KEBIJAKAN USAHA PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN
KaSubdit Usaha Penunjang Tenaga Listrik Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
© LPE 2006
KEBIJAKAN – KEBIJAKAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK SECARA UMUM
1. UU No. 15 Tahun 1985, tentang Ketenagalistrikan 2. PP No. 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik 3. PP No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik 4. Kepmen P & E No. 2500.K/40/M. PE/1997 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Konsultasi, Pembangunan dan Pemasangan, dan bidang Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan 5. Kepmen ESDM No. 1455 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemeruntah di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik 6. Permen ESDM No. 0001 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Dalam Keadaan Bertegangan 7. Permen ESDM No. 048 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga listrik untuk Kepentingan TELEMATIKA
2
SUBSTANSI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK Dalam pasal 21, PP No. 3 TAHUN 2005 tentang PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
ayat (3) : Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang disertifikasi lembaga sertifikasi yang terakreditasi. ayat (4) : Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah disertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik ayat (5) : Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenanagannya dapat menunuk lembaga sertifikasi.
3
SUBSTANSI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK Dalam PP No. 3 TAHUN 2005 tentang PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
Pasal 23 A : “Pemanfaatan instalasi ketenagalistrikan untuk kepentingan di luar penyaluran tenaga listrik harus mendapat izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya”.
Penjelasan Pasal 23 A : Dengan berkembangnya teknologi, penggunaan jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selain penyaluran tenaga listrik, antara lain untuk mentransmisikan data, internet, telekomunikasi, multimedia, dan infomatika.
4
Usaha Penujang Tenaga Listrik (UPTL) Jasa Penunjang Tenaga Listrik ? a. Usaha - Jasa Konsultansi Ketenagalistrikan - Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Pengujian Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik - Jasa Penelitian dan Pengembangan - Jasa Pendidikan dan Pelatihan; dan - Usaha Jasa Lain yang Secara Langsung berkaitan dengan Penyediaan Tenaga Listrik (a.l : Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Telematika). b. Industri Penunjang Tenga Listrik - Industri Peralatan Tenaga Listrik; dan - Industri Pemanfaat Tenaga Listrik.
5
TUJUAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
• MENUNJANG USAHA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK DALAM RANGKA PELAYANAN TENAGA LISTRIK KEPADA MASYARAKAT SECARA MERATA • MENJAMIN MUTU PELAYANAN TENAGA LISTRIK KEPADA MASYARAKAT • MENUMBUHKEMBANGKAN BADAN USAHA PENUNJANG YANG BERKUALITAS • MENDORONG PERTUMBUHAN AHLI SPESIALIS DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN • MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEM TENAGA LISTRIK DAN PENGUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK 6
PENGATURAN AKREDITASI/SERTIFIKASI Kebijakan No. 3, 6, 7 (Sedang Proses)
Kebijakan No. 1, 2, 4, 5
PEMERINTAH
LEMBAGA AKREDITASI KAN
LPJK
DJLPE
(MSTQ)*
( JK )*
(JNK)*
(PUSAT/DAERAH) Izin Usaha Izin Kerja
Akreditasi LEMBAGA SERTIFIKASI ASOSIASI
PROFESI
ASOSIASI PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
LAB.
INSPEKSI TEKNIK
UJI Sertifikasi Produk
Sertifikasi Instalasi Sertifikasi Perusahaan
BADAN USAHA INDUSTRI PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IPTL) USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (UPL) USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (UJPTL)
Sertifikasi Personil *) Keterangan: MSTQ : Metrology, Standard, Testing & Quality JK : Jasa Konstruksi Listrik JNK : Jasa Non Konstruksi Listrik KAKK : Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan
TENAGA TEKNIK
7
KEWENANGAN LEMBAGA AKREDITASI
LEMBAGA AKREDITASI : q Memeriksa dan menilai berkas permohonan akreditasi calon lembaga sertifikasi (Asosiasi Perusahaan Jasa Non Konstruksi); q Memberikan akreditasi kepada Asosiasi Perusahaan Jasa Non Konstrusi yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku; q Mengawasi atau memantau lembaga sertifikasi dalam pelaksanaan sertifikasi Perusahaan; q Memberikan perpanjangan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi; q Memberikan sanksi kepada lembaga sertifikasi yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
8
KEWENANGANNYA LEMBAGA SERTIFIKASI
LEMBAGA SERTIFIKASI : q Memeriksa, menilai dan menguji badan usaha JASA UPTL (Jasa Non Konstruksi); q Memberikan sertifikat kepada badan usaha JASA UPTL (Jasa Non Konstrusi) yang telah lulus dari penilaian dan pengujian oleh Lembaga Serfikasi; q Memberikan perpanjangan sertifikat badan usaha; q Mengawasi atau memantau kegiatan badan usaha JASA UPTL (Jasa Non Konstrusi) yang telah bersertifikat; q Memberikan sanksi kepada badan usaha JASA UPTL (Jasa Non Konstruksi) yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
9
PROSES PERMOHONAN AKREDITASI ASOSIASI PERUSAHAAN JASA UPTL
KOMISI AKREDITASI Disampaikan kepada Penyampaian rekomendasi Penyampaian Permohonan Akreditasi
Tim Penilai Penilaian
Tim Pelaksana Teknis
Pemberian Akreditasi
LULUS
LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA UPTL
10
LEMBAGA AKREDITASI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
1. Bidang Jasa Konstruksi, akreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), untuk jenis usaha : a. b. c. d.
Jasa Konsultansi Perencanaan Tenaga Listrik Jasa Konsultansi Pengawasan Tenaga Listrik Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik Jasa Terintegrasi
2. Bidang Metrologi, Pengujian , Standar dan Kualitas (MPSK), akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), untuk jenis usaha : a. Jasa pemeriksaan dan pengujian pnstalasi penyediaan tenaga listrik b. Jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan tinggi dan menengah c. Jasa Pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan rendah d. Jasa Pengujian peralatan dan pemanfaat listrik e. Jasa sertifikasi produk f. Jasa Kalibrasi
3. Bidang Jasa Non-Konstruksi, akreditasi sementara oleh DESDM cq DJLPE sebelum ada Lembaga Akreditasi , yaitu : a. b. c. d. e.
Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik Jasa Penelitian dan Pengembangan di bidang ketenagalistrikan Jasa Pendidikan dan Pelatihan di bidang ketenagalistrikan Jasa Lain, antara lain : Jasa TELEMATIKA
11
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (DJLPE)
LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
1. Asosiasi Perusahaan (AKLI, GAPENRI,dll) Melaksanakan sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik 2. Asosiasi Profesi (IATKI, APEI, HAEI,Gema PDKB, HAKIT,dll) Melaksanakan sertifikasi tenaga teknik pada badan usaha jasa penunjang tenaga listrik 3. Laboratorium Uji (PLN JTK, SUCOFINDO, National Gobel,dll) Melaksanakan uji produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik 4. Lembaga Sertifikasi Produk (SUCOFINDO, PLN JTK, dll) Melaksanakan sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik 5. Lembaga Kalibrasi (PLN JTK,dll) Melaksanakan kalibrasi peralatan tenaga listrik 6. Lembaga Inspeksi Instalasi Penyediaan (KONEBA, INDOSPEC, DEPRIWANGGA, JASTEK, SUCOFINDO,dll) Melaksanakan sertifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik (Pembangkit, Transmisi, Distrib) 7. Lembaga Inspeksi Nirlaba (KONSUIL) Melaksanakan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik untuk pelanggan tegangan rendah 12
PROSES PERMOHONAN IZIN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUPTL) SESUAI DENGAN KEPMEN P&E No. 2500.K/40/M. PE/1997 DAN KEPMEN ESDM No. 1455 K/40/MEM/2000 LEMBAGA SERTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA UPTL MESDM Cq. DJLPE BADAN UPTL PROFESI Permohonan IUPTL
Evaluasi Persyaratan
Evaluasi Persyaratan
TIDAK
TIDAK
Memenuhi Syarat? YA
Tenaga Teknik Bersertifikat
Memenuhi Syarat? YA
Sertifikasi & Registrasi
* Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik
Operasional Komersil
Catatan : * Persetujuan atau Penolakan oleh MESDM Cq. DJLPE atas Permohonan IUPTL paling lambat 3 (tiga) bulan terhubung sejak permohonan diterima secara lengkap. 13
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
Sosialisasi kebijakan-kebijakan Usaha Penunjang Tenaga listrik ke daerah-daerah. l Penyusunan Pedoman Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Perusahaan Non Jasa Konstruksi l Penyusunan 5 (lima) Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (BUPTL) untuk T.A 2007 sbb : - Badan Usaha Jasa Operasi Pembangkit Tenaga Listrik - Badan Usaha Jasa Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik - Badan Usaha Jasa Operasi Transmisi Tenaga Listrik - Badan Usaha Jasa Pemeliharaan Transmisi Tenaga Listrik - Badan Usaha Jasa Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika (TELEMATIKA) • Kerjasama dengan Badan/Lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi di bidang Usaha Penunjang Tenaga Listrik. • Kerjasama dengan Lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi di bidang Usaha Penunjang Tenaga Listrik. . l
14
LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK NO .
NAMA PERUSAHAAN
No. SK
KETERANGAN
1.
PT. SILMA INSTRUMENTAMA
108-12/44/600.4/2006
TT dan TM
2.
PT. CITRABUANA INDOLOKA
109-12/44/600.4/2006
TT dan TM
3.
PT. INDUSTIRA
110-12/44/600.4/2006
TT dan TM
4.
PT. SIBBARA SEJAHTERA ABADI
111-12/44/600.4/2006
TT dan TM
5.
PT. GAMMA IRIDIUM PERKASA
112-12/44/600.4/2006
TT dan TM
6.
PT. WIDE & PIN
113-12/44/600.4/2006
TT dan TM
7.
PT. DEPRIWANGGA
376-12/74/600.1/2006
TT dan TM
8.
PT. INDOSPEC ASIA
378-12/74/600.1/2006
TT dan TM
9.
PT. KONEBA (PERSERO)
377-12/74/600.1/2006
TT dan TM
10.
PT. PLN (PERSERO) SERTIFIKASI
375-12/74/600.1/2006
TT dan TM
11.
PT. SUCOFINDO (PERSERO)
379-12/74/600.1/2006
TT dan TM
12.
KONSUIL
© LPE 2006
JASA
1109/MEM/2005
TR
LEMBAGA SERTIFIKASI PERALATAN PEMANFAAT TENAGA LISTRIK NO
NAMA PERUSAHAAN
Surat Penunjukan
KETERANGAN
1.
PT. PLN (PERSERO) JASA SERTIFIKASI
328/44/600.0/2003
SK DIrjen dalam proses
2.
PT SUCOFINDO (PERSERO)
2485/44/600.4/2003
SK DIrjen dalam proses
3.
PT Findo Daya Inspection
814/44/600.4/2004
SK DIrjen dalam proses
16
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
NO
NAMA
No. SK
KET.
1.
IKATAN AHLI TEKNIK KETENAGALISTRIKAN (IATKI)
218-12/77/600.1/2002 25 Oktober 2002
Bidang Pembangkitan dan Distribusi, Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan
2.
GEMA PDKB
291-12/40/600.4/2004 21 September 2004
Bidang Transmisi dan Distribusi, Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan untuk Kegiatan PDKB dan Non PDKB
3.
HIMPUNAN AHLI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (HAKIT)
01.SK/XII/KAKK/06 28 Desember 2006
Bidang Pembangkitan Operasi dan Pemeliharaan
17
LSPro DAN LAB UJI PEMANFAAT TENAGA LISTRIK UNTUK PEMBUBUHAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI NO
NAMA PERUSAHAAN
No. SK
KET.
1.
PT TUV NORD Indonesia
94-12/47/600.4/2006
LSPro
2.
PT SUCOFINDO (PERSERO)
93-12/47/600.4/2006
LSPro
3.
PT KONEBA (PERSERO)
92 -12/47/600.4/2006
LSPro
4.
PT SUCOFINDO (PERSERO)
91-12/47/600.4/2006
LAB UJI
5.
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN
90-12/47/600.4/2006
LAB UJI
6.
BALAI BESAR TEKNOLOGI ENERGI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (B2TE BPPT)
89-12/47/600.4/2006
LAB UJI
18
Badan Usaha yang sedang proses IJIN TELEMATIKA (IMJ)
l l l
PT. POWERTEL PT. ICON PT. INDOSAT M2
19
Informasi: www.djlpe.esdm.go.id 20
