konsumsi, laju pertumbuhan

perkenankan kami melaporkan hasil pengawasan yang kami

sektor riil dan pada akhirnya akan berdampak pada kinerja

lakukan sepanjang 2016. Kami mengucapkan terima kasih atas

perusahaan dan pelaku usaha termasuk Perseroan. Keyakinan

dedikasi, kerja keras seluruh jajaran manajemen dan karyawan

kami tersebut kiranya juga menjadi keyakinan dan motivasi

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atas torehan prestasi

manajemen dalam menjalankan kepengurusan Perseroan

yang telah dihasilkan pada 2016.

dalam upaya mencapai visi, misi, dan strategi yang telah dikembangkan. Alhamdulillah di tengah berbagai tantangan

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi global pada 2016

dan dinamika ekonomi, pada tahun 2016 Perseroan berhasil

masih berada dalam kondisi perlambatan namun lebih baik

menorehkan kinerja yang membanggakan. Kami meyakini

dari tahun 2015. Kondisi demikian tercermin dari beberapa

pula, pencapaian kinerja pada tahun 2016 akan menjadi

indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar,

fondasi bagi manajemen dan seluruh insan Perseroan dalam

laju inflasi, dan tingkat suku bunga.

upaya meraih kinerja yang lebih baik serta keunggulan daya saing berkelanjutan.

Gambaran kondisi makroekonomi demikian pada akhirnya tergambar dari kinerja dunia usaha secara keseluruhan. Namun

Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2016

demikian, seiring dengan komitmen pemerintah serta berbagai

Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris dalam tugas

inisiatif dan insentif yang dijalankan pemerintah dan otoritas,

pengawasan dan pemberian nasihat selalu fokus pada kegiatan

secara bertahap mulai terjadi perbaikan pada beberapa

strategis yang dihadapi perusahaan serta berorientasi pada

indikator makroekonomi, seperti penurunan tingkat suku

peningkatan nilai tambah sesuai dengan aspirasi pemegang

bunga, tingkat inflasi yang semakin terkendali, penyerapan

saham. Kami menilai Direksi telah melaksanakan tugas

anggaran negara, serta pembangunan infrastruktur yang

dengan baik, yaitu dalam menjalankan usaha sesuai dengan

makin masif. Hal tersebut diharapkan mampu membawa dan

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sudah

mendorong peningkatkan laju pertumbuhan ekonomi pada

ditetapkan pada awal tahun 2016. Penilaian ini didasarkan


19

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


pada pencapaian atas target-target yang telah ditetapkan

Target investasi dan Jasa Advisory dalam RKAP 2016 adalah

dalam RKAP khususnya indikator keuangan konsolidasian.

sebanyak 6 (enam) proyek dan dalam realisasinya Perseroan

Beberapa indikator keuangan yang kami nilai relevan untuk

telah merealisasikan 10 (sepuluh) proyek, yaitu PT Pengerukan

menilai kinerja antara lain: pendapatan usaha, laba usaha, laba

Indonesia (Persero), PT Nindya Beton, PT Bank Negara

bersih, hasil pengelolaan aset (HPA), aset, liabilitas, dan ekuitas.

Indonesia (Persero), PT Pupuk Kujang, PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT

Laba bersih konsolidasian pada tahun buku 2016 adalah

Krakatau Steel (Persero), PT Kelsri, PT Riscon Duta Sarana, dan

Rp281,27 miliar, lebih tinggi 71% dari target RKAP 2016

PT KNE Global Persada.

sebesar Rp164,85 miliar. Dari sisi Posisi Keuangan, jumlah aset sebesar Rp7,89 triliun atau 56% dari target RKAP 2016,

Ke depan, Dewan Komisaris berharap Direksi dapat lebih

liabilitas sebesar Rp3,74 triliun atau 37% dari target RKAP

meningkatkan kinerja Perseroan baik dari aspek operasional,

2016, dan ekuitas sebesar Rp4,151 triliun atau 102% dari

bisnis, dan keuangan, termasuk juga berbagai aspek yang

target RKAP 2016. Pencapaian realisasi HPA sebesar Rp65,28

akan mendorong peningkatan keunggulan daya saing

miliar dan jumlah tersebut tidak dianggarkan pada RKAP

berkelanjutan, antara lain pengendalian internal, manajemen

2016. Indikator keuangan lainnya adalah pencapaian return on

risiko secara terpadu, Tata Kelola Perusahaan yang Baik

equity (ROE) sebesar 6,8% melebihi target RKAP sebesar 4,0%.

(GCG), pengelolaan hubungan induk dan entitas anak sesuai

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

ketentuan yang berlaku.

pada 2016 sebesar 91,7% lebih baik dari target RKAP sebesar 95% yang mengindikasikan efisiensi kegiatan operasional

Pandangan atas Prospek Usaha

meningkat di tahun 2016.

Prospek usaha Perseroan ke depan tergambar dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017, yang

Secara keseluruhan, Direksi telah menunjukkan komitmen

merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Panjang

dalam upaya meraih pencapaian terbaik yang tercermin

Perusahaan (RJPP) tahun 2015-2019. Proses penyusunan

dari tingkat kesehatan perusahaan. Adapun 3 aspek yang

RKAP tahun 2017 telah melalui masukan dan diskusi dengan

mendasari penilaian kesehatan perusahaan adalah aspek

Dewan Komisaris serta memperhatikan masukan/aspirasi

keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Dalam

Pemegang Saham. RKAP tahun 2017 Perseroan telah mendapat

hal ini, Perseroan berhasil mencapai skor sebesar 92,5 dan

persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang

tergolong sebagai BUMN “Sehat” dengan klasifikasi kesehatan

Saham (RUPS) pada 20 Januari 2017.

“AA”. Selain itu, pencapaian kinerja Perseroan pada 2016 juga dapat dilihat dari indikator KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja

Dewan Komisaris menilai bahwa RKAP tahun 2017 telah

Unggul) dimana Perseroan mampu memperoleh skor 477,75.

mencerminkan prospek usaha Perseroan yang sejalan dengan dinamika dan perkembangan bisnis dan bidang usaha yang

Sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan Perseroan, kami

dijalankan Perseroan. Beberapa indikator yang mencerminkan

juga mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan

prospek usaha ke depan, antara lain pendapatan usaha

Direksi khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan

diproyeksikan mencapai Rp6,31 triliun dan meningkat 33%

Restrukturisasi/Revitalisasi dan Jasa Advisory. Pada 2016,

dengan prognosa konsolidasi tahun 2016 sebesar Rp4,75 triliun

Perseroan telah melaksanakan implementasi Restrukturisasi/

dan menargetkan laba bersih Rp300 miliar atau meningkat

Revitalisasi/Penugasan Khusus terhadap BUMN yang dikelola,

25% dibandingkan dengan prognosa tahun 2016 sebesar

yaitu PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Merpati Nusantara

Rp239 miliar.

Airlines (Persero), PT Survai Udara Penas (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero).

20





Untuk mencapai target pendapatan dan laba tersebut,

Sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas penerapan

Perseroan beserta entitas anak akan fokus dengan beberapa

prinsip GCG, telah dilakukan assessment GCG untuk tahun

kegiatan usaha, antara lain:

buku 2016 secara mandiri oleh Divisi Internal Audit sesuai

1. Kegiatan Investasi, yang terdiri dari:

dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No.

a. Investasi Properti

SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator / Parameter Penilaian

b. Investasi Non Properti

dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang

2. Kegiatan Pengelolaan Aset, yang terdiri dari:

Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik

a. Kegiatan pengelolaan aset eks BPPN

Negara tanggal 6 Juni 2012, dengan skor 87,47 yang tergolong

b. Kegiatan pengelolaan aset selain eks BPPN

pada kategori “SANGAT BAIK”. Skor GCG ini meningkat dari

3. Kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN,

target Tahun 2016 sebesar 86. Pencapaian ini diharapkan

yaitu PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia

akan mendorong manajemen untuk terus meningkatkan

(Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Industri

kelengkapan infrastruktur GCG dan pembentukan kultur

Gelas (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Industri

perusahaan berbasis prinsip-prinsip GCG dan bisnis beretika.

Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines

Penerapan Whistleblowing System

(Persero), dan PT Survai Udara Penas (Persero).

Whistleblowing System (WBS) adalah infrastruktur penerapan

4. Kegiatan Jasa Konsultansi (advisory), seperti: financial due

GCG yang memfasilitasi berbagai laporan pihak luar perusahaan

diligence, divestasi aset, pencarian calon investor, deal

dan pihak internal atas berbagai dugaan pelanggaran. WBS

structure, dan lain-lain.

yang efektif akan mendorong terbentuknya kultur perusahaan berbasis prinsip-prinsip GCG dan penerapan bisnis beretika.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Sistem ini memfasilitasi semua pihak baik pimpinan, karyawan,

Dalam upaya mewujudkan visi Perseroan yaitu “Menjadi

maupun pihak luar yang terkait dengan Perseroan untuk

grup perusahaan investasi dan operasi terkemuka (To be a

melakukan pelaporan dugaan pelanggaran.

leading investment and operating group of companies)”, tidak terlepas dari upaya Perseroan untuk selalu memberikan kinerja

Pelapor menyampaikan laporan dalam bentuk surat dengan

terbaik melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Laporan

(Good Corporate Governance) dalam seluruh kegiatan usaha

ini ditujukan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran

dan operasional Perseroan hingga Anak Perusahaan. Kami

dan disampaikan melalui surat elektronik ke alamat

sepenuhnya menyadari, penerapan GCG tersebut merupakan

[email protected].

wujud nyata dari komitmen dan dedikasi Perseroan untuk memberikan nilai tambah dan membuktikan kepercayaan dari

Mengingat pentingnya keberadaan sistem ini, Dewan Komisaris

seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

terus mendorong manajemen agar sistem dan mekanisme WBS dijalankan secara efektif, adil, dan secara proaktif melakukan

Perwujudan prinsip GCG dalam arah gerak Perseroan selama

tindak lanjut atas berbagai laporan yang masuk ke sistem WBS.

tahun 2016 dilaksanakan dengan mengedepankan praktik usaha sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung

Dewan Komisaris terus mendorong agar sistem WBS

jawab, kemandirian, dan kewajaran. Berdasarkan prinsip-

disosialisasikan secara intensif khususnya untuk kalangan

prinsip tersebut, Dewan Komisaris senantiasa mendorong

internal dan mendorong manajemen untuk melakukan

seluruh jajaran Direksi, Manajemen, dan Karyawan untuk

peningkatan fungsi dan kapasitas WBS perusahaan.

melakukan praktik usaha yang menjunjung tinggi etika, moral serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Komposisi Dewan Komisaris

yang berlaku.

Sepanjang 2016, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut:


21

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Komisaris Utama

: Edy Putra Irawady

yang dilakukan antara lain pelaksanaan assessment GCG oleh

Komisaris

: Taufik Sukasah

pihak Independen sesuai dengan ketentuan SK-16. Selain itu,

Komisaris

: Dedi Rudaedi

dilakukan pula pelaksanaan pembaruan pedoman GCG, yaitu

Komisaris

: Hendrika Nora O. Sinaga

Code of GCG, Board Manual, dan Code of Conduct.

Penilaian Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menilai bahwa kontribusi dan dedikasi

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat

Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan GCG telah sesuai

bagi Direksi, Dewan Komisaris didukung oleh organ Komite

dengan ekspektasi Dewan Komisaris. Aktivitas program kerja

Audit serta Komite Pemantau Risiko dan GCG. Komite Audit

komite telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan

dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam

dan disepakati di awal tahun. Kami menilai bahwa Komite Audit

melakukan pengawasan atas efektivitas pengendalian internal

dan Komite Pemantau Risiko dan GCG telah menjalankan tugas

perusahaan dan penelaahan laporan keuangan. Sementara

dan fungsinya dengan baik sesuai dengan yang tercantum

itu, Komite Pemantau Risiko dan GCG dibentuk dengan tujuan

dalam program kerja komite, penugasan-penugasan khusus,

membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan

dan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

atas penerapan GCG dan manajemen risiko perusahaan.

Apresiasi Sepanjang tahun 2016, Komite Audit telah menjalankan peran

Sebagai penutup, izinkanlah kami atas nama Dewan Komisaris

dan fungsi organ pendukung secara optimal. Secara periodik,

menyampaikan penghargaan atas keberhasilan Manajemen

Komite Audit telah melakukan penelaahan pengendalian

dalam membawa Perseroan tetap tumbuh di tengah

internal termasuk pembahasan bersama Divisi Internal Audit.

kondisi perekonomian yang masih mengalami perlambatan

Komite Audit juga aktif melakukan pemantauan kinerja Audit

sepanjang tahun 2016. Kami juga mengucapkan terima

Eksternal sejak penunjukan KAP, rapat koordinasi pencapaian

kasih atas kerja keras dan kontribusi seluruh jajaran pegawai,

proses audit, hingga melakukan peninjauan lapangan proses

baik Perusahaan Induk maupun Entitas Anak, bagi kemajuan

audit dan exit meeting bersama tim KAP.

Perseroan. Semoga keberhasilan yang telah diraih bersama ini, baik kinerja keuangan maupun berbagai penghargaan dari

Selama 2016, Komite Pemantau Risiko dan GCG telah

masyarakat, menjadi bekal bagi kita semua dalam memelihara

menjalankan peran dan fungsi organ pendukung secara

keberlanjutan usaha sekaligus menjadikan Perseroan sebagai

optimal. Secara periodik, Komite Pemantau Risiko dan GCG

perusahaan pengelola aset dan agen restrukturisasi/revitalisasi

telah melakukan penelaahan atas efektivitas penerapan GCG

BUMN yang mampu memberikan nilai yang berkesinambungan

dan manajemen risiko Perseroan. Beberapa kegiatan utama

bagi seluruh pemangku kepentingan.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Atas nama Dewan Komisaris

EDY PUTRA IRAWADY Komisaris Utama

22


Kiri ke kanan: 1. Dedi Rudaedi

3. Hendrika Nora Osloi Sinaga

Komisaris

Komisaris

2. Edy Putra Irawady

4. Taufik Sukasah

Komisaris

Komisaris Utama

Saiful H Manan Direktur Utama




Laporan Direksi

Dilihat dari kinerja per segmen usaha, sepanjang 2016, Perseroan telah melakukan kegiatan R/R terhadap 10 BUMN. Dalam bentuk pendanaan, telah disalurkan dana per 31 Desember 2016 sebesar Rp1,73 triliun yang berasal dari Penyertaan Modal Negara atau 17,93% lebih tinggi dari penyaluran dana PMN pada 2015 sebesar Rp1,46 triliun.

Assalamu’alaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Pemegang saham dan Para Pemangku Kepentingan yang terhormat, Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan laporan kinerja PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dalam Laporan Tahunan Perseroan 2016. Laporan yang kami hadirkan tentunya merefleksikan kinerja, pencapaian dan rencana Perseroan yang disajikan secara komprehensif dan menyeluruh. Suatu kebanggaan bagi seluruh jajaran Direksi Perseroan bahwa di tahun ini Perseroan masih terus mempertahankan kinerja usaha yang baik dengan segenap kemampuan yang dimiliki serta sinergisitas antara seluruh pihak dan pemangku kepentingan.

Kedudukan Perseroan Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan berdirinya Perseroan adalah untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang: 1. Pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan; 2. Restrukturisasi dan revitalisasi (R/R) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 3. Kegiatan investasi; dan 4. Kegiatan pengelolaan aset BUMN. Selain berpedoman pada prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, Perseroan juga melaksanakan kegiatan yang merupakan penugasan dari Pemerintah. Namun, laporan ini merupakan penyampaian seluruh kinerja Perseroan baik dalam rangka penugasan maupun kegiatan usaha Perseroan pada umumnya.


25

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Kondisi Makroekonomi

Inisiatif Strategis Tahun 2016

Perekonomian dunia dinilai cukup baik didukung oleh

Melanjutkan transformasi bisnis yang telah dilakukan sejak

perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang meningkat

2015, kami secara konsisten menjalankan bisnis sesuai dengan

dari 1,7% menjadi 1,9%, dan Tiongkok yang menguat dari

Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) 2015-2019. Beberapa

6,7% menjadi 6,8%. Sejumlah perbaikan ekonomi pada

inisiatif strategis di tahun 2016, antara lain:

negara mitra dagang tersebut berdampak pada kondisi

1. Menciptakan nilai dengan melakukan penetrasi pasar

perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis

seperti mengembangkan dan memperluas jaringan akses

angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2016

ke pasar;

sebesar 5,02% yang tercatat lebih tinggi dibanding tahun 2015

2. Melakukan kerjasama dengan berbagai mitra strategis

yaitu sebesar 4,88% dan dibanding tahun 2014 yaitu sebesar

melalui perbaikan (turn around) korporasi/aset dan

5,01%. BPS juga mencatat bahwa Produk Domestik Bruto

investasi; dan

(PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun

3. Melakukan kegiatan pendanaan jangka pendek atau

yang meningkat sebesar 7,50% dari tahun 2015. Sementara

jangka panjang baik melalui perbankan, investor strategic

untuk PDB per kapita pada 2016 mencapai Rp47,96 juta yang

atau melalui instrumen keuangan lainnya.

meningkat sebesar 6,11% dari tahun sebelumnya. Di samping inisiatif strategi di atas, penerapan tata nilai SEEIT Setelah mengalami tekanan pasca pengumuman Pemilu

yang terdiri dari stewardship, entrepreneurship, excellence,

Presiden AS, nilai tukar Rupiah menguat pada Desember 2016

integrity, dan teamwork, terus dilaksanakan guna mendukung

seiring dengan aliran modal yang kembali masuk. Selama 2016,

strategi bisnis Perseroan serta diharapkan menjadi pilar dalam

secara point to point Rupiah telah menguat sebesar 2,32%

membangun budaya perusahaan guna mencapai visi misi

terutama didukung oleh persepsi positif investor terhadap

Perseroan.

perekonomian domestik yang mendorong aliran dana masuk.

Kinerja Usaha Faktor risiko eksternal dan domestik yang memengaruhi nilai

Dengan penerapan berbagai kebijakan strategis, Perseroan

tukar pada Desember 2016 mengalami perbaikan dibanding

berhasil mencatatkan kinerja usaha yang lebih baik. Hal ini

kondisi pada November 2016. Di sisi domestik, penguatan

tercermin dari Laba Bersih yang dibukukan oleh Perseroan

Rupiah di topang perbaikan data-data perekonomian, seperti

pada 2016 sebesar Rp281.266 juta atau 171% dari target RKAP

neraca perdagangan dan indeks keyakinan konsumen yang

tahun 2016 sebesar Rp164.854 juta. Jika dibandingkan dengan

positif. Sepanjang 2016, volatilitas Rupiah lebih rendah dari

capaian Laba Bersih pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp170.962

volatilitas tahun 2015 dan masih lebih rendah dibandingkan

juta, terdapat peningkatan sebesar 65%.

rata-rata volatilitas sebagian mata uang negara peers, seperti Rand (Afrika Selatan), Real (Brazil), Lira (Turki), Ringgit

Adapun realisasi Beban Usaha Perseroan pada 2016 sebesar

(Malaysia), dan Won (Korea Selatan).

Rp4.586.191 juta atau 56% dari target RKAP tahun 2016 sebesar Rp8.151.518 juta. Jika dibandingkan dengan capaian Beban

Pada 2016, inflasi terkendali pada level yang rendah dan berada

Usaha pada 2015 yaitu sebesar Rp3.608.667 juta, terdapat

di batas bawah kisaran sasaran inflasi 2016 4% dengan deviasi

peningkatan sebesar 27%.

(±1%). Secara keseluruhan inflasi tahun 2016 menjadi sebesar 3,02% (yoy).

Sementara untuk posisi keuangan, realisasi jumlah Aset Perseroan tahun 2016 sebesar Rp7.889.829 juta atau 56%

Sejumlah perbaikan ekonomi baik di skala global maupun

dari target RKAP tahun 2016 sebesar Rp14.147.994 juta.

domestik, membawa dampak positif bagi pertumbuhan

Jika dibandingkan dengan jumlah Aset tahun 2015 sebesar

Perseroan. Kami optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi

Rp7.300.244 juta, terdapat peningkatan sebesar 8%.

yang menunjukkan tren positif dapat memberikan peluang bagi Perseroan untuk berkembang.

26





Dilihat dari kinerja per segmen usaha, sepanjang 2016, Perseroan

per saham tercatat sebesar Rp3.409. Sedangkan pada 2015,

telah melakukan kegiatan R/R terhadap 10 BUMN. Dalam

pembagian dividen sebesar Rp11,00 miliar telah dibagikan

bentuk pendanaan, telah disalurkan dana per 31 Desember

pada 19 Juni 2015 sehingga dividen per saham tercatat sebesar

2016 sebesar Rp1,73 triliun yang berasal dari Penyertaan

Rp5.509.

Modal Negara atau 17,93% lebih tinggi dari penyaluran dana PMN pada 2015 sebesar Rp1,46 triliun. Sedangkan penyaluran

Tingkat Kesehatan

dana Perseroan yang merupakan dana talangan di tahun 2016

Pada 2016, nilai tingkat kesehatan Perseroan memeroleh

tercatat sebesar Rp230,38 miliar, 15,60% lebih tinggi dari dana

skor sebesar 88 dengan kategori “Sehat” dengan klasifikasi

talangan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp199,29 miliar.

kesehatan “AA”. Indikator penilaian tingkat kesehatan Perseroan

Adapun pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan

berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/

pada 2016 adalah sebesar Rp85,48 miliar, 32% lebih rendah bila

MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat

dibandingkan dengan pendapatan pada 2015 yang tercatat

Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, mencakup aspek

sebesar Rp126,12 miliar.

keuangan dengan bobot 40%, aspek operasional 45%, dan aspek administrasi 15%.

Dalam kegiatan Pengelolaan Aset, kinerja pendapatan segmen lebih rendah bila dibandingkan dengan pendapatan pada

Kendala-Kendala yang dihadapi Perusahaan

2015 yang tercatat sebesar Rp14,37 miliar.

Pada 2016, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Perseroan

pengelolaan aset eks BPPN tercatat sebesar Rp13,88 miliar,

dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain: Dalam kegiatan Investasi, realisasi Pendapatan Hasil Investasi

1. Bidang jasa pengelolaan aset eks BPPN, jumlah dan nilai

adalah sebesar Rp135,23 miliar yang mengalami peningkatan

aset yang diserahkelolakan ke Perseroan semakin menurun

sebesar 6,04% dari Rp127,53 miliar pada 2015. Di tahun 2017,

seiring dengan pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan

Perseroan menargetkan pendapatan hasil investasi sebesar Rp160,9 miliar, pendapatan imbal hasil dari portofolio investasi sebesar Rp19,4 miliar dan pendapatan sewa aset Perseroan sebesar Rp7 miliar.

dengan baik oleh Perseroan. 2. Bidang R/R BUMN, antara lain: a. BUMN yang akan disehatkan dalam kondisi berhenti beroperasi; b. BUMN yang akan disehatkan dalam kondisi non-

Sedangkan di bidang jasa konsultansi bisnis, pendapatan

bankable

imbalan jasa konsultansi tahun 2016 tercatat sebesar Rp13,38

Perseroan untuk menjembatani program R/R (dana

miliar, atau meningkat sebesar 16,60% jika dibandingkan

talangan); dan

dengan tahun 2015 tercatat sebesar Rp11,47 miliar.

dan

adanya

keterbatasan

pendanaan

c. Beberapa BUMN yang disehatkan masuk dalam koridor kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran

Dalam kegiatan Shared Services, Perseroan telah memberikan

Utang (PKPU).

layanan di bidang teknologi informasi, manajemen risiko,

3. Bidang investasi, sumber pendanaan menjadi salah satu

keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia serta tata

faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan

kelola perusahaan, utamanya kepada entitas anak. Pendapatan

sebuah investasi.

kegiatan Shared Services pada 2016 adalah sebesar Rp250,8 juta.

4. Bidang jasa konsultansi, persaingan yang ketat terutama dengan perusahaan jasa konsultansi yang telah lebih dahulu berdiri merupakan tantangan bagi Perseroan untuk

Korporasi

meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

pelanggan.

Tahunan 2016, jumlah dividen tunai yang dibayarkan kepada negara sebagai pemegang saham adalah sebesar Rp10,22 miliar. Pembagian dividen pada tahun 2016 sebesar Rp10,22 miliar telah dibagikan pada 30 Juni 2016 sehingga dividen


27

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Prospek Usaha

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Kondisi ekonomi global pada 2017 diproyeksikan mengalami

Perseroan menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan

perbaikan dibandingkan tahun 2016. International Monetary

yang baik atau good corporate governance (GCG) secara

Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global

konsisten mampu membawa manfaat jangka panjang. Untuk

mencapai 3,4% atau lebih tinggi dari 2016 yang mencapai

itu, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan

3,1%. Hal tersebut ditopang oleh meningkatnya volume

penerapan GCG secara berkelanjutan.

perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas. Namun demikian, pengaruh dari perlambatan ekonomi Tiongkok dan

Implementasi GCG Perseroan berpedoman pada Peraturan

kondisi perekonomian di kawasan Eropa masih menjadi faktor

Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus

yang menjadi perhatian.

2011 tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik pada BUMN yang telah diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/

Dari sisi domestik, APBN 2017 memproyeksikan pertumbuhan

MBU/2012. Peraturan tersebut menegaskan bahwa BUMN wajib

ekonomi Indonesia sebesar 5,1% dengan inflasi sebesar 2%.

melaksanakan operasional perusahaan dengan berpegang

Di samping itu, komitmen Pemerintah dalam pembangunan

pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas,

infrastruktur akan terus mendorong pertumbuhan di sektor

responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

konstruksi, transportasi, dan pergudangan. Pada sektor ke uangan diharapkan meningkat sejalan dengan peningkatan

Perseroan telah melakukan Penilaian Penerapan Tata Kelola

arus dana yang berasal dari kebijakan pengampunan pajak.

Perusahaan tahun 2016 secara mandiri oleh Divisi Internal Audit dengan menggunakan kriteria dan metodologi yang

Dengan memperhatikan proyeksi kondisi perekonomian

ditetapkan oleh Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara

global maupun domestik tersebut, Perseroan menghadapi

Nomor: SK-16/S-MBU/2012 tentang Indikator / Parameter

kondisi yang lebih menantang untuk dapat mencapai target

Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

dan sasaran Perseroan pada 2017. Perseroan akan tetap

yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha

menjalankan strategi terutama melalui kegiatan investasi

Milik Negara tanggal 6 Juni 2012, yang bertujuan untuk menilai

dan advisory, di samping tetap melaksanakan tugas sebagai

penerapan Tata Kelola Perusahaan di Perseroan dengan kajian

agen R/R BUMN serta pengelolaan aset eks BPPN. Dalam

yang meliputi 6 (enam) aspek pokok, yaitu Komitmen terhadap

bidang investasi, Perseroan akan melanjutkan pengembangan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan,

investasi yang telah dilakukan, antara lain pada sektor properti

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan

serta pembiayaan proyek, di samping juga tetap menginisiasi

Informasi dan Transparansi dan Aspek lainnya. Total nilai yang

peluang investasi yang baru. Sedangkan pada bidang

diperoleh oleh Perseroan adalah sebesar 87,47 dari total nilai

advisory, Perseroan berupaya untuk memperkuat posisinya

maksimal yaitu sebesar 100 yang setara dengan 87,47% atau

dengan memanfaatkan akses Perseroan ke pasar. Dalam

mencapai kualifikasi SANGAT BAIK. Penerapan tata kelola

bidang pengelolaan aset eks BPPN, Perseroan melakukan

perusahaan mengalami peningkatan sebesar 1,51 poin dari

pengelolaan aset saham Perusahaan milik Kementerian

tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat melalui perolehan

Keuangan dalam rangka mengoptimalkan pengembalian aset.

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan untuk tahun 2015

Sedangkan dalam hal bidang R/R BUMN, Perseroan melakukan

yang dilakukan oleh PT Sinergi Daya Prima dengan perolehan

kegiatan penyelesaian R/R BUMN serta pengawasan terhadap

skor sebesar 85,96.

pelaksanaan program R/R BUMN terkait.

28





Kinerja Komite Di Bawah Direksi

Program Kemitraan

Sampai dengan akhir tahun 2016, Direksi belum membentuk

Pada 2016, Perseroan bekerja sama dengan entitas anak PT

komite-komite yang struktur organisasinya langsung berada di

Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yaitu PT Bahana

bawah Direksi. Hal ini disebabkan Direksi belum memandang

Artha Ventura (PT BAV) yang mana PT BAV berperan membantu

perlu dibentuknya komite-komite tersebut, sehubungan

Perseroan untuk menyalurkan dana ke ventura-ventura daerah

dengan dinamika bisnis Perseroan yang masih dapat

yang disebut dengan Perusahaan Mitra Ventura Daerah

dikendalikan dengan struktur organisasi yang ada. Namun,

(PMVD). Kerja sama ini dilakukan dalam rangka penyaluran

dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, Direksi

secara langsung dana pinjaman Program Kemitraan senilai

memiliki organ-organ pendukung yaitu Sekretaris Perusahaan

Rp10 miliar. Melalui kerja sama tersebut, hingga akhir tahun

dan Divisi Internal Audit. Direksi menilai pelaksanaan kegiatan

2016 Perseroan telah menyalurkan dana pinjaman Program

Sekretaris Perusahaan dan Divisi Internal Audit sepanjang 2016

Kemitraan sebesar Rp4,1 miliar kepada 57 mitra binaan baru.

sudah efektif serta sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Program Bina Lingkungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penyaluran dana kegiatan Bina Lingkungan yang dilakukan

Perseroan senantiasa mengupayakan keselarasan antara

Perseroan meliputi bantuan korban bencana alam, bantuan

kinerja operasional dan pertumbuhan profit dengan tanggung

pendidikan dan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan,

jawab sosial, pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat,

bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum,

kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan terhadap pelanggan.

bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, bantuan

Kegiatan CSR yang dijalankan Perseroan berpedoman pada 3

sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan dan

(tiga) aspek dasar (triple bottom line), yang mencakup aspek

bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran,

sosial (people), lingkungan (planet), dan ekonomi (profit).

promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya

Kegiatan CSR Perseroan dilakukan dengan tetap mengacu

peningkatan kapasitas mitra binaan Program Kemitraan.

pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor

Pada 2016, penyaluran bantuan Bina Lingkungan disalurkan

PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program

ke berbagai provinsi di Indonesia diantaranya Aceh, Sumatra

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik

Utara, Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa

Negara (“PERMEN-09”) yang kemudian telah mengalami

Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan total dana yang disalurkan

perubahan peraturan yang sebagaimana tertuang pada

sebesar Rp1,3 miliar.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/ MBU/ 12/2016 tanggal 16 Desember 2016, tentang Perubahan

Perubahan Komposisi Direksi

atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

Tidak terjadi perubahan pada komposisi Direksi sepanjang

09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program

2016. Susunan Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan

Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“PERMEN-03”),

Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Perseroan nomor SK-

yang secara jelas diamanatkan dalam Bab I Pasal 1 angka (6)

38/MBU/2014 tanggal 21 Februari 2014 dan Keputusan Menteri

dan (7). Sehubungan dengan PERMEN-03 baru terbit pada 16

BUMN nomor SK-112/MBU/2014 tanggal 22 Mei 2014 adalah:

Desember 2016 sehingga pelaksanaan seluruh Program PKBL

Direktur Utama

: Saiful H. Manan

Perseroan tahun 2016 masih mengacu pada PERMEN-09.

Direktur Investasi

: Andi Saddawero

Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen

: Henry Sihotang

Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja

: Ajar Setiadi


29

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Adapun pembagian tugas diantara para anggota Direksi diatur berdasarkan Keputusan Direksi nomor SK-29/PPA/0415 tanggal 27 April 2015. Penjelasan rinci tentang tugas anggota Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan pada laporan tahunan ini.

Apresiasi Beberapa hal yang terjadi sepanjang 2016 harus menjadi perhatian bersama sebagai bekal menghadapi perubahan yang akan terjadi di masa mendatang, karena kunci keberhasilan perubahan terletak pada seluruh elemen bersama untuk dapat berpartisipasi positif dan menjadi garda terdepan dalam proses perubahan menuju perusahaan yang unggul dan berdaya saing tinggi. Tanpa dukungan dari lingkungan internal perusahaan, perubahan yang diharapkan sulit untuk diwujudkan. Atas hasil yang diperoleh di tahun 2016, Direksi menyampaikan terimakasih kepada seluruh karyawan Perseroan. Direksi juga menyampaikan terima kasih atas arahan dan pengawasan Dewan Komisaris selama ini. Kepada seluruh pemangku kepentingan, mitra bisnis, pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya, Direksi menyampaikan terimakasih atas kerjasamanya dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Wassalamu’alaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Atas nama Direksi

Saiful H Manan Direktur Utama

30



Kiri ke kanan: 1. Andi Saddawero

Direktur Investasi

2. Saiful H. Manan

Direktur Utama

3. Henry Sihotang


4. Ajar Setiadi


03

Profil Perusahaan

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Identitas Perusahaan Nama Perusahaan


Bidang Usaha

1. 2. 3. 4.

Tanggal Pendirian

27 Februari 2004

Dasar Hukum Pendirian

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 27 Februari 2004. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2008 (PP 61 tahun 2008) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 4 September 2008.

Modal Dasar

Rp5.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp1.996.688.000.000

Alamat Kantor Pusat

Pengelolaan Aset Eks BPPN Restrukturisasi/Revitalisasi (“R/R”) BUMN Investasi Pengelolaan Aset BUMN

Sampoerna Strategic Square North Tower 9th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 Telepon: +62 21 251 2222 Faksmili: +62 21 577 2443 Sekretaris Perusahaan : Edi Winanto Surel: [email protected]

Alamat Surat Elektronik

[email protected]

Situs

www.ptppa.com

Jumlah Karyawan

177 orang

Tanggal Pencatatan Saham

Belum tercatat sebagai perusahaan publik

Entitas Anak

Sektor

PT PPA Finance Sampoerna Strategic Square North Tower 9th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46 Jakarta 12930 Telepon : +62 21 5795 1419 Faksimili : +62 21 5795 1420 Surel : [email protected]

PT PPA Kapital Sampoerna Strategic Square North Tower 9th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46 Jakarta 12930 Telepon : +62 21 251 2222 Faksimili : +62 21 5798 2555

PT Nindya Karya Jl. Letjen MT Haryono Kav.22 Cawang, Jakarta 13630 Telepon : +62 21 8093276 Faksmili : +62 21 8093105 Surel : [email protected] Situs : www.nindyakarya.co.id

PT Nindya Beton* Kaliangsana, Kalijati, Subang Regency, Jawa Barat 41271 Telepon : +62 260 462626,460794 Faksimili : +62 260 462625,460794 Situs : www.nindyabeton.co.id

PT Pratama Persada Airborne** Sampoerna Strategic Square North Tower 10th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46 Jakarta 12930 Telepon : +62 21 5798 2266 Faksimili : +62 21 5798 2266 Surel : [email protected]

PT Duta Mentari Raya** Sampoerna Strategic Square North Tower 9th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46 Jakarta 12930 Telepon : +62 21 251 2222 Faksimili : +62 21 5798 2266 Surel : [email protected]

Jasa Pengelola Aset, Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN

Kantor Cabang/Kantor Perwakilan

Tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan

Status Perusahaan

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kepemilikan

100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia

Total Aset

Rp7.889.829 juta

*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Nindya Karya (Persero) **) Kepemilikan tidak langsung melalui PT PPA Kapital

34





Sejarah Singkat Perusahaan Dengan tujuan melaksanakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak berperkara hukum, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) didirikan melalui Peraturan Pemerintah No. 10 pada 27 Februari 2004. Perseroan berdiri dengan jangka waktu lima tahun, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang disahkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 27 Februari 2004. Tugas pengelolaan aset yang diembankan pada Perseroan dituangkan melalui Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Perseroan. Selanjutnya, Pemerintah mengembangkan maksud dan tujuan Perseroan dengan menambah ruang lingkup tugas Perseroan menjadi pengelola aset eks BPPN, restrukturisasi dan/atau revitalisasi (R/R) BUMN, kegiatan investasi, serta kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara, melalui Peraturan Pemerintah No. 61 tanggal 4 September 2008. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemegang Saham Perseroan menerbitkan keputusan Pemegang Saham (di luar RUPS) No. KEP-164/MBU/2008 tanggal 5 September 2008. Keputusan tersebut kemudian mengubah masa tugas Perseroan dari lima tahun menjadi waktu yang tidak terbatas (going concern). Guna mendukung pengembangan rencana bisnis dan usaha Perseroan, Menteri BUMN selaku bagian dari RUPS Perseroan menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada 12 Februari 2014 melalui Surat No. S-68/MBU/2014. Perubahan tersebut memperluas maksud dan tujuan Perseroan, dengan ikut melaksanakan dan memberi dukungan terhadap kebijaksanaan serta program Pemerintah di bidang ekonomi, khususnya pada bidang pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas badan tersebut. Pelaksanaan serta pemberian dukungan yang dilakukan Perseroan meliputi berbagai hal, seperti pengelolaan aset negara eks BPPN untuk dan atas nama Menteri Keuangan, R/R BUMN, melakukan kegiatan investasi, serta kegiatan pengelolaan aset BUMN. Kini, melalui lini bisnis yang dijalankan, Perseroan berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam membangun negeri, khususnya terkait pembangunan ekonomi. Penguatan berbagai aspek bisnis dan operasional Perseroan secara konsisten terus diupayakan melalui penyempurnaan strategi serta praktik usaha. Hal tersebut dilakukan demi mencapai kinerja terbaik serta menghadirkan nilai tambah yang optimal bagi para pemangku kepentingan.

Perubahan Nama Perseroan Sampai dengan tahun 2016, tidak terdapat perubahan nama Perseroan.


35

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Jejak

Langkah

36

2004

2008

Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan melakukan pengelolaan aset eks BPPN untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

• Perluasan maksud dan tujuan Perseroan menjadi: 1. Pengelolaan Aset eks BPPN untuk dan atas nama Menteri Keuangan 2. Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN 3. Investasi 4. Pengelolaan Aset BUMN

2009

2010

2011

Pembentukan entitas anak, PT PPA Finance.

Sejak 20 Juli 2010, PT Waskita Karya menjadi entitas anak Perseroan melalui Program Restrukturisasi/Revitalisasi dengan skema penyertaan modal.

Pembentukan entitas anak, PT PPA Kapital.

• Perubahan jangka waktu berdirinya Perseroan dari lima tahun menjadi tidak terbatas.





2016 • Pelaksanaan kegiatan investasi yang diimplementasikan melalui sejumlah penandatanganan kerja sama • Melakukan pengelolaan aset dengan menciptakan nilai investasi guna mendukung Perseroan dalam creating value • Perseroan menjalankan model bisnis secara konsisten sesuai visi dan misi

2012

2014

2015

• Sejak 13 Agustus 2012, PT Nindya Karya menjadi entitas anak Perseroan melalui Program Restrukturisasi/Revitalisasi dengan skema penyertaan modal.

Pengembangan kegiatan bisnis investasi untuk memperkuat tugas pokok dalam rangka pengelolaan aset eks BPPN dan Program Restrukturisasi/ Revitalisasi BUMN.

Perseroan mulai melakukan penetrasi ke pasar investasi sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan.

• Pelepasan PT Waskita Karya sebagai entitas anak Perseroan.


37

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Bidang Usaha Pengelolaan Aset Investasi

restrukturisasi

revitalisasi Pembiayaan Konsultasi bisnis

Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran Dasar Terakhir Berdasarkan Akta No. 62 tertanggal 21 Februari 2014 dibuat dihadapan Notaris Desman, S.H.,M.H, sebagaimana tertuang dalam BNRI No. 47 tertanggal 3 Juni 2014, khususnya pada Pasal 3 tentang maksud dan tujuan Perseroan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan program pembangunan nasional pada umumnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan

Selain itu Perseroan juga melaksanakan kegiatan: 1. Investasi langsung maupun tidak langsung berupa: a. Pemberian pinjaman untuk membiayai proyek dan/ atau kegiatan usaha lainnya. b. Penempatan dana pada suatu proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya. c. Pembelian, pengembangan, dan/atau penjualan/ penyewaan aset. d. Melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian,

tersebut, Perseroan melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

pembelian saham yang telah dikeluarkan atau saham

1. Pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan

dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat

Penyehatan

Perbankan

Nasional

(BPPN)

setelah

pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas

sementara dalam rangka peningkatan nilai untuk dijual kembali.

nama Menteri Keuangan; 2. R/R Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 3. Kegiatan investasi; dan 4. Kegiatan pengelolaan aset BUMN.

2. Investasi pada instrumen Surat Berharga berupa: a. Pembelian Surat Utang termasuk kuasi ekuitas yang tercatat di Bursa Efek atau yang tidak tercatat di Bursa Efek. b. Pembelian saham, warrant dan produk derivatif lainnya melalui Bursa Efek.

38





Selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk: 1. Jasa Konsultansi, berupa jasa konsultansi: a. bisnis dan manajemen; b. penjualan dan/atau pengembangan aset; 2. Pengelolaan aset milik: Negara selain aset Negara yang berasal dari BPPN; Pemerintah Daerah; badan hukum yang dimiliki dan/ atau didirikan oleh Negara selain Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta, termasuk anak perusahaan BUMN, perusahaan patungan, meliputi kegiatan sebagai berikut: a. melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang; b. melakukan penyewaan aset; c. melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang; d. melakukan restrukturisasi perusahaan; dan e. pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerjasama dengan pihak lain.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Perseroan senantiasa mengimplementasikan kebijakan strategis guna memanfaatkan usaha yang tepat, antara lain dengan memanfaatkan peluang bisnis yang ada dengan menerapkan praktik usaha berlandaskan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan secara konsisten. Untuk mendapatkan kinerja yang optimal, Perseroan mengedepankan kerja sama dengan berbagai pihak dan mitra kerja strategis dengan tujuan untuk meningkatkan nilai Perseroan. Secara garis besar, bidang usaha Perseroan saat ini adalah:

Jasa Konsultasi

Pengelolaan Aset

R/R BUMN

Investasi

• Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang • Melakukan penyewaan aset • Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang • Melakukan restrukturisasi perusahaan • Pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerjasama dengan pihak lain.

• Meningkatkan kinerja dan nilai BUMN secara sustainable/jangka panjang dengan memperhatikan aspek komersial dan kesinambungan • BUMN yang direstrukturisasi dan revitalisasi ditetapkan oleh Menteri BUMN setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan

• Investasi langsung maupun tidak langsung • Investasi dalam bentuk instrumen surat berharga termasuk kuasi ekuitas

• Bisnis dan manajemen • Penjualan dan/atau pengembangan aset


39

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen


Produk atau jasa yang dihasilkan

Investasi

Finance

Selain melanjutkan investasi yang telah dilakukan sejak

Dalam bidang pembiayaan pada tahun 2016 Perseroan

2015, Perseroan terus mencari peluang untuk berinvestasi

telah mengembangkan pembiayaan untuk mendukung

pada bidang / industri yang sesuai dengan kriteria investasi

penyelesaian proyek maupun dalam rangka investasi.

Perseroan.

Pembiayaan diberikan terutama kepada BUMN yang bergerak

Sinergi dengan BUMN dilaksanakan untuk melakukan investasi

dalam industri konstruksi dan pangan, dan lain-lain. Di samping

antara lain dengan mendirikan anak perusahaan yang bergerak

itu, pembiayaan juga dilakukan melalui entitas anak.

dalam bidang pemetaan.

Advisory

Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R)

Pada tahun ini, jumlah klien di bidang Advisory mengalami

Perseroan telah melaksanakan kegiatan R/R untuk sejumlah

peningkatan, hal ini mempengaruhi beragamnya jenis

BUMN berdasarkan penugasan oleh Menteri BUMN. Kegiatan

layanan yang diberikan oleh Perseroan, antara lain melakukan

yang dilakukan oleh Perseroan terkait R/R kepada sejumlah

pemberian jasa konsultasi berupa :

BUMN diantaranya adalah:

1. Program

restrukturisasi

perusahaan

hingga

tahap

pelaksanaan eksekusi; 2. Business Review and Financial Project Development; 3. Program pendampingan dalam rangka pendayagunaan tanah/ aset tetap suatu perusahaan; dan 4. Kajian Bisnis tekait dengan penataan dan penyehatan suatu perusahaan. Perseroan secara terus menerus meningkatkan kualitas delivery sehingga memberikan kontribusi yang signifikan kepada klien.

40

Profil Perusahaan


1. Penyelesaian terhadap karyawan 2. Pengembangan potensi BUMN 3. Pencairan investasi untuk mengoperasikan kembali/ meningkatkan kinerja BUMN




Struktur Organisasi President Director Saiful H Manan

Risk Management General Manager Sarda Yunus

Corporate Strategic Planning & Monitoring General Manager Vacant

Internal Audit General Manager Made Sumadi Arta

Business Advisory & Asset Management Director Henry Sihotang

Investment Director Andi Saddawero

Corporate Secretary & Legal Counsel General Manager Edi Winanto

Finance & Support Director Ajar Setiadi

Business Advisory & Asset Management 1 General Manager Ardian Pratama

Investment 1 General Manager Vacant

Finance & Accounting General Manager Qadrisna

Business Advisory & Asset Management 2 General Manager Dikdik Permadi

Investment 2 General Manager Boedi Djatmiko

Treasury General Manager Vacant

Business Advisory & Asset Management 3 General Manager Fransisca Ekawati

Investment 3 General Manager Vacant

Human Capital General Manager Vacant

Information Technology & Support General Manager F. Hasiholan Tamba


41

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

VISI & MISI Menjadi grup perusahaan investasi dan operasi terkemuka

Meningkatkan nilai dan pertumbuhan usaha dengan mengkapitalisasi jaringan akses ke pasar, mitra strategis, dan kapital melalui perbaikan (turn around) korporasi/aset dan investasi

Budaya Perusahaan Agar mencapai Visi dan Misi Perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki Budaya Kerja yang baik. Agar terbentuk budaya kerja yang baik, Perseroan secara berkelanjutan dan terstruktur menanamkan nilainilai (Core Values) Perusahaan yaitu SEEIT (Stewardship, Entrepreneurship, Excellent, Integrity & Teamwork). Agar SEEIT menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari seluruh insan Perseroan, maka telah dilaksanakan program internalisasi Core Values, sebagai berikut: 1. Sosialiasi Core Values. 2. Penyusunan gesture Core Values. 3. Implementasi melakukan gesture Core Values pada saat dimulainya acara-acara pelatihan, morning briefing tiap Satuan kerja serta acara-acara kebersamaan karyawan. 4. Pembentukan Tim Core Values yang bertugas menyusun program kerja internalisasi nilai-nilai perusahaan kepada seluruh insan Perseroan.

42





NILAI PERUSAHAAN Nilai-nilai Perusahaan merupakan fondasi dan panduan dari setiap insan Perseroan dalam melakukan pekerjaan untuk mendorong tercapainya tujuan Perseroan. Nilai-nilai Perseroan harus dapat memotivasi insan Perseroan guna mencapai tujuan sebagaimana tercermin dalam Visi dan Misi perusahaan. Nilai-nilai perusahaan sangat berkaitan dengan tujuan Perseroan. Untuk itu, setiap individu dalam Perseroan harus betul-betul memahami tujuan Perseroan. Dengan pemahaman yang sama diantara manajemen dan karyawan, akan terbentuk budaya kerja perusahaan yang kondusif dan inovatif. Sehingga, pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan dedikasi dan semangat yang tinggi dan berorientasi pada hasil (result oriented). Nilai-nilai Perusahaan adalah sebagai berikut:

Stewardship Melaksanakan amanah para stakeholder dan meninggalkan legacy.

Entrepreneurship Selalu mencari peluang untuk mengembangkan bisnis.

Excellence Memberikan hasil yang terbaik dalam setiap tugas.

Integrity Selalu menerapkan standar etika yang tinggi dan memenuhi komitmen setiap tugas.

Teamwork Komitmen untuk selalu bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi atas Visi, Misi, Budaya Kerja, dan Nilai Perusahaan Seluruh hal yang tercantum dalam visi, misi, dan nilai budaya atau filosofi perusahaan telah disepakati dan dituangkan dalam RJPP tahun 2015-2019.

Peninjauan atas Visi, Misi, Budaya Kerja, dan Nilai Perusahaan dalam Lima Tahun Terakhir Segala sesuatu yang tercantum di dalam visi, misi, dan budaya atau filosofi Perseroan telah disetujui dan dituangkan ke dalam RJPP Tahun 2015-2019, dan telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi.


43

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Profil Dewan Komisaris

Edy Putra Irawady

Taufik Sukasah

Komisaris Utama (2016-2021)

Komisaris (2013-2018)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir


di Kualatungkal, 5 Oktober 1957 dan saat ini berusia 59

di Yogyakarta, 29 Agustus 1958 dan saat ini berusia 58

tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan

tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2013

sejak 2012 berdasarkan Keputusan RUPS Nomor SK-430/

berdasarkan Keputusan RUPS Nomor SK-219/MBU/2013

MBU/2012 tanggal 3 Desember 2012 dan telah diangkat

tanggal 12 April 2013.

kembali berdasarkan Keputusan RUPS Nomor SK-78/ MBU/04/2016 tanggal 14 April 2016.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 bidang Sosial Politik Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 bidang Hukum dari Universitas Indonesia (1981), dan gelar Master of Arts in International Graduate Transaction (M.A.I.T) dari George Mason University, Virginia, Amerika Serikat. Sebelum menjadi Komisaris Utama, beliau telah menjabat sebagai Komisaris sejak 2011 berdasarkan Keputusan RUPS KEP-92/MBU/2011 tanggal 14 April 2011. Beliau juga pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Menko Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan (2001-2005); Pelaksana Harian Asisten Deputi Menko Perekonomian Urusan Pemanfaatan SDA Pertanian dan Peternakan (2002-2004); dan Asisten Deputi Menko Ekuin Urusan Industri Olahan (2000-2001). Informasi Rangkap Jabatan: Beliau tidak memiliki jabatan lain di internal selain menjadi Komisaris Utama Perseroan. Sedangkan di luar Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

44


(1984) dan S2 Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia (2005). Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara RI (2013-2014); dan Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara RI (2011-2013). Informasi Rangkap Jabatan: Beliau tidak memiliki jabatan lain di internal selain menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan di luar Perseroan, beliau menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.




Dedi Rudaedi

Hendrika Nora Osloi Sinaga



Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.

Tasikmalaya, 23 September 1953 dan saat ini berusia 63

Lahir di Medan, 7 Juni 1970 dan saat ini berusia 46

tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2013

tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak


2014 berdasarkan Keputusan RUPS Nomor SK-244/

tanggal 19 September 2013.

MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014.

Menyelesaikan pendidikan Diploma IV, jurusan Akuntansi

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 jurusan Teknik

dari STAN Jakarta (1982) dan Master of Science in

Kimia dari Institut Teknologi Bandung (1994) dan Magister

Professional Accounting dari University Hartford, Amerika

Manajemen dari Universitas Indonesia (2003).

Serikat (1986). Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur

Bidang Usaha Pertambangan (2008-2010); dan Kepala

pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan

Bidang Usaha Industri Primer IIIc (2010-2014) pada

Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (2011-2012) dan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan

Sekretaris pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak (2012-

penugasan lain pada BUMN adalah menjadi Dewan

2013).

Komisaris PT Batubara Bukit Kendi (2003-2010); PT Timah Investasi Mineral (2008-2012); dan PT Pengembangan

Informasi Rangkap Jabatan:

Pariwisata Indonesia (2011-2014).

Selain menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan, beliau menjabat sebagai Ketua Komite Audit di internal

Informasi Rangkap Jabatan:

Perseroan untuk periode 2013-2018. Sedangkan di luar

Selain menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan,

Perseroan, beliau masih aktif mengajar pada program

beliau menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko

Diploma IV Jurusan Politeknik Keuangan Negara STAN.

dan GCG untuk periode 2014-2019. Sedangkan di luar Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Asisten Deputi Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I di Kementerian BUMN.


45

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Profil Direksi

Saiful H Manan

Andi Saddawero

Direktur Utama (2014-2019)

Direktur Investasi (2014-2019)



Bandung, 1 Desember 1957 dan saat ini berusia 59 tahun.

Ujungpandang, 8 Oktober 1969 dan saat ini berusia 47

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2014

tahun. Menjabat sebagai Direktur Investasi Perseroan


sejak 2014 berdasarkan Keputusan RUPS Nomor SK-38/

tanggal 21 Februari 2014.

MBU/2014 tanggal 21 Februari 2014.

Menempuh pendidikan Strata-1 di bidang General

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 di bidang

Business di Schiller International University, Paris, Prancis,

Teknik Mesin dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin,

dan menyelesaikannya di University of Denver, Colorado,

Makassar (1993). Meraih gelar Magister Management

USA dengan gelar BSBA Finance. Meraih gelar MBA dari

bidang Manajemen Akuntansi dari Universitas Indonesia

University of Denver, USA (1986).

(1995).

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Business

Beliau berkarier di Perseroan sejak awal berdiri pada 2004.

Advisory Perseroan (2009-2014); Founder dan Partner

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Plt Direktur Utama

Tax and Business Advisory Prime Services International;

(2014); Direktur Perseroan (2009-2011); Direktur Utama PT

Partner, Anggota Management Executive Team, Deputy

Karabha Digdaya (2008-2009); Kepala Bagian Aset Saham

Head of Tax and Business Advisory Pricewaterhouse

Non-Bank Perseroan, (2005-2008); General Manager

Coopers (2005-2007); Partner, Anggota Executive

Special Asset Management PT Bank Permata Tbk (2005);

Committee, Deputy Head of Tax dan Business Advisory,

Kepala Bagian Aset Saham Bank Perseroan (2004-2005);

dan Head of Transaction Advisory Services Ernst & Young

dan Kepala Grup Unit Restrukturisasi Bank BPPN (2002-

(2002-2005); Managing Partner-CFO Arthur Andersen

2004).

(1999-2002); Head of Tax and Legal Arthur Andersen (19962002).

46





Henry Sihotang

Ajar Setiadi


Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja (2014-2019)

(2014-2019) Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir


di Samosir, 19 April 1961 dan saat ini berusia 55 tahun.

di Yogyakarta, 25 November 1967 dan saat ini berusia

Menjabat sebagai Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset

49 tahun. Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan

Manajemen Perseroan sejak 2014 berdasarkan Keputusan

Dukungan Kerja Perseroan sejak 2014 berdasarkan

RUPS Nomor SK-112/MBU/2014 tanggal 22 Mei 2014.

Keputusan RUPS Nomor SK-112/MBU/2014 tanggal 22 Mei 2014.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 di bidang Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 di bidang

Krisnadwipayana, Jakarta (1985). Meraih gelar Magister

Fisika Nuklir dari Fakultas Matematika dan Ilmu

Manajemen bidang Keuangan dari Universitas Satyagama,

Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Jakarta (1988).

(1992). Meraih gelar Master of Economic Development dari Universitas Gadjah Mada (2013).

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Executive Vice President Bank Mandiri, Corporate Risk II Group (2010-

Beliau berkarier di Perseroan sejak awal berdiri pada

2014); Non-Executive Director of Bank Mandiri European

2004. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai HR

Ltd, London (2010-2012); Komisaris PT Pengelola

dan General Affair Division Head Perseroan (2010-2014);

Investama Mandiri (2009-2014); Senior Vice President,

General Affairs Group Head Perseroan (2004-2010);

Credit Recovery II Group (2008-2010).

Building Maintenance Group Head Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1999-2004); Manager of General Affairs Group BPPN (1999-2000); HRD dan General Affairs Senior Manager PT KIA Timor Motor (1998-1999); Personal dan General Affairs Head PT Astra Daihatsu Motor-Engine Plant (1995-1998).


47

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Senior Manajemen

Boedi Djatmiko

48

Fransisca Ekawati


Qadrisna

Sarda Yunus

Ardian Pratama


Made Sumadi Arta


F. Hasiholan Tamba


Dikdik Permadi

Edi Winanto


49

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Komposisi Pemegang Saham Pemegang Saham Utama dan Pengendali Pemegang Saham Perseroan 100% adalah Negara Republik Indonesia, sehingga Negara Republik Indonesia menjadi Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Hingga 31 Desember 2016, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki saham langsung dan saham tidak langsung Perseroan.

Komposisi Pemegang Saham Publik Tidak terdapat komposisi Pemegang Saham Publik dikarenakan Perseroan merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Kronologis Pencatatan Saham dan Efek Lainnya PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan Perseroan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek dan belum mengeluarkan obligasi. Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Struktur Grup Perusahaan

Negara Republik Indonesia


49%

PT PPA Finance

PT PPA Kapital

PT Nindya Karya (Persero)

(99,999%)

(99,999%)

(99%) PT Nindya Beton 51%

PT Duta Mentari Raya

PT Pratama Persada Airborne

(98,150%)

50


(99,990%)




Entitas Anak Perseroan memiliki 6 (enam) Entitas Anak yang keseluruhannya beroperasi sebagai berikut: No 1

Nama Perusahaan PT PPA Finance

Bidang Usaha • Sewa guna usaha

Tahun Pendirian /Akuisisi

Persentase Saham Perseroan

Total Aset Dalam Jutaan

Status

2009

99,999%

633.343

Beroperasi

2011

99,996%

122.579

Beroperasi

2012

99%

3.649.041

Beroperasi

• Anjak piutang • Pembiayaan konsumen 2

PT PPA Kapital

• Jasa pengelolaan investasi • Jasa di bidang pengelolaan aset

3

PT Nindya Karya

• General contractor

(Persero)

• Civil engineering • Realty

4 5

PT Nindya Beton*

• Produksi Beton Precast

2013

49%

177.840

Beroperasi

PT Duta Mentari

• Pabrikasi

2014

98,150%

108.185

Beroperasi

2016

99,990%

10.001

Beroperasi

Raya** 6

PT Pratama Persada • Survei Udara dan Airborne**

Pemetaan


Kerja Sama Operasi (Joint Venture) Pada 2016, Perseroan dan entitas anak melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) bersama pihak lain dengan total sebanyak 31 perusahaan yang jumlah investasinya tercatat sebesar Rp340.884 juta.

Lembaga Penunjang Pasar Modal Lembaga dan Profesi

Nama

Alamat dan Nomor Telepon

Jasa yang Diberikan

Biaya

Periode

Biro Administrasi Efek dan Pemeringkat Efek

Hingga saat ini Perseroan bukan merupakan perusahaan publik dan emiten yang menerbitkan saham dan obigasi sehingga tidak menggunakan jasa biro administrasi efek dan pemeringkat efek.

Kantor Akuntan Publik

RSM AAJ Associates Plaza Asia Jl. Jend Sudirman Kav. 59 Level 10 Jakarta 12910 Telp. +62 21 51401340

Pemeriksaan Audit Laporan Keuangan

Rp522.500.000

2011-2016

Notaris

Desman, S.H.

Kenotariatan

Rp35.364.500

2009-2016

Jl. Muara Karang Raya Nomor 10 Jakarta 14450 Telp. +62 21 6630328


51

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Informasi Pada Situs Perusahaan Dalam rangka menerapkan aspek transparansi pengelolaan, Perseroan menampilkan informasi yang dapat diakses secara luas oleh masayarakat dan pemangku kepentingan yang tercantum dalam situs Perseroan dan dapat diakses melalui alamat www. ptppa.com. Adapun Informasi penting mengenai Perseroan terdiri dari: Informasi

Keterangan

Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir

Ditampilkan dalam menu “Perusahaan” dilanjutkan pada sub

individu

menu “Kinerja” dan “Annual Report”.

Informasi mengenai kode etik

Ditampilkan dalam menu “Perusahaan” dilanjutkan pada sub menu “Kinerja”, “Tata Kelola GCG” dan “Pedoman Tata Kelola”.

Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling


kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS,

menu “Kinerja” dan “Annual Report”.

ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)

Ditampilkan dalam menu “Perusahaan” dilanjutkan pada sub menu “Kinerja” dan “Annual Report”.

Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan

Ditampilkan dalam menu “Perusahaan” dilanjutkan pada sub menu “Manajemen PPA”.

Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan


Unit Audit Internal.

menu “Kinerja”, “Tata Kelola GCG” dan “Pedoman Tata Kelola”.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Organ-Organ Perseroan Dewan Komisaris Nama Dedi Rudaedi

Judul Pelatihan dan/atau Seminar The IIA National Conference 2016

Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Bali , 6 – 8 September 2016

Penyelenggara The Institute of Internal Auditors

Direksi Judul Pelatihan dan/atau Seminar

Tempat dan Tanggal Pelaksanaan

Saiful H Manan

Kongres Nasional IV Assessment Center Indonesia

Bandung, 16 September 2016

Bina Potensia Indonesia

Saiful H Manan Ajar Setiadi

46th Annual IAFEI World Congress

Cape Town, South Africa, 9 -10 November 2016

International Association of Financial Executives Institutes

Saiful H Manan

Rapat Koordinasi Tata Laksana Benda Sitaan dan Jakarta, 22 November 2016 Barang Rampasan dalam Rangka Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi

Nama

52


Penyelenggara

Kementerian Keuangan




Komite Audit Nama


Judul Pelatihan dan/atau Seminar

Penyelenggara

Dedi Rudaedi

The IIA National Conference 2016

Bali, 6 - 8 September 2016

The Institute of Internal Auditors Indonesia

Hendy Fakhruddin




Sekretaris Perusahaan Nama

Edi Winanto


Judul Pelatihan dan/atau Seminar Workshop Prinsip Business Judgement Rule dalam Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Terbatas

Jakarta, 30 Agustus 2016

Penyelenggara PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Internal Audit Judul Pelatihan dan/atau Seminar


Penyelenggara

Jumlah Peserta dari Perseroan

IIA Indonesia National Conference 2016

Bali, 7-8 September 2016

The Institute of Internal Auditors (IIA)-Indonesia

6 orang yang terdiri atas: - 3 orang dari Divisi IA (2 orang di antaranya hadir sebagai Anggota Panitia) - 2 orang dari Divisi Finance & Accounting - 1 orang Komisaris

Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2016

Bali, 27-28 April 2016

Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)

1 orang

Audit Internal Berbasis Risiko (Risk-Based Internal Auditing)

Bogor, 19-27 September 2017

Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPA & K)

1 orang

Workshop PSAK Terkini Sesuai Program Konvergensi IFRS

Jakarta, 9-12 Agustus 2016

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

2 orang (masing-masing 1 orang dari Divisi IA dan Divisi Finance & Support)

Pendidikan Penilaian Dasar 1 Bisnis

Jakarta (in-house training), 1-20 Desember 2016 (6 hari)

PPA-MAPPI

3 orang

Pendidikan Penilaian Dasar 1 Properti

Jakarta (in-house training), 7-30 November 2016 (7 hari)

PPA-MAPPI

3 orang

Business English-Intermediate

Jakarta (in-house training), 5 Desember 2016-26 Januari 2017 (40 jam)

PPA-English Today

2 orang

Business English-PreIntermediate

Jakarta (in-house training), 24 Oktober-29 November 2016 (40 jam)

PPA-English Today

2 orang


53

04

Tinjauan Pendukung Bisnis

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Sumber Daya Manusia Perseroan terus berusaha meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM yang ada dengan berbagai program pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan melalui public training maupun inhouse training serta melakukan rekrutmen yang selektif dan kompetitif.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu elemen

Kebijakan Sumber Daya Manusia

penting di balik suksesnya sebuah perusahaan. SDM yang andal

Divisi Human Capital merancang rencana pengembangan

dan berkompeten merupakan aset setiap perusahaan, sehingga

SDM Perseroan yang sejalan dengan Rencana Jangka

dalam setiap perekrutan karyawan baru, perusahaan selalu

Panjang Perusahaan (RJPP) 2015-2019 serta kebijakan terkait

menempatkan kualifikasi dan keahlian tertentu sesuai dengan

kepegawaian yang sejalan dengan RJPP tersebut. Hal ini

kebutuhan. Manajemen pengelolaan SDM (Human Capital

dilakukan guna adanya sinergitas antara tujuan Perseroan

Management atau HCM) berperan dalam pengelolaan sumber

dengan SDM yang dibutuhkan.

daya guna menciptakan SDM yang berkapasitas mumpuni dan berkompeten sehingga mampu menjawab setiap tantangan

Tugas pokok Divisi Human Capital adalah melaksanakan

yang dihadapi perusahaan dalam mewujudkan target-target

penyusunan kebijakan, pengembangan dan pengelolaan SDM,

perusahaan.

dengan fungsinya sebagai berikut: 1. Menyusun kebijakan kepegawaian;

Perseroan percaya bahwa kelangsungan perusahaan sangat didorong oleh SDM yang andal dan kompeten. Bagi Perseroan, SDM merupakan aset utama dan berharga. Untuk mencapai visi Perseroan, yaitu ‘Menjadi grup perusahaan investasi dan operasi terkemuka’ di tanah air, maka Perseroan melalui Manajemen Pengelolaan SDM akan terus melakukan upaya penyempurnaan organisasi dan sistem pengembangan SDM. Program pembinaan terhadap karyawan merupakan salah satu prioritas Perseroan dalam menghadapi tantangan baik sekarang maupun dimasa mendatang.

2. Menyusun dan melaksanakan sistem pengembangan dan pembinaan SDM; 3. Memenuhi kebutuhan SDM yang bersumber dari internal dan eksternal Perseroan; 4. Melaksanakan sosialisasi ketentuan kepegawaian dan komunikasi internal terkait bidang kepegawaian; 5. Melakukan penatausahaan kegiatan dan administrasi kepegawaian; dan 6. Melakukan pembayaran remunerasi dan manfaat (benefit) karyawan (termasuk pembayaran dan pelaporan PPh 21, iuran dana pensiun serta program Jaminan Sosial).

Dalam upaya membangun SDM yang tangguh dan andal, Perseroan menerapkan sistem manajemen SDM berbasis

Kegiatan Sumber Daya Manusia

kompetensi yang merupakan salah satu langkah penting untuk

Selama 2016, kegiatan yang telah dilaksanakan Perseroan

mengembangkan keunggulan bisnis. Karena itu lewat berbagai

melalui Divisi Human Capital terkait kebijakan kepegawaian

instrumen, Perseroan terus berusaha meningkatkan kualitas

dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan sebagaimana

dan kompetensi SDM yang ada dengan berbagai program

tercantum dalam RJPP tahun 2015-2019 adalah sebagai

pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan melalui

berikut:

public training maupun inhouse training serta melakukan

1. Penugasan karyawan;

rekrutmen yang selektif dan kompetitif.

2. Persetujuan perubahan jabatan dan mutasi karyawan; 3. Proses penjaringan bakal calon anggota Direksi anak Perusahaan;

56





5. Penyusunan Man Power Planning dan Training Plan;

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

6. Persetujuan Promosi dan Penetapan Jabatan Karyawan

Perseroan melalui Divisi Human Capital juga mengkoordinasi

4. Penyusunan Sistem Operasional dan Prosedur (SOP);

dalam Satuan Kerja;

pelaksanaan

program

Pelatihan

dan

Pengembangan

7. Persetujuan pengesahan laporan Ketenagakerjaan; dan

karyawan. Program pelatihan yang dilaksanakan melalui

8. Persetujuan pengesahan Peraturan Perusahaan Tahun

inhouse training maupun public training terkait pelatihan

2016-2018.

teknis sesuai dengan bidang kerja masing-masing serta adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan

Divisi Human Capital juga mengorganisasi kegiatan karyawan

maupun pengetahuan umum.

berupa kegiatan keagamaan dan kegiatan olahraga dan seni serta upacara hari besar nasional.

Pada 2016, sebanyak 99 orang karyawan telah mengikuti pelatihan/public training dengan jumlah materi training

Rekrutmen Karyawan

sebanyak 83 materi. Berdasarkan direktorat/satuan kerja dapat

Divisi Human Capital mengkoordinasi pelaksanaan rekrutmen

digambarkan sebagai berikut:

dan seleksi karyawan baru. Pada 2016, terdapat penambahan/

Jumlah Peserta

Jumlah Topik

CEO Office

32

28

Finance & Support

46

39

Business Advisory & Asset

10

7

Direktorat

pengurangan karyawan dengan penjelasan sebagai berikut: Keterangan Karyawan baru Karyawan yang memasuki masa usia pensiun normal Karyawan yang pensiun karena diangkat menjadi anggota Direksi BUMN Karyawan yang berakhir hubungan kerjanya karena mengundurkan diri

Jumlah 28 orang 3 orang

Management Investment

6

5

1 orang

Dewan Komisaris beserta organ

5

3

99

83

pendukung 16 orang

Per 31 Desember 2016, jumlah karyawan Perseroan adalah 177 orang yang meningkat 4,73% dari jumlah karyawan pada 2015 berjumlah 169 orang. Komposisi ini terdiri dari 168 orang karyawan, 4 orang anggota Direksi, 4 orang anggota Dewan Komisaris dan Organ-Organ Dewan Komisaris. Selama 2016, Perseroan juga menerima siswa/mahasiswa magang sebanyak 15 orang. Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan General Manager, Perseroan telah melakukan upaya-upaya rekrutmen dari pihak luar maupun pengembangan SDM di internal Perseroan

Jumlah

Selama 2016, Perseroan juga telah melaksanakan program Inhouse Training sebanyak 22 kali dengan 10 materi/topik yang berbeda dengan jumlah peserta sebanyak 292 orang. Selain itu, diselenggarakan kegiatan Friday Afternoon sebanyak 4 kali dengan topik yang berbeda-beda. Perseroan juga telah memberikan beasiswa atas 1 orang karyawan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Pelatihan/Public Training Level Jabatan

Jenis Pelatihan

Jumlah Peserta

Staff / Officer

Publik

41 peserta

Staff / Officer

Inhouse

189 peserta

Unit Head

Publik

32 peserta

Unit Head

Inhouse

74 peserta

mengisi Divisi Investment dan Divisi Corporate Strategic

Group Head

Publik

13 peserta

Planning & Monitoring. Pelaksanaan promosi akan dilaksanakan

Group Head

Inhouse

22 peserta

setelah penilaian kinerja 2016 dan dijadwalkan selesai pada

Division Head

Publik

9 peserta

bulan Februari 2017.

Division Head

Inhouse

7 peserta

Direksi

Public

4 peserta

dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran dalam RKAP. Untuk pengisian posisi General Manager yang kosong dari internal Direksi telah merencanakan untuk memprioritaskan


57

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Program Beasiswa Jenis Pendidikan

Penyelenggara

Total Biaya

Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM

S2

28.750.000

Rp2.119.152.148.

Kegiatan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan antara lain: 2. Administrasi karyawan baru, karyawan mutasi, karyawan dalam masa percobaan, promosi dan penetapan jabatan perjanjian kerja waktu tertentu serta karyawan yang

Perseroan senantiasa memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan dalam hal kompetensi, baik dalam rangka mengikuti pengembangan kompetensi maupun jenjang karier. Perseroan juga menyediakan pemenuhan hak lainnya kepada semua karyawan, seperti gaji pokok, tunjangan, jaminan kesehatan dan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif di lingkungan Perseroan. Perseroan menjamin tidak terjadinya diskriminasi di lingkungan Perseroan sehingga tercipta perlakuan yang adil, jujur, dan transparan di kalangan karyawan, sehingga semua karyawan bisa bekerja dengan baik dan maksimal sesuai jabatan dan tugasnya masing-masing dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan.

berakhir hubungan kerja; 3. Administrasi permohonan pinjaman karyawan melalui PT PPA Finance; 4. Administrasi permohonan surat keterangan bekerja karyawan untuk keperluan imigrasi, pengurusan visa, bank dan lain-lain; 5. Pemberian

bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik antar unit kerja serta antara manajemen dengan karyawan tentang kebijakan-kebijakan terkait karyawan. Bentuk layanan tersebut adalah: 2. Pengumuman kelahiran anak karyawan, berita duka, data

kepegawaian dan karyawan berakhir hubungan kerja; 3. Penyampaian informasi kepada karyawan yang akan pensiun; 4. Penyampaian Pengumuman pembaharuan pelaporan wajib LHKPN; dan 5. Penyampaian pengumuman terkait layanan asuransi kesehatan, jiwa dan kecelakaan serta pelaporan perpajakan. 6. Leaders meeting secara rutin sebulan sekali dengan peserta para General Manager/Kepala Divisi untuk saling sharing/ update berbagai hal termasuk kajian-kajian sebagai masukan kepada Direksi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan strategis Perseroan.


karyawan

yang

6. Administrasi permohonan praktik kerja dan penelitian; dan 7. Administrasi kegiatan karyawan berupa Kegiatan Olahraga dan Seni serta kegiatan Keagamaan dan hari Besar Agama.

Strategi Remunerasi Strategi

Remunerasi SDM

diperlukan serta

guna

meningkatkan

meningkatkan

keterikatan

berbasis kompetensi. Kompetensi karyawan akan mendukung laju perkembangan perusahaan, karena setiap karyawan akan bekerja secara maksimal dalam memuluskan langkah bisnis Perseroan. Kompetensi karyawan ini akan dimulai dari assessment terkait kinerja karyawan dalam bekerja melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan

1. Sosialisasi dan orientasi kepada karyawan baru; mutasi/perubahan

bagi

karyawan akan Perseroan, salah satunya adalah remunerasi

Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan layanan SDM yang

karyawan

bunga/bingkisan

melahirkan, rawat inap, menikah dan berduka cita;

pengembangan

Layanan Sumber Daya Manusia

58

Penatausahaan Kegiatan dan Administrasi Kepegawaian

karyawan pada satuan kerja, perubahan/perpanjangan

Pernyataan Persamaan Hak

baru,


1. Administrasi dan pelaporan absensi dan cuti;

Total biaya pelatihan selama tahun 2016 adalah sebesar

karyawan

Profil Perusahaan

yang berlaku. Sistem dan strategi Remunerasi ini juga akan dilakukan evaluasi secara berkala guna penyesuaian dengan keadaan pasar dan kemampuan keuangan perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan struktur kepangkatan dan gaji karyawan yang berlaku, komponen remunerasi karyawan adalah sebagai berikut: 1. Gaji Gaji karyawan yang diterima secara bulanan akan mengalami peninjauan berdasarkan: a. Pertimbangan dampak inflasi yang berpengaruh terhadap nilai riil gaji karyawan (Cost of Living Adjustment);



b. Kinerja karyawan bersangkutan selama bekerja (merit system); dan c. Besaran

kenaikan

8. Fasilitas Kesehatan dan Asuransi

disesuaikan

dengan

tingkat

kemampuan keuangan Perseroan.


Fasilitas ini diberikan Perseroan kepada karyawan yang terdiri dari fasilitas kesehatan rawat jalan, pertanggungan asuransi rawat inap, asuransi jiwa dan kecelakaan kerja.

2. Tunjangan Hari Raya (THR)

Pembayaran Remunerasi dan Benefit

Perseroan memberikan THR minimal satu kali upah. THR ini

Pembayaran remunerasi dan manfaat (benefit) karyawan yang

dibayarkan kepada karyawan yang telah menjalani masa

dilaksanakan Perseroan antara lain:

kerja tiga bulan atau lebih di Perseroan sesuai dengan

1. Secara rutin memproses pembayaran remunerasi dan

ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku.

benefit karyawan dan pimpinan termasuk memproses pengajuan klaim rawat jalan, pembayaran dan pelaporan

3. Tunjangan Cuti Tahunan

Tunjangan cuti tahunan diberikan kepada karyawan yang telah bekerja di Perseroan selama tiga bulan atau lebih dengan besaran satu kali upah.

pajak PPh 21, program dana pensiun serta program Jaminan Sosial. 2. Mengadministrasikan pemotongan upah atas pinjaman karyawan, iuran dan pinjaman Koperasi, denda disiplin waktu kerja, iuran dana pensiun dan iuran BPJS

4. Tunjangan Cuti Besar

Ketenagakerjaan.

Perseroan memberikan tunjangan besar kepada karyawan

3. Mengelola rekening payroll pada Bank Mandiri.

sebesar dua kali upah setelah memiliki masa kerja 6 (enam)

4. Mengelola rekening penampungan pinjaman karyawan

tahun berturut-turut dan kelipatannya atau pada tahun ke7, 13, 19, dan seterusnya.

pada Bank CIMB Niaga. 5. Mengelola administrasi kepesertaan Asuransi Rawat Inap pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) serta kepesertaan

5. Tunjangan Jabatan, Komunikasi, BBM, Pengemudi dan

Asuransi Jiwa dan Kecelakaan pada PT Asuransi Sequis

Utilitas

Life Indonesia (pendaftaran, pengakhiran, perubahan

Tunjangan ini diberikan kepada karyawan yang memiliki

peserta, pengajuan klaim dan pembayaran premi) sebagai

jabatan/kepangkatan tertentu dalam Perseroan.

pemenang tender pengadaan jasa asuransi. 6. Mengelola administrasi kepesertaan Asuransi Purna

6. Jaminan Sosial

Jabatan Direksi pada PT Asuransi Jiwasraya (pendaftaran,

Perseroan juga memberikan sejumlah jaminan kepada

pengakhiran, perubahan peserta, pengajuan klaim dan

karyawan melalui Jaminan Sosial sesuai dengan regulasi

pembayaran premi).

yang berlaku, yaitu: a. BPJS Ketenagakerjaan

7. Mengelola administrasi Asuransi Director & Officer Liabilities pada PT Asuransi Jasa Indonesia (penyampaian dokumen

•

Jaminan Kematian;

•

Jaminan Kecelakaan Kerja;

•

Jaminan Hari Tua; dan

penghargaan masa kerja, penggantian hak dan/atau uang

•

Jaminan Pensiun

pisah bagi karyawan yang berakhir hubungan kerja.

b. BPJS Kesehatan

klaim) dan memproses perpanjangan polis. 8. Penyelesaian hak dan kewajiban antara lain uang pesangon,

9. Memproses pencairan pinjaman subordinasi PPA Finance untuk pembiayaan pinjaman karyawan.

7. Apresiasi/Insentif Kinerja

Perseroan memberikan apresiasi berupa insentif kinerja

10. Memproses pencairan dan penempatan deposito pinjaman karyawan pada Bank CIMB Niaga.

kepada karyawan yang didasarkan pada tolak ukur

11. Pencatatan pembukuan biaya tenaga kerja.

pencapaian RKAP, penilaian kinerja dan masa kerja

12. Memproses administrasi SDM PT PPA Kapital.

karyawan.


59

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Komposisi Sumber Daya Manusia Berikut komposisi SDM Perseroan dalam tiga tahun terakhir: Jumlah Karyawan Berdasarkan Direktorat Berdasarkan Direktorat Dewan Komisaris

2016

2015

2014

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

4

2

4

2

4

2

Sekretaris Dewan Komisaris

1

1

1

1

1

0

Direksi

4

2

4

2

4

2

CEO Office

41

23

38

22

37

21

D. Investment

28

16

27

17

33

19

D. Business Advisory & Asset Management

36

20

34

20

35

21

D. Finance & Support

63

36

61

36

63

35

Total

177

169

177

Jumlah Karyawan Berdasarkan Organisasi Berdasarkan Organisasi

2016 Jumlah

2015 %

Jumlah

2014 %

Jumlah

%

Dewan Komisaris

4

2

4

2

4

2

Sekretaris Dewan Komisaris

1

1

1

1

1

1

Direktur

4

2

4

2

4

2

Associate Director

0

0

0

0

1

0

General Manager

10

6

12

7

12

7

Kepala Grup

25

14

26

15

22

12

Kepala Unit

42

24

43

25

42

24

Officer

43

24

40

24

57

32

Sekretaris

8

5

9

6

9

5

Staf

29

16

17

10

12

7

Penugasan

11

6

13

8

13

7

Total

177

169

177

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia Berdasarkan Usia

60

2016

2015

2014

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

> 55 Tahun

6

4

4

2

4

2

46-55 Tahun

69

38

63

37

58

33

36-45 Tahun

48

27

58

34

69

39

26-35 Tahun

33

19

34

21

39

22

<25 Tahun

21

12

10

6

7

4

Total

177


169

177




Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan Berdasarkan Pendidikan

2016

2015

2014

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

0

0

0

0

0

0

S3 S2

44

25

47

28

49

28

S1

112

63

105

62

113

64

Diploma

9

5

8

5

9

5

SMA

12

7

9

5

6

3

Total

177

169

177

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Berdasarkan Status Pegawai

2016

2015

2014

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Tetap

163

92

158

93

172

97

Tidak Tetap

14

8

11

7

5

3

Total

177

169

177

Budaya Kerja Bagi Perseroan, SDM merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari Perseroan dalam usaha mencapai target perusahaan. Eksistensi SDM yang memiliki etos kerja dan budaya kerja yang baik selalu dibutuhkan oleh Perseroan. Untuk mewujudkan budaya kerja yang baik dikalangan karyawan, Perseroan secara terus menerus dan terstruktur senantiasa menanamkan nilai-nilai (Core Values) Perseroan yaitu SEEIT (Stewardship, Entrepreneurship, Excellent, Integrity & Teamwork).


61

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Teknologi Informasi

62


“

“

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi yang baik dan benar di lingkungan Perseroan. Hal ini merupakan upaya Perseroan dalam merespons persaingan usaha yang terus meningkat dan kompetitif.




Teknologi Informasi (TI) memiliki manfaat yang besar

Masterplan Teknologi Informasi dibuat bertujuan sebagai blue

dalam pengembangan usaha perusahaan, sehingga perlu

print pengembangan TI Perseroan selama tahun 2015-2019.

dikembangkan secara terarah dan terukur guna mendukung

Hal ini selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan

strategi bisnis Perseroan. Pemanfaatan TI secara optimal,

(RJPP) untuk mendukung strategi Perseroan. Diharapkan

terukur, dan terarah merupakan salah satu bentuk dari

dengan langkah ini, Perseroan kedepan bisa tumbuh pesat

implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang

dan mencapai target sebagaimana yang diharapkan oleh para

Baik atau Good Corporate Governance (GCG). Pemanfaatan

pemangku kepentingan Perseroan.

dan pengembangan TI di Perseroan berdasarkan pada suatu sistem tata kelola yang termuat dalam sebuah masterplan, dan

Struktur Organisasi dan Fungsi TI

dikembangkan secara bersinergi dengan sesama BUMN.

Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Perseroan berada di bawah Divisi IT & Support yang termasuk

Implementasi Teknologi Informasi

dalam Direktorat Finance & Support (Grup IT). Tugas pokok Grup

Bagi Perseroan, penggunaan TI saat ini menjadi kebutuhan

IT berdasarkan Nomor SK-39 /PPA/0809 adalah menyediakan

yang fundamental. Kehadiran TI membantu manajemen dalam

dan mengoptimalkan dukungan infrastruktur teknologi

menjalankan kegiatan operasional yang lebih efektif, cepat,

informasi dan telekomunikasi, sistem aplikasi, dan pengelolaan

objektif, dan efesien. Perseroan terus berupaya memaksimalkan

data.

pemanfaatan TI di semua lini sehingga pergerakan bisnis dapat berjalan cepat dan tepat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Grup IT menjalankan fungsi sebagai berikut:

Dalam pengembangan TI, Perseroan juga mempertimbangkan

1. Penyiapan kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan

kepentingan dan manfaat jangka panjang sesuai dengan

dan

kebutuhan segmen bisnis perusahaan di lapangan, serta sesuai

informasi dan komunikasi, sistem aplikasi dan pengelolaan

dengan rencana kerja Perseroan dalam melakukan ekspansi bisnis ke depan. Sedangkan pengembangan dari aspek aplikasi terus dilakukan secara maksimal dan berkesinambungan guna mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.

optimalisasi

dukungan

infrastruktur

teknologi

data; 2. Pelaksanaan penyediaan dan optimalisasi dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; 3. Pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sistem aplikasi serta melakukan penelitian dan pengembangan

Tata Kelola Teknologi Informasi

teknologi informasi dan komunikasi; dan

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola

4. Penyediaan dan pelaksanaan pengamanan infrastruktur

Teknologi Informasi yang baik dan benar di lingkungan

teknologi informasi dan komunikasi termasuk melalui

Perseroan. Hal ini merupakan upaya Perseroan dalam

proses pengamanan dan duplikasi (back up) data secara

merespons persaingan usaha yang terus meningkat dan

berkala dan penyediaan sarana untuk penanggulangan

kompetitif. Untuk menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi

kondisi bencana (disaster recovery plan).

yang tepat, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi aturan-aturan sebagaimana yang terdapat dalam

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-28/

Panduan Penyusunan Pengelolaan TI BUMN sesuai Permen

PPA/0415 tanggal 27 April 2015 tentang Struktur Organisasi

PER-2/MBU/2013 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sampai dengan

Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara yang diterbitkan

Jabatan Unit Head, Grup IT terdiri dari 2 (dua) unit yaitu:

tanggal 18 Februari 2013.

1. Unit System Development; dan 2. Unit System Support.


63

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Struktur organisasi Grup IT selengkapnya adalah sebagai berikut

Finance & Support Directorate

Information Technology & Support Division

Information Technology Group

Arsitektur Infrastruktur TIK PERSEROAN Infrastruktur TIK Perseroan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Kondisi infrastruktur TIK Perseroan 2016 adalah sebagai berikut: 1. Perseroan memiliki sebuah data center yang terletak di kantor Perseroan dan menjadi sumber utama pengelolaan informasi bagi Perseroan. 2. Sistem jaringan sudah memanfaatkan sistem segmentasi (vlan) yang disusun berdasarkan struktur organisasi Perseroan. Segmentasi ini menjamin kecepatan maksimal transfer data dan sistem keamanan yang lebih maksimal. 3. Bandwidth jaringan komputer pemakai minimum 100 Mbps dan bandwidth jaringan komputer server 1 Gbps sehingga waktu pertukaran data antar komputer dapat berlangsung dengan cepat.

64




4. Server yang dimiliki Perseroan saat ini sebagian besar


koneksi perangkat tidak terputus selama berada di area

berumur kurang dari 5 tahun, namun masih ada beberapa

kantor Perseroan.

yang berumur di atas 5 tahun. Untuk operasional aplikasi

8. Sistem komunikasi menggunakan teknologi Unified

inti, menggunakan server yang berumur kurang dari 5

Communication yang mengintegrasikan voice over IP, video

tahun, sedangkan yang berumur di atas 5 tahun hanya digunakan untuk aplikasi penunjang.

telephony, video conferencing, fax dan email. 9. Teknologi virtualisasi server menggunakan VMWARE 5.1

5. Domain Controller menggunakan Microsoft Windows Server

yang sudah dilengkapi dengan fitur teknologi backup

2003 di mana performansi jaringan, keamanan jaringan,

Veeam.

dan kemudahan pemeliharaan masih terjaga dengan baik.

10. Perseroan memiliki Disaster Recovery Center (DRC) yang

6. Sistem Email menggunakan Microsoft Exchange 2007 yang

berlokasi di Bandung. DRC dibutuhkan sebagai tempat

mendukung smart device dengan keamanan yang cukup

penyimpanan backup sistem Perseroan dan juga sebagai

baik.

tempat pemulihan pada saat terjadi kondisi disaster sebagai

7. Penerapan

wireless connection

(wifi)

menggunakan

bagian dari Business Continuity Plan.

teknologi terbaru yang mengintegrasikan satu hotspot dengan hotspot lain (SID: single id) yang memungkinkan

Portofolio Layanan TIK PERSEROAN Portofolio Layanan TIK Perseroan tahun 2016 adalah sebagai berikut: Jenis Layanan

Kegiatan

SUPPORT Unified Comunication & Work Facility Data Center dan DRC Aplikasi Pendukung Kegiatan

Menyediakan layanan email, mobile devices, video conference, Unified Comunication, virtual private network, dealing room dan fasilitas kerja karyawan yang mendukung kegiatan Perseroan Menyediakan dan mengoperasikan data center dan disaster recovery center yang mampu menjaga ketersediaan dan keandalan informasi Perseroan Menyediakan aplikasi-aplikasi kesekretariatan yang terintegrasi dengan proyek Paperless Office serta aplikasi pelaporan kegiatan perusahaan untuk menunjang green environment Menyediakan layanan TIK terintegrasi dan dapat memberikan solusi tepat waktu untuk

Pusat Layanan TIK

seluruh permasalahan terkait pemanfaatan TIK dengan menyediakan Single Point of Contact (SPOC), termasuk dukungan operasional TIK entitas anak

KEY OPERATIONAL Aplikasi Document

Memiliki aplikasi pengelolaan dokumen elektronik untuk menciptakan, evaluasi,

Management

persetujuan, dan publikasi dokumen serta kemudahan pengaksesan terhadap informasi

Corporate Communication

Memiliki situs resmi Perusahaan yang menjadi ujung tombak penyampaian informasi mengenai Perseroan, intranet sebagai sarana komunikasi internal karyawan Perseroan Menyediakan aplikasi keuangan (PUM, SPM, kas kecil, penagihan), Sistem Informasi Investasi

Aplikasi Keuangan

(saham dan obligasi) dan treasury yang bermuara ke dalam aplikasi ERP (Oracle E-business Suites)

STRATEGIC Pengelolaan Aset

Memiliki aplikasi pengelolaan aset yang terintegrasi untuk aset properti, hak tagih, saham, dan surat berharga


65

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Jenis Layanan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Laporan Kinerja


Kegiatan Implementasi Microsoft Project dan pelaporan ringkasan eksekutif untuk setiap BUMN di PPAWORLD untuk mendukung pelaksanaan dan pengawasan kegiatan restrukturisasi dan/ atau revitalisasi BUMN Memiliki sistem pelaporan kinerja perusahaan melalui PPAWORLD untuk mempermudah manajemen dalam mengawasi kinerja perusahaan

IT Shared Services dan Due

Menyediakan layanan shared services untuk entitas anak dan layanan Due Dilligence TIK

Dilligence TIK

dalam rangka kegiatan business advisory

Forum antar BUMN dan

Terlibat aktif dalam Forum Teknologi Informasi (FORTI) BUMN dan mengkoordinasikan

Kementerian BUMN

pengisian Portal BUMN

Portofolio Aplikasi Perseroan

23. Credit and Shares Management Information System

Portofolio Aplikasi Perseroan pada 2016 adalah sebagai berikut:

24. Kinerja Perusahaan

1. Log Surat

25. Ringkasan Eksekutif BUMN

2. Letter Numbering

26. Kegiatan Perusahaan

3. Car Pool

27. Unified Communication

4. Billing System

28. Aplikasi perpustakaan

5. Alat Tulis Kantor

29. Research Internal

6. PPAWORLD

30. Document Trailer PPA

7. Helpdesk IT

31. Electronic Filing PPAK

8. Oracle Apps – Purchase Order, Account Payable, General

32. Asset Profiling

Ledger, Fixed Asset

33. Dashboard Kinerja Keuangan dan Finansial

9. Penagihan 11. Investasi Saham

Pelaksanaan kegiatan Teknologi Informasi 2016

12. Investasi Obligasi

1. IT Shared Services 2016

13. Keuangan

10. Treasury

Shared Services adalah:

15. Asset Tracking System

a. PT PPA Finance

16. Custodian Management Information System

b. PT Survey Udara Penas

17. Working Files Management Information System

c. PT PPA Kapital

18. Working Document

d. PT Nindya Beton

19. Situs PPA

e. PT Sejahtera Eka Graha

20. Integrated Credit Management Information System

f. PT Asia Kaolin Raya

21. Integrated Property Management Information System

g. PT Duta Mentari Raya

22. Shares Management Information System

66

Pada 2016, perusahaan yang menggunakan jasa layanan IT

14. HRIS





Sementara layanan yang diberikan TI Perseroan untuk layanan shared services, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Instalasi Ruang Data Center

Instalasi LAN (Workstation dan Wifi)

Layanan Data Center

Layanan IT Helpdesk

Layanan E-mail

Layanan PABX (telepon)

Layanan Aplikasi kesekretariatan

PT PPA Finance

v

v

v

v

v

PT PPA Kapital

v

v

v

v

v

PT Survai Udara Penas

v

v

v

v

v

v

PT Nindya Beton

v

v

v

v

v

v

v

PT Sejahtera Eka Graha

v

v

v

v

v

v

v

PT Asia Kaolin Raya

v

v

v

v

v

v

PT Duta Mentari Raya

v

v

v

v

v

v

Layanan Aplikasi Payroll

Layanan Pengawasan CCTV

v

v

Selain itu, pada November 2016 telah dilakukan survei

2. Kegiatan TI untuk Mendukung Unit Bisnis

kepuasan pelanggan shared service yang mencakup aspek:

Dalam mendukung kegiatan unit bisnis, Grup IT terlibat

a. Komunikasi;

aktif dalam pelaksanaan penyusunan dan persiapan

b. Kualitas Pekerjaan;

konsep penawaran jasa asset profiling yang dilakukan oleh

c. Kesesuaian Bisnis; dan

Direktorat Business Advisory & Asset Management. Kegiatan

d. Keluhan Pelanggan.

yang dilakukan dalam rangka mendampingi unit bisnis adalah memberikan presentasi kepada PT Perusahaan

Hasil dari survei tersebut adalah:

Perdagangan Indonesia (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero). Aplikasi yang digunakan dalam asset profiling

4,2

ini adalah aplikasi Integrated Property Management &

4,15;

4,0 3,8

Information System (IPMIS). 3,75

3,85

3,75

3,6

Kegiatan lain terkait dengan unit bisnis adalah pembuatan video dan pemetaan udara dengan menggunakan drone untuk proyek dan observasi calon proyek Perseroan di

3,4

Ciomas, Karawang, Pekalongan, Cirebon, dan Klub Bogor Raya.

3,2 3,0 Komunikasi

Kualitas Pekerjaan

Kesesuaian Bisnis

Keluhan Pelanggan

3. Dashboard Kinerja Keuangan Perseroan

Kegiatan pengawasan kinerja keuangan suatu perusahaan akan berjalan lebih baik dengan menggunakan dashboard

Skor

Target

karena dapat mempermudah manajemen untuk melihat dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan.


67

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Pembuatan prototipe dashboard telah dilakukan mulai

5. Kegiatan Rutin dan Insidentil Grup IT Perseroan 2016

tahun 2015 dengan mengambil data dari aplikasi Oracle

Kegiatan rutin grup IT Perseroan antara lain menindaklanjuti

Financials. Implementasi dashboard meliputi:

permasalahan dan keluhan karyawan dalam penggunaan

a. Cash Management

TI, operasional data center dan disaster recovery center,

b. KPI Kinerja Kunci

Rehearsal Disaster Recovery Center, mengawasi kualitas

c. KPI Tingkat Kesehatan

jaringan data dan telepon, pengisian portal BUMN,

d. Laba Rugi

penyediaan sarana dan prasarana kerja karyawan baru,

e. Pendapatan dan Beban

koordinasi kegiatan scanning, mengelola situs resmi perusahaan (www.ptppa.com), dan intranet Perseroan

Aplikasi dashboard Perseroan dapat diakses melalui mobile

(PPAWorld).

device dan personal computer, yang saat ini dapat diakses oleh Direksi, Dewan Komisaris, serta Divisi Finance &

Pada Agustus 2016, telah dilakukan survei kepuasan

Accounting.

pelanggan yang mencakup aspek: a. Waktu Pelayanan;

4. Proyek Pengembangan Perumahan Cempaka Hijau,

b. Response Staff;

Paledang, Bandung, dan Perumahan Green Teksin,

c. Kualitas Layanan dan

Tegal

d. Layanan Komplain.

Grup IT juga secara aktif terlibat dalam membantu satuan kerja Investasi dalam proyek pengembangan perumahan

Angka penilaian mulai dari Sangat Buruk (1) sampai dengan

Cempaka Hijau dan Green Teksin. Keterlibatan Grup IT

Sangat Baik (5). Angka hasil survei 2016 melebihi angka

dalam proyek pengembangan perumahan Cempaka Hijau

yang ditargetkan yaitu mencapai 3,85 dari 3,5 target KPI.

telah berjalan sejak 2014 dan proyek Green Teksin sejak 2015.

Hasil dari survei tersebut adalah: 4,2

Untuk proyek Cempaka Hijau, layanan TI dilakukan untuk memperbarui situs Cempaka Hijau dengan informasiinformasi terbaru dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pemasaran. Sementara untuk proyek Green Teksin, Grup IT juga membantu melakukan video udara dan kamera 360 yang kemudian diunggah ke dalam situs Perseroan.

4,0

3,94

3,84

3,84; 3,77

3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 Response Staff

Waktu Pelayanan Skor

68


Kualitas Layanan

Layanan Komplain Target




6. Strategi Pengelolaan SDM Grup IT 2016

Guna meningkatkan kompetensi SDM TI, selama 2016 Perseroan melakukan pelatihan/seminar/lokakarya untuk karyawan Grup IT sebagai berikut: Pelatihan/Seminar/Lokakarya

Penyelenggara

Waktu Pelaksanaan

Amazing Presentation Skill Batch 1


10 - 11 Maret 2016

Oracle Database Fundamental

PT Optima Data

20 - 25 Juli 2016

Certified Information System Auditor Review Course (CISA)

Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Pusilkom UI)

10 Agustus - 3 Desember 2016

EEP Marketing Battle Plan

Markplus Institute

22 - 26 Agustus 2016

40 Hour Business Engslish Communication Skill – Pre Intermediate

English Today

21 September - 18 Oktober 2016

40 Hour Business English Communication Skill

English Today

21 September - 18 Oktober 2016

40 Hour Business Engslish Communication Skill

English Today

21 September – 18 Oktober 2016

40 Hour Business Engslish Communication Skill Intermediate

English Today

21 September – 18 Oktober 2016

Mastering VMware vSphere v6

PT Andalan Nusantara Teknologi

3 - 7 Oktober 2016

WOW Marketing in Digital Age

Markplus Institute

21 - 25 November 2016

40 Hour Business Engslish Communication Skill – Upper Intermediate

English Today

6 Desember – 20 Januari 2016

Mastering android application development

Andalan Nusantara Teknologi

13 - 16 Desember 2016

Administering Microsoft Exchange Server 2016

ActiveTrain

19 - 24 Desember 2016

7. Laporan Keuangan Teknologi Informasi

Pada 2016, realisasi anggaran Grup IT Perseroan pada 2016 adalah sebesar Rp1,49 miliar. Sementara penerimaan Grup IT Perseroan dari kegiatan shared services tercatat sebesar Rp250,86 juta.


69

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Strategi dan rencana Pengembangan TEKNOLOGI INFORMASI Pencapaian Grup IT untuk KPI 2016 adalah 100%. Sedangkan untuk evaluasi roadmap proyek TI yang dibuat pada awal tahun 2015 akan terus dilakukan sampai dengan 2019 sesuai dengan dokumen Master Plan Teknologi Informasi sebagai berikut:

70

No

Pekerjaan

1

Pengembangan funding management system

Pengembangan funding management system belum dilakukan pada 2016 karena satuan kerja funding masih dalam proses mencari source of funding

2

Pengembangan aplikasi business intelligence

Telah dilakukan implementasi Dashboard Kinerja Keuangan Perseroan

3

Pengembangan HRIS (career path, performance management, development, e-learning)

Pengembangan HRIS untuk modul performance management dan training telah selesai dikembangkan dan diimplementasikan

4

Pengembangan marketing management system (branding, digital marketing, sales plan)

Digital marketing telah diimplementasikan untuk proyek Paledang dan inisiasi untuk proyek Tegal

5

Pengembangan CRM

Inisiasi pengembangan CRM belum dilakukan karena banyaknya proyek yang ditangani sehingga masih ada sumber daya yang tersedia untuk menanganinya

6

Pengembangan Aplikasi Investment

Inisiasi untuk pengembangan aplikasi investment belum dilakukan sehubungan dengan masih belum adanya pola yang standar

7

Pengembangan ERP Oracle E-business suites (konsolidasi entitas anak dan FA)

Khusus untuk modul konsolidasi akan dilakukan pendampingan karena belum sepenuhnya digunakan

8

Pengembangan IT Advisory

IT Advisory telah diinisiasi mulai tahun 2014 dan berlanjut ke tahun 2016. Pada 2016, Grup IT ikut terlibat dalam proyek asset profiling untuk beberapa BUMN dan melakukan pemetaan udara dengan menggunakan Drone

9

Pengembangan private Cloud Perseroan (interface channeling)

Private Cloud PPA telah diimplementasikan sebagian untuk cloud file sharing dan selanjutnya akan terus dikembangkan

10

Pengembangan security management system (termasuk encryption appliance, peremajaan perangkat security)

Perangkat keamanan jaringan terus diremajakan untuk mengikuti perkembangan

11

Impelementasi Shared Services

Shared service telah dilakukan di tahun 2016 yaitu PT Asia Kaolin Raya dan PT Duta Mentari Raya.

12

Knowledge Management

Telah diimplementasikan Electronic Filing di PPAK dan akan diimplementasikan untuk Direktorat Business Advisory & Asset Management


Pencapaian Tahun 2016




Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Perseroan KODE

PROYEK

Prioritas Utama

A

Pengembangan funding management system

B

Pengembangan aplikasi business intelligence

C

Pengembangan HRIS (carreer path, performance management, development, e-learning)

√

D

Pengembangan marketing management system (branding, digital marketing, sales plan)

√

E

Pengembangan CRM

√

F

Pengembangan aplikasi investment

√

G

Pengembangan ERP Oracle E-business suites (konsolidasi entitas anak dan FA)

√

H

Pengembangan IT advisory

√

I

Pengembangan private cloud Perseroan (interface channeling)

J

Pembangunan infrastruktur TI di gedung baru (peremajaan infrastruktur, iots, data center tier 2 dan fibre optic)

K

Pengembangan security management system (termasuk encryption appliance, peremajaan perangkat security)

L

Pengembangan unified communication menuju multimedia integration (termasuk peremajaan perangkat handset dan server)

M

Impelementasi Shared Services

√

N

Knowledge Management

√

2015

2016

2017

2018

2019

√


71

05


Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Analisis Dan Pembahasan Manajemen

74


“

“

Realisasi Laba Bersih tahun 2016 tercatat sebesar Rp281,27 miliar atau memenuhi 170,62% dari target RKAP 2016 yang tercatat sebesar Rp164,85 miliar.




Tinjauan Umum

Situasi ekonomi domestik yang semakin membaik di tahun

Menurut data yang dihimpun oleh Bank Dunia, ekonomi global

2016 secara tidak langsung telah mendukung kinerja finansial

di tahun 2016 diestimasikan tumbuh sebesar 2,3%. Tingkat

Perseroan yang telah meningkat melalui inisiatif strategis yang

pertumbuhan yang kurang optimal tersebut disebabkan oleh

telah diterapkan disetiap segmen usahanya dan juga melalui

sejumlah faktor penghambat seperti berkurangnya volume

kegiatan usaha seluruh anak entitasnya. Perseroan akan terus

perdagangan dunia, semakin ketatnya kebijakan moneter di

memantau perkembangan ekonomi di Indonesia dan di dunia

Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi China yang masih

guna mengambil keputusan usaha yang tepat sehingga target

kurang memadai. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi

finansial tahun 2017 dapat tercapai dengan baik.

negara maju hanya mencapai 1,6% di tahun 2016, sedangkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang berada pada

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

level 3,4%. Bank Dunia memprediksikan bahwa negara

Kegiatan usaha Perseroan dijalankan berdasarkan Pasal 3

berkembang akan mampu meningkatkan pertumbuhan

Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan dari kegiatan

hingga 4,2% di tahun 2017.

usaha yang dijalankan Perseroan yakni turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan agenda Pemerintah di bidang

Walaupun ekonomi global masih menunjukkan pelemahan,

ekonomi dan program pembangunan nasional pada umumnya.

ekonomi domestik di Indonesia mampu menghasilkan tingkat pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2014, yaitu sebesar 5,02%

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan

di tahun 2016. Prestasi tersebut tidak terlepas dari kerja sama

melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

pemerintah dan otoritas terkait, terutama Bank Indonesia,

1. Pengelolaan aset negara yang berasal dari BPPN setelah

dalam menjaga stabilitas ekonomi. Berdasarkan data yang

pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas

dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional (BPS), inflasi

nama Menteri Keuangan;

domestik pada 2016 terkendali dengan baik pada level 3,02%.

2. R/R BUMN;

Bank Indonesia menetapkan target inflasi pada 2017 sebesar

3. Kegiatan investasi; dan

empat plus minus satu persen.

4. Kegiatan pengelolaan aset lainnya.

Salah satu faktor pendukung baiknya pertumbuhan ekonomi

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas,

RI dan terkendalinya tingkat inflasi pada 2016 adalah

Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka

keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan program

optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk:

pengampunan pajak (tax amnesty) yang berhasil menghimpun

1. Jasa konsultansi, berupa jasa konsultansi:

dana repatriasi untuk digunakan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur nasional dan program kesejahteraan rakyat.

a. Bisnis dan manajemen b. Penjualan dan/atau pengembangan aset 2. Pengelolaan aset milik Negara selain aset Negara yang

Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia

berasal dari BPPN; Pemerintah Daerah; badan hukum

untuk meningkat ke level 5,3% di tahun 2017. Pemerintah

yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain Badan

optimis bahwa target tersebut akan dapat tercapai melalui

Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang

termasuk anak perusahaan BUMN, perusahaan patungan,

telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Melalui RPJPN Pemerintah

meliputi kegiatan sebagai berikut:

berharap bahwa pembangunan infrastruktur yang telah

a. Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang

direncanakan akan dapat diakselerasi sehingga kesejahteraan

b. Melakukan penyewaan aset

masyarakat domestik Indonesia akan terlindungi. Selain itu,

c. Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan

semakin membaiknya harga komoditas dunia di tahun 2016,

piutang

setelah menurun tajam di tahun-tahun sebelumnya, menjadi

d. Melakukan restrukturisasi perusahaan

salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan nasional

e. Pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk

di masa yang akan datang.

melalui kerja sama dengan pihak lain


75

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Pengelolaan Usaha Induk Perusahaan Secara ringkas uraian mengenai segmen/bidang usaha Perseroan dikelompokkan sebagai berikut: 1. Bidang Pengelolaan Aset 2. Bidang Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN 3. Bidang Investasi 4. Bidang Jasa Konsultansi Sepanjang tahun 2016, Perseroan mencatat sejumlah pencapaian kinerja dan operasional dari masing-masing segmen/bidang kegiatan usaha tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

BIDANG PENGELOLAAN ASET Kegiatan utama dalam segmen usaha Pengelolaan Aset adalah mengelola aset negara yang berasal dari BPPN. Dalam perkembangannya, Perseroan juga melakukan pengelolaan aset lainnya. Sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Aset tahun 2016 yang ditandatangani pada 25 April 2016 oleh Perseroan dengan Menteri Keuangan, Perseroan melakukan kegiatan pengelolaan aset sebesar Rp932,93 miliar. Jumlah Aset Saham PT Sejahtera Eka Graha dan PT Tuban Petrochemical Industries yang dikelola oleh Perseroan pada 2016 tercatat sebesar Rp22,48 miliar. Sedangkan total Aset Kredit/Hak Tagih terhadap PT Tuban Petrochemical Industries yang dikelola Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp910,45 miliar. Jenis dan Jumlah Aset yang Dikelola Perseroan di Tahun 2016 Jenis Aset

Jumlah Aset

Nilai Aset (Rp)

Aset Saham

2

22.478.750.000,00

Aset Kredit/Hak Tagih

1

910.452.390.331,00

Total

3

932.931.140.331,00

Kegiatan Pengelolaan Aset Eks-BPPN 1. Aset Saham Secara umum, kegiatan pengelolaan aset saham eks BPPN yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut: a. Kegiatan pemeliharaan aset saham yang mencakup antara lain: pemutakhiran data aset saham, kegiatan penyimpanan dan penatausahaan dokumen aset saham, dan pencatatan kepemilikan atas aset saham. b. Sebagai penerima kuasa pemegang saham melakukan kegiatan antara lain: pemantauan dan pengkajian atas kinerja perusahaan dan tindakan korporasi dari perusahaan yang dikelola, serta hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS. c. Kegiatan dalam rangka penjualan saham. Sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Aset tahun 2016, Perseroan melakukan kegiatan pengelolaan aset terhadap PT Sejahtera Eka Graha dengan total aset sebesar Rp22,47 miliar dan PT Tuban Petrochemical Industries dengan total aset sebesar Rp8.750.000,00. Pengelolaan Aset Saham Tahun 2016 Nama Perusahaan

Nilai Aset (Rp)

Keterangan

PT Sejahtera Eka Graha

96,53%

22.470.000.000

Nilai Aset sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 7 Maret 2012

PT Tuban Petrochemical Industries

70,00%

8.750.000

Nilai Aset sesuai KMK No. 69/KMK.06/2008

Total

76

% Kepemilikan


24.478.750.000


•


PT Sejahtera Eka Graha (“SEG”)

Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset tahun 2016,


•

PT Tuban Petrochemical Industries (“TPI”)

Kegiatan pengelolaan aset saham TPI pada tahun 2016

nilai serah kelola aset yang berasal dari SEG tercatat

yang dilakukan Perseroan di tahun 2016, antara lain:

sebesar Rp22,47 miliar, nilai tersebut merupakan nilai aset

1. Pada 4 Agustus 2016, TPI menerbitkan Keputusan

sementara pada 2008 dan telah dinilai oleh KJPP Herman

Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum

Meirizky & Rekan. Perseroan juga telah mengajukan

Pemegang Saham yang menghasilkan keputusan

permohonan penetapan nilai aset serah kelola kepada

untuk memberhentikan seluruh jajaran pengurus

Menteri Keuangan melalui surat No. S-4098/PPA/PD/1216

TPI dan mengangkat kembali pengurus lama TPI,

tanggal 5 Desember 2016. Per 31 Desember 2016,

termasuk pengangkatan 1 (satu) Direktur baru untuk

Perseroan tercatat memiliki kepemilikan terhadap SEG

menggantikan 1 (satu) Direktur lama efektif pada

sebesar 96,53%.

tanggal 10 Agustus 2016. 2. TPI telah memberikan inisiatif untuk mengajukan

Berbagai kegiatan pengelolaan aset SEG telah diterapkan

permohonan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

oleh Perseroan di tahun 2016, antara lain:

tahun 2017. Perseroan selaku wakil yang sah dari

1. Pembahasan opsi pelepasan jaminan aset Bantuan

Menteri Keuangan, yang merupakan pemegang

Likuiditas Bank Indonesia (“BLBI”) dengan Kementerian

saham TPI sebesar 70%, beserta PT Silakencana

Keuangan, SEG dan konsultan keuangan SEG untuk

Tirtalestari (PTST), yang memiliki 30% saham TPI, telah

mencari alternatif terbaik bagi SEG dan Kementerian

memberikan persetujuan atas inisiatif TPI tersebut

Keuangan.

dengan

2. Pengkajian Highest and Best Uses (“HBU”) yang dilakukan oleh konsultan Jones Lang Lasalle dengan kesimpulan

menandatangani

Keputusan

Pemegang

Saham sebagai Pengganti RUPS TPI yang dilakukan secara sirkuler.

akhir bahwa pengembangan layak dilakukan dengan peruntukan hotel bintang 4, residensial dan apartemen/

2. Aset Kredit/Aset Hak Tagih

condotel .

Pada 2016, total Aset Kredit/Hak Tagih terhadap TPI yang

3. Penunjukkan konsultan dari PT LAPI ITB dilakukan oleh Perseroan dan SEG atas permintaan Pemerintah

dikelola Perseroan tercatat sebesar Rp910,45 miliar. Berbagai peristiwa yang signifikan telah mewarnai TPI di tahun 2016.

Kabupaten Bogor mengenai revitalisasi danau. 4. Perseroan bersama dengan SEG dan Kementerian

TPI telah menunjuk strategic consultant untuk membantu

Keuangan menjalani proses penjajakan kerjasama

melakukan kajian maupun penilaian yang komprehensif

dengan PT Adhi Karya untuk mengembangkan SEG

sebagai dasar untuk mengambil keputusan atas skema

sebagai bagian dari rencana pembangunan LRT di

penyelesaian Multi-year Bond (“MYB”).

wilayah SEG. 5. Perseroan telah mengusulkan pelaksanaan Rapat

Terkait dengan rencana akuisisi TPI di tahun 2016, belum

Umum Pemegang Saham dengan SEG untuk membahas

dapat terealisasinya program pengambilalihan MYB TPI oleh

RKAP agar dapat disetujui sebelum dimulainya tahun

Perseroan disebabkan belum dicapainya kesepakatan antara

buku 2017. Namun hingga akhir tahun 2016, SEG belum

pihak-pihak terkait terutama PT Pertamina (Persero). Adapun

memberikan tanggapan mengenai usulan tersebut.

arah kebijakan pengelolaan TPI saat ini adalah melakukan optimalisasi Grup Tuban Petro terlebih dahulu oleh Perseroan.


77

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Pengelolaan Aset Kredit/Hak Tagih Tahun 2016 Nama Perusahaan PT Tuban Petrochemical Industries

Nilai Aset (Rp) *) 910.452.390.331

Total

910.452.390.331

Keterangan Sesuai KMK No. 69/KMK.06/2008, Nilai Kekayaan Negara atas: • Multi-year Bond (Nominal Rp3.266.000.000.000,-) dengan Nilai Aset Rp1.024.000.000.000,• Multi-currency Bond (nominal Rp 4.167.000,-) dengan Nilai Aset Rp497.813.000.000,*) Nilai Aset sudah dikurangi pembayaran yang diterima sampai dengan Desember 2015

Kinerja 2016 Adapun kinerja pendapatan segmen pengelolaan aset eks

2. Menugaskan tim research & development untuk melakukan

BPPN pada 2016 tercatat sebesar Rp13,88 miliar, lebih rendah

riset/kajian

bila dibandingkan dengan pendapatan pada 2015 yang

kebutuhan jasa pengelolaan aset termasuk data aset non

awal

untuk

melihat

potensi/mapping

tercatat sebesar Rp14,37 miliar. Perseroan memproyeksikan

inti milik entitas target market, yang berpotensi untuk

pendapatan dari segmen pengelolaan aset untuk tahun 2017

dikembangkan atau dikerjasamakan; 3. Melakukan rencana pengembangan dan pemasaran jasa/

sebesar Rp40,34 miliar

produk pengelolaan aset dengan mempertimbangkan Kebijakan

yang

akan

diterapkan

untuk

mendukung

pelaksanaan strategi usaha dalam segmen pengelolaan aset

kompetensi dan sumber daya (resources) yang dimiliki. 4. Melaksanakan program penjualan aset (asset disposal) dan

eks BPPN untuk mencapai target tahun 2017 adalah:

penatausahaan aset (asset mapping) atas aset non inti milik

1. Melakukan pengelolaan aset dengan cara penjualan,

entitas target market;

pemanfaatan,

penyewaan,

restrukturisasi

dan/atau

5. Melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk mengembangkan aset non inti milik entitas target market.

revitalisasi; 2. Melakukan pemeliharaan, pengamanan, penatausahaan, pelaporan, pengadaan jasa yang berkaitan dengan aset

BIDANG RESTRUKTURISASI/REVITALISASI BUMN

dan penyusunan tata cara pelaksanaan pengelolaan aset;

Perseroan juga menjalankan segmen usaha di bidang R/R

3. Melakukan restrukturisasi aset kredit dalam rangka

BUMN. Dalam rangka pelaksanaan R/R BUMN, pada 2016

meningkatkan kemampuan pembayaran kembali utang

Perseroan telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain

oleh debitur; dan

sebagai berikut:

4. Melakukan pemantauan dan pengkajian atas kinerja

1. Melakukan langkah-langkah dan upaya penagihan agar

perusahaan serta tindakan korporasi (corporate action)

BUMN-BUMN dalam R/R dapat menyelesaikan kewajiban yang telah jatuh tempo kepada Perseroan;

terhadap perusahaan yang dikelola.

2. Melakukan monitoring atas pelaksanaan program R/R yang Kebijakan

yang

akan

diterapkan

untuk

mendukung

pelaksanaan strategi usaha dalam bidang pengelolaan aset selain aset eks BPPN untuk mencapai target adalah: 1. Melakukan komunikasi yang intensif dan sosialisasi sebagai

mencakup proses produksi, fasilitas produksi, efisiensi, pemasaran dan pelaksanaan proyek; dan 3. Melaksanakan R/R dengan cara bekerja sama dengan mitra strategis.

bagian dari aktivitas marketing kepada target market, yakni:

78

BUMN, Pemerintah Daerah, badan hukum yang dimiliki

Hingga 31 Desember 2016, saldo pinjaman dana R/R (bersih)

dan/atau didirikan oleh Negara selain BUMN, BUMD dan

yang telah diberikan oleh Perseroan sebesar Rp1.351,88

Swasta, termasuk anak perusahaan BUMN, perusahaan

miliar, atau meningkat sebesar 27,26% bila dibandingkan

patungan maupun pihak lain yang memerlukan jasa

dengan saldo pinjaman dana R/R (bersih) tahun 2015 sebesar

pengelolaan aset;

Rp1.062,30 miliar.





Kegiatan Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN Sesuai dengan tujuan pendiriannya, Perseroan telah melaksanakan kegiatan R/R untuk sejumlah BUMN berdasarkan penugasan dari Menteri BUMN. Posisi per 31 Desember 2016, Perseroan melaksanakan kegiatan R/R untuk sejumlah BUMN sebagai berikut: No

BUMN

Dasar Pelaksanaan Kegiatan R/R

1

PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Surat Menteri BUMN No S-452/MBU/2011 tanggal 8 Agustus 2011

2

PT Industri Kapal Indonesia (Persero)

Surat Menteri BUMN No. S-365/MBU/2012 tanggal 13 Juli 2012

3

PT PAL Indonesia (Persero)

Surat Menteri BUMN No. S-776/MBU/2009 tanggal 19 Oktober 2009

4

PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

Surat Menteri BUMN No. S-133/MBU/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 Surat Menteri NUMN No. S-690/MBU/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Surat Menteri BUMN No. S-107/MBU/02/2016 tanggal 3 Februari 2016

5

PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

Surat Menteri BUMN No. S-133/MBU/03/2015 tanggal 18 Maret 2015

6

PT Kertas Leces (Persero)


7

PT Industri Sandang Nusantara (Persero)


8

PT Industri Gelas (Persero)


9

PT Survai Udara Penas (Persero)


10

PT Boma Bisma Indra (Persero)

Surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/2009 tanggal 6 Oktober 2009

Pelaksanaan kegiatan R/R dapat disertai dengan pemberian

Strategi yang akan dilakukan dalam bidang R/R BUMN pada

bantuan pendanaan kepada BUMN dimaksud yang berasal dari

2017, antara lain:

dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Perseroan ataupun yang

1. Melaksanakan R/R BUMN secara menyeluruh untuk

berasal dari dana korporasi Perseroan sendiri.

meningkatkan

kinerja

BUMN

secara

berkelanjutan

dalam jangka panjang sesuai PER-01/MBU/2009 dan Kinerja 2016

perubahannya PER-05/MBU/2012.

Sampai dengan 31 Desember 2016, Perseroan telah menerima

2. Persetujuan penyelesaian utang-piutang R/R, investasi

pembayaran dari BUMN baik untuk pemenuhan kewajiban

untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kerja sama

bunga/tunggakan bunga pinjaman ataupun kewajiban

dengan mitra strategis baik sebagai investor maupun

angsuran pokok pinjaman, senilai Rp91,50 miliar, lebih rendah

pemegang saham.

dibandingkan nilai tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp116,34

3. Mengupayakan pengurangan impairment;

miliar atau turun sebesar 27,15%.

4. Berkoordinasi

dengan

Kementerian

BUMN

dalam

penyelesaian kewajiban BUMN R/R. Pada 2016, Perseroan juga telah menyalurkan sejumlah

5. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi pengurus

bantuan dana kepada BUMN. Dana tersebut ada yang berasal

perusahaan

dari dana PMN, yaitu sebesar Rp1,73 triliun, 17,93% lebih tinggi

mengoptimalkan sumber daya yang ada.

yang

mampu

mengkoordinasikan

dan

dari penyaluran dana PMN pada 2015 sebesar Rp1,46 triliun. Sedangkan penyaluran dana Perseroan yang merupakan

BIDANG INVESTASI

dana talangan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp334,98 miliar,

Segmen usaha investasi merupakan bidang usaha lain yang

68,08% lebih tinggi dari dana talangan tahun 2015 yang

dijalankan Perseroan. Kegiatan usaha tersebut telah diatur

tercatat sebesar Rp199,29 miliar. Penyaluran dana pada 2016

dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Kegiatan investasi

juga ada yang berbentuk pembelian Promissory Notes, yaitu

Perseroan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

sebesar Rp78,33 miliar, 29,45% lebih rendah dibandingkan

1. Investasi langsung maupun tidak langsung berupa:

Rp111,03 miliar tahun 2015. Adapun pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan pada 2016 adalah sebesar Rp85,48 miliar. Di tahun 2017, Perseroan menargetkan pendapatan yang berasal dari kegiatan R/R BUMN sebesar Rp75,73 miliar.

a. Pemberian pinjaman untuk membiayai proyek dan/ atau kegiatan usaha lainnya. b. Penempatan dana pada suatu proyek atau kegiatan usaha lainnya. c. Pembelian, pengembangan, dan/atau penjualan/ penyewaan aset.


79

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


d. Melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian,

sama dengan Dinas Perhubungan untuk memasang

pembelian saham yang telah dikeluarkan atau saham

penunjuk jalan yang bertuliskan Perumahan Cempaka

dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat

Hijau. Hingga akhir Desember 2016 telah terjual sebanyak

sementara dalam rangka peningkatan nilai untuk dijual

27 unit rumah dari total 77 unit rumah yang direncanakan.

kembali. d. PT Sejahtera Eka Graha (“SEG”)

2. Investasi pada instrumen Surat Berharga berupa: a. Pembelian Surat Utang termasuk kuasi ekuitas yang

Perseroan

bersama

dengan

Direktorat

Pengelolaan

tercatat di Bursa Efek atau yang tidak tercatat di Bursa

Kekayaan Negara dan Sistem Informasi – Direktorat Jenderal

Efek; dan

Kekayaan Negara (“DJKN”) – Kementerian Keuangan, SEG,

b. Pembelian saham, warrant dan produk derivatif lainnya

dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah menandatangani Nota Kesepahaman yang berlaku untuk 6 bulan, pada 1

melalui Bursa Efek.

November 2016 di Kementerian Keuangan. Kesepakatan Kegiatan Investasi

tersebut dibuat untuk melakukan kajian kelayakan atas

Sepanjang 2016, kegiatan investasi Perseroan direalisasikan

pengembangan lahan SEG, melakukan kajian atas bentuk

baik kepada entitas anak maupun dengan perusahaan lain

kerja sama, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga

dalam bentuk business-to-business, serta investasi portofolio.

(swasta, UKM, dan koperasi), dan menyusun kerangka kerja

Untuk kegiatan investasi di luar portofolio, bentuk investasi

sama dan action plan berdasarkan kajian.

Perseroan antara lain: a. Aset Tegal (Perumahan Green Teksin,Tegal, Jawa Tengah)

e. Kerjasama dengan PT Pertani (Persero)

Pada akhir 2016, Perseroan telah membukukan pendapatan

Perseroan dan PT NK telah menandatangani Perjanjian

dari hasil kerjasama investasi benih padi dengan PT Pertani

Kerjasama untuk menjalankan proyek Tegal yang telah

sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2016

dilaksanakan sejak September 2015. Sampai dengan

sebesar Rp83 juta yang diperoleh dari dana investasi yang

akhir 2016, program kerjasama tersebut telah mencapai

telah dicairkan sebesar Rp1.762 miliar dan akan jatuh

pembangunan unit tahap I yang dijalankan secara bertahap

tempo pada April 2017.

sesuai SPK yang diterbitkan. f. Kerjasama dengan PT Polytama Propindo (“PP”)

Beberapa strategi pemasaran yang telah dijalankan pada

Pada 22 Desember 2016 telah ditandatangani perjanjian

2016 mencakup penyebaran brosur, pemasangan baliho,

Pemberian Pinjaman antara Perseroan dan Polytama untuk

pemasangan iklan di website dan koran, dan juga open

produksi dan perdagangan Polypropylene dengan total

table di Bank rekanan Perumahan Green Teksin. Hingga

fasilitas sebesar Rp100 Miliar. Polytama telah melakukan

akhir Desember 2016 telah terjual sebanyak 10 unit rumah

pencairan tahap pertama pada 29 Desember 2016 dengan

dari 30 unit rumah yang sudah dibangun.

jumlah Rp10,1 miliar disesuaikan dengan rencana produksi PP pada Januari 2017.

b. Aset Tegal 2 Perseroan telah melakukan optimalisasi aset Tegal 2 dengan menyewakan aset berupa rumah tersebut ke pihak

Perseroan telah melakukan pengambilalihan piutang

ketiga. Hingga akhir Desember 2016 telah selesai dilakukan

(Cessie) KNE kepada Bank Mandiri senilai Rp16,76 miliar

pembangunan atas 70 kios dan sebanyak 68 kios dalam

yang merupakan bagian dari kerjasama investasi antara

status disewakan.

Perseroan dengan KNE.

c. Aset Paledang (Perumahan Cempaka Hijau, Bandung, Jawa Barat)

KNE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi fiber cement. Sinergi antara Perseroan, PT

untuk

PPA Kapital dan PT Nindya Beton dalam penyelesaian

memperkenalkan Perumahan Cempaka Hijau kepada

pembangunan fisik atas fasilitas produksi milik KNE dengan

masyarakat luas dengan cara mengikuti berbagai pameran

target pada awal 2017 KNE dapat berproduksi secara

properti. Disamping upaya tersebut, Perseroan juga bekerja

komersial.

Berbagai

80

g. Kerjasama dengan PT KNE Global Persada (“KNE”)

upaya

pemasaran


dilakukan



h. Kerjasama dengan PT Berdikari (Persero) (“Berdikari”)


Dalam rangka kerja sama pengembangan 66 unit

Perseroan dan Berdikari menandatangani Addendum

perumahan, Perseroan telah membeli Surat Utang Konversi

perjanjian kerjasama investasi pada tanggal 1 November

yang diterbitkan oleh RDS senilai Rp 8 miliar dan pada 28

2016. Setelah penandatanganan tersebut, penarikan yang

Desember 2016 Perseroan telah menerima pendapatan

dilakukan oleh Berdikari sampai dengan 31 Desember 2016

bunga atas pembelian surat utang konversi tersebut sebesar

sebesar Rp2,99 miliar dari plafon sebesar Rp40 miliar.

Rp154 juta.

Perseroan memberikan pembiayaan jangka pendek kepada Berdikari dalam rangka kegiatan usaha Berdikari

k. Pinjaman Kepada PT Kelsri Pada 24 November 2016 Perseroan telah menyetujui

untuk membiayai pembelian sapi hidup.

pinjaman kepada PT Kelsri dengan plafon senilai Rp28 miliar dalam bentuk Project Financing. Pinjaman tersebut

i. Kerjasama dengan PT Artha Bangun Persada (“ABP”)

digunakan untuk membiayai pembelian mesin bor

Pada 14 Desember 2016, Perseroan dan ABP telah

HDD dan Auger yang dibutuhkan oleh PT Kelsri untuk

melaksanakan penandatanganan Addendum Perjanjian

pelaksanaan proyek pembangunan pipa gas yang

Kerjasama

diperoleh dari Pertagas.

Investasi.

Addendum

ini

merupakan

penambahan plafon fasilitas pinjaman sebesar Rp1.350 juta.

Hingga 31 Desember 2016 penarikan pinjaman yang telah dilakukan oleh PT Kelsri adalah sebesar Rp7 miliar.

Perseroan melakukan investasi pada ABP sebesar 33,3% saham, dan saham lainnya dimiliki oleh PT Industri

l. Kerjasama dengan PT Tropisindo Sumber Energi (“TSE”)

Sandang Nusantara (Persero) sebesar 33,3% dan PT Lingkar

Pada 22 Desember 2016, Perseroan dan TSE telah

Barat Development sebesar 33,3%. Adapun ABP bergerak

menandatangani Perjanjian Jual Beli Surat Utang Konversi

pada bidang Property Development dengan aset yang

dengan plafon sebesar Rp12 miliar yang akan digunakan

dimiliki adalah tanah seluas 16 Ha, yang rencananya akan

untuk pembiayaan pengembangan proyek Pembangkit

dibangun Perumahan, Pertokoan, Mall dan Apartemen.

Listrik Tenaga Mini-Hydro Sengak 1 di Bengkulu.

ABP pada 2016 belum melakukan penjualan, dan sedang

Selain itu, Perseroan dan TSE juga telah menandatangani

mencari Mitra Strategis untuk mengembangkan lahan

Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman sengan plafon

tersebut.

sebesar Rp1,5 miliar yang merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan Perseroan untuk pembayaran bunga surat

Selama akhir 2016, Perseroan telah menerima pendapatan

utang konversi selama masa konstruksi (interest during

bunga Promissory Notes dari ABP sejumlah Rp395 juta,

construction).

sehingga total bunga Promissory Notes dari ABP sejak Januari sampai dengan Desember 2016 adalah sebesar

m. Kerjasama dengan PT SIG Asia (“SIG”)

Rp1,3 miliar.

Perseroan telah melakukan survei lapangan untuk melakukan kajian atas pengajuan permohonan pembiayaan

j. Kerjasama dengan PT Riscon Duta Sarana (“RDS”)

yang diberikan oleh SIG yang merupakan Perusahaan

Perseroan dan RDS telah menandatangani Perjanjian Jual

Modal Asing yang bergerak di bidang pengelolahan dan

Beli Surat Utang Konversi dengan plafon sebesar Rp10

pembekuan ikan tuna di Bitung, Sulawesi Utara. Hasil

miliar dan Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek dengan

pembiayaan tersebut akan digunakan untuk meningkatkan

plafon sebesar Rp5 miliar pada 22 Juli 2016. Adapun

kapasitas produksi, mengubah skema pembayaran kepada

pinjaman tersebut akan digunakan untuk pembiayaan

pemasok SIG dan memenuhi permintaan tambahan atas

pengembangan proyek Perumahan bukit hijau, Ciomas,

pasar ekspor. Perseroan telah menyampaikan indikasi

Jawa Barat

surat penawaran beserta draft terms and condition kepada SIG dan hingga akhir Desember 2016 masih dalam tahap diskusi terkait penawaran tersebut.


81

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Kinerja 2016

Profil Perusahaan


2. Melakukan investasi jangka panjang pada aset-aset atau

Realisasi Pendapatan Hasil Investasi pada 2016 adalah sebesar

Perusahaan atau bisnis/proyek yang memberikan tingkat

Rp135,23 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 6,04%

pengembalian yang bersifat kontinu untuk mendukung

dari Rp127,53 miliar pada 2015. Di tahun 2017, Perseroan

sustainability Perusahaan.

menargetkan pendapatan hasil investasi sebesar Rp160,9 miliar, pendapatan imbal hasil dari portfolio investasi sebesar Rp19,4 miliar dan pendapatan sewa aset Perseroan sebesar Rp7 miliar.

3. Secara proaktif membantu mengembangkan kegiatan usaha dari entitas anak. 4. Mencari peluang pengembangan usaha baru yang feasible untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Guna mencapai target finansial di tahun 2017, Perseroan telah

5. Memperkuat strategi inisiasi (origination) dalam mencari

mempersiapkan beberapa inisiatif strategis, antara lain:

target investasi yang baru dan melakukan kerja sama

1. Kegiatan Investasi

dengan BUMN, Pemerintah Daerah, badan hukum yang

Pada tahun 2017, Perseroan mentargetkan pendapatan

dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain BUMN,

dari kegiatan investasi lainnya. Terhadap kegiatan ini,

BUMD dan Swasta, termasuk anak perusahaan BUMN,

Perseroan mentargetkan dapat memberi kontribusi pada

perusahaan patungan dan Lembaga lainnya sebagai

pendapatan Perseroan sebesar Rp35,6 miliar.

mitra strategis dalam rangka kegiatan pengembangan

2. Kegiatan Pembiayaan (Financing)

dan pendayagunaan aset, yang berpotensi ditingkatkan

nilainya.

Pada tahun 2017, Perseroan mentargetkan memberikan pembiayaan

terhadap

beberapa

proyek.

Terhadap

kegiatan pembiayaan tersebut, Perseroan mentargetkan

BIDANG JASA KONSULTANSI BISNIS

dapat memberikan kontribusi pada pendapatan Perseroan

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana ketentuan dalam

sebesar Rp31 miliar.

Anggaran Dasar, Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam

3. Kegiatan Lainnya

rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan

Terhadap kegiatan ini Perseroan mentargetkan dapat

dalam bentuk usaha jasa konsultansi. Kegiatan jasa konsultansi

memberikan kontribusi pada pendapatan Perseroan

yang dijalankan Perseroan meliputi:

sebesar Rp18,3 miliar. Kegiatan lainnya tersebut dapat

1. Jasa Konsultansi Bisnis dan Manajemen

berupa kegiatan investasi, pembiayaan atau lainnya.

2. Jasa Konsultansi Penjualan dan/atau pengembangan aset

4. Kegiatan Shared Services Selain kegiatan yang dilakukan oleh unit bisnis, unit

Kinerja 2016

support diharapkan juga dapat memberikan kontribusi

Pendapatan imbalan jasa konsultansi tahun 2016 mencapai

kepada pendapatan Perseroan. Dalam tahun 2017,

sebesar Rp13,38 miliar, atau meningkat sebesar 16,60% jika

kegiatan shared services yang akan dilakukan adalah

dibandingkan dengan tahun 2015 tercatat sebesar Rp11,47

berupa penyewaan ruangan kerja kepada PT PPAK, PT

miliar.

PPAF, PT DMR, PT AKR dan PT KKA, serta jasa shared services bidang IT, Risk Management, Internal Audit, Finance and

Pada 2016 Perseroan melakukan kegiatan jasa konsultansi

Accounting, Human Resources dan Legal pada entitas anak

kepada PT Pengerukan Indonesia (Persero), PT Bank Negara

dan perusahaan kelolaan. Dari kegiatan shared services ini,

Indonesia (Persero), kemudian, PT Krakatau Steel (Persero),

Perseroan mentargetkan dapat memberikan kontribusi

PT Nindya Beton, PT Hotel Indonesia Natour (Persero),

pada pendapatan Perseroan sebesar Rp3,5 miliar.

PT Pertamina (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), dan PT Pupuk Kujang.

Strategi usaha yang akan dilakukan dalam bidang investasi

82

antara lain:

Pada tahun 2017, Perseroan menargetkan kegiatan konsultasi

1. Melakukan investasi jangka pendek pada aset-aset atau

untuk dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada

bisnis/proyek yang dapat secara cepat memberikan tingkat

Perseroan sebesar Rp5,5 miliar. Proyeksi tersebut diharapkan

pengembalian yang optimal (quick cash).

dapat tercapai melalui pemberian target jasa konsultansi





kepada: PT Pertamina (Persero) Tbk, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Pupuk Kujang, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan PT Nindya Beton. Strategi yang akan dilakukan dalam bidang jasa konsultansi antara lain: 1. Melakukan komunikasi yang intensif dan sosialisasi sebagai bagian dari aktivitas marketing kepada BUMN, Pemerintah Daerah, badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain BUMN, BUMD dan Swasta, termasuk anak perusahaan BUMN, perusahaan patungan maupun pihak lain yang memerlukan jasa konsultansi. 2. Melakukan riset/kajian awal untuk melihat potensi/mapping kebutuhan jasa konsultansi dari BUMN, Pemerintah Daerah, badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain BUMN, BUMD dan Swasta, termasuk anak perusahaan BUMN, perusahan patungan maupun pihak lain. 3. Melakukan pengembangan dan pemasaran jasa/produk konsultasi yang sesuai dengan kebutuhan klien dengan mempertimbangkan kompetensi dan sumber daya (resources) yang dimiliki. 4. Memberikan jasa konsultansi kepada BUMN, Pemerintah Daerah, badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain BUMN, BUMD dan Swasta, termasuk anak perusahaan BUMN, perusahaan patungan maupun pihak lain.

PENGELOLAAN ENTITAS ANAK Hingga berakhirnya tahun buku 2016, Perseroan memiliki lebih dari 50% saham pada tiga entitas anak. Entitas anak yang berada dalam pengelolaan Perseroan adalah PT PPA Finance, PT PPA Kapital, dan PT Nindya Karya. Selain itu, Perseroan memiliki kepemilikan tidak langsung pada PT Nindya Beton melalui PT Nindya Karya serta PT Duta Mentari Raya dan PT Pratama Persada Airborne melalui PT PPA Kapital.

PT PPA Finance

(7.941)

(3.653)

87.598

10.560

PT PPA Kapital

4.658.086

68.624

PT Nindya Karya

2016

2015

Secara umum kinerja entitas anak perusahaan menunjukkan perkembangan yang baik. Tabel Kinerja Entitas Anak Entitas Anak

Domisili

Aktivitas

Persentase Kepemilikan

Tahun Operasi

PT PPA Finance (“PT PPAF”)

Jakarta

Pembiayaan

99,999

PT PPA Kapital (“PT PPAK”)

Jakarta

Pembiayaan

PT Nindya Karya (“PT NK”)

Jakarta

PT Nindya Beton (“PT NB”)* PT Duta Mentari Raya (“PT DMR”)** PT Pratama Persada Airborne (“PT PRPA”)**

Jumlah Aset 2016 (dalam Rp juta)

Jumlah Pendapatan 2016 (dalam Rp juta)

2009

633.343

87.598

99,996

2012

122.579

7.941

Konstruksi

99,000

1961

3.649.041

4.658.086

Jakarta

Produksi Beton Precast

49

2013

177.840

79.263

Jakarta

Pabrikasi

98,150

2014

108,185

-

Jakarta

Survei Udara dan Pemetaan

99,990

2016

10.001

-



83

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Penjelasan terkait kegiatan usaha masing-masing entitas anak pada 2016 adalah sebagai berikut:

PT PPA Finance (“PPAF”) Entitas Anak PT PPA Finance

Domisili

Aktivitas


Tahun Operasi

Jakarta

Pembiayaan

99.999

2009



633.343

87.598

PPAF mulai beroperasi sejak 21 Desember 2009 berdasarkan surat persetujuan Menteri Negara BUMN No. S-360/MBU/2009 tanggal 27 Mei 2009. Berdasarkan surat tersebut, Perseroan membentuk PPAF dengan kepemilikan saham sebesar 99,999%. Kegiatan usaha utama PPAF adalah pembiayaan, dengan kegiatan usaha yang mencakup: 1. Sewa Guna Usaha (leasing) – Pembiayaan Investasi; 2. Anjak Piutang (factoring) – Pembiayaan Modal Kerja; dan 3. Pembiayaan Konsumen (consumer financing) – Pembiayaan Multiguna. Kinerja 2016 Selama tahun 2016, PPAF berhasil mencatatkan total pencairan dana pembiayaan sebesar Rp623,40 miliar, mengalami sedikit penurunan sebesar Rp49,3 miliar atau 7,33% dari nilai tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp672,7 miliar. Pencairan Dana Pembiayaan 2016 Klien BUMN

Pembiayaan Investasi

Swasta

-

43.737.899.328

97.625.864.869

-

-

-

-

4.711.309.000

-

-

4.711.309.000

332.480.130.350

-

181.542.626.718

514.022.757.068

-

7.043.650.000

-

7.043.650.000

391.079.404.891

7.043.650.000

225.280.526.046

623.403.580.937

Perorangan Total

Total

Modal Kerja

53.887.965.541

Anak Usaha BUMN Koperasi BUMN

Multi Guna

Selain pencairan pembiayaan, di tahun 2016, PPAF juga telah

Ikhtisar keuangan

memperoleh pinjaman dari pihak ketiga untuk mendukung

Untuk kinerja keuangan, pada 2016 realisasi pendapatan

kegiatan pembiayaan yang diberikan, yaitu :

usaha PPAF sebesar Rp87,59 miliar atau memenuhi 88,86% di

1. Penerbitan MTN II, dengan plafond setinggi-tingginya

atas RKAP tahun 2016 yang sebesar Rp98,58 miliar. Sementara

Rp300,00 miliar, dengan Manajer Investasi oleh PT

bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan usaha pada

Syailendra Capital.

2015 yang sebesar Rp66,51 miliar, pendapatan usaha 2016

2. Perpanjangan fasilitas pinjaman pada Bank Rakyat

mengalami peningkatkan sebesar 31,71%. Pada 2016, beban

Indonesia dengan plafond pinjaman sebesar Rp165,00

usaha mencapai Rp70,55 miliar yang meningkat 28,48% dari

miliar, yang terdiri dari KMK Factoring dengan nilai nominal

tahun 2015 yang sebesar Rp54,91 miliar. Dengan demikian,

Rp85,00 miliar dan KMK Leasing dengan nilai nominal

laba bersih yang diraih pada 2016 sebesar Rp12,82 miliar atau

Rp80,00 miliar.

meningkat 21,42% dari Rp10,56 miliar pada 2015.

3. Pinjaman dari Bank Banten dengan plafond pinjaman sebesar Rp75,00 miliar, yang terdiri dari Pinjaman Rekening

Target 2017

Koran dengan nilai nominal Rp25,00 miliar dan pinjaman

Pada 2017, PPAF menargetkan perolehan laba bersih sebesar

modal kerja dengan nilai nominal Rp50 miliar.

Rp18 miliar dengan pendapatan usaha sebesar Rp102,8 miliar dan guna pencapaian target tersebut program kegiatan PPAF terutama adalah melakukan penyaluran pembiayaan sebesar Rp630 miliar dengan komposisi sebagai berikut:

84





1. Factoring ditargetkan sebesar Rp374 miliar atau 60% dari total dana penyaluran pembiayaan sebesar Rp630 miliar dengan target pendapatan sebesar Rp47,2 miliar. 2. Leasing ditargetkan sebesar Rp225 miliar atau 35% dari total dana penyaluran pembiayaan sebesar Rp630 miliar dengan target pendapatan sebesar Rp46,7 miliar. 3. Consumer Finance ditargetkan sebesar Rp31 miliar atau sebesar 5% dari total dana penyaluran pembiayaan sebesar Rp630 miliar dengan target pendapatan sebesar Rp4,6 miliar. Penyaluran pembiayaan tersebut akan menggunakan dana pihak ketiga berupa Kredit Modal Kerja, dana yang berasal dari angsuran klien dan penambahan setoran modal sebesar Rp50 miliar dengan persetujuan dari pemegang saham Perseroan. Pada akhir 2016, PPAF melakukan penarikan sebesar Rp20 miliar sehingga outstanding pinjaman PPAF kepada Perseroan menjadi sebesar Rp56 miliar dari total plafon pinjaman sebesar Rp100 miliar. Di samping itu, berdasarkan Perjanjian dengan Bank Victoria, outstanding pinjaman kepada Bank Victoria hingga akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp45 miliar.

PT PPA Kapital (“PPAK”) Entitas Anak PT PPA Kapital

Domisili

Aktivitas


Tahun Operasi



Jakarta

Pembiayaan

99.996

2012

122.579

7.941

PPAK beroperasi sejak 22 Juni 2011 berdasarkan persetujuan

perusahaan tersebut, dimana pada tahun yang bersamaan,

Menteri Negara BUMN melalui surat Nomor: S-372/MBU/2011

PPAK menerima hasil investasi, jasa biaya transaksi dan jasa

tanggal 22 Juni 2011. Berdasarkan surat tersebut, Perseroan

biaya pemantauan. Realisasi pendapatan kegiatan investasi

membentuk PPAK dengan kepemilikan saham sebesar

yang berhubungan dengan kegiatan investasi ini pada tahun

99,996%. Kegiatan usaha utama PPAK adalah jasa, dengan

2016 adalah sebesar Rp7,9 miliar. Sedangkan, aset investasi

kegiatan usaha yang mencakup:

PPAK adalah sebesar Rp109 miliar.

1. Melakukan jasa pengelolaan investasi dalam bentuk pembelian dan penjualan efek (tidak dalam fungsi sebagai

Dalam melakukan kegiatan usaha, PPAK senantiasa berusaha

Manajer Investasi).

bekerja sama dengan mitra perusahaan sasaran (investee

2. Melakukan kegiatan usaha jasa di bidang pengelolaan

companies), yang memiliki proyek (atau transaksi) investasi

aset, baik aset milik sendiri atau aset milik pihak lain yang

yang baik, dimana nilai dari mitra perusahaan sasaran

diserahkelolakan kepada Perseroan.

diharapkan akan berkembang atau meningkat pada masa

3. Melakukan kegiatan usaha di bidang jasa konsultansi

yang akan datang.

(tidak dalam fungsi sebagai Manajer Investasi), jasa konsultansi manajemen, jasa konsultansi keuangan dan

Ikhtisar Keuangan

jasa konsultansi pengelolaan aset.

Untuk kinerja keuangan, pada 2016 realisasi pendapatan usaha PPAK sebesar Rp7,9 miliar atau memenuhi 89% dari RKAP

Kinerja 2016

tahun 2016 yang ditargetkan sebesar Rp 8,9 miliar. Sementara

Sepanjang tahun 2016, realisasi kegiatan investasi PPAK

jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2015, pendapatan

induk berasal dari enam transaksi investasi pada mitra

usaha meningkat 5294% dari sebelumnya sebesar Rp 150 juta.

perusahaan investasi (investee companies). Adapun jenis

Pada 2016, beban usaha tercatat sebesar Rp13,7 miliar atau

transaksi investasinya adalah pembentukan badan usaha baru,

mengalami peningkatan sebesar 71% dari tahun sebelumnya

pembentukan kerja sama operasi, investasi dalam bentuk surat

yang tercatat sebesar Rp8 miliar. Dengan demikian, rugi bersih

utang, dan/atau surat utang konversi, dan/atau penyertaan

yang diperoleh pada 2016 adalah Rp3,3 miliar yang mengalami

(saham) pada lebih dari empat mitra perusahaan investasi

peningkatan sebesar 7,4% dari Rp3,6 miliar pada 2015.

serta melaksanakan kegiatan pemantauan atas perusahaan-


85

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Target 2017

Profil Perusahaan


5. PPAK akan menjadi investor untuk proyek-proyek baru

Pada 2017, PPAK secara konsolidasi mentargetkan perolehan

dengan total potensi nilai investasi sebesar Rp75 miliar.

laba bersih sebesar Rp19,5 miliar dengan pendapatan usaha sebesar Rp296,8 miliar dan guna pencapaian target tersebut

Kegiatan investasi tersebut akan menggunakan dana pihak

program kegiatan PPAK antara lain:

ketiga dan penambahan setoran modal dari pemegang saham

1. PPAK akan bertindak sebagai investor dan/atau pengelola

sebesar Rp75 miliar dengan persetujuan dari pemegang saham

pada:

Perseroan.

a. PT Duta Mentari Raya sebagai Anak Perusahaan berupa pabrik kelapa sawit,

Plafon pinjaman Perseroan kepada PPAK tetap berada pada

b. PT Asia Kaolinraya sebagai produsen kaolin,

Rp96,25 miliar pada tahun 2016. Namun pada 14 November

c. PT Ciptaindah Permata – aksesoris motor,

2016, telah terjadi peningkatan outstanding pinjaman yang

d. PT Rumah Cerdas berupa pembangunan dan penjualan

semula tercatat sebesar Rp5,5 miliar menjadi Rp89,01 miliar

rumah di Yogyakarta.

yang digunakan untuk pembelian Surat Utang Konversi PT

2. PPAK akan melanjutkan pemberian modal kerja kepada produsen fibre cement PT KNE Global Persada.

KNE Global Persada. Perseroan dan PPAK telah menyepakati perubahan suku bunga dan pembebanan arranger fee sebesar

3. PPAK akan menjadi investor dan memberikan pendanaan

2% p.a. atas pinjaman yang digunakan PPAK untuk pembiayaan

modal kerja produsen aspal alam modifikasi PT Aston Adhi

pada PT Rumah Cerdas, PT Cipta Indah Permata, PT KNE Global

Jaya.

Persada dan PT Asia Kaolin Raya.

4. PPAK

akan

melakukan

divestasi

dengan

menjual

kepemilikan surat utang PT Asia Kaolinraya pada akhir tahun 2017.

PT Nindya Karya (Persero) (“NK”) NK beroperasi sejak 1961. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tanggal 13 Agustus Tahun 2012, Perseroan melakukan penyertaan modal pada NK sebesar Rp499.997.421 atau 99% dari modal disetor dan ditempatkan. Kegiatan usaha utama NK adalah Jasa Konstruksi dengan tingkat operasional yang cukup besar dan tersebar diberbagai wilayah Republik Indonesia.

Entitas Anak PT Nindya Karya

Domisili

Aktivitas


Tahun Operasi



Jakarta

Konstruksi

99.000

1961

3.649.041

4.658.086

Kinerja 2016 Sepanjang tahun 2016, NK telah berupaya keras untuk memenangkan tender, hal tersebut dapat dilihat dari total persentase keberhasilan tender yang dimenangkan yaitu sebesar 28,29% dari total pemasaran tender di tahun 2016 sebesar Rp26.078,81 miliar. NK berhasil melampaui target tender yang dimenangkan di awal tahun 2016 sebesar 25%, namun masih sedikit di bawah realisasi tahun 2015 yang tercatat sebesar 29,84%. Jumlah kontrak tersedia yang merupakan komposisi kontrak lama dan baru juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada 2016, nilai nominal kontrak tersedia tercatat sebesar Rp14.541,83 miliar, atau meningkat 27,48% dari realisasi tahun 2015 yaitu sebesar Rp11.407,58 miliar. Nilai kontrak tersedia di tahun 2016 mampu mencapai 99,57%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp14.604,60 miliar. Nilai investasi hanya mampu tercapai sebesar Rp10,57 miliar, atau 0,74% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2016 sebesar Rp1.426,09 miliar. Namun nilai tersebut meningkat sebesar Rp5,39 miliar atau 104,05% dari realisasi investasi di tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp5,18 miliar.

86





Seiring dengan meningkatnya kinerja financial, NK juga meningkatkan jumlah pegawai yang dipekerjakan. Pada tahun 2016, jumlah pegawai NK yang berjumlah 841 pegawai dinilai sudah melampaui target yang ditetapkan sebanyak 820 pegawai dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebanyak 718 pegawai. Ikhtisar Keuangan NK berhasil meningkatkan nilai aset usahanya per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp3.649,04 miliar, naik sebesar Rp150,71 miliar atau 4,30% dari tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp3.498,33 miliar. Nilai pendapatan NK di tahun 2016 juga meningkat cukup signifikan dari Rp3.630,55 miliar di tahun 2015 menjadi Rp4.658,08 miliar di tahun 2016, atau naik sebesar 28,30%. Tren positif yang serupa juga diikuti oleh pencapaian laba bersih di tahun 2016 yang meningkat sebesar Rp111,43 miliar menjadi Rp180,05 miliar bila dibandingkan dengan Rp68,62 miliar di tahun 2015. Rasio keuangan likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan net profit margin NK di tahun 2016 telah mampu melampaui target yang ditetapkan pada awal 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa NK merupakan badan usaha yang mampu meningkatkan kinerja finansialnya dengan baik di tahun 2016. (Rp miliar) Uraian Pemasaran Tender

Realisasi 2016 26.078,81

Tender Dimenangkan

Target 2016 (RKAP) 36.597,42

Realisasi 2015

Perubahan (yoy)

Persentase

30.287,22

-4.208,4

86,10%

7.377,50

9.149,35

9.036,76

-1.659,27

81,64%

14.541,83

14.604,60

11.407,58

3.134

127,48%

4.658,65

4.601,20

3.613,20

1.045

128,93%

195,34

110,60

68,62

127

284,65%

10,57

1.426,09

5,18

5

204,15%

841

820

718

123

17,13%

Aset

3.797,91

3.842,44

3.498,33

300

108,56%

Rasio Keuangan Likuiditas

Kontrak Tersedia Pendapatan Usaha Laba Bersih Investasi Jumlah Pegawai

116,01%

115,36%

117,13%

-1,12%

99,04%

Rentabilitas

4,19%

2,40%

1,83%

2,36%

228,96%

Solvabilitas

126,85%

124,91%

121,06%

5,79%

104,78%

4,19%

2,40%

1,83%

2,36%

228,96%

SEHAT AA

SEHAT AA

SEHAT AA

Net Profit Margin Tingkat Kesehatan Perusahaan

Target 2017 Pada 2017, NK mentargetkan perolehan laba bersih sebesar Rp188,03 miliar dengan pendapatan usaha sebesar Rp5.601,7 miliar dan guna pencapaian target tersebut, program kegiatan NK antara lain: 1. Pengembangan Bisnis di bidang Properti/Realty antara lain berupa investasi perhotelan, Real Estate/perumahan, apartemen, dan Pengurusan Perizinan sebagai Perusahaan Pengelola Hotel; 2. Pengembangan Bisnis di bidang industri antara lain berupa Penyertaan pada Pabrik Material Konstruksi, Pengurusan Perizinan sebagai Perusahaan industri dan Pembentukan anak perusahaan di bidang industri; 3. Pengembangan Bisnis di bidang Energi antara lain berupa Penyertaan pada Pembangkit Listrik (PLTM) dan Pengurusan Perizinan sebagai Perusahaan Pembangkit Listrik; 4. Pengembangan Bisnis di bidang Trading antara lain berupa Penyertaan pada Trading Material Konstruksi, Produk Prefabricated House M Building dan Investasi Pergudangan; 5. Pengembangan pengusahaan jalan tol.


87

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


TINJAUAN KINERJA KEUANGAN Kinerja laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (anggota RSM). Proses audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah mengikuti Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Berdasarkan opini auditor, laporan konsolidasian Perseroan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Laba/(Rugi) Pendapatan Usaha Total pendapatan usaha yang berhasil dibukukan oleh Perseroan sepanjang 2016 mencapai Rp5.000,36 miliar yang meningkat Rp1.030,75 miliar atau 25,97% jika dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp3.969,61 miliar. Kontribusi peningkatan pendapatan berasal dari pendapatan jasa konstruksi yang meningkat sebesar Rp1.044,89 miliar atau 28,92%, pendapatan hasil investasi yang naik sebesar Rp7,70 miliar atau 6,04%, pendapatan imbalan jasa konsultansi yang naik sebesar Rp1,91 miliar atau 16,60% dan juga pendapatan penggantian biaya yang meningkat sebesar Rp600 juta atau 41,99% di tahun 2016. Tabel Pendapatan Usaha Dalam 3 Tahun Terakhir (2014-2016) (Dalam jutaan Rupiah) Uraian Pendapatan Jasa Konstruksi Pendapatan Hasil Investasi Pendapatan Bunga dan Provisi atas Pinjaman yang Diberikan Pendapatan Imbalan Pengelolaan Aset (IPA) Pendapatan Imbalan Jasa Konsultansi Pengelolaan Aset BUMN Pendapatan Penggantian Biaya Jumlah

2016 4.658.086 135.232 175.756 13.879 13.378 2.000 2.029 5.000.360

2015 3.613.197 127.533 196.457 14.365 11.473 5.160 1.429 3.969.614

2014 1.897.075 135.545 94.842 15.288 6.300 2.755 2.151.805

Beban Usaha Pada 2016, total beban usaha Perseroan mencapai Rp4.586,19 miliar yang meningkat sebesar Rp977,52 miliar atau 27,09% jika dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp3.608,67 miliar. Porsi terbesar beban usaha berasal dari beban proyek yang meningkatkan sebesar Rp927,69 miliar atau 28,83% dari Rp3.217,81 miliar menjadi Rp4.145,50 miliar di tahun 2016. Beban proyek juga merupakan porsi terbesar dari beban usaha keseluruhan sebesar 90,39%. Tabel Beban Usaha Dalam 3 Tahun Terakhir (2014-2016) (Dalam jutaan Rupiah) Jenis Beban Beban Proyek Pegawai Beban Bunga Bank Keperluan Kantor Sewa dan Asuransi Investasi Perjalanan Dinas Jasa Konsultan Pemasaran dan Penjualan Imbalan Pasca Kerja-Bersih Penyusutan Penyisihan (Pemulihan) Penurunan Nilai Piutang Lain-lain (di bawah Rp1 miliar) Jumlah Beban Usaha

88


2016 4.145.503 247.346 60.456 42.909 32.640 24.364 15.971 12.070 11.846 5.903 9.994 (23.373) 562 4.586.191

2015 3.217.813 196.575 54.978 3.885 30.865 8.568 14.798 1.699 8.318 13.358 10.840 19.122 27.848 3.608.667

2014 1.724.742 174.514 25.177 6.772 24.354 1.881 2.034 865 2.443 5.090 26.589 6.365 2.000.826




Laba Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Sampai dengan akhir tahun 2016, Perseroan berhasil

Perseroan berhasil memperoleh penghasilan komprehensif

membukukan laba bersih sebesar Rp281,27 miliar atau

tahun berjalan sebesar Rp297.016 juta pada 2016. Dibanding

meningkat Rp110,30 miliar atau 65% jika dibandingkan dengan

perolehan di tahun sebelumnya yang tercatat sebesar

tahun 2015 sebesar 170,96 miliar. Peningkatan laba bersih

Rp130.001 juta, perolehan 2016 menunjukkan peningkatan

tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya pendapatan

sebesar 128%. Jumlah Laba Komprehensif tahun berjalan

usaha.

merupakan penjumlahan laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lainnya. Oleh karena itu, kenaikan laba

Penghasilan Komprehensif Lain

komprehensif tahun berjalan disebabkan oleh meningkatnya

Pada 2016, Perseroan berhasil memperoleh penghasilan

laba tahun berjalan tahun 2016 sebesar 65% bila dibandingkan

komprehensif lain sebesar Rp15.750 juta. Perolehan tersebut

tahun 2015 yang disertai dengan kenaikan penghasilan

menunjukkan peningkatan sebesar 138% dibanding perolehan

komprehensif lainnya sebesar 138% di tahun 2016.

di tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp(40.961) juta. Peningkatan perolehan tersebut terutama dipengaruhi oleh

Laba Per Saham

keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset

Laba per saham Perseroan pada 2016 mencapai Rp93.258,

keuangan sebagai Efek Tersedia untuk Dijual dan pengukuran

meningkat Rp7.978 atau 9,36% jika dibandingkan dengan

kembali Program Imbalan Pasti.

tahun 2015 sebesar Rp85.280.

Perkembangan Laba/Rugi Perseroan dalam 3 tahun terakhir (2014-2016) (Dalam jutaan Rupiah) Uraian Pendapatan Usaha Beban Usaha Laba Usaha Laba Sebelum Pajak Laba Tahun Berjalan Penghasilan Komprehensif Lain Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Penghasilan Berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan non Pengendali Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan non Pengendali Laba Per Saham (dalam angka penuh)

2016 5.000.360 (4.586.191) 414.169 283.400 281.266 15.750 297.016

2015 3.969.614 (3.608.667) 360.947 185.888 170.962 (40.961) 130.001

2014 2.151.805 (2.000.826) 150.979 121.835 116.893 96.213 210.695

279.466 1.800

170.274 688

116.444 449

295.242 1.774 93.258

129.337 664 85.280

216.502 665 58.318

Posisi Keuangan Aset Aset Perseroan per 31 Desember 2016 mencapai Rp7.889,83 miliar yang meningkat Rp589,59 miliar atau 8,08% jika dibandingkan 31 Desember 2015 sebesar Rp7.300,24 miliar. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan aset lancar sebesar Rp201,48 miliar atau 3,95% dari Rp5.102,89 miliar pada posisi per 31 Desember 2015 menjadi Rp5.304,36 miliar pada posisi per 31 Desember 2016 dan juga kenaikan aset tidak lancar yang meningkat sebesar Rp388,11 miliar atau 17,66% dari Rp2.197,36 miliar di akhir tahun 2015 menjadi Rp2.585,47 miliar di akhir tahun 2016. Kenaikan aset lancar Perseroan sebesar 3,95% per 31 Desember 2016 didominasi oleh peningkatan tagihan bruto kepada pemberi kerja sebesar Rp641,91 miliar atau 50,57% bila dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2015. Naiknya tagihan bruto kepada pemberi kerja per 31 Desember 2016 disebabkan oleh kenaikan tagihan bruto kepada pemberi kerja dari pihak berelasi sebesar Rp374,71 miliar atau 341,87% dan pihak ketiga sebesar Rp267,19 miliar atau 52,58% per 31 Desember 2016.


89

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Di samping kenaikan tagihan bruto kepada pemberi kerja, peningkatan aset lancar juga disebabkan oleh beberapa faktor utama lainnya, antara lain: peningkatan piutang usaha sebesar Rp194,16 miliar atau 23,85%, pinjaman yang diberikan sebesar Rp126,94 miliar atau 137,58% dan pajak dibayar dimuka sebesar Rp120,65 miliar atau 50,57%. Sedangkan kenaikan aset tidak lancar Perseroan sebesar 17,66% per 31 Desember 2016 didominasi oleh peningkatan pinjaman yang diberikan untuk kegiatan R/R dari pihak berelasi sebesar Rp289,58 miliar atau 27,26%. Kenaikan pinjaman yang diberikan untuk kegiatan R/R sampai dengan akhir tahun 2016 disebabkan oleh naiknya nilai pokok pinjaman R/R BUMN sebesar Rp262,33 miliar atau 17,93%. Faktor-faktor utama lain yang menyebabkan peningkatan aset tidak lancar Perseroan per 31 Desember 2016 adalah naiknya investasi pada ventura bersama sebesar Rp64,88 miliar atau 23,51%, investasi jangka panjang lainnya sebesar Rp41,94 miliar atau 7084,97% dan properti investasi sebesar Rp17,49 miliar atau 6,36%. Perkembangan Posisi Keuangan Perseroan dalam 3 tahun terakhir (2014-2016) (Dalam jutaan Rupiah) Uraian Aset Lancar Aset Tidak Lancar Total Aset Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Total Liabilitas Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas

2016 5.304.363 2.585.466 7.889.829 3.109.266 629.235 3.738.501 4.151.328 7.889.829

2015 5.102.888 2.197.355 7.300.244 2.695.688 740.028 3.435.716 3.864.528 7.300.244

2014 3.317.209 1.900.062 5.217.271 1.971.067 498.397 2.469.464 2.747.807 5.217.271

Liabilitas

Rp255,80 miliar atau 62,52%, uang muka pemberi kerja jangka

Liabilitas Perseroan meningkat sebesar Rp302,79 miliar atau

panjang dari pihak ketiga sebesar Rp53,80 miliar atau 34,10%

8,81% dari Rp3.435,72 miliar per 31 Desember 2015 menjadi

dan penurunan liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar

Rp3.738,50 miliar per 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut

Rp10,08 miliar atau 30,89%.

didominasi oleh kenaikan liabilitas jangka pendek yang meningkat sebesar Rp413,58 miliar atau 15,34%, sedangkan

Ekuitas

liabilitas jangka panjang turun sebesar Rp110,79 miliar atau

Ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp286,80 miliar atau

turun 14,97% dari Rp740,03 miliar pada tahun 2015 menjadi

7,42% dari Rp3.864,53 miliar di tahun 2015 menjadi Rp4.151,33

Rp629,24 miliar per 31 Desember 2016.

miliar di tahun 2016. Besarnya peningkatan ekuitas tersebut didukung oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan

Sampai dengan akhir tahun 2016, Perseroan mencatatkan

penggunaannya sebesar Rp266,61 miliar atau 31,85% dan

kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar 15,34%. Kenaikan

peningkatan laba yang belum direalisasikan dari efek tersedia

tersebut didominasi oleh kenaikan utang usaha dari pihak

untuk dijual (bersih) sebesar Rp18,42 miliar atau 52,58% di

ketiga sebesar Rp315,70 miliar atau 30,95%, peningkatan

tahun 2016.

pinjaman bank dan lembaga keuangan dari pihak ketiga sebesar Rp157,13 miliar atau 65,26% dan meningkatnya uang

Arus Kas

muka pemberi kerja jangka pendek dari pihak ketiga sebesar

Kas dan Setara Kas Bersih Perseroan di tahun 2016 menunjukkan

Rp144,38 miliar atau 119,17%.

tren penurunan sebesar Rp812,64 miliar, sehingga kas dan setara kas pada akhir tahun 2016 menjadi Rp1.534,25 miliar dari

90

Sedangkan posisi per 31 Desember 2016, Perseroan berhasil

Rp2.346,89 miliar di tahun 2015. Penurunan Kas dan Setara Kas

mencatatkan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar

Bersih pada tahun 2016 tersebut berbeda bila dibandingkan

14,97%. Penurunan tersebut terutama berasal dari turunnya

dengan kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp1.411,74 miliar

pinjaman bank jangka panjang dari pihak berelasi sebesar

di tahun 2015 yang disebabkan oleh besarnya arus kas keluar





yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp766,19 miliar dan juga digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp183,03 miliar. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi meningkat menjadi Rp766,19 miliar sampai dengan akhir tahun 2016. Tingginya pengeluaran kas didominasi oleh pembayaran beban usaha yang meningkat sebesar Rp1.638,51 miliar atau 58,77% dari tahun sebelumnya dan pengeluaran pinjaman yang diberikan yang meningkat sebesar Rp267,59 miliar atau 446,75%. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi meningkat menjadi Rp136,59 miliar sampai dengan akhir tahun 2016. Kenaikan tersebut bertolak belakang dengan nilai kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sampai dengan akhir tahun 2015 sebesar Rp166,31 miliar. Peningkatan arus kas bersih yang berasal dari aktivitas investasi disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain: meningkatnya hasil penjualan aset tetap sebesar Rp250,00 miliar atau 159,64% dan menurunnya jumlah perolehan properti investasi sebesar Rp111,62 miliar atau 97,27%. Sedangkan arus kas dari aktivitas pendanaan menurun secara signifikan sampai dengan akhir tahun 2016 disebabkan oleh bertambahnya pembayaran pinjaman sebesar Rp5.854,79 miliar atau 409,68% dari tahun 2015 disamping naiknya penerimaan pinjaman sebesar Rp5.285,13 miliar atau 289,44% dari tahun 2015. Perkembangan Arus Kas Dalam 3 Tahun Terakhir (2014-2016) (Dalam jutaan Rupiah) Uraian

2016

Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi

2015

(766.194)

Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi

2014

192.197

(536.747)

136.586

(166.310)

144.555

Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

(183.029)

1.385.850

374.301

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

(812.637)

1.411.737

(17.891)

Kas dan Setara Kas Awal Tahun

2.346.889

935.152

953.043

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

1.534.252

2.346.889

935.152

PEMBAHASAN TENTANG KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG Rasio Keuangan Utama Rasio Laba Bersih terhadap Aset

2016

2015 3,56%

2014 2.34%

2,24%

Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas

6,78%

4,42%

4,25%

Rasio Ekuitas terhadap Jumlah Aset

52,62%

52,94%

52,67%

170,60%

189,30%

168,30%

90,06%

88,90%

89,87%

Rasio Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio) Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio)

Secara berkala, tingkat likuiditas Perseroan selalu dipantau

Perseroan juga senantiasa mengukur perbandingan dana yang

untuk memastikan bahwa pemenuhan kewajiban dapat

berasal dari ekuitas dengan dana yang berasal dari pinjaman

berjalan dengan lancar. Kemampuan Perseroan dalam

untuk menilai seberapa banyak aset Perseroan yang dibiayai

membayar utang yang jatuh tempo dapat diukur melalui

oleh pinjaman. Salah satu tolak ukur solvabilitas Perseroan

rasio lancar (current ratio). Rasio lancar per 31 Desember 2016

adalah Debt to Equity ratio. Pada tahun 2016, Perseroan

tercatat sebesar 170,60% menurun dibandingkan nilai per 31

mencatat Debt to Equity ratio di tahun 2016 sebesar 90,06%

Desember 2015 yang sebesar 189,30%. Walaupun current ratio

lebih tinggi dibandingkan 88,90% di tahun 2015.

Perseroan menunjukkan penurunan, namun nilai tersebut masih diatas 100%, yang berarti Perseroan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik.


91

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


PEMBAHASAN TENTANG KOLEKTIBILITAS PIUTANG Per 31 Desember 2016 perputaran piutang usaha secara konsolidasi tercatat sebesar 5,4 kali, lebih rendah bila dibandingkan dengan 6,1 kali per 31 Desember 2015. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya piutang jasa konstruksi yang melebihi peningkatan pendapatan usaha.

STRUKTUR MODAL Komposisi struktur modal Perseroan per 31 Desember 2016 adalah 47,38% berasal dari liabilitas dan 52,62% berupa ekuitas. Komposisi ini mengalami sedikit perubahan jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2015, dimana komposisi liabilitas adalah 47,06% dan ekuitas adalah 52.94%.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL Perseroan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: utang neto dibagi jumlah ekuitas. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Dalam rangka pengembangan usaha tahun 2016, Perseroan melakukan kebijakan struktur modal dengan penambahan liabilitas sebesar Rp302,79 miliar atau sebesar 8,81% dan penambahan pada ekuitas sebesar Rp286,80 miliar atau sebesar 7,42%. Tabel Manajemen Struktur Modal (Dalam jutaan Rupiah) Uraian

2016

2015

2014

Manajemen Pemodalan Total Liabilitas

3.738.501

3.435.716

2.469.464

Kas dan Setara Kas

1.534.252

2.346.889

935.152

Liabilitas Neto

2,204,249

1,088,827

1,534,312

Total Ekuitas

4.151.328

3.864.528

2.747.807

0,53

0,28

0,56

Dikurangi:

Rasio Liabilitas Neto terhadap Modal

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2016

Sepanjang 2016, Perseroan tidak memiliki ikatan yang bersifat

Pada tahun 2016, Perseroan hanya mampu mencapai 55,77%

material dengan pihak lain untuk kepentingan investasi barang

dari total aset yang ditargetkan pada awal tahun. Tren tersebut

modal.

juga diikuti oleh liabilitas yang hanya mencapai 37,09% dari target yang ditetapkan. Namun Perseroan berhasil melampaui

INVESTASI BARANG MODAL

target ekuitas untuk tahun 2016 yang berhasil mencapai

Pada tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembelian aset

102,04%.

tetap berupa tanah, gedung, kendaraan bermotor, peralatan proyek dan peralatan kantor dengan total pembelanjaan

Realisasi Laba Bersih tahun 2016 tercatat sebesar Rp281,27

sebesar Rp29,19 miliar. Pembelian aset tetap tersebut

miliar atau memenuhi 170,62% dari target RKAP 2016 yang

mencerminkan inisiatif Perseroan untuk melakukan ekspansi

tercatat sebesar Rp164,85 miliar. Sementara realisasi Laba

usaha di tahun 2016 dan di tahun-tahun selanjutnya.

Usaha mencapai Rp414,17 miliar atau memenuhi 96,08% dari

Disamping total pembelanjaan aset tetap, di tahun 2016

target RKAP 2016 yang sebesar Rp431,06 miliar. Sedangkan

Perseroan juga mencatatkan penambahan aset tetap yang

pendapatan usaha dan beban usaha masing-masing hanya

berasal dari aset dalam penyelesaian sejumlah Rp96,24 miliar

mampu memenuhi target sebesar 58,26% dan 56,26%.

berupa pembangunan pabrik PT Nindya Beton entitas anak PT Nindya Karya.

92





Berikut ini tabel target RKAP 2016 dan realisasi tahun 2016 (Dalam jutaan Rupiah) Uraian

Target RKAP 2016

Realisasi 2016

Pencapaian (%)

Aset

14.147.994

7.889.829

55,77%

Liabilitas

10.079.772

3.738.501

37,09%

4.068.222

4.151.328

102,04%

8.582.580

5.000.360

58,26%

(8.151.518)

(4.586.191)

56,26%

Ekuitas Pendapatan Usaha Beban Usaha Laba Usaha

431.062

414.169

96,08%

Laba Bersih

164.854

281.266

170,62%

TARGET 2017

meningkatnya volume perdagangan dunia dan peningkatan

Perseroan akan melakukan beberapa inisiatif strategis guna

harga komoditas. Namun demikian pengaruh dari perlambatan

mencapai target finansial yang telah ditetapkan untuk tahun

ekonomi Tiongkok dan kondisi perekonomian dikawasan

2017. Perseroan berharap bahwa pertumbuhan laba usaha

Eropa masih menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian.

dan laba bersih Perseroan di tahun 2017 dapat masing-masing tumbuh sebesar 14,70% dan 6,68%. Setelah melakukan

Sementara itu Pemerintah dalam APBN 2017 memproyeksikan

perhitungan secara matang, pertumbuhan laba usaha dan

pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 5,1%, inflasi sebesar

laba bersih tersebut dapat tercapai apabila pendapatan usaha

2%, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp13.300

dan beban usaha dapat tumbuh sebesar 26,29% dan 27,33%

per dollar AS dan suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3% per

di tahun 2017. Perseroan juga menargetkan peningkatan aset

tahun. Belanja rumah tangga menjadi kontributor utama

sebesar 13,04%, liabilitas sebesar 21,70% dan ekuitas sebesar

pertumbuhan, disamping belanja Pemerintah dalam bidang

5,24%.

infrastruktur yang terus dilaksanakan untuk mendukung peningkatan

Uraian

daya

saing

dan

konektivitas.

Komitmen

Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur akan terus

(Dalam jutaan Rupiah) Realisasi 2016

Target 2017

mendorong pertumbuhan di sektor konstruksi, transportasi

Aset

7.889.829

8.918.337

dan pergudangan. Sedangkan pada sektor keuangan

Liabilitas

3.738.501

4.549.623

diharapkan meningkat sejalan dengan peningkatan arus dana

Ekuitas

4.151.328

4.368.714

yang berasal dari kebijakan tax amnesty.

Pendapatan Usaha

5.000.360

6.314.731

(4.586.191)

(5.839.661)

Dengan memperhatikan proyeksi kondisi perekonomian global

Laba Usaha

414.169

475.070

maupun domestik tersebut di atas, Perseroan menghadapi

Laba Bersih

281.266

300.043

kondisi yang lebih menantang untuk dapat mencapai target

Beban Usaha

dan sasaran Perseroan di tahun 2017. Sebagaimana tahun

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

2016, Perseroan akan tetap menjalankan strategi pertumbuhan

Perseroan tidak memiliki informasi atau fakta material yang

tetap melaksanakan tugas R/R BUMN serta pengelolaan

terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

aset eks BPPN. Dalam bidang investasi, Perseroan akan

terutama melalui kegiatan investasi dan advisory, di samping

melanjutkan pengembangan investasi yang telah dilakukan

PROSPEK USAHA 2017

antara lain pada sektor properti serta pembiayaan proyek,

Perekonomian global pada tahun 2017 diproyeksikan

disamping juga tetap menginisiasi peluang investasi yang

mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2016. IMF

baru. Sedangkan pada bidang advisory Perseroan berupaya

memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di 2017

untuk memperkuat posisinya dengan memanfaatkan akses

mencapai 3,4% lebih tinggi dari 2016 yang mencapai 3,1%.

Perseroan ke pasar. Dalam bidang pengelolaan aset eks BPPN,

Pertumbuhan ekonomi global tersebut ditopang oleh

Perseroan melakukan pengelolaan aset saham Perusahaan


93

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


milik Kementerian Keuangan dalam rangka mengoptimalkan

KEBIJAKAN DIVIDEN

pengembalian aset. Sedangkan dalam bidang R/R BUMN,

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan melakukan kegiatan penyelesaian R/R BUMN serta

Tahunan 2016, jumlah dividen tunai yang dibayarkan kepada

pengawasan terhadap pelaksanaan program R/R BUMN terkait.

negara sebagai pemegang saham adalah sebesar Rp10,22 miliar. Pembagian dividen pada 2016 sebesar Rp10,22 miliar

Pengembangan Perseroan juga dilakukan pada entitas anak

telah dibagikan pada 30 Juni 2016 sehingga dividen per saham

antara lain dengan melakukan pengembangan entitas anak

tercatat sebesar Rp3.409. Sedangkan pada 2015, pembagian

pada bidang konstruksi dengan mendukung pembangunan

dividen sebesar Rp11,00 miliar telah dibagikan pada 19 Juni

infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah dan entitas

2015, sehingga dividen per saham tercatat sebesar Rp5.509.

anak pada sektor keuangan melalui pembiayaan serta investasi. Dividend payout ratio pada 2016 tercatat sebesar 3,63%, lebih Sebagai perusahaan yang melakukan jasa, maka Sumber Daya

rendah bila dibandingkan dengan nilai tahun 2015 yang

Manusia Perseroan merupakan aset utama Perseroan. Untuk

tercatat sebesar 6,43%. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan

meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Perseroan, maka

konservatif Perseroan untuk menjaga kecukupan modal pada

pada 2017 Perseroan mencanangkan program pengembangan

2016 yang menyebabkan pembagian dividen pada 2016

SDM yang komprehensif baik hardskill maupun softskill yang

berkurang sebesar 7,67%, walaupun laba bersih meningkat

sesuai dengan kompetensi inti Perseroan.

sebesar 64,52% di tahun yang sama.

ASPEK PEMASARAN

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM

Sepanjang 2016, Perseroan dengan giat meluncurkan berbagai

Mengingat Perseroan adalah perusahaan milik Negara yang

strategi pemasaran dengan cara menanamkan pemahaman

belum melakukan penawaran saham kepada publik, hingga

publik akan kegiatan-kegiatan usaha yang dijalankan oleh

tahun 2016 tidak memiliki program kepemilikan saham bagi

Perseroan. Selain itu, Perseroan dengan aktif menjalin

manajemen dan karyawan.

hubungan dengan pihak-pihak yang berpontensial untuk memperluas jangkauan pemasarannya. Sebagai perusahaan

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

yang bergerak di bidang pengelolaan aset, Perseroan

Hingga laporan tahunan 2016 ini diterbitkan, Perseroan belum

selalu berusaha untuk memperluas akses sumber-sumber

mencatatkan sahamnya di bursa efek atau belum menjadi

pendanaan termasuk membangun hubungan kerjasama

perusahaan publik.

memberikan pendapatan kepada Perseroan dalam rangka

yang strategis dengan BUMN, BUMD, Instansi Pemerintah dan

Walaupun segmen pengelolaan aset adalah salah satu lini utama

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal

bisnis Perseroan, namun Perseroan juga selalu mengutamakan

Sampai dengan akhir tahun 2016, Perseroan tidak melakukan

perkembangan segmen-segmen usaha lainnya seperti segmen

hal material terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi serta

konsultasi, kegiatan R/R, serta investasi jangka pendek dan

Restrukturisasi Utang/Modal.

Swasta untuk memperlancar kegiatan bisnis yang sudah dan akan dikembangkan oleh Perseroan.

jangka panjang untuk memperkuat basis usaha Perseroan di

memajukan segmen-segmen usahanya, antara lain dengan

Transaksi Material Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

meningkatkan brand awareness serta membangun hubungan

Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan evaluasi

dengan potential customer.

terhadap hubungan pihak-pihak berelasi dan memastikan

masa mendatang. Oleh karena itu di tahun 2016, Perseroan telah berupaya melakukan beberapa strategi pemasaran untuk

laporan keuangan konsolidasian telah disusun menggunakan persyaratan pengungkapan yang telah direvisi.

94





1. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor. 2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain); b. Satu Entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya); c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama; d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga; e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor; f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi diatas; g. Orang yang diidentifikasi diatas memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor. Entitas Berelasi dengan Pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Entitas yang dikendalikan secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham Entitas; 2. Pemerintah RI yang diwakili oleh Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. No

Pihak-pihak Berelasi

Hubungan

1.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI

2.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk


3.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk


4.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk


5. 6. 7. 8.

PT Boma Bisma Indra (Persero) PT Survai Udara Penas (Persero) PT Industri Sandang Nusantara (Persero) PT Istaka Karya (Persero)

Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI

9.



10. 11. 12. 13. 14. 15.

PT Kertas Leces (Persero) PT Industri Sandang Nusantara (Persero) PT Boma Bisma Indra (Persero) PT Survai Udara Penas (Persero) PT Artha Bangun Pratama PT Djakarta Lloyd (Persero)

Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI

16.



17.

PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero)


Transaksi Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Aset Keuangan Diperdagangkan Aset Keuangan Diperdagangkan Aset Keuangan Diperdagangkan Aset Keuangan Diperdagangkan Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/ Revitalisasi


95

Kilas Kinerja 2016

No

Laporan Manajemen

Pihak-pihak Berelasi

Profil Perusahaan

Hubungan

18.



19.

PT Iglas (Persero)


20.



21. 22.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI

23.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)


24. 25. 26. 27.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Angkasa Pura II (Persero) PT DOK & Perkapalan Surabaya (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI

28.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)


29. 30 31. 32. 33.

PT Pertamina (Persero) PT Bukit Asam (Persero) Tbk PT Perusahaan Gas Negara (Persero) PT Berdikari (Persero) PT Pertani (Persero)

Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI


Transaksi Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/ Revitalisasi Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/ Revitalisasi Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/ Revitalisasi Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Pendek Piutang Usaha, Piutang Retensi Piutang Usaha, Tagihan Bruto Piutang Usaha Piutang Retensi, Tagihan Bruto Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Pendek Tagihan Bruto Tagihan Bruto Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan Pinjaman Investasi Jangka Pendek

Penjelasan mengenai transaksi Perseroan dengan pihak-pihak berelasi yang telah dijabarkan dapat dilihat secara konsolidasian di tabel berikut ini: Rincian Jumlah Aset yang Terkait dengan Pihak Afiliasi (2016 dan 2015) (Dalam jutaan Rupiah)

1.268.231 174.564 23.052 119.475 617.798

2016 (% Terhadap Total Aset) 11,87% 3,75% 0,65% 2,78% 15,97%

2015 (% Terhadap Total Aset) 17,37% 2,39% 0,32% 1,64% 8,46%

1.062.301

17,13%

14,55%

2016 (% Terhadap Total Aset) 0,02% 0,00% 0,33%

2015 (% Terhadap Total Aset) 0,20% 12,45% 0,25%

Uraian

2016

2015

Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Piutang Retensi Pinjaman yang Diberikan – Dana Talangan Tagihan Bruto Pinjaman yang Diberikan – Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi

936.865 295.799 51.003 219.215 1.259.704 1.351.876

Rincian Jumlah Liabilitas yang Terkait dengan Pihak Afiliasi (2016 dan 2015) (Dalam jutaan Rupiah) Uraian Utang Usaha Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek

96


2016 1.501 26.109

2015 14.397 908.777 18.197




PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

15. Amandemen

Tidak

16. Amandemen PSAK No. 66: “Pengaturan Bersama” tentang

terdapat

peraturan

perundang-undangan

yang

No.

65:

“Laporan

Keuangan

Pengecualian Konsolidasi Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama

berpengaruh secara signifikan terhadap bisnis Perseroan maupun lainnya di tahun 2016.

PSAK

Konsolidasian” tentang Entitas Investasi: Penerapan

17. Amandemen PSAK No. 67: “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain” tentang Entitas Investasi: Penerapan

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Sebagai entitas usaha yang beroperasi di Indonesia, Perseroan

Pengecualian Konsolidasi 18. ISAK No. 30: “Pungutan”

selalu patuh terhadap penerapan standar akuntansi yang berlaku. Sepanjang tahun 2016, Perseroan telah menerapkan

Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar akuntansi

standar akuntansi baru dan interpretasi PSAK yang dikeluarkan

diatas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan

oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan

konsolidasian Perseroan:

Indonesia (DSAK-IAI) yang relevan dengan operasinya dan

1. PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): “Segmen Operasi”

efektif untuk periode akuntansi tahun berjalan. Berikut adalah

PSAK 5 (Penyesuaian 2015) menambahkan persyaratan

perubahan dan penyesuaian atas standar dan interpretasi

pengungkapan yang dibuat oleh manajemen ketika

akuntansi baru yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI untuk

menerapkan kriteria penggabungan segmen operasi,

diberlakukan setelah 1 Januari 2016, yaitu:

termasuk deskripsi singkat segmen operasi yang telah

1. PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): “Segmen Operasi”

digabungkan

2. PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): “Pengungkapan Pihak-

dinilai dalam menentukan bahwa segmen operasi yang

dan

indikator

ekonomik

yang

telah

digabungkan memiliki ekonomik yang serupa.

pihak Berelasi” 3. PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015): “Properti Investasi” 4. PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): “Aset Tetap”

2. PSAK No.7 (Penyesuaian 2015): “Pengungkapan Pihakpihak Berelasi”

5. PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): “Aset Takberwujud” 6. PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015): “Kombinasi Bisnis”

PSAK 7 (Penyesuaian 2015) menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi bahwa suatu entitas berelasi dengan

7. PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015): “Kebijakan Akuntansi,

entitas pelapor ketika entitas atau anggota dari kelompok

Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”

mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut,

8. PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015): “Pembayaran Berbasis

menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada

Saham

entitas pelapor atau kepada entitas induk entitas pelapor.

9. PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015): “Pengukuran Nilai Wajar” 10. Amandemen PSAK No. 4: “Laporan Keuangan Tersendiri” tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan

PSAK 7 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa entitas pelapor tidak disyaratkan untuk mengungkapkan imbalan

Tersendiri 11. Amandemen PSAK No. 15: “Investasi Pada Entitas Asosiasi

yang dibayarkan oleh entitas manajemen kepada pekerja

dan Ventura Bersama” tentang Entitas Investasi: Penerapan

atau direktur entitas manajemen, dan mensyaratkan agar

Pengecualian Konsolidasi

entitas pelapor mengungkapkan jumlah yang dibayarkan kepada entitas manajemen atas jasa personil manajemen

12. Amandemen PSAK No. 16: “Aset Tetap” tentang Klarifikasi

kunci yang disediakan oleh entitas manajemen.

Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi 13. Amandemen PSAK No. 19: “Aset Takberwujud” tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan

3. PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015): “Properti Investasi”

Amortisasi

14. Amandemen PSAK No. 24: “Imbalan Kerja” tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja

PSAK 13 (Penyesuaian 2015) memberikan klarifikasi bahwa PSAK 13 dan PSAK 22 saling mempengaruhi. Entitas dapat mengacu pada PSAK 13 untuk membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Entitas juga dapat mengacu pada PSAK 22 sebagai pedoman apakah akuisisi properti investasi merupakan kombinasi bisnis.


97

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


4. PSAK 15 (Amandemen 2015) “Investasi pada Entitas Asosiasi

7. PSAK 19 (Amandemen 2015) “Aset Aset Tak Berwujud –

dan Ventura Bersama – Entitas Investasi: Pengecualian

Klarifikasi Metode yang diterima untuk Penyusutan dan

Konsolidasi”

Amortisasi”

PSAK 15 (Amandemen 2015) menambahkan bahwa entitas

PSAK 19 (Amandemen 2015) memberikan tambahan

yang bukan merupakan entitas investasi namun memiliki

penjelasan bahwa pengurangan yang diperkirakan terjadi

kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama

dimasa depan atas harga jual suatu barang yang diproduksi

yang merupakan entitas investasi, maka ketika menerapkan

menggunakan suatu aset takberwujud mengindikasikan

metode ekuitas, dapat mempertahankan pengukuran

perkiraan keusangan teknis atau komersial aset tersebut.

nilai wajar yang diterapkan oleh entitas investasi, yang merupakan entitas asosiasi atau ventura bersamanya, pada

8. PSAK 19 (Amandemen 2015) “Aset Tak Berwujud – Klarifikasi

entitas anak dimana entitas investasi, yang merupakan entitas asosiasi atau ventura bersamanya, berkepentingan.

Metode yang diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi”

PSAK 19 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset

5. PSAK 16 (Amandemen 2015) “Aset Tetap – Klarifikasi

disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya, sehingga

Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi

jumlah tercatat aset bruto dan akumulasi amortisasi

PSAK 16 (Amandemen 2015) memberikan tambahan

diperlakukan pada satu cara berikut:

penjelasan bahwa pengurangan yang diperkirakan terjadi

a. Jumlah tercatat bruto disajikan kembali secara

di masa depan atas harga jual suatu barang yang diproduksi

konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat tersebut

menggunakan suatu aset mengindikasikan perkiraan

dan akumulasi amortisasinya disesuaikan untuk

keusangan teknis atau komersial aset tersebut.

menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dengan jumlah tercatat setelah memperhitungkan

PSAK 16 (Amandemen 2015) mengklarifikasi bahwa

akumulasi rugi penurunan nilai; atau

metode penyusutan yang didasarkan pada pendapatan

b. Akumulasi amortisasi dieliminasi terhadap jumlah

yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan suatu

tercatat bruto aset.

aset adalah tidak tepat. 9. PSAK 24 (Amandemen 2015) “Imbalan Kerja – Program 6. PSAK 16 (Penyesuaian 2015) “Aset Tetap”

PSAK 16 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa ketika

PSAK 24 (Amandemen 2015) menetapkan bahwa atribusi

entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset

iuran dari pekerja atau pihak ketiga bergantung pada

disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya, sehingga

apakah jumlah iuran ditentukan berdasarkan jumlah tahun

jumlah tercatat aset bruto dan akumulasi penyusutan

jasa. Jika jumlah iuran bergantung pada jumlah tahun

diperlakukan pada salah satu cara berikut:

jasa, maka iuran diatribusikan pada periode jasa dengan

a. Jumlah tercatat bruto disajikan kembali secara

menggunakan metode atribusi yang sama dengan yang

konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat tersebut

disyaratkan dalam paragraf 70 untuk imbalan bruto. Jika

dan akumulasi penyusutannya disesuaikan untuk

jumlah iuran tidak bergantung dari jumlah tahun jasa,

menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto

maka iuran tersebut diakui sebagai pengurang biaya jasa

dengan jumlah tercatat setelah memperhitungkan

dalam periode ketika jasa terkait diberikan oleh pekerja.

akumulasi rugi penurunan nilai; atau b. Akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset.

98

Imbalan Pasti: Iuran Pekerja”





INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA Kondisi makroekonomi, yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan domestik, secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak terhadap pelaksanaan bisnis Perseroan di 2016. Di samping hal tersebut, Perseroan juga menghadapi berbagai kendala yang berpotensi memberikan dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Di bidang R/R BUMN, Perseroan memiliki beberapa kendala, antara lain sebagai berikut: 1. BUMN yang akan disehatkan dalam kondisi berhenti beroperasi; 2. BUMN yang akan disehatkan dalam kondisi non-bankable dan adanya keterbatasan pendanaan Perseroan untuk menjembatani program R/R (dana talangan); dan 3. Beberapa BUMN yang disehatkan masuk dalam koridor kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Di bidang investasi, sumber pendanaan menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan sebuah investasi. Persaingan yang ketat pada bidang jasa konsultansi terutama dengan perusahaan jasa konsultansi yang telah lebih dahulu berdiri merupakan tantangan bagi Perseroan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada klien. Sedangkan pada bidang jasa pengelolaan aset eks BPPN, jumlah dan nilai aset yang diserahkelolakan ke Perseroan semakin menurun seiring dengan pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan dengan baik oleh Perseroan. Perseroan optimis bahwa kelangsungan seluruh segmen usaha akan berjalan dengan baik seiring dengan penerapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2015-2019 yang bertujuan untuk menjadikan Perseroan sebagai perusahaan investasi. Rencana Jangka Panjang yang berlangsung selama lima tahun tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu: Transformasi (2015), Implementasi (2016-2017) dan Sustainable (2018-2019). Sejauh ini, manajemen menilai bahwa Perseroan telah berhasil mencapai target tahun 2015 yang merupakan transformasi dan tahun 2016 yang merupakan implementasi Rencana Jangka Panjang 2015-2019 Perseroan. Oleh karena itu, kelangsungan usaha Perseroan dimasa yang akan datang diyakini akan menjadi lebih baik lagi dengan semakin meningkatnya kinerja Perseroan melalui penggunaan potensi usaha yang optimal dan manajemen risiko yang terukur.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN Rangkuman hasil evaluasi perhitungan skor tingkat kesehatan Perseroan untuk tahun buku 2016 dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini: Tingkat Kesehatan Perusahaan Aspek Keuangan No 1 1.1 1.2 1.3 1.4

Keterangan Aspek Keuangan Return On Equity (ROE) Yield on Investment (YOI) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional Total Modal Sendiri terhadap Total Aset Jumlah Aspek Keuangan

Target (RKAP 2016) 4,0% 8,0% 95% 29%

Bobot

Pencapaian

Skor

6,8% 9,4% 91,7% 53%

7 12 8 8,5 35,5

8 12 10 10 40


99

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Aspek Operasional No 2 2.1 2.2 2.3 2.4

Keterangan Aspek Operasional Penyelesaian Kajian RR/Penugasan Khusus Realisasi investasi dan/atau jasa advisory Realisasi program kerja pengelolaan aset eks BPPN sesuai Perjanjian Pengelolaan Aset Produktivitas Tenaga Kerja (Rp Juta) Jumlah Aspek Operasional

Target (RKAP 2016) 100% 6 Proyek

Bobot

Pencapaian

Skor

10 15

100% 10 Proyek

10 15

100%

10

100%

10

845

10 45

1.589

10 45

Aspek Administrasi No 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Keterangan Aspek Administrasi Penyampaian Laporan Perhitungan Tahunan Penyampaian Rancangan RKAP Penyampaian Laporan Manajemen Triwulan Kinerja Program Kemitraan (Efektivitas Penyaluran) Kinerja Program Kemitraan (Tingkat Kolektibilitas) Jumlah Aspek Administrasi

Target (RKAP 2016) 31/5/2016 31/10/2016 <30 Hari > 90 % > 70 %

Bobot

Pencapaian

3 3 3 3 3 15

Skor

29/2/2016 28/10/2016 < 30 hari 30,95% 99,29%

3 3 3 0 3 12

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, dengan jumlah skor sebesar 92,5, maka Perseroan adalah BUMN “Sehat” dengan klasifikasi kesehatan “AA”. Key Performance Indicators (KPI) Berdasarkan RKAP Tahun 2016 dan Kontrak Manajemen Perseroan yang telah ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam risalah rapat tanggal 30 Desember 2015 telah ditentukan indikator dari Key Performance Indicators (KPI), yaitu sebagai berikut: Aspek Keuangan dan Pasar No 1 1.1 1.2 1.3

Keterangan Keuangan dan Pasar Net Profit Margin Pertumbuhan Pendapatan Usaha BOPO Jumlah

Target (RKAP 2016) 1,9% 123% 95%

Bobot

Pencapaian

Skor

8 8 8 24

5,6% 26% 91,7%

9,6 1,76 9,6 20,96

Aspek Fokus Pelanggan No 2 2.1 2.2

100

Keterangan Fokus Pelanggan Indeks Kepuasan Pelanggan Indeks Kepuasan Mitra Strategis Jumlah


Target (RKAP 2016)

Bobot

3 3

Pencapaian

Skor

8 8 16

4,16 4,51

8,4 8,4 16,8




Aspek Efektivitas Produk dan Proses No 3 3.1 3.2

Keterangan Efektivitas Produk & Proses Realisasi Investasi dan/atau Jasa Advisory Restrukturisasi Pinjaman R/R BUMN Jumlah

Target (RKAP 2016)

Bobot

Pencapaian

6 Proyek 3 BUMN

20 10 30

Skor

10 Proyek 3 BUMN

21 10 31

Aspek Fokus Tenaga Kerja No 4 4.1 4.2

Keterangan Fokus Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Kerja (Rp juta) Indeks Kepuasan Karyawan Jumlah

Target (RKAP 2016)

Bobot

Pencapaian

845 3

Skor

10 5 15

1.589 4

10,5 5,25 15,75

Bobot

Pencapaian

Skor

9 3 3 15 100

87,468 30,95% 99,29%

9,18 1,05 3,15 13,38 97,89

Aspek Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan No 5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2

Keterangan Target (RKAP 2016) Kepemimpinan, Tata Kelola & Tanggung Jawab Kemasyarakatan Score GCG (skor) 86 Pelaksanaan Program Kemitraan Efektivitas Penyaluran >90% Tingkat Kolektibilitas >70% Jumlah Total

Dari tabel di atas, Key Performance Indicators (KPI) Perseroan berhasil mencapai skor sebesar 97,89. Pencapaian target KPI Perseroan tersebut, khususnya Keuangan dan Pasar, mengalami penurunan dibandingkan dengan RKAP 2016 sehubungan dengan tidak terealisasinya pengambilalihan PT Tuban Petrochemical Industries sampai dengan 31 Desember 2016. Hal tersebut karena proses pengambilalihan masih dalam tahap finalisasi antara Pemerintah RI dengan PT Pertamina (Persero). Apabila RKAP terkait dengan pengambilalihan PT Tuban Petrochemical Industries tidak diperhitungkan dalam KPI tahun 2016, maka total skor yang diperoleh Perseroan menjadi sebesar 102,96, dengan pencapaian target Keuangan dan Pasar sebagai berikut: No 1 1.1 1.2 1.3

Keterangan Keuangan dan Pasar Net Profit Margin Pertumbuhan Pendapatan Usaha BOPO Jumlah

Target (RKAP 2016)

1,9% 30,4% 95%

Pencapaian Jumlah %

Bobot 8 8 8 24

Skor

5,6% 26% 91,7%

> 100% < 100% > 100%

9,6 6,83 9,6 26,03


101

06


Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan



“

Sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas penerapan prinsip GCG, telah dilakukan assessment GCG untuk tahun buku 2016 secara mandiri oleh Divisi Internal Audit sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator / Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara tanggal 6 Juni 2012, dengan skor 87,47 yang tergolong pada kategori “SANGAT BAIK”. Skor GCG ini meningkat dari target RKAP sebesar 86,00.

“

104




Tujuan Penerapan GCG


Dalam menjalankan tata kelola perusahaan, Perseroan

Kebijakan dan Struktur Tata Kelola Perusahaan

senantiasa berkomitmen dan mengacu pada prinsip-prinsip

Perseroan menyadari bahwa untuk membangun GCG yang

GCG yang terukur dan akuntabel. Perseroan meyakini bahwa

berdampak pada perusahaan tidak hanya cukup dengan

dengan mengimplementasikan GCG, Perseroan akan mampu

memiliki infrastruktur yang representatif, tetapi juga harus

bertahan menghadapi berbagai tantangan bisnis dan

dilengkapi dengan soft-structure yang memadai dalam

kemudian mampu memberi warna pada kinerja perusahaan

mengoperasionalisasikan kegiatan usahanya. Soft-structure

yang berdaya saing dan berkelanjutan. Filosofi dalam

bagi Perseroan adalah suatu payung yang menaungi Perseroan

menjalankan bisnis ini menjadi latar belakang yang kuat bagi

dalam bentuk kebijakan atau peraturan yang disusun

Perseroan untuk menetapkan tujuan menerapkan GCG.

Perseroan. Kebijakan juga harus dipahami sebagai petunjuk dalam menjalankan perusahaan yang tetap mengacu pada

Tujuan penerapan GCG bagi Perseroan, antara lain:

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku

1. Mendorong tercapainya kesinambungan Perseroan melalui

di industri di mana perusahaan menggeluti usahanya.

pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas,

independensi,

serta

kewajaran dan kesetaraan;

Perseroan telah memiliki Pedoman Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance Code), Pedoman Etika dan

2. Membangun mekanisme Check and Balances antar organ

Perilaku (Code of Conduct), Pedoman Kerja/Piagam (Charter)

Perseroan serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga

untuk organ Perseroan, baik Direksi maupun Dewan Komisaris.

mampu mendorong peningkatan kinerja Perseroan

Penerapan GCG akan memberikan dampak yang signifikan

dan komunikasi antar organ Perseroan dan pemangku

dalam jangka panjang, jika GCG sudah menjadi budaya yang

kepentingan lainnya;

diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

3. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta citra dan reputasi Perseroan, sehingga mampu mendorong peningkatan hubungan bisnis dan kinerja Perseroan; 4. Memaksimalkan nilai Perseroan dengan cara meningkatkan

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance Code/ GCG Code)

prinsip transparansi, akuntabilitas, dapat dipercaya,

Pada 27 Desember 2013, Direksi dan Dewan Komisaris telah

bertanggung jawab, dan adil agar Perseroan memiliki daya

menandatangani GCG Code sebagai bagian dari GCG Manual.

saing yang kuat;

GCG Code dirancang untuk memberikan acuan bagi penerapan

5. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional,

GCG di lingkungan Perseroan agar tugas dan kewenangan

transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan

Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham serta

meningkatkan kemandirian organ Perseroan;

mekanisme yang meliputi antara organ-organ tersebut dapat

6. Mendorong agar organ Perseroan dapat membuat

berjalan efisien, efektif, dan konsisten. Perseroan berkomitmen

keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai

untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam setiap

moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan

aktivitas bisnis, sehingga diharapkan terjadi keselarasan dalam

perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran

mencapai Visi, Misi, dan Strategi Perseroan.

akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan khususnya di

GCG Code Perseroan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

sekitar Perseroan;

1. Latar belakang penerapan GCG memiliki maksud dan

7. Memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional yang dapat dicapai melalui R/R BUMN, pengelolaan aset eks BPPN dan aset BUMN, serta kegiatan investasi; dan 8. Membantu meningkatkan iklim investasi nasional melalui program/kegiatan yang dilaksanakan.

tujuan yang tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai dasar hukumnya; 2. Visi, Misi, Nilai-nilai perusahaan, dan Kebijakan yang berlaku dalam Perseroan memiliki hubungan yang saling terkait dan menunjang kegiatan bisnis Perseroan;


105

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


3. Prinsip-prinsip GCG senantiasa menjadi perspektif dalam setiap pembuatan kebijakan dan implementasinya. Artinya setiap kebijakan yang disusun dan kemudian diimplementasikan harus tetap memperhatikan unsur transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan; 4. Organ-organ Perseroan seperti Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi menjalankan fungsinya, saling berinteraksi dalam pola hubungan yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip GCG; 5. Pedoman yang disusun dimaksudkan untuk mendukung kinerja organ Perseroan. Pedoman yang dimaksud meliputi pedoman yang ada dari sisi Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan GCG, dan Sekretaris Dewan Komisaris. Sementara dari sisi Direksi, yaitu Internal Audit, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Teknologi Informasi, dan Auditor Eksternal; 6. Informasi dikelola baik dari sisi akses, kerahasiaan maupun keterbukaannya; 7. Perseroan membina dan menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan seperti dengan Karyawan, Instansi Pemerintah Terkait, BUMN lain, Kreditur, Rekanan, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lain; 8. Perseroan mengelola perilaku usaha yang mengedepankan nilai-nilai etika bisnis dan persaingan usaha yang sehat antara lain menghindari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mengatur kegiatan donasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan; dan 9. Perseroan senantiasa melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG berdasarkan hasil penilaian (assessment) dan evaluasi (review) secara berkala agar terjadi proses perbaikan (improvement) dalam menjalankan bisnisnya.

Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct/COC Code) Perseroan berusaha mengatur perilaku setiap insan Perseroan baik dalam menjalankan usahanya ataupun dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pedoman yang diatur adalah sebagai berikut: Etika Kerja dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Karyawan Pemerintah Pemegang Saham Pelanggan Mitra Usaha Pesaing Kreditur/Investor Penyedia Barang/Jasa Masyarakat dan Lingkungan Sekitar Media Massa Anak Perusahaan

Etika Bisnis terkait: 1. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Lainnya 2. Benturan kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan 3. Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Cinderamata, Jamuan, Hiburan dan Donasi 4. Keselamatan Kerja, Kesehatan, dan Pelestarian Lingkungan 5. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan Pekerjaan dan Promosi 6. Perlindungan Informasi Perusahaan dan Intangible Asset 7. Perlindungan Harta Perusahaan 8. Pencatatan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan 9. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok 10. Aktivitas Politik dan Sosial

Dalam pelaksanaannya, COC Code berpotensi menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak sesuai atau pelanggaran atas maksud dan tujuan pedoman tersebut dibuat. Oleh karena itu, Perseroan telah menyiapkan suatu mekanisme dan saluran pelaporan pelanggaran atas pedoman ini. Setiap insan Perseroan yang mengetahui terjadinya pelanggaran atas pedoman etika dan perilaku wajib melaporkan kepada atasan langsung/Divisi SDM/Pimpinan Perusahaan untuk sementara, sedangkan untuk pihak eksternal Perseroan dapat melaporkannya melalui saluran Whistleblowing System. Perseroan akan melindungi identitas pelapor sepanjang pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan atau bukan fitnah. Pelanggaran atas pedoman ini akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan, berlaku untuk semua pihak tanpa terkecuali. Upaya mewujudkan sense of belonging, meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta memberikan kesadaran insan Perseroan atas COC Code melalui Sosialisasi dan Internalisasi.

106





Komunikasi dengan Pemegang Saham

Informasi-informasi yang tercantum dalam alamat situs

Berdasarkan COC Code, kepentingan Pemegang Saham

www.ptppa.com di antaranya:

merupakan prioritas Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan

1. Informasi pemegang saham

memiliki komitmen untuk:

2. Struktur organisasi Perseroan

1. Senantiasa

berusaha

meningkatkan

nilai

Perseroan

3. Analisis kinerja keuangan

dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan

4. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan (5 tahun terakhir)

pencapaian laba Perseroan;

5. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

2. Senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan

6. Informasi penerapan serta organ tata kelola perusahaan (termasuk kode etik Perseroan)

serta peraturan lain yang berlaku dapat terpenuhi dengan

7. Kegiatan Korporasi

baik secara transparan, adil, tepat waktu, dan lancar;

8. Piagam (charter) Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite,

3. Senantiasa menjamin bahwa informasi material mengenai Perseroan selalu diberikan dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan teratur kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dan Audit Internal 9. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham

Insider Trading

mencari

Praktik insider trading dalam aktivitas perdagangan saham

keuntungan bagi pribadi dan pihak lain dengan

suatu perusahaan tentunya dapat mengurangi tingkat

menggunakan informasi Perseroan yang bukan untuk

kepercayaan investor dan masyarakat terhadap prinsip-

kepentingan umum atau yang dapat menimbulkan konflik

prinsip keadilan (fairness) yang dijalankan dalam tata kelola

kepentingan.

perusahaan yang baik. Jika tidak dibuat aturan yang jelas,

4. Tidak

melakukan

suatu

perbuatan

untuk

praktik insider trading dinilai hanya menguntungkan segelintir Agar hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin

pihak terutama individu yang berada dalam suatu perusahaan

dengan baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-

(karyawan perusahaan) yang memiliki kecukupan informasi

undangan yang berlaku, maka Perseroan menetapkan

atau mengetahui informasi tersebut lebih dahulu sebelum

kebijakan sebagai berikut:

dipublikasikan kepada investor.

1. Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan kepada setiap Pemegang Saham

Pemegang Saham Perseroan adalah Negara Republik Indonesia

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

yang memiliki 100% saham Perseroan. Dengan demikian, tidak

berlaku;

terdapat peraturan atau kebijakan yang mengatur praktik

2. Menjalankan setiap keputusan RUPS sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

insider trading.

Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

3. Menjamin agar Pemegang Saham mendapatkan hak-

Dalam hal Perseroan melakukan kesepakatan Pinjaman

haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,

dengan Kreditur, maka Perseroan memiliki hak dan kewajiban

keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta

antara lain sebagai berikut:

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan memiliki hak yaitu:

Informasi di Situs Perusahaan Perseroan mengimplementasikan aspek transparansi melalui

1. Memperoleh

Pinjaman

sebagaimana

yang

telah

diperjanjikan dengan Kreditur; dan

pemberian informasi pengelolaan yang setara bagi Pemegang

2. Memperoleh data/informasi yang berkaitan dengan

Saham dan Pemangku Kepentingan, seperti masyarakat

pencatatan realisasi penggunaan fasilitas kredit dan

umum, regulator, pemegang saham, maupun calon investor

pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh

melalui publikasi pada situs Perseroan yang dapat diakses dengan mudah dan dapat dilakukan setiap saat.

Perseroan; dan 3. Mendapat layanan dari Kreditur sebagaimana yang telah diperjanjikan; dan


107

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

4. Mengajukan keberatan perhitungan bunga Pinjaman dan provisi kepada Kreditur apabila terjadi ketidaksesuaian perhitungan antara Kreditur dan Perseroan; dan

Profil Perusahaan

2. Sanksi


bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran

ditetapkan oleh Direksi. 3. Dewan Komisaris dan/atau Direksi memutuskan pemberian

5. Memperoleh kembali dokumen-dokumen asli yang dijadikan sebagai jaminan/agunan Pinjaman (jika ada).

tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan. 4. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan

Perseroan memiliki kewajiban sebagai berikut:

pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.

1. Melakukan pembayaran utang pokok, bunga dan/atau provisi kepada Kreditur tepat waktu; atau

5. Bila Stakeholders lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang

2. Memberikan informasi secara transparan, akurat, dan tepat waktu baik pada saat permintaan maupun penggunaan

dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

pinjaman; atau 3. Menjaga rasio keuangan (Current Ratio, DER, Debt to Service Ratio) sesuai dengan rasio yang disepakati dengan Kreditur;

Pada 2016, tidak terdapat laporan pelanggaran COC Code yang diterima oleh Perseroan.

atau 4. Mendahulukan penyelesaian atas segala kewajiban yang

Program Pengendalian Gratifikasi

timbul dari realisasi Pinjaman yang digunakan di atas

Kinerja usaha positif tentu diawali dengan pemahaman nilai

penyelesaian pinjaman terhadap anak perusahaan; atau

serta budaya perusahaan yang baik bagi setiap insan Perseroan

5. Menyampaikan laporan keuangan audited tahunan pada

di berbagai tingkatan. Kegiatan operasional Perseroan

jangka waktu yang telah disepakati dengan Kreditur,

senantiasa dilandaskan pada standar operasional yang

setelah tutup buku tahun yang bersangkutan; atau

berlaku serta mengacu pada peraturan perundang-undangan

6. Menggunakan Pinjaman sesuai dengan tujuan pengguna

yang ada. Proses operasional kegiatan usaha Perseroan pun dilaksanakan dengan praktik administrasi yang jelas sehingga

kredit yang diperjanjikan; atau terjadi

segala bentuk tindakan yang dilakukan terekapitulasi dan

perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham

terdokumentasi dengan baik. Salah satu patologi dalam

Perseroan; atau

pelaksanaan proses bisnis adalah adanya tindakan gratifikasi

7. Memberitahukan

kepada

Kreditur

apabila

8. Memberitahukan kepada Kreditur pembagian dividen kepada Pemegang Saham Perseroan; atau 9. Menyampaikan salinan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan; atau

yang bertujuan menguntungkan salah satu pihak terutama dalam hal proses bisnis yang dijalankan. Tindakan gratifikasi yang menyalahi aturan termasuk ke dalam bentuk-bentuk pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

10. Tidak mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana

menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain,

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

kecuali atas ijin Kreditur; atau

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

11. Memberikan hak kepada kreditur dimana kreditur

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

memperoleh haknya dari investasi yang ditempatkan pada Perseroan sesuai ketentuan berlaku maupun Peraturan

Sebagai bentuk pengendalian atas praktik gratifikasi, Perseroan

atau Undang-Undang yang dikeluarkan oleh otoritas

telah menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi merujuk

dan kreditur memperoleh kepastian keamanan, serta

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

kenyamanan dalam memperoleh haknya.

selaras dengan GCG Code Perseroan dan COC Code serta nilainilai yang berlaku di Perseroan.

Sanksi atas pelanggaran COC Code 1. Setiap Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap COC Code akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

108




3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; 4. Undang-Undang

Nomor


4. Untuk penerimaan barang yang sudah kadaluarsa, maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali

31

Tahun

1999

tentang

Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja. Tim

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Pengendali

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Gratifikasi tersebut dengan disaksikan oleh Divisi Internal

tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Audit.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Gratifikasi

akan

memusnahkan

barang

5. Untuk penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan, penerima

5. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011

melaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi sesuai

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

dengan contoh format yang dicantumkan dalam Pedoman

(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik

Pengendalian Gratifikasi.

Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

6. Pelaporan Gratifikasi selain berupa barang yang mudah

BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan

rusak/busuk atau kadaluarsa dan Gratifikasi dalam

Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011

kedinasan dilakukan dengan menggunakan form yang

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good

dicantumkan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara; 6. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-

Jumlah Pelaporan Gratifikasi

16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/

Pada 2016, tidak terdapat laporan gratifikasi yang diterima oleh

Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata

Tim Pengendali Gratifikasi Perseroan.

Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 7. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.143/01-

Pemberian Dana/ Donasi untuk Kegiatan Sosial dan Politik

13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan

Perseroan tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tidak

Terkait Gratifikasi, yang ditujukan di antaranya kepada

memberikan donasi atau bantuan untuk kepentingan politik.

Direksi BUMN.

Terkait dengan kepedulian terhadap masalah sosial merupakan

pada BUMN; dan

bagian penting dari tugas dan tanggung jawab Perseroan Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

kepada masyarakat. Uraian lebih lengkap terkait kegiatan sosial

1. Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi yang harus

tercantum dalam Bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

dilaporkan, maka Insan Perseroan wajib melaporkan hal

pada Laporan Tahunan ini.

tersebut dan menyerahkan uang atau barang yang diterima kepada Tim Pengendalian Gratifikasi untuk selanjutnya

Pengaturan LHKPN

disampaikan kepada KPK apabila diperlukan sesuai dengan

Pelaporan mengenai harta kekayaan pejabat negara bertujuan

aturan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

untuk mendukung kegiatan pemberantasan tindak pidana

2. Pelaporan penerimaan Gratifikasi dilakukan oleh Insan

korupsi dalam bentuk pencegahan dan pengawasan. Perseroan

Perseroan melalui Tim Pengendali Gratifikasi dengan

sebagai bagian dari institusi bisnis yang pengelolaannya di

diketahui atasannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja

bawah tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara

sejak tanggal penerimaan.

yang merupakan lembaga pemerintah mewajibkan beberapa

3. Untuk penerimaan berupa barang yang mudah rusak/

pejabat di lingkungan Perseroan untuk melaksanakan

busuk atau kadaluarsa (misalkan makanan dan minuman),

pelaporan harta kekayaannya. Hal tersebut sesuai dengan

maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim

aturan yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor

Pengendali Gratifikasi selambat lambatnya 1 (satu) hari

28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

kerja setelah penerimaan dengan menggunakan lampiran

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Peraturan

yang

Pengendalian

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 tentang

Gratifikasi. Tim Pengendali Gratifikasi akan memutuskan

Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta

penyaluran dari penerimaan Gratifikasi tersebut.

Kekayaan Penyelenggara Negara.

dicantumkan

dalam

Pedoman


109

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Landasan Hukum

objektif.

Dasar aturan pengaturan LHKPN di lingkungan Perseroan

melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Anggaran

terdiri dari:

Dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling

1.

Undang-Undang

Nomor

28

tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Selain

itu,

masing-masing

Organ

Perseroan

mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. 3. 4. 5.

6.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan

Pusat Pengaduan Konsumen

Usaha Milik Negara;

Perseroan menyediakan sarana komunikasi berupa alamat

Undang-Undang

Nomor

13

tahun

2003

tentang

surat elektronik bagi konsumen untuk menampung berbagai

Ketenagakerjaan;

pengaduan terkait pelayanan dan kinerja operasional

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Perseroan. Alamat surat elektronik yang dapat digunakan

Terbatas;

konsumen yaitu [email protected].

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan

Jumlah Laporan yang Masuk dan Ditangani

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Sepanjang 2016, tidak terdapat pengaduan konsumen yang

SK Direksi Nomor SK-31/PPA/0709 tentang Penetapan

diterima Perseroan.

Pejabat Wajib Lapor, Koordinator Pengelolaan dan

7.

Administrator Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Pengadaan

(LHKPN); dan

Perseroan memiliki aturan serta mekanisme yang mengatur

SK Direksi Nomor SK-19/PPA/0510 tentang Perubahan

kerja sama dengan pihak ketiga khususnya dalam hal

atas Keputusan Direksi nomor SK-31/PPA/0709 tentang

pengadaan barang dan jasa. Pengadaaan barang dan jasa

Penetapan Pejabat Wajib Lapor, Koordinator Pengelolaan

operasional Perseroan harus mengedepankan praktik GCG

dan Administrator Laporan Harta Kekayaan Pejabat

yang baik sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan

Negara (LHKPN).

Direksi Perseroan.

Mekanisme Pelaporan LHKPN

Landasan Hukum

Mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat Perseroan

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan

dilakukan dengan mengacu pada Undang -Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Peraturan Komisi

Usaha Milik Negara; 2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Penyelenggara Negara dimana penyelenggara berkewajiban untuk: 1. Diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; 2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun; dan

Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara; 4. Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero); dan 5. Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor SK-52/PPA/110 tanggal 2 November 2010 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Mengumumkan harta kekayaannya. Kegiatan Pengadaan Tahun 2016

Pencegahan Benturan Kepentingan Masing-masing Organ Perseroan menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara

110


No. 1 2

Jenis Pengadaan Jasa Konsultan Barang & Jasa Operasional Total

Realisasi Biaya (Rp) 25.947.921.164

Jumlah Rekanan yang Ditunjuk 28

5.246.327.349

83

31.194.248.513

111



Adapun kegiatan pengadaan barang dan jasa di tahun 2016


2. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan

yaitu:

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan

1. Jasa Konsultan:

untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan

a. Pengadaan Jasa Asuransi sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun

tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan

b. Pengadaan Jasa Konsultan Penilai (KJPP) sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun

Anggaran Dasar. 3. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas

c. Pegadaan Jasa Notaris sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat

d. Pengadaan Jasa Assessment Karyawan sebanyak 2 (dua)

kepada Direksi.

kali dalam setahun e. Pengadaan Jasa 2 (dua) Perusahaan Manager Investasi dan Jasa Kustodi

Implementasi GCG Perseroan mengacu pada optimalisasi peran dan hubungan antara Organ Perseroan yaitu Rapat

f. Pengadaan Jasa Konsultan Merger & Acquition (M&A) dan Pencarian dana untuk pengambilalihan aset

Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam perkembangannya, ketiga organ tersebut membutuhkan

g. Pengadaan Jasa Kontraktor

dukungan dari infrastruktur tambahan tata kelola Perusahaan

h. Pengadaan Jasa GCG dan Penulisan Laporan Tahunan

baik berupa sistem/mekanisme (softstructure) maupun unit

i. Pengadaan Jasa Medical Check Up untuk calon karyawan

kerja (hardstructure). Pelaksanaan GCG Perseroan tentunya

j. Pengadaan Jasa Biro Iklan

mengacu pada ketentuan di dalam peraturan perundang-

k. Pengadaan Jasa Aktuaris

undangan, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing¬masing organ

2. Barang dan Jasa Operasional:

mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi

a. Pengadan PC Desktop lisensi software

dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan.

b. Pengadaan notebook c. Pengadaan server

RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati

d. Pengadaan lisensi software

tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing

e. Pengadaan sewa mesin fotocopy

sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar

f. Pengadaan perpanjangan ATS Oracle

Perusahaan.

g. Pengadaan

jasa

penyesuaian

tarif

pengemudi

kendaraan operasional

Dalam menjalankan tugas pengurusan perusahaan, Direksi

h. Pengadaan jasa jaringan internet

dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit serta

i. Pengadaan jasa network security McAfee

satuan kerja lain yang menjalankan fungsi kepengurusan Perseroan.

Struktur Tata Kelola Perusahaan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris

Perseroan Terbatas Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1,

dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih

Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham,

adalah anggota Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut

Direksi, dan Dewan Komisaris.

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite-komite

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut

yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah:

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang

1. Komite Audit

yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris

Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang

dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang dan/

membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan

atau Anggaran Dasar.

kewajibannya

dalam

mengkaji

efektivitas

sistem


111

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas

Profil Perusahaan

•


Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct)

auditor eksternal dan internal, serta dalam mengkaji dan

Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) disusun

memberikan persetujuan semua informasi dan usulan

berdasarkan pertimbangan bahwa dalam mengelola

yang disiapkan dan diajukan pihak lainnya, seperti Laporan

Perseroan selain harus mengikuti peraturan perundang-

Keuangan, Laporan Manajemen, Laporan Penggunaan

undangan harus pula menjunjung tinggi norma dan nilai

Dana Penyertaan Modal Negara, dan Laporan Tahunan

etika.

Perseroan. •

Piagam (Charter) Komite di bawah Dewan Komisaris

2. Komite Pemantau Risiko dan GCG

Piagam (Charter) Komite di Bawah Dewan Komisaris

Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka

bertujuan untuk memberikan arahan kepada organ

membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris

Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan GCG dalam

untuk memantau secara berkala dan merekomendasikan

pelaksanaan tugas sebagai organ pendukung Dewan

perbaikan terhadap implementasi GCG dan manajemen

Komisaris. Karakteristik Piagam Komite ini bersifat fleksibel

risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh

dan dilakukan sesuai kebutuhan.

Perseroan. •

Piagam (Charter) Internal Audit

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Piagam (Charter) Internal Audit memiliki peran untuk

Mekanisme tata kelola merupakan mekanisme implementasi

meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi di

GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi

lingkup Perseroan dan memastikan kegiatan operasional

penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya

telah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan main

dengan mengandalkan pilar governance structure, melainkan

yang berlaku.

dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai salah satu organ Perseroan, RUPS sebagaimana diatur

Mekanisme tata kelola dapat diartikan sebagai aturan

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang

Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007

mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol

tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri BUMN

(pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan

Mekanisme tata kelola yang dimiliki Perseroan antara lain:

Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan

•

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Menteri BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan

Penyusunan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011

ditujukan untuk memberikan acuan bagi penerapan GCG di

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good

lingkungan Perseroan agar tugas organ-organ utama GCG

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

seperti RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi serta mekanisme kerja diantara ketiga organ dapat berjalan dengan efisien,

Wewenang RUPS

efektif dan konsisten serta tetap memperhatikan prinsip-

Wewenang RUPS yang dimaksud, antara lain:

prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan

independensi dan kemandirian serta kesetaraan).

Dewan Komisaris; 2. Menetapkan pembatasan kewenangan Direksi berdasarkan

•

Board Manual

jumlah dan/atau jangka waktu atas kegiatan-kegiatan

Penyusunan Board Manual bertujuan agar tugas dan

tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;

kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris serta mekanisme

3. Berdasarkan usulan/permintaan Direksi, RUPS dapat

kerja diantara kedua organ dapat berjalan dengan efisien,

menyetujui pangalihan lebih dari 50% kekayaan bersih

efektif dan konsisten serta tetap memperhatikan prinsip-

Perseroan sebagai jaminan hutang;

prinsip GCG.

112





4. Mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi

tata aturannya tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN

yang diatur dalam Anggaran Dasar atau menentukan

Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam

Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada

Anggaran Dasar;

Badan Usaha Milik Negara.

5. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi; 6. Menyetujui laporan tahunan dan penggunaan laba bersih Perseroan dalam RUPST;

Susunan Pemegang Saham Pemegang Saham Perseroan adalah Negara Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan 100%.

7. Menyetujui RKAP serta RJPP; dan 8. Menetapkan auditor eksternal.

Program Kepemilkan Saham Karyawan Perseroan belum memiliki kebijakan mengenai kepemilikan

Hak Pemegang Saham

saham bagi manajemen maupun karyawan Perseroan karena

Dalam paradigma penerapan GCG, kapasitas Pemegang

alokasi saham Perseroan saat ini 100% dikuasai oleh Negara

Saham tidak hanya sebatas pada aspek permodalan semata,

Republik Indonesia.

Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibekali

Penyelenggaraan RUPS, Pemberitahuan RUPS dan Catatan

beberapa hak sebagai wujud timbal-balik kepentingan. Ruang

yang Termuat dalam Surat Pemanggilan RUPST/RUPSLB

lingkup hak Pemegang Saham terdiri atas penerimaan manfaat

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan RUPS adalah

permodalan, pengawasan atas jalannya kegiatan operasional

sebagai berikut:

yang dilakukan oleh Direksi serta hak-hak lainnya.

1. Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya

Ketentuan pemberian hak-hak utama Pemegang Saham Perseroan dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdiri dari:

yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia; 2. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

saham

2. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan dari

diadakannya RUPS tersebut maka RUPS dapat diadakan

hasil likuidasi.

dan

semua

pemegang

saham

menyetujui

dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia; 3. RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut

Akses informasi kepada Pemegang Saham Perseroan memberikan jaminan terhadap akses informasi yang setara kepada seluruh Pemegang Saham. Akses yang dimiliki oleh Perseroan agar mudah dijangkau oleh Pemegang Saham

disetujui dengan suara bulat; 4. Direksi menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB dengan didahului pemanggilan RUPS; 5. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas

Perseroan antara lain:

permintaan: a) seorang atau lebih pemegang saham yang

1. Laporan Keuangan Tahunan Audited;

mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari

2. Laporan Tahunan Perseroan;

jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan

3. Publikasi laporan kegiatan Perseroan melalui media massa

dengan hak suara yang sah; atau b) Dewan Komisaris;

dan website Perseroan.

6. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya;

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham Kepemilikan saham Perseroan 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik

7. Surat tercatat yang dimaksud disampaikan oleh pemegang saham

tembusannya

disampaikan

kepada

Dewan

Komisaris;

Negara, kebijakan hubungan antara Perseroan dengan

8. Alasan permintaan penyelenggaraan RUPS, antara lain

Pemegang Saham diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang

namun tidak terbatas pada: a) Direksi tidak melaksanakan

Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan

RUPST sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b) masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan


113

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Komisaris akan berakhir; atau c) dalam hal Direksi

RUPS, Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan

berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara

RUPS dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS setelah

Direksi dan Perseroan;

mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah

9. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima; 10. Dalam

hal

Direksi

tidak

melakukan

pemegang

saham

diajukan

pemanggilan

kembali

15. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS

RUPS, maka: a) permintaan penyelenggaraan RUPS oleh

hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

kepada

Dewan Komisaris; atau b) Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;

diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS; 16. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar; 17. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,

11. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS

tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan

dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari

bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia

terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan

di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan

RUPS diterima;

RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;

12. RUPS yang diselenggarakan Direksi hanya membicarakan

18. Perseroan wajib memberikan salinan bahan RUPS kepada

masalah yang berkaitan dengan alasan terkait dari Direksi

Pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta; dan

dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh

19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan

Direksi;

jangka waktu dan isi dalam media penyampaian yang

13. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris hanya

dimaksud, dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan

membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan

yang disyaratkan, keputusan RUPS tetap sah jika semua

terkait dari Dewan Komisaris;

Pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau

14. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu masing-masing 15

diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

(lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Hasil RUPS Tahunan (Hasil, keterangan, dan tindak lanjut) Berikut merupakan mata acara dan uraian lengkap atas pelaksanaan RUPS Tahunan 2015 pada 31 Mei 2016. Agenda Pertama Mata acara: Persetujuan Laporan Tahunan tahun buku 2015 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2015. Keputusan RUPS: Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2015 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2015. Agenda Kedua Mata acara: Pengesahan atas Laporan Keuangan tahun buku 2015 dan penyajian kembali Laporan Keuangan tahun buku 2014, serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2015, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang menjabat atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015.

114





Keputusan RUPS: 1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 dan penyajian kembali Laporan Keuangan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan sesuai laporan No. R/072.AGA/sat.1/2016 tanggal 22 Februari 2016 dengan pendapat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan sesuai dengan laporannya No. R/073.AGA/sat.1/2016 tanggal 22 Februari 2016, dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan Perseroan, serta terhadap pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Agenda Ketiga Mata acara: Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015. Keputusan RUPS: Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015 sebagai (1) dividen tunai sebesar Rp10.216 juta, serta (2) laba ditahan yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perseroan. Agenda Keempat Mata acara: Penetapan tantiem dan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Keputusan RUPS: Menyetujui tantiem atas kinerja tahun buku 2015 dan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2016 ditetapkan kemudian secara tersendiri. Agenda Kelima Mata acara: Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 Keputusan: Menyetujui penunjukan dan penetapan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagai auditor Laporan Keuangan tahun buku 2016 dan juga sebagai auditor Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2016, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menindaklanjuti penetapan tersebut (termasuk negosiasi imbalan jasa) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Perincian arahan pemegang saham dalam RUPS Tahunan tahun buku 2016, beserta tindak lanjutnya, dapat dilihat melalui tabel berikut. Arahan Pemegang Saham

Tindak Lanjut

Semua temuan, catatan, dan saran dari Auditor Eksternal, Auditor Internal maupun Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan tahun 2015 agar ditindaklanjuti secara tuntas dalam tahun 2016, serta mengupayakan temuan yang sama dalam bidang yang sama tidak terjadi kembali pada masa yang akan datang.

Direksi telah menindak lanjuti semua temuan, catatan, dan saran Auditor Eksternal, Auditor Internal, serta Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan tahun 2015 secara tuntas dan mengindari temuan terjadi lagi di masa yang akan datang.

Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk mempersiapkan laporan dan proses audit sedini mungkin, agar Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2016 dapat disampaikan lebih cepat.

Laporan Keuangan tahun buku 2016 audited telah diselesaikan pada 22 Februari 2017.

Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk tetap mematuhi dan melaksanakan ketentuan prosedur hukum, dan Anggaran Dasar Perseroan dan manajemen risiko secara sungguh-sungguh dalam setiap kegiatan Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Direksi dan Dewan Komisaris telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan Perseroan.

Memperhatikan kondisi industri dan aktivitas bisnis Perseroan yang sangat dinamis, maka dalam rangka menyelaraskan kebijakan jangka pendek dengan jangka panjang Perseroan, Direksi diminta untuk menyampaikan Rencana Jangka Panjang Perseroan untuk disahkan oleh RUPS.

Direksi telah menyampaikan permohonan pengesahan RJPP 20152019 kepada Pemegang Saham melalui surat No. S-3040/PPA/ PD/1014 tanggal 31 Oktober 2014 perihal Permohonan Persetujuan RJPP Tahun 2015-2019, RKAP Tahun 2015 dan RKA PKBL Tahun 2014, namun hingga saat ini belum memperoleh tanggapan dari Pemegang Saham.


115

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen


Arahan Pemegang Saham

Tindak Lanjut

Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk mengoptimalkan peran dan kontribusi anak perusahaan terhadap perbaikan bisnis proses dan peningkatan kinerja perusahaan induk melalui evaluasi kinerja dan pengembangan usaha anak perusahaan secara berkala. Dalam hal kinerja anak perusahaan tidak sejalan dengan pengembangan bisnis perusahaan induk, diminta kepada Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris untuk menyusun strategi baru pengembangan bisnis anak perusahaan maupun pelaksanaan exit strategy terhadap kepemilikan pada anak perusahaan tersebut.

Kinerja anak perusahaan Perseroan tahun 2016 telah menunjukan perbaikan dibanding tahun 2015. • PT PPAF Jumlah pendapatan tahun 2015 sebesar Rp66.510 juta meningkat menjadi sebesar Rp 87.598 juta di tahun 2016. • PT PPAK Jumlah pendapatan tahun 2015 sebesar Rp150 juta meningkat menjadi sebesar Rp 13.235 juta • PT NK Jumlah pendapatan tahun 2015 sebesar Rp3.547.952 juta meningkat menjadi sebesar Rp4.583.104 juta

Direksi agar memberikan perhatian pada penanganan aset-aset idle hasil settlement piutang dana R/R yang disalurkan oleh Perseroan kepada BUMN, maupun dana R/R yang masih mengendap di Perseroan, agar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Perseroan, dengan terlebih dahulu memperoleh payung hukum untuk pelaksanaannya.

Pada tahun 2016 Perseroan memperoleh aset tanah Syamsudin Noor yang berlokasi di Banjarmasin dan Aset tanah Tompo Balang yang berlokasi di Makassar milik PT MNA sebagai kompensasi pembayaran atas sebagian pinjaman yang diberikan. Terhadap kedua aset tersebut sampai saat ini masih dalam proses kajian untuk dikembangkan lebih lanjut.

Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta terus meningkatkan compliance/pemenuhan portal aset, portal financial information system (FIS), portal SDM, portal PKBL, dan portal publik. Sehubungan peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan Perseroan, maka kami minta agar pemutakhiran data, ketepatan, dan kelengkapan pengisian porta tersebut menjadi perhatian utama Direksi dan Dewan Komisaris.

Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris senantiasa berupaya meningkatkan compliance/pemenuhan portal aset, portal financial information system (FIS), portal SDM, portal PKBL, dan portal Publik.

Direksi agar mengoptimalkan dan memperkuat kompetensi fungsi hukum korporasi dalam mendukung transformasi bisnis Perseroan dan meminimalisasi risiko bisnis dan legal, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan investasi maupun penugasan restrukturisasi BUMN.

Dalam setiap kegiatan Perseroan, Direksi senantiasa melibatkan Grup Legal Counsel untuk meminimalkan risiko bisnis dan legal.

Terkait kegiatan PKBL, Direksi diminta untuk (a) menetapkan SOP pelaksanaan PKBL yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, (b) melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program PKBL tahun 2016, (c) melakukan sinergi dengan BUMN Pembina lain yang mempunyai wilayah kerja yang sama dengan Perseroan dalam melakukan penyaluran PKBL Perseroan, (d) catatan dan arahan lain sebagaimana tersebut dalam risalah Rapat Pembahasan Laporan Tahunan PKBL No. RIS-78.D7.MBU.3/05/2016 tanggal 19 April 2016.

a. Direksi telah menetapkan SOP Pelaksanaan PKBL sebagaimana tertuang dalam SK Direksi No. 60/PPA/0916 tentang Kebijakan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan b. Direksi telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program PKBL tahun 2016 c. Perseroan telah melakukan sinergi dengan PT Bahana Artha Ventura (“BAV”) yang merupakan anak perusahaan dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Perseroan BAV tentang Penyaluran Dana Program Kemitraan No.MOU-04/PPA/0916 dan 001/BAV/MOU/IX/2016 dengan BAV tertanggal 23 September 2016 d. Direksi senantiasa memperhatikan catatan dalam Risalah Rapat Pembahasan Laporan Tahunan PKBL No. RIS-78/ D7.MBU.3.05/2016 tanggal 19 April 2016.

Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan terhadap perundangundangan dan pengendalian internal, tanggapan dan saran Dewan Komisaris beserta arahan RUPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.

116

Profil Perusahaan


Laporan berkala berupa Laporan Manajemen tahun 2016 telah sampaikan melalui portal FIS sesuai Tanda Terima Pelaporan Elektronik – TU Pendok Kementerian BUMN No. TPE- 0082 tanggal 28 Februari 2017.




Kebijakan Dividen

Pengaturan atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan

Perseroan memiliki kebijakan untuk memberikan hak seluruh

wewenang Dewan Komisaris telah dituangkan dalam dokumen

pemegang saham dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya

berbentuk Piagam (Charter) yang tertuang dalam Peraturan

sekali dalam setahun. Tanpa mengurangi hak dari Rapat

Dewan Komisaris Perseroan Nomor PER-01/KOM/PPA/XI/2014

Umum Pemegang Saham, pengambilan keputusan besaran

tanggal 30 Oktober 2014, tentang Piagam (Charter) Dewan

dividen senantiasa mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu

Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan

besaran laba bersih Perseroan, kondisi keuangan Perseroan,

Pengelola Aset. Piagam (Charter) disusun berdasarkan prinsip-

serta kebutuhan modal dalam rangka pengembangan usaha.

prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan

(RUPST) tahun buku 2015 tanggal 31 Mei 2016, pemegang

Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (best practices)

saham menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih

GCG.

Perseroan yaitu pembagian dividen tunai sebesar Rp10.216 juta dan Laba Ditahan sebesar Rp160.746 juta

Dewan Komisaris Dewan Komisaris sebagai salah satu organ Perseroan yang bertanggungjawab dalam bidang pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan Direksi dan pemberian nasehat kepada Direksi. Perannya akan semakin efektif, efisien dan akuntabel bila difasilitasi dengan infrastruktur dan softstructure. Komisaris Independen

Isi dari Piagam (Charter) Dewan Komisaris sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA KERJA

BAB III

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

BAB V

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BAB VI

EVALUASI KINERJA

BAB VII

PENUTUP

Sampai dengan 31 Desember 2016, RUPS tidak menunjuk dan tidak ada kewajiban mengangkat Komisaris Independen

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

karena Perseroan bukan merupakan Perusahaan Terbuka.

Perseroan

memiliki

kebijakan

mengenai

keberagaman

komposisi Dewan Komisaris yang diatur dalam Board Manual. Komposisi Dewan Komisaris

Pada 2016, komposisi susunan Dewan Komisaris Perseroan

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan beranggotakan 4

memiliki keberagaman dari sisi jenis kelamin, usia, pendidikan,

(empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Komisaris

dan pengalaman karier.

Utama dan 3 (tiga) orang sebagai Komisaris. Dari sisi gender, 1 (satu) dari 4 (empat) anggota Dewan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Komisaris dijabat oleh seorang perempuan, atau sekitar 25%.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berpedoman pada

Selain memperlihatkan keragaman kepemimpinan, komposisi

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang disebut

tersebut juga mengisyaratkan adanya sensitivitas terhadap isu

dengan Board Manual. Board Manual berisi tentang petunjuk

keterwakilan perempuan di sebuah perusahaan.

tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis,

Dari sisi usia, terdapat keberagaman yang mana seorang

mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten,

anggota masih tergolong berusia muda berkisar 47 tahun dan

dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam

3 (tiga) orang lainnya merupakan pejabat senior.

melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan, sehingga diharapkan akan tercapai standar

Sementara itu, latar belakang pendidikan Dewan Komisaris juga

kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

beragam, mulai dari disiplin ilmu hukum, politik internasional, administrasi kebijakan publik, akuntansi, teknik kimia, hingga


117

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


manajemen. Keragaman tersebut telah memberi warna bagi

Wewenang Dewan Komisaris

sistem pengawasan di Perseroan dan memberi sudut pandang

Sesuai Anggaran Dasar, dalam melaksanakan tugasnya, Dewan

berbeda dalam upaya menangani persoalan dan membantu

Komisaris berwenang untuk:

kemajuan bagi perusahaan.

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-

Sedangkan dari segi pengalaman kerja, setiap anggota Dewan Komisaris memiliki latar belakang karir yang juga beragam. Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman bekerja

lain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perseroan; 2. Memasuki

pekarangan,

gedung,

dan

kantor

yang

dipergunakan oleh Perseroan;

di beberapa instansi pemerintah sebagai Deputi Bidang

3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya

Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan, Kementerian

mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan

Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Direktur pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal

Perseroan; 4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

Pajak. Keberagaman latar belakang karier tersebut menjadi

5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi

bekal bagi Dewan Komisaris dalam memberikan nasihat dan

dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat

arahan bagi Direksi untuk mengelola dan menjalani bisnis

Dewan Komisaris;

Perseroan dengan baik.

6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris tetap berpegang teguh pada tanggung jawabnya, dan semua fungsi

8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika

ini dikoordinasikan oleh Komisaris Utama. Adapun tanggung

dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan

jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

perusahaan;

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan

9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam

tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi

jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap

untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan

perlu;

tujuan Perseroan;

10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan

2. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya; 3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana

tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; 11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandanganpandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; 12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang

dimaksud pada butir 2) berlaku secara tanggung renteng

tidak

bagi setiap anggota Dewan Komisaris;

undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS;

4. Anggota

Dewan

dipertanggungjawabkan

Komisaris atas

tidak

kerugian

bertentangan

dengan

peraturan

perundang-

dapat

sebagaimana

Pendelegasian Wewenang Dewan Komisaris

dimaksud pada butir 2) apabila dapat membuktikan:

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat

a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan

hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan

kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

118

dengan ketentuan Anggaran Dasar;


kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.




Pembagian Tugas Dewan Komisaris Bidang tugas anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Berita Acara Dewan Komisaris Nomor BA-03/PPA/KOM/1214 tanggal 19 Desember 2014, dibagi dalam 3 (tiga) aspek bidang tugas, yaitu: Pelaksanaan Kewajiban Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan RUPS Perseroan : No.

Kewajiban Dewan Komisaris

Nama

1

Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.

Edy Putra Irawady

2

Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi.

Edy Putra Irawady

3

Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan (RKAP) mengenai alasan Dewan Komisaris mendatangani RJP dan RKAP.

Edy Putra Irawady

4

Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.

Hendrika Nora O. Sinaga

5

Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.


6

Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

Dedi Rudaedi

7

Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai laporan tahunan apabila diminta.

Taufik Sukasah

8

Menyusun Program Kerja Tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan.

Taufik Sukasah

9

Membentuk Komite Audit.

Dedi Rudaedi

10

Mengusulkan Akutan Publik kepada RUPS.

Dedi Rudaedi

11

Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.


12

Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dedi Rudaedi

13

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan dan Arahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Pengesahan RKAP serta RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan.


Monitoring Pencapaian Key Performance Indikator (KPI) Dewan Komisaris : No. 1.

2

3

KPI Dewan Komisaris

Target

Nama

a. Review/analisis kinerja bulanan perusahaan.

12 x

Dedi Rudaedi

b. Pemberian nasihat/saran kepada Direksi.

15 x

Edy Putra Irawady

c. Monitoring tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal.

4x

Dedi Rudaedi

d. Monitoring Aset kelolaan atau perusahaan yang direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi oleh Perseroan melalui kunjungan berkala.

3x

Dedi Rudaedi

a. Penyusunan dan penyampaian Program Kerja Tahunan.

1x

Taufik Sukasah

b. Penyampaian laporan/pendapat/saran kepada Pemegang Saham/RUPS.

7x


c. Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan.

1x


Aspek Pengawasan dan Pengarahan

Aspek Pelaporan

Aspek Dinamis dan Lain-Lain a. Peningkatan kompetensi (masing-masing anggota Dewan Komisaris).

1x

Taufik Sukasah

b. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi atas RKAP/RJPP.

1x

Edy Putra Irawady


119

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Koordinasi Terkait Pemberian Nasehat Kepada Direksi Dalam Melaksanakan Pengurusan Perseroan : No.

Bidang kerja

Nama

1.

Koordinator anggota Dewan Komisaris, serta membidangi terkait organisasi dan Corporate Strategic Planning and Monitoring.

Edy Putra Irawady

2.

Koordinasi terkait Direktorat Investasi, serta Divisi Corporate Secretary dan Legal Counsel.

Taufik Sukasah

3.

Koordinasi terkait Direktorat Keuangan dan Dukungan Kerja, serta Divisi Internal Auditor/SPI.

Dedi Rudaedi

4.

Koordinasi terkait Direktorat Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen, serta Divisi Risk Management.


Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan Dewan Komisaris tetap berkomitmen untuk senantiasa bersikap dan bertindak independen dan bebas dari benturan kepentingan. Untuk menghindari benturan kepentingan, perusahaan dalam pedoman tata kelolanya menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, BUMS; 2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau 3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris beserta Keluarga Sejalan dengan penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris telah menandatangani Pakta Integritas dan menyerahkan LHKPN maupun LP2P sebagai bentuk komitmen menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Melalui surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Perseroan yang keterangannya diambil dari daftar informasi Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan keluarga Dewan Komisaris dinyatakan tidak memiliki saham di Perseroan. Tabel Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Jabatan

Kepemilikan Saham/ Obligasi Secara Individu

Kepemilikan Saham/ Obligasi oleh Keluarga Dewan Komisaris

Status Independensi

Komisaris Utama

Nihil

Nihil

Independen

Taufik Sukasah

Komisaris

Nihil

Nihil

Independen

Dedi Rudaedi

Komisaris

Nihil

Nihil

Independen


Komisaris

Nihil

Nihil

Independen

Nama Edy Putra Irawady

Program Pengenalan untuk Dewan Komisaris

Charter Komite Penunjang Dewan Komisaris, serta peraturan

Perseroan memiliki dan menjalankan program pengenalan

perundang-undaangan yang terkait dengan proses bisnis

bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dengan tujuan

Perseroan.

memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana usaha ke depan, panduan kerja dan lainnya yang menjadi tanggung

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat perubahan komposisi

jawab Dewan Komisaris. Program pengenalan disiapkan oleh

Dewan Komisaris Perseroan sehingga tidak ada program

Sekretaris Perusahaan dengan melakukan kajian dokumen

pengenalan bagi Dewan Komisaris.

yang terdiri dari dokumen Laporan Tahunan, Rencana Kerja

120

dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang

Pengembangan Keahlian Berkelanjutan

Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar Perusahaan, Corporate

Perseroan tentunya mengharapkan kinerja seluruh organ

Governance Policy (CGP), Standar Etika Perusahaan, Program

tata kelola yang ada termasuk Dewan Komisaris dalam ruang

Kerja Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan

lingkup pengawasan dan pemberian saran dilakukan dengan

Komisaris, Charter Dewan Komisaris, Charter Direksi dan

efektif agar implementasi GCG dapat dilakukan secara optimal.





Dalam mencapai tujuan tersebut, Perseroan berupaya memaksimalkan kompetensi setiap anggota Dewan Komisaris yang ada melalui program pengembangan keahlian yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat mengikuti perkembangan isu-isu terkait dalam dunia usaha serta mendukung tugas pengawasan yang dilakukan. Sepanjang tahun 2016, Perseroan telah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris yaitu: Nama Dedi Rudaedi


Judul Pelatihan dan/atau Seminar The IIA National Conference 2016

Penyelenggara

Bali , 6 – 8 September 2016

The Institute of Internal Auditors

Fokus Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2016 Dewan Komisaris telah menetapkan agenda kerja yang memuat fokus pengawasan sebagaimana tercantum dalam calendar event Perseroan. Di dalam agenda tersebut terlampir dua jenis fokus pengawasan yaitu yang bersifat umum dan pengawasan bersifat khusus. Materi agenda pengawasan umum meliputi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas utama Dewan Komisaris seperti pengawasan atas kegiatan operasional dan pengawasan atas kinerja keuangan Perseroan. Pengawasan yang bersifat khusus materinya menyesuaikan pada rencana kerja strategis Perseroan yang diusulkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan 2016. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui kunjungan kerja. Adapun hasil kunjungan kerja Dewan Komisaris tahun 2016 antara lain sebagai berikut: No.

Aktivitas

Keterangan

1.

Kunjungan Dewan Komisaris ke Proyek Green Teksin (Investasi Perseroan) dan Pabrik PT ISN di Tegal yang disewakan kepada pihak ketiga.

2.

Kunjungan Dewan Komisaris ke PT Sejahtera Eka Graha dan Anak-anak Perusahaanya (Aset Kelolaan Perseroan Eks BPPN milik Kementerian Keuangan) di Bogor.

3.

Kunjungan Dewan Komisaris ke Batching Plant milik PT Nindya Beton (Anak Perusahaan Perseroan dan PT Nindya Karya di Salatiga, Proyek Jalan Tol Tahan II Ruas Bawen – Solo Seksi 3 Bawen -Salatiga (Proyek PT Nindya Karya) dan Proyek Rumah Cerdas milik PT PPAK di Yogyakarta.

2 – 3 Juni 2016 22 Agustus 2016 11 -12 November 2016

Rapat Dewan Komisaris Dewan Komisaris mengadakan rapat dan pertemuan baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi serta Komite-komite. Rapat Dewan Komisaris umumnya diagendakan secara berkala dalam satu tahun buku untuk menindaklanjuti berbagai keperluan pengawasan dan pemberian saran atas aktivitas operasional yang dijalankan Direksi beserta jajarannya. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diselenggarakan di luar agenda yang telah ditetapkan jika terdapat hal-hal yang mendesak yang membutuhkan peran dan tugas-tugas Dewan Komisaris di dalamnya. Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Selama tahun 2016, Dewan Komisaris Perseroan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali, yang rinciannya sebagai berikut : No.

Tanggal Rapat

Peserta

Persentase (%)

Agenda

1.

26 Januari 2016

• • • •

Edy Putra Irawady Taufik Sukasah Dedi Rudaedi Hendrika Nora O. Sinaga

1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Perkembangan Status Penaganan Restrukturisasi dan/ atau Revitalisasi (“RR”) BUMN (up. PT Iglas dan PT Kertas Kraft Aceh (“PT KKA”); dan 3. Program Investasi PT PPA Tahun 2016.

100

2.

29 Februari 2016

• • • •


1. 2. 3. 4.

100

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluasi Kinerja dan Arus Kas 31 Januari Tahun 2016; Status Penanganan Aset Eks BPPN ; dan Lain-lain.


121

Kilas Kinerja 2016

No.

122

Tanggal Rapat

Laporan Manajemen

Peserta

Profil Perusahaan


Agenda

3.

19 Maret 2016

• • • •


1. 2. 3. 4.

4.

28 April 2016

• • • •


1. 2. 3. 4.

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d 31 Maret 2016; Pengelolaan Kegiatan Usaha PT PPA Kapital; Pelaksanaan Business Plan Penyertaan Modal Negara (“PMN”) Tahun 2015 per Triwulan I Tahun 2016; dan 5. Pembahasan Atas Laporan Tahunan PT PPA Tahun Buku 2015.

100

5.

25 Mei 2016

• • • •


1. 2. 3. 4.

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d 30 April 2016; Pengelolaan Kegiatan Usaha PT PPA Finance; Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Good Corporate Governance (“GCG”) dan Manajemen Risiko; dan 5. Lain-lain c.q. Persiapan RUPS Laporan Tahunan 2015.

100

6.

29 Juni 2016

• • • •


1. 2. 3. 4.

100

7.

26 Juli 2016

• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan Juni 2016; 2. Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Arus Kas s.d 30 Juni 2016/Triwulan II Tahun 2016; 3. Perkembangan New Initiatives Program Tahun 2016; dan 4. Pelaksanaan Business Plan Penyertaan Modal Negara (“PMN”) Tahun 2016.

100

8.

23 Agustus 2016

• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan Juli 2016; 2. Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Arus Kas s.d 31 Juli 2016; 3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Karir & Suksesi Manajemen; dan 4. Lain-lain

100

9.

26 September 2016

• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan Agustus 2016; 2. Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Arus Kas s.d 31 Agustus 2016; 3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Serta Kebijakan Mutu dan Pelayanan; dan 4. Lain-lain.

100

10.

25 Oktober 2016

• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan September 2016; 2. Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Arus Kas s.d 30 September 2016 / TW III 2016; 3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi; dan 4. Pelaksanaan Business Plan PMN Tahun 2015 per TW III / 2016

100

11.

28 November 2016

• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan Oktober 2016; 2. Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Arus Kas s.d 31 Oktober 2016; dan 3. Evaluasi Pelaksanaan Bidang GCG dan Manajemen Risiko.

100


Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluasi Kinerja dan Arus Kas bulan Februari Tahun 2016; Hasil Assesment GCG tahun 2015; dan Evaluasi Kinerja Direksi dan Pengusulan Remunerasi.

Persentase (%)

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d 31 Mei 2016; Pengelolaan Kegiatan Usaha PT Nindya Karya; dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan.

100


No. 12.

Tanggal Rapat


Peserta

21 Desember 2016

• • • •


Persentase (%)

Agenda


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan November 2016; 2. Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Arus Kas s.d 30 November 2016; 3. Perkembangan New Initiative Program Tahun 2016; dan 4. Lain-lain.

100

Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Selama tahun 2016, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 13 kali, yang rinciannya sebagai berikut: Peserta

Persentase (%)

No.

Tanggal Rapat

1.

26 Januari 2016

• • • •


• • • •

Saiful H Manan Andi Saddawero Henry Sihotang Ajar Setiadi

1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Perkembangan Status Penaganan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (“RR”) BUMN (up. PT Iglas dan PT Kertas Kraft Aceh (“PT KKA”). 3. Program Investasi PT PPA Tahun 2016.

100

2.

29 Februari 2016

• • • •


• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas 31 Januari Tahun 2016; 3. Status Penanganan Aset Eks BPPN ; dan 4. Lain-lain.

100

3.

19 Maret 2016

• • • •


• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d Bulan Februari 2016; 3. Hasil Assessment GCG Tahun 2015; dan 4. Evaluasi Kinerja Direksi dan Pengusulan Remunerasi.

100

4.

28 April 2016

• • • •


• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d 31 Maret 2016; 3. Pengelolaan Kegiatan Usaha PT PPA Kapital; 4. Pelaksanaan Business Plan Penyertaan Modal Negara (“PMN”) Tahun 2015 per Triwulan I Tahun 2016; 5. Pembahasan Atas Laporan Tahunan PT PPA Tahun Buku 2015.

100

5.

25 Mei 2016

• • • •


• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d 30 April 2016; 3. Pengelolaan Kegiatan Usaha PT PPA Finance; 4. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Good Corporate Governance (“GCG”) dan Manajemen Risiko; dan 5. Lain-lain c.q. Persiapan RUPS Laporan Tahunan 2015.

100

Dewan Komisaris

Direksi

Agenda


123

Kilas Kinerja 2016

No.

124

Laporan Manajemen

Peserta

Tanggal Rapat

Dewan Komisaris

Direksi

Profil Perusahaan


Agenda

Persentase (%)

6.

29 Juni 2016

• • • •


• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d 31 Mei 2016; 3. Pengelolaan Kegiatan Usaha PT Nindya Karya; 4. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan.

100

7.

26 Juli 2016

• • • •


• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan Juni 2016; 2. Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Arus Kas s.d 30 Juni 2016/Triwulan II Tahun 2016; 3. Perkembangan New Initiatives Program Tahun 2016; 4. Pelaksanaan Business Plan Penyertaan Modal Negara (“PMN”) Tahun 2016.

100

8.

23 Agustus 2016

• • • •


• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan Juli 2016; 2. Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Arus Kas s.d 31 Juli 2016; 3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Karir & Suksesi Manajemen; dan 4. Lain-lain

100

9.

26 September 2016

• • • •


• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan Agustus 2016; 2. Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Arus Kas s.d 31 Agustus 2016; 3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Serta Kebijakan Mutu dan Pelayanan; dan 4. Lain-lain.

100

10.

25 Oktober 2016 (Rapat Kerja Dewan Komisaris, Direksi & Senior Manajemen)

• • • •


• • • •


1. Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (“RKAP”) PT PPA Tahun Buku 2017; dan 2. Lain-lain.

100

11.

25 Oktober 2016

• • • •


• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan September 2016; 2. Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Arus Kas s.d 30 September 2016/Triwulan III Tahun 2016; 3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan BIdang Teknologi Informasi; dan 4. Pelaksanaan Business Plan PMN Tahun 2015 per Triwulan III Tahun 2016.

100

12.

28 November 2016

• • • •


• • • •


1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan Oktober 2016; 2. Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Arus Kas s.d 31 Oktober Tahun 2016; 3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang GCG dan Manajemen Risiko.

100



No.

Tanggal Rapat

13.

21 Desember 2016


Peserta Dewan Komisaris • • • •


Direksi • • • •



Persentase (%)

Agenda 1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan November 2016; 2. Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Arus Kas s.d 30 November 2016; 3. Perkembangan New Initiative Program Tahun 2016; 4. Rencana Kegiatan Blue Skies dalam RKAP Tahun 2017; dan 5. Lain-lain.

100

Persetujuan Dewan Komisaris atas Transaksi/Tindakan Material No.

Nomor Keputusan & Tanggal Surat

Perihal

1.

S-01/PPA/KOM/0116, tanggal 21 Januari 2016

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Periode Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2015.

2.


Penunjukan Penilaian GCG Independen Tahun Buku 2015.

3.


Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Direksi Untuk Mengalihkan Sebagian Alokasi Pinjaman Modal Kerja Pengadaan Gas Menjadi Pinjaman Dana Pra Operasional PT KKA.

4.

S-12/PPA/KOM/0316, tanggal 31 Maret 2016

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2015.

5.

S-18/PPA/KOM/0416, tanggal 28 April 2016

Laporan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT PPA Triwulan I Tahun 2016.

6.

S-21/PPA/KOM/0516, tanggal 25 Mei 2016

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2016.

7.

S-22/PPA/KOM/0516, tanggal 25 Mei 2016

Pendapat dan Saran atas Laporan Tahunan PT PPA Tahu Buku 2015.

8.

S-30/PPA/KOM/0816, tanggal 4 Agustus 2016

Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT PPA Triwulan II Tahun 2016.

9.

S-33/PPA/KOM/0816, tanggal 23 Agustus 2016

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan II Tahun 2016.

10.

S-34/PPA/KOM/0916, tanggal 5 September 2016

Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris PT PPA atas Perubahan Rencana Penggunaan Dana PMN Tahun 2015 untuk Alokasi Dana RR PT Survai Udara Penas (“PT Penas’) (“Persero”).

11.

S-38/PPA/KOM/1016, tanggal 11 Oktober 2016

Penetapan Honorarium Kantor Akuntan Publik untu Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2016.

12.


Laporan Penetapan Honorarium Kantor Akuntan Publik untuk Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2016.

13.


Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2017.

14.


Pendapat dan Saran atas RKAP PT PPA Tahun Buku 2017.

15.

S-45/PPA/KOM/1116, tanggal 3 November 2016

Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT PPA Triwulan III Tahun 2016.

16.

S-46/PPA/KOM/1116, tanggal 3 November 2016

Laporan Tugas Pengawasan Dewan PT PPA Triwulan III Tahun 2016.

Agenda rapat Dewan Komisaris diinformasikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan rapat, agar anggota Dewan Komisaris dapat mempersiapkan materi-materi secara pribadi. Untuk agenda rapat sepanjang tahun buku juga telah diinformasikan dalam Calendar Event Perseroan namun penetapan tanggalnya tergantung pada arahan Komisaris Utama Perseroan dengan memperhatikan batas minimum publikasi rapat. Risalah rapat beserta keputusannya telah didokumentasikan dengan baik termasuk dissenting opinion (perbedaan pendapat) yang terjadi disertai alasan mengenai


125

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


perbedaan pendapat tersebut. Risalah rapat ditandatangani

Hasil Penilaian GCG Dewan Komisaris

oleh pimpinan rapat dan seluruh peserta rapat yang hadir,

Perseroan melakukan penilaian implementasi GCG untuk

kemudian didistribusikan kepada semua anggota Dewan

Dewan Komisaris, yang dilakukan oleh Divisi Internal Audit

Komisaris yang menghadiri rapat maupun yang tidak hadir.

Perseroan, dengan proses yang dilaksanakan sesuai kerangka acuan pelaksanaan penilaian GCG yang dikembangkan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan

oleh Kementerian BUMN berdasarkan Keputusan Sekretaris

Komisaris dibantu organ pendukung meliputi Sekretaris

Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni

Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Komite Pemantau Risiko

2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas

& GCG. Penjelasan tentang Sekretaris Dewan Komisaris, Komite

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Audit, dan Komite Pemantau Risiko dan GCG akan dituangkan

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

dalam bagian tersendiri. Penilaian GCG terhadap Dewan Komisaris meliputi berbagai Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

aspek penilaian, dengan perincian sebagai berikut:

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran secara

diperlukan untuk mengukur sejauh mana kedua organ tersebut

berkelanjutan;

mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara efektif

2. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara

dan menyeluruh. Hasil penilaian dapat memberikan gambaran

jelas, serta penetapan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk

secara komprehensif bagi Perseroan atas upaya-upaya mitigasi

mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;

dari kelemahan aktivitas manajemen yang diselenggarakan, baik dalam aspek infrastruktur organ maupun individu yang bersangkutan.

3. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anak Perseroan patungan; 4. Peran Dewan Komisaris dalam pencalonan anggota Direksi, penilaian kinerja Direksi (individu dan kolegial)

Proses Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

dan mengusulkan tantiem/insentif sesuai ketentuan yang

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi setiap tahun oleh

berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi;

pemegang saham dalam RUPS berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi terhadap kinerja

5. Tindakan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya;

masing-masing anggota Dewan Komisaris merupakan bagian

6. Pemantauan dan upaya memastikan bahwa praktik Tata

yang tidak terpisahkan dalam skema remunerasi untuk Dewan

Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif

Komisaris.

dan berkelanjutan; 7. Penyelenggaran Rapat Dewan Komisaris yang efektif, serta

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

tingkat kehadiran rapat sesuai ketentuan peraturan dan

Perseroan mengacu pada peraturan menteri BUMN Nomor:

perundang-undangan yang berlaku;

PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dalam melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan mengenai

8. Keberadaan Sekretaris Dewan Komisaris guna mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris; 9. Keberadaan Komite Dewan Komisaris yang berfungsi secara efektif.

ukuran kinerja utama (key performance indicator) sebagai ukuran-ukuran tertentu yang menjadi target-target yang harus

Dari hasil penilaian tersebut, Dewan Komisaris memperoleh

dicapai oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengawasan

skor capaian sebesar 32,239 dari nilai maksimal sebesar 35,

dan pengurusan Perseroan.

atau telah memenuhi sebesar 92,112%.

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris, antara lain:

Remunerasi Dewan Komisaris

1. Aspek Pengawasan dan Pengarahan;

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

2. Aspek Pelaporan; dan

dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh RUPS

3. Aspek Dinamis (peningkatan kompetensi).

serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman yang dilakukan oleh pemegang saham.

126




Prosedur Remunerasi Dewan Komisaris


5. Tantiem sesuai dengan keputusan RUPS. Pajak atas tantiem

Pada 2016, prosedur dan penetapan remunerasi Dewan

menjadi beban Anggota Dewan Komisaris penerima

Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan:

Tantiem.

1. Pasal 96 ayat (1) Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur besarnya gaji

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan

Perseroan melalui RUPS yang diselenggarakan pada 31 Mei

RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat

2016 telah menyetujui pemberian tantiem tahun 2015 dan

(2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Bentuk

remunerasi Dewan Komisaris tahun 2016 yang ditetapkan

Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain yang

berdasarkan

termasuk di dalam komponen penghasilan (selain gaji)

D6.MBU/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Penetapan Gaji/

mengacu pada ketentuan;

Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun 2016 serta

2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-04/MBU/2014

Surat

Kementerian

BUMN

Nomor

S-30/

Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2015 PT PPA.

tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Pengawas BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan

Tahun 2016, Perseroan membayarkan remunerasi kepada

Nomor. PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan Atas

Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp7,36 miliar terdiri dari

Peraturan Menteri Badan usaha Miliki Negara Nomor: PER-

Honorarium, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Hari Raya,

04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan

Biaya Pakaian, Premi Asuransi, Kesehatan Rawat Jalan dan

Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN;

Tantiem tahun 2015.

Keputusan 3.

RUPS

D6.MBU/06/2016

melalui Hal:

Surat

Penetapan

Nomor

S-30/

Gaji/Honorarium,

Remunerasi tersebut telah disesuaikan dengan kinerja Direksi

Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun 2016 serta tantiem

pada tahun buku 2016. Rincian struktur remunerasi yang

atas Kinerja Tahun Buku 2015 PT Perusahaan Pengelola

menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per

Aset (Persero).

komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

Penghasilan Dewan Komisaris Perseroan saat ini telah mengikuti Peraturan Menteri BUMN serta Keputusan RUPS

Berikut ini tabel Remunerasi/Penghasilan bagi Dewan

tersebut di atas, terdiri dari:

Komisaris untuk Tahun Buku 2016:

1. Honorarium:

Honorarium

2.616.131.250

a. Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama.

Tunjangan Transportasi

497.002.500

b. Komisaris sebesar 90% dari Honorarium Komisaris

Tunjangan Hari Raya

197.718.750

Utama. 2. Tunjangan: a. Hari Raya sebesar 1 bulan Honorarium b. Transportasi sebesar 20% dari Honorarium c. Asuransi purna jabatan dengan premi per tahun sebesar

Tunjangan Pakaian

80.000.000

Tunjangan-Asuransi Purna Jabatan

677.066.939

Fasilitas Kesehatan Rawat Jalan

90.811.275

Premi Asuransi Rawat Inap

63.603.199

25% dari Honorarium setahun termasuk Asuransi jiwa

Tantiem Tahun 2014 (Netto)

1.229.803.447

dan kecelakaan.

Pajak Penghasilan

1.911.600.800

Jumlah

7.363.738.160

3. Fasilitas: a. Kesehatan (rawat jalan, rawat inap melalui asuransi dan medical check up). b. Bantuan Hukum melalui Asuransi Director & Officer Liabilities. 4. Lain-lain sesuai anggaran: a. Biaya pakaian.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris Sepanjang tahun 2016, Komite Audit telah menjalankan peran dan fungsi organ pendukung secara optimal. Secara periodik, Komite Audit telah melakukan penelaahan pengendalian internal termasuk pembahasan bersama Divisi Internal Audit.

b. Perkumpulan Profesi.


127

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Komite Audit juga aktif melakukan pemantauan kinerja Audit

Adapun isi Board Manual yang telah ditandatangani oleh

Eksternal sejak penunjukan KAP, rapat koordinasi pencapaian

seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada

proses audit, hingga melakukan peninjauan lapangan proses

27 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

audit dan exit meeting bersama tim KAP. Selama 2016, Komite Pemantau Risiko dan GCG telah menjalankan peran dan fungsi organ pendukung secara optimal. Secara periodik, Komite Pemantau Risiko dan GCG

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

DIREKSI

BAB III

DEWAN KOMISARIS

BAB IV

TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

telah melakukan penelaahan atas efektivitas penerapan GCG dan manajemen risiko Perseroan. Beberapa kegiatan utama

Di samping itu, Direksi dalam melaksanakan tugasnya

yang dilakukan antara lain pelaksanaan assessment GCG oleh

juga berpedoman pada Pedoman Kerja Direksi yang telah

pihak Independen sesuai dengan ketentuan SK-16. Selain itu,

ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. SK-58/PPA/1215

dilakukan pula pelaksanaan pembaruan pedoman GCG, yaitu

tanggal 10 Desember 2015 yang berisi hal-hal sebagai berikut:

Code of GCG, Board Manual, dan Code of Conduct.

Direksi Direksi sebagai organ Perseroan yang lain menjalankan fungsi pengelolaan bisnis perusahaan agar sesuai dengan rencana dan target bisnis yang telah ditetapkan. Infrastruktur dan softstructure GCG dari sisi Direksi dapat dijabarkan sebagai berikut: Komposisi Direksi Komposisi Direksi Perseroan beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama dan 3 (tiga) orang sebagai Direktur, yang meliputi Direktur Investasi, Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja, serta Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen. Pedoman Kerja Direksi Dalam melaksanaan kegiatan operasional Perseroan, Direksi berpedoman pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual). Board Manual berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (best practices) GCG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

RAPAT DIREKSI

BAB III

KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT DIREKSI

BAB IV

KOMUNIKASI HASIL KEPUTUSAN DIREKSI

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi Perseroan

memiliki

kebijakan

mengenai

keberagaman

komposisi Direksi yang diatur dalam Board Manual. Pada 2016, Komposisi Direksi Perseroan menunjukkan keragaman, baik dari pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, dan usia. Dari

sisi

pendidikan,

masing-masing

anggota

Direksi

Perseroan memiliki latar belakang pendidikan yang berbedabeda, dengan asal universitas ternama baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, bidang studi yang digeluti juga beragam mulai dari keuangan, manajemen hingga ekonomi pembangunan. Keragaman tersebut telah memberi warna tersendiri bagi Perseroan. Dari sisi usia, komposisi yang beragam terlihat dari 2 (dua) orang anggota masih tergolong berusia muda berkisar 47-49 tahun, sedangkan 2 (dua) orang lainnya merupakan pejabat senior yang memiliki pengalaman panjang bekerja di berbagai instansi. Sementara itu, dari segi pengalaman kerja, jajaran Direksi memiliki latar belakang karier yang beragam. Sebelum menjabat sebagai Direktur di Perseroan, setiap anggota Direksi masing-masing miliki posisi stategis di instansi masing-masing. Dua orang Direktur Perseroan merupakan direktur karier yang mengikuti perjalanan Perseroan sejak awal berdirinya.

128





Sedangkan Direktur lainnya, sebelumnya menjabat sebagai

Wewenang Direksi

Direktur Business Advisory Perseroan dan Executive Vice President

Direksi berwenang untuk:

Bank Mandiri, Corporate Risk II Group.

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan; 2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang

Tugas dan Wewenang Direksi

atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil

Tugas Direksi

keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di

Berdasarkan Pedoman Kerja Direksi disebutkan bahwa Direksi

dalam dan di luar pengadilan;

bertugas untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan

3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang

dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan

atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri

dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta

maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk

mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan

mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;

tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-

4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian

pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan

undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum

hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan

Pemegang Saham.

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan

atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja

tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh

yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan

pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan

perundang-undangan,

dimana anggota Direksi tetap harus mematuhi Anggaran

terlebih dahulu dari RUPS;

harus

mendapat

persetujuan

Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta

5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan

wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi,

berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan

transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh

Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau

tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan

pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di

usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-

dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala

undangan yang berlaku.

kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara

Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha

Pendelegasian Wewenang

Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan

Dalam

dapat membuktikan bahwa:

Perseroan, apabila tidak ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur

1. Kerugian

tersebut

bukan

karena

kesalahan

atau

kelalaiannya; 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan

rangka

melaksanakan

kebijakan

kepengurusan

Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi.

maksud dan tujuan Perseroan; 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung

Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena

maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang

sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak

mengakibatkan kerugian; dan

ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak

4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. Jika Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana


129

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama berwenang bertindak atas nama Direksi. Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugastugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut. Pembagian Tugas Direksi Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan telah melakukan pembagian tugas berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-29/PPA/0415 tertanggal 27 April 2015 tentang Pedoman Kerja Direksi, pembagian tugas Direksi Perseroan yang masing-masing membawahi 4 (empat) fungsi direktorat, adalah sebagai berikut: Nama

Jabatan

Tugas Utama

Saiful H Manan

Direktur Utama

Merencanakan, menetapkan, mengarahkan, mengomunikasikan, mengevaluasi arah dan strategi perusahaan serta memimpin jalannya Perseroan dalam rangka pencapaian visi dan misi Perseroan.

Andi Saddawero

Direktur Investasi

Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengomunikasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan investasi, advisory dan pengelolaan aset eks BPPN sesuai dengan target dan strategi Perseroan dalam rangka mencapai visi dan misi Perseroan.

Henry Sihotang


Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengomunikasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advisory, pengelolaan aset dan restrukturisasi/revitalisasi BUMN sesuai dengan target dan strategi Perseroan dalam rangka mencapai visi dan misi Perseroan.

Ajar Setiadi


Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengomunikasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana perusahaan, sistem keuangan dan akuntansi, pengelolaan sumber daya manusia, teknologi informasi, pengadaan barang dan jasa, serta penyediaan sarana dan prasarana operasional kantor sesuai sesuai dengan target dan strategi Perseroan dalam rangka mencapai visi dan misi Perseroan.

Pernyataan

Independensi

dan

Potensi

Benturan

Kepemilikan saham anggota Direksi beserta Keluarga

Kepentingan

Direksi beserta keluarga, baik secara horizontal mapun vertikal,

Direksi ditetapkan untuk menjalankan segala tindakan

tidak memiliki saham Perseroan yang dapat mempengaruhi

pengurusan Perseroan atau hubungan dengan pihak lain

kemampuannya untuk bertindak independen.

secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Program Pengenalan Perusahaan untuk Direksi

dan Anggaran Dasar Perseroan yang secara material dapat

Program Orientasi diberikan untuk anggota Direksi yang

mengganggu keobjektifan dan kemandirian tugas Direksi yang

baru diangkat. Penanggung jawab Program Orientasi adalah

dijalankan semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Sesuai

Sekretaris Perusahaan. Materi program orientasi mencakup

dengan Anggaran Dasar Perseroan, antar anggota Direksi serta

pengenalan korporasi dan Direksi memperkenalkan semua

antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris

aspek Perseroan mulai dari Anggaran Dasar Perseroan,

tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga

peraturan perundang-undangan terkait Perseroan, Laporan

baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk

Tahunan Perseroan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan,

hubungan yang timbul karena perkawinan.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Program Kerja Direksi, Board Manual, dan GCG Code; serta memperkenalkan profil organisasi Perseroan, struktur organisasi, bisnis utama dan Entitas Anak.

130





Pada 2016, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi. Pengembangan Keahlian Berkelanjutan Selama tahun 2016, anggota Direksi yang mengikuti pelatihan/seminar adalah sebagai berikut: Judul Pelatihan dan/atau Seminar


Saiful H Manan

Kongres Nasional IV Assessment Center Indonesia

Bandung, 16 September 2016

Bina Potensia Indonesia

Saiful H Manan Ajar Setiadi

46th Annual IAFEI World Congress

Cape Town, South Africa, 9 -10 November 2016

International Association of Financial Executives Institutes

Saiful H Manan

Rapat Koordinasi Tata Laksana Benda Sitaan dan Jakarta, 22 November 2016 Barang Rampasan dalam Rangka Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi

Nama

Penyelenggara

Kementerian Keuangan

Rapat Direksi Sepanjang tahun 2016, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 20 kali yang dipimpin oleh Direktur Utama atau anggota Direksi lainnya dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir. Hasil rapat diputuskan dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan dituangkan secara tertulis ke dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik. Berikut adalah rekapitulasi frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing Direktur beserta agenda pembahasan dalam Rapat Direksi: Daftar Hadir

Persentase (%)

No.

Tanggal

No. MoM

Agenda

1

2 Februari 2016

MOM-01/PPA/ BOD/0216

1. Rencana Pendanaan Untuk PT Iglas (Persero) 2. Rencana Pendanaan untuk PT Industri Sandang Nusantara (Persero) 3. Manajemen Pengelolaan Dana Korporasi PT PPA

1. 2. 3. 4.


100

2

11 Februari 2016


Pembahasan Tentang PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

1. 2. 3. 4.


100

3

15 Februari 2016


Pembahasan tentang adanya Permohonan Pailit PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

1. 2. 3. 4.


100

4

22 Februari 2016


Perkembangan Pelaksanaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

1. 2. 3. 4.


100

5

29 Februari 2016


Pembahasan tentang Pemenuhan Syarat Pencairan Pinjaman PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) terkait masalah PKPU

1. 2. 3. 4.


100

6

7 Maret 2016


1. Penanganan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) pasca gugatan PKPU serta rencana pencairan pinjaman 2. Perubahan Susunan Manajemen PT Artha Bangun Pratama

1. 2. 3. 4.


100

7

19 Maret 2016


Program Penanganan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

1. 2. 3. 4.


100


131

Kilas Kinerja 2016

No.

132

Tanggal

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


No. MoM

Agenda

Daftar Hadir

Persentase (%)

8

30 Maret 2016


1. Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi Terbatas terhadap Penerima Pembayaran Hutang Upah Tertunggak dan Pesangon Karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dari Dana Pinjaman PT PPA oleh Divisi Internal Audit. 2. Pembahasan Permohonan Pembayaran oleh PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) atas Potongan Manajemen Dana hutang Karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) kepada Pihak ketiga atas Dana Pembayaran Upah Tertunggak dan Pesangon Karyawan. 3. Pembahasan Permohonan Pembayaran Hak Normatif atas Komisaris, Direksi dan Mantan Direksi PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). 4. Pembahasan atas Modal disetor Anak Perusahaan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

1. Andi Saddawero 2. Henry Sihotang

50

9

15 April 2016


1. Pelaksanaan R/R PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) 2. Permasalahan Sumber Daya Manusia 3. Rencana Pembentukan Holding BUMN 4. Penanganan Kegiatan Advisory

1. 2. 3. 4.


100

10

14 Juni 2016


1. Market : Laporan Kegiatan Direktorat BAAM 2. Hal Lain-lain

1. 2. 3. 4.


100

11

16 Juni 2016


Market : Laporan Kegiatan Direktorat Investasi

1. 2. 3. 4.


100

12

17 Juni 2016


1. Financial : Laporan Kegiatan Direktorat Keuangan dan Dukungan Kerja a. Penyelesaian Dashboard b. Fasilitas Pinjaman Bank CIMB Niaga 2. Market : Laporan Direktorat BAAM (PT Penas)

1. 2. 3. 4.


100

13

31 Agustus 2016


1. Perkembangan Penanganan PT Survai Udara Penas (PT Penas) 2. Hal Lain-lain

1. 2. 3. 4.


100

14

26 September 2016


1. Laporan terkait Usulan Kajian Pengembangan Tanah Seluas 154 Ha di Daerah Plumpang Jakarta Milik PT Pertamina (Persero) 2. Laporan terkait PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) 3. Laporan terkait PT Kertas Kraft Aceh (Persero) 4. Hasil Assessment Karyawan 5. Fasilitas Perlengkapan Komunikasi dan Komputer bagi Anggota Direksi

1. 2. 3. 4.


100

15

12 Oktober 2016


1. Pembahasan RKAP Tahun 2017 PT PPA 2. Pembahasan RKAP Tahun 2017 PT PPA Finance

1. 2. 3. 4.


100



No.

Tanggal


No. MoM

Agenda


Persentase (%)

Daftar Hadir

16

19 Oktober 2016


Pembahasan RKAP Tahun 2017 PT PPA Terkait Proyek Blue Skies

1. 2. 3. 4.


100

17

16 November 2016


1. Pembahasan Tentang Arah PT PPA ke Depan 2. Rencana Pembelian SPN PT Industri Sandang Nusantara 3. Presentasi Perihal PT Nindya Karya Perkembangan Terkini Kegiatan R/R

1. Andi Saddawero 2. Henry Sihotang 3. Ajar Setiadi

75

18

13 Desember 2016


1. 2. 3. 4.

Rencana Pengalihan Saham PT Nindya Karya Pengelolaan Aset Keraton Kasepuhan Cirebon Rencana Pra RUPS RKAP PT PPA Tahun 2017 Laporan Hasil Assessment Calon Direksi Anak Perusahaan 5. Lain-lain

1. 2. 3. 4.


100

19

19 Desember 2016


Pembahasan Rencana Inbreng BUMN ke PT PPA dan Pengalihan Pengelolaan PT PPA dari Kementerian BUMN ke Kementerian Keuangan

1. 2. 3. 4.


100

20

21 Desember 2016


Pembahasan Hasil Kajian Rencana Inbreng BUMN ke PT PPA dan Pengalihan Pengelolaan PT PPA dari Kementerian BUMN ke Kementerian Keuangan

1. Saiful H Manan 2. Andi Saddawero 3. Henry Sihotang

75

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian GCG terhadap Direksi meliputi berbagai aspek

1. Proses Pelaksanaan Penilaian

penilaian, di antaranya:

a. Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran

Pemegang saham melalui mekanisme RUPS melakukan penilaian terhadap kinerja dan Direksi.

secara berkelanjutan. b. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang

Kriteria penilaian kinerja Direksi mencakup:

dan tanggung jawab secara jelas.

a. Keuangan dan Pasar

c. Direksi menyusun perencanaan Perseroan.

b. Fokus Pelanggan

d. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja

c. Efektivitas Produk & Proses

Perseroan.

d. Fokus Tenaga Kerja

e. Direksi

e. Kepemimpinan, Tata kelola & Tanggung Jawab Kemasyarakatan

melaksanakan

pengendalian

operasional

dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perseroan. f. Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai

2. Hasil Penilaian GCG Direksi Perseroan

melakukan

penilaian

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku implementasi

GCG

untuk Direksi, yang dilakukan oleh Divisi Internal Audit, dengan proses yang dilaksanakan sesuai kerangka acuan

dan Anggaran Dasar. g. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perseroan dan stakeholders.

pelaksanaan penilaian GCG yang dikembangkan oleh

h. Direksi memantau dan mengelola potensi benturan

Kementerian BUMN berdasarkan Keputusan Sekretaris

kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah

Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal

Direksi.

06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan

i. Direksi

memastikan

Perseroan

melaksanakan

Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

keterbukaan

(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Negara.

penyampaikan informasi kepada Dewan Komisaris dan

informasi

dan

komunikasi

sesuai

Pemegang Saham tepat waktu. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2016

133

Kilas Kinerja 2016

j. Direksi

menyelenggarakan

Laporan Manajemen

rapat

Direksi

Profil Perusahaan


dan

c. Asuransi purna jabatan dengan premi per tahun

menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan

sebesar 25% dari Gaji setahun termasuk Asuransi jiwa

ketentuan peraturan perundang-undangan.

dan kecelakaan.

k. Direksi menyelenggarakan pengawasan internal yang berkualitas dan efektif.

3. Fasilitas: a. 1 (satu) unit kendaraan dinas melalui sewa.

l. Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan

b. Kesehatan (rawat jalan, rawat inap melalui asuransi dan

yang berkualitas dan efektif.

medical check up).

m. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS

c. Bantuan Hukum melalui Asuransi Director & Officer

lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Liabilities. 4. Lain-lain sesuai anggaran:

Dari hasil penilaian tersebut, Direksi memperoleh skor capaian

a. Operasional Kendaraan Dinas untuk biaya Pengemudi

sebesar 31,622 dari nilai maksimal sebesar 35, atau telah

dan Bahan Bakar Minyak diberikan lump sum per bulan.

memenuhi sebesar 90,348%.

b. Biaya pakaian. c. Perkumpulan Profesi, Club Membership dan representasi.

Kebijakan Remunerasi Direksi Prosedur

penetapan

5. Tantiem sesuai dengan keputusan RUPS. Pajak atas tantiem

remunerasi

Direksi

ditetapkan

menjadi beban Anggota Direksi penerima Tantiem

berdasarkan: 1. Peraturan BUMN RI Nomor: PER-07/MBU/2010 tanggal 27

Tahun 2016, Perseroan membayarkan remunerasi kepada

Desember 2010 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan

Anggota Direksi sebesar Rp18,88 miliar terdiri dari Gaji,

Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan

Tunjangan Perumahan, Tunjangan Hari Raya, Biaya Pakaian,

Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah dengan

Premi Asuransi, Kesehatan Rawat Jalan dan Tantiem tahun

Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-04/MBU/2013

2015.

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-07/MBU/2010 Tentang

Penetapan Penghasilan Direksi Tahun 2016 dan Tantiem Tahun

Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris

2015 berdasarkan Surat Kementerian BUMN Nomor S-30/

dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; dan

D6.MBU/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Penetapan Gaji/

2. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan

Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun 2016 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2015 Perseroan.

Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan

Berikut ini tabel Remunerasi bagi Direksi untuk Tahun Buku

Nomor. PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan Atas

2016:

Peraturan Menteri Badan usaha Miliki Negara Nomor: PER04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Penghasilan Direksi Perseroan saat ini telah mengikuti Peraturan Menteri BUMN dan Keputusan RUPS, terdiri dari: 1. Gaji: a. Direktur Utama Tahun 2016 sesuai Keputusan RUPS sebesar Rp130.000.000 b. Direktur sebesar 90% dari Gaji Direktur Utama. 2. Tunjangan: sebesar

40%

Rp27.500.000.

Gaji

5.772.000.000

Tunjangan Perumahan

1.320.000.000

Tunjangan Hari Raya Tunjangan Pakaian Tunjangan-Asuransi Purna Jabatan Fasilitas Kesehatan Rawat Jalan

dari

Gaji

maksimal


80.000.000 1.515.843.750 781.225.652 88.274.740

BPJS Kesehatan

17.235.000

Tantiem Tahun 2015 (Neto) Pajak Penghasilan Jumlah

134

481.000.000

Premi Asuransi Rawat Inap Operasional Kendaraan

a. Hari Raya sebesar 1 bulan Gaji. b. Perumahan

Dalam Rupiah penuh

432.000.000 2.732.896.550 5.332.918.700 18.883.394.392




Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Selama Tahun 2016 Sepanjang tahun 2016, pelaksanaan tugas Direksi di luar pelaksanaan tugas rutin dan yang bersifat teknis, dapat dilihat pada keputusan yang dikeluarkan. Berikut ini rincian surat keputusan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi. Risalah Pelaksanaan Tugas Direksi Nomor Surat Keputusan

No

Perihal

1

SK-3/PPA/0116

Kebijakan Pengeluaran Dana

2

SK-9/PPA/0216

Perubahan Keputusan Direksi Nomor SK-19/PPA/0315 Tentang Kebijakan Optimalisasi Dana Pada Surat Berharga di Pasar Modal

3

SK-31/PPA/0516

Kebijakan Penagihan

4

SK-33/PPA/0516

Kebijakan Keterbukaan Informasi Perusahaan

5

SK-49/PPA/0716

Kebijakan Pengelolaan Dana

6

SK-57/PPA/0916

Kebijakan Kelangsungan Usaha

7

SK-61/PPA/0916

Kebijakan Penanganan Anak Perusahaan

8

SK-60/PPA/0916

Kebijakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Suksesi Direksi Perseroan memiliki mekanisme suksesi untuk posisi Direksi yang terstruktur dalam rangka melanjutkan kepemimpinan yang berkelanjutan. Perseroan berkomitmen untuk menciptakan calon-calon pemimpin yang akan mengisi berbagai posisi penting dalam Perseroan. Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Direksi Sampai dengan akhir tahun 2016, Direksi belum membentuk komite-komite yang struktur organisasinya langsung berada di bawah Direksi. Meski demikian, dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, Direksi memiliki organ-organ pendukung yaitu Sekretaris Perusahaan dan Divisi Internal Audit. Direksi menilai pelaksanaan kegiatan Sekretaris Perusahaan dan Divisi Internal Audit sepanjang 2016 sudah efektif serta sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris dan Direksi Nama Dewan Komisaris

Hubungan Afiliasi dengan: Dewan Komisaris Ya

Tidak

Direksi

Pemegang Saham Tidak

Ya

Ya

Tidak

Edy Putra Irawady

√

√

√

Taufik Sukasah

√

√

√

Dedi Rudaedi

√

√

√


√

√

√

Nama Direksi

Hubungan Afiliasi dengan: Dewan Komisaris Ya

Tidak

Direksi Ya

Pemegang Saham Tidak

Ya

Tidak

Saiful H Manan

√

√

√

Andi Saddawero

√

√

√

Henry Sihotang

√

√

√

Ajar Setiadi

√

√

√


135

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Fungsi Organ Pendukung Dewan Komisaris Organ pendukung Dewan Komisaris terdiri dari: 1. Sekretaris Dewan Komisaris; 2. Komite Audit; dan 3. Komite Pemantau Risiko dan GCG. Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud di atas berasal dari anggota Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit dan Komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris maksimal berjumlah 2 (dua) orang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau disetujui oleh Menteri BUMN berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas di BUMN bersangkutan.

Sekretaris Dewan Komisaris Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang bertugas memberi dukungan pelaksanaan tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. Saat ini Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Herudi Kandau Nugroho yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 15/KEP.KOM/PPA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Profil Sekretaris Dewan Komisaris Herudi Kandau Nugroho lahir di Banyumas, 8 Desember 1984. Saat ini berdomisili di Tangerang Selatan. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak 27 Desember 2013 berdasarkan SK nomor 15/KEP.KOM/PPA/XII/2013 yang berakhir pada 15 Desember 2016, dan telah diangkat kembali melalui SK nomor 03/KEP.KOM/PPA/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016. Menyelesaikan pendidikan DIII spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/ STAN (2005), Program Sarjana jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana (2010), serta Program Pascasarjana bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah di Universitas Indonesia (2016). Herudi Kandau Nugroho, 31

Selain menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris saat ini juga menjabat sebagai Kasubbid

tahun

Mutasi SDM Eksekutif BUMN, Kementerian BUMN.

Sekretaris Dewan Komisaris Dasar Hukum Penunjukan Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan Komisaris

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas membantu Dewan

Usaha Milik Negara. 2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor

Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Secara rinci fungsi Sekretaris Dewan Komisaris

PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan

antara lain:

Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

1. Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat Dewan Komisaris. 2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan. 3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat, maupun dokumen penting lainnya.

136




4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.


4. Melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk memperoleh keyakinan

5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris. 6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

yang memadai mengenai efektivitas pengendalian internal; 5. Memantau untuk memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai bahwa kegiatan operasi Perusahaan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris Selama 2016, Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

dijalankan dengan mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; 6. Berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko dan GCG

1. Mengadministrasikan undangan rapat Dewan Komisaris. 2. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dan Direksi. 3. Membuat surat-surat keluar dan mendokumentasikan surat-surat Dewan Komisaris.

dalam hal pemantauan risiko dan mitigasinya; 7. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan;

4. Menyiapkan bahan rapat dan menyusun risalah rapat Dewan Komisaris.

8. Melakukan identifikasi atas hal-hal yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan

5. Mengumpulkan bahan dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Komisaris lainnya; 9. Melakukan self assessment terhadap efektivitas pelaksanaan

6. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.

tugasnya, dan memutakhirkan secara periodik Piagam (Charter) Komite Audit; dan 10. Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan khusus

7. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.

kepada Komite Audit.

Komite Penunjang Dewan Komisaris

Realisasi Program Kerja Komite Audit

Sampai dengan 2016, Dewan Komisaris memiliki dua komite

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan

penunjang, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko &

Komisaris untuk membantu efektivitas fungsi pengawasan

GCG.

terutama dalam pengendalian internal serta pelaporan keuangan dan manajemen Perseroan. Pembentukan Komite

Komite Audit

Audit didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-

Struktur Keanggotaan

12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris

Anggota Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Anggota

Perseroan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris/

Dewan Komisaris yang bertindak sebagai Ketua Komite Audit,

Dewan Pengawas BUMN.

dan maksimal 2 (dua) orang anggota yang berasal dari luar Perusahaan. Anggota Komite Audit yang bukan merupakan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja Komite Audit dalam

anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai

meningkatkan kualitas dan efektifitas hubungan kerja antar

anggota Komite lain di lingkungan Perseroan pada periode

organ, guna menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate

yang sama.

Governance, telah dituangkan dalam bentuk Piagam (Charter) Komite Audit yang tertuang dalam PER 02/KOM/PPA/XI/2014

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

tentang Piagam (Charter) Komite Audit dan Piagam (Charter)

Berdasarkan Piagam (Charter) Komite Audit, tugas dan

Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan Perseroan

tanggung jawab Komite Audit secara garis besar meliputi:

(Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Piagam (Charter)

1. Melakukan penelaahan dan klarifikasi atas informasi

Komite Audit Edisi 2014 yang disahkan oleh Dewan Komisaris

keuangan; 2. Melakukan

tertanggal 19 Desember 2014. seleksi,

penunjukan,

dan

pengawasan

pekerjaan Auditor Independen; 3. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Internal Auditor;

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2016

137

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Adapun isi dari Piagam (Charter) Komite Audit adalah sebagai

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja

berikut:

Komite Audit Perseroan memiliki kualifikasi pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

dan pengalaman kerja yang memadai dalam mendukung

BAB II

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA KERJA

pelaksanaan tugas sebagai Komite Audit. Profil Anggota

BAB III

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

BAB IV

PENYELENGGARAAN RAPAT, PELAPORAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

BAB V

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komite Audit dapat dilihat dalam Bagian Profil Komite Audit. Proses rekrutmen Anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan integritas dan kemampuan bekerja sama. Dewan Komisaris melakukan wawancara untuk menggali

Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan peraturanperaturan/perundangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

lebih dalam calon anggota Komite Audit. Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan rapat untuk menentukan calon anggota Komite Audit terpilih. Selanjutnya, penetapan dan pengangkatan calon anggota Komite Audit dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris. Seluruh Anggota Komite Audit Perseroan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Susunan Anggota Komite Audit Komposisi Anggota Komite Audit Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite merangkap sebagai anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite. Nama

Jabatan

Periode Jabatan

Dedi Rudaedi

Ketua

2013 - 2018

Iko Marita M.

Anggota-Tenaga Ahli Aspek Teknis

2015 - 2018

Hendy Fakhruddin

Anggota-Tenaga Ahli Aspek Administrasi dan Keuangan

2013 - 2016

Profil Ringkas Komite Audit Profil Dedi Rudaedi dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris

Dedi Rudaedi Ketua Komite Audit

138





Iko Marita Mustokoweni lahir di Malang, 24 Mei 1966. Saat ini berdomisili di Bogor. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 1 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KEP.KOM/PPA/IV/2015. Memeroleh gelar sarjana di bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (1989). Memiliki pengalaman sebagai staff Dewan Komisaris Perseroan, Anggota Sekretariat Tim Iko Marita Mustokoweni, 50 tahun

Pemberesan dan Anggota Sekretariat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (“KKSK”) di BPPN, Kepala Divisi Kebijakan Perusahaan dan Administrasi di PT Bank Niaga.

Anggota Komite Audit

Hendy M. Fakhruddin lahir di Samarinda. Saat ini berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 1 April 2013 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KEP.KOM/PPA/III/2013. Memeroleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Islam Indonesia (1996), Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1997), Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara (2002) dan Magister Hukum dari Universitas Trisakti (2015).

Hendy M. Fakhruddin, 47 tahun Anggota Komite Audit

Memiliki pengalaman kerja di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan pengalaman sebagai konsultan bidang Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC).

Periode Jabatan Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan jumlah,

Sesuai dengan Piagam (Charter) Komite Audit Perseroan

komposisi, kriteria, kompetensi, dan independensi sesuai

dinyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit yang

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama

berlaku.

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak

Guna menguatkan/mendukung penerapan ketentuan tentang

Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

independensi Komite Audit tersebut di atas, telah dibuat Surat

Sedangkan Anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan

Pernyataan Independensi Komite Audit yang dijabarkan aspek

Komisaris Perseroan, berhenti dengan sendirinya apabila masa

independensi sebagai berikut:

jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan

1. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan

berakhir.

Komisaris dan Direksi. 2. Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak

Independensi Komite Audit

perusahaan maupun perusahaan afiliasi

Komite Audit diketuai oleh salah seorang Anggota Dewan

3. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan.

Komisaris dan dua anggota profesional lainnya berasal dari

4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan

luar Perseroan serta mempunyai latar belakang Keuangan

Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit.

dan Teknik sesuai dengan bidang industri Perseroan. Dalam

5. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat

pelaksanaan tugasnya, Komite Audit bekerja secara profesional

pemerintah daerah.

dan independen.


139

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Profil Perusahaan


1. Menyiapkan bahan evaluasi oleh Dewan Komisaris atas

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha

kinerja perusahaan :

Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung

a. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan III dan

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, fungsi utama

IV Tahun 2015 dan telah disampaikan kepada RUPS

Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam

melalui surat Nomor : S-01/PPA/KOM/0116 tanggal 21

memenuhi fungsi pengawasannya yaitu agar pengelolaan

Januari 2016

Perseroan dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas dan dalam pelaporannya, Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

b. Menyiapkan Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I, II, dan III Tahun 2016. c. Menyiapkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan I, II, dan III, Tahun 2016.

Dalam melaksanakan tugas, Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite

2. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tahunan

Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan

(Annual Report) Perseroan Tahun 2015 :

akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam

a. Menyusun draft Laporan Tahunan Perseroan Tahun

rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

2015 untuk bagian Dewan Komisaris dan Organ pendukung.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana yang

b. Menyusun konsep surat Nomor : S-22/PPA/KOM/0516

tertuang dalam Piagam Komite Audit (Committee Audit Charter)

tanggal 25 Mei 2016 perihal : Pendapat dan Saran atas

yang disahkan dalam keputusan Dewan Komisaris No. PER 02/

Laporan Tahunan PT PPA Tahun Buku 2015.

KOM/PPA/XI/2014 / Piagam (Charter) Komite Audit Edisi 2014 tertanggal 19 Desember 2014 sebagai berikut: 1. Membantu

Dewan

Komisaris

untuk

3. Berhubungan dengan kegiatan Restrukturisasi dan/atau memastikan

efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal. oleh Satuan Pengawas Internal dan Auditor Eksternal. rekomendasi

yang

berkaitan

a. Melakukan

evaluasi

atas

usulan

tindak

lanjut

penanganan PT MNA yang disampaikan Direksi

2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit yang dilaksanakan 3. Memberikan

Revitalisasi (“RR”) BUMN :

Perseroan. b. Melakukan evaluasi atas Permohonan Tanggapan

dengan

tertulis Dewan Komisaris Perseroan atas Rencana

penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta

Perubahan Penggunaan Dana PMN Tahun 2015 pada

penerapannya. 4. Menganalisis,

PT PPA (terkait PT IGLAS). menilai,

membuat

rekomendasi

dan

c. Melakukan pembahasan dengan Person In Charge

menyampaikan informasi mengenai hal yang ditelaah,

(“PIC”)

sesuai dengan tugas dan wewenangnya

Permohonan Tanggapan Dewan Komisaris Perseroan

dari

manajemen

Perseroan

mengenai

5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi

atas Perubahan Rencana Penggunaan Dana PMN

Perseroan baik dari pihak eksternal maupun internal

Tahun 2015 Alokasi Dana RR PT Survai Udara Penas (“PT

Perseroan.

Penas”) (“Persero”) oleh Direksi.

6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

4. Berhubungan dengan Kegiatan Investasi :

7. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan

Melakukan pembahasan dengan PIC dari manajemen

kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disahkan

Perseroan mengenai Rencana Kerjasama PT PPA dan PT

sebelum tahun buku berjalan.

Hutama Karya pada Usaha dibidang Produksi Material Geosintetik.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit 2016 Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana yang

5. Berhubungan dengan Kegiatan Support and Services :

diamanahkan dalam Piagam Komite Audit, dijabarkan ke dalam

Melakukan pembahasan dengan PIC dari manajemen

rencana kegiatan tahun 2016. Selama 2016, Komite Audit telah

Perseroan

melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Penghapusbukuan Aktiva Tetap Non Aktiva (Barang

mengenai

usulan

Inventaris Kantor) PT PPA Tahun 2016.

140


Direksi

perihal



6. Berhubungan dengan Kegiatan Divisi Internal Audit (“DIA”): a. Telah dilakukan evaluasi / telaahan atas hasil audit dan review DIA sebagai berikut : • •

•

•


c. Kegiatan Audit Lapoan Keuangan PT PPA Konsolidasian Tahun Buku 2016 : •

• •

pembahasan

dengan

manajemen

Perseroan, Entitas Anak dan KAP RSM AAJ mengenai

Notes PT Istaka Karya.

rencana General Audit Perseroan dan Entitas Anak

Laporan Audit Realisasi Kegiatan dan Pencapaian

untuk Tahun Buku 2016 khususnya tentang Ruang

Target RKAP 2015 sampai dengan Desember 2015

Lingkup dan Imbalan Jasa Audit (tanggal 11

pada Direktorat Investasi.

Agustus 2016 dan 15 September 2016).

Laporan Review atas Admnistrasi dan Fisik Aset

•

Menyiapkan surat Dewan Komisaris mengenai

Tetap / Inventaris Kantor Perseroan Posisi 31

penetapan biaya jasa (fee) KAP untuk jasa audit

Agustus 2015.

Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian Tahun

Laporan Audit terhadap kegiatan pembelian

Buku 2017, sebagai Laporan Kepada Menteri BUMN

Secured Promissory Notes PT Nindya Beton. •

Melakukan

Laporan Audit atas Pembelian Secured Promissory

Laporan Audit Kegiatan Pinjaman kepada PT

selaku RUPS PT PPA, dan kepada Direksi. •

Melaksanakan rapat dengan PIC dari manajemen

Berdikari.

Perseroan yang bertindak sebagai counterpart

Laporan Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa

KAP (Divisi Akuntansi dan Keuangan) mengenai

Periode Tahun 2015.

perkembangan kegiatan audit oleh KAP RSM AAJ.

Laporan Review atas Kualitas Piutang Pembiayaan PT PPA Finance (“PPAF”) Posisi 30 September 2016.

b. Melakukan pembahasan atas kegiatan audit yang

8. Menyusun rancangan Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2017.

dilaksanakan oleh DIA selama tahun 2015 dan rencana kerja DIA untuk tahun 2016. c. Melakukan pembahasan atas kegiatan audit yang dilaksanakan oleh DIA selama Triwulan I, II, dan III Tahun

9. Melakukan

pembahasan

mengenai

RKAP

PT

PPA

(Konsolidasian) Tahun 2017 antara Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko & GCG dengan Manajemen Perseroan.

2016. d. Melakukan pembahasan mengenai Rencana Kerja DIA Tahun 2017.

10. Mengikuti Kunjungan Kerja Dewan Komisaris : a. Lokasi kunjungan kota Tegal pada tanggal 2 – 3 Juni 2016, untuk meninjau :

7. Berhubungan dengan Audit Eksternal / Kantor Akuntan Publik (“KAP”) :

•

Proyek Green Teksin (Investasi Perseroan).

•

Pabrik PT ISN di Tegal yang disewakan kepada

a. Kegiatan Audit oleh KAP RSM AAJ atas Laporan

pihak ketiga (PT ISN dalam penanganan Direktorat

Keuangan Konsolidasian PT PPA Tahun 2015 :

Business Advisory & Asset Management Perseroan)

Melakukan beberapa kali pembahasan mengenai

b. Lokasi kunjungan kota Bogor pada tanggal 22 Agustus

progress audit oleh Kantor Akuntan Publik RSM

2016 untuk meninjau Lokasi Proyek Perumahan PT

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (”KAP RSM AAJ”)

Sejahtera Eka Graha dan entitas anaknya (aset kelolaan

baik dengan pihak manajemen maupun dengan pihak

Perseroan eks BPPN milik Kementerian Keuangan).

KAP.

c. Kegiatan kunjungan lapangan Dewan Komisaris

b. Telah menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja

dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 November 2016

Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar

dengan lokasi dan proyek/kegiatan yang menjadi

& Saptoto (”KAP RSM AAJ”) atas Hasil Audit Laporan

tujuan kunjungan sebagai berikut :

Keuangan Konsolidasian PT PPA Tahun Buku 2015 dan

•

Usulan Penunjukan untuk Laporan Keuangan PT PPA

Batching Plant milik PT Nindya Beton (anak Perusahaan Perseroan dan PT Nindya Karya (Lokasi

Konsolidasian Tahun 2016 kepada RUPS.

di Salatiga) ; •

Proyek Jalan Tol Tahap II Ruas Bawen - Solo Seksi 3 Bawen – Salatiga (Proyek PT Nindya Karya) ;

•

Proyek Rumah Cerdas milik PT PPA Kapital (Lokasi di Yogyakarta). PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2016

141

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


11. Mendukung kegiatan Komite Pemantau Risiko dan GCG sebagai berikut : a. Melakukan pembahasan atas Laporan Hasil Pengadaan Assesor GCG untuk Perseroan tahun buku 2015 (pada tanggal 19 Januari 2016). b. Membahas hasil pelaksanaan Asesmen GCG Perseroan Tahun 2015 oleh Asesor Independen tanggal 11 Februari 2016 (Assessment GCG PT PPA untuk Tahun 2015). c. Menyiapkan dokumen dan informasi selama assessment GCG area Dewan Komisaris. d. Menghadiri Courtesy Call PT SDP (Assesor GCG independen pada tanggal 25 Februari 2016). e. Melakukan evaluasi atas final draft hasil assessment GCG tahun 2015 yang dilakukan oleh PT SDP di area Dewan Komisaris dan menyampaikan hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh PT SDP. f. Menghadiri pemaparan yang dilakukan oleh PT SDM atas hasil assessment GCG PT PPA tahun buku 2015. g. Ikut serta dalam pembahasan mengenai Hasil Review Anggaran Dasar Perseroan oleh PT Sinergi Daya Prima selaku Assesor GCG Tahun 2015. h. Ikut serta dalam pembahasan dengan unit Sumber Daya Manusia mengenai rencana penyelenggaraan training Enterprise Risk Management (“ERM”) untuk senior management dan organ Dewan Komisaris di PT PPA. i. Mengikuti rapat mengenai Pembahasan Realisasi Kegiatan Divisi Manajemen Risiko Perseroan sampai dengan bulan Oktober 2016 bersama dengan Divisi Manajemen Risiko Perseroan. 12. Kegiatan Lainnya : a. Menyiapkan surat kepada Direksi arahan Dewan Komisaris mengenai pengisian jabatan lowong di Perseroan. b. Menyiapkan konsep Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan Direksi mengenai penunjukan Direktur anak perusahaan. Output atau hasil kegiatan Komite Audit tersebut di atas selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat atau laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, antara lain berupa Surat Atensi, Surat Tanggapan, Komentar, dan Laporan Hasil Kegiatan. Rapat Komite Audit Komite Audit mengadakan rapat secara berkala mengacu pada Piagam Komite Audit. Pertemuan dengan auditor eksternal minimal sebulan sekali pada saat ada jadwal pemeriksaan audit. Dalam pelaksanaan rapat Komite Audit dapat mengundang Manajemen Perseroan melalui Satuan Audit Internal untuk memberikan informasi yang diperlukan. Selama 2016, Komite Audit melakukan berbagai jenis rapat dengan total berjumlah 30 kali rapat. Mayoritas Anggota Komite Audit menghadiri pertemuan tersebut. Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Audit Perseroan telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Audit. Risalah rapat di tandangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (disenting opinion) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat. Tabel Kehadiran Rapat Komite Audit No

Kehadiran

Jumlah

Persentase (%)

1

Dedi Rudaedi

Nama

30

30

100

2

Iko Marita Mustokoweni

28

30

93

3

Hendy M. Fakhruddin

25

30

83

Program Pelatihan Komite Audit Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Komite Audit, Perseroan memberikan kesempatan kepada anggota Komite Audit mengikuti pelatihan dan seminar.

142





Berikut ini adalah daftar pelatihan yang telah diikuti anggota Komite Audit. Nama

Jabatan


Nama Pelatihan

Penyelenggara

Dedi Rudaedi

Ketua Komite Audit




Hendy Fakhruddin

Anggota Komite Audit




Komite Pemantau Risiko dan GCG

Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan GCG Komite Pemantau Risiko dan GCG ditetapkan dengan Peraturan

Struktur Keanggotaan

Dewan Komisaris No. PER-01/KOM/PPA/VI/2011 tentang

Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG terdiri dari 1 (satu)

Komite Pemantau Risiko dan GCG PT Perusahaan Pengelola

orang anggota Dewan Komisaris yang bertindak sebagai Ketua,

Aset (Persero) / Piagam (Charter) Komite Pemantau Risiko dan

dan maksimal 2 (dua) orang anggota yang bukan berasal dari

GCG edisi 2014 tertanggal 19 Desember 2014.

anggota Dewan Komisaris. Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris

Pemberhentian Komite Pemantau Risiko dan GCG dapat

tidak boleh merangkap sebagai anggota Komite lain di

dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan

lingkungan Perseroan pada periode yang sama.

keanggotaannya

dan

berdasarkan

keputusan

Dewan

Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko dan

telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan

GCG

tugasnya.

Komite Pemantau Risiko dan GCG bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.

Adapun isi dari Piagam (Charter) Komite Pemantau Risiko dan

Dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, Komite

GCG adalah sebagai berikut:

Pemantau Risiko dan GCG bersifat mandiri dan bertanggung

BAB I

Pendahuluan

jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan

BAB II

Pembentukan, Organisasi dan Masa Jabatan

Piagam (Charter) Komite Pemantau Risiko dan GCG, tugas dan

BAB III

Tugas, Tanggung jawab dan Kewenangan

BAB IV

Rapat, Pelaporan Rencana Kerja dan Anggaran

BAB V

Penutup

tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan GCG yaitu: 1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan penerapan Manajemen Risiko yang dijalankan perusahaan serta memberikan rekomendasi peningkatan kinerja penerapan Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik kepada Dewan Komisaris; 2. Melakukan evaluasi kebijakan dan penerapan GCG serta memberikan rekomendasi peningkatan kualitas penerapan GCG yang dijalankan perusahaan serta sesuai ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik kepada Dewan Komisaris; 3. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya; 4. Komite Pemantau Risiko dan GCG mengusulkan Piagam Komite kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan dan disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan; dan

Dasar Hukum Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan GCG Komite Pemantau Risiko dan GCG dibentuk berdasarkan peraturan-peraturan/perundangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 3. Peraturan

Dewan

Komisaris

No.

PER-01/KOM/PPA/

VI/2011 tentang Komite Pemantau Risiko dan GCG PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). 4. Piagam (Charter) Komite Pemantau Risiko dan GCG edisi 2014 tertanggal 19 Desember 2014.

5. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.


143

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG Komposisi susunan anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bertindak sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG dan 2 (dua) orang anggota yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris Perseroan bertindak sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG. Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan GCG adalah sebagai berikut: Nama

Jabatan

Periode Jabatan


Ketua

2014 - 2019

Ahmad Malkan Lubis

Anggota-membidangi Manajemen Risiko

2014 - 2017

Triza Noviasari

Anggota-membidangi GCG

2014 - 2017

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik. Profil Ringkas Komite Pemantau Risiko dan GCG Profil Hendrika Nora Osloi Sinaga dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris.

Hendrika Nora Osloi Sinaga Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG Ahmad Malkan Lubis lahir di Medan, tanggal 15 Maret 1953. Saat ini berdomisili di Depok. Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG sejak 1 September 2014 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 03/KEP.KOM/PPA/IX/2014. Menyelesaikan pendidikan Strata-1 di bidang Ekonomi dari University of the District of Columbia tahun 1986. Memperoleh gelar Master of Art jurusan Ekonomi pada Virginia Polytechnic Institute and State University di Virginia, Amerika Serikat (1986-1988) dan Doktor jurusan Ekonomi pada University of Maryland, Amerika Serikat (1989-1993). Saat ini juga Ahmad Malkan Lubis, 63 tahun Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG

menjabat sebagai anggota Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG, beliau pernah bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, sebagai Penasehat Indonesia National Enterpreneurship (WIRATIF), Penasehat di ASEAN Connectivity through Trade and Invesment (ACTI), Penasehat di Support for Economic Analysis Development in Indonesia (SEADI), Penasehat di Trade & Investment Climate Program to the Indonesia National Single Window (INSW).

144





Triza Noviasari lahir di Padang, 5 Agustus 1986. Saat ini berdomisili di Bekasi. Menjabat sebagai anggota pada Komite Pemantau Risiko dan GCG sejak 16 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 02/KEP.KOM/PPA/VII/2014. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang (2008). Saat ini menjabat sebagai Plt. Kasubag Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat pada bagian Humas dan Protokol Kementerian BUMN.

Triza Noviasari, 29 tahun Anggota Komite Pemantau

Sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG, beliau pernah bekerja di Price Waterhouse Coopers (PwC) Indonesia sebagai Junior Auditor.

Risiko dan GCG Periode Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Piagam (Charter) Komite Komite Pemantau

dan GCG

Risiko dan GCG Perseroan dinyatakan bahwa masa jabatan

Sepanjang 2016, Komite Pemantau Risiko dan GCG telah

anggota Komite PR dan GCG yang bukan merupakan anggota

melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan

1. Melakukan rapat berkala maupun khusus bersama Komite

dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa

Audit dengan pihak lain yang terkait.

jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris

2. Melakukan kajian dan tindak lanjut perbaikan atas Laporan

untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Sedangkan untuk

Assessment Penerapan Good Corporate Governance di PT

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG Perseroan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota

Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2014. 3. Melakukan pemutakhiran Charter Komite Pemantau Risiko dan GCG 2015.

Dewan Komisaris Perseroan berakhir.

4. Menyiapkan Indikator dan Metode Evaluasi Kinerja

Independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG

5. Melaksanakan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris,

Tahunan Anggota Komite dan Komite. Komite Pemantau Risiko dan GCG menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang undangan. Komite Pemantau

dengan perincian sebagai berikut: Tangal

Lokasi

2-3 Juni 2016

Tegal

Meninjau proyek Green Teksin dan pabrik PT ISN

22 Agustus 2016

Bogor

Meninjau lokasi proyek perumahan PT Sejahtera Eka Graha dan anak-anak perusahaannya, yang merupakan aset kelolaan Perseroan eks BPPN milik Kementerian Keuangan.

Risiko dan GCG diketuai oleh salah seorang Komisaris dan anggotanya terdiri dari profesional dengan latar belakang sesuai dengan bidang industri Perseroan. Independensi anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG tercermin dalam aspek berikut: 1. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi. 3. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan.

Kegiatan

11-12 November 2016

Yogyakarta

Kunjungan lapangan proyek PT Nindya Karya, PT Nindya Beton, dan Rumah Cerdas.

6. Ikut membahas RKAP Perseroan tahun 2017. 7. Mengajukan

permintaan

pengadaan

penilai

GCG

4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan

independen untuk tahun buku 2016 kepada manajemen

Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit.

mengingat penilaian pelaksanaan GCG oleh penilai

5. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat

independen pada Perseroan terakhir kali dilakukan untuk

pemerintah daerah.

tahun buku 2013. 8. Menyiapkan RKAP Komite Pemantau Risiko dan GCG tahun 2017. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2016

145

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Kegiatan yang dilakukan Komite Pemantau Risiko dan GCG pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Menyiapkan bahan evaluasi oleh Dewan Komisaris atas kinerja perusahaan

Profil Perusahaan


b. Telah dilakukan pembahasan Annual Report Perseroan Tahun 2015 dalam rapat dengan manajemen pada tanggal 10 Mei 2016 c. Menyiapkan Surat Nomor: S-22/PPA/KOM/0516 tanggal

Menyiapkan Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan

25 Mei 2016 perihal: Pendapat dan Saran atas Laporan

Manajemen dan Laporan Pengawasan sebagai berikut:

Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015.

a. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan III dan IV Tahun 2015 dan telah disampaikan kepada RUPS melalui surat Nomor :S-01/PPA/KOM/0116 tanggal 21 Januari 2016.

3. Berhubungan dengan kegiatan R/R BUMN a. Melakukan

evaluasi

atas

usulan

tindak

lanjut

penanganan PT MNA yang disampaikan Direksi

b. Menyiapkan Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan

Perseroan melalui surat Nomor : S-2440/PPA/PD/1215

Manajemen Triwulan I Tahun 2016, surat Dewan

tanggal 22 Desember 2015 perihal Permohonan

Komisaris telah dikirimkan kepada Pemegang Saham

Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris PT Perusahaan


Pengelola Aset (Persero) Atas Rencana Pemberian

April 2016.

Pinjaman Dana Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi

c. Menyiapkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan

kepada PT MNA.

Komisaris Triwulan I Tahun 2016, surat Dewan Komisaris

b. Melakukan evaluasi atas surat Direksi Nomor :

telah dikirimkan kepada Pemegang Saham melalui

S-162/PPA/PD/0116 tanggal 19 Januari 2016 perihal

surat Nomor : S-21/PPA/KOM/0516 tanggal 30 Mei 2016

Permohonan Tanggapan tertulis Dewan Komisaris

d. Menyiapkan Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan

Perseroan atas Rencana Perubahan Penggunaan Dana

Manajemen Triwulan II Tahun 2016, surat Dewan

PMN Tahun 2015 pada Perseroan (terkait PT IGLAS),


dan mempersiapkan draft tanggapan Dewan Komisaris


yang telah disampaikan kepada Direksi melalui surat

Agustus 2016

Nomor : S-05/PPA/KOM/0116 Tanggal 22 Januari perihal

e. Menyiapkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan

Tanggapan atas Rencana Perubahan Penggunaan

Komisaris Triwulan II Tahun 2016, surat Dewan

Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2015


pada PT PPA (Persero) untuk Alokasi pada PT Iglas serta


Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana Talangan sebesar

Agustus 2016

Rp50 miliar.

f. Menyiapkan Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2016, surat Dewan

4. Berhubungan dengan Kegiatan Investasi : Telah dilakukan


pembahasan dengan PIC dari manajemen Perseroan pada


tanggal 19 Juli 2016 dan 1 September 2016 mengenai

November 2016.

Rencana Kerjasama Perseroan dan PT Hutama Karya pada

g. Menyiapkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan

Usaha dibidang Produksi Material Geosintetik.

Komisaris Triwulan III Tahun 2016, surat Dewan Komisaris telah dikirimkan kepada Pemegang Saham melalui surat Nomor : S-46/PPA/KOM/1116 tanggal 3 November 2016

5. Berhubungan dengan Kegiatan Risk Management a. Telah dilakukan pembahasan Realisasi Kegiatan Divisi Manajemen Risiko Perseroan sampai dengan Oktober 2016 bersama dengan Divisi Manajemen Risiko

2. Laporan Tahunan (Annual Report) Perseroan Tahun 2015

146

Perseroan pada rapat tanggal 24 November 2016.

a. Telah dilakukan penyusunan draft Annual Report

b. Melakukan pembahasan dengan unit Sumber Daya

Perseroan Tahun 2015 untuk bagian Dewan Komisaris

Manusia mengenai rencana penyelenggaraan training

dan Organ pendukung (diselesaikan dalam rapat

Enterprise Risk Management (“ERM”) untuk senior

tanggal 8 Maret 2016).

management dan organ Dewan Komisaris di Perseroan.




6. Berhubungan dengan Kegiatan GCG


9. Mengikuti Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

a. Melakukan pembahasan atas Laporan Hasil Pengadaan

a. Lokasi kunjungan adalah kota Tegal pada tanggal 2 – 3

Assesor GCG untuk Perseroan tahun buku 2015 pada tanggal 19 Januari 2016. b. Melakukan

pembahasan

Juni 2016 (Proyek Green Teksin dan pabrik PT ISN). b. Lokasi kunjungan adalah kota Bogor pada tanggal 22

pelaksanaan

Agustus 2016 untuk meninjau Lokasi Proyek Perumahan

Asesmen GCG Perseroan Tahun 2015 oleh Assesor

mengenai

PT Sejahtera Eka Graha dan anak-anak perusahaannya

Independen tanggal 11 Februari 2016 ( Assessment GCG

(aset kelolaan Perseroan eks BPPN milik Kementerian

Perseroan untuk Tahun 2015).

Keuangan.

c. Menyiapkan dokumen dan informasi selama assessment

c. Kegiatan kunjungan lapangan Dewan Komisaris

GCG area Dewan Komisaris.

dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 November 2016

d. Melakukan Courtesy Call dengan PT SDP (Assesor GCG

(Proyek PT Nindya Karya, PT Nindya Beton dan proyek

independen) pada tanggal 25 Februari 2016.

Rumah Cerdas).

e. Melakukan evaluasi atas final draft hasil assessment GCG tahun 2015 yang dilakukan oleh PT SDP di area

10. Dalam rangka mendukung Komite Audit : Mengikuti

Dewan Komisaris dan menyampaikan hal-hal yang

pembahasan Laporan SPI oleh General Manager Divisi

perlu diklarifikasi oleh PT SDP.

Internal Audit pada tanggal 25 Februari 2016.

f. Menghadiri pemaparan yang dilakukan oleh PT SDP atas hasil assessment GCG Perseroan tahun buku 2015.

11. Kegiatan lainnya

g. Melakukan pembahasan mengenai Hasil Review

a. Sebagai tindak lanjut dari hasil RUPS, menyiapkan surat

Anggaran Dasar Perseroan oleh PT Sinergi Daya Prima

kepada Direksi arahan Dewan Komisaris mengenai

selaku Assesor GCG Tahun 2015.

pengisian jabatan lowong di Perseroan, surat Dewan Komisaris telah dikirimkan kepada Direksi Nomor :

7. Penyusunan Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2017

S-23/PPA/KOM/0616 tanggal 17 Juni 2016.

a. Pada tanggal 6 Oktober 2016 telah diselenggarakan

b. Menyiapkan konsep Tanggapan Dewan Komisaris

rapat internal Komite Audit dan Komite Pemantau

atas usulan Direksi mengenai penunjukan Direktur

Risiko dan GCG guna membahan rancangan Rencana

PT Nindya Karya, tanggapan Dewan Komisaris telah

Kerja Dewan Komisaris Tahun 2017.

dikirimkan kepada Direksi melalui surat Nomor : S-24/

b. Menyiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi

PPA/KOM/0616 tanggal 23 Juni 2016

Nomor : S-40/PPA/KOM/1016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran

Rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG

Dewan Komisaris Tahun Buku 2017, untuk menjadi

Komite Pemantau Risiko dan GCG melakukan rapat koordinasi

bagian dari RKAP Perseroan Tahun 2017.

secara berkala. Dalam pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG dapat mengundang Manajemen Perseroan

8. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun

untuk memberikan informasi yang diperlukan.

2017 a. Pada tanggal 18 dan 25 Oktober 2016 telah

Keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG diambil

dilaksanakan pembahasan mengenai RKAP Perseroan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan

(Konsolidasian) Tahun 2017 antara Komite Audit dan

musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil

Komite Pemantau Risiko & GCG dengan Manajemen

berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Apabila

Perseroan.

suara setuju dan tidak setuju berimbang maka usulan dianggap

b. Menyiapkan tanggapan Dewan Komisaris mengenai

ditolak.

RKAP Perseroan Tahun 2017. Surat Dewan Komisaris telah dikirimkan Nomor : S-44/PPA/KOM/1016 tanggal 30 Oktober 2016 perihal Pendapat dan Saran atas RKAP Perseroan Tahun Buku 2017.


147

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Selama 2016, Komite Pemantau Risiko dan GCG telah menyelenggarakan rapat yang dilaksanakan secara gabungan dengan Komite Audit sebanyak 17 pertemuan. Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG. Risalah rapat di tandangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (disenting opinion) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat. Tabel Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG No

Kehadiran

Jumlah

Persentase (%)

1


Nama

11

17

64

2

Ahmad Malkan Lubis

11

17

64

3

Triza Noviasari

8

17

47

Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko dan GCG tidak mengikuti pelatihan dan seminar.

komite nominasi dan remunerasi Sampai dengan akhir 2016, Perseroan belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun, fungsi nominasi dijalankan oleh Kementerian BUMN dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Penilaian dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Sementara untuk fungsi remunerasi ditetapkan melalui RUPS dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/ MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting untuk memastikan aspek keterbukaan dari Perseroan. Dalam struktur organisasi Perusahaan, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Divisi Sekretariat Perusahaan dipimpin oleh Sekretaris Perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Saat ini Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Edi Winanto. Profil Sekretaris Perusahaan Edi Winanto lahir di Batang, 28 Desember 1963. Saat ini berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak September 2016. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (1989) dan S2 Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada (2005). Karirnya di Perseroan bermula saat menjadi General Manager Divisi Hukum PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sejak tahun 2004. Edi Winanto, 53 tahun Sekretaris Perusahaan Dasar Hukum Penunjukkan

148

SK-59/PPA/0916 tanggal 16 September 2016.





Tugas Sekretaris Perusahaan 1. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsipprinsip GCG. 2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu bila diminta. 3. Sebagai penghubung (liaison officer). 4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS. 5. Memberikan advice hukum kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan. 6. Mengkoordinasikan fungsi dukungan aspek hukum dalam kegiatan operasional Perseroan. Program Pelatihan Sekretaris Perusahaan Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan, Perseroan memberikan kesempatan kepada Sekretaris Perusahaan untuk mengikuti berbagai program pelatihan dan seminar. Berikut ini adalah daftar pelatihan yang telah diikuti Sekretaris Perusahaan. Nama



Penyelenggara

Edi Winanto

Workshop Prinsip Business Judgement Rule dalam Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Terbatas

Jakarta, 30 Agustus 2016


Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang 2016 adalah sebagai berikut: No

Kegiatan

RKAP 2016

Realisasi 2016

1

Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi yang dilaksanakan sekurangkurangnya sekali dalam setiap bulan

12

20

2

Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Dewan Komisaris & Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan

12

13

3

Membuat Risalah Rapat Direksi

12

4

Mengelola Dokumen Perusahaan: Penatausahaan dokumen setiap kali dokumen diterima

Seluruh dokumen Perusahaan yang diterbitkan oleh seluruh satuan kerja

Penatausahaan seluruh dokumen Perusahaan

5

Menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan Rapat Direksi

2 Keputusan RUPS dan 12 Risalah Rapat Direksi

1 Keputusan RUPS dan 20 Risalah Rapat Direksi

6

Membuat Laporan Manajemen: a. Triwulan b. Tahunan

a. 3 Laporan Manajemen Triwulan b. 1 Laporan Manajemen Tahunan

a. Laporan Triwulan I, II, III b. 1 Laporan Manajemen Tahunan

7

Membuat Annual Report

Annual Report

Annual Report

8

Melaksanakan Program Pengenalan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi baru setiap ada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru

Setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru

Pada tahun 2016 tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru

9

Menyalurkan dana Program Kemitraan pinjaman

Penyaluran diatas 90% dari dana tersedia

Realisasi penyaluran dana PK sebesar 31%

10

Monitoring Kolektibilitas Pinjaman Program Kemitraan

Kolektibilitas Pinjaman diatas 70% dari dana yang disalurkan

Realisasi kolektibilitas pinjaman sebesar 99.29%

11

Menyalurkan dana Program Bina Lingkungan

Menyalurkan dana Program Bina Lingkungan diatas 50% dari dana tersedia

Realisasi penyaluran dana Bina Lingkungan sebesar 74%

20 Risalah Rapat Direksi dengan status Final


149

Kilas Kinerja 2016

No

Laporan Manajemen

Kegiatan

Profil Perusahaan


RKAP 2016

Realisasi 2016

12

News Monitoring

Rutin dilakukan harian


13

News Analysis

Rutin dilakukan bulanan

Rutin dilakukan bulanan

14

Publikasi Info Corporate Secretary

Rutin dilakukan menyesuaikan kegiatan Perseroan

Rutin dilakukan menyesuaikan kegiatan Perseroan

15

Transparansi Informasi: Website Perseroan & Portal BUMN

Update dan Maintenance Data

Update dan Maintenance Data

16

Transparansi Informasi: pengelolaan email [email protected]



17

Dukungan pada kegiatan acara peringatan hari besar nasional

Disesuaikan dengan program acara Pemerintah

Pelaksanaan: • Upacara HUT RI ke-70 • Upacara Kesaktian Pancasila • Upacara Hari Pahlawan

18

Company Visit

Disesuaikan dengan kegiatan perusahaan

Kunjungan ke media lokal Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, Tribun Jogja dan Radar Jogja pada 25 Februari 2016

19

Infrastruktur Branding

Pembuatan Company Profile dan Redesign Website

Selesai

20

Dukungan Kegiatan Perusahaan

Disesuaikan dengan kebutuhan

Menjadi PIC bersama dengan PT Asabri dan Bank BTN sebagai pelaksanaan program BUMN Hadir Untuk Negeri dengan melaksanakan rangkaian kegiatan perayaan HUT RI ke-71 dan program Siswa Mengenal Nusantara di Ternate, Maluku Utara pada bulan Agustus 2016

21

Protokoler Direksi

Pendampingan Direksi pada acara formal/informal Perseroan

Dilaksanakan sesuai kebutuhan termasuk pendampingan dalam company visit

22

Kegiatan Legal Counsel

Pemberian dukungan aspek hukum pada kegiatan Perseroan

Dukungan aspek hukum pada seluruh kegiatan Perseroan yaitu: • Kegiatan Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN • Kegiatan investasi Perseroan • Kegiatan aset manajemen Perseroan • Kegiatan Operasional Perseroan • Kegiatan Penanganan Litigasi

Struktur Organisasi Divisi Corporate Secretary and Legal Counsel Divisi Corporate Secretary and Legal Counsel terdiri dari unit kerja sebagai berikut:

President Director

Corporate Secretary & Legal Counsel Division

Corporate Internal Group

150


Corporate Communication Group

Legal Counsel Group




Keterbukaan Informasi

Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif mengungkapkan

Dalam hal keterbukaan informasi, Direksi wajib mengungkapkan

melaksanaan pelaksanaan prinsip GCG dan materialitas

informasi penting dalam Laporan Triwulanan/Tahunan dan

masalah yang dihadapi. Seluruh Organ Perseroan memastikan

Laporan Keuangan Perseroan kepada Pemegang Saham, dan

bahwa semua informasi dan/atau suatu produk Perseroan

Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan

dirahasiakan sampai pengumuman mengenai hal tersebut

perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat,

dilakukan kepada masyarakat.

jelas, dan objektif. Komunikasi dan Hubungan dengan Pemangku Selain pengungkapan informasi sebagaimana disyaratkan

Kepentingan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

Sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Tata Kelola

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, Direksi harus

Perusahaan milik Perseroan, antara Perseroan dengan Para

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal-hal penting

Pemangku Kepentingan harus terjalin hubungan yang

lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan

sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan dan saling

Pemegang Saham serta pemangku kepentingan lainnya,

menghormati berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan

antara lain mengenai:

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perseroan; 2. Penilaian terhadap Perseroan oleh eksternal auditor,

Para Pemangku Kepentingan yang dimaksud dalam Pedoman

lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat

Tata Kelola Perusahaan milik Perseroan meliputi:

lainnya;

1. Karyawan;

3. Riwayat hidup anggota Dewan Komisaris, Direksi dan eksekutif kunci Perseroan , serta gaji dan tunjangan mereka; 4. Sistem pemberian honorarium untuk eksternal auditor Perseroan. 5. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi; 6. Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk

2. Instansi Pemerintah terkait; 3. BUMN lain; 4. Kreditur; 5. Rekanan; 6. Masyarakat; dan 7. Pemangku kepentingan lain yang mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan.

penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko; 7. Informasi material mengenai karyawan Perseroan dan Pemangku Kepentingan;

Audit Internal (IA) Fungsi audit internal di Perseroan dijalankan oleh Divisi Internal

8. Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap

Audit (Divisi IA). Divisi IA dipimpin oleh seorang General

Perseroan dan perkara yang ada di badan peradilan atau

Manager (GM) Internal Audit yang diangkat dan diberhentikan

badan arbitrase yang melibatkan Perseroan;

oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

9. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/ atau yang sedang berlangsung; dan 10. Pelaksanaan pedoman GCG.

Di dalam melaksanakan audit internal, Divisi IA selalu diposisikan sebagai mitra strategis bagi manajemen yang dipercaya, profesional, objektif, dan independen yang dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Perseroan dengan

meningkatkan

efektifitas

pengelolaan

risiko,

pengendalian dan proses tata kelola perusahaan yang baik.


151

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Profil General Manager Divisi Internal Audit Lahir di Singaraja, 2 September 1961. Saat ini berdomisili di Perum Malaka Country-Jakarta Timur. Menjabat sebagai General Manager Internal Audit sejak 1 Mei 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK-31/PPA/0415 tanggal 27 April 2015, dengan persetujuan Dewan Komisaris S-14/PPA/KOM/0415 tanggal 7 April 2015. Menyelesaikan pendidikan Akuntan dari STAN pada tahun 1989, Diploma on Governmental Auditing Tahun 1993 di Adelaide South Australia, serta Magister Manajemen STIE IBII 1997. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Grup pada Divisi IA (2008-2015); Kepala Unit pada Divisi IA (2004-2008).

Made Sumadi Arta, 56 tahun General Manager Internal Audit Dasar Hukum Penunjukan Merujuk pada Ketentuan pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, General Manager IA diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Jumlah Pegawai Divisi Internal Audit Jumlah personil pada Divisi IA saat ini berjumlah 5 (lima) orang auditor, masing-masing terdiri dari 1 General Manager, 1 Specialist Madya, 1 Specialist dan 2 Junior Specialist. Divisi IA juga didukung oleh 1 (satu) orang Sekretaris yang juga bertugas pada Divisi Risk Management. Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Dari 5 (lima) orang tenaga auditor, 4 di antaranya memiliki sertifikasi profesi sebagai berikut: 1. Auditor Ahli, CIA, CRMA, CA, CISA : 1 orang 2. Auditor Ahli, CIA, CRMA, CA : 1 orang 3. Auditor Ahli, ERMAP, CA : 1 orang 4. Auditor Ahli, CA : 1 orang Keterangan: No

152

Nama Sertifikasi

Lembaga Penerbit

1.

Auditor Ahli

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

2.

Chartered Accountant (CA)


3.

Certified Internal Auditor (CIA)

The Institute of Internal Auditors (IIA)

4.

Certification in Risk Management Assurance (CRMA)

The Institute of Internal Auditors (IIA)

5.

Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)

ERM Academy, Singapore

6.

Certified Information System Auditor (CISA)

The Information Systems Audit and Control Association (ISACA)




Struktur Organisasi Divisi Internal Audit (Divisi IA) Organisasi Divisi IA ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK-28/PPA/0415 dan No. SK-31/PPA/0415 sebagai berikut:


9. Menyampaikan laporan kegiatan triwulanan tentang pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama Perseroan dengan tembusan kepada Komite Audit. 10. Baik dalam penugasan audit maupun konsultasi, Divisi IA hanya bertanggung jawab pada rekomendasi dan/atau masukan serta opini dan/atau kesimpulan yang dihasilkan

President Director

dari prosedur yang dilakukan secara memadai dari penugasan tersebut.

Internal Audit Division

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016 Rencana Kerja Tahunan Intenal Audit yang merupakan bagian

Specialist

dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan tahun 2016 telah ditetapkan dan dilaksanakan sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Penugasan Audit/Review sebanyak 8 (delapan) penugasan,

Divisi IA berperan melaksanakan fungsi assurance dan

termasuk melaksanakan pemantauan terhadap tindak

konsultansi (consulting) yang independen dan objektif bagi

lanjut unit-unit kerja atas rekomendasi dalam laporan

manajemen sehingga dapat mendorong penciptaan nilai

audit/review Internal Audit yang dilakukan secara bulanan.

tambah dan memperbaiki operasional bisnis Perseroan. Tugas

Mengawasi

dan tanggung jawab Divisi IA sesuai Piagam Audit Internal

rekomendasi yang telah disepakati oleh unit kerja terkait

(Internal Audit Charter) meliputi:

selesai ditindaklanjuti.

tindaklanjut

dilakukan

sampai

dengan

2. Penugasan Konsultansi sesuai dengan permintaan unit-

1. Menyusun rencana audit internal tahunan. 2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola Perusahaan sesuai dengan

unit kerja dan/atau arahan Direktur Utama. 3. Manajemen internal audit yang meliputi administrasi penugasan,

kebijakan Perseroan. 3. Melakukan audit keuangan, audit operasional dan audit/ review dengan tujuan tertentu pada satuan kerja dan/atau

pemutakhiran

kebijakan

dan

prosedur,

pemutakhiran rencana, serta pelaporan kegiatan. 4. Kegiatan lain yang meliputi: counterpart auditor eksternal

kegiatan, sesuai dengan rencana audit internal tahunan.

(BPK RI/Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan/

4. Memberikan opini dan/atau kesimpulan yang objektif

KAP) sesuai dengan penugasan mereka, rapat dengan

tentang

kegiatan

yang

diaudit

dan

memberikan

rekomendasi perbaikan yang diperlukan. 5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya

Komite Audit dan Direktur Utama sesuai kebutuhan, serta monitoring tindak lanjut atas rekomendasi auditor eksternal (bila masih ada yang terbuka).

kepada pihak-pihak terkait. 6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi yang diberikan. 7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan. 8. Melakukan tugas lain yang dipandang perlu oleh Direktur Utama Perseroan.

Kegiatan Pendukung Audit Lainnya Selain Kegiatan Audit rutin, kegiatan pendukung audit lainnya antara lain adalah meningkatkan manajemen audit dengan bantuan aplikasi komputer (Audit Management System), serta setiap auditor mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan untuk memenuhi Standar Profesi Audit Internal.


153

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Program Pelatihan Tempat Dan Tanggal Pelaksanaan


Penyelenggara

Jumlah Peserta dari Perseroan

IIA Indonesia National Conference 2016

Bali, 7-8 September 2016

The Institute of Internal Auditors (IIA)-Indonesia

6 orang yang terdiri atas: - 3 orang dari Divisi IA (2 orang di antaranya hadir sebagai Anggota Panitia) - 2 orang dari Divisi Finance & Accounting - 1 orang Komisaris

Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2016

Bali, 27-28 April 2016

Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)

1 orang

Audit Internal Berbasis Risiko (Risk-Based Internal Auditing)

Bogor, 19-27 September 2017

Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPA & K)

1 orang

Workshop PSAK Terkini Sesuai Program Konvergensi IFRS

Jakarta, 9-12 Agustus 2016


2 orang (masing-masing 1 orang dari Divisi IA dan Divisi Finance & Support)

Pendidikan Penilaian Dasar 1 Bisnis

Jakarta (in-house training), 1-20 Desember 2016 (6 hari)

PPA-MAPPI

3 orang

Pendidikan Penilaian Dasar 1 Properti

Jakarta (in-house training), 7-30 November 2016 (7 hari)

PPA-MAPPI

3 orang

Business English-Intermediate

Jakarta (in-house training), 5 Desember 2016-26 Januari 2017 (40 jam)

PPA-English Today

2 orang

Business English-PreIntermediate

Jakarta (in-house training), 24 Oktober-29 November 2016 (40 jam)

PPA-English Today

2 orang

Sistem Informasi Internal Audit

4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi

Untuk membantu Internal Audit dalam mengelola pelaksanaan

yang disampaikan oleh auditee atas rekomendasi hasil

audit dan konsultansi, mulai dari perencanaan hingga

audit. Internal Audit dapat menerima, mengevaluasi dan

pelaporan hasil audit dan konsultansi, serta melakukan

menyetujui atau menolak laporan pelaksanaan rencana

pemantauan

aksi yang disampaikan oleh auditee atas rekomendasi hasil

terhadap

pelaksanaan

rencana

aksi

atas

rekomendasi hasil audit, maka Perseroan membuat sistem informasi audit internal yang diberi nama Sistem Administrasi Penugasan dan Temuan Audit (SAPTA).

audit dan evaluasi; 5. Melaporkan hasil audit dan konsultansi serta status pelaksanaan rencana aksi atas rekomendasi hasil audit dan konsultansi.

SAPTA berfungsi untuk: 1. Melakukan penilaian risiko Perseroan untuk pembuatan

Agar Audit Internal sebagai fungsi assurance perusaahan

2. Menilai tingkat kecukupan dan efektivitas internal control.

dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka fungsi Audit

SAPTA telah dilengkapi dengan modul untuk mengukur

Internal didukung oleh berbagai komponen/elemen yang

tingkat kecukupan dan efektivitas internal control sesuai

saling mendukung. Seluruh komponen/elemen pendukung

dengan framework COSO, yaitu mencakup tujuan operasi,

Internal Audit senantiasa diawasi untuk dinilai kecukupan dan

kepatuhan dan pelaporan

keefektifannya sebagai penjaminan mutu (quality assurance)

3. Menilai kinerja auditor internal dalam pelaksanaan tugas audit dan konsultansi;

154

Quality Assurance

Rencana Audit Tahunan Berbasis Risiko oleh Internal Audit;


atas kegiatan Audit Internal.




Oleh karena itu, secara periodik Audit Internal melaksanakan periodic internal assessment untuk meninjau seluruh aspek dari kegiatan/aktivitas audit internal dan secara berkelanjutan mengawasi tingkat efektivitasnya.

Auditor Eksternal Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perseroan dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto telah melakukan pemeriksaan audit laporan keuangan Perseroan sebanyak 6 (enam) periode berturut-turut (2011-2016). Tahun 2016 adalah periode ke-enam bagi KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto melakukan pemeriksaan audit laporan keuangan Perseroan. Data Auditor Eksternal Perseroan sebagai berikut: Tahun

Kantor Akuntan Publik

Nilai Kontrak (Rp)

Partner Pelaksana

2011

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

495.000.000

Saptoto Agustomo

2012


495.000.000

Saptoto Agustomo

2013


495.000.000

Maurice Ganda Nainggolan

2014


495.000.000

Arief A. Dhani

2015


709.500.000

Saptoto Agustomo

2016


522.500.000

Saptoto Agustomo

Jasa Lain

Perseroan

Selain melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan,

menyempurnakan kebijakan dan prosedur untuk mendukung

auditor eksternal juga memberikan jasa berupa:

kegiatan usaha dalam rangka mewujudkan efektivitas strategi

1. Audit atas kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

dan

senantiasa

menyusun,

mengevaluasi,

dan

manajemen risiko agar tetap sejalan dengan perkembangan bisnis yang semakin kompleks.

kepatuhan terhadap pengendalian internal sesuai dengan Pernyataan Standar Auditing No. 62 yang disusun oleh

Penerapan Manajemen Risiko

Ikatan Akuntan Indonesia;

Untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan

2. Melakukan prosedur yang disepakati bersama atas Laporan

manajemen risiko, Perseroan membentuk Divisi Manajemen

Evaluasi Kinerja Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun

Risiko yang independen dan bertanggung jawab langsung

yang berakhir pada 31 Desember 2016, termasuk evaluasi

kepada Direktur Utama.

atas Rencana Kerja Anggaran dan Investasi; 3. Melakukan audit atas laporan keuangan PKBL tahun buku 2016.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan secara efisien, efektif, dan konsisten, Perseroan telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan

Manajemen Risiko

Direksi No. SK-62/PPA/1109 tanggal 16 Nopember 2009.

Penerapan sistem manajemen risiko yang komprehensif

Pada tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembaharuan

merupakan salah satu aspek penting bagi Perseroan untuk

terhadap Kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan Surat

mengelola secara efektif, efisien dan konsisten berbagai

Keputusan Direksi No. SK-49/PPA/0915 tanggal 17 September

risiko yang dihadapi sebagai bagian yang tidak terpisahkan

2015. Kebijakan tersebut mengatur tentang sistem manajemen

dari tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan praktik

risiko di Perseroan yang mengacu pada standar ISO 31000:2009

manajemen risiko bertujuan untuk memberikan perlindungan

“Risk Management-Principles and Guideline” dan menjadi

dan kesinambungan kegiatan Perseroan dari kemungkinan

pedoman bagi seluruh insan Perseroan dalam melaksanakan

timbulnya kejadian yang dapat mengganggu tercapainya

kegiatan manajemen risiko.

tujuan Perseroan yang diakibatkan dari berbagai aktivitas bisnisnya serta menjaga tingkat risiko pada level yang dapat diterima oleh Perseroan.


155

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko, penerapan

dan penilaian risiko oleh risk owner akan difasilitasi oleh

manajemen risiko di Perseroan dilakukan pada:

Divisi Manajemen Risiko. Dalam pelaksanaan penilaian

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

risiko tersebut, Perseroan menggunakan pendekatan Risk

2. Penyusunan dan persetujuan usulan kegiatan/transaksi.

& Control Self Assessment (RCSA).

3. Pembuatan laporan risiko. 4. Penyusunan Kebijakan.

Perseroan juga senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dengan meningkatkan kompetensi dan

Tujuan dari penerapan manajemen risiko bagi Perseroan

pengetahuan di bidang manajemen risiko yang bertujuan

adalah:

untuk membangun budaya manajemen risiko dan tata

1. Memberikan perlindungan dan kesinambungan kegiatan

kelola risiko yang lebih baik. Selain itu, Perseroan juga

Perseroan dari kemungkinan timbulnya kejadian yang

menyelenggarakan sosialisasi dan internalisasi ke seluruh

dapat mengganggu tercapainya tujuan Perseroan yang

tingkatan karyawan agar tercipta pemahaman yang seragam

diakibatkan dari berbagai aktivitas bisnisnya serta menjaga

terkait penerapan manajemen risiko.

tingkat risiko pada level yang dapat diterima oleh Perseroan 2. Menyediakan early warning signal bagi pengambilan keputusan dengan pengendalian risiko yang baik. 3. Membantu manajemen dalam menganalisis pelaksanaan

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan antara lain

kegiatan usaha Perseroan guna memberikan nilai tambah

perubahan

(operational excellence).

perundang-undangan baru yang terkait dengan kegiatan

4. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku.

struktur

organisasi,

penerbitan

ketentuan

Perseroan, penetapan strategi baru atau perubahan strategi Perseroan.

Sistem Manajemen Risiko yang Diterapkan

Selain itu, evaluasi atas efektivitas manajemen risiko juga

Penerapan manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh satuan

dilakukan melalui:

kerja di Perseroan sesuai dengan filosofi manajemen risiko

1. Pelaksanaan penilaian risiko secara berkala atas kegiatan

yaitu manajemen risiko bersifat melekat pada setiap karyawan dan Direksi Perseroan dan harus diintegrasikan ke dalam proses kerja.

utama Perseroan melalui pendekatan RCSA. 2. Mengevaluasi atas Kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) untuk memastikan bahwa Perseroan senantiasa memiliki Kebijakan dan SOP terkini sesuai

Dalam rangka melindungi dan memberi nilai tambah serta menjadi bagian dari pengambilan keputusan, penerapan manajemen risiko di Perseroan antara lain dilakukan pada

dengan perkembangan kegiatan Perseroan. 3. Rapat berkala antara Divisi Manajemen Risiko dengan Komite Pemantau Risiko dan GCG.

aktivitas sebagai berikut: 1. Penyusunan dan persetujuan usulan kegiatan/proyek

Profil dan Mitigasi Risiko

Dalam menyusun suatu usulan kegiatan/proyek, satuan

Sejalan

kerja pengusul harus melakukan kajian risiko yaitu

mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif dan

identifikasi dan analisis risiko yang dapat timbul dari

efisien maka pada setiap jenjang organisasi perusahaan yaitu

kegiatan yang diusulkan serta memitigasi atas risiko

korporasi dan unit bisnis harus menerapkan manajemen risiko

tersebut. Selanjutnya Divisi Manajemen Risiko akan

dengan memperhatikan prioritas dan manfaat tiap program

melakukan review atas kecukupan kajian risiko yang

kerja/proyek bagi kelangsungan perusahaan.

dengan

komitmen

Direksi

Perseroan,

untuk

dilakukan oleh satuan kerja pengusul sebagai masukan/ pertimbangan

bagi

manajemen

dalam

mengambil

keputusan. 2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

tujuan dan sasaran dalam pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2016 yang dibagi menjadi

Secara berkala setiap satuan kerja/risk owner melakukan

risiko strategis, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko

identifikasi dan penilaian risiko dalam rangka menyusun

operasional, dan risiko reputasi.

profil risiko dari satuan kerjanya. Pelaksanaan identifikasi

156

Identifikasi risiko untuk tahun 2016 dilakukan sesuai dengan



No 1.

Risiko Risiko Strategis



Potensi Penyebab

Tindak Lindung

Pemilihan aset sebagai target investasi yang tidak tepat sehingga Perseroan tidak dapat melakukan pengembangan bisnis sesuai dengan rencana yang telah disusun

Melakukan uji tuntas dan kajian kelayakan yang cukup (antara lain aspek komersial, aspek hukum) atas aset yang menjadi terget investasi dalam penyusunan rencana bisnis dan membuat keputusan investasi.

Ketidaktepatan pengambilan strategi dalam menentukan opsi R/R BUMN.

•

•

2.

Risiko Kredit

Uji Tuntas baik dari aspek keuangan, aspek hukum, aspek operasional dan aspek lainnya untuk mendapat gambaran menyeluruh dari BUMN terkait, termasuk permasalahan yang dihadapi BUMN Analisa industri untuk mendukung analisa prospek bisnis BUMN ke depan termasuk analisa atas prediksi kondisi perekonomian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka penetapan opsi R/R BUMN dan rencana bisnis.

Alokasi investasi pada perusahaan dan sektor industri tertentu yang dipilih sebagai target investasi mengalami perlambatan atau jenuh

Dalam melakukan alokasi investasi memperhatikan tema investasi yang sedang berkembang dipasar dengan mencermati outlook ekonomi global dan ekonomi indonesia.

Tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan R/R BUMN kepada beberapa BUMN (“Debitur”) yang antara lain dipengaruhi oleh: • Operasional Debitur terganggu atau tidak efisien. • Beban utang terlalu besar • Revenue lebih rendah dari biaya usaha. • Kondisi fasilitas produksi yang relatif kurang baik. • Komitmen yang rendah dari beberapa manajemen Debitur untuk memenuhi kewajibannya ke Perseroan. • Ketiadaan pembiayaan untuk modal kerja dan revitalisasi alat produksi pada beberapa Debitur.

•

Tidak tertagihnya imbalan jasa pengelolaan aset dan/atau biaya pengelolaan aset yang telah ditalangi terlebih dahulu oleh Perseroan akibat: • faktor finansial pemilik aset/klien • kualitas kerja Perseroan yang tidak dapat diterima, atau • keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Perseroan.

•

• • • •

• • •

• Terjadi gagal bayar oleh penerbit surat utang yang dimiliki/dibeli oleh Perseroan.

•

•

Kerugian atau kehilangan dana yang diinvestasikan pada proyek tertentu

• •

Pelaksanaan kajian kelayakan R/R BUMN. Kajian kelayakan dilakukan terhadap seluruh aspek yang mempengaruhi kinerja usaha dan kemampuan Debitur untuk mengembalikan dana yang diterima dari Perseroan. Penetapan persyaratan jaminan/agunan. Pemantauan atas pemenuhan syarat dan ketentuan yang telah disepakati antara Perseroan dan Debitur. Pemantauan pencapaian kinerja Debitur dan mengusulkan langkah-langkah antisipatif dalam rangka perbaikan kinerja Melakukan langkah-langkah strategis dan antisipatif dalam rangka mengupayakan agar program R/R BUMN dapat diselesaikan tepat waktu sesuai perencanaan.

Evaluasi awal atas kemampuan keuangan dari pemilik aset/ klien. Pemantauan yang ketat terhadap umur tunggakan serta melakukan upaya penagihan yang efektif. Menetapkan quality control yang baik atas pekerjaan yang dilakukan. Melakukan pengelolaan pekerjaan dengan baik dan pengawasan/pemantauan terhadap jadwal pekerjaan yang telah diperjanjikan. Menetapkan batas maksimum/plafon biaya pengelolaan aset yang dapat ditalangi oleh Perseroan Investasi dilakukan pada surat berharga (surat utang) yang memiliki peringkat investment grade berdasarkan peringkat kredit (rating) yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat. Dalam hal tidak terdapat peringkat kredit (rating), maka surat utang yang menjadi target investasi harus didukung dengan jaminan yang memadai. Pemantauan dan evaluasi atas kinerja penerbit surat utang untuk memastikan terpenuhinya pembayaran kewajiban oleh penerbit surat utang. Melakukan due diligence dan kajian kelayakan investasi yang memadai sebelum mengambil keputusan investasi. Pemantauan dan evaluasi atas kinerja debitur/proyek untuk memastikan terpenuhinya persyaratan/ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit dan/atau perjanjian lainnya.


157

Kilas Kinerja 2016

No

Risiko

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Potensi Penyebab Kerugian atau kehilangan dana yang ditempatkan pada bank counterparty akibat bank counterparty mengalami masalah.

Tindak Lindung • • •

3.

Risiko Pasar

Terjadi penurunan nilai atau kerugian atas portofolio saham dan surat utang akibat pergerakan harga saham/surat utang yang merugikan (adverse movement).

•

•

• •

•

4.

Risiko Likuiditas

Risiko Operasional

Risiko Reputasi

Perusahaan tidak memiliki dana yang cukup dan/atau tidak mampu mendapatkan pendanaan dari pihak lain dalam rangka membiayai kegiatan usahanya.

•

Portofolio saham dan surat utang yang dimiliki oleh Perusahaan tidak dapat dicairkan dengan segera pada saat dibutuhkan (aset tidak likuid).

Transaksi pada saham dan surat utang dilakukan pada saham dan surat utang yang likuid.

Terjadi ketidakcocokan antara jangka waktu penempatan dana dengan jadwal penggunaan dana

•

•

Ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan

•

Perseroan tidak mampu mengelola ekspektasi stakeholder dalam melakukan kegiatan pengelolaan aset. Timbulnya persepsi bahwa tindakan pengelolaan aset tidak memenuhi aspek GCG

• • • •

158


Pemantauan secara berkesinambungan terhadap antara lain pergerakan indikator ekonomi, outlook industri, kondisi politik dan sosial yang akan mempengaruhi nilai saham dan diikuti dengan langkah-langkah antisipasi atas hasil pemantauan tersebut. Penyebaran transaksi saham pada beberapa sektor industri dan pemilihan saham-saham yang memiliki fundamental dan kinerja yang baik. Transaksi pada saham dilakukan pada saham yang likuid dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Pembagian tenor surat utang (obligasi) dengan memperhatikan penyebaran durasi obligasi yang telah dimiliki oleh Perseroan. Pelaksanaan evaluasi secara berkala atas kinerja portofolio saham dan surat utang untuk memastikan bahwa perkembangannya masih sesuai dengan batasan, strategi dan target yang ditetapkan yang dapat diikuti dengan rekomposisi dan realokasi portofolio.

Penetapan jenis suku bunga atas pembiayaan yang diberikan disesuaikan dengan jenis suku bunga sumber pendanaan yang diperoleh oleh Perseroan.

•

6.

Penempatan dana dilakukan pada beberapa bank dengan tingkat kesehatan yang baik. Penetapan batasan/limit penempatan dana pada setiap bank counterparty. Evaluasi secara berkala terhadap daftar counterparty dan limit penempatan dana.

Tidak optimalnya pendapatan bunga atas pembiayaan oleh Perseroan yang menggunakan jenis suku bunga mengambang

• 5.


Penetapan skala prioritas investasi yang akan dibiayai dengan mempertimbangkan antara lain tingkat imbal hasil, risiko, dan nilai strategis proyek yang akan dibiayai. Membangun hubungan dan jaringan yang baik dengan berbagai pihak serta mendayagunakan sumber daya Perseroan dalam rangka memperoleh pendanaan dari pihak lain (bank/investor strategis).

Pengaturan jangka waktu penempatan dana pada bank dengan mempertimbangkan jadwal/perkiraan kebutuhan/ penggunaan dana. Mengupayakan agar penempatan dana pada bank dapat bersifat breakable. Menyusun kebijakan dan prosedur operasi standar untuk setiap kegiatan Perseroan dan senantiasa melakukan pemutakhiran sesuai perkembangan dan kebutuhan Perusahaan. Merumuskan etika dan tata tertib bekerja, meningkatkan kompentensi serta integritas sumber daya manusia pada seluruh aktivitas Perseroan Menyusun strategi public relation yang tepat dan memadai. Pemenuhan atas hal-hal atau rencana kerja yang telah disepakati dengan para pihak. Berkoordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam rangka memenuhi aspek GCG. Pemantauan secara rutin atas publikasi yang bernuansa negatif tentang Perseroan




Sistem Pengendalian Internal

1. Pengendalian Lingkungan

Sebagai salah satu implementasi GCG, Perseroan telah

Perseroan senantiasa menjunjung tinggi nilai integritas dan

memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang dimiliki

etika yang berlaku bagi seluruh karyawan. Perseroan juga

berjalan secara efektif. Sistem pengendalian internal Perseroan

selalu memastikan bahwa seluruh karyawan telah memiliki

dijalankan dengan fokus untuk memastikan bahwa Perseroan

kompetensi pada setiap tingkat jabatan, memiliki struktur

telah memiliki laporan dan informasi keuangan yang andal,

organisasi dan deskripsi pekerjaan yang jelas, kebijakan

kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta efektivitas

sumber daya manusia yang memadai, serta bekerja sesuai

kegiatan operasional.

nilai-nilai yang dianut Perseroan.

Kesesuaian dengan Kerangka COSO

2. Penilaian Risiko

Perseroan berkomitmen dalam upaya menerapkan sistem

Dalam

pengendalian

keuangan,

operasional,

dan

pengendalian internal yang efektif secara konsisten, dengan

kepatuhan, Perseroan mengidentifikasi tujuan secara

melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan,

keseluruhan dan proses bisnis yang dijalankan, serta

sesuai prinsip-prinsip Internal Control-Integrated Framework

mengidentifikasi risiko yang ada. Perseroan juga telah

yang diterbitkan oleh The Commitee of Sponsoring Organization

mengantisipasi tiap perubahan guna meminimalisasi risiko.

(COSO) of the Treadway Commission. 3. Pengendalian Aktivitas Penerapan pengendalian internal yang dilakukan Dewan

Perseroan memastikan bahwa pengendalian internal

dan

telah berjalan dengan baik melalui pembuatan prosedur

pemberian nasihat terkait proses kecukupan dan kewajaran

dan kebijakan untuk semua unit bisnis, keamanan atas

dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan

aplikasi data dan jaringan, serta melakukan pemeliharaan

risiko, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam

atas setiap perubahan aplikasi bisnis yang dijalankan.

menjalankan penerapan pengendalian internal, Dewan

Selain itu, Perseroan juga telah memastikan kelangsungan

Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Manajemen

bisnis serta melakukan evaluasi secara berkala kepada tiap

Risiko serta GCG.

tenaga outsourching yang digunakan Perseroan.

Komisaris

mencakup

bentuk-bentuk

pengawasan

Sementara itu, Direksi secara konsisten melakukan penerapan

4. Informasi dan Komunikasi

pengendalian internal guna mengamankan investasi dan aset

Perseroan telah menyediakan berbagai informasi yang

Perseroan. Hal ini ini dilakukan melalui penerapan kebijakan

berkualitas terkait penanganan risiko serta pengendalian

dan prosedur perusahaan dengan tetap memenuhi aspek

internal kepada tiap pemangku kepentingan. Selain itu,

kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, terkait kegiatan

Perseroan memastikan bahwa informasi-informasi tersebut

usaha Perseroan dan manajemen risiko, rencana strategis,

telah terkomunikasikan secara efektif.

pembagian tugas, pendelegasian wewenang serta kebijakan 5. Pemantauan

akuntansi yang memadai.

Perseroan telah menerapkan sistem pengawasan yang

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Sistem Pengendalian

berlangsung secara berkelanjutan melalui Audit Internal

Internal Perseroan dan entitas anak dirancang dan dilaksanakan

serta Unit Compliance and Business Process Improvement.

berdasarkan kerangka kerja internal yang ditetapkan oleh

Hasil dari proses pengawasan tersebut dilaporkan secara

COSO.

berkala kepada Direksi dan Komite Audit.

Kesesuaian

pelaksanaan

pengendalian

internal

Perseroan dengan kerangka kerja pengendalian internal COSO, antara lain:

Evaluasi atas Efektivitas Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Divisi Internal Audit telah melakukan evaluasi secara uji petik atas efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko pada kegiatan-kegiatan yang terpilih berdasarkan asesmen


159

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, Divisi Internal Audit menyimpulkan bahwa secara umum pengendalian internal dan manajemen risiko atas kegiatan-kegiatan di atas telah diterapkan secara memadai.

Perkara Penting Perkara Penting adalah permasalahan hukum yang dihadapi Perseroan selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum baik melalui jalur Pengadilan ataupun Arbitrase. Sementara Nilai Perkara merupakan nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Perseroan sebagai pihak tergugat atau nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Perseroan sebagai pihak penggugat, baik kerugian materiil maupun imateriil. Perkara yang Dihadapi Perseroan No 1

Nama (atau nomor) Perkara dan Posisi Perseroan No. 381/Pdt.G/2016 PN Jkt Pst Penggugat: Said Gasim

Status - -

Perseroan selaku Turut Tergugat 1. 2

No. 20/Pdt.G/2016 PN Tuban Penggugat : Subagyo; Ngayati dan Kastari

- -

Perseroan selaku Turut Tergugat 3

No. 104/Pdt.G/2016 PN Bogor Penggugat : CV Delima Jaya

- -

Perseroan selaku Turut Tergugat

Risiko Terhadap Perseroan

Pokok Perkara

Proses penanganan perkara di tingkat PN Jakarta Pusat; Ditangani sendiri oleh Grup Legal Counsel Perseroan (in house lawyer).

Tidak ada tuntutan ganti rugi kepada Perseroan;

Gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum atas objek perkara yang di kelola oleh Perseroan

Proses penanganan perkara di tingkat PN Tuban, Jawa Timur; Ditangani sendiri oleh Grup Legal Counsel Perseroan (in house lawyer).

Tidak ada tuntutan ganti rugi kepada Perseroan;


Proses penanganan perkara di tingkat PN Bogor, Jawa Barat; Ditangani sendiri oleh Grup Legal Counsel Perseroan (in house lawyer).

Tidak ada tuntutan ganti rugi kepada Perseroan


Sanksi Administrasi Hingga 31 Desember 2016, tidak tercatat adanya sanksi administrasi yang diberikan baik kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi oleh pihak yang berwenang.

Implementasi Tata Kelola Secara Berkelanjutan Komitmen Perseroan terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan memperoleh skor capaian sebesar 6,385 dari nilai maksimal sebesar 7 atau telah memenuhi poin sebesar 91,219%. Secara umum, nilai ini menggambarkan bahwa Perseroan masih memiliki ruang untuk melakukan pengembangan pada penerapan tata kelola secara berkelanjutan.

Pemenuhan atas Peraturan Kementerian BUMN tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perseroan Perseroan telah melakukan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan tahun 2016 secara mandiri oleh Divisi Internal Audit dengan menggunakan kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S-MBU/2012 tentang Indikator / Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara tanggal 6 Juni 2012, yang bertujuan untuk menilai penerapan Tata Kelola Perusahaan di Perseroan dengan kajian yang meliputi 6 (enam) aspek pokok dengan total nilai yang diperoleh oleh Perseroan adalah sebesar 87.468 dari total nilai maksimal yaitu sebesar 100 yang setara dengan 87,468% atau mencapai kualifikasi SANGAT BAIK. Penjabaran pencapaian nilai tersebut adalah sebagai berikut:

160





No

Aspek

Bobot

Skor

% Capaian

1

Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

7,00

6,385

91,219

2

Pemegang Saham dan RUPS

9,00

8,649

96,096

3

Dewan Komisaris

35,00

32,239

92,112

4

Direksi

35,00

31,622

90,348

5

Pengungkapan Informasi dan Transparansi

9,00

6,823

75,816

6

Aspek Lain

5,00

1,750

35,000

100,00

87,468

87,468

Nilai Keseluruhan Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG

SANGAT BAIK

Perolehan skor assessment GCG 2016 jika dibandingkan dengan hasil assessment yang dilakukan pada tahun 2015, mengalami peningkatan 1,51 poin. Skor assessment GCG Perseroan senantiasa mengalami peningkatan yang mencerminkan adanya upaya perbaikan serta evaluasi terhadap penerapan GCG di lingkungan Perseroan. Adapun hasil assessment GCG pada tahun-tahun sebelumnya dijabarkan dalam tabel di bawah ini: Tahun

Skor assessment GCG

2007

81,85

Menggunakan indikator parameter assessment berdasarkan Surat Kementerian Negara Badan Pengawas BUMN No.S-612/S.MBU/2005 tanggal 19 Oktober 2005. Keuangan dan Pembangunan

2013

78,03

Menggunakan indikator parameter assessment berdasarkan Keputusan Sekretaris PT Kharisma Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Insani Manajemen (Independen)

2014

81,73

Menggunakan indikator parameter assessment berdasarkan Keputusan Sekretaris Self Assessment Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.

2015

85,96

Menggunakan indikator parameter assessment berdasarkan Keputusan Sekretaris PT Sinergi Daya Prima Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. (Independen)

Company Corporate Governance Scorecard (CCGS) yang digunakan

AKSES DATA DAN INFORMASI PERSEROAN

Event Management

Sebagai wujud dari prinsip transparansi dalam komitmen

1. Media briefing dan press conference

untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik,

2. Focus Group Discussion/seminar

Perseroan memberikan akses informasi yang terbuka bagi

Pelaksana

para pemangku kepentingan mengenai perkembangan dan

Penerapan Whistleblowing System

pelaksanaan pengelolaan Perseroan, secara tepat waktu dan

Whistleblowing System (WBS) adalah infrastruktur penerapan

tepat sasaran yang didukung oleh sistem teknologi informasi

GCG yang memfasilitasi berbagai laporan pihak luar perusahaan

yang kuat dan andal.

dan pihak internal atas berbagai dugaan pelanggaran. WBS yang efektif akan mendorong terbentuknya kultur perusahaan

Media Informasi

berbasis prinsip-prinsip GCG dan penerapan bisnis beretika.

Manajemen Perseroan menyediakan saluran komunikasi

Sistem ini memfasilitasi semua pihak baik pimpinan, karyawan,

dengan menggunakan teknologi informasi maupun media

maupun pihak luar yang terkait dengan Perseroan untuk

cetak. Informasi tentang Perseroan dapat diperoleh melalui:

melakukan pelaporan dugaan pelanggaran.

1. Situs resmi Perseroan yaitu www.ptppa.com (Bilingual) 2. Layanan surat elektronik melalui [email protected]

Pelapor menyampaikan laporan dalam bentuk surat dengan

3. Media cetak umum

disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Laporan

4. Laporan Tahunan

ini ditujukan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran dan disampaikan melalui surat elektronik ke alamat [email protected].


161

Kilas Kinerja 2016

162


Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


07




Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Laporan Tahunan 2016

163

Kilas Kinerja 2016

Profil Perusahaan


Pelaksanaan program CSR Perseroan merupakan bentuk komitmen Perseroan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dalam menjalankan kegiatan usahanya.

“

“

Laporan Manajemen

Filosofi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Visi

Seluruh program tanggung jawab sosial perusahaan atau

Perseroan dalam tugas dan tanggung jawab sosial.

Sebagai unit khusus yang mampu memberikan dukungan bagi

corporate social responsibility (CSR) merupakan komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip tanggung jawab dalam

Misi

rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG. Perseroan

Unit CSR/PKBL Perseroan berperan aktif dalam:

senantiasa

1. Meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi

mengupayakan

keselarasan

antara

kinerja

operasional dan pertumbuhan profit dengan tanggung jawab sosial, pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan terhadap pelanggan.

tangguh dan mandiri; 2. Memberdayakan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial masyarakat; dan 3. Meningkatkan dan memberikan citra positif bagi Perseroan

Kegiatan CSR yang dijalankan Perseroan berpedoman pada 3

sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam perannya

(tiga) aspek dasar atau triple bottom line, yang mencakup aspek

bersama Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan

sosial (people), lingkungan (planet), dan ekonomi (profit). Hal

masyarakat.

ini terus Perseroan lakukan sebagai komitmen untuk menjadi warga korporasi yang baik (good corporate citizen). Wujud CSR

Landasan Pelaksanaan

Perseroan dituangkan dalam Program Kemitraan dan Program

Pelaksanaan program CSR Perseroan merupakan bentuk

Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan secara konsisten dan

komitmen Perseroan terhadap masyarakat dan lingkungan

berkelanjutan.

sekitar dalam menjalankan kegiatan usahanya. Implementasi kegiatan CSR juga merupakan bagian dari pemenuhan

Partisipasi seluruh elemen Perseroan juga merupakan bagian

kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Menteri Negara

yang utama dalam setiap kegiatan CSR/PKBL yang bertujuan

Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015

untuk meningkatkan keterlibatan karyawan, tidak hanya dalam

tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program

proses bisnis namun juga dalam hubungan sosial dengan

Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“PERMEN-09”)

masyarakat.

yang kemudian telah mengalami perubahan peraturan yang sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Negara Badan

164

Visi dan Misi

Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/ 12/2016 tanggal 16

Visi dan Misi pelaksanaan CSR/PKBL Perseroan merujuk pada

Desember 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

visi dan misi kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015

(PKBL) sebagai berikut:

tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan





Badan Usaha Milik Negara (“PERMEN-03”). Sehubungan dengan PERMEN-03 baru terbit pada 16 Desember 2016 sehingga pelaksanaan seluruh Program PKBL Perseroan tahun 2016 masih mengacu pada PERMEN-09. Tata Kelola CSR Pelaksanaan kegiatan CSR di Perseroan menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Unit PKBL. Kepala PKBL Perseroan dirangkap jabatannya oleh GM Corporate Secretary & Legal Counsel dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan tugasnya, apabila diperlukan unit PKBL dapat dibantu oleh unit kerja lainnya. Berikut ini adalah struktur organisasi PKBL.

President Director

Corporate Secretary & Legal Counsel Division

Corporate Internal Group

CSR Unit

Anggaran Dana dan Lingkup Kegiatan Seluruh pelaksanaan program CSR/PKBL yang dilakukan Perseroan menggunakan anggaran dana yang berasal dari penyisihan Laba Bersih Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam PERMEN-09 tersebut. Berikut jumlah dana tersedia dan penyaluran pada tahun 2010-2016. Penyaluran Dana Program Kemitraan 2010-2016 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase) Tahun

Dana Tersedia

Penyaluran Program Kemitraan

%

Keterangan

Jumlah Mitra Binaan

Kolektibilitas

2010

3.121

2.849

91

> KPI 90%

51

91.27%

2011

6.912

6.554

95

> KPI 90%

71

94.83%

2012

9.559

9.185

96

> KPI 90%

152

99.23%

2013

12.321

2.277

18

< KPI 80%

154

99.00%

2014

13.453

7.480

56

< KPI 80%

227

98.82%

2015

14.636

7.054

48

< KPI 80%

315

99.38%

2016

10.592

4.100

39

< KPI 80%

314

99,29%


165

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Penyaluran Dana Bina Lingkungan 2010-2016 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase) Tahun

Dana Tersedia

Penyaluran Bina Lingkungan

%

2010

4.036

2.486

62

2011

4.121

2.715

66

2012

4.818

2.299

48

2013

4.444

2.213

50

2014

3.544

804

23

2015

4.704

639

14

2016

2.725

1.253

46

Fokus Pengelolaan Kegiatan

Sertifikasi

Pelaksanaan kegiatan CSR di lingkungan Perseroan dilakukan

Hingga 31 Desember 2016, Perseroan belum memperoleh

dengan kerja sama dengan para pemangku kepentingan

sertifikasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

di dalam dan luar Perseroan, baik dari unsur pemerintahan maupun masyarakat. Realisasi program CSR yang dijalankan

Realisasi kegiatan

Perseroan terfokus pada 4 (empat) area yaitu:

Penyaluran Program Bina Lingkungan dilakukan sesuai dengan

1. Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup;

Standard Operating Procedure (SOP) Program Kemitraan dan

2. Tanggung

jawab

terhadap

pengembangan

sosial

Bina Lingkungan yang telah disetujui Direksi sebagaimana tertuang pada memo nomor M-10/PPA/CS-DU/0110 tanggal

kemasyarakatan; 3. Tanggung jawab terhadap ketenagakerjaan, kesehatan

14 Januari 2010 dan Keputusan Direksi Nomor SK-60/PPA/0916 tanggal 22 September 2016 terkait atas peraturan menteri

dan keselamatan kerja; dan 4. Tanggung jawab terhadap tanggung jawab kepada

yang tertuang pada PERMEN-09.

pelanggan. Penyaluran

tersebut

diberikan

kepada

masyarakat

di

Melalui berbagai program yang terselenggara pada tahun

lingkungan:

buku 2016, Perseroan meyakini bahwa program-program

1. Kantor Pusat dan Kantor Cabang Perusahaan dalam kelolaan Perseroan.

tersebut memiliki manfaat yang berkelanjutan.

2. Aset Perseroan, aset eks Badan Penyehatan Perbankan

ASPEK LINGKUNGAN HIDUP Komitmen

Perseroan

terhadap

Nasional (BPPN) atau aset perusahaan dalam kelolaan kelestarian

lingkungan

hidup diimplementasikan melalui kebijakan untuk menjaga lingkungan yang dimulai dari lingkungan Perseroan sendiri. Hal

Perseroan. 3. Daerah/lokasi yang sama dengan daerah binaan untuk Program Kemitraan.

ini dilakukan secara berkala, dengan harapan dapat membawa

4. Daerah binaan yang ditunjuk sesuai keputusan Direksi.

perubahan ke lingkungan yang lebih besar. Selain itu, program

5. Daerah yang sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran

CSR terhadap lingkungan hidup juga dilaksanakan melalui

PKBL.

program Bina Lingkungan. Pada 2016, penyaluran bantuan Bina Lingkungan disalurkan Kebijakan

ke berbagai provinsi di Indonesia diantaranya Nanggroe Aceh

Tujuan pelaksanaan program CSR terhadap lingkungan hidup

Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa

adalah membangun menjaga pelestarian ekosistem alam,

Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Beberapa

sekaligus memberi kontribusi nyata untuk lingkungan hidup.

bentuk kegiatan Bina Lingkungan, yaitu:

Mengacu pada PERMEN-09, Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

166





Penyaluran Bantuan Bina Lingkungan 2016

Selain realisasi kegiatan melalui Program Bina Lingkungan,

(Dalam jutaan Rupiah)

Perseroan

juga

merealisasikan

program

penghematan

Realisasi (Rp)

energi dan air sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi

1

Bantuan Korban Bencana Alam

154

Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang

2

Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan

557

Penghematan Energi dan Air, di lingkungan Perseroan melalui

3

Bantuan Peningkatan Kesehatan

-

kegiatan sebagai berikut:

4

Bantuan Pelestarian Lingkungan

-

1. Menghemat penggunaan listrik melalui kebijakan untuk

5

Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana

161

6

Bantuan Sarana Ibadah

251

7

Bantuan Sosial Pengentasan Kemiskinan

131

8

Pembinaan Program Kemitraan

-

TOTAL

1.253

No

Nama Program

memakai barang elektronik yang hemat daya serta pengaturan jam kerja yang efisien untuk mengurangi dampak dari penggunaan penerangan dan alat pendingin ruangan gedung kantor; 2. Mengurangi penggunaan kertas dengan memberlakukan kebijakan proses kerja serba elektronik (paperless); dan 3. Menghemat penggunaan air melalui kebijakan untuk aktivitas penghematan air.


167

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen


ASPEK PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Desember 2016, sebagai berikut:

Kebijakan

(Dalam jutaan Rupiah)

Saldo Outstanding Piutang Program Kemitraan hingga akhir

Tujuan pelaksanaan program CSR terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan adalah untuk membangun hubungan harmonis dengan masyarakat, sekaligus memberi kontribusi nyata untuk lingkungan masyarakat yang sejahtera. Sejumlah kebijakan yang terkait dengan CSR mengacu pada PERMEN-09 dan PER-03. Menurut PERMEN-09, Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar

Keterangan

Per 31 Desember 2015

Per 31 Desember 2016

9.739

8.518

Outstanding Piutang

Pengembalian

pinjaman

mitra

binaan

selama

2016

dikategorikan lancar dengan tingkat kolektibilitas mencapai 99,29%. Hingga akhir 2016, unit PKBL Perseroan memiliki 314

menjadi tangguh dan mandiri.

mitra binaan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

Realisasi Kegiatan

Aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Komitmen Perseroan dalam pengembangan sosial dan kemasyarakatan diwujudkan dengan menyelenggarakan

Kesetaraan Kesempatan

serangkaian program sebagai berikut:

Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia di Perseroan

Realisasi Dana Pinjaman Program Kemitraan 2016

Perseroan, baik pria maupun wanita dalam pengembangan

senantiasa memastikan prinsip kesetaraan bagi setiap Insan

(Dalam jutaan Rupiah) Keterangan

Dana Realisasi

Pinjaman Program Kemitraan Usaha Kecil

4.100

Total

4.100

Pada 23 September 2016 unit PKBL Perseroan telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yaitu PT Bahana Artha Ventura (PT BAV) yang berperan membantu Perseroan untuk menyalurkan dana ke ventura-ventura daerah yang disebut dengan Perusahaan Mitra Ventura Daerah (PMVD). Menindaklanjuti

penandatanganan

Nota

Kesepahaman

tersebut, pada 18 Oktober 2016 unit PKBL Perseroan bersama dengan enam PMVD, yaitu PT Sarana Bengkulu Ventura, PT Sarana Jambi Ventura, PT Sarana Riau Ventura, PT Sarana Kalbar Ventura, PT Sarana Sulsel Ventura, dan PT Sarana Sulut Ventura telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyaluran Secara Langsung Dana Pinjaman Program Kemitraan senilai Rp10 miliar. Perjanjian ini berlaku sampai dengan enam bulan Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani. Melalui kerjasama tersebut, hingga akhir tahun 2016 Perseroan telah menyalurkan dana pinjaman Program Kemitraan sebesar Rp4,1 miliar kepada 57 mitra binaan baru.

168

Profil Perusahaan


potensi dan karir di seluruh lingkungan Perseroan. Perseroan tidak mentolerir tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun. Prinsip pengelolaan Sumber Daya Manusia di Perseroan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, kejujuran, adil tanpa membedakan suku, agama, ras, keterbatasan fisik, dan jenis kelamin. Kesempatan Bekerja Bagi Masyarakat Setempat Perseroan mengundang seluruh putera puteri daerah terbaik, berkualitas, memiliki komitmen, integritas, dan moralitas tinggi serta sanggup bekerja keras untuk bergabung dan tumbuh bersama keluarga besar Perseroan. Secara umum, kebijakan terkait kesempatan bekerja bagi warga setempat berlaku pada area aset kelolaan dan entitas anak Perseroan. Lebih dari itu, Perseroan percaya kearifan lokal para putera puteri daerah menjadi aset penting dan daya tarik unik untuk kelangsungan usaha bagi Perseroan.




Internalisasi Budaya Perusahaan

Adapun prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja yang

Perseroan memahami bahwa budaya perusahaan yang kuat

tercantum dalam Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan adalah

membuat karyawan bangga untuk mewakili Perseroan dalam

sebagai berikut:

interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan. Budaya

1. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau

Perseroan menanamkan nilai-nilai melalui SEEIT (Stewardship,

standar tentang keamanan, kesehatan dan keselamatan

Entrepreneurship, Excellent, Integrity and Teamwork). Seluruh

kerja.

nilai-nilai

senantiasa

2. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan

dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dalam berbagai

dan

budaya

Perseroan

tersebut

kerja serta menerapkan sistem keamanan, keselamatan

kesempatan, baik itu dalam bentuk pelatihan formal maupun

kerja, kesehatan dan pelestarian lingkungan

informal, sharing session, motivasi, bimbingan, penilaian

konsisten.

kinerja karyawan, dan acara-acara kebersamaan karyawan di lingkungan Perseroan.

secara

3. Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan. 4. Menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri

Perseroan menjadikan pengelolaan manusia sebagai salah

sendiri atau orang lain, mengganggu kesehatan, seperti

satu aspek keberlanjutan perusahaan.

minuman yang memabukkan, mengkonsumsi obat-obat

Sepanjang tahun

2016, Perseroan telah melakukan berbagai upaya untuk para

terlarang, dan lain-lain sesuai ketentuan Perseroan.

karyawan agar mendapatkan kenyamanan dalam bekerja,

5. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan

mulai dari lingkungan kerja yang nyaman dan aman melalui

yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang

berbagai program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (“K3”),

berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan

survey kepuasan karyawan secara berkala, hingga kegiatan-

keadaan darurat.

kegiatan kebersamaan karyawan seperti perayaan hari besar

6. Melaksanakan program kepedulian akan pelestarian

keagamaan, perayaan ulang tahun Perseroan dan outing

lingkungan yang diimplementasikan melalui kegiatan

Perseroan. Hal demikian dilaksanakan untuk menjadikan

Program Bina Lingkungan Perseroan.

karyawan merasa menjadi bagian dari keluarga besar Perseroan.

Pelatihan dan Sosialisasi K3 untuk karyawan Perusahaan Perseroan

secara

berkala

dalam

setiap

tahunnya

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti pelatihan K3

Perseroan berkomitmen untuk selalu menjaga kesehatan dan

bersertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga

keselamatan karyawan dengan senantiasa berupaya untuk

Kerja dan Transmigrasi.

menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang terakreditasi sesuai standar nasional dan internasional. Untuk

Sepanjang tahun 2016, telah diadakan satu kali simulasi

itu, Perseroan melakukan berbagai aktivitas K3 secara berkala

bencana yang diikuti oleh seluruh karyawan sebagai bagian

dengan terus menerus memperhatikan dan menjaga kesehatan

dari pelatihan K3 yang rutin dilakukan oleh Perseroan bersama-

karyawan, serta melengkapi karyawan dengan prosedur

sama dengan pengelola gedung.

dan peralatan kerja yang memadai sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan di tempat kerja. Perseroan juga menjalankan pelatihan rutin untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari kecelakaan kerja.


169

Kilas Kinerja 2016

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan


Peralatan Perlindungan Pribadi

Apabila secara internal hal tersebut belum juga dapat

Penyediaan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai

diselesaikan,

dengan kondisi dan risiko K3 di masing-masing unit usaha

perundang-undangan yang berlaku.

maka

akan

ditempuh

sesuai

peraturan

telah menjadi salah satu upaya Perseroan dalam memastikan lingkungan kerja yang aman bagi setiap insan Perseroan

Dalam mengatasi berbagai masalah dalam lingkup operasional,

yang bekerja di lingkungan Perseroan. Perseroan memastikan

Perseroan juga senantiasa mengacu terhadap peraturan

kecukupan jenis dan jumlah peralatan perlindungan pribadi

perundang-undangan dan Pemerintah, Kementerian Tenaga

pada setiap unit usaha kami dan mewajibkan seluruh karyawan

Kerja dan Transmigrasi, maupun instansi terkait lainnya.

yang bekerja di area kerja yang memiliki potensi dan risiko bahaya mengenakan peralatan perlindungan pribadi selama

Aspek Pelanggan

menjalani pekerjaannya sesuai dengan standar nasional dan

Kebijakan

internasional yang berlaku.

Kegiatan usaha Perseroan adalah menyediakan dukungan Revitalisasi/Restrukturisasi, Manajemen Aset, dan Investasi

Perlindungan Karyawan

kepada pelanggan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara,

Perlindungan karyawan atas kecelakaan kerja diwujudkan

Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta. Guna memastikan

dengan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program

kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan, Perseroan

yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),

memastikan bahwa mekanisme dan prosedur pemberian

yaitu:

layanan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

1. BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup Jaminan Kecelakaan

undangan yang berlaku.

Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua Realisasi Kegiatan

(JHT) dan Jaminan Pensiun. 2. BPJS Kesehatan, yang mencakup Rawat Jalan, dan Rawat

Realisasi kegiatan CSR terhadap pelanggan dilaksanakan

Inap. Selain itu, Perseroan mengikutsertakan karyawannya

melalui penyediaan sarana komunikasi dengan pelanggan

dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan bagi

yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media. Selain

karyawan yang sudah diangkat menjadi karyawan tetap.

itu, Perseroan menyediakan contact person yang diperlukan untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan.

Selain hal tersebut diatas, Perseroan juga memberikan fasilitas kesehatan rawat jalan, pertanggungan asuransi rawat inap, asuransi jiwa dan kecelakaan kerja dari Penyedia Jasa Asuransi lainnya. Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan Sesuai

yang

tercantum

dalam

Peraturan

Perusahaan

Perseroan, apabila terjadi kekurangpuasan dari karyawan atas hubungan kerja dan syarat-syarat kerja, akan diselesaikan secara musyawarah dengan atasan langsung minimal Kepala Grup. Apabila belum dapat diselesaikan, diteruskan kepada atasannya yang lebih tinggi sampai dengan tingkat Direktur. Apabila masih belum dapat diselesaikan, diteruskan kepada Direktur yang membawahi Bidang Sumber Daya Manusia dan apabila kekurangpuasan tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan maka akan diserahkan kepada Keputusan Direksi.

170


Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2016 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 7 April 2017

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI

Edy Putra Irawady Komisaris Utama

Saiful H. Manan Direktur Utama

Taufik Sukasah Komisaris

Andi Saddawero Direktur Investasi

Dedi Rudaedi Komisaris

Henry Sihotang Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen

Hendrika Nora O. Sinaga Komisaris

Ajar Setiadi Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja


171

INDEKS KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016 KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD KRITERIA

PENJELASAN

HALAMAN

I. Umum Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.

√

Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.

√

Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas.

Nama Perusahaan dan Tahun Annual Report ditampilkan di: 1. Sampul muka. 2. Samping. 3. Sampul belakang. 4. Setiap halaman.

√

Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan

Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.

√

Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.

Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha. 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk. b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali. 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk. b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali. 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) serta laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain secara total.

8

Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.

Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi. 2. Jumlah aset. 4. Jumlah liabilitas. 3. Jumlah ekuitas.

Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.

Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.

9

Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik.

1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Jumlah saham yang beredar. b. Kapitalisasi pasar. c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan. d. Volume perdagangan. berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

9

Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding). 2. Tingkat bunga/imbalan. 3. Tanggal jatuh tempo. 4. Peringkat obligasi/sukuk.

9

II. Ikhtisar Data Keuangan Penting

8-9

III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

172

Laporan Dewan Komisaris

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya. 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya. 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut. 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.

18-23

Laporan Direksi

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. 2. Gambaran tentang prospek usaha. 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku. 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.

24-31

Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri. 2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya. 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.

171


KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD KRITERIA

PENJELASAN

HALAMAN

IV. Profil Perusahaan Nama dan alamat lengkap perusahaan

Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.

34

Riwayat singkat perusahaan

Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.

35

Bidang usaha

Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir. 2. Kegiatan usaha yang dijalankan. 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.

38

Struktur organisasi

Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.

41

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Mencakup: 1. Visi perusahaan. 2. Misi perusahaan. 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku. 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.

42-43

Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris

Informasi memuat antara lain: 1. Nama. 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain). 3. Umur. 4. Domisili. 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan). 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat). 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.

44-45

Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi

Informasi memuat antara lain: 1. Nama. 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur. 4. Domisili. 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan). 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat). 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Direksi di Perusahaan.

46-47

Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)

Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi. 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan. 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian. 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan. 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan.

56-61

Komposisi pemegang saham

Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya. 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham. b. Nama Komisaris dan Direktur yang memiliki saham. c. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.

50

Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi

Informasi memuat antara lain : 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi 2. Persentase kepemilikan saham 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi)

51

Struktur grup perusahaan

Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).

50

Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku

Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action). 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action). 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.

50

Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku

Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya. 2. Nilai penawaran efek lainnya. 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan. 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.

50


173


PENJELASAN

HALAMAN

Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal

Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan. 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik 3. Nama dan alamat Perusahaan Pemeringkat Efek

51

Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional

Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi 2. Tahun perolehan 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi)

10

Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)

Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak. 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan.

34

Informasi pada Website Perusahaan

Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu. 2. Isi Kode Etik. 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan. 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir). 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi. 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.

52, 107

Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris. 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi. 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit. 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi. 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya. 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan. 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan

52, 121, 131, 143, 149, 154

V. Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan

174

Tinjauan operasi per segmen usaha

Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi/kegiatan usaha. b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi. c. Penjualan/pendapatan usaha. d. Profitabilitas.

75-83

Uraian atas kinerja keuangan perusahaan

Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset. 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas. 3. Ekuitas. 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif. 5. Arus kas.

88-91

Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan

Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Tingkat kolektibilitas piutang.

91

Bahasan tentang struktur modal (capital structure), dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)

Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas. 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies) dan dasar pemilihan kebijakan tersebut.

92

Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir

Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan. 2. Tujuan dari ikatan tersebut. 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut. 4. Mata uang yang menjadi denominasi. 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal, agar diungkapkan.

92

Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir

Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal. 2. Tujuan investasi barang modal. 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.

92

Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan

Informasi memuat antara lain: 1. perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi). 2. target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam satu tahun mendatang.

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan

Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.


92 -93

93


PENJELASAN

HALAMAN

Uraian tentang prospek usaha perusahaan

Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.

93

Uraian tentang aspek pemasaran

Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.

94

Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir

Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen. 2. Total dividen yang dibagikan. 3. Jumlah dividen kas per saham 4. Payout ratio. 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.

94

Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/ MSOP)

Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya. 2. Jangka waktu. 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak. 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.

94

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)

Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana. 2. Rencana penggunaan dana. 3. Rincian penggunaan dana. 4. Saldo dana. 5. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.

94

Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.

Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi. 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi. 3. Alasan dilakukannya transaksi. 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir. 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi. 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.

Uraian mengenai perubahan peraturan perundangundangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan

Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan. 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif ) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan.

94-96

Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi Uraian memuat antara lain: yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir 1. Perubahan kebijakan akuntansi. 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi. 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan. Informasi kelangsungan usaha

97

97-98

Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1. 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku.

99

VI. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 117-128

Uraian Dewan Komisaris

Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Penilaian atas kinerja masing-masing. komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya. 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris.

Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)

Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen. 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.

Uraian Direksi

Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 2. Penilaian atas kinerja komite-komite. yang berada di bawah Direksi (jika ada). 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).

128-135

Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2015 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi

Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian. 2. Pihak yang melakukan penilaian. 3. Skor penilaian masing-masing kriteria. 4. Rekomendasi hasil penilaian. 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan.

160-161

117


175


176

PENJELASAN

HALAMAN

Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris. 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi. 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris. 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi. 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi. 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.

126-127, 134

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)

Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat. 2. Peserta Rapat. 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.

121-125, 131-133

Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu

Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.

Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya. 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris. 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.

Komite Audit

Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan dan periode jabatan anggota komite audit. 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit. 3. Independensi anggota komite audit. 4. Uraian tugas dan tanggung jawab. 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit. 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, riwayat hidup singkat anggota Komite/Fungsi Nominasi dan/ atau Remunerasi. 2. Independensi anggota Komite/Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. 4. Uraian pelaksanaan kegiatan anggota Komite/Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi. 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota Komite/Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi. 6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi. 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.

Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan

Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain. 2. Independensi anggota komite lain. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain. 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.

143-148

Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan

Mencakup antara lain: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan. 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan. 3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan.

148-151

Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya

Dalam bentuk tabel mencakup antara lain: 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya. 2. Realisasi hasil RUPS tahun sebelumnya pada tahun buku. 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan.

112-116

Uraian mengenai unit audit internal

Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal. 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal. 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal. 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan. 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal. 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal.

151-155

Akuntan Perseroan

Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir. 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir. 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir. 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.


50

Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali. 135

137-143

148

155


PENJELASAN

HALAMAN

Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan

Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan. 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko. 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.

155-158

Uraian mengenai sistem pengendalian intern

Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional. 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional/COSO (control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities). 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern.

159-160

Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen. 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut. Terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, dan lain-lain 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.

166-167

Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen. 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut. Terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.

168-170

Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen. 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut. 3. Biaya yang dikeluarkan. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.

168

Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen

Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen. 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.

170

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan

Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan. 2. Status penyelesaian perkara/gugatan. 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan. 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada entitas, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota.

160

Akses informasi dan data perusahaan

Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya

161

Bahasan mengenai kode etik

Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik. 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi. 3. Penyebarluasan kode etik. 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif ). 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.

106-109

Pengungkapan mengenai whistleblowing system

Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran. 2. Perlindungan bagi whistleblower. 3. Penanganan pengaduan. 4. Pihak yang mengelola pengaduan. 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir. 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.

161

Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.

117-118, 128-129

VII. Informasi Keuangan Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan

Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang tanggung jawab atas laporan keuangan.

Opini auditor independen atas laporan keuangan Deskripsi auditor independen di opini

181 182-184

Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan. 2. Tanggal Laporan Audit. 3. No. ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.

184


177


PENJELASAN Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan (neraca). 2. Laporan laba rugi komprehensif. 3. Laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan arus kas. 5. Catatan atas laporan keuangan. 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).

Perbandingan tingkat profitabilitas

Perbandingan kinerja laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

187

Laporan arus kas

Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan. 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan/atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.

189

Ikhtisar kebijakan akuntansi

Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK. 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan. 3. Pajak penghasilan. 4. Imbalan kerja. 5. Instrumen Keuangan.

195-228

Pengungkapan transaksi pihak berelasi

Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi. 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait. 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.

202-203, 239-240, 245 327-329

Pengungkapan yang berhubungan dengan Perpajakan

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini. 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi. 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan. 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan. 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.

221-223, 241-244

Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan. 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya. 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya). 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi *

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan. 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan. 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas. 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.

Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Hal-hal yang harus diungkapkan: Keuangan 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya. 2. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan. 3. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko. 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. Penerbitan laporan keuangan

* Kriteria khusus untuk Perusahaan Listed

178

HALAMAN

Laporan keuangan yang lengkap


Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan

185-334

215-217, 225-227, 252-253, 278

N/A

203-212, 320-326

181

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, serta Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 1 Januari 2015/31 Desember 2014

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES Consolidated Financial Statement For the Years Ended December 31, 2016 and 2015, and Consolidated Statement of Financial Position As of January 1, 2015/December 31, 2014

180



181


183

184


PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Pinjaman Investasi Jangka Pendek Aset Keuangan Diperdagangkan Pihak Berelasi Pihak Ketiga Piutang Usaha Pihak Berelasi Pihak Ketiga Piutang Retensi Pihak Berelasi Pihak Ketiga Piutang Ventura Bersama Konstruksi Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan Pihak Berelasi Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja Pihak Berelasi Pihak Ketiga Persediaan Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka Pajak Dibayar Di Muka Aset Lancar Lainnya Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Pihak Berelasi Properti Investasi Aset Pajak Tangguhan Investasi pada Ventura Bersama Investasi Jangka Panjang Lainnya Aset Tetap Aset Tidak Lancar Lainnya Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET

Catatan/ Notes

2016 Rp

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2016, 2015 and 2014 (In Million of Rupiah, unless Share Data)

2015* Rp

3 4 5 5

1,534,252 57,741

2,346,889 27,204

935,152 1,483

78,329 17,561

111,029 94,394

127,930 136,083

6 6

285,126 722,983

231,062 582,889

137,864 348,869

7 7 8

48,440 90,083 246,190

22,824 55,183 317,199

16,078 49,979 226,423

9

219,215

92,271

95,200

10 10 11 12 13.a 14

484,320 775,384 116,762 171,475 359,238 97,264 5,304,363

109,607 508,190 155,571 151,274 238,592 58,710 5,102,888

202,450 549,865 85,747 83,900 191,850 128,336 3,317,209

15

125,710

114,524

141,160

16 17 13.d 18 19 20 14

1,351,876 292,585 20,435 340,884 42,535 386,165 25,276 2,585,466 7,889,829

1,062,301 275,097 16,687 276,005 592 424,591 27,558 2,197,355 7,300,244

963,832 144,443 19,121 229,398 500 370,793 30,815 1,900,062 5,217,271

*Direklasifikasi (Catatan 42)

ASSETS CURRENT ASSETS Cash and Cash Equivalents Short-term Investment Loans Held for Trading Financial Assets Related Parties Third Parties Accounts Receivable Related Parties Third Parties Retention Receivables Related Parties Third Parties Joint Venture Construction Receivables Loans Receivable-Bailout Related Parties Gross Amount Due from Customers Related Parties Third Parties Inventories Advances and Prepaid Expenses Prepaid Taxes Other Current Assets Total Current Assets NON-CURRENT ASSETS Available for Sale Financial Assets Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization Related Parties Invesment Property Deferred Tax Assets Investment in Joint Ventures Other Long-Term Investments Property, Plant and Equipment Other Non-Current Assets Total Non-Current Assets TOTAL ASSETS *Reclassified (Notes 42)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

The accompanying notes form an integral part of these

laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

D2/February 23, 2017

2014* Rp

consolidated financial statements

1

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Paraf: Laporan Tahunan 2016

185

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Tanggal 31 Desember 2016, 2015 and 2014 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Catatan/ Notes

2016 Rp

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued) As of December 31, 2016, 2015 and 2014 (In Million of Rupiah, unless Share Data)

2015* Rp

2014* Rp

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Pihak Berelasi Pihak Ketiga Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Pihak Berelasi Pihak Ketiga Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Pihak Berelasi Utang Bruto kepada Pihak Ketiga Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek Pihak Berelasi Pihak Ketiga Utang Pajak Beban Akrual dan Utang Lain-lain Hasil Pengelolaan Aset yang Masih Harus Disetor Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Liabilitas Pajak Tangguhan Pinjaman Bank Jangka Panjang Pihak Berelasi Pihak Ketiga Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang Pihak Berelasi Pihak Ketiga Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

LIABILITIES AND EQUITY

21 21

1,501 1,335,669

14,397 1,019,973

10,386 511,256

22 22

130,822 397,907

255,329 240,781

392,978 311,261

22 23

27,105 618,204

7,594 608,548

-274,507

24 24 13.b 25

24,575 265,530 53,925 203,401

26,109 121,154 38,023 359,039

9,095 90,827 11,956 307,003

26

50,627 3,109,266

4,741 2,695,688

51,798 1,971,067

27

22,556 --

32,639 452

35,978 315

22 22

153,354 342,316

409,156 140,000

277,416 97,594

28

7,028 103,981 629,235

-157,781 740,028

-87,094 498,397

NON-CURRENT LIABILITIES Employee Benefit Liabilities Deferred Tax Liabilities Long-Term Bank Loans Related Parties Third Parties Long-Term Advances from Customers Related Party Third Parties Total Non-Current Liabilities

3,738,501

3,435,716

2,469,464

TOTAL LIABILITIES

JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Modal Saham-Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham - Modal Dasar 5.000.000 saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, masing-masing 2.996.688, 1.996.688 dan 1.996.688 saham Uang Muka Setoran Modal Tambahan Modal Disetor Saldo Laba: Telah Ditentukan Penggunaannya Belum Ditentukan Penggunaannya Laba (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual - Bersih Surplus Revaluasi Aset Tetap Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

29 29 29

2,996,688 -(305,768)

1,996,688 1,000,000 (305,768)

1,996,688 -(305,768)

29 29

141,353 1,103,641

141,353 837,032

135,650 688,111

29 29

53,443 156,166

35,026 156,166

73,593 156,166

4,145,523

3,860,497

2,744,440

EQUITY Equity Attributable to Owner of the Parent Share Capital - Rp 1,000,000 par value per share - Authorized Capital 5,000,000 shares Issued and Fully Paid As of December 31, 2016 , 2015and 2014 2,996,688, 1,996,688 and 1,996,688 respectively Advance Payment of Share Capital Additional Paid in Capital Retained Earnings: Appropriated Unapproriated Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities - Net Revaluation Surplus of Property, Plant and Equipment Total Equity Attributable to Owner of the Parent

5,805

4,031

3,367

Non-Controlling Interest

JUMLAH EKUITAS

4,151,328

3,864,528

2,747,807

TOTAL EQUITY

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

7,889,829

7,300,244

5,217,271

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY


29

*Direklasifikasi (Catatan 42)

*Reclassified (Note 42)




186

CURRENT LIABILITIES Accounts Payable Related Parties Third Parties Bank and Financial Institution Loans Related Parties Third Parties Current Maturities of Long Term Loan Related Parties Gross Amount Due to Third Parties Short-Term Advances from Customers Related Parties Third Parties Taxes Payable Accrued Expenses and Other Payables Proceeds from Assets Management for Remittance Total Current Liabilities

PT Perusahaan 23, Pengelola D2/February 2017 Aset (Persero) Laporan Tahunan 2016


2

Paraf:

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Catatan/ Notes


THE CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 (In Million of Rupiah, unless Share Data)

2016 Rp

2015 Rp

PENDAPATAN USAHA

30

5,000,360

3,969,614

REVENUES

BEBAN USAHA

31

(4,586,191)

(3,608,667)

OPERATING EXPENSE

414,169

360,947

OPERATING INCOME

11,618 98,181 (103,880) 3,273 (137,840) 63,283 (65,404)

12,599 1,566 (104,113) 6,559 (105,571) 37,431 (23,530) (38)

Interest Income Gain on Sale of Property, Plant, and Equipment Interest Expense and Financial Charge Increase in Fair Value of Investment Property Final Tax Expense Share of the Profit of Joint Ventures Other Income (Expenses)

283,400

185,888

INCOME BEFORE TAX

(6,321) 4,187 (2,134)

(12,340) (2,586) (14,926)

INCOME TAXES Current Tax Benefit (Expenses) Deferred Tax Benefit (Expenses) Total Income Tax Expense

281,266

170,962

INCOME FOR THE YEAR

LABA USAHA Pendapatan Bunga Keuntungan Penjualan Aset Tetap Beban Bunga dan Keuangan Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi Beban Pajak Final Bagian Laba Ventura Bersama Pendapatan (Beban) Lain-lain

17 35 32

LABA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN Manfaat (Beban) Pajak Kini Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Jumlah Beban Pajak Penghasilan LABA TAHUN BERJALAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Pasti Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual Total Penghasilan Komprehensif Lain JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

26

PENGHASILAN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non-Pengendali JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non-Pengendali JUMLAH LABA PER SAHAM (dalam angka penuh)

34

(2,667)

(2,394)

18,417 15,750 297,016

(38,567) (40,961) 130,001

OTHER COMPREHENSIVE INCOME Item that will not be reclassified to profit or loss Actuarial Gain (Loss) from Defined Benefit Liabilities Item that will be reclassified to profit or loss Available for Sale Financial Assets Total Other Comprehensive Income TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

279,466 1,800 281,266

170,274 688 170,962

INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO Owners of The Parent Entity Non-Controlling Interests TOTAL

295,242 1,774 297,016

129,337 664 130,001

COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO Owners of The Parent Entity Non-Controlling Interest TOTAL

93,258

85,280

EARNINGS PER SHARE (in full amount)






3


187

188



(1,000,000) -----

---2,996,688

------1,000,000

------1,996,688

1,000,000

1,000,000

--

--

1,996,688

Rp

---(305,768)

--

------(305,768)

--

(305,768)

Rp

Rp

--18,417 53,443

--

-----(38,567) 35,026

--

73,593




Rp

4

---156,166

--

------156,166

--

156,166

---141,353

--

-5,703 ----141,353

--

135,650

--

(11,000) (5,703) (1,140) (1,140) 170,274 (2,370) 837,032

--

688,111

(10,216) 279,466 (2,641) 1,103,641

Rp

(10,216) 279,466 15,776 4,145,523

--

(11,000) -(1,140) (1,140) 170,274 (40,937) 3,860,497

1,000,000

2,744,440

Rp

Jumlah/ Total

Rp

-1,800 (26) 5,805

--

----688 (24) 4,031

--

3,367

Kepentingan NonPengendali/ Non-Controlling Interests

(10,216) 281,266 15,750 4,151,328

--

(11,000) -(1,140) (1,140) 170,962 (40,961) 3,864,528

1,000,000

2,747,807

Rp

Jumlah Ekuitas/ Total Equity

Capital Stock Distribution of 2015 Retained Earnings Cash Dividend Income for the Year Comprehensive Income for the Year Balance as of December 31, 2016

Advance Payment of Capital Distribution of 2014 Retained Earnings Cash Dividends General Reserve Partnership Program Enviromental Development Program Income for the Year Comprehensive Income for the Year Balance as of December 31, 2015

Balance as of December 31, 2014

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 (In Million of Rupiah, unless Share Data)


Paraf:



*) Retained earnings includes actuarial gain (loss) arising from defined benefit plan

Rp

Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/Equity Attributable to Owner of the Parent Uang Muka Tambahan Aset Keuangan Surplus Revaluasi Saldo Laba/Retained Earnings *) Setoran Modal/ Modal Tersedia untuk Aset Tetap/ Telah Ditentukan Belum Ditentukan Advance Payment Disetor/ Dijual/ Revaluation Penggunaannya/ Penggunaannya/ of Capital Additional on Available for Surplus of Appropriated Unappropriated Paid in Capital Sale Financial Assets Propert, Plant and Equipment

*) Saldo laba termasuk keuntungan (kerugian) aktuarial dari program imbalan pasti

Setoran Modal Penggunaan Saldo Laba 2015 Dividen Tunai Laba Tahun Berjalan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Saldo Per 31 Desember 2016

Uang Muka Setoran Modal Penggunaan Saldo Laba 2014 Dividen Tunai Cadangan Umum Program Kemitraan Program Bina Lingkungan Laba Tahun Berjalan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Saldo Per 31 Desember 2015

Saldo Per 31 Desember 2014

Rp

Modal Saham/ Capital Stock

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK


LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Kas dari Pelanggan Penerimaan dari (Pengeluaran) Pinjaman yang Diberikan - Bersih Penyaluran Pembiayaan Konsumen Penerimaan IPA Eks BPPN Penerimaan Restitusi Pajak Penerimaan Bunga atas Pinjaman yang Diberikan Penerimaan Penggantian Biaya Aset Pembayaran Beban Usaha Pembayaran Beban Bunga Pembayaran Pajak Penerimaan Hasil Investasi Pencairan (Penempatan) Surat Berharga Diperdagangkan Penerimaan dari (Setoran) Kerja Sama Pengelolaan Pinjaman Karyawan Penerimaan (Pengeluaran) Lainnya Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Catatan/ Notes

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 (In Million of Rupiah, unless Share Data)

2016 Rp

2015 Rp

4,144,611 (327,484) (185,208) 13,879 10,207 84,570 1,984 (4,426,592) (147,820) (139,716) 142,974 49,717

3,820,577 (59,896) (672,963) 14,365 8,398 79,381 1,142 (2,788,083) (152,104) (141,887) 112,017 (16,978)

(2,062) 14,746 (766,194)

(3,186) (8,586) 192,197

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash Receipts from Customers Receipt from (Disbursement) of Loans Disbursement for Financing Proceeds from SOEs' Asset Management Cash Receipts from Tax Refund Proceeds from Loan Receivables Interest Reimbursable Cost of Assets Payment of Operating Expenses Payment of Interest Expenses Tax Paid Proceeds of Investment Receipt from (Placement of) Trading Securities Receipts from(Payment) of Jointly Controlled Loan of Employee Other Income Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities

(112,138) (10,000) (3,135) 251,563 10,543 (247) 136,586

(64,779) (9,000) (114,758) 1,566 20,753 (92) (166,310)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Acquisitions of Property, Plant and Equipment Additional Investment in Joint Ventures Acquisition of Investment Properties Proceeds from Disposal of Property, Plant and Equipment Disbursement (Placement) Securities Available for Sale Additional Other Long term Investments Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities

7,111,093 (7,283,906) (10,216) -(183,029)

1,825,962 (1,429,112) (11,000) 1,000,000 1,385,850

Receipts from Loan Payment for Loan Dividend Payment Paid Up Capital Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

(812,637) 2,346,889 1,534,252

1,411,737 935,152 2,346,889

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Terdiri Dari: Kas Bank Deposito Berjangka Jumlah

1,003 138,909 1,394,340 1,534,252

1,552 237,898 2,107,439 2,346,889

Cash and Cash Equivalents At End of Year consist of: Cash on Hand Cash in Bank Time Deposits Total

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Perolehan Aset Tetap Penambahan Ventura Bersama Perolehan Properti Investasi Hasil Penjualan Aset Tetap Pencairan (Penempatan) Surat Berharga Tersedia untuk Dijual Penambahan Investasi Jangka Panjang Lainnya Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

18

18

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Pinjaman Pembayaran Pinjaman Pembayaran Dividen Penerimaan Tambahan Modal Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES






5


189

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For The Years Ended December 31, 2016 and 2015 (In Million of Rupiah, unless Share Data)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

1.

190

Umum

1.

General

1.a. Pendirian dan Informasi Umum PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 27 Februari 2004 dari Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2004, Tambahan No. 4541. Akta pendirian Perusahaan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Beberapa ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 2004 telah diubah dengan diterbitkannya PP No. 61 tahun 2008 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2004 yang menetapkan, antara lain perluasan maksud dan tujuan Perusahaan dan ruang lingkup kegiatan Perusahaan.

1.a. Establishment and General Information PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“the Company") was established under Notarial Deed No. 7 dated February 27, 2004 of Lenny Janis Ishak, SH, Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under the Decree No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 dated March 9, 2004 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 39 dated May 14, 2004, Supplement 4541. The deed of establishment was made based on Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 10 Year 2004 dated February 27, 2004 on the Establishment of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in Asset Management Area. Several clauses in the PP No. 10 Year 2004 have been amended by the issuance of PP No. 61 Year 2008 dated September 4, 2008 on the Amendment to Government Regulation No. 10 Year 2004 which stipulates, among others expanded the purposes and objectives of the Company and its scope of activities.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan No. 62 tanggal 21 Februari 2014 dari Desman, S.H. Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU10460.AH.01.02 tanggal 10 Maret 2014.

The Company’s Articles of Association has been amended for several times, most recently by Deed of the Company’s Meeting Resolution No. 62 dated February 21, 2014 of Desman, S.H., Notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by under the Decree No. AHU-10460.AH.01.02 dated March 10, 2014.

Berdasarkan Akta No. 27 dari Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016 menyatakan persetujuan penambahan modal Perusahaan sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dengan demikian modal ditempatkan yang semula sebesar Rp1.996.688.000.000 (nilai penuh) menjadi sebesar Rp2.996.688.000.000 (nilai penuh). Perubahan ini telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 08 Maret 2016.

Based on Notarial deed no. 27 of Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notary in Jakarta, on February 15, 2016, declared approval of the capital increase of the Company Rp1,000,000 (full amount) from the State Budget for Fiscal Year 2015, thus the original issued capital amounted Rp1.996.688.000.000 (full amount) amounted to Rp2.996.688.000.000 (full amount). These changes have been noted by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, Directorate General of Legal Administration on March 8, 2016.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) DFinal/February 23, 2017 Laporan Tahunan 2016

6

Paraf:

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For The Years Ended December 31, 2016 and 2015 (In Million of Rupiah, unless Share Data)


1.

Umum (Lanjutan)

1.

General (Continued)

According to Article 3 of the Company’s Articles of Association, the purposes and objectives of the Company are to undertake and support the Government’s policies and programs in economics sector and national development programs in general. To achieve its purposes and objectives the Company conducting several business activities which comprise of: 1. State’s asset management which originated from Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA) after the termination and dissolution the task of IBRA, for and on behalf of the Minister of Finance; 2. Restructuring and/or revitalization of StateOwned Enterprises (“SOE’s”); 3. Investment activities; and 4. SOE’s asset management activities.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan program pembangunan nasional pada umumnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan melakukan kegiatan usaha yang meliputi: 1. Pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan; 2. Restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (”BUMN”); 3. Kegiatan investasi; dan 4. Kegiatan pengelolaan aset BUMN. Perusahaan berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 9 sampai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta.

The Company is located at the Sampoerna th th Strategic Square, North Tower Floor 9 to 12 , Jalan Jenderal Sudirman Lot 45-46, Jakarta.

1.b. Struktur Entitas Anak Perusahaan memiliki pengendalian atas entitasentitas anak pada 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:

1.b. Subsidiaries Structure The Company has control the Subsidiaries at December 31, 2016 and 2015 as follows:

Entitas Anak/ Subsidiaries

Domisili/ Domicile

Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity

Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership

Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operation

% PT PPA Finance ("PT PPAF") PT PPA Kapital ("PT PPAK") PT Nindya Karya ("PT NK") PT Nindya Beton *) ("PT NB") PT Duta Mentari Raya **) ("PT DMR") PT Pratama Persada Airborne **) ("PT PRPA")

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

Pembiayaan/Financing Pembiayaan/Financing Konstruksi/Construction Pabrikasi/Manufacturing Pabrikasi/Manufacturing Survei Udara dan Pemetaan/Aerial Survey and Mapping Services

99.999 99.996 99.000 100.000 98.150 99.990

2009 2012 1961 2013 2014 2016

Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership

Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operation

Jumlah Aset 31 Desember 2016/ Total Assets December 31, 2016 Rp

Jumlah Pendapatan 31 Desember 2016/ Total Revenues December 31, 2016 Rp

633,343 122,579 3,649,041 177,840 108,185 10,001

87,598 13,235 4,583,104 79,263 ---

*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Nindya Karya/Indirectly Ownership through PT Nindya Karya **) Kepemilikan tidak langsung melalui PT PPA Kapital/Indirectly Ownership through PT PPA Kapital

Entitas Anak/ Subsidiaries

Domisili/ Domicile

Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity

% PT PPA Finance ("PT PPAF") PT PPA Kapital ("PT PPAK") PT Nindya Karya ("PT NK") PT Nindya Beton *) ("PT NB") PT Duta Mentari Raya **) ("PT DMR")

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

Pembiayaan/Financing Pembiayaan/Financing Konstruksi/Construction Pabrikasi/Manufacturing Pabrikasi/Manufacturing

99.999 99.996 99.000 100.000 98.150

2009 2012 1961 2013 2014

Jumlah Aset 31 Desember 2015/ Total Assets December 31, 2015 Rp 590,456 87,986 3,328,419 228,844 32,674

Jumlah Pendapatan Tahun 2015/ Total Revenues 2015

Rp 66,510 150 3,547,952 82,601 --

*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Nindya Karya/Indirectly Ownership through PT Nindya Karya **) Kepemilikan tidak langsung melalui PT PPA Kapital/Indirectly Ownership through PT PPA Kapital

DFinal/February 23, 2017

7

PT Perusahaan Pengelola Paraf: Aset (Persero) Laporan Tahunan 2016

191




1.

192

Umum (Lanjutan)

1.

General (Continued)

 PT PPAF Berdasarkan surat persetujuan Menteri Negara BUMN No. S-360/MBU/2009 tanggal 27 Mei 2009, Perusahaan membentuk PT PPAF dengan kepemilikan saham sebesar 99,999%.

 PT PPAF Based on the letter of approval from the Minister of SOE’s No. S-360/MBU/2009 dated May 27, 2009, the Company established PT PPAF, with share’s ownership of 99.999%.

 PT PPAK Berdasarkan persetujuan Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-372/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011, Perusahaan membentuk PT PPAK dengan kepemilikan saham sebesar 99,996%.

 PT PPAK Based on the approval of the Minister of SOE’s through letter No. S-372/MBU/2011 dated June 22, 2011, the Company established PT PPAK with share’s ownership of 99.996%.

 PT NK Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012, Perusahaan melakukan penyertaan modal pada PT NK sebesar Rp499.997.421.000 (Rupiah penuh) atau merupakan 99% dari modal disetor dan ditempatkan.

 PT NK Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 69 Year 2012, the Company made an equity investment in PT NK for Rp499,997,421,000 (full amount) or 99% of the issued and paid up capital.

 PT NB Pada tahun 2013, PT NK mempunyai entitas anak yaitu PT NB yang didirikan berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan antara PT NK dan Perusahaan No. 013/DIRUT/KTR/SEKPER/02/ 2013 dan PKS-01/PPA/0213 tanggal 1 Februari 2013, Keputusan Para Pemegang Saham PT NK No. SK-149/MBU/2013 dan KEP-PS 04/PPA/0213 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pendirian Entitas Anak PT NK di bidang produksi beton pracetak. Akta Perseroan Terbatas PT NB tanggal 19 Februari 2013 dari Khairina S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10206.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

 PT NB In 2013, PT NK has subsidiary, named PT NB that is established according to Joint Venture Agreement between PT NK and the Company No.013/DIRUT/KTR/SEKPER/ 02/2013 and PKS-01/PPA/0213, dated February 1, 2013, Shareholders Decisions of PT NK No. SK-149/MBU/2013 and KEPPS 04/PPA/0213 dated February 18, 2013, regarding Establishment of Subsidiary of PT NK in precast concrete production sector. The Limited Company Deed of PT NB dated February 19, 2013 of Khairina, S.H., Notary in Jakarta which has approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia through The Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Decision Number AHU10206.AH.01.01 Year 2013 regarding Authorization of the Company’s Legal Entity.

Permodalan untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pendiri, yaitu:  PT NK sebanyak 510 juta saham atau seluruhnya Rp51.000.000.000 (Rupiah penuh).  Perusahaan sebanyak 490 juta saham atau seluruhnya Rp49.000.000.000 (Rupiah penuh).

The first capital has been taken part and fully paid with cash by the founders, as follow:  PT NK amounting to 510 million shares or totally Rp51,000,000,000 (full amount).


 The Company amounting to 490 million shares or totally Rp49,000,000,000 (full amount).

8

Paraf:




1.

Umum (Lanjutan)

1.

General (Continued)

 PT DMR Pada tahun 2015, PT PPAK mempunyai entitas anak yaitu PT DMR yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 3 tanggal 3 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., L.L.M, dengan maksud dan tujuan berusaha dalam bidang industri dan perdagangan. Untuk mencapai tujuan tersebut PT DMR dapat melakukan kegiatan industri kelapa sawit dan perdagangan ekspor dan impor. Permodalan telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai yaitu:  PT PPAK sebanyak 54 lembar saham atau seluruhnya Rp54.000.000 (Rupiah penuh). PT Koperasi Karyawan PPA sebanyak 1  lembar saham atau seluruhnya Rp1.000.000 (Rupiah penuh).

 PT DMR In 2015, PT PPAK has subsidiary, named PT DMR that is established according to notary deed made by Mala Mukti, S.H., L.L.M No.3 dated February 3, 2014, with the intention and purpose to engage in industry and commerce. To achieve these objectives PT DMR may perform the palm oil industry, export, and import trade.

Berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. No. 15 pada tanggal 5 September 2016, Entitas Anak melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp66.000.000.000 (Rupiah Penuh) dan peningkatan modal disetor menjadi Rp33.055.000.000 (Rupiah Penuh) yang dilakukan melalui konversi hutang dari Entitas Induk. Akta ini telah disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor. AHU-0016192.AH.01.02 Tahun 2016 Tanggal 7 September 2016. Sehingga susunan pemegang saham Entitas Anak per 31 Desember 2016 menjadi sebagai berikut:

Based on Notarial Deed of Mala Mukti, S.H., LL.M. No. 15 dated 5 September 2016, the Subsidiary increased its authorized capital to Rp66,000,000,000 (full amount) and increase the paid-up capital to Rp33,055,000,000 (full amount) which is conducted through the conversion of debt of the Parent Entity. The deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0016192.AH.01.02 2016 dated September 7, 2016. Therefore the Subsidiary's shareholders structure as of December 31, 2016 is as follows

Pemegang Saham/Shareholders

The capital has been taken part and fully paid with cash by the founders, as follow:  PT PPAK amounting to 54 shares or totally Rp54,000,000 (full amount).  PT Koperasi Karyawan PPA amounting to 1 shares or totally Rp1,000,000 (full amount).

Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Amount of Shares Issued and Fully Paid

Persentase Pemilikan/ Ownership Percentage

Jumlah (Rp)/ Amount (Rp)

PT PPA Kapital Koperasi Karyawan PPA

33,054 1

99.997% 0.003%

33,054,000,000 1,000,000

Jumlah/ Amount

33,055

100%

33,055,000,000

 PT PRPA PT PPAK memiliki 99,99 % saham Entitas Anak pada 31 Desember 2016 di PT Pratama Persada Airbourne (“PT PRPA”).

 PT PRPA PT PPAK has 99.99% stocks on Subsidiaries on 31 December 2016 in PT Pratama Persada Airbourne (“PT PRPA”).

Entitas anak ini dikonsolidasikan oleh Perusahaan sejak 31 Desember 2016. Akta ini telah disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor. AHU0058316.AH.01.01 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016

This subsidiary is consolidated by the Company since 31 December 2016. The Deed is agreed by the Decree of Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decree No. AHU0058316.AH.01.01. Year 2016 Date December 30, 2016.


9


193




1.

Umum (Lanjutan)

1.

PT PRPA was established by Deed of Establishment No. 39 dated December 29, 2016 before a Notary Nurhasanah, S.H., MKn. on December 29, 2016. PT PRPA is established with the intent and purpose to engage in trade and services. To achieve these objectives PT PRPA carries on business in general trade and aerial survey and mapping services.

PT PRPA didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Nurhasanah, S.H.,MKn. tanggal 29 Desember 2016. PT PRPA dibentuk dengan maksud dan tujuan berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa. Untuk mencapai tujuan tersebut PT PRPA menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum dan jasa survey udara dan pemetaan.

Pemegang Saham/Shareholders

General (Continued)

Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Amount of Shares Issued and Fully Paid

Persentase Pemilikan/ Ownership Percentage

Jumlah (Rp)/ Amount (Rp)

PT PPA Kapital Nugraha Indra Kusumah

10,000 1

99.99% 0.01%

10,000,000,000 1,000,000

Jumlah/ Amount

10,001

100%

10,001,000,000

The Company and subsidiaries hereinafter collectively be referred as “the Group”.

Perusahaan dan entitas anak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”. 1.c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

1.c. The Board of Commissioners, Directors and Employees Based on the Minister of SOE’s Decree as a General Meeting of Shareholders, No. SK78/MBU/04/2016 dated April 14, 2016, No. SK244/MBU/10/2014 dated October 17, 2014; No. SK-38/MBU/2014 dated February 21, 2014; No.SK-357/MBU/2013 dated September 19, 2013, and Board of Commissioners Decision No. Ll/KEP.KOM/PPA/XI/2013 dated November 13, 2013 the composition of Board of Commissioners and Directors as follows:

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham, No.SK78/MBU/04/2016 tanggal 14 April 2016, No. SK244/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014, No.SK-38/MBU/2014 tanggal 21 Februari 2014, No.SK-357/MBU/2013 tanggal 19 September 2013, dan Keputusan Dewan Komisaris No.Ll/KEP.KOM/PPA/XI/2013 tanggal 13 November 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

2016 dan 2015/ 2016 and 2015 Dewan Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Direksi: Direktur Utama Direktur Direktur Direktur

Edy Putra Irawady Dedi Rudaedi Taufik Sukasah Hendrika Nora Osloi

Saiful Haq Manan Andi Saddawero Henry Sihotang Ajar Setiadi

PT Perusahaan Pengelola DFinal/February 23, 2017Aset (Persero) Laporan Tahunan 2016

Directors: President Director Director Director Director

As of December 31, 2016 and 2015 the numbers of employees of the Company were 177 and 169 persons, respectively (unaudited).

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 jumlah karyawan Perusahaan masing-masing 177 dan 169 orang (tidak diaudit).

194

Board of Commissioners: President Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner

10

Paraf:




2.

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

2.

Summary Policies

of

Significant

Accounting

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

2.a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK) The consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI).

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

2.b. The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

Berikut adalah perubahan dan penyesuaian atas standar dan interpretasi standar baru yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, yaitu:

The following are amendment and improvement of standards and new interpretaion of standard issued by DSAK - IAI and effectively applied for the period starting on or after January 1, 2016, as follows:


11


195




2.

Ikhtisar Kebijakan (Lanjutan)

Akuntansi

Signifikan

2.

PSAK No. 19: “Aset  Amandemen Takberwujud” tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi  Amandemen PSAK No. 24: “Imbalan Kerja” tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja  Amandemen PSAK No. 65: “Laporan Keuangan Konsolidasian” tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi  Amandemen PSAK No. 66: “Pengaturan Bersama” tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama  Amandemen PSAK No. 67: “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain” tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi  ISAK No. 30: “Pungutan”

The following is the impact of amendments in accounting standards are relevant and significant to consolidated financial statements of Group:

Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar akuntansi diatas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup:


Accounting

 SFAS No. 5 (Improvement 2015):” Operating Segments”  SFAS No. 7 (Improvement 2015): “Related Party Disclosures”  SFAS No. 13 (Improvement 2015): “Investments Property”  SFAS No. 16 (Improvement 2015): “Property, Plant and Equipment”  SFAS No. 19 (Improvement 2015): “Intangible Assets”  SFAS No. 22 (Improvement 2015): “Business Combination”  SFAS No. 25 (Improvement 2015): “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors”  SFAS No. 53 (Improvement 2015): “Sharebased Payments”  SFAS No. 68 (Improvement 2015): “Fair Value Measurement”  Amendment of SFAS No. 4: “Separate Financial Statements” about Equity Method in Separate Financial Statements  Amendment of SFAS No. 15: “Investment in Associates and Joint Venture” about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception  Amendment of SFAS No. 16:” Property, Plant and Equipment” about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization  Amendment of SFAS No. 19: “Intangible Asset” about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization  Amendment of SFAS No. 24: “Employee Benefits” about Defined Benefit Plans: Employee Contributions  Amendment of SFAS No. 65: “Consolidated Financial Statements” about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception  Amendment of SFAS No. 66: “Joint Arrangements” about Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operation  Amendment of SFAS No. 67: “Disclosures of Interest in Other Entities” about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception  IFAS No. 30: “Levies”

 PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): “Segmen Operasi” No. 7 (Penyesuaian 2015):  PSAK “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”  PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015): “Properti Investasi”  PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): “Aset Tetap”  PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): “Aset Takberwujud”  PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015): “Kombinasi Bisnis”  PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015): “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”  PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015): “Pembayaran Berbasis Saham  PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015): “Pengukuran Nilai Wajar”  Amandemen PSAK No. 4: “Laporan Keuangan Tersendiri” tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri  Amandemen PSAK No. 15: “Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi  Amandemen PSAK No. 16: “Aset Tetap” tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi

196

Summary of Significant Policies (Continued)

12

Paraf:

the that the the




2.


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

 SFAS No. 5 (Improvement Operating Segments”

 PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): “Segmen Operasi”

2015):”

PSAK 5 (Penyesuaian 2015) menambahkan persyaratan pengungkapan yang dibuat oleh manajemen ketika menerapkan kriteria penggabungan segmen operasi, termasuk deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik yang telah dinilai dalam menentukan bahwa segmen memiliki operasi yang digabungkan karakteristik ekonomik yang serupa.

SFAS 5 (Improvement 2015) adds disclosure requirements made by management when applying the criteria of operating segments aggregation, including brief description of the aggregated operating segments and the economic indicators that have been assessed in determining that the aggregated operating segments have similar economic characteristics.

 PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”

 SFAS No. 7 (Improvement 2015): “Related Party Disclosures”

PSAK 7 (Penyesuaian 2015) menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi bahwa suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor ketika entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk entitas pelapor.

SFAS 7 (Improvement 2015) adds requirements of related parties that an entity is related to the reporting entity when the entity or a member of a group of which the entity is a member, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

PSAK 7 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa entitas pelapor tidak disyaratkan untuk mengungkapkan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen kepada pekerja atau direktur entitas manajemen, dan mensyaratkan agar entitas pelapor mengungkapkan jumlah yang dibayarkan kepada entitas manajemen atas jasa personil manajemen kunci yang disediakan oleh entitas manajemen.

SFAS 7 (Improvement 2015) clarifies that reporting entity is not required to disclose compensation paid by the management entity to employees or directors of the management entity, and requires that reporting entity disclose the amounts paid to the management entity for key management personnel services that are provided by the management entity.  SFAS No. 13 (Improvement “Investments Property”

 PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015): “Properti Investasi”

2015):

PSAK 13 (Penyesuaian 2015) memberikan klarifikasi bahwa PSAK 13 dan PSAK 22 saling mempengaruhi. Entitas dapat mengacu pada PSAK 13 untuk membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Entitas juga dapat mengacu pada PSAK 22 sebagai pedoman apakah akuisisi properti investasi merupakan kombinasi bisnis.

SFAS 13 (Improvement 2015) clarifies that SFAS 13 and SFAS 22 affect each other. An entity may refer to SFAS 13 to distinguish between investment property and owner-occupied property. Entity may also refer to SFAS 22 as a guide to determine whether the acquisition of an investment property is a business combination.

 PSAK 15 (Amandemen 2015) “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama – Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi”

 PSAK 15 (Amendment 2015) “Investments in Associates and Joint Ventures – Investment Entity: Exception to Consolidation”


13


197




2.


Akuntansi

Signifikan

2.

Accounting

PSAK 15 (Amandemen 2015) menambahkan bahwa entitas yang bukan merupakan entitas investasi namun memiliki kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan entitas investasi, maka ketika menerapkan metode ekuitas, dapat mempertahankan pengukuran nilai wajar yang diterapkan oleh entitas investasi, yang merupakan entitas asosiasi atau ventura bersamanya, pada entitas anak dimana entitas investasi, yang merupakan entitas asosiasi atau ventura bersamanya, berkepentingan.

SFAS 15 (Amendment 2015) adds that an entity which is not an investment entity but has interests in an associate or joint venture which is an investment entity, thus when applying the equity method, can maintain the fair value measurement applied by the investment entity, that is its associate or joint venture, in subsidiaries where the investment entity, that is its associate or joint venture, is concerned.

 PSAK 16 (Amandemen 2015) “Aset Tetap – Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi”

 SFAS 16 (Amendment 2015) “Property, Plant and Equipment – Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization”

PSAK 16 (Amandemen 2015) memberikan tambahan penjelasan bahwa pengurangan yang diperkirakan terjadi di masa depan atas harga jual suatu barang yang diproduksi menggunakan suatu aset mengindikasikan perkiraan keusangan teknis atau komersial aset tersebut. PSAK 16 (Amandemen 2015) mengklarifikasi bahwa metode penyusutan yang didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan suatu aset adalah tidak tepat.

SFAS 16 (Amendment 2015) provides an additional explanation that a decrement that is estimated to occur in the future against the selling price of goods produced by an asset indicates the estimated technical or commercial obsolescence of such asset. SFAS 16 (Amendment 2015) clarifies that a depreciation method that is based on revenue generated by the activities using an asset is not appropriate.  SFAS 16 (Improvement 2015) “Property, Plant and Equipment”

 PSAK 16 (Penyesuaian 2015) “Aset Tetap” PSAK 16 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya, sehingga jumlah tercatat aset bruto dan akumulasi penyusutan diperlakukan pada salah satu cara berikut:

SFAS 16 (Improvement 2015) clarifies that when an entity uses the revaluation model, the carrying amounts of the asset is presented at the revaluation amounts, so the gross carrying amounts and accumulated depreciation of the asset are accounted for on one of the following:

a. Jumlah tercatat bruto disajikan kembali secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat tersebut dan akumulasi penyusutannya disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dengan jumlah tercatat setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai; atau

The gross carrying amount is presented consistently with the revaluation of the carrying amount and the accumulated depreciation is adjusted to equal the difference between the gross carrying amount and the carrying amount after taking into account accumulated impairment losses; or b. Accumulated depreciation is eliminated against the gross carrying amount of the asset. a.

penyusutan dieliminasi b. Akumulasi terhadap jumlah tercatat bruto aset.

198



14

Paraf:




2.


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

 PSAK 19 (Amandemen 2015) “Aset Takberwujud - Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi”

 SFAS 19 (Amendment 2015) “Intangible Assets - Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization”

PSAK 19 (Amandemen 2015) memberikan tambahan penjelasan bahwa pengurangan yang diperkirakan terjadi dimasa depan atas harga jual suatu barang yang diproduksi menggunakan suatu aset takberwujud mengindikasikan perkiraan keusangan teknis atau komersial aset tersebut.

SFAS 19 (Amendment 2015) provides an additional explanation that a decrement that is estimated to occur in the future against the selling price of goods produced by an asset indicates the estimated technical or commercial obsolescence of such asset.

 PSAK 19 (Amandemen 2015) “Aset Takberwujud - Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi”

 SFAS 19 (Amendment 2015) “Intangible Assets - Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization”

PSAK 19 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya, sehingga jumlah tercatat aset bruto dan akumulasi amortisasi diperlakukan pada salah satu cara berikut: a. Jumlah tercatat bruto disajikan kembali secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat tersebut dan akumulasi amortisasinya disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dengan jumlah tercatat setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai; atau

SFAS 19 (Improvement 2015) clarifies that when an entity uses the revaluation model, the carrying amount of the asset is presented at the revaluation amounts, so the gross carrying amounts and accumulated amortization of the asset are accounted for on one of the following: The gross carrying amount is a. presented consistently with the revaluation of the carrying amount and the accumulated amortization is adjusted to equal the difference between the gross carrying amount and the carrying amount after taking into account accumulated impairment losses; or b. Accumulated amortization is eliminated against the gross carrying amount of the asset.

b. Akumulasi amortisasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto asset.  PSAK 24 (Amandemen 2015) “Imbalan Kerja – Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja”

 PSAK 24 (Amendment 2015) “Employee Benefits – Defined Benefit Plan: Employee Contributions”

PSAK 24 (Amandemen 2015) menetapkan bahwa atribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga bergantung pada apakah jumlah iuran ditentukan berdasarkan jumlah tahun jasa. Jika jumlah iuran bergantung pada jumlah tahun jasa, maka iuran diatribusikan pada periode jasa dengan menggunakan metode atribusi yang sama dengan yang disyaratkan dalam paragraf 70 untuk imbalan bruto. Jika jumlah iuran tidak bergantung dari jumlah tahun jasa, maka iuran tersebut diakui sebagai pengurang biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan oleh pekerja.

SFAS 24 (Amendment 2015) states that attribution of employee or third party contributions depends on whether the contributions are determined based on year of service. If the contributions depend on the year of service, then they are attributed along the service period using the attribution method that is similar with requirement in paragraph 70 for gross benefit. If the contributions do not depend on the year of service, then they are recognized as deductions against service cost in the period when the service is provided by the employee.


15


199




2.

200


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.b.

2.d. Principles of Consolidation The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and subsidiaries as described in Note 1.b.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas investee).

A subsidiary is an entity controlled by the Group, i.e. the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity’s relevant activities (power over the investee).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (i.e. substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

The Group’s financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its subsidiaries are directly and indirectly controlled. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and noncontrolling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.


16

Paraf:




2.


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Changes in the parent’s ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup: (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang; (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali); (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian; (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian; (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

If the Group loses control, the Group: (a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost; (b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them); (c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control; (d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost; (e) Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

2.e. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

2.e. Foreign Currency Transactions and Balances In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (“the functional currency”). The functional currency of the Company and all subsidiaries is Rupiah.

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Mata uang fungsional Perusahaan dan seluruh entitas anak adalah Rupiah.


17


201




2.


Akuntansi

Signifikan

2.

2016 Rp

2015 Rp 13,436

1 USD

13,795

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor: a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2.f. Related Parties Transactions and Balances A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity: a) A person or a close member of that person’s family is related to a reporting entity if that person: i. has control or joint control over the reporting entity;

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

ii. iii.

i.

i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain); ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya); iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

202

Accounting

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, ie middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2016 and December 31, 2015 as follows:

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

1 USD



ii.

iii.

18

has significant influence over the reporting entity; or is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others); One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member); Both entities are joint ventures of the same third party;

Paraf:




2.


Akuntansi

Signifikan

2.

iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga; v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor; vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.


Accounting

iv.

One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

v.

The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity; The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity). The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

vi. vii.

viii.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Government related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE’e Ministry as a shareholder’s representative.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

2.g. Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran Awal Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya.

2.g. Financial Instrument Initial Recognition and Measurement The Group recognize a financial assets or a financial liabilities in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measure all financial assets and financial liabilites at its fair value.


19


203




2.


Akuntansi

Signifikan

2.

Accounting

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributtable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability are classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Subsequent Measurement of Financial Assets Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut: (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL) Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

204


(i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

(ii) Loans and Receivables Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:


(a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;

20

Paraf:




2.


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

(b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

(b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM) Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

(iii) (ii) Held-to-Maturity (HTM) Investments HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS) Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(iv) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gain losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.


(c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

21


205




2.


Akuntansi

Signifikan

2.

Accounting

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Subsequent Measurement of Financial Liabilities Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

206


(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

(i) Financial liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) Financial liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(ii) Other Financial Liabilities Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.


22

Paraf:




2.


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities The Group derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer.

Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

If the Group neither transfer nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

The Group removes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Penurunan Nilai Aset Keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Impairment of Financial Assets At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impared and impairment lossess are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.


23


207




2.

208


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai: (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired: (a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor; (b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; (c) It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; (d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset’s original effective interest rate and recognized in profit or loss.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.


24

Paraf:




2.


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

Metode Suku Bunga Efektif Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

The Effective Interest Method The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reklasifikasi Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Reclassification The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclasify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar.

If, as a result of a change in Group’s intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value.


25


209




2.

210


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-tomaturity investments, any remaining held-tomaturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset’s call date, occur after all the financial asset’s original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar: (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1) (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2) (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:


(i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1) (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2) (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3)

26

Paraf:




2.


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

Dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, Perusahaan dapat memiliki beberapa instrumen keuangan yang tidak mengacu atau berlaku di pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, seperti Pinjaman yang Diberikan, Pinjaman Dana Talangan, Talangan Biaya Pengelolaan Aset dan Surat Utang.

In the framework of the implementation of restructuring and/or revitalization of SOEs, the Company may have some financial instruments that do not refer to or apply in the market and its fair value can not be measured reliably, such as Loans Receivable, Fund Advance Loans Receivable, Advances on Asset Management and Promissory Notes.

Pinjaman yang Diberikan Dalam melaksanakan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN dengan skema pemberian pinjaman dana dari Perusahaan, maka pinjaman yang diberikan tersebut dicatat sebagai Piutang Perusahaan. Pinjaman yang Diberikan diakui pada saat pencairannya sebesar pokok pinjaman dan disajikan sebesar jumlah outstanding tagihan Perusahaan yang belum dilunasi dikurangi dengan Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman.

Loans Receivable In implementing the Restructuring and/or Revitalization of SOEs with a scheme of lending funds from the Company, then the loans are recorded as accounts receivable of the Company. Loans Receivable are recognized at the time of drawdown of the loan principal and are stated at the amount of outstanding bills of the Company which have not been paid deducted by the Allowance for Impairment of Loans.

Pinjaman Dana Talangan Perusahaan dapat memberikan pinjaman kepada pihak ketiga berupa dana talangan. Pemberian Pinjaman Dana Talangan ini diakui dan dicatat sebagai Piutang Perusahaan. Perlakuan pencatatan Pinjaman Dana Talangan sama dengan perlakuan atas Pinjaman yang Diberikan.

Fund Advance Loans Receivable The Company can provide loans to third parties in the form of fund advance. Fund Advance Loans Receivable is recognized and recorded as accounts receivable of the Company. The treatment of recording Fund Advance Loans Receivable is similar to the treatment of Loans Receivable.

Talangan Biaya Pengelolaan Aset Talangan Biaya Pengelolaan Aset diakui dan dicatat sebagai Piutang Perusahaan, terjadi antara lain apabila: Terdapat tagihan Perusahaan kepada Pemerintah cq Menteri Keuangan RI atas pembayaran biaya-biaya yang dilakukan oleh Perusahaan untuk keperluan aset Negara yang tidak diserahkelolakan kepada Perusahaan dan/atau pembayaran biaya lainnya berdasarkan permintaan dari Kementerian Keuangan RI.

Advances on Assets Management Advances on Assets Management are recognized as a receivable of the Company, among other things, if: There are bills of the Company to the Government of the Republic of Indonesia cq Minister of Finance (”MOF”) for expense payments made by the Company for purposes of State’s assets which are not managed to the Company and/or payment of other expenses by request from MOF.


27


211




2.

Ikhtisar Kebijakan (Lanjutan) -

212

Akuntansi

Signifikan

2.

Summary of Significant Policies (Continued) -

Perusahaan diminta oleh BUMN pemilik aset untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu atas biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka pengelolaan aset yang diserahkelolakan kepada Perusahaan dan biaya tersebut adalah beban BUMN yang bersangkutan. Dalam hal ini, Perusahaan hanya memberikan talangan atas pembayaran biaya pengelolaan aset sedangkan transaksi dengan pihak ketiga dan dokumen pembayaran atas biaya tersebut (perjanjian pemberian jasa dan/atau kontrak dengan pihak ketiga, purchase order, tagihan, kwitansi, faktur) seluruhnya dapat atas nama BUMN yang bersangkutan.

Accounting

The Company is requested by SOEs owner of assets to make advance payments for the expenses required in order to manage the transferred-assets given to the Company and these expenses are burden of SOEs’ concerned. In this case, the Company only provides advances for the payment of asset management expenses, while transactions with third parties and all documents of the expenses payment (service delivery agreement and/or contract with third parties, purchase orders, invoices, receipts, invoices) could be on behalf of SOE’s concerned.

Perusahaan mengakui nilai wajar instrumen keuangan tersebut di atas sesuai dengan harga transaksinya, yaitu nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima.

The Company recognizes the fair value of financial instruments mentioned above in accordance with the transaction price, i.e. the fair value given or received payment.

2.h. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.h. Cash and Cash Equivalent Cash and cash equivalent are cash on hand, cash in bank (demand deposit) and time deposits wih maturity periods of three months less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

2.i. Anjak Piutang Anjak piutang with recourse diakui sebagai tagihan anjak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh dan dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, setelah dikurangi pendapatan anjak piutang ditangguhkan. Selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran kepada klien diakui sebagai pendapatan anjak piutang ditangguhkan dan diamortisasi selama periode kontrak menggunakan suku bunga efektif.

2.i. Factoring Factoring with recourse is recognized as the amount of receivables acquired and is stated at net realizable value, net of deferred income factoring. The difference between the factoring receivables and the amount of payments made to the client is recognized as deferred factoring income and will be amortized over the period of respective factoring agreements using the effective interest rate.

2.j. Aset Takberwujud Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat.

2.j. Intangible Assets Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be eiter finite or indefinite. Intangible assets are amortized by using straight line method based on estimated useful lives of 10-20 years.

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomis 5-10% per tahun.

Amortisation is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value, over its useful economic life 510% per annum


28

Paraf:




2.


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

2.k. Piutang Retensi Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

2.k. Retention Receivables Retention receivable represents receivable from owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain condition in the contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deduction is applied in every account receivable’s claim which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.

2.l. Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

2.l. Gross Amount due from Customers Gross amount due from customers represents the Group receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (progress) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the statement of financial position date.

2.m. Persediaan Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

2.m. Inventories Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.


29


213




2.

214


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

2.n. Biaya Dibayar di Muka Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2.n. Prepaid Expenses Prepaid expenses are the costs which have been paid but will be charged in the future over the periods benefits using straight-line method.

2.o. Properti Investasi Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

2.o. Investment Properties Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

After initial recognition, the Group choose to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi professional yang telah diakui dan relevan seta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Transfer to investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.


30

Paraf:




2.


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Transfer from investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owneroccupation and commencement of development with a view to sale.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

2.p. Aset Tetap Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

2.p. Fixed Assets Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Lands are recognized at its cost and are not depreciated.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets starts when its available for use and its computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

Kelompok Bangunan Kendaraan Bermotor Peralatan Proyek Peralatan Kantor


Tahun/Years 20 3-8 2-8 2-8

31

Group Building Vehicle Project Equipment Office Equipment


215




2.

216


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai “Aset dalam Konstruksi” dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Self-constructed fixed assets are presented as part of the fixed assets under “Asset in Construction” and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arrising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of each reporting period, the Company made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

Grup memilih menggunakan model revaluasi untuk aset tanah yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal, yakni nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

The Group choose to use revaluation model for an item of fixed assets whose fair value can be measured reliably, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses.

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

If an asset’s carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase is recognized in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in profit or loss.


32

Paraf:




2.


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

If an asset’s carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease is recognized in profit or loss. However, the decrease is recognized in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease recognized in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.

2.q. Aset Lain-lain Persediaan properti berupa tanah dan bangunan dicatat berdasarkan nilai perolehan yaitu bebanbeban yang dikeluarkan serta beban bunga yang menjadi beban atas kredit yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

2.q. Other Assets Property inventory in form of land and building are recorded based on the acquisition cost that are incurred and interest expenses that are used for such activites.

2.r. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

2.r. Impairment of Non Financial Assets At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if its is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset’s cash-generating unit.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.


33


217




2.

218


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

An impairment loss which is recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

2.s. Sewa Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

2.s. Lease The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Grup sebagai Lessor Grup mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

Group as Lessor Group recognizes assets under a finance lease as a receivable in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Collection of lease receivable is treated as principal payments and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on Group's net investment in the finance lease as lessor.

Grup menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa

Group presents assets subject to operating leases in the statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as the lease income. Contingent rents, if any, be recognized as income in the period incurred. Lease income from operating leases is recognized as revenue on a straight-line basis over the lease term.


34

Paraf:




2.


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

2.t. Pengaturan Bersama Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

2.t. Joint Arrangement Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant actvities require the unanimous consent of the parties sharing control.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama.

The Group classifies joint arrangement as joint venture

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Joint venture represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

Ventura bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

A joint venturer recognizes its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

2.u. Utang Bruto kepada Pihak Ketiga Utang bruto kepada pihak ketiga merupakan utang prestasi kerja sub kontraktor yang belum diberita-acarakan, baik dari sub kontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak.

2.u. Gross Amount Due to Third Parties Gross amount due to third parties represents uncertificated subcontractor working progress, either from subcontractor or materials which are recognized as progress since it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract.

Utang bruto pihak ketiga disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba atau dikurangi rugi yang diakui.

Gross amount due to the third parties is presented as the differences between costs occurred added by gain or deducted by realized loss.

2.v. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur dengan handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran pertama, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.v. Revenues and Expenses Recognition Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax (VAT)

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Pendapatan Pengelolaan Aset Pendapatan pengelolaan aset diakui periode terjadinya yang terdiri dari:

Revenue from Asset Management Revenue of Asset Management is recognized in the period when it is occurred consist of:


pada

35


219




2.

220


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

 Pendapatan Pengelolaan Aset eks BPPN berupa imbalan pengelolaan aset, imbalan kinerja dan pendapatan yang berkaitan dengan biaya pengelolaan aset yang dapat diperoleh kembali.  Pendapatan Pengelolaan Aset BUMN berupa jasa pengelolaan rutin dan jasa keberhasilan.

 Revenue from Asset Management ex-IBRA assets which is made up of asset management fees, success fees and revenues related with reimbursable costs.

Pendapatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Pendapatan kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN berupa pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan jasa restrukturisasi dan/atau revitalisasi.

Revenue from Restructuring and/or Revitalization Revenues of SOEs’ restructuring and/or revitalization which comprise loan interest income and income from restructuring and/or revitalization.

Jasa Konstruksi Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Construction Services Contract revenue and contract costs associated with the construction contract is recognized as revenue and expenses respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the end of the reporting period (percentage of completion method). Construction percentage of completion is determined based on survey of work performed.

Jika kemungkinan besar terjadi bahwa total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban.

When it is probable that total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss shall be recognized as an expense immediately.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Contract revenue comprised of the initial amount of revenue agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that they will results in revenue and they are capable of being realiably measured.

Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak, dan biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

Contract cost comprised of costs that relate directly to the spesific contract, costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract, and such other costs as are specifically chargeable to the customer under the terms of the contract.

Pendapatan Sewa Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Rental Revenue Rental revenue from operating leases are recognized as revenue on a straight line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in negotiating and rental arrangements are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.


 Revenue from Asset Management SOEs’ assets which are routine management fees and success fees.

36

Paraf:




2.


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

Uang muka sewa yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam akun pendapatan diterima di muka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku.

Advances received from rental are recorded in unearned revenue account and will be recognized as revenue on a regular basis over the rental periods.

Pendapatan Bunga Pendapatan bunga diakui berdasarkan periode waktu terjadinya dengan tingkat bunga yang sesuai atau suku bunga efektif.

Interest Income Interest income is recognized based on timely basis, with an appropriate interest rate or the effective interest rate.

Pendapatan bunga dari transaksi sewa pembiayaan diakui apabila kemungkinan besar Entitas Anak akan memperoleh manfaat ekonomis sehubungan dengan transaksi tersebut dan jumlah pendapatan dapat diukur secara handal.

Interest income from finance leases is recognized when it is probable the Subsidiaries will obtain economic benefits in connection with these transactions and the revenues could be measured reliably.

Beban Beban diakui pada saat terjadinya (dengan dasar akrual).

Expenses Expenses are recognized as incurred (on an accrual basis).

2.w. Biaya Pinjaman Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

2.w. Borrowing Cost Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

2.x. Pajak Penghasilan Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

2.x. Income Taxes Tax expense is the aggregate amount included in the determinination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.


37

PT Perusahaan Pengelola Paraf:Aset (Persero) Laporan Tahunan 2016

221




2.

222


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periodeperiode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untu dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari: a) pengakuan awal goodwill; atau b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).


a) the initial recognition of goodwill; or b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

38

Paraf:




2.


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika: a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas: i. entitas kena pajak yang sama; atau ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup: a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group: a) has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and


a) the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and b) the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either: i. the same taxable entity; or ii. different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

b) intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously. 39


223




2.


Akuntansi

Signifikan

2.

Accounting

2.y. Imbalan Kerja Imbalan Kerja Jangka Pendek Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

2.y. Employee Benefits Short-term Employee Benefits Shor-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Short-term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Imbalan Pascakerja Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (”UU 13/2003”).

Post-employment Benefits Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 (“Law 13/2003”).

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktif informal entitas.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity’s informal practices.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interets on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses,the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Grup mengakui jumlah beban dan liabilitas atas iuran terutang kepada program iuran pasti, ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode.

Group recognizes an expense and a liability for contribution payable to a defined contribution plan, when an employee has rendered service to the entity during a period.

Pesangon Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

Termination Benefits The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates: (a) When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and

a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan

224



40

Paraf:




2.


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

b) Ketika Group mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

b) When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK No. 57 and involves payment of termination benefits.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

2.z. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset dan liabilitas, dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

2.z. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements The preparation of consolidated financial statements requires management to make judgement estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini.

The main assumption of the future and the other major source of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities for the year, disclosed below.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Group bases its estimates on assumptions and parameters that are available at the time the financial statements are prepared. And assumptions about the future development of the situation, may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Company. The changes are reflected in the related assumptions at the time of the occurrence.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting Estimasi Umur Manfaat Grup melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material oleh perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Accounting Estimates and Assumptions Estimated Useful Lives Group intangible assets based on factors such as the condition of technical and technological developments in the future. Future operating results will be materially affected by the estimation changes caused by changes in factors mentioned above.


41


225




2.

226


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat peralatan berdasarkan faktor-faktor seperti perubahan teknologi dan potensi keuntungan yang diperoleh dari penggunaan peralatan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan Perusahaan dan entitas anak melakukan penurunan maupun penghapusan aset tetap apabila peralatan tersebut sudah usang seiring dengan perkembangan teknologi. Jumlah tercatat aset tetap dan aset takberwujud disajikan pada Catatan 19 dan 13.

Group performs periodic review over the useful life of the equipment based on factors such as changes in technology and the potential benefits arising from the use of such equipment. This condition can cause a decrease or elimination of the The Company and subsidiaries property, plant and equipment if the equipment is obsolete due to technological developments The carrying amount of fixed assets and intangible assets are disclosed in Notes 19 and 13.

Imbalan Pascakerja Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (”UU 13/2003”).

Employment Benefits Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 (“Law 13/2003”).

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup yang memiliki pengaruh lebih dari 10% kewajiban imbalan pasti, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama ratarata sisa masa kerja karyawan.

The determination of Group’s post-employment benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from PT NK assumptions which effects are more than 10% of the defined benefit obligations are deffered and being amortized on a straight-line basis over the expected average remaining service years of the qualified employees.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interets on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses,the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktuari dan perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 27.

Management believe that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group’s or significant changes in the Group’s assumptions may materially affect its employee benefits liabilities and net employee benefits expense. Detailed information has been disclosed on Note 27.


42

Paraf:




2.


Akuntansi

Signifikan

2.


Accounting

Nilai Wajar Properti Investasi dan Aset Tetap Tanah Nilai wajar properti investasi dan tanah bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya Grup. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material nilai wajar dari properti investasi. Jumlah tercatat properti investasi disajikan pada Catatan 17.

Fair Value of Investment Property and Land

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha.

Allowance for Impairment Losses on Accounts Receivable The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer’s current credit status, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables

Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Judgement in Applying the Accounting Policies The following judgments are made by management in the process of applying the Group’s accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Classification of Financial Assets and Liabilities Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with Group’s accounting policies.

2.aa.Laba Per Saham Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

2.aa.Earnings Per Share Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.


The Group’s fair value of investment property and land depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculation of such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Group’s assumptions may materially affect the valuation of its investment property. The carrying amount has been disclosed on Note 17.

43


227




2.


Akuntansi

Signifikan

2.


For the purpose of calculationg diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares. The numbers of weighted average shares outstanding are 2,996,688 and 1.996.688 (full amount) as of December 31, 2016 and 2015 respectively.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrument berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar masing-masing sebesar 2.996.688 dan 1.996.688 (nilai penuh) untuk periode 31 Desember 2016 dan 2015.

3.

Kas dan Setara Kas

3. 2016 Rp

Kas Bank Pihak Berelasi Rupiah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000) Dolar Amerika Serikat Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000) Jumlah Pihak Berelasi Pihak Ketiga Rupiah PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000) Jumlah Bank - Pihak Ketiga Jumlah Bank Deposito Berjangka Pihak Berelasi Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jumlah Pihak Berelasi Pihak Ketiga Rupiah PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank Victoria International Tbk PT Bank Victoria Syariah PT Bank Mega Tbk PT Bank Panin Tbk PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Jumlah Pihak Ketiga Jumlah Deposito Berjangka Jumlah Kas dan Setara Kas Tingkat Suku Bunga Deposito per Tahun Tingkat Nisbah Bagi Hasil (setara tingkat suku bunga) Jangka Waktu

228


Accounting

Cash and Cash Equivalents

2015 Rp 1,003

1,552

109,097 16,304 3,259 793 --

94,075 27,307 8,451 59,110 3

526 129,979

20,604 209,550

Cash on Hand Cash in Banks Related Parties Rupiah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Other (each below Rp 1,000) US Dollar Other (each below Rp 1,000) Total Related Parties

-18,960 9,388 28,348 237,898

Third Parties Rupiah PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Other (each below Rp 1,000) Total Banks - Third Parties Total Cash in Banks

1,039,230 17,823 -1,628 1,058,681

Time Deposits Related Parties Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Total Related Parties

-94,484 177,791 604,000 25,000 -122,250 -21,133 2,100 2,000 1,048,758 2,107,439 2,346,889

Third Parties Rupiah PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank Victoria International Tbk PT Bank Victoria Syariah PT Bank Mega Tbk PT Bank Panin Tbk PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Total Third Parties Total Time Deposits Total Cash and Cash Equivalents

3,164 542 5,224 8,930 138,909

540,249 204,635 52,000 10,000 806,884

174,836 125,157 108,969 108,140 45,000 15,800 5,000 4,554 ---587,456 1,394,340 1,534,252 6.50% - 9.5% 10% 1 - 3 bulan/months

5.00% - 9.5% 10% 1 - 3 bulan/months

44

Interest Rate on Time Deposit per Annum Profit Sharing Rate (equivalent interest rate) Maturity Period

Paraf:




4.

Pinjaman Investasi Jangka Pendek

4. 2016 Rp

Short-term Investment Loans 2015 Rp

Pinjaman Investasi yang Diberikan - Pokok Pinjaman PT KNE Global Persada PT Artha Bangun Pratama PT Polytama Propindo PT Riscon Duta Pratama PT Kelsri PT Berdikari (Persero) PT Pertani (Persero) Jumlah Pinjaman Investasi yang Diberikan - Pokok Pinjaman

16,830 10,564 10,100 8,000 7,000 2,993 1,763 57,250

-7,548 ---19,600 -27,148

Short Term Investment - Principal PT KNE Global Persada PT Artha Bangun Pratama PT Polytama Propindo PT Riscon Duta Pratama PT Kelsri PT Berdikari (Persero) PT Pertani (Persero) Total Short Term Investment - Principal

Pinjaman Investasi yang Diberikan - Bunga Pinjaman PT Polytama Propindo PT Artha Bangun Pratama PT Kelsri PT KNE Global Persada PT Pertani (Persero) Jumlah Pinjaman Investasi yang Diberikan - Bunga Pinjaman Jumlah Pinjaman Investasi yang Diberikan

10 85 96 216 84 491 57,741

-56 ---56 27,204

Short Term Investment - Interest PT Polytama Propindo PT Artha Bangun Pratama PT Kelsri PT KNE Global Persada PT Pertani (Persero) Total Short Term Investment - Interest Total Short Term Investment

a. PT KNE Global Persada

a. PT KNE Global Persada

Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 173 dan Akta Pengalihan Piutang No. 174 tanggal 30 Juni 2016 Notaris di Semarang Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., transaksi yang dilakukan piutang Perusahaan yaitu pengambilalihan (cessie) PT KNE Global Persada (“KNE”) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan harga beli piutang yang disepakati sebesar Rp16.830. Sinergi dilakukan dengan PT PPA Kapital dan PT Nindya Beton dalam penyelesaian pembangunan fisik atas fasilitas produksi milik KNE dengan target pada awal tahun 2017 KNE sudah bisa berproduksi secara komersial.

Based on Notary Deed of Sale and Purchase Agreement of Receivables No. 173 and Notary Deed Transfer of Receivables No. 174 dated June 30, 2016 Notary in Semarang Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., transactions made by the Company are factoring (cessie) of PT KNE Global Persada ("KNE") from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with the agreed purchase price receivable amounted to Rp16,830. Synergies are done with PT PPA Kapital and PT Nindya Beton in the completion of physical development on production facilities owned by KNE with a goal to be able to produce commercially at the beginning of 2017.

Restrukturisasi pinjaman (eks PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) diperlukan untuk memberikan kelonggaran yang cukup bagi KNE untuk melaksanakan rencana bisnisnya dan kembali mendapatkan kepercayaan dari perbankan,dengan salah satu kondisi antara lain bahwa pembangunan fisik atas fasilitas produksi telah selesai dan telah dilakukan trial production.

Restructuring of loans (ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) is required to provide sufficient leeway for KNE to implement its business plan and regain the confidence from the banks, with one of the conditions i.e. the physical construction of the production facility should has been completed and trial production has been carried out.

Saldo pada awal tahun sebesar nihil. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2016 sebesar Rp16.830. Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2016 sebesar Rp16.830.

The beginning balance of the year amounting to Nil. Balance of disbursement in 2016 amounting to Rp16,830. Payment of the loan in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2016 amounting to Rp16,830

b. PT Artha Bangun Pratama Perusahaan memberikan pinjaman kepada PT Artha Bangun Pratama berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman No.PP-06/PPA/1214 tanggal 15 Desember 2014. Pada tanggal 8 September 2015 dilakukan perubahan perjanjian dengan No.PP-06/PPA/0915. Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman modal kerja jangka pendek dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp15.949. Pada tanggal 14 Desember 2015 dilakukan perubahan perjanjian secara menyeluruh dengan nomor perjanjian No.PP22/PPA/1215.

b. PT Artha Bangun Pratama The Company provided loans to PT Artha Bangun Pratama based on Loan Agreement No.PP-06/PPA/1214 on December 15, 2014. On September 8, 2015 The Company amended the agreement with No.PP-06/PPA/0915. The Company provided working capital loan facility with a maximum amount of short-term loan facility amounting to Rp15,949. On December 14, 2015 the Company amended the agreement thoroughly with Agreement Number No.PP-22/PPA/1215.


45


229




4.

Pinjaman Investasi Jangka Pendek (Lanjutan)

4.

Kemudian pada tanggal 7 September 2016 dilakukan addendum atas Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman Jangka Pendek dengan No.PP-17/PPA/0916. Pada tanggal 14 Desember 2016 dilakukan lagi addendum II atas Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman Jangka Pendek dengan No.PP-21/PPA/1216. Hingga saat ini PT Artha Bangun Pratama masih memiliki sisa pinjaman sebesar Rp10.564 dengan tingkat suku bunga 15% per tahun (tidak termasuk pajak) dan biaya provisi sebesar 0.25% dari total jumlah maksimum pinjaman yang diberikan.

Then on September 7, 2016, an addendum was made to Changes in Short Term Loan Agreement No.PP-17/PPA/0916. On December 14, 2016, addendum II was made to Changes in Short Term Loan Agreement No.PP-17/PPA/1216. Until now PT Artha Bangun Pratama still has outstanding loans totaling Rp10.564 with an interest rate of 15% per year (excluding tax) and the fee provision amounting to 0,25% of the maximum total principal amount.

Berdasarkan perjanjian No-PP/19/PPA/1116 tanggal 3 November 2016, PT Artha Bangun Pratama mendapat fasilitas pinjaman baru sebesar Rp1.112 dengan tingkat suku bunga 15% per tahun (tidak termasuk pajak) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Total pencairan fasilitas pinjaman baru sebesar Rp485. Pemberian pinjaman bertujuan untuk pembayaran biaya jasa konsultan pembuatan studi kelayakan rencana pengembangan aset PT Artha Bangun Pratama dan menetapkan Owner Estimate serta untuk mendapatkan mitra strategis terbaik.

Based on Agreement No-PP / 19 / PPA / 1116 dated November 3 2016, PT Artha Bangun Pratama got a new credit facility amounted to Rp1,112 with rate of 15% per year (tax excluded) and a period of 12 (twelve) months. Total disbursment of new loan facility is Rp485. The loan lending is aimed to pay consulting service fees for feasibility study of PT Artha Bangun Pratama asset development and establish Owner Estimate as well as to get the best strategic partner.

Saldo awal tahun pinjaman sebesar Rp7.458. Pencairan pinjaman di tahun 2016 sebesar Rp2.986. Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2016 sebesar Rp10.564.

Beginning Balance in 2016 amounting to Rp7,458. Balance disbursement in 2016 amounting to Rp2,986. Payment of the loan in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2016 amounting to Rp10,564.

c. PT Polytama Propindo Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No PP22/PPA/1216 tanggal 22 Desember 2016, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja Jangka Pendek kepada PT Polytama Propindo dengan total jumlah pokok maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman yaitu tanggal 22 Desember 2016. Bunga kredit sebesar 10% pertahun (tidak termasuk pajak) dan biaya provisi sebesar 0,5% dari fasilitas pinjaman, yang dibayarkan pada setiap tanggal efektif ditandatanganinya perjanjian pinjaman tersebut. Fasilitas Pinjaman ini digunakan sebagai sarana untuk pembiayaan modal kerja operasional PT Polytama Propindo.

c.


PT Polytama Propindo Based on the Loan Agreement No. PP-22 / PPA / 1216 dated December 22, 2016, the Company provides Short Term Loan of Working Capital Facility to PT Polytama Propindo with total amount of principal maximum of Rp 100.000 with the maturity period of 12 (twelve) months starting from the date of signing the Loan Agreement which is dated December 22, 2016. Credit interest is 10% per year (excluding taxes) and the fee provision amounting to 0,5% of the loan facility which is paid on effective date. Loan facility is used to finance operational working capital PT Polytama Propindo.

The beginning balance of the year amounting to Nil. Balance disbursement in 2016 amounting to Rp10,100. Payment of the loan in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2016 amounting to Rp10,100.

Saldo pada awal tahun sebesar nihil. Saldo pencairan pinjaman di tahun 2016 sebesar Rp10.100. Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2016 sebesar Rp10.100.

230

Short-term Investment Loans (Continued)

46

Paraf:




4. Pinjaman Investasi Jangka Pendek (Lanjutan)

4.


d. PT Riscon Duta Sarana Pada tanggal 22 Juli 2016 PT Riscon Duta Sarana dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jual beli Surat Utang Konversi No SU03/PPA/0716 dengan jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp10.000, tingkat suku bunga 5% per tahun dan IRR 35% pada saat pelunasan atau konversi surat utang dilaksanakan. Surat Utang tersebut memiliki jangka waktu selama 24 bulan sejak tanggal efektif dan dapat dikonversi menjadi saham pada PT Riscon Duta Sarana sewaktu-waktu setelah 90 hari sejak tanggal penerbitan pertama kali surat utang. Surat Utang tersebut telah berlaku efektif pada tanggal 3 Agustus 2016.

d. PT Riscon Duta Sarana On July 22, 2016 PT Riscon Duta Sarana and PPA signed the sale and purchase of Bonds Convertible number SU-03 / PPA / 0716 with a maximum total principal amount Rp10,000, with an interest rate of 5% pa and an IRR of 35% at the time of redemption or conversion of debentures held. Bonds with the maturity period is 24 months from the effective date and can be converted into shares of PT Riscon Duta Sarana any time after 90 days from the date of first issuance of debt securities. Bonds has been effective on August 3, 2016.

Total pencairan pinjaman di tahun 2016 sebesar Rp8.000. Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2016 sebesar Rp8.000.

Total disbursement of loan in 2016 is amounting to Rp8,000. Payment of the loan in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2016 amounting to Rp8,000.

e. PT Kelsri Pada tanggal 24 November 2016 Perusahaan menyetujui pemberian pinjaman Project Financing dengan menandatangani Akta No. 96 (Perjanjian Pemberian Pinjaman Proyek Financing – Non Revolving kepada PT Kelsri) dan selanjutnya pada tanggal 29 November 2016 dilakukan addendum perjanjian dengan penandatanganan Akta No.117 (Addendum I Perjanjian Pemberian Pinjaman Proyek Financing – Non Revolving kepada PT Kelsri) dan selanjutnya pada tanggal 29 November 2016 dilakukan Addendum perjanjian dengan penandatanganan Akta No.117 (Addendum I Perjanjian Pemberian Pinjaman Proyek Financing – Non Revolving kepada PT Kelsri) dengan fasilitas pokok pinjaman maksimum Rp28.000. Bunga kredit sebesar 15% per tahun memiliki jangka waktu 90 hari.

e. PT Kelsri On November 24, 2016, the Company approved lending of Project Financing by signing the Deed No. 96 (Project Financing Loan Agreement - Non Revolving to PT Kelsri) and later, on November 29, 2016, performed the amended agreement with the signing of Deed No. 117 (Addendum I Agreement of Project Financing Lending – Non Revolving to PT Kelsri) and later on 29 November 2016 an Addendum was done to Agreement with signing of Deed No. 117 (Addendum I Agreement of Project Financing Lending – Non Revolving to PT Kelsri) with maximum of principal amount of Rp28,000. The credit interest is 15% per year with 90 days term.

Total pencairan pinjaman di tahun 2016 sebesar Rp7.000. Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2016 sebesar Rp7.000.

Balance of disbursement in 2016 amounting to Rp7,000. Payment of the loan in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2016 amounting to Rp7,000.

f. PT Berdikari (Persero) Pada tanggal 18 Agustus 2016 telah ditandatangani Perjanjian Nomor PP-15/PPA/0816 antara Perusahaan dan PT Berdikari (Persero) (“Berdikari”) yang merupakan Addendum keempat dari Perjanjian Pemberian Pinjaman Jangka Pendek No. 5/PPA/0615 yang sebelumnya ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2015, dan telah jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2016.


f.

47

PT Berdikari (Persero) On August 18, 2016 Treaty No. PP-15 / PPA / 0816 between the Company and PT Berdikari (Persero) ("Berdikari") was signed, which is the fourth addendum of the Short Term Loans Agreement No. 5/PPA/0615 which previously was signed on June 16, 2015, and matured on July 2, 2016.


231




4.

Pinjaman Investasi Jangka Pendek (Lanjutan)

4.

Dengan perpanjangan tersebut, maka jangka waktu pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2017. Perusahaan memberikan pinjaman jangka pendek kepada Berdikari dengan jumlah maksimum pokok pinjaman sebesar Rp40.000 dan bersifat revolving dengan tingkat suku bunga telah disesuaikan dari 16,5% menjadi 14,5% per tahun.

With such extension, the term of the loan will mature on July 2, 2017. The Company provides short-term loans to Berdikari with a maximum principal amounting to Rp40,000 and a revolving with the interest rate adjusted from 16.5% to 14.5% per year.

Saldo pada awal tahun 2016 sebesar Rp19.600. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2016 sebesar Rp4.467. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp21.074. Saldo pada 31 Desember 2016 sebesar Rp2.993.

The beginning balance of the year amounting to Rp19,600. Total disbursement in 2016 amounting to Rp4,667. Repayment of the loan in the current year amounting to Rp21,074. Balance at December 31, 2016 amounting to Rp2,993.

g. PT Pertani (Persero) Pada tanggal 28 April 2016 telah dilakukan Addendum dan Pernyataan kembali atas Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek atas No PP09/PPA/1115 tanggal 10 November 2015 Notaris Muhamat Hatta, S.H., di Jakarta. Pinjaman yang diberikan yaitu dalam bentuk modal kerja proyek benih terkontrak. Jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp85.000, dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal addendum perjanjian terakhir yang ditandatangani pada tanggal 28 April 2016. Bunga kredit sebesar 13,75% per tahun (tidak termasuk pajak) dan biaya provisi sebesar 0,5% dari fasilitas pinjaman.

g. PT Pertani (Persero) On April 28, 2016, Addendum and Restatement was made to Short Term Loan Agreement No. PP-09/PPA1115 dated 10 November 2015 with Notary Muhamat Hatta, S.H., in Jakarta. The loan provided is in form of working capital for seed projects contracted. The maximum principal amount is Rp85,000, with a maturity period of 12 months from the last addendum date which was signed on 28 April 2016. The credit interest amounted to 13.75% per year (excluding taxes) and provision fee amounted to 0.5% from loan facility.

Total spencairan pinjaman di tahun 2016 sebesar Rp1.763. Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2016 sebesar Rp1.763.

Total disbursement in 2016 amounting to Rp1,763. Payment of the loan in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2016 amounting to Rp1,763.

5.

Aset Keuangan Diperdagangkan

5. 2016 Rp

Aset Keuangan Diperdagangkan: Pihak Berelasi/Related Parties Secured Promissory Notes PT Boma Bisma Indra (Persero) Secured Promissory Notes PT Survai Udara Penas (Persero) (Penurunan Nilai Secured Promissory Notes PT Survai Udara Penas (Persero)) Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero) Jumlah Pihak Berelasi Pihak Ketiga Saham Secured Promissory Notes PT Tuban Petrochemical Industries Jumlah Pihak Ketiga Jumlah

232



Held for Trading Financial Assets 2015 Rp

67,829 58,230

67,829 58,230

(58,230) 10,500 78,329

(58,230) 43,200 111,029

17,561 -17,561 95,890

71,394 23,000 94,394 205,423

48

Financial Assets Held for Trading: Related Parties Secured Promissory Notes PT Boma Bisma Indra (Persero) Secured Promissory Notes PT Survai Udara Penas (Persero) Impairment Secured Promissory Notes PT Survai Udara Penas (Persero) Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero) Total Related Parties Shares Secured Promissory Notes PT Tuban Petrochemical Industries Total

Paraf:




5.

Aset Keuangan Diperdagangkan (Lanjutan)

5.

Held for Trading (Continued)

Financial

Assets

a. PT Boma Bisma Indra (Persero) Pada tanggal 28 Desember 2012, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Boma Bisma Indra (Persero) (PT BBI) Sertifikat SPN III sebesar Rp31.810 dengan tingkat suku bunga 12% dan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2014 dan tidak diperpanjang. PT BBI tidak sanggup membayar SPN tersebut sehingga pembayaran akan dilakukan dengan penjualan aset yang dimiliki oleh PT BBI.

a. PT Boma Bisma Indra (Persero) On December 28, 2012, the Company signed an Agreement of SPN Issuance with PT Boma Bisma Indra (Persero) (PT BBI) SPN Certificate III amounting to Rp31,810, with interest rate of 12% per annum and mature on January 31, 2014 and was not extended. PT BBI was unable to pay the SPN so that payments will be made by the sale of asset PT BBI.

Pada tanggal 7 Februari dan 15 April 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT BBI Sertifikat SPN V dan VI, masing-masing sebesar Rp2.519, Rp3.005, dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari dan 8 Juli 2014. PT BBI tidak sanggup membayar SPN tersebut sehingga pembayaran akan dilakukan dengan penjualan aset yang dimilik oleh PT BBI.

On February 7 and April 15, 2014, The Company signed an Agreement of SPN issuance with PT BBI SPN CertificateV and VI amounting to Rp2,519, Rp3,005, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on February 8 and July 8, 2014 and was not extended. PT BBI was unable to pay the SPN so that payments will be made by the sale of asset PT BBI.

Pada tanggal 2 dan 28 September 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT BBI Sertifikat SPN IV, masing-masing sebesar Rp7.194 dan Rp1.469, dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2014 dan tidak diperpanjang. PT BBI tidak sanggup membayar SPN tersebut sehingga pembayaran akan dilakukan dengan penjualan aset yang dimiliki oleh PT BBI.

On September 2 and 28, 2013, the Company signed an Agreement of SPN Issuance with PT BBI SPN Certificate IV amounting to Rp7,194 and Rp1,469 respectively, with interest rate of 12% per annum and mature on January 31, 2014 and was not extended. PT BBI was unable to pay the SPN so that payments will be made by the sale of asset PT BBI.

Pada tanggal 11, 24 Oktober, 15 November, 2, 13 dan 20 Desember 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT BBI Sertifikat SPN V, masing-masing sebesar Rp3.170, Rp5.056, Rp814, Rp2.607, Rp4.187 dan Rp1.233 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2015. Belum ada pembayaran sampai dengan penerbitan laporan keuangan.

On October 11, 24, November 15, December 2, 13 and 20, 2013, the Company signed an Agreement of SPN Issuance with PT BBI SPN Certificate V amounting to Rp3,170, Rp5,056, Rp814, Rp2,607, Rp4,187 and Rp1,233, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on February 8, 2015. There is no payment until the issuance of the financial statement.

Pada tanggal 11, 24 Oktober, 15 November, 2, 13 dan 20 Desember 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT BBI Sertifikat SPN VI, masing-masing sebesar Rp903, Rp1.895, Rp3.003, Rp1.237, Rp786 dan Rp259 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2014 dan tidak diperpanjang. Pada tanggal 30 April 2014, PT BBI telah melakukan pelunasan SPN VI sebesar Rp3.318. PT BBI tidak sanggup membayar SPN tersebut sehingga pembayaran akan dilakukan dengan penjualan aset yang dimilik oleh PT BBI.

On October 11, 24, on November 15, on December 2, 13 and 20, 2013, the Company signed an an Agreement of SPN Issuance with PT BBI SPN Certificate VI, amounting to Rp903, Rp1,895, Rp3,003, Rp1,237, Rp786 and Rp259, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on June 8, 2014 was not extended. On April 30, 2014, PT BBI has paid the SPN VI amounting to Rp 3,318. PT BBI was unable to pay the SPN so that payments will be made by the sale of asset PT BBI.


49


233




5.

234


5.


Financial

Assets

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pendahuluan No. PJ02/PPA/1215 dengan PT BBI yang merupakan dasar atas pelaksanaan utang PT BBI kepada Perusahaan. Perjanjian pendahuluan ini merupakan bentuk komitmen dari PT BBI untuk melakukan restrukturisasi utang kepada Perusahaan dan menjalankan serta merealisasikan hasil kesepakatan antara pihak.

On December 31, 2015, the Company signed a Preliminary Agreement No. PJ-02/PPA/1215 with PT BBI which is the basis for the implementation of PT BBI’s debt to the PPA and implement and realize the result of agreement between the parties.

b. PT Survai Udara Penas (Persero) Pada tanggal 29 November 2012, 28 Februari dan 3 April 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) Sertifikat PN I, masing-masing sebesar Rp5.000, Rp4.340 dan Rp15.038 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2014. PT Penas sedang dalam proses akuisisi menjadi anak Perusahaan sehingga Perusahaan belum melakukan pengambilan aset PT Penas.

b. PT Survai Udara Penas (Persero) On November 29, 2012, February 28 and April 3, 2013, The Company signed an Agreement of SPN issuance with PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) PN I Certificate, amounting to Rp5,000, Rp4,340 and Rp15,038, respectively, with interest rate of 12% per annum and mature on November 22, 2014. PT Penas is in the process of acquisition became a subsidiary in which the Company has not made decision to asset PT Penas.

Pada tanggal 20 September dan 23 Desember 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Penas Sertifikat PN II, masing-masing sebesar Rp23.856 dan Rp1.759 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2014. PT Penas sedang dalam proses akuisisi menjadi anak Perusahaan sehingga Perusahaan belum melakukan pengambilan aset PT Penas.

On September 20 and December 23, 2013, The Company signed an Agreement of SPN with PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) PN II Certificate, amounting to Rp23,856 and Rp1,759, respectively, with interest rate of 12% per annum and mature on November 22, 2014. PT Penas is in the process of acquisition became a subsidiary in which the Company has not made decision to asset PT Penas.

Pada tanggal 30 Januari, 14 April, 5 dan 28 Mei 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) Sertifikat SPN I dan II, masing-masing sebesar Rp622, Rp1.992, Rp944 dan Rp677, dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2014. PT Penas sedang dalam proses akuisisi menjadi anak Perusahaan sehingga Perusahaan belum melakukan pengambilan aset PT Penas.

On January 30, April 14, May 5 and 28, 2014, The Company signed an Agreement of SPN issuance with PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) SPN Certificate I and II amounting to Rp622, Rp1,992, Rp944 and Rp677 respectively, with interest rate of 12% per annum and mature on November 22, 2014. PT Penas is in the process of acquisition became a subsidiary in which the Company has not made decision to asset PT Penas.

Pada tanggal 20 Agustus 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) Sertifikat PN Seri A sebesar Rp3.168 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 19 Agustus 2016.

On August 20, 2015, The Company signed an Agreement of SPN issuance with PT Survai Udara Penas (Persero) (PT Penas) SPN Series A amounting to Rp3,168, with interest rate of 12% per annum and mature on August 19, 2016.


50

Paraf:




5.


5.


Financial

Assets

c. PT Istaka Karya (Persero) Pada tanggal 30 September 2013 dan 23 Desember 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN I dan II dengan PT Istaka Karya (Persero) (PT Istaka Karya) Sertifikat SPN, masing-masing sebesar Rp13.500 dan Rp3.000 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015 dan 23 Juni 2015.

c. PT Istaka Karya (Persero) On September 30 and December 23, 2013, The Company signed an Agreement of SPN I and II issuance with PT Istaka Karya (Persero) (PT Istaka Karya) SPN certificate, amounting to Rp13,500 and Rp3,000, respectively with interest rate of 12% per annum and mature on March 30, 2015 and June 23, 2015.

Pada tanggal 31 Juli 2014, 31 Agustus 2014, 30 September 2014, 31 Oktober 2014, 30 Nopember 2014 dan 31 Desember 2014, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN I dan II sebesar Rp14.375.

On July 31, 2014, August 31, 2014, September 30, 2014, October 31, 2014, November 30, 2014 and December 31, 2014, PT Istaka Karya has paid the SPN I and II amounting to Rp14,375.

Pada tanggal 22 Januari 2015, 20 Februari 2015, 25 Maret 2015 dan 26 April 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN II sebesar Rp538, Rp643, Rp581 dan Rp363.

On January 22, 2015, February 20, 2015, March 25, 2015 and April 26, 2015, PT Istaka Karya has paid the SPN II amounting to Rp538, Rp643, Rp581 and Rp363.

Pada tanggal 9 April 2015, 12 Mei 2015 dan 30 Juni 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN I masing-masing sebesar Rp3.000, Rp6.000 dan Rp1.500 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.

On April 9, 2015, May 12, 2015 and June 30, 2015, the Company signed an Agreement of SPN issuance with PT Istaka Karya (Persero) (PT Istaka Karya) SPN I certificate, amounting to Rp3,000, Rp6,000 and Rp1,500, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.

Pada tanggal 9 April 2015 dan 12 Mei 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN II dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN II masing-masing sebesar Rp750 dan Rp1.500 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.

On April 9, 2015 and May 12, 2015 the Company signed an Agreement of SPN II issuance with PT Istaka Karya (Persero) SPN II certificate, amounting to Rp750 and Rp1,500, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.

Pada tanggal 9 April 2015 dan 12 Mei 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN III dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN III masing-masing sebesar Rp750 dan Rp1.500 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.

On April 9, 2015 and May 12, 2015, the Company signed an Agreement of SPN III issuance with PT Istaka Karya (Persero) SPN III certificate, amounting to Rp750, Rp1,500, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.

Pada tanggal 9 April 2015, 30 Juni 2015 dan 28 Agustus 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN IV dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN IV masing-masing sebesar Rp2.200, Rp3.000 dan Rp500 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.

On April 9, 2015, June 30, 2015 and August 28, 2015, the Company signed an Agreement of SPN IV issuance with PT Istaka Karya (Persero) SPN IV certificate, amounting to Rp2,200, Rp3,000 and Rp500, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.


51


235




5.

236


5.


Financial

Assets

Pada tanggal 28 Agustus 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN V dengan PT Istaka Karya (Persero) Sertifikat SPN V sebesar Rp5.000 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2017.

On August 28, 2015, the Company signed an Agreement of SPN V issuance with PT Istaka Karya (Persero) SPN V certificate, amounting to Rp5,000 with interest rate of 14% per annum and mature on March 24, 2017.

Pada tanggal 2 September 2015, PT Istaka Karya melakukan penarikan SPN V sebesar Rp10.000.

On September 2, 2015, PT Istaka Karya has withdrawal the SPN V amounting to Rp10,000.

Pada tanggal 15 September 2015, PT Istaka Karya melakukan penarikan SPN II sebesar Rp750 dan 15 Oktober 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN II sebesar Rp500.

On September 15, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn the SPN II amounting to Rp750 and on October 15, 2015 has paid the SPN II amounting to Rp500.

Pada tanggal 18 September 2015, 29 September 2015, 9 Oktober 2015, 13 November 2015, 23 Oktober 2015, PT Istaka Karya melakukan penarikan SPN VI sebesar Rp3.000, Rp1.500, Rp1.500, Rp1.500, Rp2.500. Sedangkan pada tanggal 30 November 2015, 21 Desember 2015, dan 31 Desember 2015 PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN VI sebesar Rp2.000, Rp6.000 dan Rp 2.000.

On September 18, 2015, September 29, 2015, October 9, 2015, November 13, 2015, October 23, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn the SPN VI amounting to Rp3,000, Rp1,500, Rp1,500, Rp1,500, Rp2,500. While on November 30, 2015, December 21, 2015, and December 31, 2015 PT Istaka Karya has paid the SPN VI amounting to Rp2,000, Rp6,000 and Rp2,000.

Pada tanggal 15 September 2015, PT Istaka Karya melakukan penarikan SPN III sebesar Rp750 dan 15 Oktober 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN III sebesar Rp500.

On September 15, 2015 , PT Istaka Karya has withdrawn the SPN III amounting to Rp750 and on October 15, 2015 PT Istaka Karya has paid the SPN III amounting to Rp500

Pada tanggal 25 September 2015, 15 Oktober 2015 dan 19 November 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN I sebesar Rp1.000, Rp1.000 dan Rp1.000.

On September 25, 2015, October 15, 2015 and November 19, 2015, PT Istaka Karya has paid the SPN I amounting to Rp1,000, Rp1,000 and Rp1,000.

Pada tanggal 30 September 2015, PT Istaka Karya telah melakukan penarikan SPN VII sebesar Rp3.200, dan pada tanggal 29 Desember 2015, PT Istaka Karya melakukan pelunasan SPN VII sebesar Rp3.200.

On September 30, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn SPN VII amounting to Rp3,200 and on September 29, 2015, PT Istaka Karya has paid SPN VII amounting to Rp3,200

Pada tanggal 8 Oktober 2015, 4 Desember 2015 PT Istaka Karya telah melakukan penarikan SPN VIII sebesar Rp5.000 dan Rp6.000.

On October 8, 2015 , December 4, 2015, PT Istaka Karya has withdrawn SPN VIII amounting to Rp5,000 and Rp6,000.

Pada tanggal 7 Desember 2015, PT Istaka Karya telah melakukan pelunasan SPN IV sebesar Rp1.000.

On December 7, 2015, PT Istaka Karya has paid SPN IV amounting to Rp1,000

Pada tahun 2016, PT Istaka Karya melakukan pembayaran SPN sebesar Rp32.700.

In 2016, PT Istaka Karya has paid the SPN amounting to Rp32,700.


52

Paraf:




5.


5.


Financial

Assets

4. PT Tuban Petrochemical Industries Pada tanggal 1, 22, 24 Oktober dan 20, 22 November 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT Tuban Petrochemical Industries (PT Tuban Petro) Sertifikat SPN I,II,III, IV dan V masing-masing sebesar Rp3.225, Rp2.525, Rp11.767, Rp5.905 dan Rp5.328, dengan tingkat suku bunga 11% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2015 untuk SPN I dan II, dan 29 Januari 2016 untuk SPN III, IV dan V.

d. PT Tuban Petrochemical Industries On October 1, 22, 24 and November 20, 22, 2014, The Company signed an Agreement of SPN issuance with PT Tuban Petrochemical Industries (PT Tuban Petro) SPN Certificate I, II, III, IV and V amounting to Rp3,225, Rp2,525, Rp11,767, Rp5,905 and Rp5,328 respectively, with interest rate of 11% per annum and mature on June 30, 2015 for SPN I and II, and January 29, 2016 for SPN III, IV and V.

Pada tanggal 26 Juni 2015, PT Tuban Petrochemicals Industries telah melakukan pelunasan SPN I dan II sebesar Rp5.750.

On June 26, 2015, PT Tuban Petrochemicals Industries has paid SPN I and II amounting to Rp5,750.

Total pencairan pada tahun 2016 sebesar Rp1.763. Pembayaran pinjaman pada tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2016 sebesar Rp1.763.

Total disbursement in 2016 amounting to Rp1,763. Payment of the loan in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2016 amounting to Rp1,763.

Pada tanggal 26 Januari 2016, PT PT Tuban Petrochemicals Industries telah melakukan pelunasan SPN III, IV, dan V sebesar Rp23.000.

On January 26, 2016, PT Tuban Petrochemicals Industries has paid SPN III,IV and V amounting to Rp23,000.

6.

Piutang Usaha

6. 2016 Rp

Pihak Berelasi Piutang Jasa Konstruksi Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih Piutang Hasil Investasi Surat Berharga Piutang Bunga dan Monitoring Talangan Biaya Pengelolaan Aset Beban Debitur Piutang Advisory Tagihan Anjak Piutang - Bersih Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000) Jumlah Pihak Berelasi Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah Pihak Berelasi - Bersih Pihak Ketiga Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih Piutang Jasa Konstruksi Tagihan Anjak Piutang - Bersih Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih Bunga Deposito Berjangka Piutang Dagang Jumlah Pihak Ketiga Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah Pihak Ketiga - Bersih Jumlah - Bersih


Accounts Receivable 2015 Rp

152,774 77,584 19,627 16,077 15,020 5,470 4,893 -4,354 295,799 (10,673) 285,126

83,369 79,155 4,515 16,941 -2,455 4,996 44,897 4,279 240,607 (9,545) 231,062

Related Parties Construction Services Receivable Financial Lease Receivables - Net Consumer Finance Receivables - Net Investment Income on Securities Receivables Monitoring and Interest Receivables Asset Management Fee Bailouts Advisory Receivable Factoring Receivables - Net Others (belows Rp 1,000 each) Total Related Parties Less: Allowance for Impairment Losses Total Related Parties - Net

414,228 271,889 77,086 8,661 3,567 -775,431 (52,448) 722,983 1,008,109

213,799 129,454 253,529 27,555 7,999 150 632,486 (49,597) 582,889 813,951

Third Parties Financial Lease Receivables - Net Construction Services Receivables Factoring Receivables - Net Consumer Finance Receivables - Net Interest on Time Deposits Trade Receivable Total Third Parties Less: Allowance for Impairment Losses Total Third Parties - Net Total - Net

53


237




6.

Piutang Usaha (Lanjutan)

6.

The movements in allowance for impairment losses of receivables are as follows:

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut: 2016 Rp Saldo Awal Tahun Penambahan di Tahun Berjalan Saldo Akhir Periode

2015 Rp

(59,142) (3,979) (63,121)

(55,400) (3,742) (59,142)

Balance at Beginning of The Year Addition in Current Year Balance at Ending of The Period

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible receivable.

7.

7.

Piutang Retensi

Retention Receivables

Represents the retention receivables to PT NK with the following details:

Merupakan piutang retensi PT NK dengan rincian sebagai berikut: 2016 Rp

2015 Rp

Pihak Berelasi Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah Pihak Berelasi - Bersih

51,003 (2,563) 48,440

25,387 (2,563) 22,824

Related Parties Less: Allowance for Impairment of Losses Total Related Parties - Net

Pihak Ketiga Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah Pihak Ketiga - Bersih Jumlah - Bersih

102,410 (12,327) 90,083 138,523

65,025 (9,842) 55,183 78,007

Third Parties Less: Allowance for Impairment of Losses Total Third Parties - Net Total - Net

The movements in allowance for impairment losses of receivables are as follows:

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut: 2016 Rp Saldo Awal Tahun Penambahan di Tahun Berjalan Pemulihan di Tahun Berjalan Saldo Akhir Tahun

2015 Rp

(12,405) (2,485) -(14,890)

(13,248) (1,375) 2,218 (12,405)


Balance at Beginning of The Year Addition in Current Year Recovery in Current Year Balance at Ending of The Year

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible receivable.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

238

Accounts Receivable (Continued)

54

Paraf:




8.

Piutang Ventura Bersama Konstruksi

8. 2016 Rp

Nindya - Bumi Karsa Nindya - Lampiri Nindya - Surya Nindya - Sejahtera Nindya - Passokkorang - Adhijaya Nindya - Catur Perkasa Nindya - Pembangunan Perumahan Nindya - PP - HK Nindya - Wijaya Karya Nindya - Brantas Nindya - PT PPA Nindya - Hutama Karya Nindya - Passokkorang Nindya - Cipuga Nindya - Sugriwo Nindya - Tuju Wali Wali Nindya - Istaka Karya Nindya - PT Aecom Indonesia - PT Bina Enarcon E. Nindya - MCC - Wika - Waskita Nindya - Inti Nindya - PDKA Nindya - Tamiang Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau Nindya - Andesmont Nindya - DGI Nindya - Tanjung Raya Nindya - HK - PP Nindya - Waskita Nindya - Resis Mangku Buana Nindya - Jaya Konstruksi Nindya - Rimbo Peraduan Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar) Jumlah

Construction Joint Venture Receivables 2015 Rp

52,235 33,402 29,848 29,374 20,187 20,105 11,663 8,315 8,001 6,828 4,000 2,502 2,430 2,068 1,471 1,656 1,502 1,312 1,249 1,219 1,211 1,020 972 938 84 ------2,598 246,190

118,538 46,487 10,602 11,063 29,983 20,105 2,324 5,870 8,140 9,936 4,000 8,346 3,458 -2,787 3,609 1,502 2,337 ----3,444 5,100 2,252 7,183 1,648 1,600 1,426 1,385 1,024 3,050 317,199

Nindya - Bumi Karsa Nindya - Lampiri Nindya - Surya Nindya - Sejahtera Nindya - Passokkorang - Adhijaya Nindya - Catur Perkasa Nindya- Pembangunan Perumahan Nindya - PP - HK Nindya - Wijaya Karya Nindya - Brantas Nindya - PT PPA Nindya - Hutama Karya Nindya - Passokkorang Nindya - Cipuga Nindya - Sugriwo Nindya - Tuju Wali Wali Nindya - Istaka Karya Nindya - PT Aecom Indonesia - PT Bina Enarcon E Nindya - MCC - Wika - Waskita Nindya - Inti Nindya - PDKA Nindya - Tamiang Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau Nindya - Andesmont Nindya - DGI Nindya - Tanjung Raya Nindya - HK - PP Nindya - Waskita Nindya - Resis Mangku Buana Nindya - Jaya Konstruksi Nindya - Rimbo Peraduan Others (each below Rp 1 Billion) Total

Represents initial fund deposit for the beginning investment of Joint Venture (JV), material purchase, bank fees, overhead, and others issued by the Company for the interest of JV.

Merupakan setoran awal dana untuk investasi awal kepada ventura bersama (JV), pembelian material, biaya bank, overhead, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk kepentingan ventura bersama. 9. Pinjaman yang Diberikan – Dana Talangan Kepada Pihak-pihak Berelasi

9.

2016 Rp

Loans Receivable – Bailout 2015 Rp

Pokok Pinjaman Dana Talangan PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Industri Sandang Nusantara (Persero) PT Kertas Leces (Persero) PT Iglas (Persero) PT Istaka Karya (Persero) PT Survai Udara Penas (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Jumlah Pokok Pinjaman Dana Talangan

135,836 69,128 50,000 30,701 26,800 22,510 --334,975

135,836 4,590 50,000 --7,121 1,395 351 199,293

Principal Bailout Loans PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Industri Sandang Nusantara (Persero) PT Kertas Leces (Persero) PT Iglas (Persero) PT Istaka Karya (Persero) PT Survai Udara Penas (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Total Principal Bailout Loans

Piutang Bunga Pinjaman Dana Talangan PT Kertas Leces (Persero) PT Survai Udara Penas (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) Jumlah Piutang Bunga Pinjaman Dana Talangan Jumlah Pinjaman Dana Talangan

1,534 360 -1,894 336,869

1,534 360 73 1,967 201,260

Interest Receivableon Bailout Loans PT Kertas Leces (Persero) PT Survai Udara Penas (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) Total Receivable on Bailout Loans Interest Total Bailout Loans

-(50,000) (49,617) (16,143) (115,760)

(351) (50,000) (49,617) (7,121) (107,089)

Allowance for Impairment of Loans Receivable PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Kertas Leces (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Survai Udara Penas(Persero) Total Allowance for Impairment of Loans

Penyisihan Penurunan Nilai Pokok Pinjaman PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Kertas Leces (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Survai Udara Penas (Persero) Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman


55


239




9. Pinjaman yang Diberikan – Dana Talangan Kepada Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

9.

2016 Rp

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Bunga Pinjaman PT Survai Udara Penas (Persero) PT Kertas Leces (Persero) Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Bunga Pinjaman Dana Talangan Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Jumlah Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi Jumlah Pengurangan Jumlah Pinjaman Dana Talangan - Bersih

240

Loans Receivable – Bailout (Continued) 2015 Rp

(360) (1,534)

(360) (1,534)

(1,894) (117,654)

(1,894) (108,983)

--(117,654) 219,215

(6) (6) (108,989) 92,271

Allowance for Impairment of Interest Receivable on Loans PT Survai Udara Penas (Persero) PT Kertas Leces (Persero) Total Allowance for Impairment of Interest Receivable on Loans Total Allowance for Impairment of Loans Unamortized Cost PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Total Unamortized Cost Total Deduction Total Bailout Loans - Net

PT Industri Sandang Nusantara (Persero) Berdasarkan perjanjian No. SU-02/PPA/0216 Tanggal 18 Februari 2016 Perusahaan kembali melakukan Perjanjian dengan PT Industri Sandang Nusantara (Persero) dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp126.000, tingkat suku bunga 14% (tidak termasuk pajak) per tahun, jatuh tempo tanggal 31 Maret 2017.

PT Industri Sandang Nusantara (Persero) Based on agreement No. SU-02 / PPA / 0216 On February 18, 2016 the Company re-entered into agreement with PT Industri Sandang Nusantara (Persero) with maximum credit amounting to Rp126,000, interest rate of 14% (excluded tax) per year, maturity dated on March 31, 2017.

PT Iglas (Persero) Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No.19 tanggal 18 Februari 2016 melalui Notaris Muhamma Hatta, S.H., Perusahaan akan memberikan pinjaman kepada PT Iglas (Persero) atas Talangan Tunggakan Karyawan dan Biaya Aset 12 bulan dengan plafond pinjaman sebesar Rp49.708. Selama tahun 2016, Perusahaan memberikan pinjaman sebesar Rp 30.701.

PT Iglas (Persero) Based on agreement No 19 on February 18, 2016, Notary Muhammad Hatta, S.H.,the Company will provide loans to PT Iglas (Persero) on Bailout Unpaid Employees and Cost of Assets 12 months with a loan ceiling of Rp49,708. During the 2016, the Company provides a loan of Rp30,701.

PT Survai Udara Penas (Persero) Sepanjang tahun 2016 , terdapat Addendum I nomor SU-05/PPA/1116 antara Perusahaan dengan PT Penas pada tanggal 3 November 2016 dilakukan karena adanya perubahan tanggal jatuh tempo. Pada tanggal 31 Desember 2016, sisa Pokok Pinjaman dan bunga masing masing sebesar Rp22.510 dan Rp360.

PT Survai Udara Penas (Persero) During 2016, there was Addendum I No. SU-05/ PPA/1116 between the Company and PT Penas on 3 November 2016 which was made due to changes in maturity date. On December 31, 2016, the outstanding loan principal and interest of each is Rp22,510 and Rp360.

PT Djakarta Lloyd (Persero) Berdasarkan Surat Keterangan Pemenang Lelang No. KET-143/WKN.05/KNL.03.05/2016 tanggal 29 September 2016 menyatakan terdapat pemenang lelang dengan pokok lelang sebesar Rp 8.160. Berdasarkan surat No. S-3461/PPA/BAAMD/1016 tanggal 18 Oktober 2016, Perusahaan menyampaikan kepada PT Djakarta Lloyd dokumen Surat Penyelesaian Utang serta bukti transfer sisa dana hasil lelang setelah dikurangi dengan biayabiaya proses lelang yang telah dilakukan oleh Perusahaan. Berdasarkan surat tersebut, PT Djakarta Lloyd dinyatakan telah melunaskan outstanding pokok dan bunga utang.

PT Djakarta Lloyd (Persero) Based on the Letter of Winning Bidder No. KET143 / WKN.05 / KNL.03.05 / 2016 dated 29 September 2016 stated there are auction the winning bidder with principal amount of Rp 8,160. Based on the letter No. S-3461 / PPA / BAAMD / 1016 dated October 18, 2016, the Company submitted to the PT Djakarta Lloyd (Persero) Debt Settlement Letter documents and evidence of the transfer of the remaining proceeds from the auction after deducting the costs of the auction process which has been carried out by the Company. Based on the letter PT Djakarta Lloyd (Persero) declared to have paid the outstanding principal and interest on the debt.

PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Pada tanggal 21 Desember 2016, PT MNA melunasi Fasilitas Pinjaman Tranche C sebesar Rp350.

PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) On December 31, 2016, PT MNA paid Loan Facility Tranche C amounting to Rp350.


56

Paraf:




10. Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja

10. 2016 Rp

2015 Rp

484,320 775,384 1,259,704

Pihak Berelasi Pihak Ketiga Jumlah - Bersih

Gross Amount Due from Customers

Related Parties Third Parties Total - Net

109,608 508,190 617,798

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai tagihan bruto dan seluruh tagihan bruto dapat ditagih sehingga tidak dibentuk penyisihan penurunan nilai.

Management believes that there are no indications of impairment of gross amount and all gross amount are collectible therefore no allowance for impairment losses has been provided.

11. Persediaan

11.

Merupakan persediaan bahan konstruksi milik PT NK masing-masing sebesar Rp116.762 dan Rp155.571 pada 31 Desember 2016 dan 2015.

Represents construction raw material of PT NK amounting to Rp116,762 and Rp155,571 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

12.

12.

Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka 2016 Rp

Uang Muka Pihak Ketiga Biaya Dibayar di Muka Jumlah

Inventories

Advances and Prepaid Expenses 2015 Rp

70,691 100,784 171,475

Advance to Third Parties Prepaid Expenses Total

63,364 87,910 151,274

Uang muka pihak ketiga merupakan uang muka kepada supplier dan subkontraktor. Biaya dibayar di muka merupakan biaya untuk sewa gedung dan asuransi.

Advance to third parties represents prepayment to suppliers and subcontractor. Prepaid expenses are for rent and insurance.

13. Perpajakan

13.

a.

Taxation

Pajak Dibayar Dimuka

a. 2016 Rp

Perusahaan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 25 Entitas Anak Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penghasilan Pasal 22 Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Penghasilan 4 Ayat 2 Pajak Penghasilan Pasal 25 Jumlah


Prepaid Taxes

2015 Rp 15,767 24,685 4,147 44,599

15,746 20,738 -36,484

311,426 -2,647 238 328 314,639 359,238

199,424 75 2,282 -327 202,108 238,592

57

The Company Value Added Tax Income Tax Article 23 Income Tax Article 25 Subsidiaries Value Added Tax Income Tax Article 22 Income Tax Article 23 Income Tax Article 4 (2) Income Tax Article 25 Total


241




13. Perpajakan (Lanjutan) b.

13.

Taxation (Continued)

Utang Pajak

b. 2016 Rp

Perusahaan PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 Entitas Anak PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 25 PPh Pasal 29 Pajak Pertambahan Nilai Jumlah

2015 Rp 6 3,877 1 952 4,836

15 1 894 78 988

6,514 4,848 106 1,958 52 4,833 30,778 49,089 53,925

22,582 3,741 -8,222 354 2,136 -37,035 38,023

Pajak Penghasilan Badan

Subsidiaries Article 4 (2) Article 21 Article 22 Article 23 Article 25 Article 29 Value Added Total

c. 2016 Rp

Income Taxes

2015 Rp

283,400 (180,399)

185,888 (74,975)

(156,177) (53,176)

(79,259) 31,654

Income Before Tax Based on Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income Income Before Tax of Subsidiaries Portion of Income Accounted for Final Income Tax Income (Loss) Before Corporate Income Tax

Beda Temporer: Provisi Pinjaman yang Diberikan Apresiasi Karyawan Penyisihan Penurunan Nilai Beban Imbalan Pasca Kerja - Bersih Tantiem Penyusutan Aset Tetap Amortisasi Aset Tak Berwujud

1,353 5,090 (58,495) (5,184) (608) (42) (18)

-(133) 37,487 (71) 1,055 (1,017) (13)

Temporary Differences: Provision for Loans Receivable Employees' Appreciation Allowance for Impairment Loss Employee Benefits Expense - Net Tantiems Fixed Assets Depreciation Intangible Assets Amortization

Beda Tetap: Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan Jumlah Koreksi Fiskal

40,995 (16,909)

5,324 42,632

Permanent Differences: Non Deductible Expenses Total Tax Correction

(70,085) --

74,286 --

--(70,085)

(15,652) (28,280) 30,354

--

7,589

Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian Laba Sebelum Pajak Entitas Anak Bagian Laba yang Telah Diperhitungkan Pajak Penghasilan Final Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan

Laba Kena Pajak Sebelum Kompensasi Rugi Fiskal Rugi Fiskal Awal Periode Kompensasi Rugi Fiskal: Tahun 2011 Tahun 2012 Laba Fiskal (Akumulasi Rugi Fiskal)

Pajak Penghasilan Badan Tahun Berjalan (25%) Beban Pajak Kini - Entitas Anak: Perusahaan (Penyesuaian Pajak Periode lalu Catatan 11.e) PT PPA Finance PT PPA Kapital PT Nindya Karya PT Nindya Beton Beban Pajak Kini - Entitas Anak Jumlah Beban Pajak Kini - Konsolidasian

242

The Company Article 4(2) Article 21 Article 22 Article 23

*) The Company and Subsidiaries

*) Perusahaan dan Entitas Anak

c.

Taxes Payable


-4,369 -1,537 415 6,321 6,321

-3,513 -1,238 -4,751 12,340

58

Taxable Income Before Tax Losses Compensation Tax Loss at Beginning of Period Fiscal Tax Losses Compensation: Year 2011 Year 2012 Taxable Income (Accumullated Tax Losses)

Corporate Income Tax Expense on Current Year (25%) Current Tax Expenses - Subsidiaries : The Company (Adjustment of Prior Year Taxes Note 11.e) PT PPA Finance PT PPA Kapital PT Nindya Karya PT Nindya Beton Current Tax Expenses - Subsidiaries Total Current Tax Expense - Consolidation

Paraf:




13. Perpajakan (Lanjutan) d.

Taxation (Continued)

Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan Perusahaan Rugi Fiskal Rugi Fiskal Tidak Bisa Terpulihkan Liabilitas Imbalan Kerja Akrual Tantiem Akrual Apresiasi Karyawan Aset Tetap Aset Takberwujud Pinjaman yang Diberikan Sub Jumlah PT PPA Finance Akrual Tantiem dan Apresiasi Karyawan Piutang Usaha Liabilitas Imbalan Kerja Sub Jumlah PT PPA Kapital Rugi Fiskal Liabilitas Imbalan Kerja Sub Jumlah PT Duta Mentari Raya Rugi Fiskal Sub Jumlah PT Nindya Beton Rugi Fiskal Penyisihan Rugi Fiskal Aset Tetap Sub Jumlah Jumlah Aset Pajak Tangguhan Liabilitas Pajak Tangguhan PT Nindya Beton Aset Tetap Rugi Fiskal Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan

e.

13.

d. 2014

Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss

Rp

Rp

Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif/ Charged to Comprehensive Income Rp

2015

Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss

Rp

Rp

Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif/ Charged to Comprehensive Income Rp

Deferred Tax

2016

Rp

10,816 (2,864) 3,300 1,900 3,679 403 25 (99) 17,160

(10,816) 2,864 -264 (33) (163) (12) -(7,896)

----------

--3,300 2,164 3,646 240 13 (99) 9,264

-8,654 (2,532) (150) 1,238 (167) 4 (573) 6,474

----------

-8,654 768 2,014 4,884 73 17 (672) 15,738

Deferred Tax Assets Company Tax Losses Unrecoverable Tax Losses Employee Benefits Liabilities Accrued Tantiems Accrued Employees' Appreciation Property,Plant and Equipment Intangible Asset Loans Receivable Sub Total

450 1,484 27 1,961

82 -15 97

--15 15

532 1,484 57 2,073

97 -26 123

--12 12

629 1,484 95 2,208

PT PPA Finance Accrued Tantiems and Employee Appreciation Accounts Receivable Employee Benefits Liabilities Sub Total

----

1,554 -1,554

----

1,554 -1,554

(306) 15 (291)

----

1,248 15 1,263

PT PPA Kapital Fiscal Loss Sub Total PT Duta Mentari Raya Fiscal Loss Sub Total

---

273 273

---

273 273

718 718

---

992 992

----19,121

4,404 (881) -3,523 (2,449)

----15

4,404 (881) -3,523 16,687

(4,404) 881 234 (3,289) 3,735

----12

--234 234 20,435

Sub Total Total Deferred Tax Assets

(154) (161) (315)

(298) 161 (137)

----

(452) -(452)

452 -452

----

----

Deferred Tax Liabilities PT Nindya Beton Property Plant and Equipment Fiscal Loss Total Deferred Tax Liabilities

Pemeriksaan Pajak dan Sengketa Pajak

PT Nindya Beton Fiscal Loss Allowance for Fiscal Loss

e. Tax Examination and Tax Disputes

Pemeriksaan Pajak Tahun 2013 Pemeriksaan pajak tahun 2013 dilaksanakan karena adanya kelebihan pembayaran pajak Perusahaan. Setelah pemeriksaan pajak dilakukan, kantor pajak menerbitkan Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar (“SKPLB”) No. 00002/406/13/093/14 tanggal 30 Desember 2014 dimana Perusahaan berhak menerima pengembalian pajak sebesar Rp8.398 yang merupakan kredit pajak PPh Pasal 23 tahun 2013. Pengembalian pajak tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 22 Januari 2015.

Tax Audit 2013 Tax Audit 2013 was conducted to tax overpayment by Company. After tax audit completely implemented, tax office issued Overpayment Tax Assessment Letter (“SKPLB”) no. No.0002/406/13/093/14 dated December 30, 2014 which stated that company will receive tax refund for Rp8,398 related to prepaid tax article 23 Period 2013. The tax Refund effectively credited in Company’s bank account on January 22, 2015.

Pemeriksaan Pajak Tahun 2014 Sehubungan dengan pemeriksaan pajak untuk tahun 2014 atas PPh Badan, pemeriksa pajak menetapkan adanya koreksi fiskal positif sebesar Rp2.457 sehingga laba kena pajak menjadi sebesar Rp44.309, yang dikompensasi dengan kerugian fiskal dari tahun sebelumnya senilai Rp44.309. Pemeriksa pajak juga menetapkan koreksi positif atas kredit pajak PPh 23 sebesar Rp80 sehingga PPh 23 yang dapat dikreditkan menjadi Rp10.207.

Tax Audit 2014 According to tax audit 2014 for Corporate Income Tax, tax auditor stated that there is positive tax correction of Rp2,457 so the taxable income for Rp44,309, that compensation with tax loss from previous year amounting to Rp44,309. Tax auditor also decide positive correction for prepaid tax article 23 amounting to Rp80 so that creditable prepaid tax 23 will be Rp10,207.

Terkait dengan koreksi fiskal positif tersebut, pemeriksa pajak menerbitkan SKPLB no. 00026/406/14/093/16 tanggal 22 April 2016 dimana Perusahaan akan menerima pengembalian pajak sebesar Rp10.207. Pengembalian pajak tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 20 Mei 2016.

Related tp those positive tax corrections, tax auditor issued SKPLB no. 00026/406/14/093/16 dated April 22, 2016 in which Company will received tax refunds amounting to Rp10,207. The Tax Refund effectively credited in Company’s bank accounts on May 20, 2016.


59


243




13.

Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued) Tax Audit 2015 In 2015, tax audit conducted for the overpaid taxes as stated in the Company's Annual Income Tax in 2015, with the status of SPT overpayment amounting to Rp9,888. Examination carried out in accordance with Surat Perintah Pemeriksaan No: PRIN-00122 /WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/ 2016 of the Tax Office and is currently still in the process of examination.

Pemeriksaan Pajak Tahun 2015 Pemeriksaan pajak tahun 2015 dilaksanakan karena adanya kelebihan pembayaran pajak Perusahaan sebagaimana tercantum pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2015, dengan status SPT Lebih Bayar sebesar Rp9.888. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN00122/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2016 dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Badan dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Sengketa Pajak Selama periode tahun 2016, tidak terdapat Sengketa Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak maupun dengan Kantor Pelayanan Pajak sesuai domisili Perusahaan.

During 2016, there are no Tax Dispute with the Tax Authorities in accordance with the Company's domicile.

14.

14. Other Assets

Aset Lain-lain 2016 Rp

Aset Lancar Lainnya Dana HPA Piutang Proyek Piutang Talangan Biaya BUMN Lain-lain Sub Total Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya Persediaan Properti Uang Jaminan Deposito Berjangka yang Dijaminkan Aset Takberwujud - Software Lain-lain Jumlah

244

2015 Rp

64,798 22,579 8,763 5,292 101,432 (4,168) 97,264

4,865 42,083 9,218 7,897 64,063 (5,353) 58,710

Other Current Assets HPA's Fund Project Receivable SOEs' Bailout Loans Receivable Others Sub Total Less: Allowance for Impairment of Receivables Total

11,580 5,831 4,879 2,320 666 25,276

11,580 5,910 8,068 1,968 32 27,558

Other Non-Current Assets Property Inventory Deposit Guarantee Time Deposits Pledged as Collateral Intangible Assets - Software Others Total

Piutang proyek merupakan tagihan kepada PT Manunggal Muara Palma (MMP) oleh PT NK, Entitas Anak. Proyek dihentikan sebab MMP tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang telah dimenangkan oleh Entitas Anak dan MMP diharuskan membayar sejumlah uang.

Project receivable on project is billed to PT Manunggal Muara Palma (MMP) owned by PT NK, a subsidiary. The project was stopped because MMP did not meet payment obligations in accordance with the agreements that have been made by Badan Arbitrase Nasional (BANI) that has been won by subsidiary and MMP is required to pay amount of money.

Piutang talangan biaya BUMN merupakan piutang atas restrukturisasi/revitalisasi BUMN.

SOE’s Fund advance loans receivable represent receivable to SOE’s restucturing/revitalization.

Deposito berjangka yang dijaminkan merupakan deposito di PT Bank CIMB Niaga Tbk yang dijaminkan atas pinjaman karyawan.

Time deposits which are pledged as collateral represent time deposit in PT Bank CIMB Niaga Tbk which are pledged on the employee loans.

Dana HPA merupakan rekening atas aktivitas Hasil Pengelolaan Aset yang dilakukan oleh Perusahaan.

HPA’s fund represent account of the activity of Asset Management conducted by the Company.

Persediaan properti merupakan gedung yang dimiliki oleh PT NK yang dikembangkan menjadi bangunan ruko dan sebagian telah terjual serta gedung dan tanah mentah di Serang, Semarang dan Makassar.

The property inventory represent of building owned by PT NK which developed as shop house, and building and raw land in Serang, Semarang and Makassar.


60

Paraf:




15.

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

15. Available for Sale Financial Assets 2016 Rp

Saham Investasi melalui Fund Manager Bahana TCW Invesment Management Nilai Wajar

2015 Rp 74,769

67,909

50,941 125,710

46,615 114,524

Shares Investments through Fund Managers Bahana TCW Invesment Management Fair Value

Investasi pada saham di tahun 2016 dan 2015 merupakan investasi pada saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk (PT WK) yang dalam kelompok LQ 45 dengan jumlah lembar saham dan nilai wajar sebagai berikut:

Investment in shares in 2016 and 2015 represent to investment in share of PT Waskita Karya (Persero) Tbk (PT WK) which is included in the group of LQ 45 with amount of shares and fair value as follows:

16.

16.

Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi kepada Pihak-pihak Berelasi 2016 Rp

Pokok Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN Piutang Bunga Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN Jumlah Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN Dikurangi : Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN Biaya Perolehan Yang Belum Diamortisasi Jumlah Pengurang Jumlah Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN - Bersih Pokok Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Penataran Angkatan Laut (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Iglas (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Jumlah Pokok Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi Piutang Bunga Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi PT Iglas (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Jumlah Piutang Bunga Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi Jumlah Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi

Loans Receivable – Restructuring and/or Revitalization Related Parties

2015 Rp 1,463,048 16,923 1,479,971

SOE Restructuring/Revitalization Loans Receivable SOE Restructuring/Revitalization Loans Interest Receivable Total SOE Restructuring/Revitalization Loans

(386,073) (1,847) (387,920) 1,351,876

(417,282) (388) (417,670) 1,062,301

Less : Allowance for Impairment of Loans Receivable SOE Restructuring/Revitalization Unamortized Cost Total Deduction Total SOE Restructuring/Revitalization Loans - Net

605,000 630,443 227,598 141,612 89,084 31,639 1,725,376

655,000 299,665 245,048 141,612 89,084 32,639 1,463,048

12,359 2,061 14,420 1,739,796

12,359 4,564 16,923 1,479,971

Restructuring/Revitalization PT Dirgantara Indonesia (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Penataran Angkatan Laut (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Iglas (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Total Principal Loan Restructuring/Revitalization Interest Receivable on Restructuring/Revitalization Loans PT Iglas (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Total Interest receivable on Restructuring/Revitalization Loans Total Restructuring/Revitalization Loans

1,725,376 14,420 1,739,796

Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Pokok Pinjaman PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Penataran Angkatan Laut (Persero) PT Iglas (Persero) Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Pokok Pinjaman

(203,025) (141,612) -(29,077) (373,714)

(171,091) (141,612) (63,143) (29,077) (404,923)

Less: Allowance for Impairment of Principal Loans PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Penataran Angkatan Laut (Persero) PT Iglas (Persero) Total Allowance for Impairment of Principal Loans

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Bunga Pinjaman PT Iglas (Persero) Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Bunga Pinjaman Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman

(12,359) (12,359) (386,073)

(12,359) (12,359) (417,282)

Allowance for Impairment Loans Interest Receivable on PT Iglas (Persero) Total Allowance for Impairment of Interest Receivable on Loans Total Allowance for Impairment of Loans

Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Jumlah Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi Jumlah Pengurangan Jumlah Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi - Bersih

(228) (161) (1,458) (1,847) (387,920) 1,351,876

(228) (160) -(388) (417,670) 1,062,301

Unamortized Cost PT Dirgantara Indonesia (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Total Unamortized Cost Total Deduction Total Loans Restructuring/Revitalization Receivable - Net


61


245




17.

Properti Investasi

17.

1 Januari / January 1 Rp

2016 Pengurangan Deductions Rp

Reklasifikasi/ Reclassification Rp

31 Desember/ December 31 Rp

Biaya Perolehan: Tanah dan Bangunan Jumlah Biaya Perolehan

198,686 198,686

14,216 14,216

---

---

212,902 212,902

Acquisition Cost: Lands and Buildings Acquisition Cost

Akumulasi Perubahan Nilai Wajar Nilai Tercatat

76,411 275,097

3,272

--

--

79,683 292,585

Accumulated Changes Fair Value Carrying Value

1 Januari / January 1 Rp Biaya Perolehan: Tanah dan Bangunan Jumlah Biaya Perolehan Akumulasi Perubahan Nilai Wajar Nilai Tercatat

246

Penambahan Additions Rp

Investment Property

Penambahan Additions Rp

2015 Pengurangan Deductions Rp

Reklasifikasi/ Reclassification Rp


83,787 83,787

114,758 114,758

---

141 141

198,686 198,686

Acquisition Cost: Lands and Buildings Acquisition Cost

60,656 144,443

15,755

--

--

76,411 275,097

Accumulated Changes Fair Value Carrying Value

Perusahaan Properti investasi Perusahaan pada tahun 2014 merupakan tanah yang berlokasi di Desa Dampyak, 2 Tegal seluas 60.847 m . Tidak terdapat perubahan nilai wajar atas tanah yang terletak di Tegal.

The Company Investment Properties the Company in year 2014 are the land that located at Desa Dampyak, Tegal 60,847 sqm area. There is no change in the fair value of land located in Tegal.

Dalam tahun 2014, Perusahaan melakukan pelepasan properti investasi dengan nilai tercatat sebesar Rp17.697 dimana hasil pelepasan sebesar Rp20.000 dengan laba Rp2.218 yang terbuku di pendapatan lainlain atas tanah Paledang, Bandung.

In year 2014, the Company disposed the investment property with a carrying value of Rp17,697 where the disposal proceeds amounting to Rp20,000. Gain on disposal is Rp2,218 and recorded as other income for land at Paledang, Bandung.

Dalam tahun 2015, terdapat penambahan tanah dan gedung yang terdiri dari tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran 2 2 Baru masing-masing seluas 985m dan 790m .

In 2015, there is addition of land and buildings that located at Melawai, Kebayoran Baru with an area of 985 sqm and 790 sqm.

Properti Investasi berupa tanah dan bangunan senilai Rp82.908 dengan SHGB No. 1393 dan SHGB No. 1399 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 15 Tanggal 26 Januari 2015 dan Akta Jual Beli Nomor 08/2015 dan 07/2015 Tanggal 4 Februari 2015 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Julius Purnawan, S.H., M.Si.

Investment property of land and buildings amounting to Rp82,908 with SHGB No. 1393 and SHGB No. 1399 in accordance with Sale and Purchase Agreement No. 15 on January 26, 2015 and the Deed of Sale and Purchase No. 08/2015 and 07/2015 on February 4, 2015 at Land Deed Officer Julius Purnawan, S.H., M.Si.

SHGB Nomor 1393 Tanggal 6 Oktober 2010 terletak di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran baru, 2 Jakarta dengan luas 985m . Diatas tanah ini berdiri bangunan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 2862/IMB/PG/1977 Tanggal 16 Juni 1977.

SHGB Number 1393 Date October 6, 2010 located at Melawai Village, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta with an area of 985sqm. The building stands on land in accordance with the Building Permit Number: 2862/IMB/PG/1977 on June 16, 1977.

Tanah dan bangunan tersebut disewakan oleh perusahaan kepada PT Energy Management Indonesia (Persero) berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Perkantoran dengan Nomor PSM1/PPA/PD/0415 Tanggal 20 April 2015 dengan jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 29 Februari 2015 dengan nilai Rp1.598 belum termasuk PPN.

The land and building are leased by the Company to PT Energy Management Indonesia (Persero) based on the lease agreement Office Building with No. PSM1/PPA/PD/0415 on April 20, 2015 at a period of 1 year starting from March 1, 2015 until February 29, 2015 amountied to Rp1,598 excluding VAT.


62

Paraf:




17.

Properti Investasi (Lanjutan)

17.

Investment Property (Continued)

Nilai atas tanah dan bangunan yang yang disebutkan diatas berdasarkan nilai wajar atas penilaian dari KJPP Damianus Ambur & Rekan tanggal 3 September 2014 senilai Rp82.908.

The value of land and buildings mentioned above are based on KJPP Damian Ambur & Rekan’s assessment dated September 3, 2014 amounting to Rp82,908.

Pada tahun 2015 Perusahaan juga membeli sebidang tanah kosong Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) 123 2 dengan luas 60.336m yang terletak di Desa Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal senilai Rp24.454.

In 2015 the Company also purchased a land with SHGB 123 with an area of 60,336sqm located in the Dampyak Village, Kramat, Tegal amounting to Rp24,454.

Pada tanggal 28 Desember 2015 telah dilakukan penilaian aset oleh KJPP Herman, Meirizki & Rekan atas aset tanah dan bangunan Perusahaan yang terletak di jalan Wolter Monginsidi No. 4 & 6, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penilaian, nilai pasar atas aset tersebut sebesar Rp87.554 sedangkan nilai buku atas aset tersebut adalah sebesar Rp86.825.

On December 28, 2015 has been conducted valuation of asset by KJPP Herman, Meirizki & Partners on land and building assets of the Company located on Wolter Monginsidi No. 4 & 6 street , Melawai, Kebayoran Baru sub-district, South Jakarta, Jakarta Province. Based on the results of the assessment, the market value of those assets amounted to Rp87,554, while the book value of these asset is Rp86,825.

Pada tanggal 28 Desember 2015 telah dilakukan penilaian aset oleh KJPP Herman, Meirizki & Rekan atas aset tanah dan bangunan rumah tinggal Perusahaan yang terletak di jalan Pala Raya Tegal, propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penilaian, nilai pasar atas aset tersebut sebesar Rp54.474 sedangkan nilai buku atas aset tersebut adalah sebesar Rp45.855.

On December 28, 2015 has been conducted valuation of asset by KJPP Herman, Meirizki & Partners on land and building of residential houses assets of the Company located on Pala raya Tegal street, Central Java Province. Based on the results of the assessment, the market value of those assets amounted to Rp54,474, while the book value of these asset is Rp45,855.

Pada tahun 2016, Perusahaan memperoleh Aset tanah Syamsudin Noor dan Tompo Balang dengan total nilai sebesar Rp11.080 milik PT MNA, diserahkan kepada Perusahaan sebagai kompensasi pembayaran atas sebagian Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan.

In 2016, the Company acquired land assets Syamsudin Noor and Tompo Balang amounting to Rp11,080 which owned by PT MNA, handed over to the Company as compensation payment for partial loan given by the Company.

Pada tahun 2016, terdapat tambahan biaya-biaya yang dikapitalisasi ke Aset Tegal senilai Rp2.633.

In 2016, there are additional capitalized cost for Aset Tegal amounting to Rp2,633.

Berdasarkan penelahaan manajemen, tidak terdapat perubahan signifikan atas nilai wajar aset properti investasi di tahun berjalan.

Based on management’s review, there are no significant changes on investment property fair value in the current year.

PT NK Properti investasi PT NK merupakan tanah yang berlokasi di Jl. Bajak V Medan seluas 9.363 m2, Jl. Raya Trosobo KM. 23 Kel. Sidorejo, Krian, Sidoarjo seluas 10.440 m2, Jl. Poros Dusun Patene Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Makassar seluas 4.572 m2, dan Jl. Madrasah II/3 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur seluas 5.828 m2.

PT NK Investment properties of PT NK are land that are located at Jl. Bajak V Medan 9,363 sqm area, Jl. Raya Trosobo KM. 23 Kel. Sidorejo, Krian, Sidoarjo 10,440 sqm area, Jl. Poros Dusun Patene Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Makassar 4,572 sqm area, and Jl. Madrasah II/3 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur 5,828 sqm area.


63


247




17.

248


17.


Nilai wajar properti investasi pada bulan 28 Februari 2014 dan 31 Desember 2014 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Toto Suhartono & Rekan dan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan.

The fair value of investment property as of February 28, 2014 and December 31, 2014 were estimated by KJPP Toto Suhartono & Rekan and KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, independent appraisal

Nilai wajar properti investasi pada 31 Desember 2015 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPPJimmy Prasetyo & Rekan

The fair value of investment property as of December 31, 2015 are estimated by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, independent appraisal.

Nilai tercatat aset tanah yang dipindahkan dari kelompok aset tetap sebesar Rp48.225 (Catatan 18) dan telah direvaluasi pada bulan Februari 2014 sebesar Rp65.759. Kenaikan nilai wajar dicatat pada pendapatan komprehensif lain sebesar Rp17.533.

Carrying value of transfered land from property, plant and equipment amounting to Rp48,225 (Note 18) and have been revalued in February 2014 amounting to Rp65,759. Increasing of fair value was recorded as other comprehensive income amounting to Rp17,533.

Berdasarkan laporan penilaian, nilai wajar properti investasi pada Desember 2014 adalah sebesar Rp126.416. Kenaikan nilai wajar yang timbul sebesar Rp60.656 dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada laba rugi tahun 2014.

Based on the assessment report, the fair value of investment property in December 2014 amounting to Rp126,416. Increasing of fair value amounting to Rp60,656 was recorded as other income in net income for the year 2014.

Berdasarkan laporan penilaian, nilai wajar properti investasi pada Desember 2015 adalah sebesar Rp133.069. Kenaikan nilai wajar yang timbul sebesar Rp67.168 dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada laba rugi tahun 2015.

Based on the assessment report, the fair value of investment property in December 2015 amounting to Rp133,069. Increasing of fair value amounting to Rp67,168 are recorded as other income in net income for the year 2015.

Untuk penilaian tanah, penilai menggunakan pendekatan biaya (Cost Approach) dengan cara membandingkan beberapa data jual beli dari tanah yang terletak disekitar properti yang dinilai, yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Ini dilakukan dengan mengadakan penyesuaian perbedaanperbedaan yang ada antara yang dinilai dengan data jual beli yang ada. Penyesuaian ini meliputi faktorfaktor seperti lokasi, luas, bentuk dan surat tanah serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu dan peruntukkannya.

For the assessment of land, appraiser using the cost approach by comparing some data purchase of land located around the subject property, which eventually can be drawn a conclusion. This is done by holding the adjustment differences that exist between the buying and selling assessed with the data available. These adjustments include factors such as location, area, land forms and letters as well as its usefulness is based on the element of time and designation

Properti investasi dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh (Catatan 22).

Investment property is pledged for loan facilities obtained (Note 22).

Berdasarkan penelaahan manjaemen, tidak terdapat perubahan signifikan atas nilai wajar aset properti investasi di tahun berjalan.

Based on management’s review, there are no significant changes on investment property fair value in the current year.

PT DMR Properti Investasi PT DMR merupakan tanah, bangunan dan sarana pelengkap kolam limbah yang terletak di Jalan Desa Kebon Lado, Desa Kebon Lado, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau seluas 145.267 m2.

PT DMR Investment Properties of PT DMR include land, building, and supplementary facilities waste ponds which located in Desa Kebon Lado Street, Village of Kebon Lado, District of Singingi, Regency of Kuantan Singingi, Province of Riau, covering an area of 145.267 m2.


64

Paraf:




17.


17.


Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2016 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Pung’s Zulkarnain dan Rekan.

The fair value of investment property as of December 31, 2016 is estimated based on market valuation which is conducted by independent appraisal KJPP Pung’s Zulkarnain dan Rekan.

Nilai tercatat properti investasi telah direvaluasi pada bulan Desember 2016 sebesar Rp3.775. Kenaikan nilai wajar dicatat pada pendapatan lain-lain sebesar Rp3.272.

Recorded amount of investment property was revalued on December 2016, amounted to Rp 3,775. Increasing of fair value is recorded on other income amounted to Rp3,272.

Untuk penilaian tanah, penilai menggunakan pendekatan pasar (market approach) dengan cara mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada umumnya, aset yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan transaksi aset yang sebanding, baik yang telah terjadi transaksi maupun aset yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.

For land valuation, the appraisal uses market approach, by considering the sale of similar assets or the alternative and related market data, and generates the value estimation through comparison process. In general, the asset valued (valuation object) is compared to a comparable asset transaction, either with one that has existed before, or with assets that are still being offered as a transaction process.

18.

18. Investments in Joint Ventures

Investasi pada Ventura Bersama 2016 Rp

Nindya - PPA dan Nindya ISN-PPA-LBD - PT Artha Bangun Pratama Nindya - Wijaya Karya Nindya - Andesmont Nindya - Hutama Karya Nindya - Jaya Konstruksi Nindya - Brantas Nindya - Universal Nindya - Tamiang PPAK Rumah Cerdas Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau Nindya - PP - Hutama Karya Nindya - Bumi Karsa Nindya - Resis Mangku Buana Nindya - Surya Nindya - Sugriwo Nindya - PDKA Nindya - Tuah Sejati Nindya - PP Nindya - Passokkorang - Adhijaya Nindya - Sacna - NKE Nindya - MCC - Wika - Waskita Nindya - Inti Nindya - DGI Nindya - Sacna Nindya - Tuju Wali Wali Nindya - Catur Perkasa Nindya - Kwarsa Hexagon Nindya - Lampiri Nindya - Rimbo Peraduan Nindya - Gunung Mas Utama Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar) Jumlah

2015 Rp

84,415 54,406 23,804 16,106 15,317 15,195 14,727 13,512 10,058 9,278 8,790 8,516 7,815 6,674 6,085 5,322 5,076 4,590 4,481 3,804 3,563 3,315 2,864 2,650 2,571 2,318 1,793 1,486 ---2,353 340,884

71,753 55,494 10,692 16,161 5,493 2,635 15,145 ---9,580 2,058 7,660 6,674 2,327 5,322 -4,590 -3,804 3,733 --2,650 2,571 2,318 2,391 5,763 6,948 10,722 3,799 15,722 276,005

As of December 31, 2016 and 2015 investments in joint ventures amounting to Rp340,884 and Rp276,005.

Per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, investasi pada ventura bersama adalah Rp340.884 dan Rp276.005.


Nindya - PPA dan Nindya ISN-PPA-LBD - PT Artha Bangun Pratama Nindya - Wijaya Karya Nindya - Andesmont Nindya - Hutama Karya Nindya - Jaya Konstruksi Nindya - Brantas Nindya - Universal Nindya - Tamiang PPAK RC Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau Nindya - PP - Hutama Karya Nindya - Bumi karsa Nindya - Resis Mangku Buana Nindya - Surya Nindya - Sugriwo Nindya - PDKA Nindya - Tuah Sejati Nindya - PP Nindya - Passokkorang - Adhijaya Nindya - Sacna - NKE Nindya - MCC - Wika - Waskita Nindya - Inti Nindya - DGI Nindya - Sacna Nindya - Tuju Wali Wali Nindya - Catur Perkasa Nindya - Kwarsa Hexagon Nindya - Lampiri Nindya - Rimbo Peraduan Nindya - Gunung Mas Utama Others (below Rp 1 billion) Total

65


249




19.

Investasi Jangka Panjang Lainnya

19. Other Long-Term Investments 2016 Rp

PT Asia Kaolinraya PT KNE Global Persada PT Cipta Indah Permata Ventura Bersama PPAK RC PT Marga Kunciran Cengkareng Jumlah

250

2015 Rp 15,000 11,500 10,000 5,246 789 42,535

----592 592

PT Asia Kaolinraya PT KNE Global Persada PT Cipta Indah Permata JV PPAK RC PT Marga Kunciran Cengkareng Total

1. PT Asia Kaolinraya Perusahaan memiliki Surat Utang Konversi dengan PT Asia Kaolinraya (AKR) sesuai dengan Akta Perjanjian No. 56 tanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp 15.000 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 30 Desember 2022 yang memiliki tingkat suku bunga 20% per tahun (tidak termasuk pajak).

1. PT Asia Kaolinraya The Company has Convertible Bonds with PT Asia Kaolinraya (AKR) based on Deed of Agreement No. 56 dated January 18, 2016 amounted to Rp 15.000 starting from the effective date until 30 December 2022 with gross interest rate of 20% per annum (excluded tax).

2. PT KNE Global Persada Perusahaan memiliki Surat Utang Konversi dengan PT KNE Global Persada (KNE) sesuai dengan Akta Perjanjian No. 86 tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp15.000, dengan jangka waktu dari mulai tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2025, yang memiliki tingkat suku bunga 16% per tahun (sudah termasuk pajak). Realisasi surat utang per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp11.500.

2. PT KNE Global Persada The Company has Convertible Debt Securities with PT KNE Global Persada (KNE) based on the Agreement Deed No. 86 dated August 30, 2016 amounted to Rp15,000, starting from the effective date until December 31, 2025 with net interest rate of 16% per annum (included tax). The realized convertible debt securities as of December 31, 2016 amounted to Rp11,500.

3. PT Cipta Indah Permata Perusahaan memiliki Surat Utang Konversi dengan PT CiptaIndah Permata (CIP) sesuai dengan Akta Perjanjian No. 90 tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp 10.000 dengan jangka waktu 33 bulan, dengan tingkat suku bunga 16% per tahun (sudah termasuk pajak).

3. PT Cipta Indah Permata The Company has Convertible Bonds with PT Ciptaindah Permata (CIP) based on Deed of Agreement No. 90 dated 29 March 2016 amounted to Rp 10.000 with 33 months term and net interest rate of 16% per annum (included tax).

4. Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas Partisipasi pada KSO PPAK RC, merupakan merupakan modal awal proyek Green Mutiara Java Regency dengan persentase sebesar 94,17% sesuai dengan Akta No. 52 tanggal 19 Pebruari 2016 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta. Perusahaan melakukan penyetoran dana tunai sebagai modal awal proyek sebesar Rp9.700.

4. Joint Venture PPAK Rumah Cerdas Participation to KSO PPAK RC, is the initial capital of Green Mutiara Java Regency project with a percentage of 94.17% based on the Deed No. 52 dated February 19, 2016 made before Mala Mukti, S.H., LL.M. Notary in Jakarta. The Company transferred cash as beginning capital for the project amounted to Rp9,700.

Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman kepada KSO PPAK RC dengan Akta Nomor 75 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta. Jumlah pokok fasilitas pinjaman keseluruhan sebesar Rp9.000 yang memiliki jangka waktu 36 bulan dengan tingkat suku bunga 18% per tahun netto. Realisasi Pinjaman per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.246

The Company provides a loan facility to KSO PPAK RC by Deed No. 75 dated March 28, 2016, made before Mala Mukti, S.H., LL.M. Notary in Jakarta. The principal amount of overall loan facility is Rp9,000 with a term of 36 months with 18% net rate per annum. Loan realized as of December 31, 2016 amounted to Rp5,246.


66

Paraf:




19. Investasi Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan) 5.

19. Other Long-Term Investments (Continued)

PT Marga Kunciran Cengkareng Pada tahun 2011, PT NK bermaksud untuk melepaskan kepemilikan sahamnya sesuai surat No. 0612/DUT/SEKPER/07/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan surat No. 95/kom/07/2011 tertanggal 22 Juli 2011.

5. PT Marga Kunciran Cengkareng In 2011, PT NK has intention to divest its shares ownership according to letter No. 0612/DUT/SEKPER/07/2011 on July 21, 2011 and has approved by Board of Commissioners based on the letter No. 95/kom/07/2011, dated July 22, 2011.

Berdasarkan Surat No. 12/MKC/I/2013 tanggal 25 Januari 2013, PT Marga Kunciran Cengkareng bermaksud membentuk kepanitiaan bersama antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT NK dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Based on the letter No. 12/MKC/I/2013 dated January 25, 2013, PT Marga Kunciran Cengkareng intends to build a Joint Committee between PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT NK and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

PT NK memutuskan untuk membatalkan pelepasan saham PT Marga Kunciran Cengkareng, yang kemudian dibatalkan berdasarkan surat No. 1197/DIRUT/SEKPER/10/ 2014 Tanggal 20 Oktober 2014.

PT NK decided to cancel the release of shares PT Marga Kunciran Cengkareng, based on letter No. 1197/DIRUT/SEKPER/10/2014 dated October 20, 2014.

Sesuai dengan surat No. 191/MKC-AA/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014, para pemegang saham setuju untuk melakukan RUPS Pembatalan Pelepasan Saham PT NK (Persero) di PT Marga Kunciran Cengkareng. Pada tanggal 29 Juni 2015, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp46 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan berdasarkan Akta No.01 tanggal 6 Agustus 2015 oleh Notaris Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum.

Based on the letter No. 191/MKC-AA/XII/2014 on December 22, 2014, The shareholders agreed to do RUPS about cancellation of releasing shares of PT NK on PT Marga Kunciran Cengkareng. On June 29, 2015 the Company paid additional shares to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp46 or 0.28% of total shares issued based on Deed No.01 dated August 6, 2015 notarial deed by Efemia Surjawati Salim, S.H., M.Hum.

Pada tanggal 25 Agustus 2015, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp46 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan. Berdasarkan surat PT Marga Kunciran Cengkareng No.42/MKC/IV/ 2015 pada tanggal 20 April 2015 perihal setoran modal. Sampai dengan laporan diterbitkan, akta penambahan setoran modal masih dalam proses pengurusan.

On August 25, 2015 the Company paid additional shares to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp46 or 0.28% of total share issued. Based on PT Marga Kunciran letter No. 42/MKC/IV/2015 dated April 20, 2015 regarding additional paid up capital. As to the date of this report issuance, the Deed is still in process.

Pada tanggal 6 Januari 2016, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp48 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan berdasarkan surat PT Marga Kunciran Cengkareng No.132/MKC/XI/2015 pada tanggal 12 November 2015 perihal setoran modal.

On January 6, 2016 the Company paid additional shares to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp48 or 0.28% of total share issued based on PT Marga Kunciran letter No. 132/MKC/XI/2015 dated November 12, 2015 regarding additional paid up capital.

Pada tanggal 19 Februari 2016, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp45 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan berdasarkan surat PT Marga Kunciran Cengkareng No.12a/MKC/II/ 2016 pada tanggal 16 Februari 2016 perihal setoran modal.

On February 19, 2016 the Company paid additional shares to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp45 or 0.28% of total share issued based on PT Marga Kunciran letter No. 12a/MKC/II/2016 dated February 16, 2016 regarding additional paid up capital.


67


251




19. Investasi Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)

20.

Pada tanggal 19 Februari 2016, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp45 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan berdasarkan surat PT Marga Kunciran Cengkareng No.12a/MKC/II/ 2016 pada tanggal 16 Februari 2016 perihal setoran modal.

On February 19, 2016 the Company paid additional shares to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp45 or 0.28% of total share issued based on PT Marga Kunciran letter No. 12a/MKC/II/2016 dated February 16, 2016 regarding additional paid up capital.

Pada tanggal 23 Mei 2016, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp71 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan berdasarkan surat PT Marga Kunciran Cengkareng No.44/MKC/V/2016 pada tanggal 10 Mei 2016 perihal setoran modal.

On May 23, 2016 the Company paid additional shares to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp71 or 0.28% of total share issued based on PT Marga Kunciran letter No. 44/MKC/V/2016 dated May 10, 2016 regarding additional paid up capital.

Pada tanggal 9 Agustus 2016, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp34 atau sebesar 0,28% dari total saham yang dikeluarkan berdasarkan surat PT Marga Kunciran Cengkareng No.84/MKC/VII/ 2016 pada tanggal 27 Juli 2016 perihal setoran modal.

On August 9, 2016 the Company paid additional shares to PT Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp34 or 0.28% of total share issued based on PT Marga Kunciran letter No. 84/MKC/VII/2016 dated July 27, 2016 regarding additional paid up capital.

Aset Tetap

20. 1 Januari / January 1 Rp

Biaya Perolehan: Kepemilikan Langsung Tanah Gedung Kendaraan Bermotor Peralatan Proyek Peralatan Kantor Aset Dalam Penyelesaian Jumlah Akumulasi Penyusutan Kepemilikan Langsung Gedung Kendaraan Bermotor Peralatan Proyek Peralatan Kantor Jumlah Nilai Tercatat

Biaya Perolehan: Kepemilikan Langsung Tanah Gedung Kendaraan Bermotor Peralatan Proyek Peralatan Kantor Kamera Large Format Aset Dalam Penyelesaian Jumlah Akumulasi Penyusutan Kepemilikan Langsung Gedung Kendaraan Bermotor Peralatan Proyek Peralatan Kantor Kamera Large Format Jumlah Nilai Tercatat

Penambahan / Additions Rp

2016 Reklasifikasi/ Reclassification Rp

Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus Rp


5,937 4,495 488 14,957 3,313 96,244 125,434

(18,348) (96,985) (724) (26,755) -(17,655) (160,467)

-9,160 -4,375 -(13,535) --

--------

207,022 40,278 15,355 88,903 20,678 110,624 482,860

19,757 14,044 45,049 14,452 93,302 424,591

2,255 1,024 5,114 1,601 9,994

(3,722) (724) (2,155) -(6,601)

------

------

18,290 14,344 48,008 16,053 96,695 386,165

Penambahan / Additions Rp

Pengurangan / Deductions Rp

2015 Reklasifikasi/ Reclassification Rp

Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus Rp

-2,846 -15,616 1,610 -44,707 64,779

--(4,070) -(447) --(4,517)

-(141) -----(141)

--------

15,935 17,445 39,640 13,959 -86,979 370,793

3,822 669 5,409 940 -10,840

-(4,070) -(447) -(4,517)

-------

-------

68

Acquisition Cost: Direct Ownership Lands Buildings Vehicles Project Equipments Office Equipments Asset in Progress Total Accumulated Depreciation Direct Ownership Buildings Vehicles Project Equipments Office Equipments Total Carrying Value


219,433 120,903 19,661 80,710 16,202 -863 457,772


Pengurangan / Deductions Rp

Property, Plant and Equipment

219,433 123,608 15,591 96,326 17,365 45,570 517,893

1 Januari / January 1 Rp

252

19. Other Long-Term Investments (Continued)

219,433 123,608 15,591 96,326 17,365 -45,570 517,893

19,757 14,044 45,049 14,452 -93,302 424,591

Acquisition Cost: Direct Ownership Lands Buildings Vehicles Project Equipments Office Equipments Camera Large Format Asset in Progress Total Accumulated Depreciation Direct Ownership Buildings Vehicles Project Equipments Office Equipments Camera Large Format Total Carrying Value

Paraf:




20.

Aset Tetap (Lanjutan)

20.

Property, Plant and Equipment (Continued)

Nilai aset tanah tercatat berdasarkan laporan penilai independen yang menggunakan nilai pasar wajar tahun 2012. Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak ada perubahan yang signifikan atas nilai wajar di tahun berjalan sehingga tidak dilakukan penilaian kembali.

Land value recorded based on the independent appraisal that using fair value in 2012. Based on Management review, there are no significant fair value changes in the current year therefore there is no revaluation.

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatra, Sulawesi dan Papua dengan hak legal berupa SHGB atas nama PT NK.

The Company owns several of land that are located in Jakarta, West Java, East Java, Central Java, Bali, East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, Sumatra, Sulawesi, and Papua with legal rights in SHGB under the name of PT NK.

Aset dalam penyelesaian merupakan pembangunan pabrik PT NB, entitas anak PT NK.

Asset in progress represents plant construction of PT NB, a subsidiary of PT NK.

Penjualan aset tetap tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Sale of property, plant and equipment in 2016 and 2015 are as follows:

2016 Rp Harga Jual Aset Tetap Nilai Buku Tercatat Keuntungan Penjualan Aset Tetap - Bersih

2015 Rp

251,563 (153,866)

1,566 --

97,697

1,566

Selling Price of Fixed Assets Carrying Book Value Gain on Sale of Property, Plant and Equipment

Beban penyusutan atas aset tetap dicatat pada beban usaha.

Depreciation expense on property, plant equipment recorded in operating expenses.

Aset tetap, berupa tanah dan bangunan dijadikan jaminan atas perolehan kredit dari Indonesia Eximbank, PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 22).

Property, plant and equipment such as land and buildings are used as collateral for loans in Indonesia Eximbank, PT Sarana Multi Infrastruktur and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 22).

Aset Tetap diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp121.504 terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Asuransi Adira Dinamika, PT ASEI Asuransi Indonesia (Persero), PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Jasindo, PT Asuransi Jasa Tania Tbk, dan PT Asuransi Central Asia.

Fixed Assets are insured with coverage value amounting to Rp121,504 against the risk of fire accident and others to PT Asuransi Adira Dinamika, PT ASEI Asuransi Indonesia (Persero), PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Jasindod, PT Asuransi Jasa Tania Tbk, dan PT Asuransi Central Asia.

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2016.

Based on Management review, there are no events or changes in circumstances indicating impairment of property, plant, and equipment, the Management does not provide allowance for impairment of property plant and equipment as of December 31, 2016.

21. Utang Usaha

21. 2016 Rp

Pihak Berelasi Pihak Ketiga Jumlah


and

Accounts Payable 2015 Rp

1,501 1,335,669 1,337,170

14,397 1,019,973 1,034,370

69

Related Parties Third Parties Total


253




22. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan

22. 2016 Rp

Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Pendek Pihak Berelasi Entitas Anak Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jumlah

2015 Rp

130,822 ---130,822

63,000 78,038 70,000 44,291 255,329

Short Term Bank and Financial Institution Loans Related Parties Subsidiaries Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Total

Pihak Ketiga Perusahaan PT Bank CIMB Niaga Tbk

157,677

--

Third Party The Company PT Bank CIMB Niaga Tbk

Entitas Anak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank Victoria International Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Banten PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk Jumlah Jumlah Pinjaman Jangka Pendek

177,825 45,000 17,263 -142 397,907 528,729

197,250 25,000 -8,895 9,636 240,781 496,110

Subsidiaries PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank Victoria International Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Banten PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk Total Total Short Term Loans

--7,594 7,594

Current Maturities of Long Term Loans Related Parties Subsidiaries PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Total

90,000 114,800 117,500 86,856 409,156

Long Terms Bank and Financial Institution Loans Related Parties Subsidiaries PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Total

--140,000 140,000 549,156

Third Parties Subsidiaries PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Banten Medium Term Notes Total Total Long Term Loans

Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Pihak Berelasi Entitas Anak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Jumlah Pinjaman Bank Jangka Panjang dan Non Bank Jangka Panjang Pihak Berelasi Entitas Anak PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jumlah Pihak Ketiga Entitas Anak PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Banten Medium Term Notes Jumlah Jumlah Pinjaman Jangka Panjang

23,518 3,587 -27,105

90,000 34,550 28,804 -153,354

53,410 48,906 240,000 342,316 495,670

1. PT Bank CIMB Niaga Tbk Perusahaan Berdasarkan Perjanjian Kredit No.076/PK/CB/JKT/2016 tanggal 29 Juni 2016 (Legalisasi Notaris Desman, S.H. Hum. No.98/Leg/VI/2016) Perusahaan mendapatkan pinjaman kredit dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp250.000 dengan tingkat suku bunga kredit sebesar tingkat suku bunga deposito ditambah 1,5%. Jangka waktu Fasilitas Pinjaman 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit, mulai dari tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017. Pinjaman tersebut digunakan untuk Pembiayaan modal kerja atas proyek-proyek Perusahaan, Fidusia atas tagihan setiap proyek-proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan baik yang telah ada maupun yang akan ada dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari jumlah fasilitas kredit. Saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp160.793.

254

Bank and Financial Institution Loans


1. PT Bank CIMB Niaga Tbk Perusahaan Based on Credit Agreement No.076 / PK / CB / JKT / 2016 dated June 29, 2016 (Notarial Legalization Desman, S.H. Hum. 98 / Leg / VI / 2016) the Company get a credit loan from PT Bank CIMB Niaga Tbk with a maximum principal amounting to Rp250,000 at the rate of + 1.5% Time Deposit and Duration Loan Facility twelve (12) months from the signing of the Credit Agreement, from the date of June 29, 2016 until June 28, 2017. The loan is for working capital financing on the Company’s project, Fiduciary top of the bill for any projects undertaken by the Company either existing or to be there with the guarantee amount of 100% of the credit facility. Ending balance as of December 31, 2016 amounted to Rp160,793.

70

Paraf:




22. Pinjaman Bank (Lanjutan)

dan

Lembaga

Keuangan

22.

Bank and Financial (Continued)

Institution

Loans

Saldo pada awal tahun sebesar Nihil. Pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp172.303. Pembayaran pada tahun berjalan sebesar Rp14.626. Saldo pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp157.677.

Balace at the beginning of the year amounting to Nil. Total disbursement of loans in 2016 amounting to Rp172,303. Repayment of the loan amounting to Rp14,626. Balance as of December 31, 2016 amounting to Rp157,677.

PT PPAF Pada tanggal 22 Agustus 2015 Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan nilai pinjaman sebesar Rp15.000. Jangka waktu kredit satu tahun terhitung sejak penandatanganan kredit sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016. Bunga kredit sebesar 13,5% per tahun, dan sampai dengan 31 Desember 2016 PPAF masih dalam proses perpanjangan kredit. Atas pinjaman ini perusahaan wajib menyerahkan fidusia piutang sebesar 125% dari plafond pinjaman.

PT PPAF On August 22, 2015 the Company signed a Working Capital Credit Agreement with a loan value of Rp15,000. Credit period of one year from the signing of the loan up to October 22, 2016. Interest rate of 13.5% per year, and up to December 31, 2016, PPAF is still in the process of credit extension. On this loan companies are required to submit a fiduciary accounts receivable amounting to 125% of the loan ceiling.

Saldo pada awal tahun sebesar Rp9.636, Pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp85.177. Pelunasan pada tahun berjalan Rp94.671. Saldo pada 31 Desember 2016 sebesar Rp142.

Balance at the beginning of the year amounted to Rp9,636, Disbursement of loan in 2016 amounting to Rp85,177. Repayment of the loan amounting to Rp94,671. Balance as of December 31, 2016 amounting to Rp142.

2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia PT NK Berdasarkan surat persetujuan kredit No. PDB/SP3/31/2016 tanggal 7 Juni 2016, Perusahaan, memperoleh kredit modal kerja dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan suku bunga kredit sebesar 9,8% per tahun, antara lain: 1) Fasilitas Pembiayaan Kredit Modal Kerja Ekspor

2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia PT NK Based on the credit agreement letter No. PDB/SP3/31/2016 date June 7, 2016, the Company, obtained loan facilities from Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia with credit interest rate amounted to 9.8% per year, such as: 1) Financing facility of Working Capital Export Credit a. Maximum limit amounting to Rp250,000; b. The purpose of use is for overseas or domestic projects, which related to projects that support international trade (exports);

a. Pagu kredit yang diberikan Rp250.000; b. Tujuan penggunaan untuk proyek-proyek luar negeri ataupun proyek dalam negeri yang terkait/menunjang perdagangan internasional (ekspor); c. Jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan 9 Juni 2017; d. Jaminan berupa:

c. The period is for 1 (one) year, starting June 10, 2016 until June 9, 2017; d. Collaterals:

 Piutang atas kontrak yang dibiayai dan/atau dijamin oleh LPEI minimal 125% dari total pagu kredit (Catatan 6);



 Tanah dan Bangunan diatas SHGB No. 19 yang berlokasi di Jl. Padma No. 6 Kotamadya Denpasar, Bali atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp1.918 (Catatan 20);




71

Accounts receivable over a contract that financed and/or guaranteed by LPEI minimum 125% of total Maximum limit (Note 6); Land and buildings on SHGB No. 19 located at Jl. Padma No.6 Kotamadya Denpasar, Bali registered under the name of Company tied with mortgage right amounting to Rp1,918 (Note 20);


255





dan

Lembaga

Keuangan

22.

Institution

Loans

 Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 352 yang berlokasi di Jl. Ciung Wanara No. 1 Kabupaten Badung, Bali atas nama Perusahaan telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp4.862 (Catatan 20);



The land and building on SHGB No. 352, located at Jl. Ciung Wanara no.1 Bandung registered under the name of Company tied with mortgage right amounting to Rp4,862 (Note 20);

 Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 3 dan SHGB No. 4 yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 129-A, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Bali atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp11.563 (Catatan 20);



The land and building on SHGB No. 3 and SHGB No. 4 located on Jl. Hayam Wuruk No. 129-A Sumerta Kelod Village, East Denpasar, Bali registered under the name of Company tied with mortgage right amounting to Rp11,563, (Note 20);

 Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 65 dan SHGB No. 75 yang berlokasi di Jl. Majapahit No. 36, Kelurahan Ampenan Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp10.133 (Catatan 20);



The land and building on SHGB No. 65 and SHGB No. 75 located at Jl. Majapahit No. 36, Ampenan Selatan Village, Mataram, West Nusa Tenggara registered under the name of Company tied with mortgage right amounting to Rp10,133 (Note 20);

 Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 356 yang berlokasi di Jl. Parikesit No. 10, Kelurahan Cakranegara Barat, Cakranegara, Nusa Tenggara Barat, atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp999 (Catatan 20).



The land and building on SHGB No. 356, located at Jl. Parikesit No.10, West Cakranegara Village, Cakranegara, West Nusa Tenggara, registered under the name of Company tied with mortgage right amounting to Rp999 (Note 20).

2) Fasilitas Pinjaman Ekspor Indonesia

Lembaga

2) Lembaga Pembiayaan Loan Facilities

Pembiayaan

a. b.

a. Pagu kredit yang diberikan Rp100.000; b. Penerbitan Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan baik dalam negeri maupun luar negeri yang menunjang kegiatan ekspor; c. Suku bunga kredit sebesar 9,8% per tahun. d. Jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 10 Juni 2016 s/d 9 Juni 2017.


Ekspor

Indonesia

Maximum limit amounting to Rp100,000; Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Surety issuance for infrastructure projects undertaken in both domestic and foreign, which support export activities;

c.

Credit interest rate amounted to 9.8% per year. d. The period is for 1 (one) year, starting June 10, 2016 until June 9, 2017. Balance at the beginning of the year amounted to Rp63,000. Total disbursement of loans in 2016 amounting to Rp416,122. Repayment of the loan in the current year amounting to Rp348,300. Balance at December 31, 2016 amounting to Rp130,822.

Saldo pada awal tahun sebesar Rp63.000. Total pencairan pinjaman baru di tahun 2016 sebesar Rp416.122. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp348.300. Saldo pada 31 Desember 2016 sebesar Rp130.822.

256


72

Paraf:




22. Pinjaman Bank (Lanjutan) 3)

dan

Lembaga

Keuangan

22.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT NK Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) No. 04/KOM-KKI/2016 tanggal 28 Maret 2016, PT NK mendapatkan pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), sebagai berikut:


-

- Suku bunga kredit sebesar 10,5% - Tujuan: Modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD/BUMN.

-





Loans

3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT NK Based on the Notice of Credit Approval (SP3K) No. 04/KOM-KKI/2016 dated March 28, 2016, PT NK obtained loans from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk as follows:

- Jenis fasilitas kredit yaitu KMKK Standby Loan - Pagu kredit Rp500.000.



Institution

Type of credit facility is KMKK Standby Loan Maximum limit of credit maximum to Rp500,000. Credit interest rate 10.5% Purposes: Working capital of construction and procurement services for the project which the funds originate from APBN / APBD / SOE.  The maximum of Cash Loan Facility is Rp300,000, which could be drawn for project financing, whil the maximum of Non-Cash Loan Facility is Rp200,000.

Fasilitas Cash Loan maksimum sebesar Rp.300.000, yang dapat ditarik untuk pembiayaan proyek sedangkan Fasilitas Non Cash Loan maksimum sebesar Rp.200.000. Fasilitas kredit Non Cash Loan per sub pagu kredit dapat berubah menjadi fasilitas kredit Cash Loan per sub pagu kredit apabila Fasilitas sub pagu kredit Non Cash Loan tersebut dinyatakan wanprestasi/ default. Selanjutnya atas seluruh fasilitas akan dilakukan stop booking (tidak dapat dicairkan) sampai dengan fasilitas sub pagu kredit yang wanprestasi/default telah dilunasi oleh debitur. Fasilitas Non Cash Loan dapat digunakan sebagai sarana disposisi untuk transaksi seperti SKBDN, L/C, Bank Garansi, dan Hedging.

 Sub-Plafon of Non Cash Loan Credit Facility can be turned into sub-plafon Cash Loan Credit Facility if the subplafon Non Cash Loan Facility is declared in default. Furthermore, the entire facilities will be stopped booking (could not be drawn) until the default sub-plafon facilities have been paid by the debtor.  Non-Cash Loan Facility can be used as a mean of disposition for such transactions, such as SKBDN, L/C, Bank Bond, and Hedging.

- Jangka Waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo kredit sebelumnya 11 April 2016 sampai dengan 11 April 2017.

-

Saldo awal tahun sebesar Rp197.250. Total pencairan pinjaman di tahun 2016 sebesar Rp451.895. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp471.320. Saldo per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp177.825.

The beginning balance of the year amounting to Rp197,250. Total disbursement of loans in 2016 amounting to Rp451,895. Repayment of the loan in the current year amounting to Rp471,320. Balance at December 31, 2016 amounting to Rp177,825.


73

Time Period 12 (twelve) months after the previous credit’s due date on April 11, 2016 until April 11, 2017.


257





258

dan

Lembaga

Keuangan

22.


Institution

Loans

PT PPAF Pada tanggal 18 September 2012 Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Umum Non Revolving dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan jumlah maksimum sebesar Rp40.000. Jangka waktu kredit 48 bulan terhitung sejak penandatanganan kredit sampai dengan tanggal 18 September 2016. Bunga kredit sebesar 11% floating rate per tahun. Tehitung mulai 17 Juni 2013, tingkat suku bunga turun menjadi 10% per tahun.

PT PPAF On 18 September 2012 the Company signed a General Working Capital Credit Agreement with Non-Revolving PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk Kebayoran Baru branch with a maximum amount of Rp40,000. The credit period of 48 months starting from the signing of the credit until September 18, 2016. Interest rate of 11% per year floating rate. Tehitung began June 17, 2013, interest rates fell to 10% per year.

Atas pinjaman ini PT PPAF wajib menyerahkan jaminan berupa fidusia atas tagihan piutang dengan Nilai Penjaminan kurang lebih sebesar Rp48,000 (lihat Catatan 4 dan 5).

On this loan, PT PPAF must submit a guarantee in the form of fiduciary debt-Rated Guarantee approximately Rp48,000 (see Notes 4 and 5).

Saldo pada awal tahun sebesar Rp7.594. Tidak ada pencairan selama tahun berjalan. Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp7.594. Saldo pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Nihil.

Balance at the beginning of the year amounting to Rp7,594. No disbursements during the year. Repayment of the loan in the current year amounting to Rp7,594. The balance on December 31, 2016 amounted to Nil.

4) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT NK 1) Berdasarkan Surat No. BIN/2.2/816/R tanggal 11 November 2015 serta amandemen No.BIN/2.2/222/R tanggal 23 Maret 2016, PT NK mendapatkan kredit modal kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk perihal penambahan fasilitas kredit kerja transaksional.

4) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT NK 1) Based on the letter No. BIN/2.2/816/R dated November 11, 2015, and amandement letter No.BIN/2.2/222/R dated March 23, 2016. PT NK obtained working capital loans from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk regarding to the addition of transactional working loan facility.

Jaminan  Tanah/Bangunan kantor serta gudang di Jl. Majapahit No. 496 Kel. Tlogomulyo, Kec. Genuk, Semarang, Jateng di atas SHGB No. 2 dan SHGB No. 111 atas nama PT NK (Catatan 20).  Tanah/Bangunan rumah tinggal di Jl. Tenggilis Tengah No. 4, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, kotamadya Surabaya, Jawa Timur dengan SHGB No. 721 dan SHGB No. 725 atas nama PT NK (Catatan 20).  Tanah/Bangunan di Jl. Wolter Monginsidi No. 159, Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung dengan SHGB No. 05 atas nama PT NK (Catatan 20).  Tanah di Gg. Wongso, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara dengan SHGB No. 546 atas nama PT NK (Catatan 20).

Collaterals  Land/office buildings and warehouse on Jl. Majapahit No. 496 Kel. Tlogomulyo, Kec. Genuk, Semarang, Central Java on SHGB No. 2 and SHGB No. 111 registered under the name of PT NK (Note 20).  Land/building the House on Jl. Tenggilis No. 4, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kab. Surabaya, East Java with SHGB No. 721 and SHGB No. 725 registered under the name of PT NK (Note 20).  Land/building on Jl. Wolter Monginsidi No. 159, Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung with SHGB No. 05 registered under the name of PT NK (Note 20).  Land in Gg. Wongso, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatra with SHGB No. 546 registered under the name of PT NK (Note 20).


74

Paraf:





dan

Lembaga

Keuangan

22.

Institution

Loans

 Land/building of Office and warehouse on Jl. Surabaya to Mojokerto KM 23 Ds. Krian, Sidorejo, Sidoarjo, East Java, on SHGB No. 2 registered under the name of PT NK (Note 20).  Land/building of House and warehouse located on Jl. Bonto Sunggu No. 22 Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Makassar, South Sulawesi on SHGB No. 20005/Manuruki (formerly 4197/Mangasa) registered under the name of PT NK (Note 20).  Land/building of House on Jl. Pembangunan I Kel. Gurabesi Kec. North of Jayapura, Jayapura, Irian Jaya, on SHGB No. 798/Gurabesi (formerly No. 508/Gurabesi) registered under the name of PT NK (Note 20).  Land/building of Office and warehouse on Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi North of Jayapura, Jayapura, Irian Jaya, on SHGB No. 599 registered under the name of PT NK (Note 20).

 Tanah/Bangunan kantor serta gudang di Jl. Surabaya Mojokerto KM 23 Ds. Sidorejo, Krian, Sidoarjo, Jatim di atas SHGB No. 2 atas nama PT NK (Catatan 20).  Tanah/Bangunan rumah tinggal serta gudang terletak di Jl. Bonto Sunggu No. 22 Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Makassar, Sul-Sel di atas SHGB No. 20005/Manuruki (d/h 4197/Mangasa) atas nama PT NK (Catatan 20).  Tanah/Bangunan rumah tinggal di Jl. Pembangunan I Kel. Gurabesi Kec. Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 798/Gurabesi (d/h No. 508/Gurabesi) atas nama PT NK (Catatan 20).  Tanah/Bangunan kantor serta gudang di Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 599 atas nama PT NK (Catatan 20).

Maximum limit of KMK Revolving: a. Maximum limit to Rp300,000. b. Period: - Maximum limit: 12 (twelve) months starting January 21, 2016 until January 20, 2017. - Credit realization: Maximum realization in accordance with the duration of the project in the contract. c. Collateral in the form of Bill terms of projects financed by this loan facility is tied by cessie and is associated with land and buildings which tied to the projects billing that are not financed by KMK facilities with cessie amounting to Rp25,000.

Pagu Kredit KMK Transaksional a. Pagu kredit sebesar Rp300.000 b. Jangka Waktu : - Pagu kredit: 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo fasilitas yaitu sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d 20 Januari 2017. - Realisasi Kredit: Maksimal sesuai dengan jangka waktu proyek dalam kontrak. c. Jaminan berupa tagihan termin atas proyekproyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit ini diikat secara cessie dan dikaitkan dengan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan yang diikat Hak Tanggungan serta tagihan proyekproyek yang tidak dibiayai dengan fasilitas KMK Bank Lain diikat dengan cessie sebesar Rp25.000. Non Cash Loan a. Pagu kredit sebesar Rp1.890.000;

Non Cash Loan a. Maximum credit limit amounting to Rp1,890,000; b. The period is 12 (twelve) months since January 21, 2016 until January 20, 2017. c. Collateral is related with KMK revolving collateral.

b. Jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d 20 Januari 2017. c. Jaminan dikaitkan jaminan KMK revolving.



75


259





5)

260

dan

Lembaga

Keuangan

22.


Institution

Loans

2) Berdasarkan Surat No. BIN/2.2/236/R tanggal 31 Maret 2016, PT NK mendapatkan kredit modal kerja transaksional. a. Pagu kredit sebesar Rp70.000. b. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja Pekerjaan Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Perwakilan Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Selatan. c. Jangka Waktu: 21 (dua puluh satu) bulan sejak penandatanganan kredit sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. d. Jaminan: Piutang termin atas proyek yang dibiayai akan diikat cessie dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan. e. Dan telah diperpanjang dengan Surat No. BIN/2.2/004/R tanggal 13 Januari 2017 dengan masa berlaku dari tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan 20 Januari 2018.

2) Based on the letter No. Bin/2.2/236/R dated March 31, 2016, PT NK obtained transactional working capital loans. a. Maximum limit amounting to Rp70,000, b. Purpose: Additional working capital for the Building Renovation and Expansion of Internal Affairs of South Sulawesi Province

Saldo pada awal tahun sebesar Rp161.791. Total pencairan pinjaman di tahun 2016 sebesar Rp5.627.468. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp5.760.455. Saldo pada 31 Desember 2016 sebesar Rp28.804.

Balance at the beginning of the year amounting to Rp161,791. Total disbursement of loans in 2016 amounting to Rp5,627,468. Repayment of the loan in the current year amounting to Rp5,760,455. Balance at December 31, 2016 amounting to Rp28,804.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT PPAF a. Berdasarkan Akta Perjanjian No. 28 tanggal 23 Agustus 2013, PT PPAF memperoleh fasilitas pinjaman roll over dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah maksimum sebesar Rp40.000 dengan tingkat bunga 10,5%. Terhitung mulai 1 Desember 2013, tingkat suku bunga meningkat dari 10,5% menjadi 12,5% per tahun. Jangka waktu kredit sampai dengan 23 Agustus 2014, yang pada 23 Agustus 2014 diperpanjang satu tahun sampai dengan 23 Agustus 2015. Berdasarkan Akta Perjanjian No. 03 tanggal 4 Juni 2015, PT PPAF memperoleh tambahan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi Rp90.000 dengan tingkat bunga 12,5%, dan akan jatuh tempo pada 23 Agustus 2016.

5) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT PPAF a. Based on Deed of Agreement No. 28 dated August 23, 2013, PT PPAF obtained a loan facility roll over from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with maximum amount of Rp40,000 with an interest rate of 10.5%. Starting from December 1, 2013, the interest rate increased from 10.5% to 12.5% per year. The credit period up to August 23, 2014, which on August 23, 2014 was extended for one year until August 23, 2015. Based on the Deed No. 03 dated June 4, 2015, PT PPAF obtained additional credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk be Rp90,000 with an interest rate of 12.5%, and will mature on August 23, 2016.

Atas pinjaman ini PT PPAF wajib membuka rekening giro escrow account untuk menampung pembayaran tagihan anjak piutang (lihat Catatan 6) dan giro operasional untuk kegiatan operasional PT PPAF.

The loan on PT PPAF shall open an escrow account to accommodate the payment of factoring receivables (see Note 6) and current account operations to PT PPAF's operation.


c. Period: 21 (twenty one) months since the signing of the credit up to December 31, 2017 d. Collateral: Accounts receivable termin of financed projects is tied with cessie and is associated with current facilities. e. And have been extended based on Secured Promissory Notes No. BIN/2.2/004/R on January 13, 2017 for a period of Januari 21, 2017 to Januari 20, 2018.

76

Paraf:





6)

dan

Lembaga

Keuangan

22.


Institution

Loans

Saldo pada awal 2016 tahun sebesar Rp78.038, Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp78.038. Saldo pada 31 Desember 2016 sebesar Nihil.

Balance at the beginning of the year 2016 amounted to Rp78,038, repayment of loans in the current year amounting to Rp78,038. The balance on December 31, 2016 amounted to Nil.

b. Pada tanggal 24 Desember 2014, PT PPAF menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan nilai pinjaman sebesar Rp60.000 dengan tingkat bunga 12,5% efektif per tahun adjustable rate yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank. Jangka waktu kredit 36 bulan dimulai sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 24 Desember 2017. Berdasarkan Akta Perjanjian No. 05 tanggal 04 Juni 2015, PT PPAF mendapat tambahan pagu pinjaman menjadi sebesar Rp160.000 dengan tingkat bunga 12,5%, jangka waktu kredit selama 3 tahun

On December 24, 2014, PT PPAF signed a Working Capital Credit Agreement from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with a loan value of Rp60,000 with an effective interest rate of 12.5% per year adjustable rate that can change at any time in accordance with Bank. The credit period of 36 months starting from the date of signing until December 24, 2017. Based on the Deed of Agreement No. 05 dated June 4, 2015, PT PPAF received an additional maximum limit to the size Rp160,000 with an interest rate of 12.5%, a credit period of 3 years.

Atas pinjaman ini PT PPAF wajib menyerahkan jaminan berupa tagihan lancar atau fiducia senilai 120%.

On this loan, PT PPAF must submit a guarantee in the form of current or fiduciary bills worth 120%.

Berdasarkan surat penawaran putusan kredit No. R.II-ADK/DKR-2/10/2016 yang telah ditandatangani dan disetujui oleh PT PPAF atas fasilitas kredit KMK Factoring, bahwa BRI telah memperpanjang fasilitas tersebut, dengan plafond kredit menjadi Rp50.000, dengan tingkat suku bunga 12,5% dan akan jatuh tempo pada 23 Agustus 2017.

Based on the letter of credit decision deals No. R.II-ADK/DKR-2/10/2016 has been signed and approved by PT PPAF to credit facilities for working capital Factoring, that BRI has extended the facility, the credit limit be Rp50,000, with an interest rate of 12.5 % and will mature on August 23, 2017.

Saldo pada awal tahun adalah sebesar Rp86.856. Total pencairan di tahun 2016 sebesar Rp22.135. Total pelunasan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Rp85.473. Saldo pada 31 Desember 2016 sebesar Rp23.518.

Balance at the beginning of the year amounted Rp86,856. Total disbursement in 2016 amounted to Rp22,135. Total repayment of the loan in the current year amounted Rp85,473. The balance on December 31, 2016 amounted to Rp23,518.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT NK Berdasarkan surat yang diterbitkan No. S-49/SMI/DO/0213 tanggal 25 Februari 2013 dan amandemen perjanjian No. S-216/SMI/DPI/0615 tanggal 17 Maret 2015, PT NK mendapatkan kredit modal kerja dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) melalui Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Existing dan Tambahan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja.

6. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT NK Based on the credit agreement No. S-49/SMI/DO/0213 dated February 25, 2013 and amandement to the agreement No. S-216/SMI/DPI/0615 dated March 17, 2015, PT NK obtain working capital loans from PT Sarana Multi infrastructure (Persero) (PT SMI) through an Extension of Existing of Working Capital Financing Facility and Additional of Working Capital Financing Facility.


77


261





dan

Lembaga

Keuangan

22.

Institution

Loans

a. Types of Facilities is Working Capital Financing. b. Maximum limit amounting to Rp300,000 (Total Financing Facilities), with following details: 1. Extention of Existing Working Capital Financing Facility, maximum amounted to Rp200,000. 2. Addition of Working Capital Financing, maximum amounted to Rp100,000.

a. Jenis Fasilitas berupa Pembiayaan Modal Kerja. b. Pagu kredit sebesar Rp300.000 (Total Fasilitas Pembiayaan), dengan perincian : 1. Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja existing maksimum sebesar Rp200.000. 2. Tambahan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja maksimum sebesar Rp100.000.

262


c. Keperluan modal kerja untuk melaksanakan pembangunan proyek-proyek infrastruktur Proyek Pembangunan Waduk Bendo di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, Proyek Urban Flood Control System Improvement (Nama Paket: River Improvement of Lower Reaches of Anai River Padang Sub Project) di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Proyek Normalisasi Kali Ciliwung Paket 3 di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Proyek Pembangunan Bendungan Logung (Kontrak Multi Tahun) di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, Proyek Pembangunan Bendungan Titab (Lanjutan) di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Proyekproyek infrastruktur lain yang dibiayai dari dana APBN dan sektornya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tanggal 27 Mei 2009 (Catatan 6).

c. Working capital purposes to carry out the construction of infrastructure projects, Waduk Bendo Infrastructure Project in Ponorogo Regency East Java, Urban Flood Control System Improvement Project (Package Name: River Improvement of Lower Reaches of Anai River Padang Sub Project) in Padang Pariaman Regency West Sumatera, Normalization of Ciliwung River Project in South Jakarta, and Bendungan Logung Infrastructure Project (multi years contract) in Kudus Regency Central Java, Bendungan Titab Construction Project (Continued) in Buleleng Regency Bali. And other projects that are financed from state budget funds and sectors according to the Minister of Finance Regulation No. 100/PMK.010/2009 dated Mei 27, 2009 (Note 6).

d. Jangka Waktu 1. Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja existing: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016. 2. Tambahan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja: Sejak penandatanganan Perjanjian Pembiayaan sampai dengan tanggal 27 Juni 2016.

d. Time Period 1. Existing Working Capital Facility: 12 (twelve) months after the due date or since June 28, 2015 until June 27, 2016.

e. Jaminan berupa jaminan yang lazim dipersyaratkan oleh Kreditur dalam Fasilitas Pembiayaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:  Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 366/Harjosari II atas Nama PT NK dengan luas tanah 2 sebesar 5.170 m yang terletak di Jl. Sisingamaraja Kel. Hardjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara (Catatan 20).

e. Collateral in the form of a guarantee is normally required by creditors in this financing facility, including but not limited to:  The land and Building ownership proof with SHGB No. 366/Harjosari II registered under the name of PT NK with a land area of 5,170 sqm located on Jl. Sisingamaraja Kel. Hardjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatra (Note 20).


2. Addition of Working Capital Facility: Since the signing of Financing Agreement until June 27, 2016.

78

Paraf:




22. Pinjaman Bank (Lanjutan) 















dan

Lembaga

Keuangan

22.

Institution

Loans

 The land and Building ownership proof with SHGB No. 118/Harjosari II registered under the name of PT NK with a land area of 1,442 sqm located on Jl. Kampung/Hallway IX Kel. Harjosari, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatra (Note 20).  The land and Building ownership proof with SHGB No. 20019/Losari registered under the name of PT NK with a land area of 966 sqm located on Jl. Lamadukelleng No. 28 Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang, Makassar, South Sulawesi (Note 20).  The land and Building ownership proof with SHGB No. 601/Sukarami registered under the name of PT NK with a land area of 1,619 sqm located in ex. Sukarami, Kec. Sukarami, Palembang, South Sumatra (Note 20).  The land and Building ownership proof with SHGB No. 22/Neglasari registered under the name of PT NK with a land area of 1,085 sqm located on Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 67 Kec. Cibeunying Kaler, Bandung, West Java (Note 20).  The land and Building ownership proof with SHGB No. 23/Neglasari registered under the name of PT NK with a land area of 1,085 sqm located on Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 65A Kec. Cibeunying Kaler, Bandung, West Java (Note 20).  The land and Building ownership proof with SHGB No. 00023/Besusu Central registered under the name of PT NK with a land area of 1,548 sqm located in Kel. Basusu tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Central Sulawesi (Note 20).  The land and Building ownership proof with SHGB No. 18/Besusu registered under the name of PT NK with a land area of 2,016 sqm located in Kel. Basusu tengah Kec. Palu Tengah Kab. Dongkala, Central Sulawesi (Note 20).  The land and Building ownership proof with SHGB No. 00022/Besusu Central registered under the name of PT NK with a land area of 1,584 sqm located in Kel. Basusu tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Central Sulawesi (Note 20).

Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 118/Harjosari II atas nama PT NK dengan luas tanah 2 sebesar 1.442 m yang terletak di Jl. Kampung/Lorong IX Kel. Harjosari, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara (Catatan 20). Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 20019/Losari atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 2 966 m yang terletak di Jl. Lamadukelleng No. 28 Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Catatan 20). Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 601/Sukarami atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 2 1.619 m yang terletak di Kel. Sukarami, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Catatan 20). Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 22/Neglasari atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 2 1.085 m yang terletak di Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 67 Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat (Catatan 20). Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 23/Neglasari atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 2 1.085 m yang terletak di Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 65A Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat (Catatan 20). Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 00023/Besusu Tengah atas nama PT NK dengan luas 2 tanah sebesar 1.548 m yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah (Catatan 20). Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 18/Besusu atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 2 2.016 m yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah (Catatan 20). Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 00022/Besusu Tengah atas nama PT NK dengan luas 2 tanah sebesar 1.584 m yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah (Catatan 20).



79


263




22. Pinjaman Bank (Lanjutan) 



dan

Lembaga

Keuangan

22.

264

Institution

Loans

 The land and Building ownership proof with SHGB No. 17/Besusu registered under the name of PT NK with a land area of 1,078 sqm located in Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Central Sulawesi (Note 20).  The land and Building ownership proof with SHGB No. 17/Besusu registered under the name of PT NK with a land area of 1,078 sqm located in Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Central Sulawesi (Note 20).

Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 17/Besusu atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 2 1.078 m yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah (Catatan 20). Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB No. 17/Besusu atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 2 1.078 m yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah (Catatan 20). f.

f. Pembayaran utang pokok fasilitas Pembiayaan ini dilakukan selambat-lambatnya pada saat berakhirnya perjanjian kontrak antara Debitur dengan pemberi kerja atau pemilik proyek infrastruktur (bowheer) atau berakhirnya jangka waktu Fasilitas Pembiayaan.

7)


Payment of the principal debt financing facility is conducted no later than at the time of expiry of the contractual agreements between the debtor and employer or the owner of the infrastructure projects (bowheer) or the expiry of the period of financing facility.

Saldo pada awal tahun sebesar Rp160.000. Pencairan selama tahun 2016 sebesar Rp201.447. Pembayaran selama tahun 2016 Rp271.447. Saldo akhir 31 Desember 2016 sebesar Rp90.000.

Balance at the beginning of the year amounting to Rp160,000. Total disbursement of loans in 2016 amounting to Rp201,447. Repayment of the loan amounting to Rp271,447. Balance as of December 31, 2016 amounting to Rp90,000.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT NB Berdasarkan Perjanjian No. 09/PKS/ BTN/KGS.UT/CMLU/2015 tanggal 12 Mei 2015, PT NB menandatangani Perjanjian Kredit atas Pemberian Fasiltas Kredit Modal Kerja dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Kelapa Gading Square dengan jumlah pagu kredit pada tahun pertama sebesar Rp75.000 dan dilunasi pada saat jatuh tempo di tahun ketiga. Bunga kredit sebesar 12,5% per tahun.

7) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT NB Based on Agreement No. 09/PKS/BTN /KGS.UT/CMLU/V/2015 on May 12, 2015, PT NB signed a Credit Agreement of KMK Facility with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Jakarta, Kelapa Gading Square Branch with the Maximum limit amount of Rp75,000 and shall be paid at maturity in the third year. Credit interest rate amounted to 12.5% per year.

Saldo pada awal tahun sebesar Rp40.000. Pelunasan pada tahun berjalan Rp 40.000. Saldo pada 31 Desember 2016 sebesar Nihil.

Balance at the beginning of the year amounting to Rp40,000. Payment of the loan in the current year amounting to Rp40,000. Balance at December 31, 2016 amounting to Nil.

PT PPAF a. Berdasarkan Perjanjian No.64/JKH.UT/HCLU/ III/2015 tanggal 24 Maret 2015, PT PPAF telah menandatangani penambahan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp50.000, dengan tingkat bunga 12,75% dengan jangka waktu selama 3 tahun. Atas penambahan tersebut PT PPAF harus menyerahkan jaminan berupa piutang sebesar 125% dari plafond pinjaman

PT PPAF a. Based on Agreement No: 64 / JKH.UT / HCLU / III / 2015 dated March 24, 2015, PT PPAF has signed additional loan limit amounting to Rp50,000, with interest rate of 12.75% with a term of 3 years. On the addition of PT PPAF must submit a guarantee in the form of receivables amounting to 125% of the loan limit.


80

Paraf:





8)

dan

Lembaga

Keuangan

22.


Institution

Loans

b. Pada tanggal 24 November 2014 Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp43.500 dan tingkat bunga 13% efektif per tahun adjustable rate yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank. Jangka waktu kredit 36 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 24 November 2017.

b. On November 24, 2014, the Company signed an Agreement on Working Capital of the State Savings Bank (Persero) Tbk with a maximum loan value of Rp43,500 and effective interest rate of 13% per year adjustable rate that can change at any time in accordance with Bank. The credit period of 36 months from the date of signing until November 24, 2017.

Atas pinjaman ini perusahaan wajib menyerahkan jaminan berupa tagihan piutang dengan kolektibilitas lancar sebesar 125% dari nilai plafon yang diberikan, atau setara dengan nilai maksimum sebesar Rp54.375.

The Company are required to submit a guarantee in the form of bills receivable with current collectibility of 125% of the value of the ceiling / outstanding given, or equivalent to the maximum value of Rp54,375.

Pada tanggal 16 Mei 2012 Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Linkage Program dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Jakarta Harmoni dengan jumlah maksimal outstanding pada tahun pertama sebesar Rp10.000, tahun kedua sebesar Rp7.500 dan dilunasi pada saat jatuh tempo di tahun ketiga. Jangka waktu kredit 36 bulan terhitung sejak penandatanganan kredit sampai dengan tanggal 16 Mei 2015. Bunga kredit sebesar 11,75% efektif per tahun adjustable rate yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank. Terhitung mulai 11 Oktober 2013, suku bunga kredit Perusahaan menjadi 13% per tahun.

On May 16, 2012 the Company signed a Credit Agreement Linkage Program with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jakarta Branch Harmony with the maximum number of outstanding in the first year amounted to Rp10,000, the second year amounting to Rp7,500 and repaid at maturity in the third year. The credit period of 36 months starting from the signing of the loan until May 16, 2015. Interest rate of 11.75% per year effective adjustable rate that can change at any time in accordance with Bank. Starting from October 11, 2013, the Company loan interest rate to 13% per year.

Atas pinjaman ini Perusahaan wajib menyerahkan jaminan pokok berupa tagihan piutang kepada debitur Perusahaan dengan kolektibilitas lancar, dengan coverage minimal 150% dari plafond kredit dan tidak sedang dipinjamkan ke pihak lain.

The company must submit the guarantee form to the debt subject to the debtor company with collectibility smoothly, with a minimum coverage of 150% of the credit limit and is not being lent to other parties

Saldo awal tahun pinjaman sebesar Rp69.900. Pembayaran pinjaman pada tahun 2016 sebesar Rp35.350. Tidak ada pencairan selama tahun berjalan. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp34.550.

Balance at beginning of the year amounted to Rp69,900. Total repayment of the loan in the current year amounted to Rp35,350. There is no disbursement in the current year. Balance at December 31, 2016 amounted to Rp34,550.

PT Bank Victoria International Tbk PT PPAF Berdasarkan Perjanjian No : 574/DL/VIII/15 tanggal 15 Agustus 2015, PT PPAF mendapat fasilitas kredit dengan jumlah maksimum kredit Rp25.000 dengan tingkat bunga 8,5% dan atas fasilitas tersebut juga menyerahkan jaminan berupa deposito sebesar Rp25.000 dengan jangka waktu 1 tahun, dengan suku bunga kredit sebesar 8,5% per tahun.


8)

81

PT Bank Victoria International Tbk PT PPAF Based on the Agreement No: 574 / DL / VIII / 15 dated August 15, 2015, PT PPAF got a credit facility with a maximum credit limit amounting to Rp25,000 with an interest rate of 8.5% and above the facility also submit a guarantee in the form of deposits amounting to Rp25,000 million with a term of 1 year, with a credit interest rate 8.5% per year. PT Perusahaan Pengelola Paraf: Aset (Persero) Laporan Tahunan 2016

265





Lembaga

Keuangan

22.


Institution

Loans

Berdasarkan Pengubahan I terhadap Perjanjian Kredit No : 574/DL/VIII/15 tertanggal 1 Juli 2016, PPAF telah memperpanjang fasilitas kredit senilai Rp20.000, selain itu PT PPAF juga mendapatkan penambahan fasilitas kredit sebesar Rp20.000 tingkat suku bunga 8,5%, dan juga telah menambahkan tambahan jaminan berupa deposito sebesar Rp20.000 dengan jangka waktu 1 tahun.

Based on the first alteration to the Credit Agreement No: 574 / DL / VIII / 15, dated July 1, 2016, PT PPAF has extended a credit facility worth Rp20,000, besides PPAF also obtain additional credit facilities totaling Rp20,000 interest rate 8.5%, and also has an additional guarantee in the form of deposits by Rp20,000 for 1 year.

Saldo pada awal tahun adalah Rp25.000. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp20.000. Tidak terdapat pembayaran pada tahun berjalan. Saldo per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp45.000.

Balance at the beginning of the year amounting to Rp25,000. Total disbursement during the year amounted Rp20,000. There is no repayment in the current year. Balance as of December 31, 2016 amounted to Rp45,000.

PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk PT PPAF Berdasarkan Perjanjian No : 029/DIR/PC.ENG/I/ 2015 tanggal 5 Februari 2015, PT PPAF menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk, Kantor Cabang The Energy Jakarta dengan jumlah pagu kredit Rp20.000. Jangka waktu kredit 1 tahun dengan minimal setiap penarikan sebesar Rp250 terhitung sejak tanggal penandatanganan kredit. Bunga kredit sebesar 14,5% per tahun.

10) PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk PT PPAF Based on Agreement No: 029/DIR/PC.ENG/I/ 2015 dated February 5, 2015, PT PPAF signed a Loan Agreement with PT Bank Association of Bank Saudara 1906 Tbk Branch Office The Energy Jakarta with a total credit limit of Rp20,000. Credit period of one year with a minimum of Rp250 each withdrawal from the signing date of credit. Loan interest 14.5% for the year.

Saldo pada awal tahun adalah sebesar Rp8.895. Total pencairan Rp15.894. Pelunasan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp24.749. Saldo per 31 Desember 2016 sebesar Nihil.

Balance at the beginning of the year amounted Rp8,895. Total disbursement of loan in 2016 amounting to Rp15,894. Repayment during 2016 amounted to Rp24,749. Balance as of December 31, 2016 amounted to Nil.

10) PT Bank Pembangunan Daerah Banten PT PPAF Berdasarkan Perjanjian No.30 tanggal 11 Nopember 2016, PT PPAF menandatangani Perjanian Kredit dengan PT Bank Banten, Tbk dengan total plafon Rp75.000 yang terdiri dari Rp25.000 adalah fasilitas Pinjaman Rekening Koran - Revolving yang diperuntukan untuk pembiayaan Anjak Piutang dan biaya operasional, dan Rp50.000 adalah fasilitas KMK – Non Revolving yang diperuntukkan untuk pembiayaan finance lease dan consumer finance. Tingkat suku bunga dari pinjaman tersebut adalah 12,5% per tahun.

11) PT Bank Pembangunan Daerah Banten PT PPAF Based on Agreement No.30 dated November 11, 2016, PT PPAF signed Credit Agreements with PT Bank Banten Tbk with a total limit of Rp75,000 consisting of Rp25,000 is the Current Account Loan facilities - Revolving allocated for financing Factoring and operational costs , and Rp50,000 is Credit facility - Non Revolving, that intended to lease financing and consumer finance. The interest rate on these loans is 12.5% for the year.

Saldo pada awal tahun adalah Nil, total pencairan untuk fasilitas PRK sebesar Rp27.570, dan pelunasan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp10.308, sedangkan untuk fasilitas KMK total pencairan Rp50.000 dan pelunasan pokok sebesar Rp1.094. Saldo per 31 Desember 2016 untuk fasilitas PRK adalah sebesar Rp17.263, dan untuk fasilitas KMK sebesar Rp48.906..

Balance at the beginning of the year is Nil, the total disbursement to the PRK facility amounting to Rp27,570, and repayment during 2016 amounted Rp10,308, while for total KMK amounting to Rp50,000 and Credit facility principal repayment amounting to Rp1,094. Balance per December 31, 2016 for PRK Facility amounted to Rp17,263 and KMK Facility amounted to Rp48,906.

9)

266

dan


82

Paraf:





dan

Lembaga

Keuangan

22.


Institution

Loans

11) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Duta Mentari Raya a. Berdasarkan “Perjanjian Pemberian Line Facility Murabahah I” yang diaktakan oleh Notaris Nurhasanah, S.H., M.Kn. No. 09 tanggal 14 September 2016, Entitas Anak menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, untuk Pemberian Line Facility Rp70.000 yang akan digunakan untuk pembelian Obyek Akad. Fasilitas pinjaman ini berjangka waktu 60 bulan dengan grace period 60 bulan.

12) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT DMR a. Based on “Perjanjian Pemberian Line Facility Murabahah I” Deed No.19 by Notary Public Nurhasanah, S.H., M.Kn. dated September 14, 2016, Subsidiaries signed a loan agreement with PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, for the Line Facility of Rp70,000. which will be used to purchase Akad Object. This loan facility has a 60 months term with grace period of 60 months.

b. Berdasarkan “Perjanjian Pemberian Line Facility Murabahah II” yang diaktakan oleh Notaris Nurhasanah, S.H., MKn. No. 10 tanggal 14 September 2016, Entitas Anak menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, untuk Pemberian Line Facility Rp5.000 bersifat Revolving yang akan digunakan untuk pembelian Obyek Akad. Fasilitas pinjaman ini berjangka waktu 12 bulan dengan jangka waktu per pencairan 6 bulan.

b. Based on “Perjanjian Pemberian Line Facility Murabahah II” Deed No.10 by Notary Public Nurhasanah, S.H., M.Kn. dated September 14, 2016, Subsidiaries signed a revolving loan agreement with PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, for the Line Facility of Rp5,000 which will be used to to purchase Akad Object. This loan facilty has a 12 months term with time span per disbursement is 6 months.

Fasilitas pinjaman tersebut diatas dijamin dengan seagai berikut: - Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01 (Pengganti)/Kebun lado, seluas 100.000 M2. - Fidusia atas Piutang dengan nilai fidusia sebesar Rp 75.000. - Atas semua perlengkapan yang terdapat diatas tanah sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 (Pengganti)/Kebun Lado dengan nilai fidusia sebesar Rp93.662. - Pemberian Perusahaan (Corporate Guarantee) dari Entitas Induk.

The loan facility above is secured with certain objects as follows: - A plot of land with the certificate of Building Rights (HGB) No. 01 (Alternate)/ Kebun Lado, measured to 100,000 sqm. - Fiduciary for Receivables with value amounted to Rp75.000. with the - All equipments on the land certificate of Building Rights (HGB) No. 01 (Alternate)/ Kebun Lado,with fiduciary value of Rp93,662. - Corporate Guarantee from Parent Company.

Perjanjian tersebut juga memuat beberapa pembatasan bagi Perusahaan, antara lain sebagai berikut: - Seluruh hutang pemegang saham wajib dijadikan subordinasi dan bersifat non bearing interest loan. - Menarik kembali modal yang telah disetor - Menjaminkan kembali aset yang telah dijaminkan di Bank kepada pihak lain. - Melakukan pelunasan hutang kepada pemegang saham sebelum pembiayaan berakhir.

The agreement also covered some limitation for the Company, some of which are as follows:

Saldo awal tahun sebesar Nihil. pinjaman di tahun 2016 sebesar terdapat pembayaran selama Saldo pada 31 Desember Rp56.997.


-

-

All shareholder payables must be converted to subordinate and has non bearing interest loan value. Withdraw all deposited capitals. Ensure all assets guaranteed in Bank to other parties. Settle all payables to shareholders before payment period is over. The beginning balance of the year amounting to Nil. Total disbursement of loans in 2016 amounting to Rp56,997. There is no repayment in the current year. Balance at December 31, 2016 amounting to Rp56,997.

Total pencairan Rp56.997. Tidak tahun berjalan. 2016 sebesar

83


267





dan

Lembaga

Keuangan

22.

Institution

Loans

12) Medium Term Notes PT PPAF Pinjaman jangka panjang lainnya merupakan pinjaman bukan bank berupa penerbitan MTN (Medium Term Notes) dengan jumlah maksimal pokok MTN sebesar Rp200.000 yang dibagi menjadi 3 seri dengan jangka waktu tiga tahun.

11) Medium Term Notes PT PPAF Other long-term loan is a loan not a bank in the form of the issuance of MTN (Medium Term Notes) with a maximum principal amount of MTN amounting Rp200,000 are divided into three series with three years maturities.

Berdasarkan akta No. 107 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan notaris Arry Supratno, S.H. mengenai penerbitan MTN, sampai dengan 31 Desember 2015, MTN yang sudah cair sebesar Rp140.000. Seri A sebesar Rp50.000 dengan jangka waktu 24 Juni 2014 sampai dengan 24 Juni 2017, Seri B sebesar Rp40.000 dengan jangka waktu 1 September 2014 sampai dengan 1 September 2017 dan Seri C sebesar Rp50.000 dengan jangka waktu 2 Juli 2015 sampai dengan 24 Juni 2017. Dana hasil penerbitan MTN digunakan untuk modal kerja proyek pembiayaan di bidang infrastruktur. Suku bunga MTN 12% efektif per tahun dan fixed selama jangka waktu MTN.

Based on Notarial Deed No.107 dated June 19, 2014 by a notary Arry Supratno, S.H. regarding MTN issuance, until December 31, 2015, MTN had liquid at Rp140,000. Series A amounted to Rp50,000 with period from June 24, 2014 until June 24, 2017, Series B amounted to Rp40,000 with period from September 1, 2014 until September 1, 2017 and Series C amounted to Rp50,000 with period from July 2, 2015 until June 24, 2017. Proceeds from MTN used for working capital financing in infrastructure projects. MTN 12% interest rate per year and the effective fixed for a period of MTN.

Pada 26 Oktober 2016, telah ditandatangani perjanjian pengakuan hutang dari penerbitan MTN dengan jumlah maksimal pokok MTN setinggitingginya adalah sebesar Rp300.000, berdasarkan akta No.88 tanggal 26 Oktober 2016, MTN II seri A tersebut yang sudah cair di 2016 adalah sebesar Rp100.000 Tingkat suku bunga MTN adalah 11,99% efektif per tahun, dan fixed selama jangka waktu MTN.

On October 26, 2016, have signed recognition agreements with the MTN issuance of debt of a maximum principal amount of MTN as high as is Rp300,000, by deed No.88 dated October 26, 2016, Series A MTN II which has been liquefied in 2016 was Rp100,000 the interest rate is 11.99% effective MTN per year, and fixed during the term of MTN.

23. Utang Bruto kepada Pihak Ketiga

23. 2016 Rp

Utang Bruto kepada Pihak Ketiga Wilayah I Wilayah II Wilayah III Wilayah IV Wilayah V Wilayah VI Wilayah VII Kantor Pusat Divisi EPC Divisi Restrukturisasi PT Nindya Beton Jumlah

268



Gross Amount Due to Third PArties 2015 Rp

23,698 146,516 125,121 10,950 10,148 205,378 35,399 -57,733 37 3,224 618,204 591,282

96,611 8,046 4,495 131,796 70,644 296,059 -536 -37 324 608,548

84

Gross Amount Due to Third Parties Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Head Office Division EPC Division of Restructuring PT Nindya Beton Total

Paraf:




24. Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek

24.

2016 Rp Pihak Berelasi: Ventura Bersama Nindya - Surya PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Ventura Bersama Nindya - PT PPA PT Pertamina Gas PT Semen Padang PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Jumlah Pihak Berelasi Pihak Ketiga: Kementerian Pekerjaan Umum Bank Indonesia Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan RSUD Mamuju Pemerintahan Kota Pekanbaru Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemerintah Kota Padang PT Sinergi Solusi Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat PT Maleo PT Karya Unggulan Gemilang Direktorat Jenderal Sumber Daya Air PT Megah Jaya Prima Lestari Lainnya (masing-masing dibawah Rp1.000) Jumlah Pihak Ketiga Jumlah

2015 Rp 8,932 8,431 5,275 1,849 88 -24,575

-11,734 1,556 -7,912 4,907 26,109

Related Parties Ventura Bersama Nindya - Surya PT Perusahaan Gas Negara (Persero) KSO Nindya - PT PPA PT Pertamina Gas PT Semen Padang PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Total Related Parties

104,905 42,912 21,934 19,975 17,345 15,557 12,675 7,864 5,121 5,042 4,940 2,500 2,274 1,310 323 853 265,530 290,105

42,056 47,861 ---16,902 ---6,601 -2,847 --4,091 796 121,154 147,263

Third Parties Ministry of Public Works Bank of Indonesia Ministry of Transportation Ministry of Education RSUD Mamuju Government of Pekanbaru Implementing Agency National Road II Department of Public Works Highways Padang District Government PT Sinergi Solusi Utama Bandung Barat District Health Office PT Maleo PT Karya Unggulan Gemilang Directorate General of Water Resources PT Megah Jaya Prima Lestari Others (each below Rp1,000) Total Third Parties Total

25. Beban Akrual dan Utang Lain-lain

25. 2016 Rp

Utang Operasional Proyek Akrual Biaya Tantiem Akrual Biaya Apresiasi Karyawan Akrual Beban Kantor dan Umum Akrual Gaji dan Upah Akrual Bunga Bank Secured Promissory Notes PT Waskita Karya (Persero) Tbk Utang Lain-lain Jumlah

Short-term Advances from Customers

Accrued Expenses and Other Payables 2015 Rp

95,801 61,106 20,390 1,529 1,253 3,956

181,283 31,495 14,844 781 940

Projects Operational Payable Accrued Tantiem Accrued Employee Appreciation Accrued Office and General Expenses Accrued Salaries and Wages

-19,366 203,401

106,025 23,671 359,039

Secured Promissory Notes PT Waskita Karya (Persero) Tbk Other Payables Total

Perusahaan menerbitkan Secured Promissory Notes (SPN) yang dibeli oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada tanggal 22 Juli 2011 senilai Rp175.000, sesuai perjanjian No. SU- 01/PPA/0711 dengan bunga 3% dan jangka waktu 2 (dua) tahun, sampai dengan tanggal 22 Juli 2013. Berdasarkan surat No. S-2247/PPA/PD/0713 tanggal 15 Juli 2013, Perusahaan memperpanjang PN tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 22 Juli 2014. Berdasarkan surat No. PJ-01/PPA/0415 tanggal 30 April 2015, Perusahaan memperpanjang PN tersebut sampai dengan 31 Oktober 2016.

The company issued Secured Promissory Notes (SPN) purchased by PT Waskita Karya (Persero) Tbk dated on July, 22, 2011 amounting to Rp175,000, based on agreement No. SU01/PPA/0711 with 3% interest and 2 (two) years period, until July 22, 2013. Based on letter No. S2247/PPA/PD/0713 dated July 15, 2013, the Company extended the PN for a period of 1 (one) year to July 22, 2014. Based on letter No PJ01/PPA/0415 dated April 30, 2015, the Company has extended the PN until October 31, 2016.

Pada tahun 2016, Perusahaan melakukan pelunasan Pokok Promissory Notes Seri V beserta bunga kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk

In 2016, Company has settled Secured Promisory Notes serie V including promissory notes interest to PT Waskita Karya (Persero) Tbk.


85


269




270

25. Beban Akrual dan Utang Lain-lain (Lanjutan)

25.

Utang operasional proyek merupakan utang atas beban ventura bersama yang terjadi atas pinjamanpinjaman sementara ke proyek-proyek yang dikerjasamakan. Utang-utang ini akan diperhitungkan dengan laba ataupun kerugian yang dialami oleh masing-masing ventura bersama, setelah proyek dinyatakan selesai dan ventura bersama ditutup.

Projects operational payables are joint venture payable that occurred over the temporary loans to projects that cooperated. These debts will be calculated with a profit or loss experienced by each of the joint venture, after the project was finished and ventura joint closed.

Akrual biaya tantiem dan biaya apresiasi karyawan adalah pencatatan biaya secara akrual berdasarkan anggaran yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Accrued tantiem and employee appreciation were recorded based on accrual basis in accordance with budget approved by the General Meeting of Shareholders (RUPS).

26.

26.

Hasil Pengelolaan Aset yang Masih Harus Disetor

Accrued Expenses and Other Payables (Continued)

Proceeds from Asset Remittance

Management For

Perjanjian Pengelolaan Aset eks BPPN antara Perusahaan dengan Menteri Keuangan untuk tahun 2015 telah ditandatangani pada tanggal 25 April 2016 (”Perjanjian”). Berdasarkan Perjanjian tersebut, antara lain ditetapkan bahwa Hasil Pengelolaan Aset (”HPA”) setelah dikurangi dengan Biaya Aset, Imbalan Pengelolaan Aset (”IPA”), Imbalan Kinerja (jika ada) dan Pajak Pertambahan Nilai merupakan penerimaan Negara yang harus disetorkan ke Negara cq Menteri Keuangan pada setiap akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, akhir bulan September dan akhir bulan Desember.

Asset Management Agreement ex IBRA between the Company with the Minister of Finance for the year 2015 were signed on April 25, 2016 ("Agreement"). Based on the agreement, among others, determined that the Proceeds from Asset Management ("HPA") after deducting the cost of Assets, Benefits Asset Management ("IPA"), Performance Benefits (if any) and Value Added Tax is a State revenues to be deposited into the State cq the Minister of Finance at the end of March, end-June, end-September and endDecember.

HPA yang belum disetorkan dapat dikelola oleh Perusahaan dan diserahkan beserta bunganya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Perusahaan berhak atas IPA paling besar 1,5% dari Nilai Aset dan berhak atas Imbalan Kinerja sebesar 5% dari selisih HPA dengan Nilai Aset yang dihitung per satuan aset.

HPA which have not been deposited can be managed by the Company and submitted with interest according to the schedule specified. The Company is entitled to the greatest IPA 1.5% of Asset Value and Performance Benefits entitled to 5% of the difference in the HPA with the Asset Value calculated per unit of assets.

Selama tahun 2016, Perusahaan telah melakukan penyetoran HPA kepada Pemerintah Cq Menteri Keuangan sebesar Rp4.741. Perhitungan penerimaan dan pengurangan kas dana HPA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

For the year 2016, the Company has made deposits the HPA to the Government Cq the Minister of Finance for Rp4.741 Calculation of cash receipts and a reduction in HPA funds for the years ended December 31, 2016 and 2015 are as follows:


86

Paraf:




26.

Hasil Pengelolaan Aset yang Masih Harus Disetor (Lanjutan)

26.

2016 Rp

Proceeds from Asset Remittance (Continued)

Management For

2015 Rp

Saldo Awal Penerimaan HPA: Bunga dari Tuban Petro Pokok dan Bunga atas Obligasi yang Dikelola Jumlah HPA

4,741

51,798

65,275 -65,275

-57,999 57,999

Beginning Balance Proceed from Asset Management: Interest from Tuban Petro Principal and Interest from Bonds Managed Total Proceed from Asset Management

Bunga dari Dana Hasil Pengelolaan Aset yang Belum Disetor Jumlah Penerimaan

753 66,028

642 58,641

Interest Received from Proceed from Asset Management for Remittance Total Receipts

121 12

90 9

13,879 1,388 1 15,401

14,365 1,436 -15,900

55,368

94,539

4,741

89,798

50,627

4,741

Pengurangan: Penggantian Biaya Aset PPN atas Penggantian Biaya Aset Penggantian Biaya Aset Periode Sebelumnya Imbalan Pengelolaan Aset PPN atas Imbalan Pengelolaan Aset Saldo Minimal Rekening Koran Total Pengurangan HPA yang Dapat Disetor kepada Pemerintah HPA yang Telah Disetor kepada Pemerintah Hasil Pengelolaan Aset yang Masih Harus Disetor

27. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

25.

Deductions: Reimbursable Cost VAT on Reimbursable Cost Reimbursable Cost in Prior Period Assets Management Fee VAT of Assets Management Fee Minimum Balance Checking Account Total Deductions Proceeds from Asset Management Which Should be Remitted to Government Proceeds from Asset Management Remitted to Government Proceeds from Asset Management for Remittance

27. Employee Benefit Liabilities 2016 Rp

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan/Employee Benefit Liabilities PT PPA PT PPAF PT PPAK PT NK Jumlah/Total

2015 Rp 3,073 382 61 19,040 22,556

13,201 229 -19,209 32,639

Perusahaan dan Entitas Anak memberikan imbalan pasca kerja minimum kepada karyawan yang berhak berdasarkan Undang-undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan.

The Company and Subsdiaries provide minimum of employment benefits to its eligible employees based on Labor Law No. 13 about Employment.

Perusahaan menyelenggarakan program iuran pasti untuk imbalan pasca kerja karyawan bekerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”) BRI, sesuai Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan DPLK BRI Nomor: PPJ-39/PPA/1111 dan No. B.51-DPLK/11/2011 yang ditandatangani pada tanggal 21 November 2011. Untuk beberapa karyawan Perusahaan yang tidak diikutkan dalam program tersebut (sebanyak 4 orang per 31 Desember 2016 dan 12 orang per 31 Desember 2015), Perusahaan telah menghitung liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp 3.073 dan Rp13.201 per 31 Desember 2016 dan 2015.

The Company has organized the defined contribution program for post-employment benefits of employees working with Financial Institution Pension Fund (“Pension Fund”) BRI, according to the Cooperation Agreement between the Company and Pension Fund BRI Number: PPJ-39/PPA/1111 and No. B.51-DPLK/11/2011 signed on November 21, 2011. For several employees that are not included in this program (4 persons per December 31, 2016 and 12 persons per December 31, 2015), the Company has calculated the post-employment benefit liabilities as of December 31, 2016 and 2015 amounting to Rp3,073 and Rp13,201, respectively.


87


271




27. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (Lanjutan)25.

27. Employee Benefit Liabilities (Continued)

Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan pasca kerja PT NK, PT PPAF dan PT PPAK 31 Desember 2016 dan 2015 dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria PT Katsir Imam Sapto. Penggunaan teknik aktuarial atas imbalan pasca kerja dilakukan dengan cara mendiskontokan imbalan dalam menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini, berdasarkan Projected Unit Credit Method (PUC Method) dengan asumsi sebagai berikut:

Actuarial valuation of post employment employee benefits PT NK, PT PPAF and PT PPAK as of December 31, 2016 and 2015 were conducted by the actuarial consulting firm of PT Katsir Imam Sapto. Using of actuarial techniques to calculate the benefits has been done by discounting benefits in determining the present value of defined benefit obligations and current service costs, based on the Projected Unit Credit Method (PUC Method), with assumptions as follows:

2016 Rp Dasar Perhitungan Tingkat diskonto Tingkat kenaikan gaji Usia pensiun Tabel mortalita Metode perhitungan

2015 Rp

8.0% per tahun/ per year 7.7% per tahun/year 8,9% per tahun/year 56 tahun/ year 55 tahun/ year Table Mortalita Indonesia (TMI) III 2011/ Projected Unit Credit

The details of the Company’s employee benefit expenses for the current year are as follow:

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik Perusahaan adalah sebagai berikut: 2016 Rp Biaya Jasa Kini Beban Bunga Pengakuan Biaya Jasa Lalu Sekaligus Jumlah Beban Imbalan Kerja

2015 Rp 274 781 -1,055

844 739 8,308 9,891

2016 Rp

2015 Rp 2,674 399 3,073

10,137 3,064 13,201

2015 Rp

2016 Rp 13,201 1,055 (4,740) (3,778) (3,064) 399 3,073

-9,891 -245 -3,065 13,201

2016 Rp

272


Beginning Balance of Liabilities Employee Benefit Expense Benefit Payment Other Comprehensive Loss (Income) Reserve of Prior Year Additional of Reserves Ending Balance of Liabilities

The details of the employee benefit expenses for PT NK the current year are as follow:

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT NK adalah sebagai berikut:

Biaya Jasa Kini Beban Bunga Hasil Aset Program yang Diharapkan Jumlah Beban Imbalan Kerja

Present Value of Defined Benefit Obligation Additional of Reserve Post-employment Benefits Liability

Movement in the Company’s employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follow:

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Kewajiban pada Awal Tahun Beban Imbalan Kerja Pembayaran Imbalan Kerja Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain Cadangan Tahun Lalu Penambahan Cadangan Liabilitas pada Akhir Tahun

Current Service Cost Interest Cost Past Service Cost Recognized Total Post-employment Benefits

The details of the Company’s employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follow:

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Penambahan Cadangan Liabilitas Imbalan Kerja

Basic Calculation Discount rate Salary increase rate Retirement age Mortality table Method of calculation

2015 Rp 1,941 2,945 (1,331) 3,555

1,420 3,077 (1,101) 3,396

88

Current Service Cost Interest Cost Expected Return on Plan Assets Total Employee Benefit Expense

Paraf:






Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT NK adalah sebagai berikut:

The details in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT NK are as follow:

2016 Rp Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Nilai Wajar Aset Program Liabilitas Imbalan Kerja

2015 Rp 35,895 16,855 19,040

35,062 15,853 19,209

Movement in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT NK are as follow:

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT NK adalah sebagai berikut: 2016 Rp Liabilitas pada Awal Tahun Beban Imbalan Kerja Pembayaran Imbalan Kerja Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain Iuran Dana Pensiun/Premi Asuransi Liabilitas pada Akhir Tahun

2015 Rp 19,209 3,555 (5,061) 2,630 (1,294) 19,040

22,669 3,396 (2,888) 2,349 (6,317) 19,209

2016 Rp

2015 Rp 86 19 -105

1,420 3,077 (1,101) 3,396

2016 Rp

2015 Rp 382 382

229 229

2016 Rp


Present Value of Defined Benefit Obligation Post-employment Benefits Liability

Movement in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAF are as follow:

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAF adalah sebagai berikut:

Kewajiban pada Awal Tahun Beban Imbalan Kerja Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain Penyesuaian Liabilitas pada Akhir Tahun

Current Service Cost Interest Cost Expected Return on Plan Assets Total Employee Benefit Expense

The details in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAF are as follow:

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAF adalah sebagai berikut:

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Liabilitas Imbalan Kerja

Beginning Balance of Liabilities Employee Benefit Expense Benefit Payment Other Comprehensive Loss (Income) Dues Pension Fund / Insurance Premiums Ending Balance of Liabilities

The details of the employee benefit expenses for PT PPAF in the current year are as follow:

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT PPAF adalah sebagai berikut:

Biaya Jasa Kini Beban Bunga Hasil Aset Program yang Diharapkan Jumlah Beban Imbalan Kerja

Present Value of Defined Benefit Obligation Fair Value of Plan Assets Post-employment Benefits Liability

2015 Rp 230 105 48 -382

108 71 60 (10) 229

89

Beginning Balance of Liabilities Employee Benefit Expense Other Comprehensive Loss (Income) Adjustment Ending Balance of Liabilities


273






Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT PPAK adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit expenses for PT PPAK in the current year are as follow:

2016 Rp Biaya Jasa Kini Beban Bunga Jumlah Beban Imbalan Kerja

2015 Rp 58 3 61

----

The details in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAK are as follow:

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAK adalah sebagai berikut: 2016 Rp Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja

2015 Rp 61 61

---

2016 Rp

274

Present Value of Defined Benefit Obligation Total Post-employment Benefit Expense

Movement in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAK are as follow:

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAK adalah sebagai berikut:

Beban Imbalan Kerja Liabilitas pada Akhir Tahun

Current Service Cost Interest Cost Total Employee Benefit Expense

2015 Rp 61 61

---

Employee Benefit Expense Ending Balance of Liabilities

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, tingkat suku bunga dan risiko gaji.

The defined benefit pension plan typically provides exposure for the Group to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk and salary risk.

Risiko Investasi Nilai kini kewajiban imbalan pasti pensiun kesehatan dihitung menggunakan tingat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek reksadana dan saham, instrumen utang dan lainnya. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek reksadana dan saham dan obligasi untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Investment Risk The present value of the defined benefit health care plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently, the plan has relatively balanced investment in mutual fund and equity securities, and debt instruments and others. Due to the long-term nature of the plan liablities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested portion of the plan and equity securities and in debt instruments to leverage the return generated by the fund.

Risiko Tingkat Bunga Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Interest Risk A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan’s debt investments.


90

Paraf:






Risiko Gaji Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary Risk The present value of the defined benefit plan liaility is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan’s liability

28. Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang

28.

2016 Rp Pihak Berelasi: PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Jumlah Pihak Berelasi Pihak Ketiga: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Perhubungan Pemerintah Kabupaten Kapuas PT Terminal Petikemas Surabaya Pemerintah Kota Balikpapan Jumlah Pihak Ketiga Jumlah Uang Muka Kontrak Jangka Panjang

Long-term Advances from Customers 2015 Rp

7,028 7,028

---

84,740 17,303 1,273 -665 103,981 111,009

141,982 -1,636 7,215 6,948 157,781 157,781

Related Parties: PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) PT Pelabuhan Indon Total Related Parties Third Parties: The Ministry of Public Work and Public Housing The Ministry of Transportation Kapuas District Government PT Terminal Petikemas Surabaya Balikpapan District Government Total Third Parties Total Long-Term Contract Advances

Akun ini merupakan saldo uang muka yang telah diterima dari pemberi pekerjaan yang pembayarannya dipotongkan dengan tagihan atas setiap pekerjaan yang telah diselesaikan.

This account represents the advance balance that has been received from the customers (bowheer), which is cut down with bill payment for any work that had been completed.

29. Ekuitas

29.

Shareholders’ Equity

a.

a.

Share Capital The Company is owned by the Republic of Indonesia. Issued and fully paid shares capital made by the Republic of Indonesia as of December 31, 2016 amounting to Rp2,996,688, representing 2,996,688 (in full amount) shares.

Modal Saham Perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.996.688 yang mewakili 2.996.688 (dalam jumlah penuh) lembar saham.

Shares capital issued and fully paid as of December 31, 2016 amounting to Rp2,996,688 have been fully paid by the Republic of Indonesia, consists of:

Modal saham yang ditempatkan per tanggal 31 Desember 2016 seluruhnya berjumlah Rp2.996.688 telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia, terdiri dari:


91


275




29. Ekuitas (Lanjutan)

29.

Shareholders’ Equity (Continued)

Lembar Saham/ Setoran modal awal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.02/2004 tanggal 27 Februari 2004 dan telah dituangkan dalam akta Nomor 7 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak SH yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004.

276

Shares 300,000

Initial capital contribution by Government Regulation no. 10 year 2004 juncto Decree of the Minister of Finance No.82/KMK.02/2004 dated February 27, 2004 and has stasted under deed No. 7 dated February 27, 2004 in the presence of Notary Lenny Janis Ishak SH have been approved by the Minister of Justice and Human Rights No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 on March 9, 2004.

Setoran Modal Pemerintah RI sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.02/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 dalam bentuk aset tetap dan aset tak berwujud eks BPPN yang telah ditetapkan nilainya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.32/KMK.06/2007 tanggal 31 Juli 2007 masing-masing sebesar Rp 1.205 dan Rp 153.

1,358

Capital from the Goverment of the Republic of Indonesia in accordance with Article 2 Decree of the Minister of Finance No. 82/KMK.02/2004 February 27, 2004 in form of fixed assets and intangible assets of ex-BPPN which were pre determined value based on the Minister of Finance Decree No.32/KMK.06/2007 July 31, 2007 amounted to Rp 1,205 and Rp 153, respectively.

Setoran Modal Pemerintah RI yang dialokasikan dari Laba Bersih Tahun 2007 sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT PPA tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2007 tanggal 8 Mei 2008.

1

Capital from the Goverment of the Republic of Indonesia were allocated from Net Income year 2007 in accordance with the General Meeting of Shareholders of PT PPA concerning the Approval of Annual Report for Year 2007 dated May 8, 2008.

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008.

1,500,000

Additional capital from the Government of Republic Indonesia from the 2009 state budget in accordance with the Government Regulation No 78 year 2009.

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009.

1,000,000

Additional capital from the Government of the Republic of Indonesia from the 2009 state budget in accordance with the Government Regulation No 77 year 2009.

Setoran modal Pemerintah RI yang dialokasikan dari cadangan umum Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PPA Nomor:SK366/MOU/2012 tanggal 9 Oktober 2012.

1

Deposit the Government the Republic of Indonesia allocated capital of the Company pursuant to the general reserve Minister of SOEs as GMS PT PPA Number: SK366/MOU/2012 dated October 9, 2012.

Pengurangan penyertaan modal Negara RI berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2012 Tanggal 20 Oktober 2012 terkait dengan pengalihan saham PT PPA pada PT Waskita Karya (99%) kepada Pemerintah RI.

(804,672)

RI State equity reduction in Government the Republic of Indonesia Regulation Number 86 Year 2012 Date October 20, 2012 relating to the transfer of the shares of PT PPA on PT Waskita Karya (99%) to the Government of Indonesia.

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.

1,000,000

Additional capital from the Government of the Republic of Indonesia from the 2016.

Jumlah Modal Saham per 31 Desember 2016

2,996,688

Total Shares Capital per December 31, 2016


92

Paraf:





29.

Based on Notarial deed no. 27 of Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notary in Jakarta, on February 15, 2016, declared approval of the capital increase of the Company Rp1,000,000,000,000 (full amount) from the State Budget for Fiscal Year 2015, thus the original issued capital amounted Rp1,996,688,000,000 (full amount) amounted to Rp2,996,688,000,000 (full amount). These changes have been noted by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, Directorate General of Legal Administration on March 8, 2016.

Berdasarkan Akta No. 27 dari Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016 menyatakan persetujuan penambahan modal Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dengan demikian modal ditempatkan yang semula sebesar Rp1.996.688.000.000 (nilai penuh) menjadi sebesar Rp2.996.688.000.000 (nilai penuh). Perubahan ini telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 08 Maret 2016. b.

c.

Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No.1/1995 yang diterbitkan di bulan Maret 1995, dan telah diubah dengan UndangUndang No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

b.

Saldo Laba Penggunaannya

c.

Belum

d.

Ditentukan

Unappropriated Retained Earnings

2015 Rp

837,032 (10,216) ---279,466 (2,641) 1,103,641

Tambahan Modal Disetor Tambahan Modal Disetor adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai buku aset bersih dari PT NK (99%) sesuai PSAK No. 38 (“Kombinasi Bisnis pada Entitas Sepengendali”), dengan perhitungan sebagai berikut

688,111 (11,000) (5,703) (1,140) (1,140) 170,274 (2,370) 837,032

d.

2016 Rp Bagian Perusahaan atas Aset Bersih yang Diperoleh

Appropriated Retained Earnings Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No.1/1995 issued in March 1995, and amended by Law. 40/2007 which was published in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income to a minimum of 20% of the number of issued and fully paid. There is no time limit for the allowance.

2016 Rp Saldo Awal Pembagian Dividen Penambahan Cadangan Umum Program Kemitraan Program Bina Lingkungan Laba Bersih Penghasilan Komprehensif Lainnya Saldo Akhir


Beginning Balance Dividend Paid Addition of General Reserve Partnership Program Enviromental Development Program Net Income Other Comprehensive Income Ending Balance

Additional Paid in Capital Additional Paid in Capital is the difference between the acquisition price and the book value of net assets of PT NK (99%) in accordance with PSAK No. 38 ("Business Combination under Common Control"), which was calculated as follows: 2015 Rp

219,228

219,228

Biaya Perolehan Tambahan Modal Disetor

(524,996) (305,768)

(524,996) (305,768)


93

Company Portion of Net Asset Obtained Costs Additional Paid in Capital


277





29.

e. Laba (Rugi) Belum Direalisasi Tersedia untuk Dijual - Bersih Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

dari

Efek

e. Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities - Net

Kenaikan (Penurunan) Nilai yang Belum Direalisasi / Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities 2016 2015 Rp Rp 55,019

40,544

Shares

Investasi melalui Fund Manager Bahana Jumlah

(1,576)

(5,518)

53,443

35,026

Investment through Bahana's Fund Manager Total

Movement of other comprehensive income related to selling available for sale, as follows:

2016 Rp Saldo Awal Perubahan Kenaikan (Penurunan) Nilai yang Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual Penyesuaian Reklasifikasi Efek Tersedia untuk Dijual Jumlah

2015 Rp

35,026 39,778 (21,361) 53,443

Surplus Revaluasi Aset Tetap

g. Kepentingan Non Pengendali


Revaluation Surplus of Property Plant and Equipment In order to enhance objectivity of the presentation of financial information related with company's capability in performing it's activity, in 2012 PT NK has revaluated its land asset. Revaluation of land asset performed by Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo dan Rekan as stated in their report which submitted by letter No. 12-5-A-NP-013/032 dated December 28, 2012.

g. Non Controlling Interest 2016 Rp

PT Perusahaan Pengelola DFinal/February 23, 2017Aset (Persero)

Beginning Balance Change in Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities Reclasiffication Adjustment on Available for Sale Securities Total

This revaluation has been approved by Shareholder with decision No. SK153/MBU/2013 and KEP-PS05/PPA/0213 dated February 19, 2013. There were no tax impact regarding those revaluation, since it does not meet company's fixed asset revaluation criteria for taxation purpose, there were no changes in asset’s book value.

Revaluasi aset ini telah disetujui oleh Pemegang Saham dengan Keputusan No. SK-153/MBU/2013 dan KEP-PS05/PPA/0213 tanggal 19 Februari 2013. Tidak ada dampak perpajakan dari revaluasi aset tanah tersebut, karena revaluasi ini tidak memenuhi persyaratan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sehingga secara fiskal, tidak ada perubahan atas nilai buku aset.

Saldo Awal Atribusi Laba Tahun Berjalan Atribusi Pendapatan Komprehensif Lain Jumlah

73,593 10,538 (49,105) 35,026

f.

Dalam rangka penyajian informasi keuangan yang lebih obyektif terkait dengan kemampuan Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, dalam tahun 2012 PT NK telah melakukan revaluasi atas aset tanah. Revaluasi aset tanah tersebut dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo dan Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya yang disampaikan melalui surat No. 12-5-A-NP-013/032 tanggal 28 Desember 2012.

278

Available for Sale Financial Assets

Saham

Mutasi pendapatan komprehensif lainnya atas penjualan aset keuangan tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

f.


2015 Rp 4,031 1,800 (26) 5,805

94

3,367 688 (24) 4,031

Beginning Balance Atribution of Income for the Year Atribution of Other Comprehensive Income Total

Paraf:





29.

h. Dividen Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 31 Mei 2016 dan 19 Mei 2015, para pemegang saham memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp10.216 dan Rp11.000.

h. Dividend Based on the minutes of the General Meeting of Shareholders dated May 31, 2016 and May 19, 2015, Shareholders have decided to distributing cash dividend amounting to Rp10,216 and Rp11,000.

30. Pendapatan Usaha

30. 2016 Rp

Pendapatan Jasa Konstruksi Pendapatan Bunga dan Provisi atas Pinjaman yang Diberikan Pendapatan Hasil Investasi Pendapatan Imbalan Pengelolaan Aset (IPA) Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi Pendapatan Penggantian Biaya Pengelolaan Aset BUMN Jumlah


Revenues 2015 Rp

4,658,086

3,613,197

Construction Services Revenues

175,756 135,232 13,879 13,378 2,029 2,000 5,000,360

196,457 127,533 14,365 11,473 1,429 5,160 3,969,614

Revenue from Interest and Provision of Loans Revenue from Investment Revenue from Asset Management Fee Revenue from Consultation Fee Revenue from Reimbursable Cost SOE Asset Management Total

a. Pendapatan jasa konstruksi diakui ketika bagian dari pekerjaan telah selesai dikerjakan dan ditentukan berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

a.

Revenue from construction services are recognized when part of the work has been completed and are determined based on stage of completion of the contract activity at the end of reporting period (percentage of completion method). Construction percentage of completion is determined based on surveys of work performed.

b. Dari hasil kegiatan investasi, memperoleh hasil sebagai berikut:

b.

From the results of investment activities, the Company earns the following:

Perusahaan 2016 Rp

Laba Penjualan Saham Bunga Deposito Berjangka Dividen Tunai Hasil Investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi Bunga Obligasi Laba (Rugi) Penjualan Obligasi Rugi Belum Realisasi Saham Laba Belum Realisasi Obligasi Lain-lain Jumlah

2015 Rp 34,694 91,575 1,495

56,030 46,850 2,314

---(1,555) -9,023 135,232

2,078 1,932 (725) (20,102) -39,156 127,533

c.

c. Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: 2016 Rp PT Dirgantara Indonesia (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) PT Boma Bima Indra PT Istaka Karya (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero) PT Artha Bangun Pratama PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Lain-lain (di bawah Rp 1.000) Jumlah


Gain on Sales of Shares Interest on Time Deposits Cash Dividend Investment Income which Managed by Investment Manager Interest on Bonds Gain (Loss) from Sales of Bonds Unrealized Gain (Loss) from Shares Unrealized Gain from Bonds Others Total

Interest revenue on loans in 2016 and 2015, primarily were as follows: 2015 Rp

63,975 5,090 4,745 4,653 3,007 2,861 2,529 1,147 87,749 175,756

95

78,082 3,282 ---44,759 --70,334 196,457

PT Dirgantara Indonesia (Persero) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Kertas Leces (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero) PT Artha Bangun Pratama PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Others (less than Rp 1,000) Total


279




30. Pendapatan Usaha (Lanjutan)

30.

Revenues (Continued)

d. Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset eks BPPN antara Perusahaan dengan Menteri Keuangan untuk tahun 2016 telah ditandatangani pada tanggal 25 April 2016, Perusahaan berhak atas Imbalan Pengelolaan Aset (IPA) maksimal 1,5% per tahun untuk tahun 2016, dari Nilai Aset atau Nilai Aset Sementara. Berdasarkan Perjanjian, untuk tahun 2016 IPA yang menjadi hak Perusahaan sebesar Rp13.879.

d.

Based on Asset Management Agreement eks BPPN between the Company with the Minister of Finance for the year 2016 has been signed on April 25 the Company entitles to receive IPA maximum 1.5% per annum for year 2016, from the Value of Assets or Temporary Value of Assets. Under the Agreement, for the year 2016 which became the Company's IPA amounting to Rp13,879.

Nilai Aset Awal

Nilai Aset Akhir

Nilai Aset Rata-rata

IPA 2016

(a)

(b)

(c)=(a)+(b)/2

(d)=(1,5%x(c))/12

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

932,931 932,931 932,931 932,931 932,931 932,931 932,931 932,931 932,931 932,931 896,290 896,290

932,931 932,931 932,931 932,931 932,931 932,931 932,931 932,931 932,931 896,290 896,290 896,290

932,931 932,931 932,931 932,931 932,931 932,931 932,931 932,931 932,931 914,611 896,290 896,290

January February March April May June July August September October November December Total

e. Pendapatan jasa konsultansi berasal dari pemberian jasa kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp13.378 dan Rp11.473.

e.

Consulting services revenue derived from providing services to the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) in 2016 dan 2015 amounting to Rp13,378 and Rp11,473, respectively.

f.

Pendapatan penggantian biaya selama tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.029 dan Rp1.429.

f.

Revenue from reimbursable cost in 2016 dan 2015 amounting to Rp2,029 and Rp1,429, respectively.

g. Pendapatan atas pengelolaan aset BUMN selama tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.000 dan Rp5.160.

g.

Revenue from SOE Asset Management Fee in 2016 and 2015 amounting to Rp2,000 and Rp5,160, respectively.

31. Beban Usaha

31.

Operating Expenses

2016 Rp Beban Usaha Beban Proyek Pegawai Beban Bunga Bank Keperluan Kantor Sewa dan Asuransi Investasi Perjalanan Dinas Jasa Konsultan Pemasaran dan Penjualan Imbalan Pasca Kerja - Bersih Penyusutan Penyisihan (Pemulihan) Penurunan Nilai Piutang Lain-lain (di bawah Rp 1 milyar) Jumlah Beban Usaha

280

1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,143 1,120 1,120 13,879


2015 Rp

4,145,503 247,346 60,456 42,909 32,640 24,364 15,971 12,070 11,846 5,903 9,994

3,217,813 196,575 54,978 3,885 30,865 8,568 14,798 1,699 8,318 13,358 10,840

(23,373) 562 4,586,191

19,122 27,848 3,608,667

96

Operating Expense Constructions Services Employee Interest Expenses Office Supplies Rent and Insurance Investment Business Travelling Consultant Fees Sales and Marketing Employees Benefit - Net Depreciation Allowance for Impairment (Recovery) of Receivables Others (below Rp 1 billion) Total Operating Expense

Paraf:




32. Bagian Laba Ventura Bersama

32. 2016 Rp

Nindya - Universal Nindya - Wijaya Karya Nindya - Jaya Konstruksi Nindya - Hutama Karya Nindya - Tamiang Nindya - PP - Hutama Karya Nindya - Surya Nindya - PDKA Nindya - Pembangunan Perumahan Nindya - MCC - Wika - Waskita Nindya - Bumi Karsa Nindya - Inti PPA - Nindya Nindya - Andesmont Nindya - Brantas Nindya - Bahana Nindya - Waskita Nindya - Rimbo Peraduan Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar) Jumlah

2015 Rp 13,512 13,112 12,561 10,857 10,058 6,458 5,759 5,076 4,496 3,315 3,283 2,864 2,661 (55) (30) --(503) (30,141) 63,283 (63,283)

33.

2016 Rp Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain Perubahan Kenaikan (Penurunan) Nilai yang Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual Penyesuaian Reklasifikasi Efek Tersedia untuk Dijual Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Pasti Jumlah

Efek Tersedia untuk Dijual 2016 55,019 (1,576) 53,443

Other Comprehensive Income (Loss) 2015 Rp

39,778 (21,361) (2,667) 15,750

10,538 (49,105) (2,394) (40,961)

Kenaikan (Penurunan) Nilai yang Belum Direalisasi/ Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities Perubahan/ Changes 2015 2015 2014 40,544 (5,518) 35,026

Nindya - Universal Nindya - Wijaya Karya Nindya - Jaya Konstruksi Nindya - Hutama Karya Nindya - Tamiang Nindya - PP - Hutama Karya Nindya - Surya Nindya - PDKA Nindya - Pembangunan Perumahan Nindya - MCC - Wika - Waskita Nindya - Bumi Karsa Nindya - Inti PPA - Nindya Nindya - Andesmont Nindya - Brantas Nindya - Bahana Nindya - Waskita Nindya - Rimbo Peraduan Others (Less than Rp 1 Bilion each) Total

-4,253 2,635 3,850 -2,058 327 -----(1,214) 16,161 6,806 4,609 1,600 1,491 (5,145) 37,431

33. Penghasilan Beban (Komprehensif) Lain

Saham Investasi melalui fund manager Bahana Jumlah

Share of the Profit of Joint Venture

14,475 3,942 18,417

40,544 (5,518) 35,026

72,201 1,392 73,593

Other Comprehensive Income (Loss) Change in Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities Reclasiffication Adjustment on Available for Sale Securities Actuarial Gain (Loss) from Defined Benefit Liabilities Total

Available for Sale

Perubahan/ Changes

Shares Invesment through Bahana's Fund Manager Total

(31,657) (6,910) (38,567)

34. Laba per Saham

34.

Laba per saham 31 Desember 2016 dan 2015 dihitung dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah Rp93,258 dan Rp85.280 (angka penuh).

Earning per share December 31, 2016 and 2015 is calculated from income for the year attributable to owners of the parent is Rp93,258 and Rp85,280 (full amount).

2016 Rp Laba (Rupiah penuh) Jumlah Lembar Saham Laba Per Saham (Rupiah penuh)


Earning per Share

2015 Rp

279,465,307,985 2,996,688 93,258

170,274,409,307 1,996,688 85,280

97

Income (In full of Rupiah) Number of Shares Earning per Share (In full of Rupiah)


281




35. Beban Pajak Penghasilan Final

35. 2016 Rp

Final Income Tax Expenses 2015 Rp

Pendapatan Jasa Konstruksi Pendapatan Jasa Konstruksi Tidak Dikenakan Pajak Jumlah Pendapatan Jasa Konstruksi

4,658,086 63,456 4,594,630

3,613,197 94,175 3,519,022

Construction Income Construction Non-taxable Income Construction Total Income

Ditambah (Dikurangi): Penambahan Beda Waktu Pengenaan Pajak Pendapatan Jasa Konstruksi Kena pajak Pendapatan Gedung yang Disewakan Jumlah Pendapatan Perusahaan Kena Pajak

-4,594,630 -4,594,630

-3,519,022 -3,519,022

Added (Less): Addition of Time Gap of Tax Construction Taxable Income Income from Rent of Building Total Taxable Income Final Tax Expenses

Beban Pajak Final Pendapatan Jasa Konstruksi 3% x 2016 : Rp 4.594.630 3% x 2015 : Rp 3.519.022 Jumlah Beban Pajak Final

137,840 -137,840

Construction Income 3% x 2016 : Rp 4,594,630 3% x 2015 : Rp 3,519,022 Total Final Income Tax Expenses

36. Transaksi Non Kas

36. Non Cash Transactions

Perusahaan dan Entitas Anak memiliki transaksi non kas sehubungan dengan penambahan aset tetap dan properti investasi dengan rincian berikut ini:

The Company and Subsidiaries have non-cash transactions regarding acquisition of fixed assets and investment property, as follows:

2016 Rp Perolehan Aset Tetap melalui Utang Usaha Perolehan Properti Investasi melalui Dana Restrukturisasi/Revitalisasi Jumlah

282

-105,571 105,571

2015 Rp 13,296

--

11,080 24,376

---

Fixed Asset Acqusition through Accounts Payable Investment Property Acquisition through Restructuring/Revitalization Loan Receivables Total

37. Kontinjensi

37. Contingencies

a.

Perusahaan Sampai dengan tanggal laporan 31 Desember 2016 terdapat 3 (tiga) perkara hukum yang masih dalam proses persidangan, namun atas aset yang menjadi obyek perkara tersebut seluruhnya bukan merupakan aset yang dimiliki Perusahaan. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa berdasarkan dokumen hukum yang tersedia, perkara-perkara tersebut seharusnya tidak ditujukan kepada Perusahaan. Dengan demikian, manajemen Perusahaan berpendapat tidak perlu dibentuk penyisihan atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat perkara hukum tersebut.

a.

b.

PT NK PT NK sedang menghadapi beberapa perkara hukum baik dalam proses mengajukan gugatan maupun yang saat ini sedang menunggu putusan pengadilan atau kasasi. PT NK meyakini bahwa keputusan pengadilan atau kasasi dalam kasuskasus tersebut tidak akan membawa dampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja PT NK.

b. PT NK PT NK is facing several lawsuits, some of those are in process of being filed, while some others are awaiting for the court decision or appeal. PT NK believes that the court decision or appeal in these cases will not have any material impact on the Company’s financial condition and performance.


98

The Company As of the reporting date December 31, 2016, there were three (3) legal cases which were still in the trial process, but all the assets which were the object of the cases were not owned by the Company. Management believes that based on the available legal documents, these cases should not be directed to the Company. Accordingly, Management believes that allowance for possible losses due to these legal proceedings are not necessary.

Paraf:




38. Perikatan dan Perjanjian

38. Commitments and Agreements

a.

a.

Perjanjian Pengelolaan Aset Negara Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan PP No. 61 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, pengelolaan aset negara adalah yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Aset-aset negara yang diserahkan adalah aset-aset yang tidak terkait dengan perkara.

State’s Asset Management Agreement In accordance with the Government Regulation No. 10 Year 2004 which has been amended with the PP No. 61 Year 2008 on the Establishment of Limited Liability Company (Persero) in the Asset Management Area, the State’s assets management represent assets transferred from Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA) after the IBRA liquidation, for and on behalf of the Minister of Finance. The State’s assets transferred are in clear condition/not under litigation.

Aset negara yang diserahkelolakan oleh Menteri Keuangan kepada Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Aset tahun 2016 dan 2015 yang masing-masing ditandatangani pada tanggal 25 April 2016 dan 31 Agustus 2015 (”Perjanjian”) terdiri atas sahamsaham non-bank dan hak tagih. Selanjutnya, sampai dengan akhir tahun, terdapat penambahan maupun pengurangan atas aset negara yang terdapat dalam Perjanjian, baik penambahan aset yang memenuhi kriteria untuk diserahkelolakan ataupun pengurangan aset karena dikembalikan kepada Menteri Keuangan karena tidak memenuhi kriteria untuk dikelola.

The State’s assets which were transferred by the Minister of Finance to the Company as in the Asset Management Agreement 2016 and 2015 as signed consecutively on April 25, 2016 and August 31, 2015 consisted of shares in non-bank and claim rights. Furthermore, up to the end of the year, there were addition and deduction of State’s assets included in the Agreement, i.e. the addition of assets that meet the criteria to be transferred as well as deduction of assets that were returned to the MOF because they did not meet the criteria to be managed.

Beberapa hal penting dalam Perjanjian Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut:

Several important clauses in the Asset Management Agreement are as follows:

 Menteri Keuangan menyerahkan aset kepada Perusahaan untuk dilakukan pengelolaan dengan cara: penjualan, pemanfaatan, penyewaan, restrukturisasi dan/atau revitalisasi dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK 92/PMK.06/2009 beserta perubahannya.

 The Minister of Finance transfers the assets to the Company for managing the assets by: selling, utilizing, leasing, restructuring and/or revitalization of assets in accordance with the Minister of Regulation under PMK Finance 92/PMK.06/2009 and its amendment.

 Menteri Keuangan menetapkan nilai aset berdasarkan hasil penilaian yang masih berlaku, yakni satu tahun terhitung sejak tanggal penilaian aset. Dalam hal hasil penilaian aset yang diserahkelolakan telah habis masa berlakunya, maka nilai aset menggunakan nilai aset sementara yang didasarkan pada hasil penilaian terakhir. Selanjutnya apabila Perusahaan akan melakukan penilaian dalam rangka realisasi pengelolaan aset, sekaligus dimintakan nilai aset per tanggal serah kelola yang akan dijadikan sebagai dasar bagi Menteri Keuangan melakukan penyesuaian nilai aset.

 The Minister of Finance determines the value of assets based on the results of valid assessment, i.e. one year from the date of valuation of assets. When the result of asset valuation expired, the value of assets is determined using temporary asset value based on the results of latest assessment. Furthermore, if the Company would make an assessment in order to realize the asset management, then the Company is requested to provide asset value as of date of transferred-assets which would serve as the basis for the Minister of Finance to adjust the value of assets.


99


283




38. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)

38. Commitments (Continued)

 Biaya atas aset merupakan pengeluaran tetap yang berkaitan langsung dengan aset yang dikelola oleh Perusahaan yang menjadi beban Menteri Keuangan yang terdiri dari: biaya kustodian saham dan surat berharga, service charge, pajak yang melekat pada Aset, yakni Pajak Bumi dan Bangunan, penyempurnaan hak, listrik, telepon dan air, asuransi, tunggakan biaya aset sebelum diserahkelolakan, pemeliharaan lainnya, dan biaya lain yang berkaitan secara langsung dengan aset yang dikelola setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Biaya aset dengan dapat langsung dibayarkan mengurangi Hasil Pengelolaan Aset (HPA).  Imbalan Pengelola Aset (IPA) diberikan paling besar 1,5% per tahun dari nilai aset. Dalam hal nilai aset belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka digunakan nilai aset sementara yang didasarkan pada hasil penilaian terakhir.  Dalam hal realisasi HPA lebih besar dari nilai aset, maka Perusahaan berhak mendapatkan Imbalan Kinerja sebesar 5% dari selisih antara HPA per satuan aset dengan nilai aset per satuan aset. Apabila Imbalan Kinerja per satuan aset lebih besar dari IPA per satuan aset, maka Perusahaan hanya berhak atas Imbalan Kinerja per satuan aset dan apabila IPA per satuan aset lebih besar daripada imbalan kinerja per satuan aset, maka Perusahaan hanya berhak atas IPA per satuan aset;  Penyerahan realisasi penerimaan negara oleh Perusahaan kepada Menteri Keuangan dilakukan setiap akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Dalam keadaan tertentu, Menteri Keuangan dapat meminta agar Perusahaan menyerahkan penerimaan negara di luar jadwal tersebut.  Perusahaan wajib memelihara, menerapkan prosedur administrasi dan operasi serta menyimpan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan termasuk informasi lainnya yang secara wajar diperlukan dalam rangka pengelolaan aset secara terpisah dari bukubuku dan catatan-catatannya sendiri.

284


100

and

Agreements

 The cost of assets are fixed expenditures which directly related to assets managed by the Company that shall be paid by the Minister of Finance which consists of: the cost of stock and securities depository, service charge, inherent tax on assets, such as land and building tax, rights improvement, electricity, telephone and water, insurance, asset cost arrears before transferred, other maintenance and other costs directly associated with assets under management after approval of Minister of Finance. The cost of assets could be settled directly by reducing the Asset Management Proceeds.  Asset Management Fee (IPA) is defined by maximum 1.5% per annum of the asset value. In terms of asset value is not determined by the Minister of Finance, then the temporary asset values based on the results of final assessment are used.  In case of HPA realization is greater than the value of assets, the Company is entitled to a success fee for 5% of the differences between HPA per unit assets by asset value per unit of assets. If the Success Fee per unit of assets is greater than the IPA per unit of assets, the Company only entitled to the success fee per unit of asset and if the IPA per unit of assets is greater than the success fee of per unit of assets, the Company only entitled to the IPA per unit of assets;  Submission of the realization of state revenues by the Company to the Minister of Finance settled quarterly in the end of March, June, September and December. In certain circumstances, the Minister of Finance might request Company to submit revenues beyond these schedules.  The Company shall maintain, implement administrative procedures and its operations and also keep and maintain books and records include other information that is reasonably necessary in order to manage assets separately from the books and records themselves.

Paraf:






b.

b.

Perjanjian Restrukturisasi dan Dana Talangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

and

Agreements

Restructuring and Fund Advance of State Own Enterprise (SOE’s) Agreement

1. PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-716/MBU/2008 tanggal 4 September 2008 perihal Penyehatan PT MNA dan Surat Menteri Keuangan No. S478/MK.06/2008 tanggal 5 September 2008 perihal persetujuan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT MNA, Perusahaan memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berlaku pada awal periode pembayaran bunga. Pinjaman akan jatuh tempo 8 (delapan) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pinjaman atau selambat-lambatnya tanggal 8 September 2016, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga pertama kali pada tanggal 8 Maret 2010.

1. PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) In accordance with the Letter Minister of SOE’s No.S-716/MBU/2008 dated September 4, 2008 regarding the Restructuring of PT MNA and the letter of MOF No. S-478/MK.06/2008 dated September 5, 2008 regarding the approval of the Restructuring and/or Revitalization PT MNA, the Company approved loans with maximum credit facility amounting to Rp300,000 with the interest based on Bank Indonesia Certificates (SBI) at the beginning of initial interest payment period. The loan will be due 8 (eight) years from date of loan agreement signed or no later than September 8, 2016, while the first interest payment due on March 8, 2010.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP152/MBU/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi MNA dan surat persetujuan Menteri Keuangan No. S427/MK.06/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal persetujuan usulan Menteri BUMN terkait tambahan pemberian fasilitas pinjaman oleh Perusahaan kepada MNA sebesar Rp561.000 dalam rangka restrukturisasi dan/atau revitalisasi MNA sebagai dana talangan untuk MNA sementara menunggu pencairan dana tambahan Penyertaan Modal Negara.

Based on the Minister of State Owned Enterprises decision letter No. KEP152/MBU/2011 dated June 27, 2011 on the restructuring and / or revitalization of MNA and approval of the Minister of Finance by letter No. S-427/MK.06/2011 dated July 27, 2011, concerning approval of the Minister of SOEs additional related proposal to extend the loan by the Company to MNA for Rp561,000 restructuring and/or revitalization of MNA as a fund advance loan receivables for MNA while waiting for additional disbursement of State Capital.

Pada tanggal 21 Oktober 2011 dilakukan Adendum IV No. 15 Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversikan Dalam Rangka Penyelamatan Usaha MNA yang diantaranya mengatur tentang penambahan Fasilitas Pinjaman dengan jumlah maksimum Rp861.000 dengan rincian Rp300.000 sebagai Fasilitas Pinjaman CLF (Convertible Loan Facility) dan Rp561.000 sebagai Fasilitas Pinjaman Talangan RR (Restrukturisasi dan Revitalisasi) serta perubahan mekanisme pembayaran bunga, tunggakan kewajiban, denda serta provisi dan biaya administrasi.

In Addendum IV No. 15 on October 21, 2011 regarding Conversible Loan Agreement in order to Business Restructuring MNA, that status the addition of maximum amount to Rp861,000 of loan facility with details Rp300,000 as CLF Loan Facility (Convertible Loan Facility) and the Loan Facility bailout of Rp561,000 RR (Restructuring and Revitalization) as well as changes in interest payments mechanism, outstanding liabilities, fines, provisions and administrative costs.


101


285





286


and

Agreements

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-107/MBU/02/2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang pelaksanaan Restrukturisasi dan /atau Revitalisasi PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan surat persetujuan Menteri Keuangan No. S21/MK.06/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Permohonan Persetujuan atas Penggunaan Dana RR PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan penanganan RR PT MNA secara keseluruhan.

In accordance with the Letter Minister of SOE’s No.S-107/MBU/02/2016 dated February 3, 2016 regarding the Restructuring and revitalization of PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), and Approval Letter of Ministry of Finance No. S-21 / MK.06 / 2016 dated January 20, 2016 on Request for Approval for the Use of RR Funds by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and management of PT MNA’s overall funds.

Pada Tanggal 16 Februari 2016, Perusahaan melalui Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Merpati Nusantara Indonesia Airlines (Persero) Nomor 17 memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp 500.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,5 %per tahun bruto (termasuk pajak atas bunga). Pinjaman akan jatuh tempo 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian pinjaman atau selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2018. Pinjaman akan dialokasikan untuk membayar upah tertunggak dan/atau sebagian pesangon karyawan PT MNA serta biaya proses RR lainnya.

On February 16, 2016, based on Deed of Agreement Fund Lending for Restructuring and/or Revitalization Loan PT Merpati Nusantara Indonesia Airlines (Persero) No.17, the Company approved loans with maximum credit facility amounting to Rp500,000 with the interest rate of 10.5% per annum gross (including tax on interest). The loan will due date 2 (two) years from the signing of the loan agreement or at the latest dated February 15, 2018. The loan will be allocated to pay the owed wages and / or some of PT MNA employee severance and other RR process costs.

Pada tanggal 16 November 2016 dilakukan Adendum V No. 09 Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversikan Dalam Rangka Penyelamatan Usaha MNA yang diantaranya mengatur perpanjangan jangka waktu Fasilitas Pinjaman dengan masa perpanjangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman CLF serta penyampaian informasi perubahan outstanding hutang atas Fasilitas Pinjaman CLF.

On November 16, 2016, the Adendum V No. 09 Agreement of Convertible Loans to Redeem MNA was arranged, which included regulations to extend Loan Facility with extension period no later than 10 (ten) years from the date of signing Loan Agreement CLF and submission of information on changes in outstanding debt on Loan Facility CLF.


102

Paraf:






and

Agreements

2. PT PAL Indonesia (Persero) (PAL)  Fasilitas Pinjaman Tranche A Jumlah Fasilitas Pinjaman Tranche A yaitu maksimal sebesar setara USD 3,26 juta. Dana Fasilitas Pinjaman Tranche A dipergunakan untuk penyelesaian pembangunan Kapal Hull Nomor W239 (Tranche A1) dan Kapal Hull Nomor W240 (Tranche A2). Sesuai perjanjian, jangka waktu Fasilitas Pinjaman Tranche A2 berakhir pada tanggal 07 Mei 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, tanggal 20 Oktober 2010 telah dilakukan Addendum terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Pembiayaan Proyek Kapal Tranche A Nomor PP-06/PPA/1010 yang isinya mengenai tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tranche A2 yaitu terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan penerimaan pembayaran atas penyelesaian Kapal Hull Nomor W240, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2011. Untuk Kapal Hull Nomor W239 telah selesai pembangunannya dan telah diserahterimakan kepada pembeli kapal, maka Fasilitas Pinjaman Tranche A1 yang ditujukan untuk pembiayaan Kapal Hull Nomor W239 tidak akan diperpanjang.

2. PT PAL Indonesia (Persero) (PAL)  Loan Facility Tranche A The amount of Loan Facility Tranche A is a maximum equivalent of USD3,26 million. Tranche A Facility funds are used for the completion of construction of Ship Hull No. W239 (Tranche A1) and Ship Hull No. W240 (Tranche A2). As per the agreement, the term of Tranche A2 Facility expires on May 7, 2010. In this regard, on October 20, 2010, Addendum to the Agreement of Loan Facility to Fund Ship Project - Tranche A No. PP-06 / PPA / 1010 has been carried out, which contain the maturity date of Tranche A2 amenities ie as from the Effective Date until the receipt of payment for the settlement of Hull Ship No. W240, no later than March 31, 2011. Since Hull Ship No. W239 has been built and has been handed over to its buyer, the Loan Facility Tranche A1 which is intended to finance Hull Ship No. W239 will not be extended.

Pada tanggal 26 Oktober 2010, perusahaan mencairkan dana pinjaman sebesar Rp8.301,15 atau setara USD 931.353,43 untuk pembiayaan penyelesaian pembangunan Kapal Hull W240. Pada tanggal 21 Maret 2011, Kapal Hull W240 telah diserahterimakan kepada Pembeli Kapal, namun PT PAL belum dapat mengembalikan dana pinjaman. Hal ini disebabkan Pembeli Kapal belum melunasi sisa pembayaran kapal karena masih belum diperoleh kesepakatan mengenai jumlah tagihan. Sehubungan hal tersebut, tanggal 20 Oktober 2011 kembali dilakukan Addendum II terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Pembiayaan Proyek Kapal Tranche A Nomor PP-06/PPA/1010 yang isinya mengenai perubahan tanggal jatuh tempo Fasilitas Tranche A2 yaitu terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan penerimaan pembayaran atas penyelesaian Kapal Hull Nomor W240, selambat-lambatnya tanggal 30 April 2012.

On October 26, 2010, the company disbursed loans amounting to USD 931,353.43 or equivalent Rp8.301,15 to finance the completion of construction of Hull Ship W240. On March 21, 2011, Hull Ship W240 was handed over to its Buyer, but PT PAL could not to refund the loan. This is due to ship buyers who have not pay the remaining payment because there was no agreement made on the amount of the payables. In relation to the matters, on October 20, 2011 Addendum II Agreement of Loan Facility to Fund Ship Project was made, which is regarding changes in maturity date Facility Tranche A2 i.e. as from the Effective Date until the reception payment upon completion of Hull Ship No. W240, not later than April 30, 2012.

Pada tanggal 20 Januari 2012, PAL telah melunasi bunga dan sebagian hutang pokok setelah PT PAL menerima pembayaran dari Pembeli Kapal, yakni sebesar Rp6.505 (bunga Rp975 dan pokok Rp5.530). Sebagian hutang pokok sebesar Rp2.771 selanjutnya dilunasi pada tanggal 16 Mei 2012.

On January 20, 2012, PAL paid interest and some principal debt after PT PAL received payments from ship buyers, which amounted to Rp6,505 (Rp975 interest and principal Rp5,530). Most of the principal debt amounting to Rp2.771 was subsequently paid in full on May 16, 2012.


103


287






 Fasilitas Pinjaman Tranche B dan Tranche C Jumlah Fasilitas Pinjaman Tranche B dan C yaitu masing-masing maksimal sebesar setara USD 11,99 juta dan USD 10,35 juta. Dana Fasilitas Pinjaman Tranche B dan Tranche C yang rencananya akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Kapal Hull Nomor M262, M263, M264, M265, M256, M257, M254 dan M255 tidak jadi digunakan dikarenakan telah dibiayai sendiri oleh Pembeli Kapal. 



Agreements

Loan Facility Tranche B and C

Total Loan Facility Tranche B and C are respectively equivalent maximum of USD 11.99 million and USD 10.35 million. Funds of Loan Facility Tranche B and Tranche C will be used to complete the construction of Hull Ship No. M262, M263, M264, M265, M256, M257, M254 and M255 were not used because the buyer had funded it.

Fasilitas Pinjaman Tranche D Jumlah Fasilitas Pinjaman Tranche D yaitu maksimal sebesar Rp193.370. Dana Fasilitas Pinjaman Tranche D dipergunakan untuk pembiayaan korporasi. Tanggal Jatuh Tempo perjanjian yaitu 31 Desember 2018 dengan jadwal pembayaran bunga pertamakali yaitu 31 Maret 2012. Sampai dengan 31 Desember 2011, jumlah pinjaman yang telah dicairkan adalah sebesar Rp170.703.

 Loan Facility Tranche D Number of Tranche D Facility is a maximum of Rp193,370. Tranche D Facility funds used for corporate financing. Maturity date is December 31, 2018 agreement with the first interest payment schedule is March 31, 2012. As of December 31, 2011, the amount of loans disbursed amounted to Rp170,703.

Tanggal 28 Desember 2012, telah dilakukan Addendum Perjanjian Pemberian Pinjaman untuk Pembiayaan Korporasi – Tranche D Nomor PP-14/PPA/1212 yang isinya mengenai perubahan tingkat suku bunga pinjaman menjadi tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) ditambah 3% (tiga persen). Tanggal 17 Desember 2014, PAL membayar sebagian hutang pokok sebesar Rp18.862. Sehingga outstanding pokok PAL per 31 Desember 2014 menjadi Rp151.841.

On December 28, 2012, Addendum to Agreement of Loan Facility to Finance Corporation - Tranche D No. PP-14 / PPA / 1212 changes in the interest rate of loans into interest rate of Bank Indonesia (BI Rate) plus 3% (three percent). On December 17, 2014, PAL repaid a portion of the principal amounted to Rp18,862. Therefore, the principal outstanding as of December 31, 2014 became Rp151,841.

 Fasilitas Dana Talangan Pada tanggal 20 Desember 2011, perusahaan memberikan pinjaman dana talangan sebesar Rp89.190 dengan tujuan penggunaan untuk pembayaran tunggakan kewajiban fasilitas KITE yang dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan Nomor PP-15/PPA/1211. Tingkat suku bunga pinjaman adalah sebesar tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate). Tanggal jatuh tempo pinjaman yaitu tanggal terealisasinya realokasi dana restrukturisasi dan/atau revitalisasi PAL menjadi dana pembayaran tunggakan kewajiban fasilitas KITE, selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal efektif. Pinjaman atas dana talangan dijaminkan dengan Fidusia atas tagihan/piutang PAL senilai Rp112.000 dan tanah serta bangunan senilai Rp9.700.

288

and


104



Bailout Facility On December 20, 2011, the company provided bailout loans amounting to Rp89,190 to pay arrears of KITE facility as set forth in the Bailout Loan Agreement No. PP-15 / PPA / 1211. The interest rate on the loan is equal to the interest rate of Bank Indonesia (BI Rate). The maturity date of the loan is the date of realization of the reallocation of restructuring and / or revitalization PAL funds into funds of KITE facility arrears payment, no later than 6 months from the effective date. Loans on bailouts are pledged by the Fiduciary billing / receivable worth Rp112,000, and land and buildings worth Rp9,700.

Paraf:






and

Agreements

Oleh karena realokasi dana restrukturisasi dan/atau revitalisasi PAL menjadi dana pembayaran Tunggakan Kewajiban KITE belum terealisasi, maka jangka waktu perjanjian diperpanjang menjadi selambatlambatnya tanggal 31 Desember 2012 yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Nomor PP-06/PPA/0812 tanggal 01 Agustus 2012.

Since reallocation of restructuring and / or revitalization of PAL funds into funds to pay KITE arrears is not realized yet, therefore the term of agreement is extended to not later than on December 31, 2012 as outlined in the Addendum to Agreement No. PP-06 / PPA / 0812 dated August 1, 2012.

Pada bulan Mei, Juli dan Agustus tahun 2014 secara berturut-turut, PAL telah melunasi pinjaman dana talangan tersebut beserta bunganya senilai Rp95.190.

On May, July and August 2014 respectively, PAL has paid the bailout loans with its interests valued at Rp95,190.

 Restrukturisasi hutang Pada tanggal 30 Desember 2015, telah dilakukan restrukturisasi hutang terhadap pemberian pinjaman untuk pembiayaan korporasi – Tranche D yang dituangkan dalam Perjanjian Restrukturisasi Hutang PT PAL Indonesia (Persero) Nomor 47. Tanggal Jatuh Tempo perjanjian menjadi 31 Desember 2030. Hutang pokok sebesar Rp151.841 direstrukturisasi menjadi Fasilitas Tranche A, hutang bunga sebesar Rp88.742 dan denda pokok sebesar Rp4.465 direstrukturisasi menjadi Fasilitas Tranche B.



Loan Restructuring On December 30, 2015, a debt restructuring was made to a loan lent to finance corporation – Tranche D, as outlined in the Debt Restructuring Agreement PT PAL indonesia (Persero) Number 47. The expiry date of the agreement is on December 31, 2030. Debt principal amounted to Rp151,841 was restructured into Facility Tranche A, interest payable amounted to Rp88,742, and fine charged to loan amounted to Rp4,465 were restructured into Facility Tranche B.

Dengan dilakukannya restrukturisasi hutang PT PAL kepada Perusahaan, maka seluruh Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Pembiayaan Proyek Kapal (Project Financing) tanggal 16 Desember 2009 Nomor 09 (Tranche A), Nomor 10 (Tranche B) dan Nomor 11 (Tranche C) dinyatakan tidak berlaku lagi.

In conjunction with the debt restructuring of PT PAL to the Company, therefore the entire Lending Agreement to Finance Ship Project (Project Financing) dated December 16, 2009 No. 09 (Tranche A), No. 10 (Tranche B), and No. 11 (Tranche C) are no longer valid.

3. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (KKA) Berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No. S-596/MBU/2009 tanggal 25 Agustus 2009, yang dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No. 25 tanggal 28 Agustus 2009, Perusahaan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar Rp125.720 dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (”SBI”) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan per tahun (netto). Pemberian pinjaman bertujuan untuk pembayaran kompensasi sehubungan dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan KKA.

3. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (KKA) In accordance with the Minister of SOE’s Letter No. S-596/MBU/2009 dated August 25, 2009, as outlined in the Bailout Loans Agreement No. 25 dated August 28, 2009, the Company provides loans receivable with a maximum principal amounted to Rp125,720 with interest rate of SBI for the period of 3 (three) months per year (net). The lending objective is regarding payment of compensation in relation with KKA’s employees termination.


105


289





290


and

Agreements

Jangka waktu pemberian pinjaman selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penarikan pertama pinjaman atau pada tanggal diterimanya uang hasil penjualan (pembayaran) aset KKA, mana yang lebih dulu.

The term of loan for 12 (twelve) months is starting from the date of first drawdown or the date of receipt of the proceeds (payment) of KKA assets, whichever is earlier.

Berdasarkan Perjanjian No. PP-05/PPA/0810 tanggal 30 Agustus 2010 dilakukan Addendum I atas Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No.25 tanggal 28 Agustus 2009. Addendum tersebut mengatur tetang perubahan jangka waktu Fasilitas Pinjaman menjadi 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penarikan pertama sampai dengan diterimanya uang hasil penjualan (pembayaran) aset KKA atau dalam hal penyelesaian permasalahan KKA ditetapkan melalui restrukturisasi dan/atau revitalisasi sampai dengan tanggal pencairan pertama kali atas dana fasilitas pinjaman restrukturisasi dan/atau revitalisasi yang diterima KKA.

Based on the Agreement No. PP05/PP/0810 dated August 30, 2010, an Addendum I to Bailout Agreement No. 25 dated August 28, 2009. The Addendum regulated on changes in term of Loan Facility to 18 (eighteen) months since the date of first withdrawal until the receipt of revenue (sales) from KKA assets, or in terms of settlement to KKA issues, it is set up through restructuring and/or revitalization until the date of the first disbursment on loan facility of restructuring and/or revitalization received by KKA.

Berdasarkan Perjanjian No.PP-03/PPA/0312 tanggal 30 Maret 2012 dilakukan addendum III atas Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No. 25 tanggal 28 Agustus 2009. Dalam addendum tersebut jangka waktu Fasilitas Pinjaman diperpanjang menjadi 42 (empat puluh dua) bulan terhitung sejak Tanggal Penarikan Pinjaman Pertama, yaitu sampai dengan 28 Februari 2013 atau sampai dengan tanggal diterimanya hasil penjualan aset KKA.

Based on the Agreement No. PP03/PPA/0312 dated March 30, 2012, Addendum III was carried out to Bailout Agreement No. 25 dated August 28, 2009. In the Addendum the term of Loan Facility is extended to 42 (fourty two) months since the date of first withdrawal until 28 February 2013, or until the date when sales of KKA assets are received.

Pada tanggal 26 Juli 2010 dilakukan Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No. PP04/PPA/0710 tanggal 26 Juli 2010, jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp1.914 dengan tingkat suku bunga SBI untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan per tahun (netto). Pemberian pinjaman bertujuan untuk pembayaran biaya jasa konsultan keuangan dan konsultan teknik sehubungan dengan pelaksanaan kajian menyeluruh atas opsi-opsi penyelesaian permasalahan KKA dalam upaya pengoperasian kembali KKA. Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal efektif/tanggal ditandatanganinya perjanjian.

On July 26, 2010, a Bailout Agreement No. PP-04/PPA/0710 dated July 26, 2010 was done, with the amount of maximum principal facilityis Rp1,914 using SBI rates for 3 (three) months per year (net). The lending was aiming to pay expenses of finance consulting services and engineering consulting services, regarding the implementation of holistic evaluation to settlement of KKA issues in attempt for reoperation of KKA. Term of loan facility is 12 (twelve) months starting from the effective date/signing date.


106

Paraf:






and

Agreements

Berdasarkan Perjanjian No.PP-07/PPA/0511 tanggal 23 Mei 2011 dilakukan addendum I atas Perjanjian Pinjaman Dana Talangan No. PP-04/PPA/0710 tanggal 26 Juli 2010, addendum tersebut mengatur penambahan jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp125 sehingga total jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum Rp2.039. Perusahaan diposisikan sebagai kreditur yang didahulukan pelunasannya (senior creditor) hingga sejumlah Rp141.730.

Based on the Agreement No. PP07/PPA/0511 dated May 23, 2011, Addendum I to Bailout Agreement No. PP04/PPA/0710 dated July 26, 2010. The Addendum regulates the increase in principal loan facility amounted to Rp125, therefore the total amount of principal loan facility is a maximum of Rp 2,039. The Company as senior creditor is prioritized in its redemption up to Rp141,730.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Dana Talangan No.PP-11/PPA/0711 tanggal 25 Juli 2011 dilakukan addendum II atas Perjanjian Pinjaman Dana Talangan No. PP04/PPA/0710 tanggal 26 Juli 2010. Dalam addendum tersebut jangka waktu fasilitas pinjaman diubah menjadi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal efektif atau sampai dengan tanggal diterimanya uang hasil penjualan aset KKA atau dalam hal penyelesaian permasalahan KKA ditetapkan melalui restrukturisasi dan/atau revitalisasi, sampai dengan tanggal pencairan pertama kali atas dana fasilitas pinjaman restrukturisasi dan/atau revitalisasi yang diterima oleh KKA dari Perusahaan sesuai dengan penugasan dari Menteri Negara BUMN dengan persetujuan Menteri Keuangan (tergantung mana yang terjadi lebih dahulu).

Based on the Bailout Agreement No.PP11/PPA/0711 dated July 25, 2011, Addendum II was done on Bailout Agreement No. PP-04/PPA/0710 dated 26 July 2010. In the Addendum a loan facility term was changed into 24 (twenty four) months starting the effective date or until the date when sales of KKA assets is received, or in terms of settlement of KKA issues set through restructuring and/or revitalization, until the date of first disbursment of loan facility of restructuring and/or revitalization received by KKA through Company according with the assignment from Minister of SOE with approval from Minister of Finance (depends on whichever occurs first).

Pada tanggal 13 April 2012 dilakukan Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan untuk Biaya Pengamanan dan Pemeliharaan Aset No.PP-04/PPA/0412. Jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp6.600 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak mulai beroperasinya Fasilitas Pembangkit Tenaga Listrik KKA melalui kerjasama dengan PLN.

On April 13, 2012, a Bailout Agreement on Security and Maintenance of Assets No PP04/PPA/0412 was done. The amount of principal loan facility is maximum Rp6.600 with 12 (twelve) months loan term starting from the initial operation of Power Plant Facilities KKA in cooperation with PLN.

Berdasarkan Perjanjian No. PP-10/PPA/1012 tanggal 4 Oktober 2012 Perusahaan memberikan Pinjaman Dana Talangan Kepada KKA dengan pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp17.600 dengan rincian :  Fasilitas Pinjaman Tranche A, dengan pokok fasilitas pinjaman maksimum Rp13.200 yang digunakan untuk biaya pengamanan dan pemeliharaan aset periode Januari sampai dengan Desember 2012.

Based on the Agreement No. PP10/PPA/1012 dated October 4, 2012 the Company provides KKA’s Bailout Loan with maximum loan facility principle amounted to Rp17,600 with details as follows:  Loan Facility Tranche A, with a maximum amount of loan facility principal of Rp13,200 which is used to fund the security and safeguarding of assets on January until December 2012.


107


291






Agreements

Loan Facility Tranche B, maximum of loan facility amount of Rp4,400 which is pay engineering consultants Power Generator Facility.

with a principal used to on KKA

 Fasilitas Pinjaman Tranche B, dengan pokok fasilitas pinjaman maksimum Rp4.400 yang digunakan untuk biaya konsultan teknis pengoperasian Fasilitas Pembangkit Tenaga Listrik KKA.



Pada tanggal 19 November 2013, ditandatangani Perjanjian No PP11/PPA/1113 antara Perusahaan dengan PT KKA perihal Perubahan Menyeluruh Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan menjadi Pinjaman Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi. Adapun pokok-pokok dari pinjaman tersebut antara lain:  Dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara BUMN selaku ketua Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN No. KEP-02/MBU/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Perusahaan PT Kertas Kraft Aceh (Persero). Maka Perusahaan melakukan pengalihan atas pinjaman dana talangan yang termasuk dalam program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi. menjadi pinjaman Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.

On November 19, 2013, an agreement was signed, that is the Agreement No PP11/PPA/1113 between the Company and PT KKA regarding the Comprehensive Amendment of Lending Bailout Loan Agreement to become Restructuring and/or Revitalization Loan. The basic terms of Loan are as follows :  As with the release of the Decision of State-Owned Enterprises Minister as the Chairman of State-Owned Enterprises Restructuring and Revitalizing Committee No. KEP-02/MBU/2012 on 4 January 2012 about Restructuring and/or Revitalization of PT Kertas Kraft Aceh (Persero). Therefore the Company transferred the bailout loan that was included in Restructuring and Revitalizing Program into Restructuring and/or Revitalization Loan.

 Adapun perjanjian awal yang dialihkan status sumber pendanaan dari dana talangan menjadi dana RR adalah:

 The initial agreement which status of source

1. Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 25 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan dari Perusahaan kepada PT KKA; 2. Perjanjian No. PP-04/PPA/0710 tanggal 26 Juli 2010 untuk Biaya Jasa Konsultan Keuangan dan Konsultan Teknik; 3. Perjanjian No. PP-01/PPA/0111 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pemberian Pinjaman Dana Talangan Untuk Biaya Pengamanan dan Pemeliharaan Aset; 4. Perjanjian No. PP-13/PPA/1111 tanggal 23 November 2011 tentang Pemberian Pinjaman Dana Talangan Untuk Biaya Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Periode April – Juni 2011. Berdasarkan Perjanjian tanggal 14 April memberikan pokok maksimum sebesar rincian:

292

and


2. Agreement No. PP-04/PPA/0710 on July 26, 2010 for Costs of Financial Consultant and Engineering Consultant Services; 3. Agreement No. PP-01/PPA/0111 on January 31, 2011 about Distribution the Bailout Loan for the Costs of Security and Safeguarding of Assets; 4. Agreement No. PP-13/PPA/1111 on November 23, 2011 about Distribution of Bailouts Loan for Security and Safeguarding of Assets for the period April until June 2011; Based on Agreement No.PP - 03 / PPA / 0414 on April 14, 2014, the Company provides a loan facility principal with maximum amount of Rp120,132 with details as follow :

No.PP-03/PPA/0414 2014, Perusahaan fasilitas pinjaman Rp120.132 dengan

PT Perusahaan Pengelola DFinal/February 23, 2017Aset (Persero)

of funding are transferred from bailouts loan into Restructuring and Revitalization funds are: 1. Deed of Loan Agreement No. 25 on August 28, 2009 about Baillouts Loan Agreement from the Company to PT KKA;

108

Paraf:






and

Agreements

 Fasilitas Pinjaman untuk Modal Kerja Pengadaan Gas sebesar Rp112.132 dengan peruntukan; uang jaminan kepada PT PIM selama kerjasama penyaluran gas secara proposional berdasarkan pemakaian volume gas alam, biaya pemakaian gas untuk start up dan shut down, dan pembayaran kargo gas.

 Loan Facility of Working Capital for Gas Procurement amounted to Rp112,132 with allocation; bail to PT PIM during the cooperation of proportionate gas distribution based on the volume of natural gas used, gas usage fee to start up and shut down, and the gas cargo payment.

Tingkat suku bunga yang diberlakukan atas pokok Fasilitas Pinjaman adalah sebesar 13% (tiga belas persen) per tahunan dan wajib dibayarkan kepada Perusahaan pada setiap hari kerja terakhir selama jangka waktu peminjaman

The interest rate imposed on the principal loan facility is amounted to 13% (thirteen percent) per year and must be paid to the Company on every last business days during the loan period.

Addendum I No. PP-04/PPA/0614 tanggal 10 Juni 2014 merupakan perubahan atas Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan Dalam Rangka Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) pada pasal Fasilitas Pinjaman Untuk Biaya Pra Operasi dan Fasilitas Pinjaman Untuk Modal Kerja Pengadaan Gas.

Addendum I No. PP-04 / PPA / 0614 dated June 10, 2014 is an amendment to the Bailout Agreement for the Operation and Maintenance of Electric Steam Power Plant (PLTU) PT Kertas Kraft Aceh (Persero), in the article Loan Facility for Pre-Operation Cost and Loan Facility to Gas Procurement Working Capital.

Pada Addendum II PP-01/PPA/0115 tanggal 15 Januari 2015 dilakukan perubahan atas Fasilitas Pinjaman Untuk Biaya Pra Operasi, Tanggal Pembayaran Bunga, Provisi dan Administrasi serta jadwal angsuran pokok.

Addendum II PP-01 / PPA / 0115 dated January 15, 2015 is an amendment to the Loan Facility for Pre-Operating Costs, Interest Payment Date, Provision, Administration and Principal Repayment Schedule.

Addendum III PP-04/PPA/0515 tanggal 28 Mei 2015 dilakukan realokasi Fasilitas Pinjaman Untuk Modal Kerja Pengadaan Gas menjadi Fasilitas Pinjaman Pra Operasi, ketentuan penarikan dana fasilitas pinjaman untuk biaya pra operasi serta jadwal angsuran pokok.

Addendum III-04 PP / PPA / 0515 dated May 28, 2015 is reallocation of Loan Facility for Gas Procurement Working Capital into Loan Facility for Pre-Operation, which include provision of loan facility withdrawal for preoperating costs and principal payment schedule.

Addendum IV PP-03/PPA/0216 tanggal 4 Februari 2016 dilakukan realokasi Fasilitas Pinjaman Untuk Modal Kerja Pengadaan Gas menjadi Fasilitas Pinjaman Pra Operasi serta jadwal pembayaran angsuran pokok.

Addendum IV PP-03 / PPA / 0216 dated February 4, 2016 is reallocation Working Capital Loan Facility To Supply Gas into Pre Loan Facility Operations and principal installment payment schedule.

Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah pada tanggal 31 Desember 2017 atau tanggal pencairan fasilitas pinjaman dana restrukturisasi dan/atau revitalisasi atau tanggal refinancing (mana yang lebih dulu)

The maturity date of the loan is on December 31, 2017 or the date of restructuring and/or revitalization loan facility disbursement or refinancing date (whichever is earlier).


109


293






4. PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (ISN) Berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No.S-494/MBU/2009 tanggal 21 Juli 2009 dan dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No.02 tanggal 5 Agustus 2009, Perusahaan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar Rp25.000 dan tingkat suku bunga sebesar 15% per tahun. Pemberian pinjaman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana operasional ISN dengan jangka waktu 3 (bulan) terhitung sejak tanggal penarikan pinjaman. Perhitungan bunga atas fasilitas pinjaman dilakukan mulai dari masingmasing tanggal penarikan dana fasilitas pinjaman sampai dengan tanggal jatuh tempo.

294

4

and

Agreements

PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (ISN) In accordance with the letter of the Minister of SOEs’ No. S-494/MBU/2009 dated July 21, 2009 and set forth in the Bailout Lending Agreement No. 02 dated August 5, 2009, the Company provides loan with a maximum principal amounted to Rp25,000 and interest rates of 15% per annum. The objective of loan lending is to meet the needs of ISN’s operational funds with a term period of 3 (three) months commencing from the withdrawal date. The calculation of interest on the loan facility made is started from the date of each withdrawal facility until the maturity date.

Perjanjian ini dijaminkan dengan dengan Hak Tanggungan Tingkat I (pertama) atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 00688/Telukjambe seluas 445.350 m2 dengan nilai sebesar Rp32.500.

The agreement is secured by the Mortgage Right Level I (first) for a plot of land and buildings with SHGB No. 00688/Telukjambe cover 445,350 sqm amounted to Rp32,500.

Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No.2 Tanggal 5 Agustus 2009 telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Addendum I No. 16 Tanggal 14 September 2009 mengenai perubahan penggunaan dana fasilitas pinjaman.

Bailout Agreement No. 2 dated August 5, 2009 has been amended several times, including Addendum I No. 16 dated September 14, 2009 regarding changes in use of loan funds.

Berdasarkan perjanjian No. PP-07/PPA/0812 tanggal 7 Agustus 2012 telah dilakukan Addendum IV Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai penambahan jaminan atas pinjaman yang diberikan. Tambahan jaminan tersebut diantaranya adalah 2 (dua) bidang tanah Hak Guna Bangunan pada Unit Patal Grati senilai Rp50.000, Gadai atas 60.000 lembar saham PT ISN pada PT Artha Bangun Pratama senilai Rp60.000 dan sebidang tanah Hak Guna Bagunan pada Unit Patal Karawang.

Based on Agreement No. PP-07/PPA/0812 dated August 7, 2012 the Addendum IV Fund Advance Loan Receivables Agreement was made, regarding addition of collateral for the loan granted. The additional warrants include 2 (two) plots of land and Building Rights on Patal Grati Unit worth Rp50,000, fiduciary for 60,000 shares of PT ISN to PT Artha Bangun Pratama amounted to Rp60,000 and a piece of land and Building Rights in Uni Patal Karawang.

Pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Perjanjian No. PP-11/PPA/1012 dilakukan Addendum V Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai pelepasan aset PT ISN berupa tanah dan bangunan pada Unit Patal Karawang dengan HGB No. 00688/Telukjambe (sisa), sehingga aset bukan lagi menjadi bagian dari jaminan.

On October 25, 2012, based on the Agreement No. PP-11/PPA/1012, Addendum V Fund Advance Loan Receivables Agreement was made, which is regarding the transfer of PT ISN assets i.e. land and building in Patal Karawang Unit 00688/Telukjambe with HGB No. (remaining), hence the asset is no longer a part of the warrant.


110

Paraf:






and

Agreements

Pada tanggal 16 Januari 2013, berdasarkan Perjanjian No. PP-01/PPA/0113 dilakukan Addendum VI Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai Penitipan Uang Sebagai Jaminan Pinjaman Dana Talangan. Terkait hal tersebut, pada tanggal 19 Maret 2013 berdasarkan Perjanjian No. PP-03/PPA/0313 kembali di lakukan Addendum VII, yaitu mengenai penambahan jaminan atas pinjaman yang diberikan. Tambahan jaminan tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan di Pabriteks Tegal dengan SHGB No. 124 senilai Rp250.

On January 16, 2013, under the Agreement No. PP-01 / PPA / 0113 the Addendum VI Bailout Agreement was made, which is regarding Custody of Fund as Bailout Loan Warrants. In relation to this, on March 19, 2013 under Agreement No. PP-03 / PPA / 0313 Addendum VII was added, that is the addition of collateral for loans. The additional warrants is a plot of land and building in Pabriteks Tegal with SHGB No. 124 worth Rp250.

Berdasarkan Perjanjian No.PP-07/PPA/0813 tanggal 29 Agustus 2013 telah dilakukan Addendum VIII Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai perubahan pembayaran bunga yang sebelumnya ditetapkan tanggal 28 setiap bulan menjadi pembayaran bunga selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013.

Based on the agreement No.PP-07 / PPA / 0813 dated August 29, 2013, the Addendum VIII Fund Advance Loan Receivables Agreement was made, which is reagrding changes in interest payments which previously was established on the 28th of each month into no later than December 31, 2013.

Pada tanggal 30 Desember 2013, berdasarkan Perjanjian No. PP-13/PPA/1213 dilakukan Addendum IX Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai perubahan jatuh tempo yang diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2014, perubahan tingkat suku bunga menjadi 14% serta pelepasan jaminan tunai.

On December 30, 2013, under the Agreement No. PP-13 / PPA / 1213, Addendum IX Fund Advance Loan Receivables Agreement was made, which is regarding changes in the maturity to until December 31, 2014, changes in the interest rate to 14% and the release of cash collateral.

Berdasarkan perjanjian No. SU-06/PPA/1014 Tanggal 30 Oktober 2014 Perusahaan melakukan Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes (SPN) dengan nilai pagu kredit Rp4.106, tingkat suku bunga 14% (gross) per tahun, jatuh tempo SPN tanggal 15 Oktober 2015.

Based on the Agreement No. SU-06 / PPA / 1014 dated October 30, 2014 the Company issued the Secured Promissory Notes (SPN) with a ceiling value of Rp4.106, interest rate of 14% (gross) per annum, and SPN maturity date on October 15, 2015.

Pada tanggal 29 Desember 2014, berdasarkan Perjanjian No. PP-07/PPA/1214 kembali dilakukan Addendum X Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai perpanjangan jatuh tempo hingga tanggal 31 Desember 2015

On December 29, 2014 based on the Agreement No. PP-07/PPA/1214, Addendum X on Bailout Agreement was made, which is regarding the extension of the maturity date to December 31, 2015

Pada tanggal 2 April 2015, PT ISN melakukan pelunasan pada pinjaman SPN, sementara pembayaran sebagian pada Pinjaman Dana Talangan

On April 2, 2015 PT ISN settled the SPN loans, while partially paid the Fund Advance Loan Receivables.


111


295





296


and

Agreements

Pada tanggal 4 Januari 2016, berdasarkan Perjanjian No. PP-01/PPA/0116 kembali dilakukan Addendum XI Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai perpanjangan jatuh tempo hingga tanggal 31 Desember 2016.

On Januari 4, 2016 based on the Agreement No. PP-01/PPA/0116 Addendum XI Fund Advance Loan Receivables Agreement was made, which is regarding the extension of maturity date until December 31, 2016

Berdasarkan perjanjian No. SU-02/PPA/0216 Tanggal 18 Februari 2016 Perusahaan kembali melakukan Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes (SPN) dengan nilai pagu kredit Rp126.000, tingkat suku bunga 14% (gross) per tahun, jatuh tempo SPN tanggal 31 Maret 2017.

Based on the agreement No. SU-02 / PPA / 0216 on February 18, 2016 the Company re-entered into an Issuance of Secured Promissory Notes (SPN) with credit ceiling value of Rp126.000, interest rate of 14% (gross) per year, and the SPN maturity date SPN on March 31, 2017.

Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2016, berdasarkan Perjanjian No. SU-09/PPA/1216 telah dilakukan Addendum I Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes (SPN), yaitu mengenai perpanjangan jatuh tempo hingga tanggal 30 September 2017.

On December 8, 2016, based on the Agreement No. SU-09 / PPA / 1216 Addendum I Secured Promissory Notes (SPN) Issuance Agreement was made, which is an extension of the maturity date until the date of September 30, 2017.

Pada tanggal 5 Januari 2017, berdasarkan Perjanjian No. PP-01/PPA/0117 kembali dilakukan Addendum XII Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan, yaitu mengenai perpanjangan jatuh tempo hingga tanggal 31 Desember 2017.

On 5 January 2017, based on the Agreement No. PP-01 / PPA / 0117 Addendum XII Bailout Borrowing Agreement was made, which is regarding the extension of the maturity date to December 31, 2017.

5. PT Dirgantara Indonesia (Persero) (DI) Berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No. S-720/MBU/2010 tanggal 23 Nopember 2010 perihal pinjaman dalam rangka project financing bagi PT DI serta surat No.S735/MBU/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal penegasan penggunaan dana korporasi Perusahaan yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit/Pinjaman Jangka Pendek Nomor 13 tanggal 2 Desember 2010, Perusahaan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok fasilitas maksimum sebesar Rp237.180 dan telah direalisasikan sebesar Rp234.610 dengan tingkat suku bunga sebesar 11% per tahun.

5. PT Dirgantara Indonesia (Persero) (DI) In accordance with the letter of the Minister SOEs’ No. S-720/MBU/2010 dated November 23, 2010 regarding loan for PT DI project financing, as well as Letter No. S735/MBU/2010 dated December 1, 2010 regarding the confirmation of the use of corporate funds as set in the Credit/Short Term Loan Agreement No. 13 dated December 2, 2010, the Company provides loans with a maximum of principal amount of Rp237,180, amount which has been realized is Rp234,610, with an interest rate of 11% per annum.

Jatuh tempo pinjaman adalah setiap dibayarkannya tagihan atas proyek Super Puma dan/atau Bell ke rekening PT DI di Bank BNI yang menampung pembayaran Super Puma dan Bell atau tanggal 28 Februari 2010; mana yang lebih dulu.

Loan maturity is on any bill-payment on the Super Puma and / or Bell project to the account of PT DI in Bank BNI that holds payment of Super Puma and Bell or on February 28, 2010 whichever is earlier.


112

Paraf:






and

Agreements

Perjanjian pinjaman ini dijaminkan dengan Hak tagih atau piutang PT DI terhadap proyek Super Puma dan proyek Bell yang masingmasing bernilai Rp179.335 dan Rp99.866 yang selain kepada Perusahaan juga dijaminkan kepada Bank BRI dengan hak klaim secara pari pasu, 2 (dua) unit mesin pesawat helikopter, yaitu NAS332 C1 SPUMA N-20 (Super Puma) dan Bell-412EP berikut komponennya yang masing-masing bernilai Rp179.335 dan Rp99.866.

The loan agreement is secured with Claim right or receivable of PT DI to the Super Puma and Bell projects, each worths Rp179.335 and Rp99.866 which in addition to the Company, also secured to Bank BRI with rights claims on pari passu, two (2) units of helicopter engines, i.e. C1 NAS332 SPUMA N-20 (Super Puma) and Bell412EP along with the components, each of which is worth Rp179,335 and Rp99,866.

Pinjaman tahap II kepada PT DI yang diberikan berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No.S-79/MBU/2011 tanggal 23 Februari 2011 perihal Persetujuan Pinjaman Dana dari Perusahaan dan surat No.S-114/MBU/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Penetapan RUPS Perusahaan untuk memberikan Pinjaman Jangka Pendek Tahap II kepada PT DI. Pinjaman tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek No.182 tanggal 25 Maret 2011.

Phase II credit to PT DI given based on the Letter of the Minister of SOE No. S79/MBU/2011 dated February 23, 2011 regarding the Approval of Fund Loan from the Company and Letter No. S114/MBU/2011 dated March 14, 2011 regarding the Stipulation of Company RUPS to provide Short-Term Loans Phase II to PT DI. The loan was set into Short-Term Loan Agreement No. 182 dated March 25, 2011.

Jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp89.000, pinjaman tersebut akan digunakan untuk keperluan penyelesaian proyek, pembiayaan operasional, modal kerja dan pembiayaan tagihan PT DI lainnya yang dibagi dalam 3 (tiga) jenis pinjaman yaitu: • Tranche A untuk penyelesaian proyek AD TRADE dan pembayaran gaji bulan Februari 2011, dengan pokok pinjaman maksimal Rp32.800. • Tranche B untuk pembiayaan modal kerja, pokok pinjaman maksimal Rp54.500. • Tranche C untuk pembiayaan tagihan PT DI lainnya, dengan pokok pinjaman maksimal Rp1.700.

The principal amount of the loan facility to a maximum of Rp89,000, the loan will be used for completion of the project, financing operations, working capital and other financing charges of PT DI which are divided into three (3) types of loans as follows:  Tranche A for completion of AD TRADE project and payroll of February 2011, with a maximum loan principal of Rp32,800.  Tranche B for the financing of working capital, with a maximum loan principal of Rp54.500.  Tranche C for PT DI other financing charges, with a maximum loan principal of Rp1,700.

Bunga pinjaman adalah sebesar 11% per tahun dan denda keterlambatan pembayaran pokok dan bunga sebesar 6% per tahun.

The loan interest is 11% per year and fine for late payment of principal and interest is 6% per year.

Pada tanggal 7 November 2011, pinjaman dana talangan PT DI lunas bersamaan dengan pencairan kedua Pembiayaan korporasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Korporasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) No.55 tanggal 18 Agustus 2011 Perubahan I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Korporasi PT Dirgantara Indonesia (persero) No.04 tanggal 3 Nopember 2011 dengan tujuan penggunaan dana untuk tambahan modal kerja untuk mengatasi defisit cashflow tahun 2011 dan investasi pembelian mesin untuk penyelesaian proyek-proyek terkontrak.

On November 7, 2011, the bailout loan of PT DI settled simultaneously with the second disbursement of corporate financing based on Corporate Financing Agreement PT Dirgantara Indonesia (Persero) No.55 dated August 18, 2011 Amendment I (First) Corporate Financing Agreement PT Dirgantara Indonesia (Persero) No .04 dated November 3, 2011 with the purpose of using the funds for additional working capital to overcome the cash flow deficit in 2011, and investment in machinery for the completion of projects contracted.


113


297





298


and

Agreements

Pada tanggal 30 Desember 2014, terdapat perubahan VI (keenam) Perjanjian Pembiayaan Korporasi PT DI mengenai perubahan jatuh tempo dari sisa pagu kredit Rp655.000 menjadi tanggal 31 Desember 2016 atau tanggal pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT DI (yang akan diajukan kembali oleh PT DI) yang mana terlebih dahulu.

On December 30, 2014, there is a change VI (sixth) Corporate Financing Agreement PT DI regarding changes in the maturity of the remaining credit limit Rp655,000 be dated December 31, 2016 or the date of the disbursement of the State Capital (PMN) at PT DI (to be filed back by PT DI) whichever comes first.

Pada tanggal 29 Desember 2016, terdapat perubahan VII (ketujuh) Perjanjian Pembiayaan Korporasi PT DI Nomor 48 yang dibuat oleh Notaris Muhamat Hatta, SH mengenai perubahan jatuh tempo dari sisa pagu kredit Rp605.000 menjadi tanggal 31 Desember 2018 atau tanggal pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT DI (yang akan diajukan kembali oleh PT DI) yang mana terlebih dahulu. Dalam perubahan tersebut, juga dilakukan perubahan pemenuhan kewajiban lanjutan dalam proses sertifikasi atas aset properti yang dimiliki oleh PT DI yaitu seluruh Tanah Gudang MMC dan seluruh Tanah KPTA Paledang wajib diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2017.

On December 29, 2016, Amendment VII (seventh) Corporate Financing Agreement PT DI No. 48 with Notary Muhamat Hatta, SH regarding changes in the maturity of the remaining credit limit of Rp605,000 to December 31, 2018 or the date of the disbursement of the State Capital Investment (PMN) at PT DI (which will be resubmitted by PT DI) whichever is earlier. In such changes, changes was made in continuing obligations fulfillment in the process of certification of the property assets owned by PT DI, i.e. the entire MMC Land Warehouses and the entire Land Warehouses MMC KPTA Paledang must be completed no later than the date of June 30, 2017.

6. PT Artha Bangun Pratama Pada tanggal 14 Desember 2016 , dilakukan addendum II atas Perjanjian No. PP21/PPA/1216 antara PT PPA dengan PT Artha Bangun Pratama perihal Perubahan Menyeluruh Perjanjian Pinjaman Dana Talangan. Addendum II di buat karena ada perpanjangan Jangka waktu Fasilitas Pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian dan Penambahan Plafond Fasilitas pinjaman sebesar Rp1.350 sehingga total jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp. 15.949 dengan suku bunga 15% p.a (termasuk pajak) serta biaya provisi sebesar 0,25% dari nilai fasilitas pinjaman.

6. PT Artha Bangun Pratama On December 14, 2016, Addendum II Agreement No. PP-21 / PPA / 1216 between PT PPA with PT Artha Bangun Pratama concerning Amendment Comprehensive Bailout Loan Agreement. Addendum II created because there is an extension period Loan Facility during the twelve (12) months from the signing of the Agreement and Additions Plafond loan facility amounting to Rp1,350, bringing the total principal amount of the loan facility amounting to Rp15,949 with an interest rate of 15% p.a (including taxes) and the cost of provision of 0.25% of the value of the loan facility.

Berdasarkan Perjanjian No. PP-19/PPA/1116 Tanggal 3 November 2016 dilakukan Perjanjian Pinjaman Dana Talangan, jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp1.112 dengan tingkat suku bunga 15% p.a (gross) jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pemberian pinjaman bertujuan untuk pembayaran biaya jasa konsultan pembuatan studi kelayakan rencana pengembangan asset ABP dan menetapkan Owner Estimate serta untuk mendapatkan mitra strategis terbaik.

Agreement No. PP-19 / PPA / 1116 Date November 3, 2016 carried Bailout Loan Agreement, the maximum principal amount of the loan facility amounting to Rp1,112 at the rate of 15% p.a (gross) a period of twelve (12) months. Lending aims to payconsultants feasibility studies ABP asset development plan and establish Owner Estimate as well as to get the best strategic partner.


114

Paraf:






and

Agreements

7. PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (IKI) Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-415/MK.06/2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Industri Kapal Indonesia (Persero) dan surat Menteri BUMN Nomor S-365/MBU/2012 tanggal 13 Juli 2012 perihal Penugasan Pelaksanaan Restrukturisasi atau Revitalisasi PT Industri Kapal Indonesia (Persero) oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), perusahaan memberikan pinjaman dengan plafond maksimal sebesar Rp191.380 untuk restrukturisasi korporasi yang diberikan dalam 4 (empat) Tranche (Tranche A, B, C dan D). Pinjaman tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman kepada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) tanggal 07 Agustus 2012 Nomor 12.

7. PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (IKI) Based on the Ministry of Finance letter No. S-415 / MK.06 / 2012 dated June 11, 2012 regarding the Restructuring and / or revitalization of PT Industri Kapal Indonesia (Persero) and the letter of the Minister of SOE No. S-365 / MBU / 2012 dated July 13, 2012 concerning the Implementation Assignment restructuring or revitalization PT Industri Kapal Indonesia (Persero) by the Asset Management company (Persero), the company provides loans with a maximum limit of Rp191,380 for corporate restructuring given in 4 (four) Tranche (Tranche A, B, C and D) , The loans are set forth in the Loan Agreement to the Shipbuilding Industry PT Indonesia (Persero) dated August 7, 2012 No. 12.

Tingkat suku bunga pinjaman (Tranche A, B, C dan D) per tahun adalah sebesar tingkat suku bunga Bank Indonesia (“BI rate”) ditambah 3% (tiga persen) (netto). Seluruh pinjaman (Tranche A, B, C dan D) dijaminkan dengan tanah, bangunan dan mesin/peralatan senilai Rp192.796.

The interest rate on the loan (Tranche A, B, C and D) per year is equal to the interest rate of Bank Indonesia ("BI") plus 3% (three percent) (net). The whole loan (Tranche A, B, C and D) are secured by land, buildings and machinery / equipment worth Rp192,796.

Jangka waktu fasilitas pinjaman Tranche A, B dan C terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah dana PMN diterima IKI. Sedangkan untuk jangka waktu fasilitas pinjaman Tranche D terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.

The term of the loan facility Tranche A, B and C as from the effective date up to 14 (fourteen) working days after the funds received IKI PMN. As for the term of the loan facility Tranche D commencing from the effective date until the date of June 30, 2016.

Pada tanggal 08 Oktober 2012, telah dilakukan Addendum I Perjanjian Pemberian Pinjaman kepada PT IKI yang isinya mengenai perubahan jaminan yaitu dengan mengeluarkan tanah dan bangunan SHGB No. 309/Pateten dari daftar jaminan kepada Perusahaan dan diganti melalui penambahan nilai jaminan fidusia perlengkapan dan peralatan produksi sebesar nilai hak tanggungan yang telah disepakati, yakni sebesar Rp5.000. Dengan demikian, total nilai jaminan fidusia perlengkapan dan peralatan produksi akan menjadi sebesar Rp45.000.

On October 8, 2012, Addendum I Loan Lending Agreement to PT IKI which contains change in warrants by excluding land and buildings SHGB No. 309 / Pateten from the list of the Company and replace with addition of fiduciary value of equipments and production equipments amounted to the mortgage right value agreed upon, which is Rp5,000. Thus, the total value of fiduciary equipment and production equipment will be amounting to Rp45,000.


115


299





300


and

Agreements

Sehubungan dengan telah diterimanya dana PMN tahun 2012 oleh IKI, maka pada tanggal 18 Januari 2013, IKI telah melunasi seluruh pinjaman fasilitas Tranche A, B dan C kepada Perusahaan.

In connection with the receipt of PMN funds in 2012 by IKI, then on January 18, 2013, IKI has repaid the entire loan facility Tranche A, B and C to the Company.

Pada tanggal 28 April 2015, telah dilakukan Addendum II Perjanjian Pemberian Pinjaman dalam rangka penjadualan kembali pembayaran pokok fasilitas pinjaman Tranche D. Jangka waktu pinjaman menjadi terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2020. Dengan dilakukannya Addendum II Perjanjian maka fasilitas pinjaman Tranche A, B dan C dinyatakan tidak berlaku lagi.

On April 28, 2015, has been conducted Addendum II Lending Agreement in order rescheduling of principal payments loan facility Tranche D. The loan term be counted from the effective date until December 31, 2020. The effect of the Agreement Addendum II facility under Tranches A, B and C is no longer valid.

Restrukturisasi Hutang Pada tanggal 27 Desember 2016, telah dilakukan restrukturisasi hutang terhadap seluruh kewajiban IKI kepada Perusahaan yang dituangkan dalam Perjanjian Restrukturisasi Hutang PT Industri Kapal Indonesia (Persero) No. 42. Tanggal Jatuh Tempo perjanjian menjadi 31 Desember 2022. Hutang pokok sebesar Rp31.639 direstrukturisasi menjadi Tranche A, hutang bunga sebesar Rp2.061 direstrukturisasi menjadi Tranche B.

Debt restructuring On December 27, 2016, debt restructuring was conducted to the entire IKI obligations to the Company, as outlined in the Debt Restructuring Agreement PT Industri Kapal Indonesia (Persero) No. 42. The maturity date of the agreement became December 31, 2022. The principal amount of debt of Rp31,639 restructured into Tranche A, intereset payable amounted to Rp2,061 was restructured to Tranche B.

Fasilitas Dana Talangan Pada tanggal 11 Juni 2010, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No. PP03/PPA/0610 antara perusahaan dan IKI. Perusahaan memberikan pinjaman dana talangan sebesar Rp570 dengan tujuan penggunaan untuk biaya jasa konsultan keuangan dan konsultan hukum dalam rangka proses Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi IKI. Tingkat suku bunga pinjaman adalah sebesar tingkat suku bunga Bank Indonesia 3 bulanan. Jangka waktu pinjaman yaitu 12 bulan terhitung sejak tanggal efektif. Pinjaman atas dana talangan dijaminkan dengan tanah dan bangunan senilai Rp712.

Bailout Loan Facility On June 11, 2010, a signing to Agreement of Bailout Loan Facility No. PP03/PPA/0610 between the company and IKI. The Company lent bailout loan amounted to Rp570 in order to be used for finance consulting costs and law consulting costs in Restructuring and/or Revitalization of IKI. The interest borrowing rate is amounted to 3-months rate of Bank Indonesia. The borrowing term is 12 months started the effective date. The borrowing on bailout loan is secured with land and building amounted to Rp712.

Pada tanggal 29 Maret 2011 telah dilaksanakan penandatanganan Addendum I Perjanjian Pemberian Pinjaman No. PP05/PPA/0311 dalam rangka penambahan jumlah plafond pinjaman sebesar Rp333, sehingga total plafond seluruhnya menjadi Rp903.

On March 29, 2011 a signing was performed to Addendum I Loan Agreement No. PP-05 / PPA / 0311 in order to increase the amount of the loan limit of Rp333, bringing the total ceiling entirely into Rp903.


116

Paraf:






and

Agreements

Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2011 telah ditandatangani Addendum II Perjanjian Pemberian Pinjaman No. PP-09/PPA/0611 yang mengatur mengenai perpanjangan jangka waktu perjanjian yaitu selambatnya tanggal 31 Juli 2012.

Subsequently on June 10, 2011. Addendum II Loan Agreement No. PP-09 / PPA / 0611 was signed, concerning the extension of the term of agreement to be no later than July 31, 2012.

Sehubungan dengan telah diterimanya pinjaman dana RR IKI dari Perusahaan maka pada tanggal 20 November 2012 IKI melunasi seluruh pinjaman dana talangan kepada Perusahaan.

In relation with the receipt of loan funds RR IKI from the Company, then on November 20, 2012 IKI pay off the entire loan bailouts to the Company.

8. PT Iglas (Persero) Pemberian pinjaman dalam rangka restrukturisasi dan atau revitalisasi PT Iglas, berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-15/MBU/2011 tanggal 2011 perihal Penugasan 14 Januari Pelaksanaan Restrukturisasi dan /atau Revitalisasi PT Iglas dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-621/MK.06/2010 tanggal 29 November 2010 perihal persetujuan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Iglas (Persero). Plafon pinjaman sebesar Rp106.770 untuk pembayaran kekurangan dana atas pembangunan kembali pabrik yang berlokasi di Gresik yang dikenal dengan rebuild G-1 dan pembayaran utang, dengan tingkat bunga sebesar tingkat suku bunga SBI 1 bulan + 3% per tahun (netto). Jangka waktu pinjaman sampai dengan 31 Desember 2017.

8. PT Iglas (Persero) Loan granted in order to restructure and/or revitalize PT Iglas, is according to the Letter of the Minister of SOEs’ No. S15/MBU/2011 dated January 14, 2011 about Restructuring and/or Revitalization Assignment of PT Iglas and the Letter of Minister of Finance No. S-621/MK.06/2010 dated November 29, 2010 about Restructuring and/or Revitalization approval of PT Iglas (Persero). Maximum credit facility amounted to Rp106,770 is intended to cover the fund shortage of factory rebuilding which located in Gresik known as rebuild G-1, and to the settlement of the debt, bearing interest rate of 1 month SBI + 3% per annum (netto). The Loan will due in December 31, 2017.

9. PT Djakarta Lloyd (Persero) Pinjaman Dana Talangan kepada PT Djakarta Lloyd diberikan berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No.S-975/MBU/2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Program Restrukturisasi PT Djakarta Llyod dan surat No.S-86/MBU/2011 tanggal 24 Februari 2011 perihal Dana Talangan bagi PT Djakarta Llyod. Pinjaman tersebut dituangkan dalan Perjanjian Pinjaman Dana Talangan No.PP/PPA/0311 tanggal 09 Maret 2011.

9. PT Djakarta Lloyd (Persero) Fund Advance Loan to PT Djakarta Lloyd granted according to the letter of Minister of SOEs’ No. S-975/MBU/2008 dated December 10, 2008 about Restructuring Program of PT Djakarta Lloyd and letter No. S-86/MBU/2011 dated February 24, 2011 about Fund Advance for PT Djakarta Lloyd. This loan set forth in Fund Advance Loan Agreement No. PP/PPA/0311 dated March 9, 2011.


117


301





and

Agreements

Jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum adalah sebesar Rp5.383. Jangka waktu pinjaman adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif atau tanggal ditandatanganinya perjanjian. Tujuan penggunaan fasilitas pinjaman untuk Dana Talangan Operasional dengan pagu kredit Rp5.000 dan untuk talangan biaya jasa pihak ketiga dalam rangka restrukturisasi dan/ atau revitalisasi. Tingkat suku bunga pinjaman adalah sebesar BI rate yang berlaku pada saat masing-masing pencairan atas pokok fasilitas pinjaman ditambah 0.25% per tahun (netto) dan denda keterlambatan pembayaran pokok maupun bunga sebesar BI rate ditambah 2% per tahun (netto).

The maximum amount of principal loan facilty is Rp5,383. The loan period is 1 (one) year since effective date or the agreement date. The objective of loan facility is for Operational Fund Advance with a maximum limit of Rp5.000 and for advance for third parties in terms of restructuring and/or revitalization. The loan interest rate refers to applicable BI rate at the disbursment of loan facility principal added 0.25% per year (net) and fines for tardy principal payment as well as interest rate refer to BI rate added 2% per annum (net).

Pada tanggal 5 Mei 2011 telah dilakukan addendum I No. PP-06/PPA/0511 atas Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No.PP-01/PPA/0311 tanggal 9 Maret 2011, dalam addendum tersebut dilakukan penambahan jaminan atas pembayaran kembali semua utang yang harus dibayar PT Djakarta Lloyd dengan klasifikasi, bidang tanah dengan 9 (sembilan) Pembebanan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dan 16 (enam belas) bidang tanah dengan Pembebanan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua), III (Ketiga) dan seterusnya apabila dipandang perlu oleh PT PPA dengan nilai tanggungan yang dipandang cukup.

On May 5, 2011 an Addendum I No. PP06/PPA/0511 for Fund Advance Loan Receivable Agreement No.PP-01/PPA/0311 dated March 9, 2011, in which is added warrants for repayment of all debts which should be paid by PT Djakarta Lloyd with classification, 9 (nine) pieces of land and Imposition of Mortgage Rating I (First) and 16 (sixteen) pieces of land with Imposition of Mortgage Grade II (Second), III (Third), and so on if it is deemed necessary by PT PPA with amount deemed sufficient.

Berdasarkan Addendum II Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan yang dituangkan dalam Perjanjian No. PP09/PPA/0912 tanggal 4 September 2012, diatur beberapa hal yaitu :

Based on Addendum II Fund Advance Loan Receivable Agreement as outlined in the Agreement No. PP-09/PPA/0912 dated September 4, 2012, a few things are regulated as follows:





Term extension of loan facilities into 2 (two) years from the effective date ("Maturity Date").



The release of collateral which is the form of land located in Jalan Karangsari, Village Sukadamai, District Medan Polonia, Medan, North Sumatra Province with No. SHGB. 2024/Kelurahan Sukadamai, hence the land is no longer a guarantee of loan facility.



302


Perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman menjadi 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal efektif (“Tanggal Jatuh Tempo”). Pelepasan jaminan yaitu berupa tanah yang terletak di Jalan Karangsari, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan SHGB No. 2024/Kelurahan Sukadamai, sehingga tanah tersebut tidak lagi menjadi jaminan fasilitas pinjaman.


118

Paraf:






and

Agreements

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Djakarta Lloyd telah selesai dengan dilakukannya pengesahan perdamaian (homologasi) dengan Nomor putusan: 36/Pdt.Sus/ PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 19 Desember 2013, dengan demikian maka proposal perdamaian revisi tanggal 27 November 2013 sah untuk dilaksanakan. Proposal perdamaian revisi tanggal 27 November 2013 menyatakan bahwa atas hutang PT Djakarta Llyod kepada Perusahaan tidak diberlakukan hair cut dan dipersilahkan mengeksekusi jaminan.

Process of Debt Payment Suspension (PKPU) PT Djakarta Lloyd was completed along with the peace ratification (homologasi) on No.: 36/Pdt. Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST dated December 19, 2013, therefore the proposal of peace revision dated November 27, 2013 valid to be implemented. Peace proposal revision dated November 27, 2013 stating that the debts PT Djakarta Llyod to the Company does not apply hair cut policy and is allowed to execute the warrants.

Perusahaan telah melakukan proses eksekusi jaminan melalui mekanisme lelang aset selama periode tahun 2015-2016. Berdasarkan Surat Keterangan Pemenang Lelang No. KET143/WKN.05/KNL.03.05/2016 tanggal 29 September 2016 menyatakan terdapat pemenang lelang dengan pokok lelang sebesar Rp 8.160. Berdasarkan surat No. S3461/PPA/BAAMD/1016 tanggal 18 Oktober 2016, Perusahaan menyampaikan kepada PT Djakarta Lloyd dokumen Surat Penyelesaian Utang serta bukti transfer sisa dana hasil lelang setelah dikurangi dengan biaya-biaya proses lelang yang telah dilakukan oleh Perusahaan. Berdasarkan surat tersebut, PT Djakarta Lloyd dinyatakan telah melunaskan outstanding pokok dan bunga hutang.

The Company has made the execution of collateral through an auction mechanism assets during the period 2015-2016. Based on the Letter of Winning Bidder No. KET143 / WKN.05 / KNL.03.05 / 2016 dated 29 September 2016 stated there are wi winning bidder with bid principal amount of Rp 8,160. Based on the letter No. S-3461 / PPA/BAAMD/1016 dated October 18, 2016, the Company submitted the Debt Settlement Letter documents and evidence of the transfer of the remaining proceeds from the auction to the Djakarta Lloyd Company, after deducting the costs of the auction process which has been carried out by the Company. Based on the letter, Djakarta Lloyd Company declared to have paid the outstanding principal and interest on the debt.

10 PT Boma Bisma Indra (Persero) (PT BBI) Sesuai dengan Akta Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes No. 71, tanggal 23 Juli 2012, PT BBI bermaksud menerbitkan SPN I dan SPN II, yang kemudian akan dibeli oleh Perusahaan, untuk membiayai proyek Tubafa I dan Azzour dengan nilai penerbitan maksimum sebesar Rp 33.320,- dan Rp 4.450,-. Terkait dengan penerbitan SPN tersebut, PT BBI menjaminkan aset Perusahaan berupa Aset Tebet-Jakarta dan Aset Ampel-Pasuruan dengan nilai Hak Tanggungan peringkat I masing-masing sebesar Rp 3.200,- dan Rp 1.000,-.

10. PT Boma Bisma Indra (Persero) (PT BBI) In accordance with the Deed of Secured Promissory Notes Issuance Agreement No. 71, dated July 23, 2012, PT BBI intends to issue SPN I and SPN II, which will then be purchased by the Company, to finance the project Tubafa I and Azzour with a maximum issuance value of Rp33,320 and Rp 4,450. In regards of the SPN issuance, PT BBI pledged the Company's assets i.e.Tebet-Jakarta assets, and AmpelPasuruan value with Mortgage Right Rank I each worth Rp3,200, and Rp1,000.

Realisasi pencairan, SPN I hanya sebesar Rp 29.700,- sementara SPN II batal diterbitkan.

The actual disbursment, SPN I was only Rp29,700, while the SPN II was unpublished/


119


303






Pada tanggal 30 April 2013 PT BBI melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban SPN I, sehingga seluruh kewajiban PT BBI terkait SPN I telah selesai. Sementara itu, pada tanggal 30 Agustus 2013 dilakukan penandatanganan Akta No.56 yang merupakan Addendum II atas Akta Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes No. 71. Dalam Addendum II tersebut PT BBI bermaksud meningkatkan batas fasilitas pinjaman, melalui penerbitan SPN IV dengan nilai plafon maksimum sebesar Rp 9.000. Tanggal jatuh tempo fasilitas tersebut adalah pada 31 Januari 2014 dengan tingkat bunga 12%. Jumlah realisasi pencairan SPN IV adalah sebesar Rp 8.663. Adapun jaminan yang diberikan PT BBI atas penerbitan SPN III dan SPN IV adalah Aset KH M Mansyur, dengan nilai Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp 82.500,-. Pada tanggal 9 November 2013 Perusahaan dan PT BBI melakukan penandatanganan Akta No.20 yang merupakan Addendum III atas Akta Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes No. 71. Dalam Addendum III tersebut PT BBI mengajukan kenaikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk, penerbitan SPN V, SPN VI dan SPN VII. Peruntukan SPN V adalah untuk pembiayaan proyek CPO-CBI dengan nilai maksimum sebesar Rp 37.000,-. Sementara itu, SPN VI dan SPN VII ditujukan untuk membiayai penyelesaian proyek Tubafa II, dengan nilai maksimum masing-masing sebesar Rp 16.000,- dan Rp 3.000,-. Jatuh tempo atas fasilitas SPN V dan SPN VI masing-masing adalah 8 Februari 2015 dan 8 Juni 2014 dengan tingkat bunga 14%. Dalam perkembangannya SPN VII tidak pernah diterbitkan. Sementara itu, jaminan yang


Agreements

On December 27, 2012, signing to Deed No.90 that is Addendum I to Agreement Deed of Secured Promissory Notes Issuance No. 71. In the Addendum I it is mentioned that PT BBI may issue additional SPN (SPN III) with maximum value of Rp 32.000, which will be used to complete the loan arrears to Bank Mandiri. The SPN III maturity is on 31 January 2014, with interest rate of 12%.

Pada tanggal 27 Desember 2012, dilakukan penandatanganan Akta No.90 yang merupakan Addendum I atas Akta Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes No. 71. Dalam Addendum I tersebut disebutkan bahwa PT BBI dapat menerbitkan SPN tambahan (SPN III) dengan nilai maksimum sebesar Rp 32.000,- yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman kepada Bank Mandiri. Jatuh tempo SPN III adalah 31 Januari 2014, dengan tingkat bunga 12%.

304

and

120

On April 30, 2013 PT BBI paid all the liabilities of SPN I, therefore the entire liabilities PT BBI regarding SPN I has finished. Meanwhile, on August 30, 2013 sigining to Deed No. 56 which is the Addendum II for Agreement Deed of Issuance of Secured Promissory Notes No. 71. In the Addendum II PT BBI intends to increase the limit of loan facility, through the issuance of SPN IV with maximum ceiling value of Rp9,000. The maturity date of the facility is January 31, 2014 with interest rate of 12%. The amount of actual disbursment SPN IV is Rp8,663. Meanwhile the warrants provided by PT BBI for the issuance of SPN III and SPN IV are assets KH M Mansyur, with amount of Mortgage Rights Rank I amounted to Rp82,500.

On November 9, 2013, the Company and PT BBI signed Deed No. 20 which is Addendum III for Agreement Deed of Secured Promissory Notes Issuance No. 71. In Addendum III PT BBI proposed raise in financing facility in all forms, issuance of SPN V, SPN VI, and SPN VII. Appropriation of SPN V is to finance CPO-CBI project with maximum amount of Rp37,000. Meanwhile SPN VI and SPN VII are intended to finance completion of Tubafa II Project, with maximum amount of each Rp16,000 and Rp3,000. The maturity dates are each February 8, 2015 and June 8, 2014 with interest rate of 14%. The SPN VII was never published. Meanwhile, warrants for issuance of SPN V and SPN VI is asset Tebet- Jakarta, asset Ampel-Pasuruan, and asset KH M Mansyur. Realization of

Paraf:






and

Agreements

diberikan atas penerbitan SPN V dan SPN VI adalah Aset Tebet-Jakarta, Aset AmpelPasuruan dan Aset KH M Mansyur. Realisasi pencairan SPN V adalah sebesar Rp19.587, sementara realisasi pencairan SPN VI adalah sebesar Rp11090. Dalam perkembangannya pada tanggal 15 April 2014, PT BBI telah melakukan pembayaran atas sebagian pokok SPN VI dengan nilai Rp3.321.

disbursment of SPN V is Rp19.,87,whilt the realization of SPN VI is Rp 11,090. Later on April 15, 2014, PT BBI completed the payment to some principal of SPN VI with amount of Rp3,321.

11. PT Survai Udara Penas (Persero) Berdasarkan Perjanjian No. PP-13/PPA/1112 tanggal 23 November 2012 tentang Perjanjian Penerbitan Promissory Notes (”PN”) PT Penas akan menerbitkan dan menjual PN kepada Perusahaan dengan jumlah pokok maksimum Rp25.000. jangka waktu PN adalah mana yang lebih terlebih dahulu antara 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif perjanjian atau diterimanya PMN oleh PT Penas.

11. PT Survai Udara Penas (Persero) Based on the Agreement No. PP13/PPA/1112 dated November 23, 2012 on the Issuance Agreement Promissory Notes ("PN") PT Penas will issue and sell to the Company with the maximum principal amount of Rp25,000. PN period covers from which is earlier between 1 (one) year since effective date of agreement or PMN acceptance by PT Penas.

Hasil penjualan PN akan digunakan untuk Modal Kerja, Investasi Peralatan Produksi dan Kebutuhan lain-lain. Tingkat suku bunga adalah 12 % per tahun (termasuk pajak) dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Perusahaan. Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang, PT Penas menjaminkan :

The sale proceeds from PN will be used for working capital, Investment and Production Equipment Needs others. The interest rate is 12% per year (excluding taxes) and can be change at any time in accordance with the Company. As warrants for the repayment of the debt, PT Penas pledges the following:



Paripasu dengan jaminan yang telah diikat untuk menjamin pembayaran utang PT Penas berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan No. PP-08/PPA/0511 tanggal 23 Mei 2011.



Pari passu with a guarantee tied to pledge the debt payment of PT Penas based on Fund Advance Loan Receivables Agreement No. PP08/PPA/0511 dated May 23, 2011.



Aset atau kekayaan yang telah dan/atau dimiliki PT Penas dari waktu ke waktu yang belum dijaminkan kepada pihak ketiga.



Assets that have been owned by PT Penas from time to time but are not pledged to a third party.

Addendum I No. PP-10/PPA/0711 ini dibuat karena ada perubahan pada jumlah nilai jaminan pada perjanjian, yang semula merupakan 1 bidang tanah, menjadi dua bidang tanah.

Addendum I No.PP-10/PPA/0711 was made because there is a change in the amount of the guaranteed value on the agreement, which was originally one plot of land to two plots of land.

Perubahan II nomor PP- 12/PPA/1213 tanggal 18 Desember 2013 dibuat karena ada perubahan pada jangka waktu. Perubahan III nomor PP-02/PPA/0414 tanggal 11 April 2014 dibuat karena adanya perubahan pada syarat & ketentuan pada penggunaan PN. Perubahan terletak pada sisa plafond fasilitas investasi

Amendment II number PP-12 / PPA / 1213 dated December 18, 2013 were made due to changes in the time period. Amendment III-number PP-02/PPA/0414 dated April 11, 2014 was made due to a change in the terms and conditions on the use of PN. Changes lies in the rest of the facility limit


121


305





306


and

Agreements

peralatan produksi diubah menjadi fasilitas modal kerja dan fasilitas modal kerja diubah menjadi revolving. Perubahan IV nomor SU08/PPA/0615 tanggal 10 Juni 2015 dibuat karena adanya perubahan jangka waktu. Perubahan V nomor SU-01/PPA/0216 tanggal 10 Februari 2016 dibuat karena adanya perubahan jangka waktu. Perubahan VI nomor SU-06/PPA/1116 tanggal 3 November 2016 dibuat karena adanya perubahan jaminan untuk PN. Perubahan VII nomor SU07/PPA/1216 tanggal 16 Desember 2016 dibuat karena adanya perubahan jangka waktu.

production equipment investment which is converted into working capital and working capital facilities converted into revolving. Amendment IV number SU-08/PPA/ 0615 dated June 10, 2015 was made due to a change period. Changes V number SU-01 / PPA / 0216 dated February 10, 2016 was made due to a change period. Amendment VI number SU-06/PPA/1116 dated November 3, 2016 was made due to the change guarantees for PN. Amendment VII number SU-07/PPA/1216 dated December 16, 2016 was made due to a change in time period.

Pinjaman Dana Talangan diberikan untuk PT Penas berdasarkan surat dari Kementerian BUMN menerbitkan Surat kepada Perusahaan No. S-747/MBU/2010 8 Desember 2010, agar Perusahaan mengusulkan kajian langkahlangkah penyelamatan PT Penas. Pemberian dana talangan ditujukkan untuk perbaikan pesawat, peralatan pemetaan, dan modal kerja serta penyelesaian sebagai kewajiban. Perjanjian Pemberian Dana Talangan dibuat tanggal 23 Mei 2011 dengan nomor PP08/PPA/0511, dengan plafond sebesar Rp15.000 dan bunga sebesar 11%.

Bailout Loans granted to PT Penas based on Letter from the Ministry of SOEs issuing Letter to the Company No. S-747 / MBU / 2010 December 8, 2010, so that the Company proposed assessment measures to save PT Penas. The bailout lending was aimed to repair aircrafts, imaging equipment, and working capital as well as the settlement of liabilities. Bailout Agreement made on May 23, 2011 with number PP-08 / PPA / 0511, with a ceiling of Rp15,000 and an interest rate of 11%.

Addendum I No. PP-10/PPA/0711 ini dibuat karena ada perubahan pada jumlah nilai jaminan pada perjanjian, yang semula merupakan 1 bidang tanah, menjadi dua bidang tanah.

Addendum I No. PP-10/PPA/0711 was made due to changes in the amount of the guaranteed value on the agreement, which was originally a one plot of land, into two parcels.

Addendum II No. PP-14/PPA/1211 dibuat karena ada perubahan pada definisi nilai jaminan pada perjanjian, antara lain: Untuk jaminan berupa pesawat terbang, nilai jaminan ditentukan dari nilai buku atau nilai appraisal dari konsultan independen, untuk jaminan berupa tanah dan bangunan, nilai jaminan adalah sebesar nilai yang diperoleh dari penilai indenden atau sebesar nilai jual objek pajak, serta PT Penas berjanji untuk menandatangani SKMHT dan APHT dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp1.180.

Addendum II No. PP-14/PPA/1211 was made due to changes in the definition of the value of collateral on the agreement, as follows: aircraft warrants, the guaranteed value is determined from the book value or the appraisal value of an independent consultant, for collateral such as land and buildings, the value of the guarantee is of the value obtained from a independent Assessor or of taxable value, as well as PT Penas promised to sign SKMHT and APHT with encumbrance value of Rp1,180.

Addendum III No. PP-08/PPA/0812 dibuat karena ada perubahan pada Jangka waktu fasilitas pinjaman (tanggal jatuh tempo), Bunga fasilitas pinjaman (tunggakan bunga, tingkat suku bunga, periode pembebanan bunga, jadwal pembayaran bunga, serta cara perhitungan dan pembayaran bunga).

Addendum III No. PP-08 / PPA / 0812 was made because there is a change in the term of the loan facility (the maturity date), interest loan facility (interest arrears, interest rate, period of interest charges, interest payment schedule, as well as the calculation and payment of interest).


122

Paraf:






and

Agreements

Pembayaran kembali pokok fasilitas pinjaman dan Pembayaran dipercepat. Addendum IV No. PP-01/PPA/0414 dibuat karena ada perubahan Jangka waktu fasilitas pinjaman (tanggal jatuh tempo), Bunga fasilitas pinjaman (tingkat suku bunga, periode pembebanan bunga, tanggal pembayaran bunga, serta cara perhitungan dan pembayaran bunga), Pembayaran kembali pokok fasilitas pinjaman dan Sumber pelunasan fasilitas pinjaman. Addendum V No. PP-01/PPA/0414 dibuat karena ada perubahan pada Tanggal jatuh tempo, Susunan anggota Direksi PT Penas, dan Tanggal efektif Addendum V.

Repayment to principal of loan facility is expedited. Addendum IV No. PP-01 / PPA / 0414 was made because there are changes in facility term loan (maturity date), interest of loan facility (the interest rate, the period of interest charges, interest payment dates, as well as the calculation and payment of interest), Repayment of the principal loan facilities and source of repayment of the loan. Addendum V No. PP-01 / PPA / 0414 was made because there is a change in the date of maturity, composition of the Board of Directors of PT Penas, and the effective date of the Addendum V.

Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek diberikan untuk pembelian engine pesawat Cessna 4-2B PK-VCD demi menyelesaikan proyek dan operasional perusahaan. Pada tanggal 20 Maret 2015, Perusahaan dan PT Penas mendandatangani Perjanjian pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek kepada PT Penas Nomor: PP-01/PPA/0315. Pinjaman Jangka Pendek memiliki plafond sebesar Rp2.205 dengan bunga sebesar 12%.

Short-Term Loan Agreement was provided to purchase aircraft engine Cessma 4-2B PK-VCD to complete project and operational of the company.On 20 March 2015, the Company and PT Penas signed Agreement for short-term facility lending to PT Penas No: PP-01/PPA/0315. The short-term loan has plafond amounted to Rp2.205 with interest of 12%.

Addendum I nomor PP-02/PPA/0415 tanggal 24 April 2015 dilakukan karena PT Penas mengajukan permohonan pinjaman dana yang akan digunakan untuk pembelian extra spare part untuk pengoperasian Cessna 402B. Plafond pinjaman berubah menjadi sebesar Rp.3.889. Addendum II nomor PP02/PPA/0616 tanggal 10 Juni 2016 dilakukan karena adanya perubahan tanggal jatuh tempo pinjaman.

Addendum I number PP-02/PPA/0415 dated April 24, 2015 because PT Penas apply for grant funds to be used to purchase extra sparepart for Cessna 402B operational.Ceiling loan changes to Rp3,889. Addendum II number PP02/PPA/0616 dated June 10, 2016 was made because there was change in loan maturity date.

Pada tanggal 20 Agustus 2015, Perusahaan dan PT Penas menandatangani Perjanjian penerbitan promossory notes seri A PT Penas dengan nomor SU-09/PPA/0815, dengan plafond sebesar Rp.4.000 dan bunga sebesar 12% yang akan digunakan untuk modal kerja perusahaan.

On August 20, 2015, the Company and PT Penas signed a Agreement to published Promissory Notes Serie A PT Penas no. SU-09/PPA/0815, with ceiling of Rp4,000 and interest rate of 12% which will be used for working capital.

Addendum I nomor SU-05/PPA/1116 tanggal 3 November 2016 dilakukan karena adanya perubahan tanggal jatuh tempo.


123

Addendum I No. SU-05/PPA/1116 dated November 3, 2016 was made because there were changes in maturity date.


307





308


and

Agreements

12. PT Kertas Leces (Persero) Berdasarkan surat menteri BUMN No. S511/MBU/2012 tanggal 18 September 2012 perihal Pemberian Dana Talangan kepada PT Kertas Leces (Persero) untuk Revolving Working Capital yang dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan kepada PT Kertas Leces No. 13 tanggal 11 Oktober 2012. Berdasarkan Perjanjian tersebut Perusahaan memberikan Pinjaman Dana Talangan dengan jumlah pokok fasilitas maksimum Rp50.000.

12. PT Kertas Leces (Persero) According to Minister of SOE Letters No.S511/MBU/2012 dated September 18, 2012 concerning provision of PT Kertas Leces (Persero) Loan Receivables for the Revolving Working Capital set forth in the Fund Advance Loan Receivables Agreement to PT Kertas Leces No. 13 dated October 11, 2012. Based on the agreement, the Company provides Loans Receivables facility with maximum principal amount Rp50,000.

Jangka waktu Fasilitas Pinjaman adalah selama 1 (satu) tahun kalender terhitung sejak tanggal efektif dan dapat dilakukan pelunasan dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya tanpa dikenakan penalti. Tingkat suku bunga pinjaman adalah 12% per tahun (gross) dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pemberitahuan dari Perusahaan. Denda keterlambatan pembayaran bunga adalah 6% per tahun.

The period of loan facility is for 1 (one) calendar year starting from the effective date and can be settled early either partially or fully, without penalty. The interest rate of loan is 12% per year (gross) and may change at any time in accordance with notice from Company. Fine for late payment interest rate is 6% per year.

Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang yang harus dibayara oleh PT Kertas Leces kepada Perusahaan maka PT Kertas Leces menyerahkan jaminanjaminan sebagai berikut:  Dua bidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, masingmasing seluas 667 m2 dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Guna Bangunan (“SHGB”) No. 644/Darmo tanggal 22 Agustus 2002 senilai Rp5.200 dan tanah seluas 647 m2 dengan SHGB No. 658/Darmo tanggal 30 September 2003 senilai Rp6.300.

To secure repayment of all debts must be paid by PT Kertas Leces to the Company, therefore PT Kertas Leces must provide warrants as follows: 

Two pieces of land and buildings are located in the following turutannya Darmo Village, District Wonokromo, Surabaya, East Java Province, each covering an area of 667 sqm with Certificate (Certificate of Proof of Rights) Building Purpose ("SHGB") No. 644/Darmo dated August 22, 2002 worth Rp5,200 and a land area of 647 sqm with SHGB No. 658/Darmo dated September 30, 2003 in worth to Rp6,300.



Bidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI seluas 623 M2 dengan SHGB No. 227/Kramat tanggal 3 September 1979 senilai Rp9.500.



Land and buildings located on Kramat Pela, District of Kebayoran Baru, South Jakarta, DKI, covers 623 m2 with SHGB No. 227/Kramat dated 3 September 1979 valued at Rp9,500.



Unit Boiler (Pesawat Uap) Batu Bara berikut perlengkapannya yang berada di Pabrik PT Kertas Leces Jl. Raya Leces, Probolinggo senilai Rp87.298.



Boiler Units (Steam Aircraft) Coal with the following equipment is located in the Factory PT Kertas Leces Jl. Raya Leces, Probolinggo in worth to Rp87,298.


124

Paraf:






and

Agreements

Merunjuk surat PT Kertas Leces kepada Perusahaan Nomor: 64/A-KEU/IX/2013 tanggal 11 September 2013 perihal : Perpanjangan Pokok Pinjaman Kredit KL.

Based on PT Paper Leces letter to the Company Number: 64/A-KEU/IX/2013 dated September 11, 2013 regarding :Extension of Loan Principal KL.

Oleh karena itu telah diterbitkan Addendum I Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan (Revolving Working Capital) Kepada PT Kertas Leces (Persero) Nomor: PP09/PPA/1013 tanggal 10 Oktober 2013.

Therefore, Addendum I Bailout Lending Agreement (Revolving Working Capital) to PT Kertas Leces (Persero) Number: PP09/PPA/1013 was made, dated October 10, 2013.

Perjanjian dilakukan dibawah tangan antara Perusahaan dengan PT Kertas Leces (Persero). Dimana dalam Addendum I menerangkan bahwa para pihak sepakat untuk: a. mengubah ketentuan “Tanggal Jatuh Tempo” dalam Pasal 1 Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan kepada PT Kertas Leces No.13 tanggal 11 Oktober 2012 menjadi 2 (dua) tahun kalender terhitung sejak tanggal efektif atau dalam hal penyelesaian permasalahan KL ditetapkan melalui restrukturisasi dan/atau reitalisasi, sampai dengan tanggal pencairan pertama kali atas dana fasilitas pinjaman restrukturisasi dan/atau reitalisasi yang diterima oleh KL dari Perusahaan (tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu). b. mengubah ketentuan “Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman” dalam ayat 2.2 dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan kepada PT Kertas Leces No.13 tanggal 11 Oktober 2012 menjadi 2 (dua) tahun kalender terhitung sejak tanggal efektif atau dalam hal penyelesaian permasalahan KL ditetapkan melalui restrukturisasi dan/atau reitalisasi, sampai dengan tanggal pencairan pertama kali atas dana fasilitas pinjaman restrukturisasi dan/atau reitalisasi yang diterima oleh KL dari Perusahaan (tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu).

The agreement was made between the Company with PT Paper Leces (Persero). Where in Addendum I are explained that the parties agree to:

PT Kertas Leces dengan surat No. 19/AUM/jkt/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU). Berdasarkan surat Perusahaan kepada PT Kertas Leces No. S-3586/PPA/PD/2014 tanggal 29 Desember 2014, Perusahaan antara lain menyarankan agar PT Kertas Leces meminta tambahan jangka waktu PKPU selama 150 hari pada sidang PKPU tanggal 19 Januari 2015.

PT Kertas Leces through Letter No. 19/AUM/jkt/XII/2014 dated December 18, 2014 filed a Suspension of Debt Payments (PKPU). Based on the Letters of the Company to PT Kertas Leces No. S - 3586 / PPA / PD / 2014 dated December 29, 2014 , the Company suggests that PT Kertas Leces PKPU should request additional time period of PKPU for 150 days on hearing PKPU dated January 19, 2015 .


125

a. Changing the provisions of "Maturity Date" in Article 1 of Bailout Lending Agreement to PT Kertas Leces No.13 dated October 11, 2012 into 2 (two) years commencing from the effective date or in terms of KL problem solving determined through Restructuring and / or Revitalization, until the date of the first withdrawal of funds loan restructuring and/or Revitalization that received by KL from the Company (whichever occurs first); b. Changing the provisions of the "Loan Facility Term" in paragraph 2.2 in Bailout Lending Agreement to PT Kertas Leces No.13 dated October 11, 2012 into 2 (two) years commencing from the effective date or in terms of KL problem solving determined through Restructuring and/or Revitalization, until the date of the first withdrawal of funds loan restructuring and/or Revitalization that received by KL from the Company (whichever occurs first).


309




38. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan) 

38. Commitments (Continued) 

Melakukan pendampingan pada PT KL dalam mengimplementasikan program restrukturisasi PT KL sesuai hasil perdamaian PKPU termasuk monitoring pelaksanaannya.

Agreements

Conducting advocacy on PT KL in implementing the restructuring program of PT KL according to peace agreement of PKPU including monitoring its implementation.

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU“) PT KL telah selesai dengan disahkannya Perjanjian Perdamaian antara PT KL dengan Para Kreditor PT KL tertanggal 18 Mei 2015 yang tertuang Proposal Perdamaian Perjanjian Perdamaian no.05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.

Suspension of Payment Process ("PKPU") PT KL has been completed with the ratification of the Peace Treaty between PT KL with the Creditor PT KL, dated May 18, 2015 Peace Proposal contained Peace Agreement No.05 / PKPU / 2014 / PN.Niaga.Sby.

Merujuk kepada Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah disahkan pada tanggal 18 Mei 2015 adapun kewajiban PT KL adalah sebagai berikut:

Referring to the PKPU Peace Agreement which was passed on May 18, 2015, PT KL liabilities are as follows:

a. Kreditur Preferen  Pajak, Rp 10,8 miliar, diangsur 12 tahun, grace period 2 tahun

a. Preferred creditors  Taxes, Rp 10.8 billion, paid in installments of 12 years, grace period of 2 years

 Hutang Gaji dan Pesangon, Rp 221,4 miliar, diangsur 12 tahun, grace period 2 tahun

 Salaries and Severance Payables, Rp 221.4 billion, paid in installments of 12 years, grace period of 2 years

 Kementerian Keuangan, Rp 515,7 miliar, diangsur 45 tahun, grace period 5 tahun

 Ministry of Finance, Rp 515.7 billion, paid in installments of 45 years, grace period of 5 years

b. Kreditor Separatis  KAM/Eldorado (haircut 77,5% ), Rp218 M dibayar dalam waktu 9 bulan

b. Separatists creditors  KAM / Eldorado (77.5% haircut), Rp218 billion paid within 9 months

 PT Waskita Karya dan Perusahaan, hapus bunga denda, pokok hutang dikonversi menjadi convertible bond zero coupon 10 tahun, diangsur 15 tahun (jaminan tetap melekat).

310

and



PT Waskita Karya and the Company, remove penalty interest, the loan principal is converted into zero coupon convertible bond of 10 years, in installments of 15 years (guarantees remain attached).

c. Kreditor Konkuren  PT PGN dan PT Mega Eltra, hapus bunga denda, grace period 3 tahun diangsur 15 tahun

c. Concurrent creditor  PT PGN and PT Mega Eltra, remove penalty interest, grace period of 3 years in installments of 15 years

 Kreditor
 Creditors
 Kreditor Rp1,5M - Rp7,5M, haircut 30% grace period 3 tahun diangsur 5 tahun

 Creditors Rp1,5 - Rp7,5 Billion, haircut 30% 3-year grace period in installments 5 years


126

Paraf:






and

Agreements

 Kreditor >Rp7,5M, haircut 50% grace period 3 tahun diangsur 8 tahun.

 Creditors> Rp7,5M, haircut of 50% 3year grace period of 8 years in installments

d. Kewajiban Imbalan Jasa Pengurus PKPU dan Biaya PKPU (dalam Penetapan tersendiri)  Imbalan jasa Pengurus PKPU ditetapkan Rp9,5 M  Biaya Pengurus PKPU Rp961 juta

d. Rewards Liabilities Management Services PKPU and PKPU fee (in separate Stipulation)  Rewards Management services set PKPU 9.5 Billion  Cost Management PKPU Rp961 million

13. PT Istaka Karya(Persero) Akta Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes PT Perusahaan Pengelola Aset dan PT Istaka Karya Nomor: 13 tanggal 24 September 2013, dan Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas barang bergerak PT Istaka Karya (Persero) dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Nomor: 14 tanggal 24 September 2013. Perjanjian ditandatangani kedua pihak dihadapan Notaris Sita Listiani, SH.,MKn.

13. PT Istaka Karya (Persero) Deed Agreement of Secured Promissory Notes of PT Perusahaan Pengelola Aset and PT Istaka Karya Number: 13 on September 24, 2013, and Deed Agreement of Fiduciary Imposition for moving goods PT Istaka Karya (Persero) and PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Number: 14 on September 24, 2013. The Agreement is signed by both parties in front of Notary Sita Listiani, S.H.,M.Kn.

Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah: a. Bahwa PT Istaka Karya akan menerbitkan dan menjual SPN kepada Perusahaan dengan jumlah pokok setinggi-tingginya Rp30.000. b. Penerbitan SPN dilakukan secara bertahap dengan jumlah dan tanggal disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan Istaka.

Contents of the agreement are: a. PT Istaka Karya will issue and sell SPN to the Company with the highest principles Rp30,000.

c. Jangka Waktu SPN adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal efektif (tanggal ditandatanganinya perjanjian). d. Tujuan penggunaan dana hasil penerbitan dan penjualan SPN akan dipergunakan oleh Istaka untuk membiayai proyek yang menjadi porsi Istaka. e. Tingkat suku bunga periode September 2013 sebesar 12%, setelah periode September 2013 akan disesuaikan oleh Perusahaan, keterlambatan atas pembayaran bunga sebagaimana telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar 6%. f. Sebagai Jaminan atas seluruh utang, Istaka menyerahkan jaminan berupa piutang dan barang bergerak yang sekarang dimiliki dan yang akan dimilikinya dikemudian hari dari Proyek Pembangunan Tol CikampekPalimanan Seksi 1D, yang diikat secara fidusia dengan nilai objek dan nilai penjaminan masing-masing sebesar 120% dari nilai SPN yang diterbitkan.


127

b. Publishing of SPN applied gradually with total and periode of date adjusted with financing requirement of PT Istaka Karya. c. The term of SPN is 18 months since the effective date (date of signing agreement) d. The purpose of using funds from issuance and selling of SPN is to be ussed by Istaka to fund the project that became Istaka’s portion. e. Interest rate on September 2013 is 12%, after September 2013 will be adapted by the Company, tardiness in interest payments as set before will be fined 6%.

f. As a collateral for the rest of debts, Istaka gives assurance of receivable and chattels which are owned now and will be had in the future from The CikampekPalimanan 1D Section toll road building project, that is bound by fiduciary with the object value and the value of the respective guarantee amounting to 120% of the SPN value that is published. PT Perusahaan Pengelola Paraf: Aset (Persero) Laporan Tahunan 2016

311






Agreements

Atas kewajiban Perjanjian tersebut PT Istaka Karya (Persero) telah melakukan pelunasan pada awal tahun 2015.

Treaty obligations on the PT Istaka Karya (Persero) has been repaid in early 2015.

PT Istaka Karya (Persero) melalui suratnya Nomor DU/2014-34b tanggal 9 Oktober 2014 perihal Permohonan Addendum Perjanjian Penerbitan SPN No. 13 tanggal 24 September 2013 antara lain memohon agar sisa plafond pinjaman dapat digunakan untuk pembiayaan proyek yang dikerjakan oleh PT Istaka Karya (Persero), namun mengingat potensi proyekproyek yang akan diperoleh PT Istaka Karya (Persero) maka diputuskan untuk dibuatkan Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes untuk proyek-proyek baru PT Istaka Karya (Persero) sebagaimana termaktub dalam Akta Penerbitan Secured Promissory Notes nomor 23 tanggal 25 Maret 2015 Perjanjian ditandatangani kedua pihak dihadapan Notaris Sita Listiani, S.H.,MKn.

PT Istaka Karya (Persero) through its Letter No. DU / 2014-34b dated October 9, 2014 regarding Request for Addendum of SPN Publishing Agreement No. 13 dated 24 September 2013 i.e. request for the remainder of loan to be used go finance projects undertaken by PT Istaka Karya (Persero), however given the potential of projects which PT Istaka Karya (Persero) will acquire therefore it was decided to make Secured Promissory Notes Issuance Agreement for new projects of PT Istaka Karya (Persero) as set forth in the Deed of Issuance of Secured Promissory Notes No. 23 dated March 25, 2015. The agreement signed by both parties before the Notary Sita Listiani, S.H., M.Kn. The contents of the agreement are:

Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah: a. Bahwa PT Istaka Karya (Persero) akan menerbitkan dan menjual SPN kepada Perusahaan dengan jumlah pokok setinggitingginya Rp60.000. b. Tujuan dana hasil penerbitan dan penjualan SPN digunakan khusus pembiayaan Proyek yang diperoleh PT Istaka Karya (Persero) . c. Penerbitan SPN dilakukan secara bertahap dengan jumlah dan tanggal disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan Proyek PT Istaka Karya (Persero). d. Jangka Waktu SPN adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal efektif (tanggal ditandatanganinya perjanjian). e. Tingkat suku bunga sebesar 14%, keterlambatan atas pembayaran bunga sebagaimana telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar 6%. f. Sebagai Jaminan atas seluruh utang, PT Istaka Karya (Persero) menyerahkan jaminan berupa: - Piutang yang sekarang dimiliki dan yang akan dimilikinya dikemudian hari dari Proyek PT Istaka Karya (Persero) yang dibiaya Perusahaan, yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan masingmasing sebesar 120% dari nilai SPN yang diterbitkan.

312

and


128

a. PT Istaka Karya (Persero) will publish and sell SPN to the Company with principal amount as high as Rp60,000. b. PT Istaka Karya (Persero) will publish and sell SPN to the Company with a principal amount as high as 60,000. Issuance of SPN are conducted gradually and the amount and date is adjusted with the financing needs of pt Istaka Karya (Persero) projects. d. SPN term is 24 (twenty four) months from the effective date (the date of signing of the agreement). e. Interest rate is 14%, tardiness in paying interest will be fined 6% as regulated. c.

f.

As collaterals for the entire debt, PT Istaka Karya (Persero) submit guarantees in the form of: - Accounts receivable owned now and will be owned in the future of Project PT Istaka Karya (Persero) which was financed by the Company, which is bound by fiduciary with amount of each guarantee value of 120% from the SPN value published.

Paraf:




38. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan) -

-

-

-


Bidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Desa Kedungbunder, Kecamatan Palimanan, Kotamadya Cirebon, Provinsi Jawa Barat seluas 93.450 M2 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 188/Kedungbunder senilai Rp18.690 Bidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Desa Nanggela, Kecamatan Beber, Kotamadya Cirebon, Provinsi Jawa Barat seluas 11.195 M2 Sertipikat Hak Pakai nomor : 1/Nanggela senilai Rp190 Bidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Desa Sinarancang, Kecamatan Beber, Kotamadya Cirebon, Provinsi Jawa Barat seluas 100.000 M2 Sertipikat Hak Pakai nomor : 2/Sinarancang senilai Rp2.000 Bidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kotamadya Cirebon, Provinsi Jawa Barat seluas 65.490 M2 Sertipikat Hak Pakai nomor : 11/Setu Patok senilai Rp18.690

and

Agreements

Plot of land and buildings and their successions located in Village of Kedungbunder, District Paliaman, Municipality of Cirebon, West Java covers 93.450 sqm with SHGB no: 188/Kedungbunder amounted to Rp18,690. - Plots of land and buildings and their successions located in the Village Nanggela, District Beber, Municipality of Cirebon, West Java Province area of 11 195 sqm Certificate of Use number: 1 / Nanggela worth Rp190 - Plot and the following buildings and its successions located in the village Sinarancang, District Beber, Municipality of Cirebon, West Java province covering 100,000 sqm Certificate of Use number: 2 / Sinarancang worth Rp2,000 - Plot and buildings along with its successions located in the village of stilt Setu, District Mundu, Municipality of Cirebon, West Java Province area of 65 490 sqm Certificate of Use number: 11 / Setu Stakes worth Rp18,690 -

g. Sehubungan dengan adanya penambahan Proyek baru yang diperoleh PT Istaka Karya (Persero) dan penggunaan Plafond SPN dari beberapa Proyek yang telah dibiayai tidak seluruhnya diterbitkan, maka telah dilakukan beberapa kali Perubahan Perjanjian untuk menambah Proyek baru dan perubahan plafond masing-masing Proyek dengan jumlah total pokok SPN setinggi-tingginya Rp60.000.

g. Regarding the addition of new projects acquired by PT Istaka Karya (Persero) and the use of SPN ceilings from some of the projects funded but not fully published, therefore several changes was done to add new projects and change in ceilings of each project with the total amount of SPN principal as much as Rp60,000.

Adapun perubahan-perubahan Perjanjian, sebagai berikut: - Akta 01 Perubahan I Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero) tanggal 03 September 2015; - Akta 05 Perubahan II Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero) tanggal 06 Oktober 2015 - Akta 14 Perubahan III Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero) tanggal 20 Oktober 2015;

As for changes in the Agreement, are as follows: - Deed 01 Amendment I Secured Promissory Notes Issuance Agreement PT Istaka Karya (Persero) dated September 3, 2015; - Deed 05 Amendment II Secured Promissory Notes Issuance Agreement PT Istaka Karya (Persero) dated October 6, 2015 - Deed 14 Amendment III Secured Promissory Notes Issuance Agreement PT Istaka Karya (Persero) dated October 20, 2015;


129


313




38. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan) -

Akta Perubahan IV Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero) nomor: 04 tanggal 2 Desember 2015; dan

-

-

Akta Perubahan V Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero) nomor: 08 tanggal 19 Mei 2016. Akta Perubahan VI Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero) nomor: 01 tanggal 01 Agustus 2016.

-

-

314


-

and

Agreements

Deed Amendment IV of the Agreement Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero) number: 04 dated December 2, 2015; and Deed Amendment V Agreement Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero) number: 08 dated May 19, 2016. Deed of Amendment VI Secured Promissory Notes Issuance Agreement PT Istaka Karya (Persero) number: 01 dated August 1, 2016.

14. PT Artha Bangun Pratama Pada tanggal 14 Desember 2016 , dilakukan addendum II atas Perjanjian No. PP21/PPA/1216 antara Perusahaan dengan PT Artha Bangun Pratama perihal Perubahan Menyeluruh Perjanjian Pinjaman Dana Talangan. Addendum II di buat karena ada perpanjangan Jangka waktu Fasilitas Pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian dan Penambahan Plafond Fasilitas pinjaman sebesar Rp1.350 sehingga total jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp15.949 dengan suku bunga 15% p.a (termasuk pajak) serta biaya provisi sebesar 0,25% dari nilai fasilitas pinjaman.

14. PT Artha Bangun Pratama On December 14, 2016, Addendum II for Agreement No.PP-21/PPA /1216 between the Company with PT Artha Bangun Pratama concerning Comprehensive Amendment of Bailout Loan. Addendum II was created because there was an extension of period for 12 (twelve) months starting from the signing of Agreement and Addition of Ceiling Loan Facility amounted ot Rp1,350, bringing the total principal amount of the loan facility amounting to Rp15,949 with an interest rate of 15% per annum (including taxes) and the cost of provision of 0.25% of the value of the loan facility.

Berdasarkan Perjanjian No. PP-19/PPA/1116 Tanggal 3 November 2016 dilakukan Perjanjian Pinjaman Dana Talangan, jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp. 1.112,- dengan tingkat suku bunga 15% p.a (gross) jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pemberian pinjaman bertujuan untuk pembayaran biaya jasa konsultan pembuatan studi kelayakan rencana pengembangan asset ABP dan menetapkan Owner Estimate serta untuk mendapatkan mitra strategis terbaik.

Based on Agreement No. PP19/PPA/1116 dated November 3, 2016, Bailout Loan Agreement was made, with the total of principal lending a maximum of 15% per annum (gross) in a 12 (twelve) months term. The lending aims to pay consultancy fee to create feasibility studies of ABP assets as well as establishing Owner Estimate to get the best strategic partner.

15. PT KNE Global Persada Transaksi yang dilakukan adalah pengambilalihan piutang (Cessie) PT KNE Persada (“KNE”) kepada Bank Mandiri senilai Rp 16,76 Milyar pada tanggal 30 Juni 2016. Sinergi dilakukan dengan PT PPA Kapital dan PT Nindya Beton dalam penyelesaian pembangunan fisik atas fasilitas produksi milik KNE dengan target pada awal tahun 2017 KNE sudah bisa berproduksi secara komersial.

15. PT KNE Global Persada Transactions conducted are factoring (Cessie) KNE PT Persada ("KNE") to Bank Mandiri Rp 16.76 billion as of June 30, 2016. Synergies with PT PPA Kapital and PT Nindya Concrete in the completion of physical development on the production facilities belonging to KNE with a target at the beginning of 2017 KNE has been able to produce commercially.


130

Paraf:






and

Agreements

Restrukturisasi pinjaman (eks Bank Mandiri) diperlukan untuk memberikan kelonggaran yang cukup bagi KNE untuk melaksanakan rencana bisnisnya dan kembali mendapatkan kepercayaan dari perbankan,dengan salah satu kondisi antara lain bahwa pembangunan fisik atas fasilitas produksi telah selesai dan telah dilakukan trial production.

Restructuring of loans (ex Bank Mandiri) is required to provide sufficient leeway for KNE to implement its business plan and regain the confidence of the banks, with one of the requirements is that the physical construction of the production facility has completed and trial production has done.

16. PT Pertani Pada tanggal April 28, 2016 terdapat addendum dan Pernyataan kembali atas Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek atas No.PP-09/PPA/1115 tertanggal 10 November 2015 yang telah dilegalisasi oleh Muhamat Hatta, SH, Pinjaman yang diberikan dalam bentuk modal kerja untuk proyek benih terkontrak kepada PT Pertani (Persero). Jumlah pokok fasilitas Pinjaman maksimum sebesar Rp 85 milyar, Jangka waktu selama 1 tahun sejak tanggal addendum perjanjian terakhir yang ditandatangani pada tanggal April 28, 2016 dengan tingkat suku bunga sebesar 13,75 % p.a (gross) dan biaya provisi sebesar 0,5% dari dana fasilitas Pinjaman.

16. PT Pertani On April 28, 2016 there was Addendum and Statement for Short-Term Loan Agreement for No.PP-09/PPA/1115 dated November 10, 2015, which has been legalized by Muhamat Hatta, SH. The borrowing given is in form of working capital for seed projects contracted to PT Pertani (Persero). The maximum principal facility is amounting to Rp85,000. Time period for 1 year since the last addendum agreeement date signed on April 28, 2016 with an interest rate of 13.75% pa (gross) and charges a fee of 0.5% of funds Loan facilities.

17. PT Riscon Duta Sarana Pada tanggal 22 Juli 2016 PT Riscon Duta Sarana dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jual beli Surat Utang Konversi nomor SU-03/PPA/0716 dengan plafon sebesar Rp 10 miliar yang akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan proyek Perumahan Bukit Hijau Ciomas dengan tingkat suku bunga 5% p.a dan IRR 35% pada saat pelunasan atau konversi surat utang dilaksanakan. Surat Utang tersebut memiliki jangka waktu selama 24 Bulan sejak tanggal efektif dan dapat dikonversi menjadi saham pada PT Riscon Duta Sarana sewaktu-waktu setelah 90 hari sejak tanggal penerbitan pertama kali surat utang. Surat Utang tersebut telah berlaku efektif pada tanggal 3 Agustus 2016 dan sampai dengan 31 Desember 2016 PT Riscon Duta Sarana sudah menerbitkan dua Surat Utang dengan jumlah nilai pencairan sebesar Rp 8 miliar.

17. PT Riscon Duta Sarana On July 22, 2016 PT Riscon Duta Sarana and the Company signed the Sale and Purchase Agreement of Bonds Convertible number SU-03 / PPA / 0716 with a ceiling of Rp 10 billion which will be used to finance the project development Perumahan Bukit Hijau with an interest rate of 5% p.a and IRR 35% at the redemption date or when the conversion of debentures is held. The debenture has a 24 months term since effective date and can be converted into shares of PT Riscon Duta Sarana at anytime after 90 days 90 days from the date of first issuance of debt securities. Bonds has been effective on August 3, 2016 and until December 31, 2016 PT Duta Sarana Riscon already published two Bonds with the total value of the disbursement of Rp 8 billion.


131


315






Agreements

Selain Perjanjian Surat Utang Konversi PT Riscon Duta Sarana dan Perusahaan juga telah menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman Jangka Pendek nomor PP12/PPA/0716 tertanggal 22 Juli 2016 dengan plafon sebesar Rp 5 miliar. Perjanjian tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh PPA untuk pembiayaan pembangunan kavling rumah dan ruko pada Proyek Perumahan Bukit Hijau Ciomas. Fasilitas pinjaman jangka pendek tersebut dikenakan suku bunga 13% p.a dengan jangka waktu fasilitas pinjaman selama 24 Bulan sejak di tanda tanganinya perjanjian.

In addition to Bonds Conversion Agreement PT Riscon Duta Sarana and the Company have also signed Short Term Loan Agreement number PP-12 / PPA / 0716 dated July 22, 2016 with a ceiling of Rp 5 billion. The agreement is a facility provided by the company to finance the construction of houses and shop lots in Perumahan Bukit Hijau Ciomas. Shortterm loans bear interest of 13% p.a with a term loan facility for 24 months since been signed the agreement.

Sampai dengan 31 Desember 2016 PT Riscon Duta Sarana belum melakukan pencairan atas fasilitas pinjaman ini.

As of December 31, 2016 PT Riscon Duta Sarana did not withdraw on this credit facility.

Kedua perjanjian tersebut dijaminkan dengan jaminan bersama sebagai berikut:  Hak Tanggungan Peringkat pertama, kedua, dan seterusnya atas tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan lokasi di Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan:

Both of these agreements are secured by collateral together as follows:  Mortgage Ranked first, second, and so on land and buildings standing on it, located in Village Sukawening, District Dramaga, West Java Province, by:

(i)

(i) Certificate of Hak No. 178 / Sukawening Village, District Dramaga, Bogor, West Java Province, NIB: 10.10.07.18.0186, registered in the name of Sri Endah Untari; (ii) Certificates Hak No. 179 / Sukawening Village, District Dramaga, Bogor, West Java Province, NIB: 10.10.07.18.0187, registered in the name of Sri Endah Untari.

Sertifikat Hak Milik No. 178/Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, NIB:10.10.07.18.0186, tercatat atas nama Endah Sri Untari;

(ii) Sertifikat Hak Milik No. 179/Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, NIB:10.10.07.18.0187, tercatat atas nama Endah Sri Untari.

316

and

 Jaminan Fidusia atas piutang yang sekarang dimiliki dan/atau dikemudian hari akan dimiliki oleh Penerima Pinjaman;

 Fiduciary receivables owned now and / or in the future will be owned by the Borrower;

 Gadai Saham dari seluruh pemegang saham Penerbitan Surat Utang Konversi;

 Pledged shares of all shareholders for the Issuance of Debt Conversion;

 Jaminan Perusahaan dari PT Riscon Victory selaku pihak pengendali utama.

 Corporate Guarantee of PT Riscon Victory as the main controller;


132

Paraf:






and

Agreements

Dengan ketentuan, nilai jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud diatas secara bersama-sama ditetapkan serendahrendahnya sebesar 125% dari plafond pinjaman.

With the provision, the value of collateral Mortgage and Fiduciary as aforesaid jointly set as low as 125% of the loan ceiling.

18. PT Tropisindo Sumber Energi Pada tanggal 22 Desember 2016 PT Tropisindo Sumber Energi dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jual beli Surat Utang Konversi nomor SU10/PPA/1216 dengan plafon sebesar Rp 12 miliar yang akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMh) Sengak 1 dengan tingkat suku bunga 12,5% p.a ditambah dengan insentif bunga yang dibayarkan secara tahunan Surat Utang tersebut memiliki jangka waktu selama 60 Bulan sejak tanggal efektif dan dapat dikonversi menjadi saham pada PT Tropisindo Sumber Energi pada tanggal jatuh tempo surat utang. Sampai dengan 31 Desember 2016 PT Tropisindo Sumber Energi belum melakukan penerbitan atas surat utang tersebut.

18. PT Tropisindo Sumber Energi On December 22, 2016 PT Tropisindo Energy Sources and the Company signed the sale and purchase of Bonds Convertible number SU-10 / PPA / 1216 with a ceiling of Rp 12 billion which will be used to finance development projects Power Plant Mini Hydro (MHP) Sengak 1 with an interest rate of 12.5% pa plus the incentive of interest paid on a yearly basis the debt Securities has a period of 60 months from the effective date and can be converted into shares of PT Tropisindo Source of Energy on the date of maturity bonds. As of December 31, 2016 PT Sumber Energi Tropisindo not make the issuance on debentures.

Selain Perjanjian Surat Utang Konversi PT Tropisindo Sumber Energi dan Perusahaan juga telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman nomor PP23/PPA/1216

In addition to Bonds Conversion Agreement PT Tropisindo Energy Sources and the Company have also signed a Loan Facility Agreement number PP23/PPA/126.

tertanggal 22 Desember 2016 dengan plafon sebesar Rp 1,5 miliar Perjanjian tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan untuk Pembayaran bunga surat utang konversi selama masa konstruksi / Interest During Construction (IDC).

PPA / 1216 dated December 22, 2016 with a ceiling of Rp 1.5 billion. The agreement is a facility provided by the Company for the interest payment convertible debentures during the construction / Interest During Construction (IDC). The loan facility bears interest at 12.5% p.a with a term loan facility for up to 48 Months since in tanganinya sign the agreement. As of December 31, 2016 PT Sumber Energi Tropisindo yet drawdowns on this credit facility.

Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan suku bunga 12,5% p.a dengan jangka waktu fasilitas pinjaman selama 48 Bulan sejak di tanda tanganinya perjanjian. Sampai dengan 31 Desember 2016 PT Tropisindo Sumber Energi belum melakukan pencairan atas fasilitas pinjaman ini. Kedua perjanjian tersebut dijaminkan dengan jaminan bersama sebagai berikut:  Bidang tanah yang terletak di Desa Sukasari, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan: DFinal/February 23, 2017

133

Both of these agreements are secured by collateral together as follows:  A land plot located in the Sukasari Village, District Kabawetan, Kepahiang District, Bengkulu Province, by: PT Perusahaan Pengelola Paraf: Aset (Persero) Laporan Tahunan 2016

317






Agreements

(i) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00002/Desa Sukasari seluas 3.449 M2, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2016 No. 00175/Sukasari/2016, NIB: 0707060300285 yang tercatat atas nama PT Tropisindo Sumber Energi;

(i) Building Use Rights Certificate No. 00002 / Sukasari Village area of 3,449 m2, Measure Letter dated June 10, 2016 No. 00175 / Sukasari / 2016, NIB: 0707060300285 registered in the name of PT Tropisindo Energy Sources;

(ii) Tanah seluas 945 M2 yang merupakan dari SHM No. 224/Desa Sukasari, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 69 tanggal 30 Desember 2015 dibuat dihadapan Muhamad Taufik, SH, Notaris di Kabupaten Kepahiang.

(ii) Land area of 945 m2 which is from SHM No. 224 / Sukasari Village, District Kabawetan, Kepahiang District, Bengkulu Province based on the Deed of Sale and Purchase Agreement No. 69 dated December 30, 2015, made before Muhamad Taufik, SH, Notary in Kepahiang District.

(iii) Tanah seluas 1.275 M2 yang merupakan bagian dari SHM No. 233/Desa Sukasari, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 69 tanggal 30 Desember 2015 dibuat dihadapan Muhamad Taufik, SH, Notaris di Kabupaten Kepahiang.

(iii) Land area of 1,275 M2 which is part of the SHM No. 233 / Sukasari Village, District Kabawetan, Kepahiang District, Bengkulu Province based on the Deed of Sale and Purchase Agreement No. 69 dated December 30, 2015, made before Muhamad Taufik, SH, Notary in Kepahiang District.



Jaminan fidusia atas seluruh mesinmesin, antara lain turbin, transformer dan fasilitas pendukung lainnya dalam PLTMh Sengak-1 ;



Fiduciary security of all machinery and equipment, including turbines, transformers and other ancillary facilities in the MHP Sengak-1;



Gadai Saham dari seluruh pemegang saham Penerbit Surat Utang;



Pledged shares of all shareholders Issuing Debt;



Jaminan Perusahaan PT Serumpun Jaya Abadi selaku pemegang saham mayoritas PT Tropisindo Sumber Energi.



Assurance Company PT Serumpun Jaya Abadi, the majority shareholder of PT Tropisindo Energy Sources.

19. PT Kelsri Tanggal 24 November 2016 PPA menyetujui pemberian pinjaman Project Financing dengan menandatangani Akta No. 96 (Perjanjian Pemberian Pinjaman Proyek Financing – Non Revolving kepada PT Kelsri) dan selanjutnya pada tanggal 29 November 2016 dilakukan addendum perjanjian dengan penandatanganan Akta No.117 (Addendum I Perjanjian Pemberian Pinjaman Proyek Financing – Non Revolving kepada PT Kelsri) dan selanjutnya pada tanggal 29 November 2016 dilakukan addendum perjanjian dengan penandatanganan Akta No.117 (Addendum I

318

and


134

19. PT Kelsri On November 24, 2016 PPA approved a loan to Project Financing by signing the Deed No. 96 (Project Financing Loan Agreement - Non Revolving PT Kelsri) and later, on November 29, 2016 performed the amended agreement with the signing of the Deed 117 (Addendum I Project Financing Loan Agreement - Non Revolving PT Kelsri) and later, on November 29, 2016 performed the amended agreement with the signing of the Deed 117 (Addendum I Lending Project Financing agreement - Non Paraf:






and

Agreements

Perjanjian Pemberian Pinjaman Proyek Financing – Non Revolving kepada PT Kelsri) dengan plafond senilai Rp 28 miliar. Suku bunga 15% pa. jangka waktu 9 bulan.

Revolving PT Kelsri) with a ceiling of Rp 28 billion. The interest rate of 15% pa. a period of 9 months.

Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai pembelian mesin bor HDD dan Auger yang dibutuhkan oleh PT Kelsri untuk pelaksanaan proyek pembangunan pipa gas yang diperoleh dari Pertagas.

The loan was used to finance the purchase of machinery and Auger drill HDD required by PT Kelsri for the implementation of the gas pipeline project were obtained from Pertagas.

Atas pinjaman tersebut telah pencairan sebesar Rp7 miliar.

dilakukan

On the loan disbursement was carried 24, Rp7 billion.

20. PT Berdikari Pada tanggal 18 Agustus 2016 telah ditandatangani Perjanjian Nomor PP15/PPA/0816 antara Perusahaan dan PT Berdikari (Persero) (“Berdikari”) yang merupakan addendum keempat dari Perjanjian Pemberian Pinjaman Jangka Pendek No. 5/PPA/0615 yang sebelumnya ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2015, dan telah jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2016. Dengan perpanjangan tersebut, maka jangka waktu pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2017.

20. PT Berdikari On August 18, 2016, an Agreement No. PP-15/PPA/0816 between the Company and PT Berdikari (Persero) (“Berdikari”) which is the fourth addendum from Short Term Loan Agreement No. 5/PPA/0615 which perviously was signed on June 16, 2015m and was matured on July 2, 2016. With the extension, the lending terms will be mature on July 2, 2017.

PT PPA memberikan pinjaman jangka pendek kepada Berdikari dalam mata uang Rupiah, dengan jumlah total pokok pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp40.000 (empat puluh miliar Rupiah) dan bersifat revolving yaitu atas setiap penurunan pokok pinjaman yang terutang akibat pembayaran yang dilakukan oleh Berdikari maka atas jumlah pokok pinjaman yang telah dilunasi tersebut dapat diajukan untuk digunakan sebagai pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana.

PT PPA provides short-term loans to the Berdikari in Rupiah, with a total principal amount of a maximum of Rp40,000 and is revolving, that is on any declining loan principal outstanding as a result of payments made by Berdikari, then on the principal amount of the loan which has been repaid, it can be submitted to be used as as financing their intended use of the funds.

Dalam addendum ini, tingkat suku bunga telah disesuaikan dari 16,5% menjadi 14,5% per tahun. Tujuan penggunaan dana adalah pembiayaan dalam rangka kegiatan usaha Berdikari yaitu untuk membiayai: a. Pembelian sapi hidup dalam rangka pengadaan sapi qurban untuk pemenuhan kebutuhan ldul Adha 2016 ("Sapi Hidup"); b. Pembelian sapi hidup siap potong secara lokal ("c"); dan;

In this addendum, the interest rate was adjusted from 16.5% to 14.5% per year. The aim of the funding is to finance Berdikari activities, that are to fund:

c.

a. Purchase of live cattles in order to procurement of sacrificial cattle to meet the needs of ldul Adha 2016 ( "Live Cattles"); b. Purchase of live cattle ready for slaughter locally ("Cow Ready to Cut"); and; c. Purchasing locally or imported carcasses ( "Beef Carcass").

Pembelian karkas secara lokal maupun impor ("Karkas Sapi").


135


319






Agreements

Pada tanggal 1 November 2016 kembali dilakukan addendum Perjanjian menjadi PP18/PPA/0116 dengan tujuan menyesuaikan tujuan penggunaan dana butir A. yaitu pembelian sapi hidup yang ditujukan untuk diperjualbelikan.

On November 1, 2016, Addendum to Agreement PP-18 / PPA / 0116 was made, with the aim of adjusting the aim of funds in point A i.e. the purchase of live cattle intended for commercial use.

Penarikan dana dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Berdikari, dan atas setiap penarikan dana wajib untuk dilunasi selambat-lambatnya pada hari kalender ke 60 (enampuluh). Berdikari tidak dapat melakukan penarikan dana apabila terdapat kewajiban tertunggak dari pokok pinjaman yang telah jatuh tempo

Withdrawal of funds can be carried out in stages according to the needs of Berdikari, and on any withdrawal of funds it is required to pay no later than the calendar 60 (sixty) days. Berdikari can not withdraw funds if there is any duty arrears of principal that was due.

Terhitung sejak 60 (enam puluh) hari kalender sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman, Berdikari tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan pinjaman dana

As from 60 (sixty) calendar days prior to the Maturity Date Loan, Berdikari is not allowed to withdraw the loan funds.

39. Manajemen Risiko Keuangan

39.

Aset Keuangan

Kas dan Setara Kas Aset Keuangan untuk Diperdagangkan Piutang Usaha - Bersih Piutang Retensi - Bersih Dana Talangan - Bersih Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa Aset Lancar Lainnya Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual Investasi Jangka Panjang Lainnya Restrukturisasi/Revitalisasi -Bersih Pinjaman Investasi Jangka Pendek Jumlah Aset Keuangan

2015 Rp

1,534,252 95,890 1,008,109 138,523 219,215 1,259,704 97,264 125,710 42,535 1,351,876 57,741 5,930,819

2,346,889 205,423 813,951 78,007 92,271 617,798 58,710 114,524 592 1,062,301 27,204 5,417,670

Liabilitas Keuangan


Cash and Cash Equivalent Securities Held for Trading Accounts Receivable - Net Retention Receivables - Net Loans Receivable Bailout - Net Gross Amount Due from Customers Other Current Assets Available for Sale Financial Assets Other Long -Term Investments Restructuring/Revitalization SOEs-net Short-Term Investment Loans Total Financial Assets

Financial Liabilities 2016 Rp

Utang Usaha Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Utang Bruto kepada Pihak Ketiga Beban Akrual dan Utang Lain-lain Jumlah Liabilitas Keuangan

Financial Risks Management Financial Assets

2016 Rp

320

and

2015 Rp

1,337,169 1,051,504 618,204 203,401 3,210,278

1,034,369 1,052,860 608,548 359,039 3,054,816

136

Account Payable Bank and Financial Institution Loans Gross Amount Due to Third Parties Accrued Expense and Other Payables Total Financial Liabilities

Paraf:




39. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

39.

Dalam menjalankan dan mengelola aktivitasnya Perusahaan dan entitas anak terekspos terhadap berbagai risiko. Perusahaan dan entitas anak telah memetakan risiko-risiko potensial yang dihadapi oleh Perusahaan dan entitas anak yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan langkah-langkah tindak lanjut penanganan risiko sebagai upaya pencegahan agar risiko-risiko tersebut berada pada level yang diharapkan dan melakukan langkah-langkah mitigasi agar risiko yang dihadapi tidak meningkat ke level yang tidak dapat diterima oleh Perusahaan dan entitas anak.

Various activities undertaken by the Company and subsidiary make it exposed to various risks. The Company and subsidiary has mapped potential risks faced by the Company and subsidiary to be used as a reference to establish measures of risk as a follow-up of prevention efforts for these risks at the expected level and to conduct mitigation measures for the risks faced to avoid increasing to the levels that can not be accepted by the Company and subsidiary.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko berjalan efektif dan efisien, maka proses manajemen risiko harus mengikuti kaidah, metode, dan sistem yang dibuat bersama antara satuan kerja yang terkait langsung dengan suatu kegiatan bersama dengan satuan kerja manajemen risiko dan kepatuhan.

To ensure that the implementation of risk management runs effectively and efficiently, then the risk management process should comply the rules, methods, and systems that are made between the units of work that are directly related to an activity together with a unit of work risk management and compliance.

Untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen risiko, Perusahaan membentuk satuan kerja manajemen risiko dan kepatuhan yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

To coordinate and facilitate the Implementation of risk management, the Company formed a unit work of risk management and compliance that are independent and responsible directly to the President Director.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko berjalan efektif dan efisien, maka proses manajemen risiko harus mengikuti kaidah, metode, dan sistem yang dibuat bersama antara satuan kerja manajemen risiko dengan satuan kerja terkait

To ensure that the implementation of risk management is effective and efficient, then the risk management process should follow the rules, methods, and systems made jointly between risk management work unit with related work units

Penerapan manajemen risiko oleh Grup antara lain bertujuan:  Mendukung pencapaian tujuan Perusahaan dan Entitas Anak melalui penerapan sistem manajemen risiko yang efektif. bagi  Menyediakan early warning signal pengambilan keputusan dengan pengendalian risiko yang baik.  Mencapai keseimbangan pada tingkat yang dapat diterima antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Perusahaan dan Entitas Anak.  Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan.

The implementation of risk management by the Group, among other aims at:  Supporting the achievement of goals of the Company and Subsidiaries through the implementation of effective risk management system.  Provides early warning signal for decision making with good risk control.  Achieving a balance at an acceptable level of risk and returns and minimize potential adverse effects of the financial performance of the Company and Subsidiaries.  Ensuring compliance with laws and legislations.

Perusahaan Risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan dan aktivitas pengelolaan risiko antara lain sebagai berikut:

The Company The primary risks faced by the Company and risk management activities are as follows:


137

Financial Risks Management (Continued)


321





39.


(i)

(i)

Credit Risk The Company is exposed to credit risk on the disbursement of funds or financing activities related to restructuring activities and / or revitalization of state-owned enterprises and investment activities.

Risiko Kredit Perusahaan terekspos risiko kredit pada kegiatan pencairan dana atau pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN serta kegiatan investasi. Risiko kredit timbul ketika pihak lawan (counterparty) gagal memenuhi memenuhi liabilitasnya sehingga menyebabkan kerugian pada Perusahaan. Instrumen keuangan Perusahaan yang memiliki potensi risiko kredit terdiri dari akun Piutang Usaha, Pinjaman, dan Piutang Lain-lain.

The Company's financial instruments that have the potential credit risk consist of Accounts Receivable, Loans Granted and Other Receivables.

Pengelolaan risiko kredit antara lain dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN

Credit risk management, among others carried out through the following activities: a. SOE’s Restructuring activities and/or revitalization.

Pengelolaan risiko kredit pada kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, antara lain dilakukan melalui:

Credit risk management on restructuring activities and / or revitalization of enterprises, among others by:

kajian kelayakan  Pelaksanaan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN. Kajian kelayakan dilakukan terhadap seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kinerja usaha dan kemampuan BUMN guna merumuskan dan merekomendasikan opsi restrukturisasi dan/atau revitalisasi terbaik, sehingga BUMN dapat mengembalikan dana yang diterima dari Perusahaan

 Implementation of the feasibility study of restructuring and / or revitalization of SOE. A feasibility study was conducted on all aspects that may affect the business performance and the ability to formulate and recommend SOE restructuring options and / or the best revitalization, so that SOE can return the funds received from the Company

 Mensyaratkan adanya jaminan/agunan

 The determination of the requirements of assurance/collateral.

 Memantau pemenuhan persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan antara Perusahaan dan BUMN yang direstrukturisasi dan/atau revitalisasi.

 Monitoring of fulfill requirement and conditions that has been agreed between company and state-owned companies that restructured and/or revitalized.

Memantau pencapaian target kinerja BUMN yang direstrukturisasi dan/atau revitalisasi dan mengusulkan langkah antisipasi untuk meningkatkan kinerja.

 Monitoring of the achievement of the performance of SOEs were restructured and / or revitalized and propose anticipatory steps in order to improve performance.

 Melakukan upaya penagihan yang efektif agar pembayaran kewajiban BUMN yang direstrukturisasi dan/atau revitalisasi (kepada Perusahaan) dapat dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan.

 Conducting effective collection efforts so that the payment obligations of SOE’s restructured and / or revitalization (the Company) may be carried out regularly in accordance with the payment schedule has been set.



322

Credit risk arises when a counterparty failed to meet its liabilities, causing loss to the Company.


138

Paraf:





39.


 Melakukan langkah-langkah dalam rangka mengupayakan agar program restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN dapat selesai tepat waktu sesuai perencanaan.

 Perform steps in order to devices for the restructuring and / or revitalization of SOE can be completed on time according to plan.

b. Kegiatan investasi Pengelolaan risiko kredit berkaitan dengan kegiatan investasi adalah sebagai berikut:  Pengelolaan risiko atas kegiatan investasi pada surat berharga (surat utang) dilakukan dengan melakukan investasi pada surat berharga yang memiliki peringkat investment grade berdasarkan peringkat kredit (credit rating) yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat. Dalam hal tidak terdapat peringkat kredit maka surat berharga yang menjadi target investasi harus didukung dengan jaminan yang memadai.  Pengelolaan risiko pada kegiatan investasi melalui pembiayaan proyek-proyek tertentu dilakukan dengan due diligence dan kajian mengenai kelayakan suatu investasi sebelum membuat keputusan investasi

b. Investment Activities Credit risk management that be related with investment activity as follows:  Management of risk on investment activity in securities (bonds) is done by investing in securities that are rated investment grade by credit rating (credit rating) issued by rating agencies. In the event that there are no credit ratings of the securities in the investment target must be backed by sufficient collateral.

 Memantau dan mengevaluasi kinerja debitur/proyek/penerbit surat utang untuk memastikan pemenuhan persyaratan / kondisi yang diatur dalam perjanjian kredit atau perjanjian penerbitan penerbitan utang.

 The management of risk on investment activities through the financing of certain projects conducted with due diligence and feasibility studies adequate investment before making an investment decision.  Monitor and evaluate the performance of the debtor / project / issuer of debt securities to ensure compliance with the requirements / conditions set forth in the credit agreement or the agreement issuance of debt issuance.

Entitas Anak (PT NK) Instrumen keuangan PT NK yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akunakun tersebut.

Subsidiary (PT NK) PT NK financial instruments which have the potential for credit risk consists of cash and cash equivalents, accounts receivable, retention receivables and other receivables. Total maximum credit risk exposure equal to carrying value of these accounts.

Pada tanggal 31 Desember 2016 piutang usaha PT NK tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.

As of December 31, 2016 accounts receivable of PT NK are not concentrated on a certain customer.

PT NK mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank dan institusi keuangan ternama dan berpredikat baik yang dipilih.

PT NK managed credit risk by pre-defined limit of the acceptable risk for each customer and be more selective in election of banks and financial institutions, such well-known reputation banks and financial institutions.


139


323





39.

(i) Risiko Suku Bunga Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

(ii)

324

Financial Risks Management (Continued) (i)

Interest Rate Risk Interest rate risk is defined as the risk that future cash flows of a financial instrument fluctuate due to movement of market interest rates.

Tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan terjadi secara tiba-tiba dapat berpengaruh terhadap menurunnya laba NK.

High interest rate which suddenly occurs could affect in declining of NK profit.

Dampak dari pergerakan suku bunga di pasar tidak signifikan. NK mengelola risiko suku bunga melalui pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap NK. NK akan mengawasi secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka NK akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan para lender.

The impact of interest rate movements in the market was not significant. NK managed interest rate risk and monitoring the impact of interest rate movements to minimize the negative impact on NK. NK might be closely monitoring interest rate movements in the market and if interest rates increase significantly, NK might negotiate the interest rates with the Creditors.

Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

(ii)

Liquidity Risk Liquidity risk is defined as the risk in which the positions of cash flows indicate shortterm cash inflow is not sufficient to shortterm cash outflow.

Eksposur risiko likuiditas berupa kesulitan NK dalam memenuhi Liabilitas keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. NK diharapkan dapat membayar seluruh Liabilitasnya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Dalam memenuhi Liabilitas tersebut, maka PT NK harus menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Liquidity risks exposures are NK difficulties in fulfilling financial liabilities that must be settled by cash or other financial assets. NK is expected to settle all its obligations in accordance with contractual maturities. In fulfilling this obligation, PT NK should generate sufficient cash inflows.

PT NK mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen PT NK untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

PT NK manages liquidity risk by maintaining cash and cash equivalents that sufficient to meet the commitments of PT NK for normal operation and regularly evaluate cash flow projections and actual cash flows, and the schedule date of maturity of assets and financial liabilities.


140

Paraf:





39.

(iii) Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik


(iii)

Risk of Changes in Government Policy, Economic and Social Politics.

Kebijakan pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya proyekproyek yang telah maupun akan diperoleh PT NK. Risiko ini merupakan risiko yang bersifat sistemik (Systematic Risk) dimana bila risiko ini terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh variable yang terlibat, sehingga membuat kinerja Perusahaan menurun, bahkan diversifikasi pun belum mampu menghilangkan risiko ini.

Government policies concerning economic, monetary, social and political conditions that are less conducive might results in decrease of investment and development. These could lead to delay in projects which have been or might be acquired by PT NK. This risk is systemic risk (Systematic Risk) if its incure then, the risk might negatively affect toward variables involved, thus declining performance of the Company, even diversification risk is unable to eliminate it.

Entitas Anak (PT PPA Finance) Bisnis PPA Finance mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan melakukan pembiayaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko PPA Finance adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur dan mengelola posisi risiko. PPA Finance secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pembiayaan terbaik.

Subsidiary (PT PPA Finance) Business of PPA Finance covers risk-taking activities with a particular target by operating a professional financing. The primary function of the PPA Finance risk management is to identify all key risks, measure and manage risk. PPA Finance regularly reviews its policies and risk management system to conform with changes in market, product and best financing practices.

PPA Finance mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang memberikan efek negatif terhadap pencapaian tujuan PPA Finance.

PPA Finance defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by factors both internal and external factors which have negative effects on the PPA Finance’s goals achievement.

PPAF mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang memberikan efek negatif terhadap pencapaian tujuan PPAF.

PPAF defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by factors both internal and external factors which have negative effects on the PPAF goals achievement.

Tujuan PPAF dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang terukur antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi kemungkinan efek memburuknya kinerja keuangan PPAF.

The purpose of PPA Finance in managing financial risks is to achieve balance measurement between risk and returns then minimize the possibility effects of deteriorating PPAF financial performance.

Risiko keuangan utama yang dihadapi PPAF adalah risiko kredit, risiko pasar di dalamnya terdapat risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang, risiko likuiditas dan risiko perubahan kebijakan Pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik.

The primary financial risks faced by the PPAF are credit risk, market risk including interest rate and currency exchange rate risk, liquidity risk and the risk of changes in government policy, social and political conditions.


141


325





326

39.


Risiko kredit di Perusahaan merupakan risiko yang timbul atas pembiayaan yang diberikan. Risiko ini muncul apabila terjadi penurunan kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya.

The Company's credit risk is the risk arising from financing. This risk arises when there is a decrease in the ability of borrowers to make payments so it can not repay the loan.

Risiko suku bunga merupakan risiko yang terjadi karena fluktuasi suku bunga di pasar sehingga akan berdampak pada kenaikan cost of fund dan penurunan laba. Risiko ini muncul apabila terjadi kondisi makro ekonomi tidak kondusif sehingga tingkat suku bunga meningkat.

Interest rate risk is the risk that occurs due to fluctuations in market interest rates that will increase the cost of funds and earnings decline. This risk arises in case of macroeconomic conditions are not conducive to the interest rate increases.

Entitas Anak (PPA Kapital) Bisnis PPA Kapital mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan melakukan pembiayaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko PPA Kapital adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur dan mengelola posisi risiko. PPA Kapital secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pembiayaan terbaik.

Subsidiary (PPA Kapital) Business of PPA Kapital covers risk-taking activities with a particular target by operating a professional financing. The primary function of the PPA Kapital risk management is to identify all key risks, measure and manage risk. PPA Kapital regularly reviews its policies and risk management system to conform with changes in market, product and best financing practices.

PPA Kapital mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang memberikan efek negatif terhadap pencapaian tujuan PPA Kapital.

PPA Kapital defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by factors both internal and external factors which have negative effects on the PPA Kapital’s goals achievement.

Tujuan PPA Kapital dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang terukur antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi kemungkinan efek memburuknya kinerja keuangan PPA Kapital.

The purpose of PPA Kapital in managing financial risks is to achieve balance measurement between risk and returns then minimize the possibility effects of deteriorating PPA Kapital’s financial performance.

Risiko keuangan utama yang dihadapi PPA Kapital adalah risiko kredit, risiko pasar di dalamnya terdapat risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang, risiko likuiditas dan risiko perubahan kebijakan Pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik.

The primary financial risks faced by the PPA Kapital are credit risk, market risk including interest rate and currency exchange rate risk, liquidity risk and the risk of changes in government policy, social and political conditions.


142

Paraf:




40. Manajemen Permodalan

40.

Tujuan Perusahaan dan entitas anak dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal secara efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal sejalan dengan tujuan pendirian Perusahaan untuk kesejahteraan Pekerja maka para pemegang saham memutuskan untuk tidak membagi dividen.

The objectives of the Company and Subsidiary in managing capital is to protect the Company's ability to maintain business continuity, therefore the entity can continue to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to manage the optimal capital structure to minimize the cost of capita effectively. In order to manage the capital structure in line with objectives of the Company’s establishment to provide welfare for the workers, then the shareholders distribute not to divide the dividend.

41. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

41.

Pengungkapan saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Disclosure of Related parties significant balance and transaction are as follows:

Capital Management

Related Parties Balance and Transactions

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties

Hubungan/ Relationship

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI

Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/Cash and cash equivalent, Bank and Financial Institution Loans

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk


Kas dan Setara Kas/Cash and cash equivalent

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk





Aset Keuangan Diperdagangkan/Financial Assets Held for Trading







PT Istaka Karya (Persero)





Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Fund Advance Loans Receivable, Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization

PT Kertas Leces (Persero)


Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable










PT Artha Bangun Pratama



PT Djakarta Lloyd (Persero)





Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization, Fund Advance Loans Receivable

PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero)


Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization, Fund Advance Loans Receivable



Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization

PT Iglas (Persero)




Transaksi/ Transactions

143


327




41. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan) Pihak-pihak Berelasi / Related Parties

41. Related Parties Balance and Transactions (Continued)

Hubungan/ Relationship

Transaksi/ Transactions




PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)


Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/Bank and Financial Institution Loans

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia


Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/Bank and Financial Institution Loans

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)


Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Pendek/Gross Amount due to from Customer , Revenues

PT Adhi Karya (Persero) Tbk


Piutang Usaha, Piutang Retensi/Accounts Receivable, Retention Receivable

PT Angkasa Pura II (Persero)


Piutang Usaha, Tagihan Bruto/Accounts Receivable, Gross Amount Due from Customers

PT DOK & Perkapalan Surabaya (Persero)


Piutang Usaha/Accounts Receivable

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)


Piutang Retensi, Tagihan Bruto/Retention Receivable, Gross Amount Due from Customers

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)


Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Pendek/Accounts Receivable, Gross Amount Due from Customers

PT Pertamina (Persero)


Tagihan Bruto/Gross Amount Due from Customers

PT Bukit Asam (Persero) Tbk


Tagihan Bruto/Gross Amount Due from Customers

PT Perusahaan Gas Negara (Persero)



PT Berdikari (Persero)



PT Pertani (Persero)


Pinjaman Investasi Jangka Pendek/Short-Term Investment Loans

Rincian item yang terkait dengan transaksi pihak-pihak berelasi:

Detail of items associated with the related parties transaction:

Aset

Asset 2016 Rp

Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Piutang Retensi Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan Tagihan Bruto Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi

2015 Rp

2016 %

2015 %

936,865 295,799 51,003 219,215 1,259,704

1,268,231 174,564 23,052 119,475 617,798

11.87% 3.75% 0.65% 2.78% 15.97%

17.37% 2.39% 0.32% 1.64% 8.46%

1,351,876

1,062,301

17.13%

14.55%

Cash and Cash Equivalent Accounts Receivable Retention Receivable Loans Bailout Gross Amount Due from Customers Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization

Liabilitas

Liabilities 2016 Rp

Utang Usaha Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek

328


2015 Rp 1,501 -26,109

2016 % 14,397 908,777 18,197

144

2015 % 0.02% 0.00% 0.33%

0.20% 12.45% 0.25%

Accounts Payable Bank and Financial Institution Loans Short-Term Advances from Customers

Paraf:




41. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

41. Related Parties Balance and Transactions (Continued)

Persentase diatas merupakan perbandingan dengan total aset.

Above percentage is a comparison with total assets.

42. Reklasifikasi Laporan Keuangan Konsolidasian

42.

Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah direklasifikasi dan disajikan kembali agar sesuai penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, diantaranya terkait dengan kesalahan pada periode sebelumnya.

Certain accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2015 dan 2014 have been reclassified and restated to conform the presentation of the financial statements for the year ended December 31, 2016, were related to errors in the previous period.

Consolidated Reclassification

Financial

Statements

31 Desember 2015 Sebelum Penyesuaian Laporan Posisi Keuangan: Aset Pinjaman Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha Pihak Berelasi Pihak Ketiga Piutang Retensi Pihak Berelasi Pihak Ketiga Tagihan Bruto Pihak Berelasi Pihak Ketiga Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan Piutang Ventura Bersama Konstruksi Investasi Pada Ventura Bersama Liabilitas Uang Muka Pemberi Kerja Pihak Berelasi Pihak Ketiga

Penyesuaian

Setelah Penyesuaian

--

27,204

27,204

17,326 195,497

66,043 (66,043)

83,369 129,454

20,490 57,517

2,334 (2,334)

22,824 55,183

93,239 524,559 119,475 -593,204

16,369 (16,369) (27,204) 317,199 (317,199)

109,608 508,190 92,271 317,199 276,005

Statement of Financial Position Assets Short-term Investment Loans Accounts Receivable Related Parties Third Parties Short-term Investment Loans Related Parties Third Parties Gross Amount Due From Customers Related Parties Third Parties Loans Receivable-Bailout Construction Joint Venture Receivables Investment in Joint Ventures

18,197 129,066

7,912 (7,912)

26,109 121,154

Advances from Customers Related Parties Third Parties

31 Desember 2014 Sebelum Penyesuaian Laporan Posisi Keuangan: Aset Pinjaman Investasi Jangka Pendek Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan Piutang Ventura Bersama Konstruksi Investasi Pada Ventura Bersama


-96,683 -455,821

Penyesuaian

1,483 (1,483) 226,423 (226,423)

145

Setelah Penyesuaian

1,483 95,200 226,423 229,398

Statement of Financial Position Assets Short-term Investment Loans Loans Receivable-Bailout Construction Joint Venture Receivables Investment in Joint Ventures


329




330

43. Standar Akuntansi Baru

43.

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu amandemen PSAK No. 1: “Penyajian Laporan Keuangan” tentang Prakarsa Pengungkapan dan ISAK No. 31: “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi”.

Amendments to standards and interpretations effective for periods beginning on or after January 1, 2017, with earlier application permitted namely amendment SFAS No. 1: “Presentation of Financial Statements” of Disclosure Initiative and FAS 31: “Interpretation of the Scope of SFAS 13: Investment Property”.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu PSAK No. 69: Agrikultur dan amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif.

The following standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2018, with earlier application permitted, namely PSAK No. 69: Agriculture and amendments to PSAK No. 16: Property and Equipment on Agriculture: Plant Productive.

44. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

44.

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian telah diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 22 Februari 2017.

The Company’s management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statement. The consolidated financial statement were authorized for issue by the Directors on February 22, 2017.


146

New Accounting Standards

Management Responsibility on Consolidated Financial Statements

Paraf:

the

LAMPIRAN I

APPENDIX I

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)


LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Pinjaman Investasi Jangka Pendek Aset Keuangan Diperdagangkan Pihak Berelasi Pihak Ketiga Piutang Usaha Pihak Berelasi Pihak Ketiga Piutang Entitas Anak Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan Pihak Berelasi Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka Pajak Dibayar Di Muka Aset Lancar Lainnya Jumlah Aset Lancar

2016 Rp

ASET TIDAK LANCAR Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Pihak Berelasi Properti Investasi Aset Pajak Tangguhan Investasi pada Ventura Bersama Investasi Jangka Panjang - Entitas Anak Piutang Lain-lain Aset Tetap Aset Tidak Lancar Lainnya Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2016, 2015 and 2014 (In Million of Rupiah, unless Share Data)

2015 Rp

2014 Rp

1,214,413 204,228

1,477,674 27,204

778,163 1,483

78,329 17,561

171,029 94,394

163,130 136,083

23,885 3,567 1,486

20,885 7,921 1,344

21,494 3,262 1,131

219,215 4,175 44,599 69,997 1,881,455

125,657 6,262 36,484 10,650 1,979,504

95,200 3,135 23,490 59,040 1,285,611

125,710

114,523

141,160

1,351,876 155,741 15,738 187,821 624,995 12,701 4,843 10,703 2,490,128 4,371,583

1,062,301 142,028 9,264 176,248 624,995 10,639 4,898 13,626 2,158,522 4,138,026

963,832 18,028 17,159 129,383 624,995 7,453 673 15,354 1,918,037 3,203,648

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Pihak Ketiga Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Pihak Ketiga Utang Pajak Beban Akrual dan Utang Lain-lain Hasil Pengelolaan Aset yang Masih Harus Disetor Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Modal Saham-Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham - Modal Dasar 5.000.000 saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, masing-masing 2.996.688, 1.996.688 dan 1.996.688 saham Uang Muka Setoran Modal Saldo Laba: Telah Ditentukan Penggunaannya Belum Ditentukan Penggunaannya Laba (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual - Bersih Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

ASSETS CURRENT ASSETS Cash and Cash Equivalents Short-term Investment Loans Held for Trading Financial Assets Related Parties Third Parties Accounts Receivable Related Parties Third Parties Subsidiaries Receivable Loans Receivable-Bailout Related Parties Advances and Prepaid Expenses Prepaid Taxes Other Current Assets Total Current Assets NON-CURRENT ASSETS Available for Sale Financial Assets Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization Related Parties Invesment Property Deferred Tax Assets Investment in Joint Ventures Long Term Invesments-Subsidiary Receivables to Subsidiary Property, Plant and Equipment Other Non-Current Assets Total Non-Current Assets TOTAL ASSETS

LIABILITIES AND EQUITY

2,342

5,021

--

157,677 4,836 257,813

-98 337,426

-4,227 400,465

50,627 473,295

4,741 347,286

51,798 456,490

CURRENT LIABILITIES Accounts Payable Third Parties Bank and Financial Institution Loans Third Parties Taxes Payable Accrued Expenses and Other Payables Proceeds from Assets Management for Remittance Total Current Liabilities

3,073 3,073

13,200 13,200

13,201 13,201

NON-CURRENT LIABILITIES Employee Benefit Liabilities Total Non-Current Liabilities

476,368

360,486

469,691

TOTAL LIABILITIES EQUITY Equity Attributable to Owner of the Parent Share Capital - Rp 1,000,000 par value per share - Authorized Capital 5,000,000 shares Issued and Fully Paid As of December 31, 2016, 2015 and 2014 2,996,688, 1,996,688 and 1,996,688 respectively Advance Payment of Share Capital Retained Earnings: Appropriated Unapproriated Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities - Net Total Equity Attributable to Owner of the Parent

2,996,688 --

1,996,688 1,000,000

1,996,688 --

141,353 703,731

141,353 604,473

135,650 528,026

53,443

35,026

73,593

3,895,215

3,777,540

2,733,957

--

--

JUMLAH EKUITAS

3,895,215

3,777,540

2,733,957

TOTAL EQUITY

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

4,371,583

4,138,026

3,203,648

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY






Non-Controlling Interest


1


331

LAMPIRAN II

APPENDIX II

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)


STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 (In Million of Rupiah, unless Share Data)

2016 Rp PENDAPATAN USAHA BEBAN USAHA

2015 Rp

279,626

299,417

REVENUES

(183,116)

(191,397)

OPERATING EXPENSE

LABA USAHA

96,510

108,020

OPERATING INCOME

Pendapatan Bunga Keuntungan Penjualan Aset Tetap Beban Bunga dan Keuangan Bagian Laba Ventura Bersama Pendapatan (Beban) Lain-lain

11,616 223 (2,369) 1,573 (4,552)

12,599 1,566 (4,965) (2,610) (3,696)

Interest Income Gain on Sale of Property, Plant, and Equipment Interest Expense and Financial Charge Share of the Profit of Joint Ventures Other Income (Expenses)

103,001

110,914

INCOME BEFORE TAX

-6,473 6,473

(7,589) (7,895) (15,484)

INCOME TAXES Current Tax Benefit (Expenses) Deferred Tax Benefit (Expenses) Total Income Tax Expense

109,474

95,430

INCOME FOR THE YEAR

(38,567) (38,567) 56,863

OTHER COMPREHENSIVE INCOME Item that will be reclassified to profit or loss Available for Sale Financial Assets Total Other Comprehensive Income TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

LABA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN Manfaat (Beban) Pajak Kini Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Jumlah Beban Pajak Penghasilan LABA TAHUN BERJALAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual Total Penghasilan Komprehensif Lain JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

18,417 18,417 127,891




332

D2/February 2017 Aset (Persero) PT Perusahaan23, Pengelola Laporan Tahunan 2016


2

Paraf:



333

(1,000,000) -----

1,000,000 ---2,996,688

------1,000,000

------1,996,688




3

--18,417 53,443

--

-----(38,567) 35,026

--

(10,216) 109,474 -703,731

--

(11,000) (5,703) (1,140) (1,140) 95,430 -604,473

--

(10,216) 109,474 18,417 3,895,215

--

(11,000) -(1,140) (1,140) 95,430 (38,567) 3,777,540

1,000,000

Rp 2,733,957

Jumlah/ Total

Distribution of 2015 Retained Earnings Cash Dividends Income for the Year Comprehensive Income for the Year Balance as of December 31, 2016

Advance Payment of Capital Distribution of 2014 Retained Earnings Cash Dividends General Reserve Partnership Program Enviromental Development Program Income for the Year Comprehensive Income for the Year Balance as of December 31, 2015

Balance as of December 31, 2014

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 (In Million of Rupiah, unless Share Data)


APPENDIX III

Paraf:



*) Retained earnings includes actuarial gain (loss) arising from defined benefit plan

---141,353

--

-5,703 ----141,353

--

Jumlah Ekuitas/Total Equity Aset Keuangan Saldo Laba/Retained Earnings *) Tersedia untuk Telah Ditentukan Belum Ditentukan Dijual/ Penggunaannya/ Penggunaannya/ on Available for Appropriated Unappropriated Sale Financial Assets Rp Rp Rp -73,593 135,650 528,026

1,000,000

Rp

Uang Muka Setoran Modal/ Advance Payment of Capital

--

Rp 1,996,688

Modal Saham/ Capital Stock

*) Saldo laba termasuk keuntungan (kerugian) aktuarial dari program imbalan pasti

Uang Muka Setoran Modal Penggunaan Saldo Laba 2015 Dividen Tunai Laba Tahun Berjalan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Saldo Per 31 Desember 2016

Uang Muka Setoran Modal Penggunaan Saldo Laba 2014 Dividen Tunai Cadangan Umum Program Kemitraan Program Bina Lingkungan Laba Tahun Berjalan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Saldo Per 31 Desember 2015

Saldo Per 31 Desember 2014

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)


LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

APPENDIX IV


LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Kas dari Pelanggan Penerimaan dari (Pengeluaran) Pinjaman yang Diberikan - Bersih Penerimaan IPA Eks BPPN Penerimaan Restitusi Pajak Penerimaan Bunga atas Pinjaman yang Diberikan Penerimaan Penggantian Biaya Aset Pembayaran Beban Usaha Pembayaran Beban Bunga Pembayaran Pajak Penerimaan Hasil Investasi Pencairan (Penempatan) Surat Berharga Diperdagangkan Penerimaan dari(Setoran) Kerja Sama Pengelolaan Pinjaman Karyawan Penerimaan (Pengeluaran) Lainnya Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) STATEMENTS OF CASH FLOWS For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 (In Million of Rupiah, unless Share Data)

2016 Rp

2015 Rp

8,350 (439,308) 13,879 10,207 86,577 1,984 (207,993) (12,515) (3,484) 139,646 49,717

5,365 (117,696) 14,365 8,398 79,381 1,142 (172,424) (10,972) (28,105) 110,536 (16,978)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash Receipts from Customers Receipt from (Disbursement) of Loans Proceeds from SOEs' Asset Management Cash Receipts from Tax Refund Proceeds from Loan Receivables Interest Reimbursable Cost of Assets Payment of Operating Expenses Payment of Interest Expenses Tax Paid Proceeds of Investment Receipt from (Placement of) Trading Securities

(2,062) 28,730 (326,272)

(3,186) 18,535 (111,640)

Receipts from(Payment) of Jointly Controlled Loan of Employee Other Income Net Cash Used in Operating Activities

-(10,000) (2,633) -10,543 (2,090)

(4,909) (9,000) (111,259) 1,566 20,753 (102,848)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Acquisitions of Property, Plant and Equipment Additional Investment in Joint Ventures Acquisition of Investment Properties Proceeds from Disposal of Property, Plant and Equipment Disbursement (Placement) Securities Available for Sale Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Pinjaman Pembayaran Pinjaman Pembayaran Dividen Penerimaan Dividen Penerimaan Tambahan Modal Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

172,303 (114,626) (10,216) 17,640 -65,101

-(75,000) (11,000) -1,000,000 914,000

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Receipts from Loan Payment for Loan Dividend Payment Dividend Receipt Additional Paid Up Capital Net Cash Provided by Financing Activities

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

(263,261) 1,477,674 1,214,413

699,511 778,163 1,477,674

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Perolehan Aset Tetap Penambahan Ventura Bersama Perolehan Properti Investasi Hasil Penjualan Aset Tetap Pencairan (Penempatan) Surat Berharga Tersedia untuk Dijual Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi




334

PT Perusahaan23, Pengelola D2/February 2017 Aset (Persero) Laporan Tahunan 2016


4

Paraf:

Laporan Tahunan

2016


www.ptppa.com


T . 0212512222 F . 0215772443

CREATING AND SUSTAINING VALUE : Uncovering the Hidden Potentials

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Sampoerna Strategic Square North Tower 9th Floor Jl. Jend Sudirman Kav.45-46 Jakarta 12930

CREATING AND SUSTAINING VALUE :

Recommend Documents