Capaian. Oktober - Desember 2012

Marine Protected Areas Governance

Edisi #3, 2013

Capaian

Oktober - Desember 2012 Konservasi harus dipahami sebagai sebuah upaya untuk menjamin pemanafaatan sumberdaya secara berkelanjutan, bukan hanya pelarangan & perlindungan saja.

Desain KKP harus memperhatikam konektivias ekologis, sehingga perlu dibangun jejaring KKP yang dapat meindungi seluruh siklus hidup sebuah spesies penting dalam KKP tersebut Perkampungan nelayan di TWP Anambas Marine Protected Areas Governance (MPAG) merupakan program hibah dari United States Agency for International Development (USAID) dalam mendukung komitmen Pemerintah Indonesia membangun 20 juta ha Kawasan Konservasi Perairan dan mengelolanya secara efektif.

MPAG News terbit tiga bulan sekali berdasarkan kegiatan-kegiatan yang diimplementasikan melalui konsorsium lima LSM yaitu Conservation International, Coral Triangle Center, The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society, dan WWF Indonesia baik di tingkat nasional maupun di tingkat lapangan. MPAG News edisi #3 ini memaparkan beberapa capaian pada periode Oktober – Desember 2012.

© Asril Djunaidi/CI

KKP memberikan manfaat yang signifikan dari aspek ekologi, biologi, species rirchness, dan juga pendapatan masyarakat sekitar (Riset dari Universitas California Santa Barbara, AS)

Capaian Umum MPAG

Beberapa kajian telah dilaksanakan dibawah dukungan pendanaan MPAG, diantaranya adalah kajian harmonisasi pengelolaan tujuh Taman Nasional Laut yang saat ini dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Ketujuh Taman Nasional tersebut adalah Taman Nasional (TN) Kepulauan Seribu, TN Karimun Jawa, TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Togean, TN Cenderawasih, dan TN Takabonerate.

Kajian ini dilakukan selama 3 bulan (15 September – 15 Desember 2012) yaitu dengan mengidentifikasi semua sistem pengelolaan yang dimiliki oleh ketujuh UPT Taman Nasional Laut tersebut untuk kemudian dikomparasikan dengan sistem pengelolaan 10 KKPN di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang difokuskan pada enam aspek yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

© Handoko AS/MPAG

B

eberapa kegiatan penting yang telah dilakukan MPAG bersama mitra kerja dalam kurun waktu Oktober – Desember 2012 dapat disarikan sebagai berikut:

Pameran di Konas 8 Mataram

Regulasi Kelembagaan Sumberdaya Manusia Sarana-prasarana Pembiayaan Operasional pengelolaan.

Selain itu, MPAG-WCS pada periode ini juga tengah menyelesaikan kajian strategis yang mencakup 20 juta ha KKP melalui analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis. Analisis ini dilakukan berdasarkan data, informasi, dan kajian terkait kawasankawasan prioritas konservasi yang sebelumnya telah dilakukan.

Laporan lebih rinci tentang hasil kajian ini dapat diperoleh di kantor MPAG.

© Handoko AS/MPAG

Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi penambahan luasan KKP hingga 8,4 juta ha yang berasal dari:

Salah satu sesi di Konas 8 Mataram

MPAGNews

2

Edisi #3, 2013

1. Daerah-daerah perlindungan laut yang dikembangkan COREMAP (2,1 juta ha) 2. Kawasan prioritas dari buku atlas konservasi yang belum menjadi kawasan konservasi (4,3 juta ha) 3. Perluasan kawasan konservasi daratan ke arah perairan 91,9 juta ha). Detail laporan hasil kajian ini dapat dilihat di kantor MPAG.

MPAG mendukung Dit KKJI melaksanakan lunch talkshow disela-sela acara Konas 8 di Mataram. Talkshow ini dibuka oleh Dirjen KP3K KKP dan menghadirkan pembicara utama Dir. KKJI Dr. Toni Ruchimat dan pakar kelautan Prof. Rokhmin Dahuri. Berikut ini adalah butir-butir yang dihasilkan talkshow tersebut:

1. Indonesia saat ini sudah mempunyai 15,7 juta ha KKP dan akan terus diupayakan agar luas ini bertambah seiring dengan komitmen pemerintah menuju 20 juta ha pada tahun 2020. Yang menjadi tantangan terbesar bagi upaya ini adalah bagaimana mencapai pengelolaan yang efektif dari KKP-KKP tersebut. 2. Perlu ditegaskan kembali bahwa konservasi bukan berarti melulu hanya pelarangan dan perlindungan saja. Konservasi harus dipahami sebagai sebuah upaya untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas California Santa Barbara terhadap kinerja 200 KKP di dunia, 80 KKP di daerah tropis dan 120 KKP di daerah non-tropis menunjukkan bahwa KKP memberikan manfaat yang signifikan dari aspek ekologi, biologi, kekayaan spesies, dan juga pendapatan masyarakat sekitar. 4. Pengelolaan KKP dengan sistem zonasi merupakan strategi yang sangat tepat terutama untuk Indonesia yang notabene masih dikategorikan sebagai negara bekembang. Dengan sistem zonasi, maka masyarakat dapat memanfaatkan KKP secara optimal dan sekaligus berperan aktif dalam mengelola KKP tersebut.

© Handoko AS/MPAG

5. Desain KKP harus memperhatikan konektivitas ekologis, sehingga perlu dibangun jejaring KKP yang dapat melindungi seluruh siklus hidup sebuah spesies penting dalam KKP tersebut.

MPAGNews

3

Edisi #3, 2013

Pembudidaya rumput laut di KKP Nusa Penida

Komponen 1: Pembangunan Sistem Nasional KKP Penguatan Kelembagaan • MPAG mendukung penyusunan pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil (EKKP3K). Saat ini panduan sudah disahkan melalui SK Dirjen, buku panduan sudah dicetak dan disebarkan kepada stakeholders terkait baik di tingkat nasional maupun di daerah. KKJI dan MPAG sudah melakukan sebuah lokakarya di Yogyakarta dalam rangka sosialisasi panduan teknis tersebut. Panduan ini selanjutnya akan dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris dan dibuatkan softwarenya untuk memudahkan pengguna dalam mengimplementasikannya. Panduan teknis ini merupakan panduan pertama yang menjadi standar nasional yang disusun berdasarkan regulasi yang ada dan mengkombinasikan berbagai referensi-referensi terkait, baik yang dikeluarkan oleh IUCN, TNC, Bank Dunia, LIPI, dan WCS. Sebelum dilegalisasi panduan ini telah diujicobakan di lapangan diantaranya di lokasi MPAG dan juga KKP lain seperti

Batang, Sukabumi, Pieh, Pesisir Selatan, dan Raja Ampat. • Tim penyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Jejaring KKP telah selesai menyusun draf Permen KP untuk jejaring KKP melalui beberapa pertemuan dan diskusi dengan beberapa ahli kelautan. Tim penyusun ini terdiri dari staf lingkup KP3K termasuk bagian hukum, perguruan tinggi, dan LSM. Permen ini merupakan mandat dari PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Saat ini draf final sudah disampaikan kepada Biro Hukum KKP dan akan ditindaklanjuti dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan mengundang inisiator permen yaitu KP3K dan juga dirjen lainnya di lingkup KKP. • PP No. 60 Tahun 2007 juga memandatkan untuk menyusun Peraturan Menteri terkait pengembangan kemitraan dalam pengelolaan KKP di Indonesia. Permen ini menyatakan bahwa pengelolaan KKP dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat

MPAGNews

4

Edisi #3, 2013

adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi. Pertemuan awal sudah dilakukan dua kali antara KKJI, MPAG, dan mitra di Yogyakarta dan Batam. Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan focus group discussion pada tanggal 21 januari dan juga mini workshop tentang penyusunan kerangka kerja kemitraan kerjasama KKJI, PKSPL IPB, dan MPAG pada awal Februari. Pertemuan ini melibatkan pihak pemerintah dan pemerintah daerah, para ahli kelautan, perguruan tinggi, dan praktisi konservasi.

MPAG merupakan bagian dari Kelompok Kerja Pengembangan Sumberdaya Manusia (Pokja SDM) yang telah mengidentifikasi kompetensi minimum bagi pengelola KKP

©

Pengembangan Kapasitas SDM

• Indikator implementasi Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM) sudah disempurnakan berdasarkan ujicoba yang telah dilakukan di beberapa WPP. Melalui kerjasama dengan BPSDM, MPAG juga mendukung pengembangan modul pelatihan kajian implementasi EAFM menuju proses sertifikasi. Selain itu, situs web EAFM Indonesia yang sudah dibuat akan diintegrasikan ke dalam situs web Dit. SDI untuk menjamin keberlanjutan pengelolaannya di masa yang akan datang. • Dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia, MPAG mendukung BPSDM KP dalam menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Khusus (SKK) bagi pengelola konservasi perairan di Indonesia. SKK ini terdiri dari kurikulum dan modul-modul pelatihan. Draft SKK tentang dasar-dasar pengelolaan KKP dan perencanaan pengelolaan KKP sudah selesai dibuat dan akan disampaikan kepada menteri melalui komite SKK.

MPAG mengembangkan modul-modul pelatihan dengan menggunakan referensi utama dari modul pelatihan NOAA yaitu dasar-dasar pengelolaan KKP, perencanaan pengelolaan KKP, dan pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam KKP. Selain itu, MPAG merupakan bagian dari Kelompok Kerja Pengembangan Sumberdaya Manusia (Pokja SDM) yang telah mengidentifikasi kompetensi minimum bagi pengelola KKP yaitu Sikap Kerja dan Kepribadian, Kebijakan, Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat,

Penerimaan hibah melalui Trust Fund harus memenuhi 3 kriteria: • Ada komitmen pemberi hibah • Ada kebutuhan untuk mendukung pencapaian sasaran tematik • Perjanjian yang disepakati pemberi dan penerima hibah

MPAGNews

5

Edisi #3, 2013

Pengelolaan Kawasan dan Jenis Ikan, Penilaian Kondisi Biofisik Kawasan Konservasi Perairan, dan Penilaian Kondisi Sosial-Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan. Urutan daftar kompetensi tersebut sudah disepakati berdasarkan lokakarya teknis yang melibatkan para ahli dan praktisi konservasi. Sehubungan dengan kewenangan pemerintah sebagai pengelola KKP, maka kemudian penyusunan jabatan fungsional khusus untuk para pengelola KKP pun diperlukan. Jabatan fungsional ini merupakan acuan bagi staf pemerintah pengelola KKP dalam meniti karir dan kompetensi minimum yang harus dimiliki dalam mengelola KKP. MPAG menginisiasi kajian pengembangan jabatan fungsional untuk mengelola KKP. Kajian ini menyimpulkan enam jabatan fungsional yaitu 1) perencanaan pengelolaan KKP, tingkat terampil; 2) perencana pengelolaan KKP, tingkat ahli; 3) pengendalian dan evaluasi, tingkat terampil; 4) pengendalian dan evaluasi, tingkat ahli; 5) insentif pengembangan masyarakat, tingkat terampil; dan 6) insentif pengembangan masyarakat, tingkat ahli. Selanjutnya Pokja SDM akan melibatkan Bagian Kepegawaian untuk menindaklanjuti kajian ini. SeIain itu, MPAG masih terus melanjutkan kegiatan-kegiatan pelatihan konservasi baik di level nasional maupun di level lokasi lapangan bekerja sama dengan BPSDM dan NOAA. Semua informasi kegiatan pelatihan ini selanjutnya akan diintegrasikan kedalam sistem informasi pelatihan yang saat ini penyusunannya dalam tahap finalisasi.

Komponen 1: Pembangunan Sistem Nasional KKP

Kelompok kerja Pendanaan Berkelanjutan (Pokja SF) telah menyelesaikan dua Prosedur Operasi Standar (SOP) yaitu SOP untuk desain kelembagaan Trust Fund (Dana Perwalian) dan SOP untuk mekanisme kerja Trust Fund, serta background paper terkait pentingnya pembentukan Trust Fund untuk pengelolaan KKP di Indonesia. Pokja SF beranggotakan perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan LSM. Pertemuan Pokja pada

MPAG mendukung Dit. KKJI mengembangkan webdata konservasi sebagai portal basis data konservasi perairan Indonesia 9 November 2012 telah mendiskusikan detail rancangan untuk pembentukan Trust Fund dan mekanisme penyaluran dana ke LSM dan Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian menyatakan bahwa penerimaan hibah melalui dana perwalian harus memenuhi tiga kriteria

© MPAG

Pendanaan Berkelanjutan

Mangrove di Nusa Penida

yaitu 1) adanya komitmen dari pemberi hibah; 2) ada kebutuhan untuk mendukung pencapaian sasaran tematik; dan 3) adanya perjanjian yang disepakati antara pemberi hibah dan penerima hibah. Untuk tujuan pembentukan dana perwalian tersebut, MPAG mendukung pembuatan materi komunikasi yang dapat digunakan untuk penggalangan dana.

Pengelolaan DSS MPAG melanjutkan dukungannya kepada Dit. KKJI dalam pengembangan webdata konservasi sebagai portal basis data konservasi perairan Indonesia. Situs web konservasi sudah mengalami banyak kemajuan, diperbarui secara berkala, dan tersedia dalam dua bahasa. Untuk menjaga kualitas isi dan keamanan data web tersebut, saat ini telah dibuat 10 SOP terkait pengelolaannya. SOP-SOP tersebut meliputi (i) SOP tentang pengelolaan situs web dan administrasi

MPAGNews

6

Edisi #3, 2013

pengguna yaitu instalasi data, registrasi pengguna, pemulihan karena kesalahan operasional; (ii) SOP tentang pengelolaan data dan operasionalisasi situs web yaitu administrasi pengguna, pengelolaan data, operasionalisasi situs web, penambahan data ke dalam basis data dan situs web, penyuntingan data kawasan konservasi dalam basis data dan situs web, penambahan/penyuntingan konservasi jenis ikan ke dalam basis data dan situs web, penambahan/penyuntingan dokumen dan galeri, mekanisme data sharing, dan pengelolaan forum diskusi. Sampai saat ini portal situs web konservasi ini berisi lebih dari 320 artikel terkait kegiatan konservasi, kebijakan dan peraturan perundangan, data tentang 105 konservasi kawasan, 41 spesies konservasi jenis ikan, dan fotofoto. Hingga 23 Desember 2012 situs web yang beralamt di http:// www.kp3k.kkp.go.id/kkji ini telah dikunjungi 240.540 kali.

Komponen 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KKP di Lokasi Terpilih

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari 8 (delapan) kabupaten/kota membangun kesepakatan tentang Jejaring MPA pada tanggal 19 Desember 2012. Pertemuan yang diselenggarakan di Sanur tersebut menghasilkan 3 butir kesepakatan, yaitu (1) Membangun Jejaring MPP Bali untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, (2) Membangun dan menyepakati cetak biru Jejaring

MPA Bali , dan (3) Memastikan penyusunan blue print (cetak biru) dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat Bali dan peraturan perundangan yang berlaku. Kelompok Kerja Jejaring MPA Bali telah menyusun draf cetak biru untuk dibahas lebih lanjut dengan para Kepala Dinas dan berisi arahan strategis tentang bagaimana membangun Jejaring MPA. Salah satu referensi penting dalam pengembangan cetak biru tersebut adalah hasil Marine Rapid Assessment Program (MRAP) tahun 2011 yang laporannya telah didistribusikan ke stakeholder terkait.

Blue print (cetak biru) Jejaring MPA Bali disusun dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat Bali dan peraturan perundangan yang berlaku

.

Jejaring Ekologi KKP Raja Ampat MPAG mendukung pengembangan rencana bisnis konservasi, rencana pengelolaan dan zonasi, dan strategi pengembangan kapasitas SDM Jejaring MPA Raja Ampat. Pada periode ini telah dilakukan pelatihan tentang pariwisata berkelanjutan dalam kawasan konservasi di BPPP Bitung, Sulawesi Utara. © Rony Megawanto/MPAG

Jejaring Pengelolaan KKP Provinsi Bali

MPAGNews

7

Edisi #3, 2013

Proses pengembangan Jejaring MPA Raja Ampat telah didokumentasikan dalam sebuah dokumen pembelajaran. Dokumen pembelajaran ini dikomunikasikan dengan stakeholder terkait

© Handoko AS/MPAG

Komponen 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KKP di Lokasi Terpilih

Wayag, Raja Ampat

Anambas National Marine Recreational Park

pertemuan dengan sektor swasta, dan melaksanan pelatihan terkait MPA. Pokja sendiri terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Anambas, Loka KKPN Pekanbaru, dan stakeholder terkait.

MPAG memfasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan rencana pengelolaan untuk Perairan Kepulauan Anambas, termasuk kegiatan outreach (penjangkauan) ke komunitas,

Salah satu referensi utama dalam penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi adalah hasil Marine Rapid Assessment Program (MRAP) yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2012. Hasil MRAP telah dipresentasikan ke stakeholder terkait, termasuk Direktorat KKJI, dan saat ini laporan MRAP dalam proses finalisasi. Hasil MRAP ini juga mendukung terjadinya kesepakatan masyarakat dalam menentukan ukuran juvenile ikan napoleon yang bisa ditangkap dari alam.

©

dan dijadikan dasar dalam pengembangan kelembagaan menuju sistem pendanaan berkelanjutan di tingkat lokasi lapangan. Selain itu, MPAG juga mendukung pelembagaan program pelatihan yaitu dengan membangun nota kesepahaman antara CI, BPSDM, BPPP Ambon, dan Badan Diklat Daerah Kabupaten Raja Ampat.

MPAGNews

8

Edisi #3, 2013

Dalam rangka mengembangkan konsep co-management (pengelolaan bersama), MPAG mendukung pelaksanaan analisis dan pemetaan stakeholder yang bekerja di Gili Matra yang secara garis besar terdiri dari 5 kelompok utama, yaitu masyarakat desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi, swasta, dan pemerintah pusat sebagai otoritas pengelola kawasan.

Taman Nasional Perairan Laut Sawu Bersama BKKPN Kupang dan tim P4KKP, MPAG menyelenggarakan lokakarya tentang pembentukan Dewan Konservasi Perairan. Workshop yang dihadiri 30 peserta dari berbagai kalangan tersebut menyepakati pembentukan Dewan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pertemuan kelompok kerja KKP Nusa Penida di Klungkung

© Handoko AS/MPAG

Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan rencana pengelolaan Taman Wisata Perairan Gili Matra yang anggotanya terdiri dari BKKPN Kupang, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, dan stakeholder terkait telah disahkan melalui SK No.21.3.8/ BKKPN/XI/2012 pada November 2012. Saat ini Pokja sedang memfasilitasi proses konsultasi draf publik rencana zonasi, sementara draf kedua dokumen rencana pengelolaan telah diselesaikan. Secara paralel, telah dilakukan pelatihan dasardasar MPA bagi stakeholder terkait untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya konservasi.

© WIra Sanjaya/CTC

Taman Taman Wisata Perairan Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan

Daerah Perlindungan Laut di Desa Kuanheun, TNP Laut Sawu

melalui Surat Keputusan Gubernur. Dewan ini akan berperan sebagai wadah kolaborasi antar stakeholder dalam mendukung pengelolaan Taman Nasional Laut Sawu. MPAG mendukung BKKPN Kupang melakukan konsultasi publik terhadap draf rencana pengelolaan dan zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Selama periode Oktober-Desember 2012, telah dilakukan 5 kali konsultasi publik yang mencakup 7 desa, 2 kecamatan dari 2 Kabupaten, yaitu Manggarai dan Manggarai

MPAGNews

9

Edisi #3, 2013

Barat. Dengan demikian, total konsultasi publik yang telah dilakukan adalah sebanyak 71 kali dan dihadiri oleh 850 stakeholder. Untuk mendukung finalisasi rencana pengelolaan dan zonasi, Kepala BKKPN Kupang telah membentuk kelompok kerja yang bertugas untuk melanjutkan konsultasi publik dan penyelesaian rencana pengelolaan dan zonasi tersebut. Secara paralel, MPAG mendukung penyusunan SOP tentang pelaksanaan ground-truthing, resource use monitoring, survey manta tow, dan community mapping.

Komponen 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KKP di Lokasi Terpilih

KKP Nusa Penida Foto Wakatobi (belum ada)

©

MPAG bekerjasama dengan Kelompok Kerja (Pokja) MPA Nusa Penida dalam pengumpulan data biofisik dan sosial-ekonomi sebagai masukan dalam finalisasi rencana pengelolaan dan zonasi. Proses pengumpulan data tersebut menggunakan protokol (SOP) yang telah disepakati bersama, yaitu protokol monitoring kesehatan karang dan monitoring pemanfaatan sumberdaya.

caption ...

MPAG memfasilitasi seri diskusi antara masyarakat adat, kelompok nelayan, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dan Taman Nasional Wakatobi dalam rangka pengelolaan sumberdaya laut yang lebih baik. Diskusi tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk mengelola sumberdaya laut dengan mengedepankan upaya perlindungan kawasan dari pengrusakan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun kemitraan, dan pengakuan terhadap hak-hal adat. MPAG melaksanakan pelatihan Participatory Rural Appraisal (PRA) kepada kelompok masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menganalisa dan menyusun prioritas program dengan

pendekatan yang lebih terstruktur. Disamping itu, MPAG berbagi pengetahuan tentang pengelolaan ekowisata dengan pemerintah kabupaten, masyarakat lokal, dan relawan dari luar negeri.

©

Taman Nasional Wakatobi

MPAG bersama Pokja juga memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penyusunan konsep entrance fee (biaya masuk) bagi wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida. Konsep tersebut telah dikonsultasikan dengan stakeholder terkait.

caption ...

MPAGNews

10

Edisi #3, 2013

MPAG melanjutkan dukungan kepada masyarakat Tanjung Batu dan Labuan Cermin dalam melaksanakan Conservation Action Planning (CAP), sekaligus menggalang input terkait draf Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K). MPAG juga mendukung pengembagan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Biduk Biduk melalui pembentukan kelompok kerja. Selain itu, telah dilaksanakan pelatihan pengenalan ekosistem pesisir yang diikuti oleh kelompok masyarakat, perangkat desa, kelompok perempuan, dan jurnalis dari majalah lokal.

© R. Ardiwijaya /TNC

KKP Berau

Pelatihan tentang pengenalan pada ekosistem pantai di Sigending, Berau

KKP Maluku Tenggara

©

MPAG mendukung Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi melalui kegiatan pemetaan partisipatif, kajian kearifan lokal terkait konservasi, survei Spawning Agregation Sites (SPAGS), monitoring penyu, dan penyusunan naskah akademik bekerjasama dengan Universitas Pattimura.

caption ...

MPAGNews

11

Edisi #3, 2013

Setelah sebelumnya diikuti aparat pemerintah dan raja lokal, pada periode ini MPAG memfasilitasi pelatihan tentang dasar-dasar konservasi (MPA 101) bagi masyarakat lokal. Pelatihan ini diikuti oleh 132 peserta (48 perempuan dan 64 laki-laki) dari 25 kampung.

Komponen 3: Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Kajian Host Country System

©

Kajian terhadap Host Country System (HCS) atau sistem pengelolaan dana hibah luar negeri telah selesai dilakukan yang mencakup siklus perencanaan, penganggaran, pembayaran, implementasi program, laporan keuangan, dan audit. Kajian ini mengidentifikasi beberapa aturan baru yang memungkinkan sistem pemerintah mengelola dana hibah asing secara lebih optimal. Berdasarkan kajian tersebut, telah didesain mekanisme penyaluran dana hibah asing ke pemerintah daerah dan LSM melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau lembaga Wali Amanah (Trust Fund). Untuk mensosialisasikan mekanisme tersebut, MPAG memfasilitasi lokakarya tentang pengelolaan hibah asing pada Desember lalu yang dihadiri oleh staf dari Setditjen KP3K, KKJI, Inspektorat Jenderal, dan Badan Litbang KemenKP. Narasumber dalam lokakarya tersebut adalah konsultan MPAG dan staf dari Kementerian Keuangan.

Sistem pengelolaan dana hibah luar negeri mencakup siklus perencanaan, penganggaran, pembayaran, implementasi program, laporan keuangan, dan audit

Informasi Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: Marine Protected Areas Governance (MPAG) One Wolter Place, Lt. Mezzanine Jl. Wolter Monginsidi 63, Jakarta Selatan 12180 Tel : (021) 739 4457 Faks : (021) 739 4531 Email : [email protected]

MPAGNews

Dokumen ini terwujud berkat dukungan dari rakyat Amerika melalui the United States Agency for International Development (USAID). Isi dokumen ini merupakan tanggung jawab MPAG dan tidak serta-merta mencerminkan pandangan USAID maupun Pemerintah Amerika Serikat.

12

Edisi #3, 2013