Call for Proposal Partnership for Governance Reform 2014

Call for Proposal Partnership for Governance Reform 2014

Dana Hibah tentang Inovasi Transformasi Demokrasi Indonesia oleh Masyarakat Sipil Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan 2014 Kerangka acuan kegiatan ini merupakan “Call for Proposals” untuk memberikan dukungan programprogram inovatif oleh masyarakat sipil di Indonesia dalam rangka mendukung proses transformasi demokrasi Indonesia. Kemitraan akan memberikan small competitive grant kepada 6 – 8 organisasi atau kelompok masyarakat sipil yang dinilai mampu memberikan usulan program inovatif tentang upaya transformasi demokrasi, mampu melaksanakan program dengan baik, akuntabel, transparan dan sesuai dengan standar implementasi program di Kemitraan. Latar belakang Lebih dari satu dekade pasca lengsernya rezim Soeharto di pertengahan tahun 1998, transformasi demokrasi Indonesia dengan semua kemajemukannya masih belum selesai. Jalan berliku untuk mengkonsolidasikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis masih harus dilalui oleh semua elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil, di seluruh penjuru negeri. Demokrasi yang terkonsolidasi (consolidated democracy) yang dipahami sebagai pengakuan terhadap prinsip-prinsip demokrasi sebagai satu-satunya “aturan permainan” yang berlaku di sebuah negara (the only game in town) dimana mayoritas dari warga negara menerima legitimasi dari institusi-institusi demokrasi belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Bahwa saat ini prosedur-prosedur demokrasi sudah digunakan secara luas dan massif di dalam tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia selama lebih adalah sebuah kenyataan yang patut diapresiasi dengan sungguh-sungguh tetapi substansi demokrasi yang berupaya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga belum terwujud. Budaya demokrasi dan berdemokrasi sebagai salah satu prasyarat kunci bagi terkonsolidasinya demokrasi seolah juga belum mengakar kuat di dalam masyarakat Indonesia. Terlebih, masyarakat sipil sebagai fondasi utama tata kehidupan demoktratis di sebuah sistem demokrasi yang terkonsolidasi masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum selesai dan keberlangsungan keberadaan mereka di dalam tatanan demokrasi yang terkonsolidasi di Indonesia juga masih rawan (fragile). Secara teoretik, masyarakat sipil bisa didefinisikan sebagai sebuah asosiasi atau organisasi yang terpisah dari negara, dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat untuk melindungi atau memperpanjang kepentingan mereka.1 Masyarakat sipil juga bisa didefinisikan sebagai masyarakat yang mandiri atau otonom, yakni sebagai entitas yang mampu memajukan diri sendiri, dapat “membatasi” intervensi pemerintah dan negara dalam realitas yang diciptakannya, serta senantiasa memperlihatkan sikap kritis dalam kehidupan politik di dalam negara. Oleh karenanya, berbagai kelompok, asosiasi dan jaringan termasuk kelompok yang memiliki kepentingan seperti serikat buruh, organisasi yang berdasarkan kekerabatan seperti budaya, etnis, wilayah, kelompok-kelompok advokasi yang memiliki peran pada politik, hukum baik legal maupun illegal bisa dimasukkan dalam definisi ini. 1

White, Gordon, Civil Society, "Democratization and Development (I): Clearing the Analytical Ground," Democratization 1, no. (Autumn 1994).

1


Di Indonesia, masyarakat sipil, baik yang berada di pusat maupun di daerah, adalah potensi penting bagi proses transformasi dan konsolidasi demokrasi. Dari dua studi yang pernah dilakukan oleh Kemitraan pada tahun 2001 dan 2010 tentang aktor-aktor penting yang bisa memengaruhi proses demokratisasi di Indonesia, masyarakat sipil teridentifikasi sebagai aktor kunci yang tidak bisa digantikan. Masyarakat sipil mampu secara dinamis memainkan peran vis-à-vis pemerintah demi mendorong proses konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui enam cara: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Melalui nilai intrinsik dari kehidupan asosiatif; Membangun kebajikan kewargaan (civic virtue) dan keterampilan politik; Menawarkan resistansi kekuasaan serta pengawasan terhadap pemerintah; Memperbaiki kualitas dan kesetaraan dalam perwakilan; Memfasilitasi deliberasi publik; serta Menyediakan kesempatan bagi warga negara maupun kelompok‐kelompok untuk berpartisipasi langsung dalam proses tata kelola pemerintahan.2

Melalui enam cara inilah masyarakat sipil di Indonesia telah memainkan peranan kunci dalam proses transformasi demokrasi Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir. Namun begitu, posisi kunci masyarakat sipil dalam pengkonsolidasian demokrasi di Indonesia masih menghadapi kerawanan (fragility) yang nyata. Secara internal, kapasitas sumber daya manusia dan organisasi masyarakat sipil Indonesia menghadapi masalah yang belum terselesaikan: lemahnya sumber daya manusia dan kemampuan organisasi. Secara eksternal, ada masalah jejaring yang belum sepenuhnya terselesaikan karena adanya ego antar anggota yang sering kali mempengaruhi efektifitas kerja jaringan masyarakat sipil. Selain itu, acapkali terjadi segregasi gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang kemudian berakibat kepada rusaknya modal-modal sosial yang ada yang seharusnya menjadi perekat dan fondasi bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Akibatnya, masyarakat sipil tidak mempunyai posisi yang solid sebagai mitra pembangunan sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengharapkan peranan masyarakat sipil dalam proses penyusunan kebijakan publik, pengawasan pelaksanaan kebijakan publik dan mitra pemerintah dalam proses pembangunan seperti dalam pendidikan kebangsaan. Untuk itu, sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Politik tahun 2010‐2014 dalam kerangka memperkuat praktik demokrasi substantif di Indonesia melalui penguatan kerja organisasi masyarakat sipil dan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 yang mempunyai visi untuk (i) terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa, yang didukung sepenuhnya oleh kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia; dan (iii) terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia, maka

2

Fung, A., 2003.Association and Democracy: Between Theories, Hopes and Realities. Annual Review of Sociology.

2


diperlukan usaha-usaha yang kongkrit untuk memperkuat masyarakat sipil di Indonesia dalam upaya proses konsolidasi demokrasi dan menjadi mitra pembangunan yang solid. Sebagai salah satu bentuk dukungan kongkrit Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan dalam mendorong transformasi demokrasi Indonesia dan memperkuat masyarakat sipil Indonesia dan perannya sebagai mitra pembangunan pemerintah sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, maka sejumlah dana hibah telah dialokasikan bagi masyarakat sipil untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan inovatif dalam mendukung transformasi demokrasi di Indonesia melalui skema call for proposal. Kegiatan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari salah satu program yang saat ini dijalankan oleh Kemitraan yang berupaya untuk mendorong terwujudnya demokrasi yang akuntabel di Indonesia. Leveraging and Educating Accountable Democracy (LEAD) yang menjadi induk dari kegiatan ini adalah program multiyears yang telah dijalankan oleh Kemitraan sejak tahun 2010 lalu. Kareanya, kegiatan inovatif yang akan diusulkan di dalam skema ini akan mencakup isuisu tematik sebagaimana berikut: 1. Pemerintahan Terbuka (open governance) dan Pelaksanaan Pelayanan Publik Isu tematik ini akan fokus kepada upaya-upaya kreatif yang akan mendorong terjadinya pemerintahan yang terbuka dimana pembuatan keputusan untuk isu yang terkait kepentingan publik harus bisa diperdebatkan dan diawasi oleh para penerima manfaat dan pemangku kepentingan. Harapannya, dengan sebuah sistem tata pemerintahan yang terbuka dan demokratis, perilaku kelembagaan dinas dan badan publik akan menjadi lebih transparan, dapat diakses dan diarahkan menuju kepentingan publik, yang sehasurnya memang mereka layani. 2. Toleransi, Pluralisme, Keberagaman dan Kewarganegaraan Isu tematik ini akan fokus kepada upaya-upaya kreatif yang akan mendorong penguatan integrasi sosial di dalam masyarakat yang saat ini cenderung melemah seiring perkembangan demokrasi di Indonesia sebagaimana terlihat dari munculnya gelombang intoleransi baru oleh kelompok intoleran di dalam masyarakat, yang sepertinya menolak pemikiran pluralisme dan keberagaman dan bersikeras memaksakan pernyataan kebenaran mereka dan interpretasi tulisan dan pemikiran keagamaan yang dangkal. Area tematik ini diharapkan dapat berofkus kepada kegiatan-kegiatan yang mendorong penangangan permasalahan identitas, persamaan, dan keberagaman. 3. Creative Commons (Lisensi Ide Kreatif) dan Wirausaha Sosial (social entrepreneurship) Baru Isu tematik ini akan fokus kepada upaya-upaya kreatif yang akan mendorong munculnya ide-ide dan pemikiran kreatif baru, dan membantu wirausaha sosial yang inovatif dalam meningkatkan dan memperluas ruang demokrasi negara. Area tematik ini bertujuan untuk menelusuri metodemetode yang sebelumnya tidak terpikirkan untuk membantu agar warga negara terhubung dengan neagara atau membawa dampak kebijakan dan penetapan agenda publik sebagai upaya 3


untuk memfasilitasi sebanyak mungkin cara-cara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesadaran warga negara mengenai hak dan kewajiban warga negara. 4. Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Sektor Masyarakat Sipil Isu tematik ini akan fokus kepada upaya-upaya kreatif yang akan mendorong untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat sipil, dan meningkatkan profesionalisme mereka yang secara langsung terlibat di sektor masyarakat di seluruh negeri. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang diusulkan di bawah isu tematik ini juga diharapkan mampu membangun mekanisme dan landasan koordinasi aktivisme masyarakat sipil dalam kontreks yang pembangunan yang ada, baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah. 5. Pengelolaan dan Diseminasi Pengetahuan mengenai Partisipasi Warga Negara dan Pembangunan Demokrasi Isu tematik ini akan fokus kepada upaya-upaya kreatif yang akan mendorong penguatan pembangunan yang berdasarkan kepada pemanfaatan kekayaan pengalaman negara/komunitas dalam mendukung upaya transformasi demokrasi dan berbagai model partisipasi warga dalam pembangunan demokrasi. Area tematik ini diharapkan bisa menjadi ruang bagi upaya-upaya kreatif yang bisa mendukung upaya pembangunan pusat pengelolaan pengetahuan di masyarakat untuk memperkuat proses transformasi demokrasi, terutama dalam meningkatkan kesadaran warga negara, keterlibatan mereka dan tata pemerintahan yang partisipatif.

Tujuan Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat jejaring Kemitraan dan menjaring mitra-mitra potensial yang berasal dari kalangan masyarakat sipil dalam rangka mengkonsolidasikan demokrasi di Indonesia. Adapun tujuan spesifik yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 1. Mendorong munculnya ide-ide kreatif dan inovatif oleh masyarakat sipil dalam upaya transformasi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia; 2. Memperkuat peran Organisasi Masyarakat Sipil sebagai pilar demokrasi di Indonesia dan mitra pembangunan pemerintah sebagaiman dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan 3. Sebagai sarana pembelajaran upaya penguatan organisasi masyarakat sipil di Indonesia dalam proses transformasi dan konsolidasi demokrasi. Kualifikasi Proposal Proposal yang dikirimkan maksimal 10 halaman (tidak termasuk Logical Framework Analysis, budget dan curriculum vitae tim/organisasi) yang harus mencakup:

4


1. Penjelasan mengenai konteks, tujuan utama dan manfaat dari proposal; 2. Penjelasan mengenai strategi program, jenis kegiatan yang akan dilakukan, termasuk target sasaran, waktu pelaksanaan, dan mitra-mitra yang akan dilibatkan; 3. Logika program yang digambarkan di dalam sebuah Logical Framework Analysis (LFA); 4. Besaran budget yang diajukan; dan 5. Nama-nama anggota tim yang akan melaksanakan program. Batas akhir penyerahan proposal adalah 27 September 2014. Proposal dikirimkan melalui email ke [email protected]. Wilayah Program dan Besaran Anggaran Proposal Implementasi kegiatan ini akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan masing-masing besaran anggaran proposal tidak lebih dari 30,000,000 Rupiah. Durasi Program Kegiatan yang diajukan harus dilaksanakan selama waktu antara 1 Oktober – 25 Desember 2014. Laporan narasi dan keuangan harus diserahkan sebelum kontrak berakhir. Jadwal terkait dengan proses dapat ditemukan dalam bagian terpisah dari kerangka acuan. Kriteria Penerima Hibah 1. Organisasi yang telah bergerak di isu demokrasi dengan minimal pengalaman 3 tahun; 2. Memiliki pemahaman terhadap aspek demokrasi dengan baik; 3. Berpengalaman dalam melakukan kegiatan-kegiatan advokasi atau sejenisnya lebih dari 3 tahun; dan 4. Diutamakan yang pernah mengelola program / kegiatan sejenis. Jadwal Kegiatan Pengajuan Proposal Proses Seleksi Proposal Pengumuman Hasil Seleksi Proposal Proses Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan Kegiatan Tahap 1 Penyerahan Laporan Akhir

Tenggat Waktu 22 September – 27 September 2014 29 September – 30 September 2014 1 Oktober 2014 1 Oktober – 8 Oktober 2014 1 Oktober – 25 Desember 2014 15 November 2014 20 Desember 2014

Penutup Demikian kerangka acuan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

5

Call for Proposal Partnership for Governance Reform 2014

Recommend Documents