BULETIN KEPEGAWAIAN MEDIA KOMUNIKASI KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPIRASI PERUBAHAN
Rakor Bidang Kepegawaian
Menuju Peningkatan Kinerja PEGAWAI
EDISI 7 / APRIL 2O13
SUSUNAN REDAKSI Penanggung Jawab NASYIRUDDIN, SH, M.Si Redaktur Drs. Suyatman, M.STr Delis Dewiyanti, S.Sos Editor Asnani Prita S.Kom,M.AP Dienny Damayanti, S.Psi ryeska Fajar K.S.Psi. MT Ayattullah, SH Desain Grafis Yhan Arief Setiawan, S.AP Wilrilles Egter. S.Sos Dedy Suhendra, A.Md Fotografer M.Asbi, A.Md Ambar Krismanu,SH Zaka Zulkifli Sekretariat Redaksi Retno Dewayani, SH.MT Lukita Dwi Hapsari, SE
Diterbitkan Oleh : BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI Alamat Redaksi: Jln. Medan Merdeka Barat No.8 Gd Cipta Lt.V Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat 10110 Tlp.(021) 3512544 Fax.(021) 3512544 Email :
[email protected] Website : http://kepegawaian.dephub.go.id
Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
SALAM REDAKSI
P
uji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, buletin kepegawaian kembali hadir memberikan informasi seputar kepegawaian dan organisasi kepada pembaca setia. Perhelatan Rakor Bidang Kepegawaian tahun 2013 akan menjadi sajian pembuka di edisi ke tujuh bulan ini. Mengetahui lebih jauh tentang sistem kehadiran handkey serta kekurangan dan kelebihan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi menjadi berita yang kami pilihkan untuk pembaca disamping berita menarik lainnya akan menghiasi kolom info hangat, berita pegawai, info pegawai dan serba serbi. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam buletin kepegawaian ini sehingga perlu banyak masukan dan saran. kami berharap para pembaca dapat memberikan sumbangan tulisan atau artikel kepegawaian untuk kemajuan bulletin kepegawaian ini. Harapan kami, semoga buletin kepegawaian yang kami sajikan dapat bermanfaat dan selalu menjadi inspirasi dalam bekerja dan berkarya ..Amin Salam Hangat...
BERITA HANGAT Wawan / Fungsional Umum
DESIGN BY IAN
Rakor Bidang Kepegawaian
Menuju Peningkatan Kinerja Organisasi
B
ertempat di Grand Royal Panghegar Bandung Jawa Barat, penyelenggaraan Rakor Bidang Kepegawaian dan Organisasi yang diadakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi mulai tanggal 25 maret s.d 28 Maret 2013 dan dihadiri tidak kurang dari 450 peserta yang hadir ini telah sukses dilaksanakan. Rakor yang mengusung tema “ Dengan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Kita Tingkatkan Kinerja Pegawai” dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Leon Muhammad). Dalam sambutannya beliau berpesan dan mengajak seluruh aparatur perhubungan untuk menyamakan satu tujuan / visi dalam rangka menyamakan persepsi, gerak dan langkah para pengelola kepegawaian dalam membangun dan mengembangkan sumber daya aparatur di lingkungan Kementerian Perhubungan, khususnya dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Sekretaris Jenderal berharap kiranya Rakor ini dapat menjadi forum koordinasi dan komunikasi diantara sesama Pejabat Pembina dan Pengelola Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan, baik yang berada di Pusat maupun daerah untuk dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling
berinteraksi dan membahas berbagai permasalahan, sekaligus merumuskan cara penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, sehingga para Pembina dan pengelola kepegawaian baik di tingkat pusat maupun di tingkat unit pelaksana teknis di daerah, mempunyai bahasa yang sama dalam menyusun strategi pembinaan Pegawai di unit kerjanya masing-masing, sehingga dapat dilaksanakan pembangunan dan pengembangan pegawai secara terencana,terpadu dan berkesinambungan, untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Kementerian Perhubungan yang bertitik berat pada “Sistem Prestasi Kerja” dan akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi Kementerian Perhubungan. Sekali lagi tema “Dengan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Kita Tingkatkan Kinerja Organisasi” terasa menjadi sangat pas mengingat isu Reformasi Birokrasi kini telah menjadi isu sentral dan tuntutan masyarakat bagi peningkatan kinerja organisasi pemerintah.
SELAYA NG R AKOR K EPEGAWA IA N BA NDUNG…
R
akor Bidang Kepegawaian diikuti tidak kurang dari 450 orang Pejabat Eselon II, III dan IV para pengelola kepegawaian Sub sektor, Badan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Badan Litbang Perhubungan) ditambah pengelola kepegawaian di PT. Angkasa Pura I dan II serta Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai instansi pemerintah yang mengurus pengelolaan kepegawaian PNS Kementerian Perhubungan yang diperbantukan telah dilaksanakan selama tiga hari sejak 25 Maret sampai 28 Maret 2013 di Bandung.
01
BERITA HANGAT Dalam laporan singkatnya, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi (Nasyiruddin, SH, M.Si) menyampaikan bahwa dalam acara rakor tersebut telah ditetapkan materi dan narasumber yang kompeten di bidangnya dan relevan dengan tema rakor , yaitu : 1. 2. 3. 4.
Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai yang disampaikan oleh Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara, Bapak Drs. Sudwidjo Kuspridjo Murdono, M.Si ; Disiplin Pegawai yang disampaikan oleh Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun Badan Kepegawaian Negara, Bapak DR. Sulardi, MM. ; Kebijakan Pengadaan Pegawai Pasca Moratorium yang disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diwakili Ibu Siti Nurhayati ; Sistem Informasi Kepegawaian yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pusat Data dan Informasi yang diwakili oleh Ibu Sri Subekti.
Selain Materi Ceramah tersebut , pada hari kedua peserta rakor dibagi kedalam 3 komisi untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan . Ketiga materi yang dibahas dalam sidang komisi , yaitu : 1.
Rumusan RPM Standar Kompetensi
2.
Rumusan RPM Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja
3.
Rumusan RPM Penilaian Kinerja Pegawai
Alasan pemilihan materi ceramah dan bahan sidang komisi tersebut dikarenakan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para pengelola kepegawaian seperti kurangnya perhatian dari para pengelola kepegawaian untuk pemutakhiran data pegawai sehingga banyak data pegawai akhir-akhir ini yang tidak akurat / up to date, masih banyaknya pelanggaran disiplin pegawai yang berkaitan dengan kehadiran pegawai, danakan diberlakukannya sistem penilaian kinerja pegawai (SKP), serta Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) pada tahun 2014 sebagai pengganti Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (Dp-3). Berdasarkan pengamatan penulis, banyak hal menarik selama acara berlangsung mulai dari Narasumber yang penuh humor sampai Narasuber yang senang melontarkan istilah dan singkatan yang membuat peserta tetap segar selama materi. Dari proses sidang komisi yang yang cepat selesai sampai sidang Komisi yang mampu menjadi tandingan Sidang Komisi di DPR….jelas saja sangat alot karena yang dibahas adalah materi tentang RPM tunjangan Kinerj. Hasill pembahasan ketiga komisi selanjutnya dibacakan dalam sidang pleno. Bapak Mohammad Nasir menjadi wakil peserta untuk menyampaikan kesan dan pesan. Cacatan terakhir dari Kepala Biro Kepegawaian menjadi penutup rangkaian kegiatan rakor… diakhir sambutannya beliau berpesan kepada semua peserta Rakor Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tahun 2013 agar informasi yang telah didapat selama rakor, dapat diteruskan kepada jajaran di lingkungan masingmasing sehingga berbagai informasi tentang arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang sedang digalakkan menuju Melaju Pemerintahan Kelas Dunia dapat tersampaikan. Untuk membantu pegawai dalam memperoleh informasi tentang kelengkapan materi ceramah Rakor Tahun 2013 dapat di akses langsung melalui portal Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan website kepegawaian.dephub.go.id
02
BERITA HANGAT
Semangat Jasmani Saat
Rakor Kepegawaian Asbi / Fungsional Umum
DESIGN BY IAN
Ada pepatah mengatakan “Di Dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Sehat”. Pepatah ini rasanya cukup menjadi alasan mengapa di tengah padatnya acara Rakor panitia tetap memberikan satu jadwal untuk memberikan rasa semangat dan kesegaran kepada peserta sebelum memulai kegiatan lainnya. Kurangnya minat dan motivasi dalam berolahraga menjadi tantangan tersendiri bagi panitia Rakor untuk menumbuh kembangkan semangat untuk berolahraga bagi para peserta Rakor. Sejak pukul enam pagi peserta sudah berdatangan di area lapangan futsal dengan seragam senan masing masing. Senam pagi menjasi semakin semarak, ketika instruktur memberikan gerakan gerakan yang sulit ... maklumlah... rata rata peserta senam bertubuh subur dan banyak dari mereka mengaku jarang sekali olah raga. setelah sesi senam selesai... peserta tidak serta merta pulang... karena di akhir acara panitia membagikan doorprize untuk dibagikan kepada peserta senam yang beruntung. Selamat ya... berolahraga karena waktu kita yang selalu sibuk untuk beraktifitas lain. Olahraga tidak hanya sekedar menggerakkan tubuh, membuat kita berkeringat tapi kita akan merasakan perbedaan setelah berolahraga. Mengingat olahraga merupakan salah satu cara agar hidup kita menjadi sehat, senam pagi ini dimaksudkan untuk memberikan kesegaran dan kesehatan di samping juga dengan keceriaan antar sesama peserta rakor untuk tersenyum dengan sehat dan ceria dalam senam pagi. Keceriaan tersebut di tambah dengan beberapa hadiah (door prize) yang disediakan panitia. Jadi tidak ada salahnya kita tetap menyempatkan diri untuk berolah raga, selain untuk mendapatkan kesehatan juga sebagai sarana untuk menambah teman.
03
INFO PEGAWAI
Strategi Komunikasi Pendidikan dan
Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK) Prita / Analis Kepegawaian
T
indak perilaku korupsi akhir-akhir ini makin marak dipublikasikan di media massa maupun maupun media cetak. Tindak korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat sekarang malah merugikan negara. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti telah melakukan korupsi. Korupsi dapat dipastikan telah memberikan dampak buruk bagi suatu bangsa. Lesunya perekonomian, meningkatnya kemiskinan, tingginya kriminalitas, terjadinya demoralisasi berakibat pada distrust society yang berakibat pada kehancuran sistem politik dan pemerintahan. Untuk itulah, pemerintah telah mencanangkan aturan untuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia melalui Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang dituangkan dalam Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan jangka menengah tahun 2012-2014 dan ditindak lanjuti dengan Inpres No.1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.Untuk itu Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) telah menjadi komitmen bersama dan harus didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L) baik di pusat maupun di daerah. Dalam pelaksanaannya, berbagai bentuk aksi PBAK harus dikomunikasikan secara baik oleh K/L kepada para pemangku kepentingan dan mitra strategis.
04
Oleh karena itu, diperlukan sebuah stategi komunikasi (Strakom) yang memadai. Strakom dipergunakan sebagai pedoman sosialisasi, edukasi dan advokasi kepada khalayak sasaran agar memahami, menyadari, dan pada akhirnya berperan aktif dalam PPK. Trencana aksi komunikasinya yang akan dimulai dengan memotret kondisi eksisting budaya anti korupsi yang terdapat di instansi kita masing-masing. Dibutuhkan strategi dan waktu yang cukup panjang agar budaya anti korupsi bisa berkembang dan diterapkan pada semua unit/satuan kerja. untuk menanamkan nilai anti korupsi yang meliputi Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Sederhana, Kerja Keras, Berani dan Adil. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu adanya Dokumen Strakom agar PBAK dapat dilakukan secara mudah dan cepat.
INFO PEGAWAI TAHAPAN PENYUSUNAN AKSI STRATEGI KOMUNIKASI PBAK
Koordinator strakom PBAK di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu Biro Kepegawaian dan Organisasi, Pusat Komunikasi Publik dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP). Diharapkan PBAK di lingkungan Perhubungan dapat berjalan dengan dengan baik dengan Peningkatan Perilaku dan Sikap Anti Korupsi para Penyelenggara negara di Lingkungan Internal Kementerian Perhubungan.
Contoh Kegiatan PBAK Pelaksanaan Forum Sharing Anti Korupsi Penyusunan Modul Diklat Anti Korupsi Rubrik Media – Pojok Anti Korupsi (off-line/online) Pembuatan Media Komunikasi Anti Korupsi untuk dibagikan kepada aparat (buku saku, CD, Pin dll) Media Komunikasi eksternal untuk Edukasi Publik Pemilihan tokoh anti korupsi (role model) Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan WBK Penguatan Whistleblower Penguatan Tim Remunerasi Perencanaan anggaran berbasis kinerja secara cermat
BUDAYAKAN Y LA ME
A NI
LA N
TANPA
BA IM
05
INFO KITA
Prita / Analis Kepegawaian
Untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi di Kementerian Perhubungan telah dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui peningkatan kedisiplinan pegawai terhadap jam kerja sebagai implementasi peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.37 Tahun 2012 Tentang Jam Kerja Dan Daftar Hadir Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Tepatnya, sejak Rabu 2 Januari 2013 sistem kehadiran Kementerian Perhubungan telah melakukan penggunaan mesin absensi dengan menggunakan telapak tangan (HandKey). Dan sejauh pengamatan penulis, penerapan penggunaan sistem hankey tidak hanya dilingkungan kantor pusat saja tetapi UPT pun sudah melakukannya. Lalu kenapa handkey menjadi pilihan ...??? Handkey adalah salah satu alat pencatat kehadiran yang memiliki teknologi tinggi dengan menggunakan telapak tangan sebagai kunci identifikasi. Konsep ini adalah 3 dimensi dimana yang di identifikasi adalah ukuran telapak tangan yaitu panjang, tinggi, lebar dan luas area permukaan dari tangan tersebut. Pembacaan dari sistem handkey ini tidak terkendala dengan jari yang di Band Aid (tenso plast) atau cincin yang normal. Handkey akan melakukan updating dari data telapak tangan setiap kali melakukan “Punch” di mesin handkey. Sistem kerja handkey adalah dengan menggunakan nomor PIN ( Personal Identity Number) dan telapak tangan sebagai kunci identifikasinya. Nomor PIN berfungsi sebagai percepatan dari pembacaan identifikasi pembacaan telapak tangan tersebut. Hasil dari pembacaan tersebut disimpan di memory handkey dimana handkey dapat dihubungkan dengan komputer sebagai penyimpan data kehadiran dan data dapat diolah dengan menggunakan “SISTEM INFORMASI KEHADIRAN“ sehingga dapat menyajikan informasi yang akurat mengenai kehadiran pegawai. Dengan sistem seperti ini, maka rekapitulasi daftar kehadiran pegawai pada pagi dan sore termasuk alasan tidak hadir tercatat secara otomatis. Data yang tercatat di sistem ini merupakan nilai rapor tentang kedisiplinan kerja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian dapat diketahui kehadiran pegawai secara cepat dan valid demikian pula jumlah pegawai yang tidak hadir dan mangkir. Dengan sistem handkey diharapkan akan terbangun motivasi yang tinggi bagi PNS untuk meningkatkan kedisiplinannya, sehingga tertutup peluang untuk rekayasa atau kerjasama titip absen dengan sesama PNS, bahkan kemungkinan merusak sistem ini karena tidak ingin adanya sebuah perubahan seperti yang terjadi pada sistem kehadiran versi sebelumnya. Dampak positif sangat terasa sejak diterapkannya sistem kehadiran ini, lihat saja.... geliat aktifitas pegawai di pagi hari sudah mulai tampak sejak pukul 07.30...
06
INFO KITA MENENGOK BEBERAPA SISTEM KEHADIRAN DARI KEKURANGAN DAN KELEBIHANNYA.... Ian / Analis Kepegawaian
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Jam kerja dan Absen Elektronik PNS , secara langsung mengharuskan PNS Kementerian Perhubungan untuk mendisiplinkan diri dalam hal jam kedatangan dan kepulangan. Ada baiknya jika kita intip beberapa system kehadiran dan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya… Dahulu daftar absen dilakukan secara konvensional atau biasa dikenal dengan mendatangani daftar absen pegawai kedalam buku absensi saat kedatangan dan kepulangan pegawai, bentuk absensi ini sangatlah riskan dan beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan data absensi yang benar benar nyata dan konkrit dikarenakan dengan sistem ini pegawai dapat dengan mudah memanipulasi data yang ada dengan kenyataan yang ada dengan menggunakan berbagai macam cara maupun trik yang dapat menguntungkan oknum pegawai yang bersangkutan. Dengan melihat banyaknya kekurangan dari sistem absensi konvensional seiring dengan berjalannya waktu, mulai muncul system mesin absen karyawan yang bisa kita pilih guna melakukan pendataan kehadiran karyawan di kantor. Bagi yang menginginkan mesin pendataan absen yang sederhana, maka bisa memilih mesin absen yang umum yang masih menggunakan kertas kecil sebagai medianya. Anda hanya tinggal memasukan nota ID card anda dalam mesin absen dan secara otomatis mesin absen akan langsung mencetak tanggal dan jam anda datang bekerja. Kekurangan & Kelebihan Menggunakan absensi ID Card :
Kekurangan Sistem absensi ID Card antara lain kartu dengan mudah dicurangi oleh karyawan dengan cara menitipkan kartu ID kepada teman jika terlambat datang, Harga relatif mahal dibandingkan mesin absen lainnya, pegawai harus lebih berhati hati dalam memegang kartu dikarenakan lapisan barkode yang ada dikartu tidak boleh tergores, belum bisa menekan pengeluaran fiktif kantor seperti lembur pegawai dengan cara pegawai bisa meninggalkan kartunya dan mengambilnya pada jam tertentu yang belum tentu pegawai tersebut ada dikantor.
Kelebihan sistem absensi ID Card antara lain karyawan akan lebih cepat dan mencegah terjadinya antrian saat absensi karena tidak ada proses verifikasi, karyawan hanya tinggal mendekatkan kartunya ke mesin sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama
Untuk mesin absen jenis kedua memiliki metode yang lebih canggih dibandingkan mesin yang pertama, mesin absen yang kedua telah menggunakan metode sidik jari sehingga karyawan tidak lagi menggunakan nota ID Card, namun hanya menempelkan kelima jarinya lewat mesin tersebut saja dan otomatis mesin tersebut akan melakukan pencatatan absen dan jam anda datang.Kekurangan & Kelebihan menggunakan absensi sidik jari :
Kekurangan sistem absensi sidik jari antara lain dikarenakan human error, seperti scan sidik jari sulit diterima. Hal ini bisa dikarenakan kondisi jari yang tidak normal, seperti basah, kotor, terlalu kering, ujung jari terkelupas. Namun dibalik kelemahan itu mesin absensi fingerprint mempunyai beberpaa alternatif penanganan. Seperti mengganti jari yang diregistrasi, mengganti dengan PIN atau Kartu.
Kelebihan Sistem absensi sidik jari antara lain Harga yang relatif lebih murah dibanding sistem absensi biometrik bahkan sistem absensi dengan kartu atau kertas lainnya, Menekan pengeluaran fiktif perusahaan, seperti uang lembur, uang hadir, catatan prestasi karyawan, Meningkatkan produktifitas perusahaan, menjadi pemicu karyawan untuk hadir tepat waktu dan kehadirannya tidak fiktif, data absensi langsung masuk ke komputer, bisa langsung diolah guna pembuatan laporan, tidak memungkinkan penitipan presensi maupun pemalsuan sidik jari (dipalsukan dengan fotocopy sidik jari).
Gambaran singkat mengenai kelebihan dan kekurangan berbagai macam mesin absensi pegawai diatas setidaknya memberikan informasi kepada kita… dan semoga dapat menjawab apakah memang sudah tepat mesin handkey dijadikan sebagai suatu pilihan.
07
INFO KITA
PI TK SARJANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Dini / Analis Kepegawaian
Pembukaan PI Oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Peserta Diklat Penyesuaian Ijasah Tk.Sarjana
P
engembangan SDM merupakan hal penting untuk majunya suatu organisasi salah satunya adalah diklat, baik diklat struktural, fungsional maupun diklat-diklat teknis. Peningkatan ilmu pengetahuan melalui beasiswa dan diklat yang berbasis kompetensi (short course ) bagi pegawai yang mempunyai motivasi untuk maju dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi. Begitu juga dengan Penyesuaian Ijazah (PI) yang merupakan peningkatan kualitas SDM secara mandiri oleh pegawai dengan mengikuti pendidikan formal tingkat sarjana. Secara khusus Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah di atur dalam Peraturan menteri Perhubungan Nomor KM.48 Tahun 2009. Bagi mereka yang telah menyelesaikan Penyesuaian Ijazah, maka pengusulan jabatan dan penempatan setelah Penyesuaian Ijazah harus sesuai formasi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki, sehingga tercipta keselarasan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang baru pada posisi setelah mengikuti Penyesuaian Ijazah unit kerja masingmasing. Kegiatan Penyesuaian Ijazah tingkat Sarjana angkatan I tahun 2013 telah dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 13 Maret 2013 bertempat di Cisarua Bogor dengan jumlah peserta sebanyak 150 Orang yang terdiri dari:Inspektorat Jenderal (6); Setjen (10); Ditjen Hubdat (7); Ditjen Hubla (57); Ditjen Hubud (31); Ditjen KA (16); BPSDMP (20) dan Badan Litbang (3) Orang. Dalam sambutan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menyampaikan harapan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan penuh kesungguhan dan pada akhirnya sekembalinya ke unit masing-masing mampu mengemban amanah baru, sehingga dengan ilmu yang dimiliki dapat memberikan konstribusi yang optimal.
Hal – hal yang perlu di ketahui dalam pengusulan Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat Sarjana di Lingkungan Kementerian Perhubungan :
08
Universitas/Perguruan Tinggi yang diperbolehkan adalah yang sudah Terakreditasi oleh BAN PT; Sesuai Pasal 56 PP Nomor 30 Tahun 1990 yang menyatakan pendidikan jarak jauh hanya dapat dilakukan oleh Universitas Terbuka, selain itu “larangan kelas jarak jauh” / kelas “sabtu minggu”/ kelas khusus/ kelas ekskutif dimana ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak mempunyai civil effect serta jarak tempuh antara kantor dengan tempat kuliah maksimal 60 KM dan perjalanan darat selama ≤ 2 jam pp. Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional tidak dapat mengikuti Ujian PI sesuai KM. 48 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 1 tidak disertakan kecuali yang bersangkutan telah dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tersebut; Melengkapi persyaratan dan kelengkapan dalam pemanggilan calon peserta PI; Usulan dan kelengkapan berkas disampaikan pada bagian Kepegawaian masing masing Subsektor dan Badan sesuai surat permintaan calon peserta PI di Lingkungan Kementerian Perhubungan; PNS yang telah lulus dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementerian Perhubungan tidak perlu mengikuti Penyesuaian Ijazah.
INFO PEGAWAI
AYO.. MAKSIMALKAN ANGKA KREDIT DENGAN KARYA TULIS ! ! Sri Wahyuni / Fungsional Umum
Pegawai Negeri Sipil yang menjabat dalam Jabatan Fungsional setiap pekerjaannya bisa dinilai dan dihargai dengan angka kredit. Semakin tinggi jengjang jabatan fungsional yang dijabat, maka tuntutan terhadap pemenuhan angka kredit yang berasal dari unsur karya tulis/karya ilmiah juga akan semakin tinggi pula. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang kita jumpai ada pejabat fungsional yang tidak dapat memenuhi angka kredit karena dalam pengumpulannya lebih banyak mengandalkan unsur kegiatan rutin sehari-hari. Bahkan ada pejabat fungsional yang tidak dapat memenuhi sejumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi dikarenakan bobot angka kredit dari kegiatan rutin yang dikerjakan sehari-hari terlalu kecil. Fenomena pejabat fungsional yang seperti ini juga terjadi pada beberapa pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sering kita lihat bahwa kegiatan yang dilaksanakan untuk pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) masih belum sesuai dengan jabatan yang diemban. Padahal apabila para pejabat fungsional itu ingin memaksimalkan angka kreditnya atau kekurangan angka kredit yang harus dipenuhi dapat menambah angka kredit melalui kegiatan pengembangan profesi dengan melakukan pengkajian dan pengembangan profesi. Seperti kita ketahui, salah satu unsur kegiatan utama pejabat fungsional adalah pengembangan profesi yaitu membuat karya tulis/karya ilmiah yang nilai angka kreditnya adalah sangat tinggi dibanding dengan unsur kegiatan yang lain. Banyak faktor hal yang mempengaruhi kurangnya minat menulis atau pembuatan karya tulis oleh seorang pejabat fungsional, diantaranya :
Kebanyakan pejabat fungsional waktunya habis tersita hanya untuk mengerjakan pekerjaan rutin harian yang sifatnya monoton, Minat baca pejabat fungsional yang masih rendah, sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan menulis, Kurangnya keinginan pejabat fungsional untuk mengembangkan diri dan hanya puas dengan apa yang telah dilakukannya selama ini, Pejabat fungsional yang merasa rendah diri menganggap profesinya belum diakui masyarakat secara luas, sehingga menyebabkan rasa pesimis jika harus berkompetisi maupun berkolaborasi untuk menulis, Kurangnya pejabat fungsional dalam mengikuti perkembangan informasi, sehingga kurang respon terhadap perubahan,
Melihat dari hal-hal tersebut diatas itulah yang menginspirasi Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penulisan Karya Tulis bagi pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan yang rencananya akan dilaksanakan 2 (dua) angkatan pada Tahun 2013 ini. Kegiatan ini merupakan program baru yang bukan hanya diperuntukkan bagi seluruh pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan. Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Angkatan I dijadwalkan pada bulan April 2013 dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang pejabat fungsional.
09
BERITA INFO PEGAWAI HANGAT
Hendro / Analis Kepegawaian
FOTO DIGANTI
Analis kepegawaian dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan
P
ada awal bulan Maret 2013 ini ada kabar gembira bagi para pemangku jabatan fungsional tertentu Analis Kepegawaian. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013, Pemerintah memberikan kenaikan tunjangan jabatan bagi para pemangku jabatan fungsional tertentu Analis Kepegawaian menjadi sebesar Rp. 330.000 – Rp. 1.080.000 tergantung pada jenjang jabatan masing-masing. Tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan fungsional tertentu Analis Kepegawaian itu, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Maret 2013 dan telah diundangkan pada tanggal 6 Maret 2012 dan sekaligus mencabut Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007. Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan, “bahwa Tunjangan Jabatan Fungsional tertentu Analis Kepegawaian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Analis Kepegawaian Madya Rp 1.080.000,00, dari sebelumnya Rp. 500.000,00; Analis Kepegawaian Muda Rp 840.000,00 dari sebelumnya Rp. 375.000,00; Analis Kepegawaian Pertama Rp 480.000,00 dari sebelumnya Rp. 275.000,00; Analis Kepegawaian Penyelia Rp 600.000,00 dari sebelumnya Rp. 350.000,00; Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan Rp 420.000,00 dari sebelumnya Rp. 265.000,00; dan Analis Kepegawaian Pelaksana Rp 330.000,00 dari sebelumnya Rp. 240.000,00.
Tunjangan Jabatan itu diberikan setiap bulan sejak Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan, dan akan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SATU HAL YANG PERLU DIINGAT...ATAS KENAIKAN DISIKAPI DENGAN PENINGKATAN KINERJA!!!
TUNJANGAN
TERSEBUT HARUS
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian saat ini telah dapat diunduh dari portal Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan alamat www.kepegawaian.dephub.go.id.
10
INFO PEGAWAI SIAPA KANDIDAT ATASE PERHUBUNGAN BERIKUTNYA??? Rilles / Analis Kepegawaian
Pada tahun 2012 lalu, Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan diklat penjaringan kandidat Atase Perhubungan. Hasil seleksi kegiatan penjaringan dan pelatihan kandidat Atase Perhubungan ini harapkan dapat menjadi “Bank Data” bagi calon Atase Perhubungan kelak. Tujuan yang ingin dicapai dari kegitan ini adalah terpenuhinya kualifikasi Atase Perhubungan yang tangguh dan profesional dalam melaksanakan diplomasi di sektor Perhubungan. Perlu diketahui di Kementerian Perhubungan terdapat 8 (delapan) perwakilan Atase Perhubungan yaitu Belanda, Singapura, Jepang, Kanada, Washington, London, Kuala Lumpur dan Jeddah. Dalam rangka penyiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sebagai perwakilan kantor pemerintah Indonesia di luar negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan, pada tahun ini Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan akan melaksanakan diklat penjaringan kandidat Atase Perhubungan tahun 2013. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan sebagai Atase Perhubungan dan Staf Teknis Perhubungan pada Perwakilan Republik Indonesia, salah satu tugas Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah memberikan pembekalan bagi Calon Atase Perhubungan dan Staf Teknis Perhubungan. Atase Perhubungan dan Staf Teknis Perhubungan adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang ditempatkan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yaitu pada Kedutaan Besar Republik di perwakilan Konsuler, untuk melaksanakan tugas yang menjadi wewenang Kementerian Perhubungan. Atase Perhubungan diperlukan agar kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana transportasi di Indonesia dapat mengikuti aturan-aturan dan standar-standar keselamatan dan keamanan transportasi secara Internasional. Mengenai materi-materi (tahun 2012) yang diberikan dalam diklat penjaringan kandidat Atase Perhubungan antara lain : 1. Pengalaman Sebagai Atase Perhubungan (Best Practice); 2. International Business & International Cooperation; 3. Budaya Kerja; 4. Conflict Management; 5. Computer Skill (Microsoft Office Enhancement); 6. Overview Regulasi Moda Transportasi; 7. Komunikasi Efektif; 8. Report Writing; 9. Presentation Skill; 10. Public Speaking; 11. Stress Management; 12. Creative Decision Making; 13. Kontrak Bisnis & Aspek Hukum Kerjasama Internasional; 14. Benchmarking (Observasi Lapangan): Singapura & Malaysia. Kegiatan tersebut berlangsung dalam 3 (tiga) tahap yakni pembekalan materi Diklat (tanggal 15 s/d 19 Oktober 2012), Benchmarking di Singapura dan Malaysia (tanggal 23 s/d 25 Oktober 2012) dan pada akhir Diklat Pembekalan Calon Atase Perhubungan dilaksanakan presentasi dan Evaluasi Individual kandidat Atase Perhubungan( tanggal 5 s/d 6 Nopember 2012 ). Untuk mendapat kesempatan mengikuti diklat ini, para pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Pendidikan minimal Sarjana (S.1/D.IV); Telah menduduki jabatan Eselon IV; Pangkat/Golongan minimal Penata Tk. I (III/d); TOEFL minimal 450.
Mengingat kegiatan ini sangat bermanfaat, diharapkan masing-masing sub sektor dapat menunjuk pejabat yang potensial dan memenuhi persyaratan di atas untuk diusulkan mengikuti kegiatan diklat penjaringan kandidat Atase Perhubungan ke Biro Kepegawaian dan Organisasi paling lambat tanggal 2 April 2013. Menjadi kandidat Atase Perhubungan merupakan suatu kebanggaan tersendiri dan mendapat kehormatan nantinya apabila terpilih sebagai Atase Perhubungan yang menjadi perwakilan Republik Indonesia di sektor transportasi.
11
SERBA SERBI
Yhan / Analis Kepegawaian
S
umber Daya Manusia merupakan aspek yang sangat penting bagi Perusahaan/ Kementerian / Lembaga karena Sumber Daya Manusia merupakan penggerak utama perusahaan, maka sudah seharusnya memperhatikan Sumber Daya Manusianya, terutama pada masalah motivasi, kepuasan kerja, keterlibatan kerja /penempatan tenaga kerja dan komitmen organisasi terhadap pegawai. Sehingga pengelolaan sumber daya manusia dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi Perusahaan/ Kementerian / Lembaga. Kesuksesan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya saja, tetapi juga oleh tingkat kedisiplinan mereka. Kedisiplinan seorang karyawan dalam suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur dari tingkat kehadiran mereka dalam melakukan suatu pekerjaan, karena tingkat kehadiran adalah salah satu faktor yang menentukan produktifitas perusahaan.Dalam hubungannya dengan pekerjaan atau profesi yang ditekuni setiap pegawai memiliki kemampuan berbeda untuk menyangga beban pekerjaannya. Interaksi manusia sebagai pekerja dengan pekerjaan dan lingkungan kerja menyebabkan efek positif ataupun efek negatif.
Sikap positif terhadap pekerjaan membuat karyawan menganggap tekanan dari pekerjaan sebagai suatu yang memberikan manfaat baginya sehingga dapat memperlemah terjadinya stres namun sebaliknya bila karyawan tidak mampu menghadapi tekanan dari pekerjaan maka hal tersebut akan membuat karyawan mengalami stres. Penyebab stres kerja yang dialami pegawai adalah beban pekerjaan yang berlebihan sehingga dampak dari stres kerja tersebut adalah banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikannya dengan tepat waktu, dalam hubungannya dengan rekan kerja juga mengalami gangguan seperti subjek tidak ingin diajak bicara, marah, tegang dan sulit untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya.
Ciri ciri STRES di tempat kerja meliputi: 1. Kepuasan kerja rendah 2. Kinerja yang menurun 3. Semangat dan energi menjadi hilang 4. Komunikasi tidak lancar 5. Pengambilan keputusan jelek 6. Kreatifitas dan inovasi kurang 7. Bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif. Dari dampak stres ini akan berakibat pada gangguan kesehatan sehingga berakibat terhadap kehadiran pegawai yang pada akhirnya menurunkan disiplin kerja.....karena merasa bukan siapa siapa.
12
BUDAYAKAN NI
A
LA
LA N
ME YA
TANPA
B IM
TIM STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN & BUDAYA ANTI KORUPSI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
