BULETIN KETENAGALISTRIKAN

BULETIN KETENAGALISTRIKAN

Dari Redaksi

Susunan Redaksi Penanggung Jawab

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hari Selasa (29/5) lalu menyampaikan pidato kenegaraan terkait kebijakan penghematan energi dan air. Kepala negara mengungkapkan Indonesia saat ini sedang mengalami beberapa permasalahan di dalam negeri antara lain permasalahan peningkatan BBM dan listrik, dimana subsidi BBM dan listrik terus meningkat dari tahun 2010 sebesar 140 trilyun dan di tahun 2011 menjadi 256 trilyun. Besarnya anggaran subsidi BBM dan listrik ini berpotensi meningkatkan defisit anggaran negara, karena penerimaan negara lebih kecil dari belanja negara. Dalam pidatonya Presiden meminta semua pihak untuk mulai menghemat energi. Selain membantu negara, penghematan energi sangat bermanfaat untuk pribadi masing-masing. Menindaklanjuti pidato presiden tersebut, Menteri ESDM Jero Wacik membuat peraturan menteri ESDM terbaru terkait penghematan energi. Peraturan yang dibuat setelah pidato presiden tersebut diantaranya adalah Permen ESDM no 12 tahun 2012 tentang Penghematan BBM, Permen ESDM no 13 tahun 2012 tentang Penghematan Listrik, Permen ESDM No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Energi, serta Permen ESDM No 15 tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaann Air Tanah. Sehari kemudian, sosialisasi terhadap pengehematan energi pun dilakukan. Mengundang perwakilan dari berbagai instansi pemerintah pusat, Menteri ESDM sangat serius dalam menaggapi instruksi presiden tersebut. Di sub sektor ketenagalistrikan sendiri, penghematan dilakukan di sektor hulu (pembangkitan) dan hilir (pemakaian tenaga listrik). Dimulai dari penghentian penggunaan bahan bakar minyak sebagai energi pembangkit listrik, penghematan listrik juga menyentuh bangunan gedung pemerintah serta rumah dinas pejabat. Berdasarkan Permen ESDM tentang penghematan listrik tersebut, setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diminta melaporkan penghematan yang terjadi di kantor masing-masing sebagai bahan monitoring. Berita seputar penghematan energi, khususnya energi listrik tersebut menjadi sajian utama dalam Buletin Ketenagalistrikan Edisi 30 Volume VIII ini. Simak pula berita seputar Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam tiga bulan terakhir, serta artikel menarik khas Buletin Ketenagalistrikan. Selamat Membaca. 2 | Edisi 30 Volume VIII | Juni 2012

Suryanto Chandra

Redaktur

Husni Safruddin, Heru Setiawan, Totoh Abdul Fatah, Hinsa Silaen Hagni Surendro, Andi Winarno Sudarti, Wiwid Mulyadi, Jackson Frans, M Fathorrahman, Hari Dwi Wijayanto, Milan M Nainggolan, Pandu Satria Jati, Ahmad Amirrudin Andi Winarno, Ery Nurcahyanto, David F Silalahi, Anggita Miftah Hairini, Dina Andriani, Ilham Budi, Elif Doka Marliska.

Penyunting/ Editor Rimawanti, Suwarno, Stefanus Wisnu W, Novan Akhirianto.

Desain Grafis/Fotografer Ajat Munajat, Agus Supriadi, Achmad Yusuf Hardono Tri Purwanti, Sahri Mahmud.

Sekretariat

Adar, Emi Tursilah, Asep Hidayat, Abdul Gofur, Novi Pravitasari.

Alamat Redaksi Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav.07-08, Kuningan, Jakarta 12950 Telepon/Fax (021) 5225180 Email : [email protected]. go.id


Daftar Isi BERITA • Pelantikan Eselon III dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan .................................................................................. • Dirjen Ketenagalistriikan BUka 7th Indo Power2012 ............................ • Sosialisasi UU Ketenagalistrikan di Banjarmasin .................................. • Jual Beli Lintas Negara Dimungkinkan ................................................. • Dirjen Ketenagalistrikan Pimpin Rapat Koordinasi dengan KaDinas ESDM Provinsi...................................................................................... • Dirjen Ketenagalistrikan Kunjungi P3B Jawa Bali ............................... • Menteri ESDM Resmikan Program Prolisdes 2011 di Bali ..................... • Presiden Paparkan Kebijakan Penghematan Energi .............................. • Menteri ESDM Sosialisasikan Penghematan Energi ............................. . • Dirjen Ketenagalistrikan Ajak Semua Pihak Hemat Listrik .................. • Menteri ESDM Resmikan PLTU PAiton Unit 3 ..................................... • Dirjen Ketenagalistrikan Buka Seminar Clean Coal Technology.............. • Hemat Listrik Dimulai Dari Kita .......................................................... • Ini Dia Cara Penghematan Listrik di Gedung ......................................... • Tingkat Mutu Pelayanan Tidak Terpenuhi, PLN Wajib Memberikan Pengurangan Tagihan ............................................................................ • Kunker Dirjen Ketenagalistrikan ke PLTU Lampung, UPB, dan PLN (Peresro) Lampung ................................................................................

4 6 9 11 13 15 17 18 19 21 23 26 28 30 32 34

Artikel • Public Private Partnership di Sektor Penyediaan Tenaga Listrik ............ • Perbedaan Tegangan, Frekuensi, Tusuk Kontak dan Kotak Kontak Untuk Keperluan Rumah Tangga di Seluruh Dunia .............................. • Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pada Pembangkit Tenaga Listrik • Energi Bersih dari Danau Rawa Pening ................................................. • Pro Kontra Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir ...................................... • Inspeksi Gardu Induk TEgangan Ekstra Tinggi (GITET) Gandul Terkait Gangguan MEledaknya Trafo Arus (CT) Pada Bay 150 kv ......................

36 46 50 52 54 56

Juni 2011| Edisi 30 Volume VIII | 3


PELANTIKAN ESELON III-IV DI LINGKUNGAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN

4 | Edisi 30 Volume VIII | Juni 2012

BULETIN KETENAGALISTRIKAN Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir. Jarman, M.Sc. melantik Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di Aula Samaun Samadikun hari ini (3/4). Dua pegawai diambil sumpahnya sebagai pejabat eselon III, dan tiga yang lain sebagai pejabat eselon IV. Dalam acara ini, Dirjen juga mengambil sumpah calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 23 orang, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2012. Berikut nama-nama pejabat eselon III dan IV yang dilantik:

Suasana Pelantikan Eselon III dan IV Ditjen Ketenagalistrikan, 3 April 2012. Sumber : SLR

No.

Nama

Jabatan Baru

1.

Ir. Ferry Triansyah

Kepala Sub Direktorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan, pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

2.

Ir. Hanat Hamidi, M.Si.

Kepala Sub Direktorat Perlindungan Tenaga Listrik, pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

3.

Totok Suntoro, ST

Kepala Seksi Keselamatan Ketenagalistrikan, pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

4.

Muhammad Nur Taufik, ST

Kepala Seksi Perlindungan Lingkungan Penyaluran Tenaga Listrik, pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

5.

Trinaldy Konnery, ST

Kepala Seksi Pendanaan Tenaga Listrik, pada Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Penulis : Anggita Miftah Hairani

PNS baru Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan setelah diambil sumpahnya.



Dirjen Ketenagalistrikan, Ir Jarman MSc (Tengah) Membuka Indo Power 2012 di JI Expo Kemayoran Jakarta

Dirjen Ketenagalistrikan Buka 7th Indo Power 2012 Penulis : Pandu Satria Jati B Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Ir Jarman Msc pada Rabu (4/4) lalu membuka pameran 7th Indo Power 2012. Pameran ketenagalistrikan bertaraf internasional yang digelar di JI Expo Kemayoran ini bertujuan untuk mempertemukan produsen dengan para pengguna alat-alat ketenagalistrikan baik dalam negeri maupun manca negara. Direktur Jenderal dalam sambutannya menyampaikan bahwa globalisasi telah memberikan pengaruh besar dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia. Menurut Dirjen hal ini tampak dari mulai terlibatnya investor asing dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sampai dengan kemungkinan terjadinya transaksi jual beli tenaga listrik antar negara. “Pameran ini diharapkan menjadi wadah yang tepat untuk membuka peluang usaha dan kerjasama dari para stakeholder, ” ujar Dirjen Ketenagalistrikan. Selain itu Dirjen berharap pameran ini dapat meningkatkan daya saing nasional untuk mengantisipasi era 6 | Edisi 30 Volume VIII | Juni 2012

pasar bebas dalam mendukung pembangunan ketenagalistrikan. Dalam pembukaan pameran tersebut Dirjen Ketenagalistrikan juga menyampaikan bahwa Rasio Elektrifikasi di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 72,95% dengan pertumbuhan permintaan tenaga listrik berkisar 7-9% pertahun. Untuk itu diperlukan tambahan kapasitas baru setiap tahun, tidak dapat hanya mengandalkan proyek-proyek yang dibangun oleh PT. PLN (Persero), namun diharapkan juga


dari pembangkit-pembangkit yang dibangun oleh swasta, BUMD, Koperasi, dan swadaya masyarakat melalui mekanisme investasi/public private partnership yang sehat dan transparan. Dalam kesempatan tersebut Dirjen Ketenagalistrikan juga menyampaikan ajakan dan dorongan dari pemrintah sebagai regulator kepada seluruh stakeholder di sektor ketenagalistrikan untuk menjadi ujung tombak peningkatan daya saing nasional. Para pemangku kepentingan diharapkan berpartisipasi memberikan kontribusi yang positif dalam rangka mengembangkan dan memajukan sektor ketenagalistrikan serta

Foto-foto Dirjen Ketenagalistrikan saat mengunjungi standstand Indo Power 2012. Sumber : SLR

bersinergi satu sama lain. ”Sehingga segala upaya yang telah ditempuh dan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah saat ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk masyarakat luas yang lebih merata,” tegas Dirjen. Dalam pembukaan pameran yang dilaksanakan dengan pemotongan pita oleh Dirjen Ketenagalistrikan tersebut, hadir juga memberikan sambutan Ketua Asosiasi-asisoasi ketenagalistrikan, dan Presiden Direktur CEMS Global USA selaku penyelenggara pameran. Dari Rabu (4/4) hingga Jumat (6/4) pengunjung Juni 2011| Edisi 30 Volume VIII | 7


Suasana Stand Ditjen Ketenagalistrikan dalam pameran Indo Power 2012

dapat menyaksikan pameran alat-alat terkini seputar infrakstruktur ketenagalistrikan. Indo Power 2012 ini juga dilaksanakan bersamaan dengan pameran ”Indo-Renewable Energy 2012” dan ”Indo Solar 2012” yang juga bertaraf Internasional. Stand Ditjen Ketenagaistrikan yang bergabung dalam stand Kementerian ESDM juga ikut memeriahkan pameran tersebut dengan menyampaikan informasi-informasi terkini seputar kebijakan-kebijakan ketenagalistrikan. Para petugas siap memberikan informasi terkait program-program yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk kesejahteraan rakyat.


Foto-foto suasana pembukaan Indo Power 2012. Tarian selamat datang (atas), Dirjen Ketenagalistrikan menyampaikan sambutan (kiri bawah).


Sosialisasi Undang-Undang Ketenagalistrikan di Banjarmasin Penulis : Anggita Miftah Hairani

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengadakan serangkaian sosialisasi berkenaan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sosialisasi pertama dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Kamis (12/4). Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, Wardhani, mewakili Kepala Dinas Ali Muzanie yang berhalangan hadir.

Dalam sambutan Kepala Dinas yang dibacakan oleh Wardhani, ditegaskan bahwa terbitnya PP Nomor 14 Tahun 2012 telah membuka peluang bagi siapa saja untuk menjadi enterpreneur di bidang energi listrik. “Payung hukum ini menegaskan bahwa penyediaan listrik bisa dilaksanakan baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan sendiri,” tambahnya. Ali Muzanie berharap, dengan keluarnya PP Nomor 14 Tahun 2012 ini pihak swasta dapat berperan aktif mendukung terselenggaranya penyediaan tenaga listrik khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Namun, aturan harga diharapkan harus tetap diperketat oleh pemerintah dan tidak dibiarkan diatur oleh pasar. “Hal ini perlu dilakukan karena kebutuhan listrik telah menjadi kebutuhan dasar yang apabila terjadi kenaikan harga akan berimbas pada kebutuhan lainnya, dan rakyat golongan menengah ke bawah yang akan memperoleh dampak buruknya.” Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yang mencakup usaha pembangkit tenaga listrik, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik sebagaimana PP



Nomor 14 Tahun 2012 pasal 4 menegaskan bahwa usaha transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum. Ini dapat dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi. Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik wajib mendapat persetujuan menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Sosialisasi ini juga berisi materi mengenai kebijakan dan kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Selatan, regulasi pembinaan program ketenagalistrikan, regulasi pembinaan pengusahaan, serta regulasi bidang keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan. General Manager PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Yuddy Setyo Wicaksono dalam paparannya menjelaskan bahwa jumlah total rasio elektrifikasi Kalimantan Selatan dan Tengah adalah 62,86%. Pada 2020, diharapkan rasio elektrifikasi bisa meningkat menjadi 85,1% sesuai dengan RUPTL Wilayah Selatan dan


Tengah 2011-2020. Selama 2011, gangguan yang terjadi sebanyak 52,75% berasal dari pohon, baik pohon tumbang ataupun lokasi pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik. Yuddy Setyo juga memaparkan rencana PLN dalam pembangunan pembangkit, jaringan transmisi dan gardu induk. Di tahun 2013, PLN Wilayah Selatan dan Tengah berencana membangun PLTU Kotabaru (2x7 MW), PLTU Pulang Pisau (2x60 MW), PLTU Buntok (2x7 MW), PLTU Kuala Pambuang (2x3 MW), PLTU Kuala Kurun (2x3 MW), serta PLTG Bangkanai (2x70). Gardu Induk Pangkalan Bun (30 MVA) dan jaringan transmisi Sampit – Pangkalan Bun (344 kms), Tanjung – Buntok (260 kms), Buntok – Muarateweh (220 kms), PLTG – Muarateweh (80 kms) juga akan dibangun di sepanjang 2013.


Dirjen Ketenagalistrikan menyampaikan sambutannya dalam Coffee Morning yang mengundang pemangku kepentingan di sub sektor ketenagalistrikan (20/4)

Jual Beli Lintas Negara Dimungkinkan Jual beli tenaga listrik lintas negara antara Indonesia dengan negara lain dimungkinkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Ini merupakan bahasan pokok dalam Coffee Morning yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) pada hari ini (20/4). Acara yang dibuka oleh Dirjen Ketenagalistrikan Ir. Jarman, M.Sc. ini merupakan acara rutin tempat berbagi informasi antara DJK dengan stakeholders subsektor ketenagalistrikan. Terbitnya PP Nomor 42 Tahun 2012 merupakan salah satu langkah dalam menghadapi diimplementasikannya Asean Power Grid, yakni jaringan interkoneksi transmisi negaranegara di Asean. Dalam sambutannya, Dirjen menyebutkan bahwa di negara-negara maju, interkoneksi antarnegara sudah merupakan hal yang wajar. Dicontohkan, Amerika Serikat membeli listrik dari Kanada, dan Jerman membeli listrik dari Prancis. Bahkan di Asia pun jual-beli listrik sudah dilakukan, seperti Laos yang menjual listrik ke Thailand. Daerah perbatasan Thailand selatan juga melakukan

jual-beli listrik dengan Malaysia. “Peak load Thailand di malam hari, sedangkan Malaysia siang hari karena merupakan daerah industri. Siang hari, Malaysia membeli listrik dari Thailand, sementara pada malam hari, Thailand yang membeli listrik dari Malaysia. Ini adalah sesuatu yang menguntungkan,”jelas Dirjen. Dirjen melanjutkan, beberapa kajian sudah dilakukan terkait jual-beli listrik Indonesia dengan negara lain, di antaranya adalah introduksi antara Serawak dan Kalimantan Barat serta kajian interkoneksi antara Malaka dengan Sumatera. “Karena saat ini kebutuhan listrik masih sangat besar dan sebagian pembangkit masih memakai BBM, maka kita akan impor dari Serawak 55 MW untuk mengganti pembangkit yang memakai bahan bakar bersubsidi. Kalau sudah settle, Sumatera juga settle, baru kita ekspor ke negara tetangga.” Namun Dirjen menegaskan bahwa ekspor akan dilakukan jika kebutuhan lokal sudah terpenuhi. Ini sesuai dengan ketentuan penjualan tenaga listrik lintas negara menurut PP Nomor 42 Tahun 2012, yakni: kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi, harga Juni 2011| Edisi 30 Volume VIII | 11


jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi, dan tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat. Selain berbicara mengenai jual beli listrik lintas negara, Dirjen juga menjelaskan Peraturan Direktur Jenderal yang baru mengenai pembangkit mulut tambang. Pembangkit mulut tambang tengah didorong untuk dikembangkan di Indonesia. Dengan pembangkit jenis ini, problem kepadatan lalu lintas kapal batu bara dan truk-truk yang merusak jalan bisa diatasi karena semua ditransmisikan melalui kabel atau saluran udara tegangan tinggi. Dirjen menambahkan, peraturan tentang jual beli


lintas negara dan mulut tambang perlu dibuat seakomodatif mungkin sehingga memudahakan pengusaha. Penulis : Anggita Miftah Hairani

Foto-foto suasana Coffee Morning Ditjen Ketenagalistrikan (20/4). Sumber : SLR


Dirjen Ketenagalistrikan Pimpin Rapat Konsultasi dengan KaDinas ESDM Provinsi Penulis : Pandu Satria Jati B

Dirjen Ketenagalistrikan memimpin rapat koordinasi dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi Se Indonesia

Jumat (20/4) lalu Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Ir Jarman MSc memimpin rapat konsultasi dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi seluruh Indonesia. Rapat ini dilaksanakan selepas acara coffe morning yang dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi dan stakeholder sub sektor ketenagalistrikan. Topik yang diangkat dalam rapat konsultasi pertama ini ada tiga hal, yakni perizinan ketenagalistrikan, regulasi keteknikan ketenagalistrikan, dan PPNS Ketenagalistrikan. “Dengan sistem ketenagalistrikan yang makin kompleks, masalah-masalah yang berkaitan dengan hal itu tidak boleh diabaikan” ujar Dirjen saat membuka rapat. Dirjen juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan keluar instruksi presiden mengenai penghematan energi dan akan berlaku 1 Mei 2012. “Sebagai instansi pemerintah kita diharapkan menjadi teladan dengan menerapkan dan membatu mensosialisaikan kepada masyarakat,” ungkap

Dirjen. “Tiga hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah penghematan BBM di lingkungan mobil dinas, penghematan listrik, dan penghematan air,” imbuhnya. Dalam kaitan penghematan listrik, Instruksi Presiden mengenai penghematan listrik fokus pada Standar Nasional Indonesia (SNI) tata udara dan tata cahaya. Untuk tata udara, temperatur AC antara 24-26 derajat celcius. Ketentuan ini diharapkan dapat diterapkan di kantor-kantor pemerintah. “Target akhir dari penghematan ini adalah penurunan listrik 20% dari pemakaian sebelumnya,” ujar Dirjen. Presentasi pertama dalam rapat konsultasi ini bertema Perizinan Usaha Ketenagalistrikan yang disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Satya Zulfanitra. Izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPL) – dulu disebut IUKU merupakan izin usaha yang meliputi penyediaan baik pembangkitan, penyaluran, dan penjualan Juni 2011| Edisi 30 Volume VIII | 13


tenaga listrik. Menurut Satya, PLN maupun IPP wajib memperoleh IUPL. Kewenangan IUPL lintas propinsi berada di Menteri ESDM, sedangkan bila lintas kabupaten/kota berada di tingkat Gubernur. Satya mengingatkan bahwa kewenangan izin ini melekat dengan persetujuan tarif. Materi kedua yang disampaikan dalam presentasi ini adalah regulasi keteknikan di bidang ketenagalistrikan. Penyampai materi ini adalah Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Agoes Triboesono. Sesuai dengan UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan untuk mewujudkan kondisi yang handal dan aman dari instalasi, serta ramah lingkungan. Menurut Agoes dalam waktu dekat akan diluncurkan Peraturan Pemerintah mengenai jasa penunjang ketenagalistrikan yang saat ini masih dikonsultasikan dengan kementeriankementerian terkait. Materi terakhir yang dipresentasikan


dalam rapat konsultasi ini adalah Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) Ketenagalistrikan yang dibawakan kembali oleh Satya Zulfanitera dibantu oleh seorang PPNS Ditjen Ketenagalistrikan, Agus Sufiyanto. Satya menjelaskan bahwa PPNS adalah penyidik khusus yang ahli dalam ketenagalistrikan. Bila ada tindak pencurian listrik atau hal-hal lain yang berkaitan dengan penyidikan maka yang melakukan penyidikan bukan Polri atau Kejaksaan, namun PPNS Ketenagalistrikan. Dirjen Ketenagalistrikan berharap kegiatan rapat konsultasi ini diharapkan akan berjalan rutin bersamaan dengan kegiatan coffe morning Ditjen Ketenagalistrikan. Hal ini mendapat masukan positif dari peserta yang berasal dari Kepala Dinas ESDM Provinsi se Indonesia. Dalam rapat ini para Kepal Dinas ESDM menyampaikan banyak masukan dan pertanyaan kepada Dirjen Ketenagalistrikan seputar materi yang disampaikan, atau masalah lain yang terjadi di daerah mereka. Acara ditutup dengan makan siang dan Sholat Jumat bersama. Foto-foto suasana rapat koordinasi Dirjen Ketenagalistrikan dengan Ka Dinas ESDM Provinsi Se-Indonesia, (20/4). Sumber :SLR


Dirjen Ketenagalistrikan memimpin rapat saat mengunjungi P3B Jawa Bali di Gandul, Depok, Jawa Barat

Dirjen Ketenagalistrikan Kunjungi P3B Jawa Bali Dirjen Ketenagalistrikan, Ir Jarman MSc pada Kamis (4/5) lalu mengunjungi Kantor Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali, PT PLN (Persero) yang terletak di Gandul, Depok, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Dirjen Ketenagalistrikan ingin mendapatkan masukan pola operasi dan outlook kelistrikan sampai akhir tahun 2012. Bauran energi dalam pembangkit listrik PT PLN (Persero) saat ini sangat menjadi perhatian Pemerintah. Oleh karena itu Dirjen ingin mendapatkan laporan penggunaan BBM dalam pembangkitan listrik hingga akhir tahun 2012 nanti. “Kami ingin mendapatkan masukan dari teman-teman P3B seputar penggunaan energy mix pembangkit hingga akhir tahun,” ungkap Dirjen Ketenagalistrikan. Selain itu Dirjen juga ingin mendapatkan masukan mengenai Interbus Transformer (IBT) yang sudah lama dan perlu peremajaan. Kunjungan Dirjen sendiri disambut Direktur Operasi Jawa Bali PT PLN, Ngurah Adnyana. Dalam presentasinya, P3B Jawa Bali menyampaikan berbagai macam hal seperti perubahan organisasi dalam P3B, penggunaan

energy mix pembangkit, hingga berbagai tantangan yang dihadapi P3B dalam melistriki Jawa dan Bali. Struktur organisasi P3B Jawa Bali mengalami sedikit perubahan organisasi, dengan tugas utama tetap pada operasi sistem. Tambahan struktur tersebut adalah satuan OPI (Operational Performance Improvement) dan Manajemen Aset untuk mengganti aset-aset yang telah usang. P3B juga betekad untuk melakukan debirokratisasi dalam organisasi, sehingga lebih

Dirjen Ketenagalistrikan (dua dari kanan) tengahy berbincang dengan Direktur Operasi Jawa Bali PT PLN, Ngurah Adnyana.



cepat dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan. Yana menyampaikan bahwa tiga hal yang menjadi perhatian P3B dalam menjalankan operasi sistem adalah Security, Quality, dan Economi. Namun Yana memastikan bahwa dari ketiga hal tersebut yang paling penting adalah sequrity atau keamanan. Beberapa data yang disampaikan oleh P3B Jawa Bali diantaranya adalah kapasitas terpasang jawa bali hingga akhir 2011 adalah 28.070 MW dan hingga akhir 2012 diprediksi mencapai 29.570 dengan tambahan kapasitas PLTA 1500 MW di tahun ini. Dalam hal penggunaan bahan bakar sebagai pembangkit listrik, P3B optimis hingga akhir 2012 nanti bisa menekan penggunaan BBM sebagai pembangkit listrik hingga 5,6%. Prosentase ini mengalami penurunan dari tahun 2011 yang sebesar 14,7%. P3B juga menyampaikan beberapa kemajuan dalam penambahan pelanggan pasang baru,


penambahan travo dan gardu induk. Setelah melakukan diskusi, Dirjen ketenagalistrikan bersama jajaran P3B Jawa Bali melakukan silaturahmi dengan makan bersama sebelum kembali ke Jakarta.

Penulis : Pandu Satria Jati B

Foto-foto suasana kunjungan Dirjen Ketenagalistrikan ke P3B jawa Bali, di Gandul, Depok, Jawa Barat.


Menteri ESDM Resmikan Prolisdes 2011 di Bali Penulis : Pandu Satria Jati B

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik pada Sabtu (12/5) lalu meresmikan Program Listrik Perdesaan (Prolisdes) seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2011 di Museum Gunung Api Batur, Bangli, Bali. Peresmian ini bersamaan dengan peresmian Pemanfaatan Air Tanah dari Sumur Bor di Provinsi Bali. Hadir pula dalam peresmian itu Diektur Jenderal Ketenagalistrikan, Ir Jarman MSc. Dalam sambutannya, Menteri ESDM mengajak Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, koperasi dan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berpartisipasi aktif mengembangkan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan untuk listrik perdesaan terutama di daerah-daerah terpencil. “Saya juga berpesan agar infrastruktur listrik perdesaan ini dijaga dengan baik untuk kepentingan bersama,” tegasnya. Selain menghimbau agar menjaga infrakstruktur Menteri ESDM menekankan pentingnya gerakan penghematan (BBM, listrik dan air) oleh semua lapisan masyarakat. “Saya menghimbau semua pihak untuk melakukan penghematan besarbesaran dalam setiap aspek kehidupannya. Hal ini menjadi penting mengingat terbatasnya

anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah untuk subsidi energi,” ungkap Menteri. Sementara itu, Sekjen ESDM Waryono Karno melaporkan, pembangunan Listrik Perdesaan tahun Anggaran 2011 ini mencakup pembangunan Jaringan Tegangan Menengah, Jaringan Tegangan Rendah dan Gardu Distribusi yang menjangkau sampai ke daerah perdesaan. Secara keseluruhan, pencapaian program Listrik Perdesaan seluruh Indonesia yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2011 mencapai 93,39% dan mencapai output Jaringan Tegangan Menengah sebesar 9.059 kms, Jaringan Tegangan Rendah sebesar 8.810 kms dan Gardu Distribusi sebesar 372 mva. “Pembangunan Listrik Perdesaan ini telah menyumbangkan kontribusi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia dari sebesar 67,2% pada 2010 menjadi 72,95% pada tahun 2011,” ungkap Waryono Karno. Untuk Propinsi Bali sendiri, pada tahun 2011 telah dibangun gardu distribusi sebanyak 155 unit, JTM 87 Kms dan JTR sepanjang 178 Kms, sehingga saat ini rasio elektrifikasi di Provinsi Bali sudah mencapai 69%. (PSJ/KO) Juni 2011| Edisi 30 Volume VIII | 17


Presiden Paparkan Kebijakan Penghematan Energi Penulis : Pandu Satria Jati B

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/05/2012) terkait kebijakan penghematan BBM dan listrik. Kepala negara mengungkapkan Indonesia saat ini sedang mengalami beberapa permasalahan di dalam negeri antara lain permasalahan peningkatan BBM dan Listrik, dimana subsidi BBM dan Listrik terus meningkat dari tahun 2010 sebesar 140 Trilyun dan di tahun 2011 menjadi 256 Trilyun. Besarnya anggaran subsidi BBM dan listrik ini berpotensi meningkatkan defisit anggaran negara, karena penerimaan negara lebih kecil dari belanja negara. ” Kita tidak ingin utang kita terus meningkat, dan akhirnya membebani anak-cucu kita” ungkapnya. Untuk mencegah defisit negara yang terus berlangsung Presiden mengungkapkan dua agenda penting yang harus dilakukan. Agenda pertama adalah mencegah naiknya defisit anggaran dengan cara meningkatkan pendapatan negara, dan melakukan optimalisasi, termasuk penghematan anggaran belanja Negara, sedangkan agenda kedua adalah mengurangi subsidi BBM dan listrik, melalui gerakan penghematan secara nasional. Mengenai gerakan penghematan listrik sendiri Presiden menekankan pentingnya penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, serta penghematan penerangan jalan-jalan. Penghematan tersebut akan mulai diberlakukan pada bulan Juni 2012. “Pimpinan instansi dan lembaga terkait harus bertanggung jawab untuk suksesnya pelaksanaan program ini. Pada tahun 2008 dan 2009 yang lalu, ketika kita menghadapi kondisi yang relatif sama dengan apa yang terjadi saat ini, gerakan penghematan listrik dan air ini berjalan dengan sangat sukses. Saat itu kita berhasil menurunkan penggunaan BBM dan listrik yang signifikan” ungkap Presiden. 18 | Edisi 30 Volume VIII | Juni 2012

Dalam sela-sela pidatonya, Presiden mengatakan bahwa saat ini harus memulai menggunakan energi baru dan terbarukan, baik untuk transportasi, industri maupun pembangkit listrik. Di masa depan, kita harus membangun sistem transportasi dan kendaraan yang tidak tergantung pada BBM. Untuk jangka pendek, kita mendorong penggunaan kendaraan hybrid, yaitu kendaraan yang dapat digerakkan baik menggunakan BBM maupun tenaga listrik, yang jenis kendaraan ini mulai dipasarkan di Indonesia. “Kendaraan jenis ini akan sangat menghemat penggunaan BBM” papar Presiden. Presiden menginstruksikan kepada Kementerian terkait dan kalangan perguruan tinggi untuk mulai mengembangkan kendaraan listrik buatan putra bangsa sendiri. Pemerintah akan menerapkan kebijakan yang tepat, seperti pemberian kemudahan dan juga insentif fiskal untuk mendorong percepatan investasi bagi terwujudnya kendaraan Hybrid dan kendaraan listrik,. Dengan kebijakan ini diharapkan harga kendaraan hemat bahan bakar dapat dijangkau oleh masyarakat, dan, diharapkan pula harganya dapat bersaing dengan harga kendaraan yang hanya menggunakan BBM. Selanjutnya presiden meminta kepada jajaran PLN untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan BBM. Sebaliknya, perluas dan tingkatkan pembangunan pembangkit listrik dengan energi baru dan terbarukan, seperti listrik tenaga surya, panas bumi, tenaga air, dan biomasa. (DA/PSJ)


Menteri ESDM Sosialisaikan Penghematan Energi

Foto-foto Sosialisasi Penghematan BBM, Listrik, Manajemen Energi dan Air Tanah di Gedung Setjen KESDM 30/5. Menteri ESDM Jero Wacik memberikan pengarahan (tengah)



BULETIN KETENAGALISTRIKAN Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik membuka acara Sosialisasi Penghematan BBM, Listrik, Manajemen Energi, dan Air Tanah di kantor Kementerian ESDM, Rabu (30/5). Sosialisasi ini dihadiri para Pejabat di lingkungan Kementerian ESDM, Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Menteri Kementerian dan Lembaga Negara serta Kepala Pemerintahan non Kementerian, serta Sekretaris perusahaan BUMN dan BUMD. Hadir dalam sosialisasi tersebut, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Ir Jarman, Msc memberikan sosialisasi mengenai penghematan listrik. Dalam sambutannya, Menteri ESDM menyampaikan bahwa latar belakang gerakan ini adalah rencana kenaikan BBM pada 1 April lalu yang tidak tercapai, sementara postur APBN sudah dibuat dengan asumsi harga BBM mengalami kenaikan. Selain melalui penghematan, Menteri menjelaskan bahwa Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan melalui peningkatan pendapatan pajak, dan PNBN sektor Pertambahangan dan Migas. Menteri ESDM juga menjelaskan bahwa ia telah menandatangai empat Peraturan Menteri (PerMen) yang terkait dengan penghematan energi. PerMen yang pertama adalah PerMen ESDM No 12 tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan bakar Minyak. Dalam peraturan ini diatur pelarangan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di kalangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,


Sekjen ESDM Waryono Karno memberikan sambutan saat sosialisasi penghematan energi (atas). Menteri ESDM mengikuti jalannya diskusi penghematan energi (bawah).

BUMN, dan BUMD. Pada sosialisasi tersebut, menteri juga memberikan stiker pelarangan penggunaan BBM bersubsidi ke perwakilan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PerMen selanjutnya adalah PerMen ESDM No 13 tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik, PerMen ESDM No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Energi, serta PerMen ESDM No 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah. Dalam hal penghematan listrik, Menteri menyampaikan bahwa PerMen ini memperkuat peraturan yang telah dikeluarkan di tahun 2008. Selain mulai mengatur penghematan energi di gedung-gedung pemerintah, PerMen terbaru ini juga mengatur penghematan di rumahrumah dinas pemerintah.


Dirjen Ketenagalistrikan Ajak Semua Pihak Hemat Listrik

Dirjen Ketenagalistrikan, Ir Jarman MSc menyampaikan sosialisasi penghematan listrik (30/5)

Penghematan pemakaian listrik akan dilaksanakan melalui pengendalian konsumsi listrik pada Bangunan Gedung Negara, Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN, rumah tinggal Pejabat, penerangan jalan umum, lampu hias serta papan reklame. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Ir Jarman MSc dalam Sosialisasi Penghematan BBM, Listrik, Manajemen Energi, dan Air Tanah di kantor Kementerian ESDM, Rabu (30/5) lalu. Dalam presentasinya, Dirjen menyampaikan bahwa penghematan listrik yang sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 13 tahun 12 tentang Penghematan Pemakaian Listrik ini ditargetkan dapat menghemat 20%. Penghitungan tersebut dihitung dari pemakaian rata-rata 6 bulan sebelum dikeluarkannya Permen dan wajib dicapai paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Permen ini. Menurut Dirjen, pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik akan dilakukan pada bangunan Gedung Negara, Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN melalui sistem

tata udara, sistem tata cahaya, dan peralatan pendukung. Penghematan juga dilakukan pada rumah tinggal Pejabat. “Penghematan di rumah pejabat dilakukan antara lain dengan menggunakan lampu hemat energi, pengaturan daya pencahayaan maksimum, dan memanfaatkan cahaya alam,” jelas Dirjen. Pelaksanaan penghematan listrik lainnya adalah penghematan di penerangan jalan umum,



lampu hias dan papan reklame yang dilakukan melalui pengaturan waktu menyala dari lampu jalan, lampu tiang tinggi, lampu hias, dan papan reklame. Dalam melakukan penghematan suhu udara, Dirjen menyampaikan bahwa penghematan dapat dilakukan dengan mengatur suhu dan kelembaban relatif sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Ruang kerja sebaiknya diatur dengan suhu berkisar antara 240C - 270C dengan kelembaban relatif antara 55% - 65%, sedangkan untuk ruang transit (lobby, koridor) suhu berkisar antara 270C - 300C dengan kelembaban relatif antara 50% - 70%. Untuk pengaturan operasi AC central, 30 menit sebelum jam kerja unit fan AC dinyalakan, 1 jam kemudian kompresor AC dinyalakan. “Tiga puluh menit sebelum jam kerja berakhir unit kompresor AC dimatikan, pada saat jam kerja berakhir unit fan AC dimatikan,” ujar Dirjen.

Dirjen Ketenagalistrikan mengajak semua pihak, tidak hanya instansi pemerintah untuk melakukan penghematan listrik. Di rumah masing-masing, penghematan dapat dilakukan dengan mematikan lampu ruangan jika tidak dipergunakan, mengurangi pengggunaan lampu hias, menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya. Penulis : Pandu Satria Jati B

Foto-foto presentasi penghematan listrik oleh Dirjen Ketenagalistrikan, Rabu (30/5). Sumber : SLR



Menteri ESDM Resmikan PLTU Paiton Unit 3 Penulis : Pandu Satria Jati B


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Selasa (5/6) lalu meresmikan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton 3 yang berkapasitas 1 x 815 MW. Hadir pula dalam peresmian tersebut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman dan para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. PLTU yang terletak di Kabupaten Probolinggo tersebut disponsori oleh konsorsium International Power Plc, Mitsui & Co. Ltd, The Tokyo Electric Power Company, Inc, dan PT Batu Hitam Perkasa. Pembangkit yang terletak di Probolinggo JawaTimur ini beroperasi lebih cepat satu bulan dari jadwal semula. Pembangkit tenaga listrik ini awalnya direncanakan beroperasi pada 22 April 2012, namun pada 18 Maret lalu PLTU ini sudah beroperasi komersial. Dengan telah beroperasinya PLTU Paiton 3 ini, maka PT Paiton Energy Company menjadi pengelola pembangkit tenaga listrik terbesar di komplek pembangkitan Paiton dengan total kapasitas sebesar 2.035 MW atau sekitar 7% dari total kapasitas pembangkit di Jawa-Bali. Dengan beroperasinya Paiton Unit 3 maka kapasitas sistem kelistrikan Jawa-Bali meningkat menjadi sekitar 29.231 MW. Proyek PLTU Paiton Unit 3 merupakan pembangkit ekspansi yang menggunakan teknologi super critical. Teknologi ini lebih efisien dari PLTU konvensional. Kapasitas unit terbesar pertama saat ini dikembangkan oleh Independent Power Producer (IPP) atau listrik swasta, yaitu PT Paiton Energy Company


Menteri ESDM beserta rombongan diterima pimpinan Paiton Energy

dengan nilai investasi sebesar US$ 1,5 Milyar. Dalam peresmian tersebut Menteri ESDM menekankan bahwa proyek PLTU Unit 3 ini penting bagi ketersediaan pasokan listrik di Jawa Bali. Menteri mengingatkan kepada PT Paiton Energy dan perusahaan-perusahaan yang terkait langsung dengan proses pembangunan PLTU ini untuk terus menyejahterakan masyarakat di Probolinggo dan Situbondo, kabupaten terdekat dengan pembangkit listrik ini. Selain dengan kegiatan-kegiatan Corporate Social Responsibility, Menteri meminta agar masyarakat di Probolinggo dan Situbondo terlistriki. “Jadi tugas Bupati Probolinggo dan Situbondo untuk mencek rakyatnya, apa semua rakyatnya di Probolinggo dan Situbondo sudah mendapatkan listrik. Buat daftar mana


desa-desa atau dusun dusun yang belum mendapatkan listrik. Selanjutnya menjadi prioritas,” ujar Menteri ESDM. Masyarakat yang mendapat listrik merupakan salah satu bentuk mewujudkan misi, ‘Energi dan Sumber Daya Mineral Untuk Kesejahteraan Rakyat’ yang menjadi misi Jero Wacik dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat bersama Kementerian ESDM. “Kesejahteraan rakyat harus dilakukan dari energi dan sumber daya mineral dan saya penanggung jawabnya, jadi kalau tidak terjadi maka saya yang salah”, imbuh Menteri. Kegiatan peresmian ditandai dengan pembukaan layar oleh menteri ESDM, penandatangan prasasti dan penyerahan maket PLTU Paiton Unit 3 oleh Presiden Direktur PT Paiton Enrrgy, Low Kian Min kepada Menteri ESDM. Setelah melaksanakan peresmian, Menteri didampingi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan mengikuti site visit untuk mendapatkan keterangan seputar Paiton Unit 3 sebelum bertolak kembali ke Surabaya.

Foto-foto suasana peresmian PLTU PAiton Unit 3, Selasa (5/6). Tari ngremo sebagai tarian pembuka (kiri atas), sambutan Dirjen Ketenagalistrikan saat gala dinner (kanan atas)



Dirjen Ketenagalistrikan Buka Seminar Clean Coal Technology

Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bekerjasama dengan Pemerintah Jepang c.q. JICA mengadakan sosialisasi tentang penggunaan teknologi batubara bersih pada pembangkit tenaga listrik. Seminar yang mengambil tema 2nd seminar on cct introduction to the power sector : toward sustainable, stable and low – carbon supply of electricity and 3rd stakeholders meeting for the project for promotion of cct introduction ini dibuka oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman pada Selasa, 12 Juni 2012. Dalam sambutannya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan menyampaikan bahwa penelitian tentang penggunaan teknologi batubara bersih untuk pembangkit sangatlah penting dan selalu menjadi issue menarik semenjak global warming banyak di bicarakan, yaitu bagaimana kita berpartisipasi untuk 26 | Edisi 30 Volume VIII | Juni 2012

mengurangi green house gas emissions terutama dari pembangkit tenaga listrik. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6.5% pada tahun 2011, sebagai kompensasinya sektor ketenagalistrikan seharusnya meningkat. Ketersediaan pasokan listrik yang memadai merupakan persyaratan mendasar untuk


semua sektor ekonomi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Acara yang dipandu oleh Hasril, selaku Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan selain menghadirkan Team Study JICA, juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Mineral dan batubara, Dewan Energi Nasional, Bappenas, Kementerian Koordinasi Perekonomian, dan PT PLN (Persero). Pada paparannya para narasumber menyampaikan mulai dari roadmap clean coal technology di Indonesia sampai dengan penggunaan dan pemanfaatanya yang telah dilakukan, terutama pada pembangkit-pembangkit listrik PLN.

Mengakhiri sambutannya, Jarman mengharapkan agar melalui seminar ini terjadi pertukaran informasi dan pengalaman ataupun inovasi serta berkolaborasi dalam mengatasi dampak lingkungan secara bersama-sama. Penulis : Jackson Frans Foto-foto Seminar CLean Coal Technology yang dibuka Dirjen Ketenagalistrikan (12/6). Sumber : SLR



Hemat Listrik Dimulai dari Kita

Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini membuka monev penghematan energi di gedung Setjen KESDM

Jumat (15/6) lalu bertempat di Kantor Kementerian ESDM, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini membuka acara Monitoring dan Evaluasi Penghematan Energi dan Air. Acara ini mengundang perwakilan dari Kementerian dan Lembaga Negara. Menurut Wamen ESDM pendapatan per kapita Indonesia terus naik, hal ini membutuhkan air dan energi yang terus bertambah. Kecepatan pertumbuhan penduduk juga tinggi hal tersebut membuat kebutuhan

energi semakin hari semakin naik. “Kebutuhan energi tak bisa ditahan, pasti naik. Kita ingin menekuk grafik tersebut, sehingga tidak lurus,” ujar Wakil Menteri. Menurut Wamen, tugas penghematan energi merupakan tugas kita semua. Penghematan energi adalah masalah behaviour atau perilaku kita, harus dimulai dari diri kita dan menjadi kebiasaan. Wamen mengajak semua orang mematikan lampu jika keluar kamar.

Suasana Monitoring dan Evaluasi Penghematan Energi

Dirjen Ketenagalistrikan, Jarman (kanan), Dirjen Migas, Evita Legowo (Kiri)


BULETIN KETENAGALISTRIKAN “Tangan kita harus dilatih,” ujarnya. Satgas penghematan energi yang telah terbentuk di beberapa Kementerian, menurut Wamen juga harus segera ditiru oleh instansi lain. “Segera sampaikan kepada kami, sehingga bisa kami sampaikan ke Presiden,” ujarnya. Senada dengan Wamen, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman mengungkapkan bahwa penghematan energi adalah masalah perubahan mindset atau perilaku. “Hal ini (perubahan sikap) hanya bisa dilaksanakan jika diingatkan terus menerus,” ujarnya. Dirjen mengharap kerjasama dari semua instansi pemerintah untuk membantu memonitor penghematan listrik di kantor. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengubah perilaku menghemat listrik adalah mematikan lampu apabila tidak digunakan, membiasakan mematikan AC setengah jam sebelum meninggalkan ruangan, serta menempelkan stiker-stiker kampanye penghematan listrik di tempat-tempat yang mudah dibaca di kantor. “Kita bisa menghemat listrik tanpa mengurangi produktivitas dan kenyamanan,” ujar Dirjen. Dalam presentasi monitoring penghematan energi di sektor listrik, Dirjen Ketenagalistrikan menjelaskan mengenai format laporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik. Dirjen telah mengirim surat kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk

Peserta Monitoring dan Evaluasi Penghematan Energi yang dihadiri Sekjen Kementerian/Lembaga Tinggi Negara

melaporkan pemakaian listrik di gedung-gedung pemerintah sesuai dengan format yang tertuang dalam lampiran Permen ESDM No 13 tahun 2012 tentang Penghematan Pamakian Listrik. Dalam format tersebut dapat dihitung penghematan tenaga listrik (kwh) serta penghematan biayanya. Dalam format laporan tersebut juga dapat dilihat intensitas energi (kWh/m2/ bulan) yang dapat dihitung oleh masing-masing instansi. “Target penghematan akhir tahun ini adalah 20%,” ujar Dirjen Ketenagalistrikan. Penulis : Pandu Satria Jati B

Dirjen Ketenagalistrikan (dua dari kanan) menjadi pembicara dalam monitoring dan evaluasi penghematan energi.



Dirjen EBTKE, Kardaya Warnika membuka sosialisasi penghematan energi di Hotel Merlyn Park, Jakarta

Suasana peserta sosialisasi penghematan energi di Hotel Merlyn Park, Jakarta

Ini Dia Cara Penghematan Listrik di Gedung Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM NO 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik, semua gedung Negara, gedung BUMN, BUMD, dan BHMN diwajibkan untuk melakukan penghematan listrik. Dalam Sosialisasi Penghematan BBM, Listrik dan Air Tanah yang diselenggarakan oleh Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di Hotel Merlyyn Park Jakarta Rabu (20/6) lalu, Kepala Bagian Rencana dan Laporan Ditjen Ketenagalistrikan Husni Safruddin memaparkan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik di gedung. Tidak hanya gedung pemerintah, gedung swasta pun dapat

juga menerapkan sistem penghematan ini. Menurut Husni, langkah penghematan pertama adalah dengan melakukan penghematan pada sistem tata udara. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penghematan sistem tata udara adalah mematikan AC bila ruangan tidak digunakan, mengatur suhu dan kelembaban relatif sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), serta pengaturan operasi AC central. Ruang kerja diatur dengan suhu berkisar antara 240C - 270C dengan kelembaban relatif antara 55% 65%. Sementara ruang transit (lobby, koridor) dengan suhu berkisar antara 270C - 300C dengan kelembaban relatif antara 50% - 70%. ”Suhu

Kepala Bagian Rencana dan Laporan Ditjen Ketenagalistrikan, Husni Safruddin (dua dari kiri) menjadi pembicara dalam sosialisasi penghematan energi



Salah satu peserta sosialisasi penghematan energi memberikan tanggapan atas presentasi penghematan listrik.

di sini adalah suhu ruangan, bukan suhu di remote,” ujar Husni. Dalam penghematan melalui pengaturan AC central, 30 menit sebelum jam kerja unit fan AC dapat dinyalakan, 1 jam kemudian baru kompresor AC dinyalakan. Begitu pula sebelum pulang kerja. “Tiga puluh menit sebelum jam kerja berakhir unit kompresor AC dimatikan, pada saat jam kerja berakhir unit fan AC dimatikan,” terang Husni. Dalam melakukan penghematan melalui sistem tata cahaya, gedung pemerintah dapat mematikan lampu ruangan di bangunan gedung jika tidak dipergunakan. Selain itu, instansi pemerintah dapat mengurangi pengggunaan lampu hias terutama di malam hari. Menggunakan lampu hemat energi sesuai

dengan peruntukannya, serta mengatur daya dan pencahayaan pada setiap ruangan sesuai SNI. Penghematan listrik untuk peralatan pendukung dapat dilakukan dengan cara mengoperasikan lift dengan pemberhentian setiap 2 (dua) lantai, menggunakan alat pengatur kecepatan dan sensor gerak pada escalator, mematikan komputer jika akan meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit, mematikan printer jika tidak digunakan dan hanya menyalakan sesaat sebelum akan mencetak. Penghematan ini tidak hanya menguntungkan negara, namun juga menguntungkan instansi yang menjalankannya.


Salah satu peserta memberikan pertanyaan atas presentasi penghematan listrik.



Tingkat Mutu Pelayanan Tidak Terpenuhi, PLN Wajib Memberikan Pengurangan Tagihan

Kualitas kehidupan manusia yang terus meningkat membutuhkan pasokan daya listrik yang berkualitas dan bermutu tinggi untuk mengimbanginya. Namun masalah kualitas daya terus menjadi perhatian sejak ketenagalistrikan berkembang. Hasil penelitian di banyak negara bahkan menunjukkan bahwa gangguan kualitas daya telah menyebabkan kerugian yang jumlahnya sangat besar. Pentingnya kajian mengenai kualitas daya listrik ini membuat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) bekerja sama dengan Badan Kejuruan Elektro – Persatuan Insinyur Indonesian (BKE-PII) dan Asia Power Quality Initiative, Chapter Indonesia (APQI INA) mengadakan seminar bertajuk ‘Peningkatan Kualitas Daya menuju Kelistrikan yang Efisien’ pada Senin (25/6), bertempat di Auditorium Samaun Samadikun DJK. 32 | Edisi 30 Volume VIII | Juni 2012

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dalam sambutannya mengemukakan bahwa permintaan tenaga listrik diprediksikan tumbuh sebesar kurang lebih 9,5% pertahun dan akan terus meningkat dimasa yang akan datang. Semakin mudahnya akses informasi menyebabkan konsumen semakin sadar akan haknya untuk mendapatkan kualitas daya yang baik. “Ini adalah suatu tantangan bagi sektor ketenagalistrikan untuk terus mengembangkan infrastruktur penyediaan tenaga listrik serta meningkatkan kualitas daya menuju kelistrikan yang efisien,” ujar Dirjen. Dengan asumsi pertumbuhan permintaan tenaga listrik sekitar 9,5% pertahun maka untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut, diperlukan tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik baru sebesar kurang lebih 4.000


Foto-foto suasana Seminar Peningkatan Kualitas Daya Menuju Kelistrikan yang Sehat dan Efisien, kerjasama DJK dan BKE PII.Dirjen Ketenagalistrikan, Ir Jarman MSc membuka seminar (kanan bawah).

s.d. 7.800 MW pertahun untuk 20 tahun kedepan. Tambahan kapasitas pembangkit baru sebesar itu, tidak dapat hanya mengandalkan proyek-proyek yang dibangun oleh PLN, namun diharapkan juga dari pembangkit-pembangkit yang dibangun oleh BUMD, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat baik selaku IPP, maupun selaku perusahaan listrik terintegrasi di daerah yang belum terjangkau PLN. Dalam seminar ini, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra menyampaikan materi mengenai kebijakan pengusahaan tenaga listrik. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan wajib menyediakan tenaga lisrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat. Konsumen pun mempunyai hak untuk mendapat pelayanan yang baik serta mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Satya Zulfanitra menekankan bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 08 Tahun 2011, Direksi PLN wajib meningkatkan dan mengumumkan tingkat mutu pelayanan untuk masing-masing unit pelayanan pada setiap awal triwulan. Jika tingkat mutu pelayanan tidak dapat dipenuhi, maka PLN wajib memberikan pengurangan

tagihan kepada konsumen meliputi lima indikator, yakni lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan meter, dan/atau waktu koreksi kesalahan rekening. Sebagai upaya untuk menjamin keamanan, keandalan, serta pengoperasian dan pengembangan sistem yang efisien dalam memenuhi peningkatan kebutuhan listrik, telah ditetapkan aturan jaringan dan distribusi, yaitu Aturan Jaringan Jawa Bali (berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2007), Aturan Jaringan Sumatera (berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2008), dan Aturan Distribusi (berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 04 Tahun 2009). Penulis : Anggita Miftah Hairani



Kunker Dirjen Ketenagalistrikan Ke PLTU Lampung, UPB dan PLN (persero) Lampung

Dalam rangka memonitor pelaksanaan pembangunan pembangkit Program 10.000 MW Tahap I dan rapat koordinasi pembahasan kondisi kelistrikan di lokasi eks. Tambak Udang Dipasena serta status Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Siwo Mego (KLP SSM), pada tanggal 5 April 2012 Dirjen Ketenagalistrikan Ir. Jarman, M.Sc beserta Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan dan Jajaran Ditjen. Ketenagalistrikan KESDM melakukan kunjungan kerja ke PLTU Tarahan Baru 2x100 MW dan UPB Wilayah Lampung serta PT PLN (Persero) Wilayah Lampung, kunjungan kerja tersebut merupakan agenda rutin dalam melihat kemajuan dan kesiapan pembangkit yang direncanakan dapat beroperasi di tahun 2012 serta melihat komposisi penggunaan BBM pada sistem kelistrikan di Wilayah Lampung, dimana dengan naikknya anggaran subdisi listrik pada APBN-P Tahun 2012, KESDM cq. Ditjen. Ketenagalistrikan akan terus meninjau serta melakukan langkahlangkah dalam pengendalian penggunaan BBM untuk pembangkit tenaga listrik. Hal tersebut dapat tercapai apabila PLTU Program 10.000 34 | Edisi 30 Volume VIII | Juni 2012

MW Tahap I dan Program 10.000 MW Tahap II serta Program Reguler PLN maupun IPP dapat beroperasi sesuai jadual, penggunaan pembangkit non BBM dapat dioptimalkan serta pemanfaatan Gas dari FSRU dapat segera terealisasi. Dalam kunjungan ke PLTU Tarahan Baru 2x100 MW, Dirjen Ketenagalistrikan melihat kondisi kemajuan pembangkit serta mendengarkan paparan GM Pembangkitan Sumatera II Bapak Syah Darwin Siregar dan Manager Proyek PLTU Tarahan Baru Bapak Daryanto, dimana saat ini progress overall pembangkit 96,13% serta pembangkit dalam tahap steam blow menuju sinkron. Di dalam tatap muka dengan Jajaran PT PLN (Persero) serta kontraktor Proyek PLTU Tarahan Baru, Dirjen Ketenagalistrikan memberikan arahan “memastikan peralatanperalatan dari China memenuhi spesifikasi standar teknis (al. tegangan keluaran) dan keandalan pembangkit harus diperhatikan sehingga dapat beroperasi dengan baik”. Agenda selajutnya adalah melakukan kunjungan ke UPB Wilayah Lampung, dimana dengan kondisi sistem kelistrikan di Wilayah Lampung yang saat ini masih dipasok oleh PLTD sekitar


150 MW, Dirjen Ketenagalistrikan memberikan arahan kepada PLN agar mengurangi penggunaan BBM pembangkit listrik di Wilayah Lampung dengan mengoptimalkan transfer daya listrik dari Sistem Sumbagsel dan memperkuat jaringan transmisi tenaga listrik untuk mendapatkan keandalan sistem yang lebih baik. Setelah kunjungan dari UPB Wilayah Lampung, Dirjen Ketenagalistrikan melakukan rapat koordinasi dengan PT PLN (Persero) Wilayah Lampung terkait kondisi kelistrikan Wilayah Lampung khususnya di lokasi eks. Tambak Udang Dipasena dan status KLP SSM serta Program Lisdes 2012, atas paparan yang disampaikan oleh General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Lampung Bapak Dyananto, Dirjen Ketenagalistrikan memberikan apresiasi kepada PLN atas capaian yang telah didapat dalam pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik eks. KLP SSM dan migrasi ke Listrik Pra Bayar sekitar 60.000 eks. pelanggan KLP SSM serta program jangka pendek untuk suplai tenaga listrik sebesar 2 MW kepada masyarakat di lokasi eks. Tambak Udang Dipasena (sekitar 2.000 pelanggan). Sesuai UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 11 Ayat (3) bahwa untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada

badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi”, atas hal tersebut Dirjen Ketenagalistrikan memberikan arahan kepada PLN dalam penyelesaian pengelolaan sistem kelistrikan di Dipasena agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Lampung atas rekomendasi Bupati setempat dapat mengusulkan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik kepada Pemerintah cq. Ditjen Ketenagalistrikan KESDM untuk disahkan oleh Menteri ESDM.

Penulis : Al/Lucky/Ilham



PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DI SEKTOR PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PENDAHULUAN Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif dalam situasi krisis ekonomi dan politik dunia beberapa tahun terakhir. Kondisi ekonomi dan politik yang relatif stabil, potensi pasar domestik yang sangat besar, serta sumber daya alam yang berlimpah merupakan faktor daya tarik investasi bagi investor baik dalam maupun luar negeri. Momentum ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya melalui upaya meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Usaha ini cukup membuahkan hasil sebagaimana terlihat dari meningkatnya Foreign Direct Investment dari 6 miliar dolar pada tahun 2006 menjadi 10.8 miliar dolar pada tahun 2009 (Sumber: BKPM). Sektor pertambangan, transportasi, pergudangan, dan komunikasi merupakan sektor-sektor utama yang menarik bagi investasi swasta tersebut. Pembangunan infrastruktur memainkan peranan yang sangat strategis, baik untuk mendorong investasi di sektor-sektor tersebut maupun untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara umum. Kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahun 2010-2014 adalah sebesar 1.923,7 triliun rupiah. Pembiayaan tersebut dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan di atas 6% per tahun. Bahkan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,7%. Selain itu, pembiayaan tersebut juga dibutuhkan untuk mencapai targettarget pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, seperti, 94% kondisi jalan mantap, pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 80%, jangkauan pelayanan TVRI sebesar 88%, dan 70% rumah tangga memiliki akses terhadap air minum. Investasi swasta diharapkan dapat membiayai sekitar 34.7% dari total kebutuhan tersebut. 36 | Edisi 30 Volume VIII | Juni 2012

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi diperlukan inisiatif terobosan yang konkret dan bukan businessas usual, yang akan diintegrasikan ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Indonesia ditargetkan menjadi negara maju dengan kekuatan ekonomi sepuluh besar dunia pada tahun 2025 dan enam besar dunia pada tahun 2050. Untuk itu, pembangunan infrastruktur di masa datang harus dapat mengintegrasikan peran pemerintah dan swasta. Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah akan berfungsi sebagai fasilitator dan katalisator dengan membangun infrastruktur dasar yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sementara itu, pihak swasta akan diarahkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur yang memiliki kelayakan finansial melalui skema KPS. Pada tahun 2025, pembiayaan publik ditargetkan hanya sekitar 8% sedangkan kontribusi pembiayaan swasta diharapkan dapat mencapai 92%. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian khusus bagi pengembangan skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) bagi pembangunan infrastruktur. STRUKTUR KELEMBAGAAN KPS Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta merupakan proyek yang melibatkan lintas sektor, karena infrastruktur ditangani oleh beberapa kementerian dan BUMN sesuai dengan sektor infrastruktur yang dilaksanakan. Berikut adalah bagan struktur kelembangaan KPS. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) dibentuk berdasarkan Perpres 42/2005 beranggotan para Menteri dibawah Koordinasi Menteri Perekonomian. KKPPI bertugas antara lain sebagai berikut: a. merumuskan strategi dalam rangka koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur;


b. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur oleh Menteri Terkait dan Pemerintah Daerah; c. merumuskan kebijakan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (Public Service Obligation) dalam percepatan penyediaan infrastruktur; d. menetapkan upaya pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan percepatan penyediaan infrastruktur. Simpul KPS sampai saat ini belum terbentuk, Simpul KPS diharapkan ada pada setiap kementerian sektor dan Pemerintah Daerah, dimana disimpul KPS akan terdapat tim KPS. Simpul KPS mengusulkan proyek baru yang akan di KPS-kan kepada Pusat KPS/PPP Center Unit (saat ini ditangani oleh Bappenas). Pusat KPS memberikan fasilitas penyiapan proyek/ PDF (Project Development Facility), sedangkan Pusat Pengelolaan Resiko Fiskal memberikan fasilitas melalui PT.Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT.PII) untuk menilai dan mengelola dukungan Pemerintah . Sementara Kementerian Keuangan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memberikan fasilitas dalam pembebasan lahan, pendanaan, dan lain-lain

yang dianggap perlu. Fasilitas-fasilitas proyek tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan bagi Badan Pemberi Kontrak (Kementerian, Pemerintah Daerah, BUMN) dalam melaksanakan kegiatannya. Pusat Pengelolaan Resiko Fiskal (PPRF) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 518/KMK.01/2005 memiliki tugas: a. Melakukan pengkajian terhadap kelayakan permintaan dukungan Pemerintah atas pelaksanaan kerjasama penyediaan infrastruktur; b. Menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian kerjasama dalam penyediaan infrastruktur; c. Memonitor secara aktif pelaksanaan kerjasama penyediaan infrastruktur yang membutuhkan dukungan Pemerintah; d. Mengevaluasi secara berkesinambungan biaya dan pengeluaran operasi yang wajar, dan tingkat keuntungan yang wajar terhadap suatu proyek penyediaan infrastruktur dalam kurun waktu tertentu; e. Melakukan koordinasi dengan instansiinstansi terkait baik di dalam maupun di luar lingkungan Departemen Keuangan sehubungan dengan kegiatan penyediaan infrastruktur, termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan Juni 2011| Edisi 30 Volume VIII | 37

BULETIN KETENAGALISTRIKAN perjanjian kerjasama; f. Memberikan rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko atas penyediaan infrastruktur kepada Menteri Keuangan; g. Mempersiapkan pembentukan unit kerja di bawah Menteri Keuangan yang akan melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan risiko atas penyediaan infrastruktur; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang berkaitan dengan pengelolaan risiko atas penyediaan infrastruktur;

pembangunan dalam melakukan perencanaan dan penyiapan bantuan teknis proyek KPS. 7. Melakukan finalisasi terhadap daftar proyek infrastruktur yang siap ditawarkan dengan berkoordinasi bersama BKPM, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. 8. Menyampaikan daftar dan dokumen pendukung untuk diproses lebih lanjut oleh BKPM.

Gambar 2. ALUR PENYIAPAN PROYEK KPS

yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan masing-masing proyek. Adapun rincian tanggung jawab Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut: 1. Memfasilitasi pelaksanaan proyek KPS terkait dukungan dan jaminan pemerintah melalui kegiatan: a. Penyediaan dana talangan untuk dukungan Pemerintah dalam proyek KPS melalui Pusat Investasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rnengenai kerjasama pemerintah dan swasta; b. Penjaminan risiko infrastruktur melalui Badan Usaha Penjarninan Infrastruktur (PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia); c. Penyiapan proyek KPS rnulai tahap pelaksanaan (executing) melalui Lembaga

Bappenas sebagai Pusat KPS membuat kebijakankebijakan dalam mendukung perencanaan proyek KPS, serta menetapkan nama-nama proyek KPS dalam suatu Buku PPP (PPP Book). Adapun rincian tanggung jawab Bappenas adalah sebagai berikut: 1. Melakukan Forum Regional. 2. Menyusun dan menetapkan PPP Book. 3. Menyusun kebijakan-kebijakan terkait perencanaan KPS. 4. Melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan (capacity building). 5. Mengintegrasikan perencanaan proyek KPS dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah. 6. Melakukan koordinasi dengan mitra 38 | Edisi 30 Volume VIII | Juni 2012

Kementerian Keuangan memberikan fasilitasfasilitas dalam pelaksanaan proyek. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dapat memberikan dana talangan proyek yang sifatnya hutang dengan bunga rendah. PT. PT.Penjaminan Infrastruktur Indonesia menilai dan mengelola dukungan Pemerintah dalam hal penjaminan resiko infrastruktur, sedangkan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memberikan fasilitas dalam pembebasan lahan, pendanaan, dan lain-lain

BULETIN KETENAGALISTRIKAN Pembiayaan Infrastruktur (PT Sarana Multi Infrastruktur). 2. Mengkoordinasi keseluruhan instrumen penjaminan dan pembiayaan infrastruktur dengan skema KPS yang dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal. 3. Berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam mencari sumber pendanaan, mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan dalam pemberian dukungan Pemerintah. 4. Berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam mempromosikan instrumen penjaminan dan pembiayaan infrastruktur serta proyek KPS. BKPM sebagai front Office melakukan promosi dan mengadakan investor relationship, ataupun sebagai clearing house agent dalam menawarkan proyek-proyek KPS yang terdapat dalam PPP Book kepada investor. Adapun rincian tanggung jawab BKPM adalah sebagai berikut: 1. B K P M Mengemas informasi tentang proyek infrastruktur yang siap ditawarkan sehingga menarik bagi investor, termasuk menetapkan: a. Proyek KPS yang akan dijadikan proyek pionir (“proyek showcase”) dan target penyelesaian masing-masing proyek showcase sampai dengan didapatkannya pendanaan (financial close); b. Rencana aksi dan peran dari tiap pemangku kepentingan terkait proyek showcase. 2. Mencari dan mengidentifikasi investor yang potensial dan menawarkan proyek infrastruktur kepada investor tersebut. 3. Memfasilitasi pemasaran proyek infrastruktur yang siap ditawarkan tersebut melalui kegiatan antara lain: a. market sounding;

b. road show; dan c. business forum. 4. Memfasilitasi kerjasarna dengan para calon investor dan dukungan Pemerintah. 5. Menyampaikan daftar para calon investor dan dokumen penunjang kepada penanggung jawab proyek kerjasama di Kementerian/ Lembaga atau Pemerintah Daerah (contracting agency) untuk diproses lebih lanjut. 6. Memfasilitasi penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek KFS termasuk pembentukan Badan Usaha pelaksana proyek KFS melalui Felayanan Terpadu Satu Pintu (MP) di bidang Penanaman Modal. 7. Melakukan monitoring atas pelaksanaan rencana aksi dan pemcnuhan target dari tiap pemangku kepentingan terkait proyek showcase. 8. Melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan yang ditemui terkait proyek showcase (clearing house agent).

Gambar 3. Mekanisme Proyek KPS

Proyek KPS diusulkan oleh Kementerian/ Lembaga/Pemda yang mana proyek tersebut harus mengacu kepada rencana pembangunan yang ada (RPJM,RTRW Nasional, RPJP). Untuk dapat masuk kategori rencana proyek KPS potensial, kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: a. Kesesuaian dengan RPJM/D dan renstra K/L atau Pemda Juni 2011| Edisi 30 Volume VIII | 39

BULETIN KETENAGALISTRIKAN b. Kesesuaian lokasi proyek dengan RTRW c. Keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah d. Perkiraan potensi cost recovery e. Telah melakukan studi pendahuluan Dokumen kelengkapan yang diperlukan berupa studi pendahuluan dan lembar ringkasan proyek. Jangka waktu pencantuman proyek potensial dalam PPP Book maksimal 2 tahun, dan apabila dalam jangka waktu dua tahun belum dapat ditingkatkan statusnya, maka proyek tersebut akan dihapus dari rencana proyek kerjasama potensial. Tahap setelah proyek potensial adalah proyek prioritas, dimana untuk masuk proyek prioritas harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Tercantum dalam rencana proyek kerjasama potensial atau diusulkan oleh PJPK untuk unsolicited project. b. Layak secara teknis, hukum, dan financial c. Telah dilakukan identifikasi risiko dan alokasinya d. Telah diidentifikasi modalitas/bentuk kerjasama yang akan digunakan e. Telah diidentifikasi kebutuhan dukungan Pemerintah jika diperlukan. Dokumen kelengkapan yang diperlukan berupa dokumen pra-studi kelayakan, kajian resiko, kajian dukungan Pemerintah (apabila dibutuhkan), kajian modalitas/bentuk kerjasama, lembar ringkasan proyek. Jangka waktu pencantuman proyek prioritas dalam PPP Book maksimal 3 tahun, dan apabila dalam jangka waktu tiga tahun belum dapat ditingkatkan, maka proyek tersebut akan dihapus dari rencana proyek kerjasama prioritas. Tugas PJPK dalam fase ini adalah melakukan penyiapan proyek. Tahap akhir pencantuman nama proyek dalam PPP Book adalah tahap proyek siap ditawarkan, dimana untuk masuk proyek siap ditawarkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Adanya potensi minat badan usaha untuk 40 | Edisi 30 Volume VIII | Juni 2012

berpartisipasi dalam proyek kerjasama b. Layak secara teknis, hukum, dan finansial c. Telah dilakukan identifikasi risiko dan alokasinya d. Telah diidentifikasi modalitas/ bentuk kerjasama yang akan digunakan e. Telah diidentifikasi kebutuhan dukungan Pemerintah dalam hal diperlukan Tugas PJPK dalam fase ini adalah melakukan persiapan lelang. Dokumen kelengkapan yang diperlukan berupa dokumen persiapan lelang dan lembar ringkasan proyek. Dokumen persiapan lelang meliputi laporan pelaksanaan penjajakan minat investasi, jadual pelelangan, dokumen lelang, dan persetujuan prinsip pemberian dukungan Pemerintah dari Menteri Keuangan jika diperlukan.

Gambar 4. Siklus Proyek KPS

Secara umum, siklus proyek KPS terbagi dalam 4 tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Tahap Perencanaan Proyek Kerjasama Dalam tahap ini, PJPK melakukan identifikasi proyek kerjasama, kemudian pemilihan proyek kerjasama, penetapan prioritas proyek kerjasama dengan output laporan penilaian proyek kerjasama. 2. Tahap Penyiapan Prastudi Kelayakan Proyek Kerjasama Terdapat 3 hal yang perlu dilakukan pada tahap penyiapan prastudi ini, yaitu penyiapan kajian awal prastudi kelayakan proyek kerjasama yang berisi aplikasi kebutuhan dukungan Pemerintah

BULETIN KETENAGALISTRIKAN (DP) dan Jaminan Pemerintah (JP) dengan output pernyataan minat jaminan Pemerintah oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI). Penyiapan kajian kesiapan proyek kerjasama berisi evaluasi Dukungan Pemerintah (DP) dengan output Pemberian Dukungan Pemerintah. Penyelesaian kajian akhir prastudi kelayakan proyek kerjasama berisi Jaminan Pemerintah (JP) dengan output pernyataan kesediaan Jaminan Pemerintah. Kesemuanya tersebut tercantum dalam laporan prastudi kelayakan proyek kerjasama. Dalam tahap ini instansi/lembaga yang berperan adalah PJPK (konsultan penyiapan proyek), KKPPI, Bappenas, Kementerian Keuangan (Pusat Pengelolaan Resiko Fiskal (PPRF)/BUPI). 3. Tahap Transaksi Proyek Kerjasama Pada tahap ini, dilakukan rencana pengadaan badan usaha, peaksanaan pengadaan badan usaha, dan penyiapan penandatanganan perjanjian kerjasama, dengan outpu akhir berupa penandatanganan perjanjian kerjasama. Pada tahap ini diharapkan sudah ada konfirmasi dengan PPRF/BUPI dengan output Penetapan Jaminan Pemerintah dan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan. Dalam tahap ini instansi/lembaga yang berperan adalah PJPK (konsultan transaksi), KKPPI, Kemenetrian Keuangan (PPRF/BUPI), Bappenas, dan BKPM. Pada tahap 1 sampai dengan tahap 3, proses pengadaan lahan dilakukan.

4. Tahap Pengawasan dan Pengendalian Perjanjian Kerjasama Pada tahap ini, dilakukan perencanaan pengawasan dan pengendalian proyek kerjasama, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian proyek kerjasama, dengan output laporan pengawasan dan pengendalian, serta Berita Acara Pengalihan Aset. Dalam tahap ini instansi/lembaga yang berperan adalah PJPK, Kementerian Keuangan (PPRF/ BUPI), Bappenas, dan BKPM.  Indikasi Kebutuhan Biaya Pada Siklus KPS, yang mana prakiraan komponen pendanaan ini dapat dimasukkan sebagai perencanaan program dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah sebagai berikut: a. Perencanaan Proyek KPS Biaya konsultasi publik Konsultasi publik adalah cara, mekanisme, dan proses melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan baik oleh eksekutif maupun legislatif. Bentuk konsultasi kepada masyarakat itu bisa berupa: berdialog, berunding, musyawarah, meminta nasehat atau saran, atau melaporkan kebijakan apa yang sudah atau akan dilakukannya kepada publik (masyarakat). Bagi pemerintah dan parlemen, konsultasi publik merupakan kewajiban.


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, telah mendapat mandat dari publik untuk mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan. Tetapi mandat yang demikian besar itu tidak serta merta membolehkan untuk bisa menetapkan kebijakan apa saja tanpa persetujuan publik sebagai pemberi mandat. Publik berhak dimintai pendapat, memperoleh penjelasan, mengajukan usulan, dan mengoreksi secara terus-menerus setiap keputusan dan kebijakan yang diambil penerima mandat. Biaya pelaksanaan dan penyusunan studi pendahuluan (analisis kebutuhan, value for money, analisis multi kriteria, dsb) b. Penyiapan Prastudi Kelayakan Biaya penyusunan pra-studi kelayakan (kajian hukum, kajian teknis, kajian ekonomi dan keuangan, kajian lingkungan dan sosial, kajian bentuk kerjasama, kajian kebutuhan dukungan dan jaminan pemerintah, rancangan (term sheet) perjanjian kerjasama) Biaya penyusunan kajian kesiapan Biaya penyediaan dukungan pemerintah (jika ada), tujuannya adalah untuk meningkatkan kelayakan financial proyek KPS Biaya pengadaan tanah c. Transaksi Proyek KPS Biaya market sounding Market sounding adalah kegiatan pemasaran proyek KPS dengan menggunakan berbagai media pemasaran. Biaya pengadaan badan usaha Biaya finalisasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama Manajemen Pelaksanaan Proyek KPS d. M a n a j e m e n Pelaksanaan Proyek KPS


Biaya pemenuhan persyaratan pendahuluan Biaya pemantauan pelaksanaan proyek (pra-konstruksi, konstruksi, operasi komersial, dan berakhirnya proyek KPS) Biaya penilaian dan pengalihan aset  Regulasi dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur KPS a. Dukungan Pemerintah Dukungan Pemerintah dapat diberikan apabila karakteristik Proyek KPS layak secara ekonomi namun memiliki kelayakan finansial yang marjinal. Dukungan tersebut diberikan sematamata untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek. Adapun bentuk dukungan tersebut berupa perizinan, pengadaan tanah, dukungan sebagian konstruksi, insentif perpajakan dan dalam bentuk lain sesuai aturan b. Jaminan Pemerintah Jaminan Pemerintah dapat diberikan untuk menanggulangi kemungkinan adanya Political risks dalam proyek yang tidak bisa dikendalikan oleh pihak swasta. Hal ini didasari oleh kekhawatiran swasta dalam bertransaksi dengan kementerian/ lembaga sebagai pemilik/ penanggung jawab proyek (sovereign risk). Jaminan Pemerintah tersebut berupa kompensasi finansial diberikan Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan diatur dalam Peraturan Presiden tersendiri (Untuk proyek KPS terdapat dalam Perpres 78 dan PMK 260).


Keterangan: 1. Penjaminan Infrastruktur dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (dhi. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia) dengan Single Window Policy 2. PJPK dan Project Company akan bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyediaan infrastruktur yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang antara lain memuat hak, dan kewajiban dari masing-masing pihak 3. PT PII akan menjamin kewajibankewajiban PJPK kepada project company yang dituangkan dalam perjanjian penjaminan 4. Atas penjaminan yang diberikan kepada PJPK, PT PII memiliki hak regres apabila timbul klaim dari project company 5. Dalam rangka meningkatkan kredibilitas penjaminannya, PT PII melakukan kerjasama dengan Multilateral Development Agency (MDA) ataupun pihak lainnya 6. Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan akan memberikan counter guarantee guna mendukung kerjasama PT PII  Rencana Kedepan a. Viability Gap Fund Bertujuan untuk memberikan akses yang luas dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPS dengan memberikan subsidi terhadap

capital cost (biaya investasi) khususnya bagi proyek KPS yang secara ekonomi layak namun tidak layak secara financial Dukungan melalui skema VGF diberikan dalam bentuk capital grant kepada PPP Projects dan umumnya diberikan dalam masa konstruksi. Capital grant dimaksud dapat diberikan satu kali penuh pada awal masa operasi atau secara bertahap (annuity). Besaran capital grant yang diminta oleh private sector digunakan sebagai bid paramater untuk menetapkan pemenang lelang dari suatu PPP proyek. Pengalokasiannya melalui mekanisme penganggaran Negara. Saat ini sedang disiapkan policy framework untuk pemberian VGF untuk Proyek KPS b. Project Development Services Bertujuan untuk membantu Contracting Agency dalam menyiapkan proyek KPS agar mampu menarik minat investor Penyiapan untuk project showcase KPS: Dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran lembaga pembiayaan infrastruktur (PT SMI (Persero)) Kisaran kebutuhan dana tahun 2011-2012 sebesar Rp. 330 M – Rp. 530M  Infrastruktur ketenagalistrikan Khusus untuk infrastruktur ketenagalistrikan, proyek-proyek kerjasama antara Pemerintah dan Swasta meliputi pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; Sehubungan Penyediaan Infrastruktur Tenaga Listrik oleh Pemerintah diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, maka Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah tersebut bertindak selaku penanggung jawab Proyek Kerjasama. 

Proyek KPS Sektor Ketenagalistrikan Juni 2011| Edisi 30 Volume VIII | 43

BULETIN KETENAGALISTRIKAN Proyek Ketenagalistrikan untuk PPP (Public Private Partnership) Book 2011, yaitu Proyek Prioritas a. Jambi Coal Fired Steam Power Plant (2 x 400 MW) Latar belakang dari proyek ini didasari bahwa Sumatera Selatan merupakan lumbung energi nasional, namun karena batubara didaerah tersebut sifatnya low rank coal, maka pembangunan pembangkit listrik mulut tambang merupakan solusi yang terbaik untuk memanfaatkan batubara tersebut. Hal lain yang mendasari pembangunan pembangkit tersebut adalah bahwa kebutuhan listrik di sistem Sumatera pada tahun 2010 sebesar 3.743 MW dengan pertumbuhan beban sekitar 10,8 % tiap tahun, sehingga sistem Sumatera memerlukan tambahan kapasitas daya listrik sebesar 1.000 MW tiap tahun. b. Karama Hydro Power Plant, West Sulawesi Proyek ini merupakan proyek usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat , dan masuk kategori unsolicited project . Latar belakang proyek ini didasari bahwa morfologi Sulawesi Barat menjadikan provinsi tersebut memiliki banyak sungai dengan kapasitas debit air yang sangat besar. Sungai Karama merupakan salah satu suangai yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi sumber energi bagi pembangkit listrik. Proyek Potensial a. South Sumatera 9 – Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant 2 x 600 MW Latar belakang dari proyek ini didasari bahwa Sumatera Selatan merupakan lumbung energi nasional, namun karena batubara didaerah tersebut sifatnya low rank coal, maka pembangunan pembangkit listrik mulut tambang merupakan solusi yang terbaik untuk memanfaatkan batubara tersebut. Hal lain yang mendasari pembangunan pembangkit tersebut adalah bahwa kebutuhan listrik di sistem JawaBali akan tumbuh sebesar 9 % tiap tahun, sehingga memerlukan tambahan daya listrik sebesar 3.500 MW tiap tahun. Energi listrik ini nantinya akan disalurkan ke sistem Jawa dan Bali melalui 500 kV HVDC transmission lines. 44 | Edisi 30 Volume VIII | Juni 2012

b. South Sumatera 10 – Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant 600 MW Latar belakang dari proyek ini didasari bahwa Sumatera Selatan merupakan lumbung energi nasional, namun karena batubara didaerah tersebut sifatnya low rank coal, maka pembangunan pembangkit listrik mulut tambang merupakan solusi yang terbaik untuk memanfaatkan batubara tersebut. Hal lain yang mendasari pembangunan pembangkit tersebut adalah bahwa kebutuhan listrik di sistem JawaBali akan tumbuh sebesar 9 % tiap tahun, sehingga memerlukan tambahan daya listrik sebesar 3.500 MW tiap tahun. Energi listrik ini nantinya akan disalurkan ke sistem Jawa dan Bali melalui 500 kV HVDC transmission lines. c. East Kalimantan Coal Fired Steam Power Plant 2 x 100 MW Latar belakang dari proyek ini didasari bahwa kebutuhan listrik di Kalimantan Timur pada tahun 2010 sebesar 254 MW dengan pertumbuhan beban rata-rata 13 % tiap tahun atau setara dengan penambahan kapasitas pembangkit 100 MW tiap tahun. Saat ini, kebutuhan energi listrik masih dipenuhi dari PLTD yang memerlukan biaya produksi listrik yang tinggi. Pengembangan PLTU Batubara diharapkan dapat mengurangi biaya produksi energi listrik. d. North Sulawesi Coal Fired Steam Power Plant 2 x 55 MW Latar belakang dari proyek ini didasari bahwa kebutuhan listrik di Sulawesi Utara pada tahun 2010 sebesar 188 MW dengan pertumbuhan beban rata-rata 12,9 % tiap tahun atau setara dengan penambahan kapasitas pembangkit 70 MW tiap tahun. Saat ini, kebutuhan energi listrik masih dipenuhi dari PLTD yang memerlukan biaya produksi listrik yang tinggi. Pengembangan PLTU Batubara diharapkan dapat mengurangi biaya produksi energi listrik. PROYEK PPP PLTU JAWA TENGAH 2 X 1000 MW PLTU Jawa Tengah yang terletak di daerah Pemalang, Jawa Tengah, merupakan pilot project kerjasama pemerintah dan swasta dibidang ketenagalistrikan. IFC (International Finance Corporation) menangani PLTU Jateng dalam hal studi kelayakan proyek sampai penentuan pemenang lelang. Pemenang lelang diharuskan

BULETIN KETENAGALISTRIKAN mencari pendanaan sendiri dengan system Bisnis to Bisnis. Perbedaan PLTU Jateng dengan IPP yang lain adalah adanya government guarantee. Proyek PLTU Jawa Tengah dengan kapasitas 2 x 1000 MW (“PLTU Jateng”) dicanangkan pertama kali sebagai proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) pada Infrastructure Summit tahun 2006. Keterbatasan kemampuan keuangan PLN dalam berinvestasi di sektor kelistrikan membuat partisipasi swasta di sektor kelistrikan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, PLTU Jawa Tengah akan dikembangkan oleh pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) yang akan bertanggung jawab terhadap pembiayaan pembangunan proyek ini. Pemilihan lokasi pembangkit diJawa Tengah didasarkan pada pertimbangan balance energy di pulau Jawa, dimana kajian dan simulasi keandalan, transien, stabilitas, analisa beban dan kapasitas saluran transmisi untuk base generation 2 x 1000 MW di system Jawa - Bali menunjukkan opsi lokasi terbaik adalah di pantai Utara Jawa Tengah disekitar Pemalang. Data teknis PLTU Jateng adalah sebagai berikut :  Lokasi : Pemalang- Batang Jawa Tengah  Kapasitas : 2 x 1000 MW  Jenis : PLTU Batubara  Tekonologi :Pulverized Coal. Supercritical/ Ultra supercritical  Rencana Operasi : Unit-l, tahun 2016  Masa Kontrak : BOT - 25 tahun  Nilai Proyek : USD$ 3 Milliar PLTU Jawa Tengah tersebut telah dimasukkan dalam PPP Book Tahun 2009 sebagai proyek yang siap ditawarkan. Dimana pada pelelangan yang dilaksanakan pada semester 1 tahun 2011, J-Power Consortium ditetapkan sebagai pemenang. Pada perkembangannya, J-Power Consortium berubah nama menjadi PT. Bhimasena Power Indonesia dengan beranggotakan PT Adaro Power (Indonesia), J Power-Itochu Corp (Jepang), dan PT Adaro Energy (Jepang). Total investasi yang diperlukan untuk pembangunan pembangkit tersebut sebesar 4.047 juta USD dengan rincian sumber pendanaan sebagai berikut: a. Equity & Net Operating Cash flow : 121 juta USD

b. Equity Bridge Loan(EBL) : 775 juta USD c. Senior Loan : 3.151 juta USD dengan lender dari JBIC, DBS, SMBC, BTMU, OCBC dan beberapa bank komersial lainnya. OCBC and others commercial banks Proyek tersebut menggunakan skema BOOT (Build Operate Own Transfer) selama 25 tahun dengan waktu yang diperlukan untuk masa konstruksi dan pendanaan selama 5,5 tahun. Proyek terdiri dari 2 unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing 1.000 MW, dimana PLTU unit 1 diperkirakan akan beroperasi pada triwulan 3 tahun 2016, dan unit 2 akan beroperasi pada triwulan 1 tahun 2017. PENUTUP Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta merupakan proyek yang melibatkan lintas sektor, dan dalam rangka menyeragamkan dan meyelaraskan berbagai regulasi yang ada dimasing-masing sektor untuk menuju satu visi dalam program KPS, tentunya memerlukan banyak pemikiran-pemikiran baru. Oleh karena itu, program KPS ini terus bertransformasi untuk menuju kekesatuan visi. Dari pengamatan penulis, Peraturan Presiden yang mendasari program KPS telah mengalami 3 kali perubahan, dimulai dari Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta, dan direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012, dan disempurnakan oleh Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011. Yang pasti, dengan adanya program KPS ini, target Pemerintah pada tahun 2025, dimana pembiayaan publik sekitar 8% dan pembiayaan swasta sebesar 92% diharapkan dapat dicapai.

Penulis : Andi Winarno


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Perbedaan Tegangan, Frekuensi, Tusuk Kontak dan Kotak Kontak Untuk Keperluan Rumah Tangga di Seluruh Dunia Pernahkah anda mengalami atau mendengar cerita, seseorang membeli barang elektronik di Amerika Serikat, ketika dibawa ke Indonesia ternyata tak berfungsi karena perbedaan tegangan kerja barang tersebut, atau mungkin kita pernah ke luar negeri ketika akan mengisi baterai laptop atau HP malah ketemu kotak kontak yang tak sesuai dengan tusuk kontak laptop kita. Ternyata tegangan, frekuensi, tusuk kontak dan kotak kontak bisa berbeda disetiap negara. Tegangan dan Frekuensi Standar tegangan dapat berbeda disetiap negara, perbedaan paling umum adalah standar tegangan rendah dimana sebagian besar negara menggunakan 220 V sementara di Amerika Utara dan Jepang menggunakan standar tegangan 110 V. Perbedaan lain yang muncul juga adalah frekuensi, Indonesia dan sebagian besar negara Eropa menggunakan frekuensi 50 HZ, sementara di Amerika Serikat menggunakan frekuensi 60 Hz. Selain itu bentuk dan lubang kotak kontak dan bentuk tusuk kontak dapat berbeda disetiap negara. Sebuah peralatan yang dibeli di Luar Negeri belum tentu dapat digunakan langsung didalam negeri karena belum tentu sesuai dengan standar tegangan dan frekuensi dinegara kita. Indonesia, Eropa dan kebanyakan negara lain didunia menggunakan tegangan yang dua kali lipat dari tegangan standar di Amerika. Negara kita menggunakan tegangan antara 220 sampai dengan 240 Volt, sedangkan di Jepang dan di sebagian besar Amerika tegangan antara 100 sampai dengan 127 Volt. Tidak ada keseragaman tegangan listrik standar di seluruh dunia begitu pula frekuensi. Selain itu, bentuk tusuk kontak, kotak kontak, ukuran tusuk kontak dan kotak kontak juga berbeda di banyak negara. Perbedaan-perbedaan yang tampaknya tidak penting begitu penting tersebut kadangkadang menimbulkan masalah juga ketika kita travelling. 46 | Edisi 30 Volume VIII | Juni 2012

Awal Mula Pada awalnya distribusi listrik diawali di Amerika Serikat oleh Thomas Alfa Edison dengan mendirikan Pearl Street Station pada tahun 1882. Penemu yang tanggal lahirnya diperingati sebagai hari penemu (inventor day) di AS ini mendistribusikan listrik Arus Searah (DV) dengan tegangan 110 Volt. Sebagai pelopor, Edison memonopoli suplai listrik dan standar distribusi listrik di Amerika. Permintaan listrik yang meningkat karena berkembangnya industri menyebabkan meningkatnya permintaan untuk tegangan selain 110 Volt, masalah lain timbul ketika kebutuhan untuk tranmisi jarak jauh, arus searah dengan tegangan rendah 110 Volt akan sangat besar rugi daya yang ditimbulkannya. Pada tahun 1886, pesaing baru itu datang. George Westinghouse seorang kaya raya, penemu dan orang yang disegani, akan tetapi dia adalah pemain baru di industri tenaga listrik dengan mendirikan Westinghouse Electric. Westinghouse bekerjasama dengan jenius lainnya, seorang keturunan Serbia bernama Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah penemu sistem arus bolak balik 3 fase. Nikola Tesla percaya bahwa daya yang hilang dalam transmisi dapat dikurangi dengan mentransmisikan daya dalam tegangan tinggi. Tidak seperti DC, Tegangan AC dapat dengan mudah dinaikkan dan diturunkan kembali dengan menggunakan transformator sehingga tegangan AC dapat ditransmisikan dalam jarak yang jauh. Pearl Street Station punya Edison sangat besar akan tetapi hanya dapat menerangi 1 mil persergi New York City. Sistem yang dikembangkan oleh perusahaan Westinghouse memungkinkan untuk membangkitkan daya diluar kota dan mentransmisikannya kepada pelanggan dibanyak tempat. George Westinghouse pada awalnya menggunakan frekuensi 133 1/3 Hz, akan tetapi setelah melalui serangkaian percobaan, Nikola Tesla menyarankan agar menggunakan frekuensi 60 hz karena nilai tersebut yang dianggap optimal untuk beban yang beragam. Pertempuran antara Edison dan Westinghouse berlangsung dalam

BULETIN KETENAGALISTRIKAN waktu yang cukup lama namun pada akhirnya Westinghouse dengan sistem AC-nya yang menjadi dominan, adapun tegangan yang digunakan adalah 110V karena peralatan yang ada telah menggunakan standar tegangan milik Edison. Ketika perusahaan Jerman AEG membangun fasilitas pembangkit pertama Eropa, para Insinyurnya memutuskan untuk memperbaiki frekuensi dengan menggunakan frekuensi 50 Hz, karena jumlah 60 tidak sesuai dengan urutan satuan metrik standar (1,2,5). Hanya saja jika dibandingkan dengan frekuensi 60 Hz, frekuensi 50 Hz memiliki banyak kekurangan karena 20% kurang efektif dalam pembangkitan, 10-15% lebih rendah efisiensinya dalam transmisi, serta membutuhkan gulungan 30% lebih besar untuk magentisasi inti mesin listrik dan transformator. Efisiensi motor listrik pada frekuensi 50 Hz juga lebih rendah, dan juga harus dibuat lebih kuat untuk menangani kerugian listrik dan panas tambahan yang dihasilkan. Dalam hal tegangan, awalnya Eropa juga menggunakan 110V juga, sama seperti Jepang dan Amerika Serikat hari ini. Akan tetapi, kemudian para ahli disana memandang perlu untuk meningkatkan tegangan untuk mendapatkan lebih banyak daya dengan dengan mengurangi drop tegangan untuk diameter kawat yang sama. Pada saat itu AS juga ingin berubah, tapi karena biaya yang dibutuhkan untuk mengganti semua peralatan listrik sangat besar, mereka memutuskan untuk tidak merubahnya. Pada saat itu, tahun 1950-60an, rata-rata rumah tangga di Amerika Serikat sudah memiliki kulkas, sebuah mesin cuci, dll, tapi tidak di Eropa. Sebenarnya saat ini semua bangunan baru Amerika mendapatkan sebenarnya 230 volt yang terbagi dua antara 115 kawat netral dan fasa. Peralatan utama, seperti oven, kini terhubung ke 230 volt. Orang Amerika yang memiliki peralatan dari Eropa, dapat menghubungkannya Kotak Kontak tersebut. Peta dibawah ini menggambarkan perbedaan tegangan dan frekuensi di seluruh dunia

Terdapat pengecualian untuk Brazil dan Jepang yang belum menggunakan standar yang sama untuk seluruh negaranya. Di Brazil sebagian besar negara bagian menggunana 110-127 V (Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Pará, Amazonas). Akan tetapi 220-240 V masih digunakan didaerah Timur Laut Brazil. Untuk Jepang lain lagi kasusnya, meskipun tegangannya sama untuk semua daerah, namun frekuensi dapat berbeda. Jepang bagian timur menggunakan 50Hz, sementara daerah bagian barat lebih memilih 60Hz. Kotak Kontak dan Tusuk kontak Ketika pertama kali listrik diperkenalkan untuk keperluan domestik, penggunaannya hanya untuk penerangan. Saat itu soket untuk peralatan lainpun menggunakan tusuk kontak soket untuk lampu. Gambar dibawah menunjukkan pemanas listrik tahun 1909 yang menggunakan soket tusuk kontak dari lampu.


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Namun perkembangan penggunaan listrik untuk keperluan lainnya menjadikan penyambungan pemanfaat listrik melalui tusuk kontak dan kotak kontak yang lebih fleksibel semakin dibutuhkan. Pada medio 1920an, tusuk kontak dua batang mulai diperkenalkan. Seiring dengan semakin dibutuhkannya instalasi yang lebih aman, kotak kontak tiga pin mulai dikembangkan. Pin ketiga pada kotak kontak tersebut adalah untuk pentanahan, yang memiliki potensial yang sama dengan suplai netral. Idenya adalah dalam keadaan hubung singkat ketanah, fuse akan bekerja dan memutuskan suplai. Saat ini ada 13 jenis tusuk kontak dan kotak kontak, penyebabnya adalah banyak negara mengembangkan tusuk kontaknya masingmasing, dibanding dengan mengadopsi standar Amerika yang sudah ada. Perbedaan ini kadang cukup merepotkan karena harus menyediakan adaptor untuk menyambung ke pemanfaat listrik ketika kita membeli alat elektronik di Luar Negeri atau sebaliknya ketika kita bepergian ke Luar Negeri.

Tipe B. Digunakan antara lain di Amerika Utara, Amerika Tengah dan Jepang :

Tipe C. Digunakan disemua negara Eropa kecuali Inggris, Irlandia, Siprus dan Malta :

Tipe D. Hanya digunakan di India, Sri Lanka, Nepal dan Namibia :

Peta dibawah ini menggambarkan penyebaran penggunaan soket dan tusuk kontak diberbagai negara untuk keperluan Rumah Tangga.

Tipe E. Umumnya digunakan di Perancis, Belgia, Polandia, Slovakia, Republik Ceko, Tunisia dan Maroko :

Berikut type-type Tusuk Kontak dan Kotak Kontak yang beredar diseluruh dunia Tipe A. Digunakan antara lain di Amerika Utara, Amerika Tengah dan Jepang :


Tipe F . Digunakan antara lain di Indonesia, Jerman, Austria, Belanda, Swedia, Norwegia,Finlandia, Portugal, Spanyol, Eropa Utara :

BULETIN KETENAGALISTRIKAN Tipe G . Pada umumnya digunakan di Inggris Raya, irlandia, Siprus, Malta dan Malaysia :

Tipe H .Hanya digunakan di Israel :

Tipe I .Umumnya digunakan dio Australisa, New Zealand, Papua Nugini dan Argentina:

Tipe J .Hampir hanya digunakan di Swiss dan Liechtenstein:

Tipe K. Hampir hanya digunakan di Denmark dan Greenland:

Tipe M. Hanya digunakan di Afrika Selatan, Swaziland dan Lesotho

Untuk Indonesia sendiri, kotak kontak yang digunakan adalah type F, jenis ini sesuai dengan Pedoman Umum Instlasi Listrik 2000 bahwa kotak kontak harus terhubung dengan penghantar proteksi (PE). Dibeberapa daerah seperti Batam, menggunakan kotak kontak type G. Dengan mengetahui perbedaan tegangan, frekuensi, tusuk kontak dan kotak kontak diberbagai negara, kita bisa mempersiapkan diri ketika akan berangkat ke suatu negara misalnya dengan membawa adaptor tusuk kontak sehingga tidak kesulitan ketika berada di luar negeri ketika akan menggunakan peralatan elektonik yang dibawa dari dalam negeri, juga bisa lebih berhati-hati ketika membeli barang elektronik di luar negeri dengan memperhatikan kesesuaian tegangan dan frekuensi yang berlaku di Indonesia. Sumber: “Electricity around the World.” : Everything about Plugs, Sockets, Voltages, Converters, Etc. Web. 30 May 2012. . “AC Power Plugs and Sockets.” Wikipedia. Wikimedia Foundation, 29 May 2012. Web. 30 May 2012. . “Travel and Landscape PhotographyÂ Â Â .” Electricity around the World. Web. 30 May 2012. . Panitia PUIL 2000, “Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000)” Yayasan PUIL. Jakarta, 2004

Tipe L Digunakan di Italia: Penulis : Ahmad Amiruddin


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pada Pembangkit Tenaga Listrik Subsektor ketenagalistrikan dewasa ini menjadi salah satu pilar dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian Republik ini. Daerah yang telah memiliki listrik dengan pelayanan yang aman, andal dan akrab lingkungan menjadi daerah yang dilirik oleh para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ruang lingkup subsektor ketenagalistrikan secara garis besar terdiri atas 2(dua) sisi yaitu (i) Penyediaan Tenaga Listrik dan (ii) Pemanfaatan Tenaga Listrik. Pada sisi Penyediaan sendiri secara garis besar terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu (i) Pembangkitan, (ii) Transmisi, (iii) Distibusi. Bagian Pembangkitan merupakan salah satu bagian dari penyediaan tenaga listrik yang memiliki dampak lingkungan dan permasalahan lingkungan yang lebih bervariasi jika dibandingkan dengan bagian lain. Keberlangsungan operasi dari pembangkit harus senantiasa dijaga tetapi disisi lain harus senantiasa memperhatikan standar baku mutu lingkungan yang berlaku agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Pengelolaan Pembangkit Pembangkit tenaga listrik dapat kita klasifikasikan berdasarkan jenis energi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yaitu (i) pembangkit thermal, (ii) pembangkit tenaga air, (iii) pembangkit energi terbarukan. Dari ketiga klasifikasi tersebut yang memiliki dampak lingkungan yang paling besar dibandingkan dengan yang lainnya adalah pembangkit thermal. Pembangkit thermal sendiri dapat berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Gas/ Gas Uap (PLTG/ GU), dll. Dalam pengelolaan pembangkit thermal, harus memenuhi berbagai standard mutu lingkungan yang diregulasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup antara lain Permen LH No. 8 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi PLTT, Permen LH No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi PLTT, dll. Banyak sekali yang harus dipenuhi dalam pengoperasian pembangkit listrik terutama pembangkit thermal termasuk juga pembuatan 50 | Edisi 30 Volume VIII | Juni 2012

dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan yang dibuat sebelumnya. Meskipun demikian pengoperasian pembangkit tetap harus berjalan dengan aman, andal dan akrab lingkungan sesuai dengan amanat UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (cleaner production). Program ini dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada berbagai sektor termasuk sektor energi. Ketenagalistrikan yang merupakan salah satu subsektor dari sektor energi juga menjadi sasaran dalam pelaksanaan PROPER. Tingkat penilaian PROPER dari yang paling tinggi berturut-turut adalah (i) Emas, (ii) Hijau, (iii) Biru, (iv) Merah, dan (v) Hitam. Pembangkit-pembangkit baik milik PT. PLN (Persero) maupun miliki IPP setiap tahunnya dikunjungi oleh tim PROPER yang memberikan penilaian atas pengelolaan lingkungan di pembangkit. Pada tahun 2010 sejumlah 44 pembangkit dinilai oleh tim PROPER dan pada tahun 2011 sejumlah 59 pembangkit dinilai oleh tim PROPER. Hasil penilaian tim PROPER disampaikan secara resmi kepada publik dan juga instansi pemerintahan terkait. PROPER inilah yang akan menjadi cambukan sekaligus indikator dari pembinaan dan pengawasan bagi masing-masing sektor termasuk subsektor ketenagalistrikan. Ditjen Ketenagalistrikan selaku Pembina dan pengawas pada subsektor ketenagalistrikan memiliki tugas untuk membina serta mengawasi pelaksanaan operasional pembangkit agar sesuai dengan ketentuan khususnya dalam hal ini adalah standar baku mutu lingkungan.

BULETIN KETENAGALISTRIKAN Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan pembinaan dan pengawasan subsektor ketenagalistrikan merupakan tupoksi yang melekat di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sehingga pada tahun 2010-2011 yang lalu dengan gencar Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang lingkungan untuk meningkatkan peringkat PROPER pembangkit tenaga listrik. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan cara peninjauan langsung ke lapangan kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada pengelolaan pembangkit. Hasil PROPER tahun 2010 dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini,

Gambar 2. Hasil Proper 2011

Gambar 3. Perubahan Peringkat Proper

Gambar 1. Gambar Proper 2010

Pada tahun 2010 dari 44 Pembangkit terdapat 3 pembangkit yang mendapatkan nilai HITAM yang berarti “tidak patuh peraturan lingkungan” dan 7 pembangkit mendapat nilai MERAH yang berarti “patuh sebagian”, sehingga Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan pembinaan terhadap pembangkit-pembangkit tersebut. Hasil PROPER tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah. Pada tahun 2011 sejumlah 59 pembangkit masuk dalam daftar penilaian PROPER, yang berarti bertambah sejumlah 15 pembangkit dari tahun 2010. Berdasarkan hasil PROPER tahun 2011 diketahui bahwa pembangkit-pembangkit yang dibina secara intensif pada tahun 2010 mengalami kenaikan peringkat. Jumlah peningkatan PROPER dari tahun 2010 ke tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini,

Dari Gambar 3 tampak bahwa 10 pembangkit mengalami kenaikan penilaian sebagaian besar adalah dari penilaian MERAH menjadi BIRU atau HITAM menjadi MERAH. Sejumlah 3 pembangkit memang mengalami penurunan tetapi masih berada pada kawasan nilai BIRU yang berarti “patuh pada peraturan”. Berdasarkan evaluasi terhadap hasil PROPER tahun 2010 dan tahun 2011 menunjukkan keberhasilan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang lingkungan di subsektor Ketenagalistrikan. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari partisipasi dan kerjasama dari pengusaha ketenagalistrikan untuk melakukan perbaikan. Untuk mencapai penyediaan tenaga listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan memang membutuhkan proses yang panjang, akan tetapi dengan kesiapan Pemerintah dan dukungan para pelaku usaha hal tersebut akan lebih cepat terwujud. Penulis : Elif Doka Marliska, ST Inspektur Ketenagalistrikan Pertama Juni 2011| Edisi 30 Volume VIII | 51

BULETIN KETENAGALISTRIKAN Energi Bersih dari Danau Rawa Pening

Indonesia adalah Negara kepulauan yang kaya, bagaimana tidak Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Dari banyaknya pulau di Indonesia tentu saja menyimpan banyak potensi alam di dalamnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bersih penghasil energi listrik. Salah satu sumber energi bersih penghasil energi listrik yang sudah ada dari jaman Belanda pada tahun 1938 adalah PLTA Jelok yang terletak di Desa Jelok, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. PLTA Jelok PLTA Jelok terletak di Kabupaten Semarang kurang lebih 45 km dari Kota Semarang, atau 15 km ke arah timur laut Kota Salatiga. Sejarah PLTA Jelok diawali dengan berdirinya PLTA Sentral Susukan pada 1912 yang dibangun oleh pemerintah Hindia-Belanda dan dikelola oleh ANIEM (Algence Nederlandsch Indisce Electricmet Maatnc happy) Sentral Susukan ini berlokasi di desa Susukan dan hanya menghasilkan daya 2,8 MVA dari unit pembangunan ( generator ). Dengan semakin meningkatnya akan kebutuhan tenaga listrik, pada tahun 1935 dibangunlah sentral Jelok yang berlokasi sekitar 100m dari Sentral Susukan Operasi awal pembangkit ini pada tahun 1938 menggunakan unit pembangkit (generator) dengan kapasitas daya output masing- masing 6400 KVA. Daya tersebut bersumber dari tenaga air yang disalurkan melalui terowongan sepanjang 2900m dan pipa pesat ( penstock) sepanjang 610 m. Pemerintah Indonesia mengambil alih pengelolahan PLTA Jelok dan ANIEM pada tahun 1955. Dan pada tahun 1957 mulai dibangun PLTA Timo yang memanfaatkan buangan air dari PLTA Jelok serta penambahan sebagai pipa pesat (penstock) untuk PLTA Jelok. PLTA Timo sendiri mulai beroperasi pada tahun 1962 dan pada tahun yang sama PLTA jelok menambah 1 Unit pembangkit (generator) lagi yang memiliki kapasitas daya output yang sama dengan ketiga unit sebelumnya. Beberapa tahun kemudian 52 | Edisi 30 Volume VIII | Juni 2012

PLTA Jelok dikelola oleh PLN wilayah XIII dengan pusat di Semarang. Pada tahun 1973 dibangun GI. Pada tahun 1991 PLTA Jelok bergabung dengan PT PLN KJB Sektor Mrica yang kemudian berubah menjadi PT PLN PJB1 Unit Pembangkit Mrica pada tahun 1995 yang sebelumnya masuk ke dalam wilayah sektor Tuntang. Pada tahun 1993 PLTA Jelok direnovasi. Proyek renovasi tersebut selesai pada tahun 1994 dan dilakukan commissioning test pada bulan Juli-Agustus 1994. ( h t t p : / / p h w i b o w o . b l o g s p o t . c o m / 20 0 9 / 0 7 / bangunan-tenaga-air.html) PLTA Jelok saat ini dikelola oleh PT Indonesia Power, salah satu anak Perusahaan PT. PLN (Persero) yang bergerak di bidang Pembangkitan tenaga listrik, diantara 16 PLTA di Jawa Tengah di bawah tanggung jawab Unit Bisnis Pembangkitan Mrica. Tiga Unit mesin dibangun tahun 1938 dan tahun 1962 ditambah 1 unit lagi. Dengan tinggi terjun air 144 meter dan daya terpasang 4 X 5,12 MW PLTA Jelok dapat menghasilkan energi listrik sebesar 93 GWh/tahun. Air penggerak turbin diambil dari Rawapening yang disadap melalui sungai Tuntang yang kemudian dibendung dengan sebuah dam yang dilengkapi dengan 6 buah pintu air. Walaupun usianya sudah lebih dari 70 tahun, Mesin Pembangkit PLTA Jelok masih tetap dioperasikan karena kondisinya masih baik dengan biaya operasi relatif murah. Sedangkan untuk menjaga dan memelihara keandalan, pada tahun 1994 mesin pembangkit ini direnovasi dengan mengganti governor dan main inlet valve, retrofit 9 sistem kontrol dan rewinding stator generator. Dahulu kala sebelum terhubungnya sistem interkoneksi listrik di pulau Jawa, PLTA Jelok merupakan salah satu pusat pembangkit tenaga listrik yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jawa Tengah. Berdasarkan Daya Terpasang, saat ini kontribusi PLTA Jelok terhadap produksi UBP Mrica berkisar sebesar 6,37 %(http://www.indonesiapower.co.id). Skema sumber energi penggerak turbin yang ada di PLTA Jelok dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah,


Gambar 2. Generator PLTA Jelok(https://maps.google. co.id) Gambar 1. Skema Sumber Energi Penggerak PLTA Jelok (https://maps.google.co.id)

PLTA Jelok menggunakan 4 buah turbin buatan Werk Spoor Escher Wyss Holland dengan type Francis poros datar memutarkan Generator buatan AG Brown Hemaf Oerlikon dalam putaran 600 rpm dengan masing-masing generator memiliki kapasitas sebesar 6,4 MVA dengan tegangan keluaran 5,7-6,6 kV dan faktor daya 0,8. Besar daya yang dihasilkan oleh PLTA Jelok diatur melalui besarnya debit air yang dialirkan ke turbin PLTA Jelok yang mana pengaturan debit air tersebut diatur oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah. Sistem penyaluran energi PLTA Jelok dari Generator 6 kV masuk ke Trafo step up 6/30 kV kemudian Trafo 30 kV masuk serandang gabung dengan Timo diteruskan ke Gardu Induk Jelok. Dari Gardu Induk Jelok ke Gardu Induk Bringin melalui Trafo step up 30/150kV dan masuk sistem 150 kV interkoneksi. Rawa Pening dan PLTA Jelok saat ini Sedimentasi parah yang terjadi di Rawa Pening diperkirakan mengancam eksistensi danau di wilayah Kabupaten Semarang ini menjadi daratan pada tahun 2021. Untuk itulah Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) memprioritaskan Rawa Pening sebagai percontohan penyelamatan dari total 15 danau kritis yang ada di Indonesia. Danau alam seluas 2.500 hektare ini menjadi muara dari sembilan sungai sehingga membuat pendangkalan semakin parah termasuk pertumbuhan eceng gondok yang liar tak terkendali. Penyelamatan mutlak harus dilakukan karena menurut perhitungan ahli, danau ini akan menjadi daratan baru. Gubernur Bibit Waluyo menegaskan, perlu dibuat sejumlah cekdam untuk menahan laju lumpur yang masuk ke rawa dan diprioritaskan dibangun di sungai yang

potensial membawa lumpur paling banyak. Saat ini semakin banyak areal yang jadi daratan bahkan nampak rumah-rumah semi permanen dibangun di atas daratan baru ini. (Suara Merdeka, 13 Oktober 2011) Kelangsungan dari Danau Rawa Pening terkait langsung dengan kelangsungan PLTA Jelok sehingga apabila air yang berada di Danau Rawa Pening menipis maka daya yang dihasilkan oleh PLTA jelok akan menurun. Secara teknis PLTA Jelok tidak mengkonsumsi air dari Danau Rawa Pening, PLTA Jelok hanya menggunakan energi potensial dari Danau Rawa Pening. Air yang telah dilewatkan ke turbin PLTA Jelok pada akhirnya akan digabungkan kembali ke sungai untuk digunakan sebagai irigasi dan keperluan yang lainnya. PLTA Jelok tidak mengganggu keberlangsungan dari Danau Rawa Pening tetapi justru dengan keberadaan PLTA Jelok akan membantu dalam mempertahankan keberlangsungan Danau Rawa Pening yang saat ini masuk menjadi salah satu danau dalam program Nasional “Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional”. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Ditjen Ketenagalistrikan saat ini bersama dengan jajaran Kementerian terkait yang lainnya melakukan penyusunan dan pemantauan pelaksanaan dari Program Nasional “Penyelamatan 15 Danau Prioritas” yang mana bagi subsektor ketenagalistrikan sendiri program tersebut merupakan salah satu cara untuk tetap menjaga operasional dari Pembangkit Listrik Tenaga Air yang ramah lingkungan. Penulis Elif Doka Marliska, ST Inspektur Ketenagalistrikan Pertama Juni 2011| Edisi 30 Volume VIII | 53


Pro Kontra Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Seperti api, jika terkontrol menjadi teman jika tak terkontrol menjadi musuh, begitu pula Energi Nuklir. Nuklir sejak ditemukan ratusan tahun lalu hingga ditemukan hari ini menjadi salah satu teknologi yang banyak dimanfaatkan juga mungkin disalahgunakan. Sejarah Singkat Nuklir Sejarah nuklir dimulai ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat di Yunani Kuno pada abad ke-5 SM. Seorang cendekiawan bernama Democritus berpikir bahwa segala sesuatu tentu dibuat dari bahan dasar seperti atom. Pada Tahun 1985, seorang ahli jerman, Rontgen didalam sebuah percobaannya menemukan suatu sinar yang disebut sinar-X. Setahun kemudian seorang Sarjana Perancis, Henry Becquerel memperlihatkan bahwa sinar yang serupa dapat dipancarkan secara alamiah dari uranium. Pembuktian pertama bahwa pembelahan atom ada kegunaannya terjadi pada tahun 1939, ketika para sarjana Jerman menemukan bahwa atom uranium bisa dibelah dengan cara menembaknya dengan neutron-neutron. Pada tahun 1942 telah berdiri reaktor nuklir pertama di Amerika Serikat PLTN telah menjadi pilihan banyak negara sebagai sumber energi. Tak kurang dari 31 negara di dunia menggunakan PLTN. Beberapa negara bahkan mengandalkan sumber energinya dari Nuklir seperti Perancis menggunakan 77%, Slovakia 54%, Belgia 54%, Ukraina 47,2%, Hungaria 43,3%, Swiss 40%, Korea Selatan 34,6%, Taiwan 20,7%, Amerika Serikat 19,3%, Jerman 17,8%, Rusia 17,76%, dan China 1,9%. Hingga Februari 2012 terdapat 439 PLTN yang beroperasi di seluruh dunia, dimana PLTN digunakan untuk memikul beban dasar. Secara keseluruhan energi nuklir menyumbang persentase sebesar 14% dari seluruh energi didunia. Beberapa negaraASEAN sepertiThailand, Vietnam dan Malaysia sedang mempersiapkan pembangunan PLTN, akan tetapi negara seperti Swiss dan Jerman berencana akan mematikan seluruh PLTNnya. 54 | Edisi 30 Volume VIII | Juni 2012

Salah satu dari 7 PLTN yang di Shutdown di Jerman setelah Kecelakaan Fukushima (suite101.com)

Pro Kontra Energi Nuklir Di Indonesia sendiri pandangan pro dan kontra juga bermunculan seiring dengan rencana Pemerintah membangun PLTN. Sikap kontra semakin muncul ketika reaktor nuklir Fukusima meledak akibat terjangan tsunami yang melanda jepang. Reaktor Fukusima sebenarnya dirancang untuk tahan gempa, sayangnya reaktor pendinginnya ikut rusak ketika terjadi tsunami. Salah seorang yang gencar mempromosikan PLTN adalah Said Didu, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia yang juga mantan Sekretaris Menteri BUMN. Menurut Said Didu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) saat ini sudah sangat mendesak bagi pertumbuhan ekonomi nasional berhubung kebutuhan listrik bertambah 3.000 MW setiap tahun. Kita tidak bisa lagi mengandalkan energi fosil, namun untuk mengembangkan energi alternatif seperti energi matahari, angin atau air juga tidak memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan listrik yang sangat besar itu. Lebih lanjut Said menyatakan meski Indonesia kaya akan sumber bioenergi, namun untuk mengandalkan bioenergi juga sangat berbahaya karena sumber pangan akan dialihkan menjadi sumber energi dan membuat harga pangan akan semakin melonjak. Energi nuklir menjadi pilihan PII dengan alasan, menjaga ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah sumber energi karbon (minyak bumi, batubara dan gas), menyediakan energi yang berdaya saing, menjaga stabilitas ekonomi dari

BULETIN KETENAGALISTRIKAN gejolak harga bahan bakar dan harga pangan serta mempercepat pemenuhan kebutuhan energi listrik. Tentu banyak yang kontra juga dengan ide PLTN ini, diantaranya adalah aktifis Greenpeace Indonesia. Sebagaimana dikutip Antara country representative Greenpeace Asia TenggaraIndonesia Nur Hidayati, mempertanyakan motif para promotor PLTN itu sampai gemar mempromosikan pembangunan PLTN sementara Filipina dan Swiss menolak membangun PLTN. Menurut Hidayati, PLTN yang ada di dunia kebanyakan dibangun pada era sebelum tahun 80-an dengan faktor gempa tak melebihi skala 7. Sementara sekarang kondisinya sudah berubah bahkan gempa Aceh saja sampai 9.1 SR dan Jepang 9.0 SR Dia mengemukakan PLTN bukan masalah reaktor dan teknologi saja tapi ada persoalan politik, ekonomi, dan sosial. Pandangan pesimis juga disampaikan oleh Dewan Energi Nasional yang menyatakan bahwa Secara teknis, nuklir atau PLTN untuk Indonesia itu hampir tidak mungkin, tapi bisa menjadi pilihan terakhir bila ada perkembangan teknologi nuklir ke arah lebih aman. Menurut anggota DEN Prof Ir Rinaldy Dalimi, PhD ada empat hingga lima alasan yang menyebabkan PLTN hampir tidak mungkin di Indonesia, yakni PLTN akan mengharuskan Indonesia mengimpor uranium, karena uranium Indonesia tidak ekonomis, alasan lain adalah dunia tidak akan mengizinkan Indonesia melakukan pengayaan uranium, karena Iran saja dilarang, meski pemerintahnya melawan, alasan yang cukup berat adalah Indonesia merupakan “kawasan gempa” sehingga risikonya tinggi. “Kalau pun dibangun dengan tahan gempa, tentu biayanya akan mahal, sehingga harganya nuklir juga tidak akan murah, bahkan perlu subsidi alasan yang juga penting adalah Jepang sudah mematikan 54 unit PLTN pada dua minggu lalu, lalu Jerman juga akan mematikan seluruh PLTNnya pada tahun 2025 DEN merekomendasikan PLTN sebagai pilihan terakhir. Artinya, nuklir nggak akan dipilih selama energi alternatif (energi baru terbarukan/EBT) masih ada, apalagi energi alternatif di Indonesia paling beragam di dunia. Namun pernyataan Dewan Energi Nasional dibantah oleh salah seorang Dosen ITB DR. Sidik Permana dosen ITB dengan spesialisasi riset nuclear engineering. Sebagaimana dimuat dalam

blog medianuklir.wordpress.com, Dosen lulusan Tokyo University tersebut menyatakan bahwa mayoritas industri nuklir (PLTN) menggunakan bahan bakar uranium impor, kecuali negara nuklir yang mempunyai sumber daya uranium alam yang banyak dan memiliki teknologi pengayaannya seperti Amerika, Rusia dan Kanada. Jadi sumber daya alam uranium di negara-negara yg tidak pakai PLTN jauh lebih banyak seperti Australia, Kazakstan, dan Nigeria. Terkait faktor ekonomis, bukan karena faktor uraniumnya, meskipun beberapa tipe kandungan uranium memberikan variasi harga, tetapi karena nilai ekonomis kalau kita melakukan enrichment sendiri, kecuali kedepan mau punya industri pengayaan sendiri dan daur ulang, kalau untuk operasional reaktor yg terbatas cukup dengan impor masih lebih murah. Lebih lanjut Sidik menyatakan Teknologi pengayaan dan daur ulang tidak dilarang dan merupakan hak semua negara, tetapi hanyak untuk tujuan damai dan sipil salah satunya PLTN. Jadi aneh apabila pengayaan uranium untuk PLTN dianggap akan dilarang. LEU atau less enriched uranium kurang dari 20% adalah legal digunakan untuk PLTN selain adanya kontrol material dan monitoring dan inspeksi dari regulasi masing2 negara dan juga IAEA. Terkait dengan pernyataan bahwa Indonesia susah dibangun PLTN karena Indonesia rawan Gempa, Sidik menyatakan bahwa Dari zaman generasi kedua khsusnya 1960an, bangunan reaktor sudah diperhitungkan dampak gempa, bahkan juga dinding untuk tsunami dan begitu pula sekarang dengan standar yg lebih tinggi. Khusus kasus Fukushima daiichi unit 1 yg paling tua dibangun 1965, beroperasi 1971, sudah memperhitungkan gempa dan direvisi kemudian dengan perkembangan gempa Chili tahun 1995. Lebih lanjut Sidik menyatakan kalau rencana penutupan PLTN Jerman jelas terlalu banyak alasan politis dan sekarang mulai terasa bagaimana sulitnya mengkonversi seperempat listriknya dari nuklir dengan yang lain. Selain itu Jerman adalah salah satu negara pengimpor gas, minyak dan batubara terbesar dunia. Sidik memprediksi kalau situasi politik berubah, kondisi ekonomi berubah maka kebijakan akan berubah juga. Lebih lanjut Sidik menyatakan untuk Jepang, kebijakan energi jangka panjang sedang dibuatkan, dan dari 17 reaktor yang sudah mengajukan uji stress test sudah 2 PLTN yang Juni 2011| Edisi 30 Volume VIII | 55

BULETIN KETENAGALISTRIKAN sudah oke dan mendapat approval dari dewan kota, lambat laun akan PLTN yang sudah ada akan diaktifkan, karena sudah melewati regulasi safety dan pengecekan dan izin dari daerah yang kemungkinan besar akan diikuti oleh yang lainnya. Sebagaimana ditulis oleh Dr.Ir. Suyitno, MSc dalam bukunya Nuklir Dari Bom Ke Listrik, sejarah rencana Pembangunan PLTN di Indonesia dimulai ketika Presiden Soeharto meresmikan pemakaian beberapa instalasi nuklir yang terletak di kawasan Puspitek Serpong pada tanggal 12 Desember 1990. Saat itu Presiden Suharto meminta agar dilakukan usaha persiapan sebaik-baiknya untuk membangun suatu pusat listrik tenaga nuklir di Indonesia. Instruksi Presiden tersebut memberi dorongan dan pegangan kuat bagi BATAN untuk menyiapkan segala sesuatunya. Calon lokasi PLTN saat itu adalah Semenanjung Muria Jawa Tengah, namun dalam perkembangannya pembangunan tapak nuklir di Muria Jawa Tengah dibatalkan karena reaksi dari masyarakat. Meski sikap pro kontra masih bermunculan namun Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) sedang merencanakan untuk membangun PLTN di Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung.Batan melakukan kajian tapak di dua lokasi di Pulau Bangka yakni di Tanjung Ular Muntok Kabupaten Bangka Barat dan Sebagin Kabupaten Bangka Selatan. Bagi penulis, kesimpulan akan pro dan kontra masih menunggu perkembangan berikutnya dari pembangunan PLTN. Debat ilmiah dan berbasis data akan mempermudah kita dalam mengambil kesimpulan apakah akan melanjutkan program PLTN atau mencari alternatif lain. Sumber : “Apa Kata Mereka Yang Kontra PLTN.” AntaraNews.com. N.p., n.d. Web. 27 May 2012. . “Batan Jamin Transparan Kajian PLTN - BANGKA POS :: Berita Terkini Bangka Belitung.”Batan Jamin Transparan Kajian PLTN - BANGKA POS :: Berita Terkini Bangka Belitung. N.p., n.d. Web. 27 June 2012. . “DEN: PLTN Di Indonesia Hampir Tidak Mungkin.” 56 | Edisi 30 Volume VIII | Juni 2012

- AntaraNews.com. N.p., n.d. Web. 27 May 2012. “Media Nuklir Indonesia.” Media Nuklir Indonesia. N.p., n.d. Web. 27 June 2012. . “Nuclear in the Energy Mix.” Nuclear in the Energy Mix. N.p., n.d. Web. 27 June 2012. . “Nuclear Power byCountry.”Wikipedia.Wikimedia Foundation, 26 June 2012. Web. 27 June 2012. . “Nuclear Share Figures, 2001-2011.” Nuclear Shares of Electricity Generation. N.p., n.d. Web. 27 June 2012. . “PII: Pembangunan PLTN Sangat Mendesak.” - AntaraNews.com. N.p., n.d. Web. 27 May 2012. . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Penulis: Ahmad Amiruddin Staf Subdit Perlindungan Konsumen Listrik Inspektur Ketenagalistrikan Pertama Web : www.taroada.com

BULETIN KETENAGALISTRIKAN INSPEKSI GARDU INDUK TEGANGAN EKSTRA TINGGI (GITET) GANDUL TERKAIT GANGGUAN MELEDAKNYA TRAFO ARUS (CT) PADA BAY 150 KV Telah terjadi pemadaman tenaga listrik pada tanggal 25 April 2012, sehingga sistem tenaga listrik untuk beberapa area di Jakarta padam, untuk memeriksa kejadian tersebut, maka dilakukan inspeksi lapangan oleh Inspektur Ketenagalistrikan pada tanggal 26 April 2012 pada instalasi Gardu Induk Tegangan Extra Tinggi (GITET) Gandul 500/150 kV melalui surat tugas Nomor 3295/20/640.2/2012 tanggal 26 April 2012 untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan di wilayah kerja PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali Area Pelaksana Pemeliharaan Cawang GITET Gandul terkait meledaknya Trafo Arus pada bay 150 kV.

Gambar.1 Single Line Diagram GITET Gandul

Gambaran Umum Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Gandul menyuplai daya listrik di beberapa daerah antara lain Petukangan, Pondok Indah, Kemang dan daerah Gandul sendiri. GITET Gandul terdiri dari tiga level tegangan yaitu 500 kV, 150 kV dan 20 kV. Sisi 500 kV terdiri dari 5 Bay, yang terdiri dari 2 Over High Line (OHL) dan 3 IBT dengan konfigurasi sistem 1,5 Breaker. Tiga IBT 500/150 kV tersebut masing-masing memiliki kapasitas ±500 MVA. Sisi 150 kV terdiri dari beberapa feeder dengan konfigurasi sistem double busbar. Pada tanggal 25 April 2012 pukul 13.00 WIB GITET Gandul IBT 1 dan IBT 2 sisi 500/150kV menampung beban ±562 MW yang merupakan lebih dari sepertiga dari beban subsistem yaitu ±1600MW. Pada pukul 13.12 terjadi gangguan pada subsistem yang menyebabkan 18 Gardu Induk Padam. Gangguan tersebut bersumber dari meledak dan terbakarnya Trafo Arus pada IBT 1 500/150 kV sisi 150kV phasa R Kronologis Gangguan 1. Pada pukul 13.12 WIB tanggal 25 April 2012 terjadi breakdown voltage pada isolasi yang terdapat dalam CT IBT 1500/150 kV sisi 150 kV. Breakdown voltage tersebut menyebabkan CT tersebut meledak dan kemudian terbakar.

Gambar. 2 CT IBT 1 500/150kV Sisi 150 KV Phasa R Terbakar

2. Relay proteksi pada IBT 1 bekerja dan mentripkan CB sehingga mengisolasi daerah gangguan, akan tetapi lidah api dan asap yang timbul akibat terbakarnya CT IBT 1 menyebabkan gangguan pada Busbar 1 150kV yang menimbulkan gangguan hubung singkat (shorcircuit) antara phasa R dan S di Busbar 1 150 kV. Gangguan ini mentriger relay proteksi busbar protection pada bekerja dan memutuskan seluruh beban di IBT 1 dan IBT 2 yang terhubung pada Busbar 1 150 kV. 3. Hilangnya beban pada IBT 1 dan IBT 2 menyebabkan subsistem kehilangan sepertiga beban sekitar 562 MW, hal ini menyebabkan pembangkit yang menyuplai subsistem tersebut yaitu PLTU Lontar dan PLTG/GU Muara Juni 2011| Edisi 30 Volume VIII | 57

BULETIN KETENAGALISTRIKAN Tawar menjadi kekurangan beban, sehingga menyebabkan sistem proteksi pembangkit tersebut bekerja yang menjadikan kedua pembangkit tersebut lepas dari subsistem. Hal inilah yang menyebabkan 18 Gardu Induk yang berada dalam subsistem tidak mendapat suplai daya listrik dan mengakibatkan pemadaman. 4. Untuk menghidupkan subsistem kembali, PT. PLN (Persero) melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut : 1) Memadamkan api yang masih menyala di CT IBT 1 500/150 kV sisi 150 kV phase R GITET Gandul dan memperbaiki gangguan yang terjadi di Busbar 1 150 kV GITET Gandul. 2) Pukul 13.31 tanggal 25 April 2012, daya dari subsistem lain dialirkan kearah PLTG/GU Muara Tawar dan PLTU Lontar untuk menghidupkan kembali kedua pembangkit tersebut. 3) Pukul 14.05 tanggal 25 April 2012, PLTU Lontar dan PLTG/GU Muara Tawar kembali beroperasi kemudian IBT 2 dan IBT 3 GITET Gandul dipararel untuk mengurangi daerah yang mengalami pemadaman. 4) Kemudian sebagian besar subsistem pulih kembali, kecuali GI Petukangan karena IBT 1 500/150 kV sisi 150 kV GITET Gandul masih dalam proses perbaikan. Pada Pukul 08.15 tanggal 26 April 2012 perbaikan pada IBT 1 selesai dan sistem kembali normal. Hasil Inspeksi dan Analisa Inspeksi dilakukan dengan metode pemeriksaan visual dan diskusi teknis dengan pegawai PLN GITET Gandul baik operator maupun pihak manajemen untuk mendapatkan gambaran yang lengkap terhadap peristiwa yang terjadi. Penyebab terjadinya gangguan di GITET Gandul pada tanggal 25 April 2012 disebabkan meledak dan terbakarnya CT Interbus Transformer (IBT) I 500/150 kV di sisi 150kV phasa R. Hipotesis awal dari PT. PLN (Persero) terkait dengan meledaknya CT ini adalah karena penuaan (aging) pada CT tersebut. Terkait dengan hal tersebut diatas maka Inspeksi difokuskan pada pemeriksa data teknis CT dan data lain yang terkait dengan pengoperasian CT tersebut serta melakukan diskusi dengan operator dan manajemen PLN di GITET Gandul. Trafo Arus ini mulai dipasang di GITET Gandul tahun 1984 dan digunakan sebagai input arus untuk beberapa peralatan metering dan relay 58 | Edisi 30 Volume VIII | Juni 2012

proteksi IBT 1 GITET Gandul. Beberapa relay proteksi yang mendapat input arus sekunder dari CT ini adalah: 1. Proteksi Transformer Differential Relay (87T) 2. Restricted Earth Fault (REF) 3. Busbar Protection (87BB) Dari informasi pihak PLN, pemeliharaan terakhir dari CT ini dilakukan pada tahun 2011 dengan mengikuti prosedur Petunjuk Operasi & Pemeliharaan Trafo Arus yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero). Hasil pengkuruan tangen delta pada CT IBT 1 500/150kV sisi 150 kV Phasa R, menunjukan bahwa CT masih dalam kondisi Acceptable karena nilai tangen delta -nya masih dibawah 2,5 % tetapi diatas 1 % (1% < n <2,5%). CT baru rata-rata mempunyai nilai tangen delta <1%. Standar dari hasil pengukuran tangen delta untuk Trafo Arus (CT) untuk temperature 20oC. berdasarkan reverensi ABB dapat dilihat pada Tabel 1. No. Hasil Keterangan Pengujian CT 150 kV < 2,5% Acceptable > 2,5% Unacceptable CT 500 kV < 0,5% Acceptable > 0,5% Unacceptable Dari hasil pemantauan diketahui bahwa penyebab dari terbakarnya CT adalah karena gangguan internal pada CT tersebut yang berupa tembus isolasi dari konduktor bertegangan ke ground. Konduktor pada CT (Nomor 7) terlindungi dari metal Kepala CT (Nomor 4) oleh isolasi minyak. Sementara kotak CT terlindungi dari ground oleh isolator bushing (nomor 8) dan minyak di dalamnya. Tembus isolasi terjadi dari konduktor 150 kV ke ground pada bagian kepala dan keramik CT. Namun berdasarkan uraian dari personil GITET Gandul, isolator keramik CT terlebih dahulu retak dan diikuti oleh pecahnya kepala CT, sehingga disimpulkan kegagalan isolasi terjadi pada isolasi keramik, minyak, serta kertas isolasi di dalamnya. Kombinasi isolasi keramik, minyak dan kertas isolasi tentunya telah melalui rangkaian pengujian tegangan tinggi yang menjamin

BULETIN KETENAGALISTRIKAN atau kegagalan isolasi total. Fenomena treeing dijelaskan oleh ilustrasi gambar berikut:

bahwa isolasi dapat menahan tegangan kerja 150 kV (phase-phase). Namun kekuatan isolasi dapat terdegradasi akibat gangguan-gangguan pada sistem, fenomena treeing, umur atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Mengingat CT sudah berumur 28 tahun (diproduksi tahun 1983 dan dipasang tahun 1984), maka diduga disebabkan oleh kegagalan isolasi yang dipengaruhi fenomena treeing yang sudah terjadi sejak lama pada CT tersebut. Pada semua jenis isolasi, baik isolasi keramik, minyak dan kertas, tidak ada yang murni terdiri dari bahan isolasi 100%. Selalu terdapat partikelpartikel non isolatif kecil yang dapat berupa void udara, kandungan air, atau benda padat intrusif. Partikel-partikel ini memiliki kekuatan isolasi yang tidak sama dengan bahan isolasi utamanya. Akibatnya pada saat dibebani tegangan kerja 150 kV, partikel pengotor ini sudah lebih mengalami tembus tegangan sementara isolasi utamanya masih mampu menahan tegangan tersebut. Fenomena inilah yang disebut partial discharge atau tembus sebagian atau peluahan sebagian. Partial Discharge pada awalnya terjadi pada satu atau beberapa void/partikel, namun seiring dengan berjalannya waktu, void-void tersebut akan saling terhubung dan membentuk jalur tembus isolasi. Jalur tembus isolasi ini akan semakin memanjang dan melebar seperti akar pohon dan akan memicu tembus tegangan pada void yang lain. Fenomena inilah yang disebut dengan treeing. Lama-kelamaan, treeing akan menghubungkan konduktor bertegangan dengan ground dan pada saat itulah terjadi breakdown

Untuk kasus CT pada bay 150 kV ini, dimisalkan segitiga bagian atas adalah konduktor 150 kV, garis tebal hitam di bagian bawah adalah sisi ground, dan bagian berwarna putih adalah isolasi utama yang dapat berupa minyak, kertas, atau keramik. Awalnya terjadi tembus sebagian pada void-void disekitar konduktor, kemudian void-void yang mengalami tembus sebagian semakin banyak, sementara kekuatan medan listrik akibat tegangan 150 kV adalah tetap. Void-void tersebut akan membentuk jalur yang semakin lama semakin membesar dan akhirnya menghubungkan konduktor dengan ground sehingga terjadi breakdown. Fenomena treeing yang diduga terjadi pada CT tersebut telah lama terjadi dan tidak terdeteksi saat pengujian tangen delta. Percepatan terjadinya kegagalan isolasi pada CT tersebut dapat diakibatkan oleh cuaca lingkungan yang ekstrim yaitu hujan deras yang berganti-ganti dengan panas terik matahari. Cuaca yang berubah-ubah tersebut menyebabkan rembesan air dapat masuk ke dalam keramik melalui packing choke dan kemudian mengotori isolasi minyak. Fenomena treeing seharusnya dapat dideteksi dengan pengujian Partial Discharge pada CT tersebut. Namun, pengujian Partial Discharge sendiri adalah pengujian yang sangat sensitif dan sulit dilakukan di lapangan karena peralatan lain di sekitar gardu listrik akan mempengaruhi hasil pengukuran. Pada umumnya pengujian Partial Discharge hanya dilakukan di pabrik pembuat peralatan. Upaya pemantauan kekuatan isolasi yang umum dilakukan adalah dengan pengujian Tangen Delta (Tan ∂ Measurement). Dimana kekuatan isolasi Juni 2011| Edisi 30 Volume VIII | 59

BULETIN KETENAGALISTRIKAN dianalisa dengan mengukur besar rugi-rugi/ losses yang terjadi pada isolasi tersebut. Semakin besar persentase losses yang terjadi pada isolasi peralatan, berarti sudah semakin banyak bagian isolasi tersebut yang sudah mengalami partial discharge dan treeing. Idealnya Tangen Delta diukur pada frekuensi yang berbeda-beda, namun pada saat ini umumnya alat ukur baru mampu mengukur Tangen Delta pada satu frekuensi saja. Hal inilah yang menyebabkan, bahwa kadangkadang terdapat peralatan yang hasil pengukuran tangen delta-nya masih baik, namun ternyata kondisi isolasi di dalamnya sudah buruk. Tindak Lanjut Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memberikan rekomendasi kepada PT. PLN (Persero) berdasarkan hasil inspeksi yang dilakukan oleh inspektur ketenagalistrikan yaitu, 1. PT. PLN (Persero) Perlu melakukan pengecekan kondisi kekuatan isolasi CT lainnya yang sudah berumur lebih dari 25 tahun. 2. Metoda pengukuran dan ambang batas pengujian tangen delta pada peralatan GITET perlu dikaji ulang dan dengan memperhatikan kasus-kasus yang terjadi di lapangan, tidak hanya mengacu pada standar pabrikan tertentu. 3. Untuk menghindari dan memetakan kemungkinan terjadinya hal yang sama, disarankan kepada PT PLN (Persero) untuk memetakan dan mengklasifikasi unit-unit CT yang terpasang di seluruh instalasi berdasarkan tingkat resiko kemungkinan terjadinya kerusakan.

Penulis Elif Doka Marliska (Inspektur Ketenagalistrikan Pertama) Ario Panggi Pramono Jati, ST (Inspektur Ketenagalistrikan Pertama) Hery Wahyudi Wibowo, ST (Inspektur Ketenagalistrikan Pertama)


BULETIN KETENAGALISTRIKAN

Recommend Documents