COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE DURING AND AFTER PRIVATIZATION SOE WIWIT PUSPADEWI Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma ABSTRACT Indon

COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE DURING AND AFTER PRIVATIZATION SOE Wiwit Puspadewi Undergraduate Program, Faculty of Economics Gunadarma University http://www.gunadarma.ac.id

Keywords: Comparative Performance of SOEs, SOE Performance Before and After Privatization

ABSTRACT Indonesia is trying to get out of its economic crisis, therefore the Government to privatize as one way out that must be pursued. Step consistent privatization is also one of the Government's commitments to the donor countries, and also the IMF. But on the other hand, many also argue that the wealth / state assets should not be sold to outsiders. They interpreted that selling stateowned is equal to the selling state. There is also an associate privatization problem with article 33 paragraphs (2) of the 1945 Constitution which states that the branches of production that controls the lives of many people must be controlled by the state. The purpose of the study by eight state-owned objects is to determine the extent to which the significance of these SOEs financial performance before and after privatization. This research used a comparative descriptive. Where, hypothesis testing is done by using t-test. In measuring the financial performance of this, the authors use the Ministerial Decree No. SOE: KEP-100/MBU/2002 with based on the financial aspects of eight indicators are: Return On Equity, Return On Investment, Cash Ratio, Current Ratio, Collection Period, Inventory Turnover, Total Asset Turnover, Total Equity to Total Assets. After testing the hypothesis with a significance level α = 0.05 is known that there was no significant difference from the level of financial performance of SOEs before and after privatization. This is because the main purpose of the government to privatize now is just to fill or cover the budget deficit, should aim to achieve is to improve SOE performance itself. So if the financial performance of SOEs did not change/increase significantly as well in the years following the government decision to privatize should be reviewed.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE DURING AND AFTER PRIVATIZATION SOE

WIWIT PUSPADEWI Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

ABSTRACT Indonesia is trying to get out of its economic crisis, therefore the Government to privatize as one way out that must be pursued. Step consistent privatization is also one of the Government's commitment to the donor countries, and also the IMF. But on the other hand, many also argue that the wealth / state assets should not be sold to outsiders. They interpreted that selling state-owned is equal to the selling state. There is also an associate privatization problems with article 33 paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that the branches of production that controls the lives of many people must be controlled by the state. The purpose of the study by eight state-owned object is to determine the extent to which the significance of these SOEs financial performance before and after privatization. This research used a comparative descriptive. Where, hypothesis testing is done by using t-test. In measuring the financial performance of this, the authors use the Ministerial Decree No. SOE: KEP-100/MBU/2002 with based on the financial aspects of eight indicators are: Return On Equity, Return On Investment, Cash Ratio, Current Ratio, Collection Period, Inventory Turnover, Total Asset Turnover, Total Equity to Total Assets. After testing the hypothesis with a significance level α = 0.05 is known that there was no significant difference from the level of financial performance of SOEs before and after privatization. This is because the main purpose of the government to privatize now is just to fill or cover the budget deficit, should aim to achieve is to


improve SOE performance itself. So if the financial performance of SOEs did not change / increase significantly as well in the years following the government decision to privatize should be reviewed.

Keywords: Comparative Performance of SOEs, SOE Performance Before and After Privatization

ABSTRAK Indonesia sedang berusaha untuk keluar dari krisis ekonominya, oleh karena itu Pemerintah melakukan privatisasi sebagai salah satu jalan keluar yang harus ditempuh. Langkah privatisasi yang konsisten juga merupakan salah satu komitmen Pemerintah dengan para negara donor, dan juga IMF . Namun di lain pihak, banyak juga yang berpendapat bahwa kekayaan / aset negara tidak boleh dijual kepada pihak luar / asing. Mereka mengartikan bahwa menjual BUMN adalah sama dengan menjual negara. Ada pula yang mengaitkan permasalahan privatisasi dengan pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Tujuan dilakukannya penelitian dengan obyek delapan BUMN adalah untuk mengetahui sejauh mana signifikansi peningkatan kinerja keuangan BUMN tersebut sebelum dan setelah melakukan privatisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Dimana, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan ttest. Dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan ini, penulis menggunakan SK Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 dengan berdasarkan aspek keuangan yang terdiri dari delapan indikator yaitu: Return On Equity, Return On Investment, Cash Ratio, Current Ratio, Collection Period, Inventory Turnover,Total Asset Turnover, Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset. Setelah dilakukan pengujian hipotesis


dengan tingkat signifikansi α = 0,05 diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari tingkat kinerja keuangan BUMN sebelum dan setelah privatisasi. Hal ini disebabkan karena tujuan utama pemerintah melakukan privatisasi saat ini adalah hanya untuk mengisi atau menutupi defisit APBN, seharusnya tujuan yang dicapai adalah perbaikan kinerja BUMN itu sendiri. Jadi apabila kinerja keuangan BUMN tidak mengalami perubahan/peningkatan secara signifikan juga pada tahun-tahun berikutnya sebaiknya keputusan pemerintah melakukan privatisasi perlu ditinjau kembali.

Kata Kunci : Perbandingan Kinerja BUMN, Kinerja BUMN Sebelum dan Setelah Privatisasi

1. Pendahuluan Indonesia sebagai Negara yang

Selain itu BUMN juga merupakan

berkembang, dengan pembangunan

salah satu sumber penerimaan

dibidang

negara

yang

bentuk

berbagai

perekonomiannya

didukung

oleh

tiga

pilar

jenis

pajak,

deviden

Milik Swasta (BUMS), Badan

Sehubungan dengan peranannya

Usaha Milik Negara (BUMN) dan

tersebut BUMN mempunyai tujuan

Koperasi. BUMN sebagai badan

ganda

usaha

pembangunan nasional dan sebagai

dikelola

oleh

yaitu

pemerintah menuntut peran aktif

organisasi

pemerintah

keuntungan.

dalam

memecahkan

hasil

dalam

perekonomian yaitu Badan Usaha

yang

dan

signifikan

privatisasi.

sebagai

yang

persoalan ekonomi terutama yang

Untuk

dapat

menyangkut hajat hidup orang

peranannya

banyak.

mempertahankan

agen

mencari

mengoptimalkan dan

mampu

keberadaannya


dalam

perkembangan

tampaknya

BUMN

berorientasi

segera

kepemilikan

harus

dilaksanakan

dengan

cara

domestik.

dikelola untuk mencapai sebesar-

Selain

besarnya

merupakan

rakyat,

itu

penyebaran

publik

serta

pasar

modal

pengembangan

mendayagunakan aset negara yang

kemakmuran

global,

privatisasi upaya

juga

mengurangi

dan

keterlibatan langsung pemerintah

dapat

dalam urusan ekonomi, hal ini

menumbuhkan budaya korporasi

ditempuh dengan cara menjual

dan profesionalisme.

sebagian saham kepada investor

meningkatkan

efisiensi

produktivitas,

serta

dilakukan

atau publik sehingga membuka

melalui langkah restrukturisasi dan

peluang bagi masyarakat untuk

privatisasi.

mengontrol BUMN.

Pemberdayaan

ini

Alasan

dilaksanakan

lain

pemberdayaan

Pelaksanaan

privatisasi

tersebut

BUMN adalah agar BUMN dapat

harus tetap berpegang pada prinsip

berperan

Good Corporate Governance yang

sebagai

perekonomian memberikan

pendukung

yang

dapat

kontribusi

kepada

meliputi transparansi, kemandirian serta akuntabilitas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Untuk mewujudkan hal tersebut

Negara (APBN) baik dalam bentuk

maka diperlukan adanya laporan

pajak maupun hasil privatisasi.

mengenai operasi atau aktivitas

Privatisasi merupakan alat dan cara

perusahaan

pembenahan

dilakukan

BUMN

untuk

sehingga

dapat

penilaian

kinerja.

keuangan

tersebut

meningkatkan kinerja dan nilai

Laporan

tambah

perbaikan

umumnya terdiri dari dua laporan

struktur keuangan dan manajemen,

utama yaitu neraca dan laporan

penciptaan industri yang sehat dan

laba rugi serta laporan keuangan

kompetitif, pemberdayaan BUMN

lainnya yang menunjukkan atau

yang

perusahaan,

mampu

bersaing

dan


berhubungan

dengan

keadaan

pihak

memiliki

alasan

yang

lain

yang

keuangan perusahaan.

spesifik..

Namun tidak semua masyarakat

Namun

setuju

menyetujui

privatisasi

privatisasi BUMN yang kemudian

dilakukan

untuk

memunculkan pro dan kontra.

penyelewengan

Pihak

setuju

kontrol yang menjadi lepas kendali

mengemukakan berbagai alasan

terhadap perusahaan negara. Hal

untuk menolak privatisasi BUMN,

ini didasarkan kenyataan bahwa

antara lain

pemerintah

(1) privatisasi dianggap merugikan

menjalankan operasi perusahaan

negara,

secara

(2) pivatisasi kepada pihak asing

sebagai

dianggap tidak nasionalis,

melakukan pemborosan sehingga

(3) belum adanya bukti tentang

terjadi defisit

manfaat

dari

diharapkan dengan ditangani oleh

alasan-

swasta operasi perusahaan akan

terhadap

yang

yang

privatisasi. alasan

pelaksanaan

tidak

diperoleh

Disamping

tersebut,

masing-masing

harus

mengatasi

terhadap

benar

dan

pihak

hak

mampu

cenderung

yang

selalu

anggaran.

Maka

menjadi lebih efektif dan efisien. laporan

keuangan

yang tersedia.

Kinerja Keuangan merupakan

pihak

tidak

berdasarkan

2. Tinjauan Pustaka Kinerja

di

pencapaian

Menurut Mulyadi (1993), penilaian

atas apa yang direncanakan,

kinerja

baik oleh pribadi

berikut:

di

definisikan

sebagai

adalah

maupun organisasi.

“Penilaian

kinerja

Menurut Halim (2001) analisis

penentuan

secara

kinerja keuangan adalah usaha

efektivitas

mengidentifikasi ciri-ciri keuangan

organisasi, bagian organisasi dan

operasional

periodik suatu

karyawannya berdasarkan sasaran,


standar dan kinerja yang telah

(c) Memberikan keuntungan yang

ditetapkan sebelumnya”.

lebih

Tujuan Penilaian Kinerja

kegiatan,

Adapun

tujuan

atas

proses

diadakannya

(d) Sebagai fasilitas pembanding

kinerja

kinerja antar organisasi yang

pengukuran

berbeda, dan

perusahaan adalah : 1. Menetapkan kontribusi masing-

(e) Memberi fasilitas setting of

masing divisi atau perusahaan

target

secara keseluruhan atau atas

mempertimbangkan

kontribusi dari masing-masing

pertanggungjawaban organisasi

dari sub divisi dari suatu divisi

ke level yang lebih tinggi.

(evaluasi

ekonomi/

evaluasi

untuk

organisasi,

Model Penilaian Kinerja 1. Balanced Scorecard (Kaplan

segmen) dasar

untuk

and Norton, 1996), yaitu suatu

kualitas

kerja

analisis yang melihat kinerja

masing-masing manajer divisi

suatu entitas yang tidak hanya

(evaluasi manajerial)

dari perspektif financial saja

2. Memberikan mengevaluasi

3. Memotivasi para manajer divisi

tetapi

non

financial.

Balance

Scorecard

juga

supaya

konsisten

Analisis

mengoperasikan

divisinya

menggunakan empat perspektif financial,

sehingga sesuai dengan tujuan

yaitu:

pokok

proses internal, dan proses

perusahaan

(evaluasi

Manfaat Penilaian kinerja adalah: kejelasan

tujuan

organisasi, (b) Mengembangkan persetujuan pengukuran aktivitas,

dan

pertumbuhan.

Manfaat penilaian Kinerja

Memberi

pelanggan,

pembelajaran

operasi)

(a)

tinggi

2. Value For Money (Lapsley & Mitchell, 1996), yaitu suatu analisis yang menilai kinerja suatu

entitas

ekonomis,

dari

segi

efisiensi,

dan


efektivitas.

Ekonomi

memperlihatkan pengaruh yang

merupakan

perbandingan

ditimbulkan dari manfaat yang

antara input value dengan input

diperoleh dari hasil kegiatan.

standar (anggaran), efisiensi

4. Rasio Keuangan, yaitu usaha

perbandingan

untuk mengidentifikasi ciri-ciri

antara input dengan output,

keuangan berdasarkan laporan

sedangkan efektif merupakan

keuangan yang tersedia. Hasil

perbandingan

analisis rasio keuangan ini akan

merupakan

antara

output

berguna

dengan outcome. 3. Benefit Cost Analysis, yaitu analisis

yang

masukan

menggunakan (input),keluaran

(output),

hasil

(outcome),

manfaat (benefit) dan dampak (impact) dalam

sebagai

indikator

penilaian

kinerja.

input

Indikator jumlah

sumber

mengukur daya

yang

dipergunakan

untuk

melaksanakan

kegiatan,

untuk

organisasi,

menilai

mengevaluasi

kinerja organisasi dan sebagai acuan

dalam

menentukan

kebijakan organisasi di masa yang akan datang. 5. Model

Mayston

(1985),

Mayston dan Jesson (dalam Smith,

1996)

memberikan

konsep

model

pengukuran

kinerja dengan mendasarkan kepada

prinsip

pengukuran

mengukur

nilai tambah (value added).

keluaran yang dihasilkan dari

Seperti halnya model FEE,

suatu

model Mayston berupaya untuk

output

indikator

kegiatan,

indikator

outcome menggambarkan hasil

mengembangkan

nyata

ekonomi,

dari

kegiatan,

keluaran indikator

suatu benefit

konsep

efisiensi

efektivitas

dan dengan

menggambarkan manfaat yang

mengintegrasikan

diperoleh dari indikator hasil,

lebih eksplisit dengan evaluasi

sedangkan

indikator

impact

3E

secara


kebijakan, bukan dengan model

umum dan memupuk pendapatan

pengendalian akuntansi.

baik

6. Pendekatan

FEE

Federation

des

dalam

(the

pertambangan

Experts

perdagangan.”

bidang

industri, maupun

Europeens),

Dalam surat keputusan menteri

pendekatan FEE merupakan

keuangan No 740/KMK.00/1989

model pengukuran kinerja yang

disebutkan bahwa BUMN adalah:

mendasarkan kepada analisis

1.

Comptables

varian.

Pendekatan

Badan usaha yang seluruhnya modalnya dimiliki

ini

Negara.

mengukur 3E dengan analisis varian yakni membandingkan antara

input

dan

output

Badan

usaha

yag

tidak

seluruhnya dimiliki Negara tetapi statusnya disamakan

aktualnya. Badan

2.

Usaha

Milik

Negara

dengan BUMN yaitu: a. BUMN yang merupakan

(BUMN) Dalam UU No 19 tahun 1960 yang

patungan

dimaksud

dengan daerah.

dengan

perusahaan

pemerintah

b. BUMN yang merupakan

Negara adalah “Semua perusahaan dalam bentuk

patungan

apapun yang modal seluruhnya

pemerintah

merupakan

BUMN lainnya.

kekayaan

Republik

antara dengan

Indonesia kecuali jika ditentukan

c. BUMN yang merupakan

lain dengan atau berdasarkan UU

Badan Usaha patungan

perusahaaan negara itu

dengan

swasta

kesatuan produk, maksudnya yaitu

nasional/asing

dimana

kesatuan produksi dala arti yang

Negara memiliki saham

luas yang meliputi perusahaan

mayoritas minimal 51 %.

yang

memberi

menyelenggarakan

adalah

jasa,

kesejahteraan


sebagai penjualan perusahaan

Privatisasi Privatisasi

menurut

peraturan

publik dan pemindahan fungsi

pemerintah

Republik

Indonesia

pengelolaa

penjualan

No. 33 Tahun 2005 tentang tata

perusahaan dari Negara ke

cara

sektor swasta.

privatisasi

perusahaan adalah

d. Adanya “Pembebasan” yang

penjualan saham persero, baik

diartikan sebagai pelonggaran

sebagian

terhadap

perseroan

(persero)

maupun

seluruhnya

“status

Monopoli”

kepada pihak lain dalam rangka

atau

pengaturan

meningkatkan kinerja dan nilai

lisensi

perusahaan, memperbesar manfaat

sektor swasta dalam memasuki

bagi Negara dan masyarakat serta

pasar yang disuplai oleh sektor

memperluas pemilikan saham oleh

publik.

yang

terhadap

menghambat

masyarakat.

Manfaat Privatisasi

Sedangkan menurut Indra Bastian

Menurut Effendi ( 2000) manfaat

(2002;18),“Terminologi

dari privatisasi adalah:

Privatisasi” pada dasarnya terdiri

1. BUMN akan menjadi lebih

dari

empat

aktivitas

yang

merupakan

suatu

2. Manajemen BUMN menjadi

jasa

lebih independent, termasuk bebas dari intervensi birokrasi. 3. BUMN

oleh sektor publik. b. Privatisasi produksi jasa yang dibiayai oeh sektor publik yaitu kontrak,

dapat

keuangan

berkelanjutan yang diproduksi

pada

sehingga

mengurangi praktek KKN.

dijabarkan secara terpisah: a. Privatisasi

transparan,

bidang

pendidikan. c. Adanya “Dis-Nasionalisasi dan Penghapusan”, yang diartikan

akses

akan pemasaran

memperoleh ke

pasar

global, selain pasar domestik. 4. BUMN

akan

memperoleh

modal ekuitas baru berupa fresh

money

sehingga


pengembangan usaha menjadi

manfaat,

lebih cepat.

mendukung kepemilikan saham

5. BUMN

akan

memperoleh

transfer

of

technology,

terutama

teknologi

proses

produksi.

BUMN

antara

kepada

masyarakat

luas, meningkatkan kapitalisasi pasar

di

Bursa

Efek

memungkinkan

6. Terjadi transformasi corporate

berkembang,

yang lamban menjadi budaya

akuntan,

Koorporasi yang lincah.

company,

7. Mengurangi

defisit

dana

APBN,

yang

masuk

dan

profesi

pendukung pasar modal untuk

culture dari budaya birokrasi

karena

lain

seperti

notaris,

profesi

appraisal

penjamin

emisi,

pialang dan lain-lain. 2. Direct/ Trade sale/ Strategy

sebagian untuk menambah kas

sale (Penjualan langsung)

APBN.

Penjualan saham perusahaan

8. BUMN

akan

mengalami

kepada mitra strategis atau

kinerja

investor financial dengan cara

peningkatan

operasional keuangan, karena pengelolaan perusahaan lebih

tender dan negosiasi. 3. Management dan Employee By Out (M/EBO)

efisien. Metode Privatisasi

M/EBO merupakan pembelian

1. Initial Public Offering (IPO)

saham mayoritas oleh suatu

Penjualan

saham

suatu

konsorsium yang diorganisasi

perusahaan

melalui

pasar

dan dipimpin oleh manajer

modal, apabila hal tersebut

yang

dilakukan untuk pertama kali

skema yang memungkinkan

maka

karyawan

disebut

Penawaran

ada.

perusahaan

Umum Perdana (IPO) atau go

ikut

public.

perusahaan

Metode

memberikan

IPO

akan

tambahan

bekerja

M/EBO

memiliki

atau

adalah

untuk saham

tempat

mereka

biasa

disebut


Employee

Share

Ownership

Fund)

Plan (ESOP) 4. Liquidation Likuidasi

Metode adalah

perusahaan

Privatisasi (Privatisasion Trust

ini

menutup

dipertimbangkan

menjual

BUMN

dengan

tidak

akan apabila

dapat

dijual

perusahaan sebagai usaha yang

kepada pemilik modal atau

going concern atau menjual

kepada

asetnya.

Perwalian

5. Privatisasi Lelang Berdasarkan

SK

menteri

Keuangan

No

47/KMK.01/1996

pelelangan

masyarakat.

Dana

merupakan

perusahaan

yang

mengelola

portofolio

yang

dimiliki

pemerintah untuk menerima deviden,

untuk

menjual

aset negara dapat dilakukan

kepemilikannya pada kondisi

oleh

Swasta

pasar yang tepat dan membantu

BLS

hanya

mementau kepemilikan saham

menyelenggarakan

kegiatan

yang tersisa. Dana Perwalian

Balai

(BLS).

pralelang,

Lelang

yang

mencakup

kegiatan membenahi kondisi barang,

membuat

indeks,

diawasi

oleh

trustee

yang

diangkat oleh pemerintah. 7. Penjualan Aset

menyiapkan gudang, menguji

Adalah

kualitas, menaksir harga barang

memisahkan

serta

mempersiapkan

pasar

permasalahan dalam menjual

bagi

barang

akan

aset tersebut sehingga dapat

yang

metode aset

dari

dilelang. Kegiatan Pelelangan

dipergunakan

dilaksanakan

Permasalahan dalam hal ini,

oleh

Kantor

swasta.

misalnya hukum yang tidak

Lelang Negara (KLN). 6. kepemilikan

oleh

yang

dengan

menggunakan Dana Perwalian

terpecahkan

yang

dapat

menunda penjualan perusahaan tersebut.


tersebut.

8. Konsesi

Karena

Adalah sewa aset untuk jangka

kepemilikannya tetap ditangan

panjang 25 sampai 30 tahun.

pemerintah dan penggunaannya

Dalam

bersifat sementara, biasanya

hal

ini,

pemegang

konsesi mempunyai hak untuk

sewa

menjalankan

dianggap

usaha

dan

berkewajiban memelihara aset yang ada dan menambahkan aset bila diperlukan. Konsesi banyak dilakukan pada usaha perkeretaapian.

Perjanjian

konsesi perlu menggabungkan kriteria

kinerja

dengan

yang

jelas

pengaturan

berakhirnya

masa

konsesi

(Exit

Arrangement). 9. Sewa Guna Usaha (Lease) Metode ini memberikan Leasee hak

untuk

mengelola

sekumpulan aset untuk jangka waktu yang singkat umunya 4 sampai

5

tahun,

pemiliknya

tetapi tetap

bertanggungjawab

untuk

menambah aset tersebut dan memelihara aset yang ada. Kriteria

kinerja

berdasarkan

atas pembayaran sewa yang berhubungan

dengan

sewa

penuh.

guna

usaha

tidak

sebagai privatisasi


3. Metode Penelitian Perbandingan BUMN ini dilakukan dengan menggunakan 8 indikator rasio menurut Kep-100/MBU/2002 dalam aspek keuangan yaitu: Tabel Operasionalisasi Variabel Variabel

Indikator

Kinerja Keuangan: -

Kinerja perusahaan diukur dari tingkat kesehatan keuangannya sebelum privatisasi (X1)

-

Kinerja perusahaan diukur dari tingkat kesehatan keuangannya setelah privatisasi (X2)

1. Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE) 2. Imbalan Investasi (ROI) 3. Rasio Kas 4. Rasio Lancar 5. Collection Periods 6. Perputaran persediaan 7. Perputaran Total aset 8. Rasio Modal Sendiri terhadap Total aktiva

Pengujian Hipotesis H0: µ1=µ2 Tidak terdapat perbedaan tingkat kinerja keuangan BUMN sebelum melakukan privatisasi dan setelah privatisasi Ha: µ1

µ2 Terdapat perbedaan tingkat kinerja keuangan BUMN sebelum melakukan privatisasi dan setelah melakukan privatisasi

4. Pembahasan Tabulasi Data Keseluruhan Kinerja Keuangan BUMN Sebelum dan Setelah Privatisasi No

1

Perusahaan

Indikator

Kinerja Keuangan Sebelum

Setelah

PT. Adhi Karya

Return On Equity

20,67 %

21,39 %

Persero),Tbk

Return On Investment

12,91 %

10,98 %

Cash Ratio

13,13 %

16,26 %

Current Ratio

144,12 %

107,11 %

Collection Periods

44 hari

49 hari

Inventory Turnover

83 hari

18 hari

Total Asset Turnover

136,80 %

143,37 %

Total Modal Sendiri

16,60 %

15,21 %


terhadap Total Aset 2

PT.Wijaya Karya

Return On Equity

19,30 %

7,84 %

Persero),Tbk


11,08 %

7,33 %

Cash Ratio

12,54 %

38,49 %

Current Ratio

135,51 %

153,84 %

Collection Periods

60 hari

151 hari

Inventory Turnover

62 hari

196 hari


119,82 %

69,72 %

Total Modal Sendiri

16,53 %

30,11 %


PT Kimia Farma (persero)

Return On Equity

35,38 %

9,72 %

Tbk


40,41 %

28,83 %

Cash Ratio

42,02 %

67,81 %

Current Ratio

142,55 %

196,45 %

Collection Periods

34 hari

39 hari

Inventory Turnover

75 hari

59 hari


204,51 %

198,91 %

Total Modal Sendiri

45,75 %

63,07 %

Return On Equity

42,48 %

4,34 %


27,91 %

19,78 %

Cash Ratio

64,05 %

29,64 %

Current Ratio

176,17 %

205,59 %

Collection Periods

73 hari

121 hari

Inventory Turnover

102 hari

160 hari


106,78 %

95,16 %

Total Modal Sendiri

52,63 %

64,27 %

Return On Equity

22,17 %

28,66 %


103,61 %

95,82 %

Cash Ratio

55,52 %

107,71 %

Current Ratio

217,86 %

245,92 %

Collection Periods

27 hari

34 hari

Inventory Turnover

145 hari

79 hari


103,98 %

127,10 %

Total Modal Sendiri

58,85 %

75,31 %


PT Indofarma (persero) Tbk


PT Timah (persero) Tbk



PT. Tambang Batubara

Return On Equity

18,61 %

19,35 %

Bukit Asam (Persero), Tbk


69,13 %

56,88 %

Cash Ratio

108,48 %

212,03 %

Current Ratio

233,21 %

399 %

Collection Periods

76 hari

91 hari

Inventory Turnover

24 hari

29 hari


164,82 %

123,87 %

Total Modal Sendiri

68,20 %

71,69 %


PT. Perusahaan Gas Negara

Return On Equity

23,47 %

24,33%

(Persero), Tbk


77,68 %

122%

Cash Ratio

215,85 %

179,21 %

Current Ratio

267,87 %

246,58 %

Collection Periods

53 hari

48 hari

Inventory Turnover

6 hari

2 hari


156,66 %

187,97 %

Total Modal Sendiri

31,26 %

32,52 %


PT. Semen Gresik

Return On Equity

25,03 %

5,77 %

(Persero),Tbk


80,08 %

74,47 %

Cash Ratio

586,33 %

85,47 %

Current Ratio

731,09 %

159,06 %

Collection Periods

11 hari

34 hari

Inventory Turnover

70 hari

151 hari


151,36 %

101,31 %

Total Modal Sendiri

81,67%

71,88 %

terhadap Total Aset

5. Kesimpulan 1. Dilihat dari digunakan

rasio-rasio sebagai

yang

indikator.

Komponen pada 8 BUMN secara

tidak mengalami perubahan yang signifikan. 2. Berdasarkan uji statistik

keseluruhan kondisi keuangan

keseluruhan Kinerja keuangan

sebelum dan setelah privatisasi

dapat dilihat bahwa hasil t hitung


diperoleh dengan dk=63, dan tingkat kepercayaan 95 % yang dilakukan uji dua arah dengan nilai signifikan sebesar 0,025 (α/2) diperoleh T-tabel sebesar

_______.1993. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: STIE YKPN. Munawir. 1995. Analisa laporan Keuangan. Yogyakarta:Liberty. Needles, Belverd dkk.1986. Prinsip-

1,998. dimana -t tabel < t hitung

Prinsip

< t tabel yang artinya H0 diterima

Akuntansi.Jakarta:Erlangga

dan menolak Ha atau dapat

Peraturan Pemerintah Republik

dilihat juga dari tingkat

Indonesia Nomor 33 Tahun 2005

signifikan dimana P value> 0,05

Tentang Tata Cara Privatisasi

, hal ini menunjukkan bahwa

Perusahaan Perseroan (Persero)

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata tingkat kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah privatisasi.

Priyatno, Dwi. 2008. Mandiri Belajar SPSS. Jakarta:Mediakom. PT Adhi Karya (persero) Tbk .Laporan Keuangan Tahunan 1999-2007 . PT Indofarma (persero) Tbk .Laporan Keuangan Tahunan 1999-2002.

DAFTAR PUSTAKA Hanafi, Mamduh & Abdul, Halim. 1996. Analisis laporan keuangan. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. Helfert, Errich. 1997. Teknik Analisis Keuangan: Petunjuk Praktis

PT Kimia Farma (persero) Tbk .Laporan Keuangan Tahunan 1999-2002. PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk .Laporan Keuangan Tahunan 2000-2007 . PT Semen Gresik (persero) Tbk

untuk Mengelola dan Mengukur

.Laporan Keuangan Tahunan

Kinerja Perusahaan.

1989-1994

Jakarta:Erlangga _____________.1995. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta:Erlangga Mulyadi.2000. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: STIE YKPN.

PT Timah (persero) Tbk .Laporan Keuangan Tahunan 1993-1998. PT Tambang Batubara Bukit Asam (persero) Tbk .Laporan Keuangan Tahunan 1996-2006.


PT Wijaya Karya (persero) Tbk .Laporan Keuangan Tahunan 2003-2010. Pusat Referensi Pasar Modal.Laporan Keuangan Tahunan Harahap,Syafri, Sofyan.2001. Teori Akuntansi. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada. Simangunsong.2005.Pengantar Akuntansi I. Jakarta:FE UI

Setiabudi,Hendry&Iwan Triyuwono..2002.Akuntansi Ekuitas:

Dalam

Kapitalisme,

Narasi

Sosialisme,

dan

Islam.Jakarta:Salemba Empat. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik

Negara

Nomor

Kep-

100/MBU/2002 Tentang Penilaian Kesehatan BUMN. Woelfel,

Charles.1995.

Kesehatan

Memantau

perusahaan

Melalui

Laporan keuangan. Jakarta:ABDI TANDUR. Wild ,john,dkk.2005. Analisis Laporan Keuangan.

Jakarta:

Salemba

Empat. Website at http : //www.google.co.id Website at http : //www.idx.co.id

COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE DURING AND AFTER PRIVATIZATION SOE WIWIT PUSPADEWI Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma ABSTRACT Indon

Recommend Documents