Buku Panduan Permohonan Merek bagi Sivitas Akademika IPB
Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor (Kantor HKI-IPB) Gedung Rektorat IPB Lantai 5 Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 Telp./Faks. :(0251) 624512 e-mail:
[email protected] website: http://bima.ipb.ac.id/~haki
Kata Pengantar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada seseorang atau kelompok orang, merupakan perlindungan atas penemuan, ciptaan di bidang seni & sastra, ilmu pengetahuan, teknologi dan pemakaian simbol atau lambang dagang. Sesuai dengan UU di bidang HKI, terdapat 7 rezim HKI di Indonesia, yaitu Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Sebagai dukungan terhadap perkembangan sistem HKI di Indonesia, IPB telah mendirikan Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor (Kantor HKIIPB) yang berfungsi untuk mengelola Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya KI/HKI yang dihasilkan oleh sivitas akademika IPB. Kantor HKI-IPB sebagai pengelola KI/HKI IPB mempunyai tugas untuk meningkatkan perolehan HKI dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan memfasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual bagi sivitas akademika IPB dan masyarakat. Untuk mendukung sistem pengelolaan dan penyebarluasan informasi tentang HKI baik di lingkungan IPB maupun di luar IPB, maka perlu disusun suatu buku panduan permohonan HKI. Buku panduan permohonan HKI melalui Kantor HKI-IPB disusun untuk memudahkan sivitas akademika IPB khususnya, peneliti dan pihak lainnya dalam menyiapkan dokumen permohonan perlindungan HKI secara hukum. Secara umum, buku panduan ini menginformasikan dan menjelaskan tentang prosedur pengajuan permohonan HKI melalui Kantor HKI-IPB, pengertian Merek, prosedur pendaftaran Merek ke Ditjen HKI-Dephuk & HAM termasuk dokumendokumen yang perlu disiapkan untuk pendaftaran tersebut. Selain itu, buku panduan ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh formulir yang diperlukan untuk pendaftaran Merek. Buku panduan ini diharapkan dapat membantu sivitas akademika IPB khususnya, peneliti dan pihak lainnya dalam menyiapkan dokumen permohonan perlindungan HKI. Apabila masih terdapat ketidakjelasan dan kekurangpahaman terhadap sistem HKI baik di IPB, Indonesia maupun internasional, Kantor HKI-IPB dengan tangan terbuka akan berusaha membantu Anda. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku panduan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran untuk perbaikan sangat kami harapkan, mudah-mudahan buku panduan ini bermanfaat bagi kita semua. Bogor, September 2005 Tim Penyusun ii
Daftar Isi KATA PENGANTAR ....................................................................................
ii
DAFTAR ISI ...............................................................................................
iii
DAFTAR GAMBAR .....................................................................................
iv
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................
v
SEKILAS KANTOR HKI-IPB 1. 2. 3. 4.
Pendirian Kantor HKI-IPB ........................................................................ Visi, Misi dan Tupoksi ............................................................................. Layanan ................................................................................................ Perlunya Menghubungi Kantor HKI-IPB ....................................................
1 2 3 3
MEREK 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengertian dan Istilah ............................................................................ 5 Lingkup Merek ....................................................................................... 6 Bentuk dan Lama Perlindungan ............................................................... 7 Pelanggaran dan Sanksi .......................................................................... 7 Prosedur Perlindungan ........................................................................... 8 Pembiayaan ........................................................................................... 10
LAMPIRAN ................................................................................................ 11
iii
Daftar Gambar Gambar 1. Prosedur Pengurusan Perlindungan HKI Melalui Kantor HKI-IPB .......
4
Gambar 2. Prosedur Permohonan Merek Ditjen. HKI-Dephuk & HAM ................
9
iv
Daftar Lampiran Lampiran 1.
Contoh Formulir Permintaan Pendaftaran Merek ......................... 12
Lampiran 2.
Contoh Surat Pernyataan Pemilik Merek .................................... 13
Lampiran 3.
Contoh Formulir Permintaan Perpanjangan Perlindungan Merek .. 14
Lampiran 4.
Contoh Surat Pernyataan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek ........................................... 15
Lampiran 5.
Biaya Merek (Berdasarkan PP No. 50 Th. 2001) ......................... 16
v
Sekilas Kantor HKI-IPB 1. Pendirian Kantor HKI-IPB Sejak didirikannya pada tahun 1963, Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai lembaga pendidikan yang secara khusus berkiprah di bidang pertanian, telah menyumbangkan pemikiran, konsep dan hasil kajian/penelitian bagi kepentingan negara, sektor swasta maupun masyarakat petani dengan menjadi pusat bagi pengembangan pertanian yang maju dan modern. IPB juga mempunyai komitmen untuk terus berkontribusi dalam membangun pertanian, khususnya menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan menciptakan teknologi pertanian, didukung oleh tersedianya infrastruktur pendidikan dan penelitian yang cukup memadai. Menghadapi era globalisasi dan sejalan dengan misi IPB untuk menjadi
Research Based University serta menindaklanjuti ditetapkannya IPB sebagai
Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), IPB mengarahkan kegiatan penelitiannya untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks serta penyelesaian berbagai masalah akademik maupun masyarakat yang dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah, swasta maupun industri. Untuk mencapai fungsi penelitian tersebut, maka pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap hasil-hasil penelitian di IPB menjadi sangat penting. Kekayaan intelektual yang dimiliki IPB dalam bentuk apapun perlu dikelola dengan baik dan dioptimalkan pemanfaatannya. Komersialisasi dan pengalihan teknologi perlu dilakukan secara seksama agar diperoleh pola alih teknologi yang optimal dan bentuk imbal jasa berdasarkan kesepakatan yang memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.
Guna mengantisipasi desakan global melalui isu HKI dan meningkatkan suasana kondusif dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta meningkatkan kemandirian sebagai suatu lembaga pendidikan, maka berdasarkan SK Rektor No. 203/K13.12.1/OT/1999, tanggal 20 Desember 1999 telah didirikan Gugus HKI IPB yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian IPB. Lembaga tersebut pada intinya mempunyai tugas untuk melindungi dan mengelola kekayaan intelektual yang dimiliki oleh IPB, sehingga dapat diambil manfaat dari karya intelektual tersebut. Berdasarkan SK Rektor No. 017/K13.12.1/OT/2001 Gugus HKI pada Lembaga Penelitian IPB diganti menjadi ”Kantor HKI dan Alih Teknologi Industri Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor (KaHATI LP-IPB)”.
Kantor HKI-IPB
1
Perkembangan lebih lanjut tentang pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU No. 18 Tahun 2002). Dalam Pasal 16 ayat (1) dinyatakan dengan tegas: “Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada badan usaha, pemerintah, atau masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundangundangan.” Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (3) di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pelaksana tugas di atas diserahkan kepada sentra HKI yang sifatnya wajib diusahakan untuk Perguruan Tinggi dan lembaga litbang. Seiring dengan perkembangan wawasan, tuntutan dan tanggung jawab yang diemban oleh Unit Pengelola KI/HKI IPB, maka pada tanggal 17 Juli 2003 berdasarkan SK Rektor No. 097/K13/KP/2003 KaHATI LP-IPB lepas dari Lembaga Penelitian dan berada langsung di bawah Wakil Rektor IV dengan nama Kantor HKI-IPB.
2. Visi, Misi dan Tupoksi ^ Visi
Menjadi kantor pelayanan & pengelolaan hak kekayaan intelektual yang profesional khususnya di bidang pertanian.
^ Misi Memacu pertumbuhan dan pengembangan IPTEKS yang berorientasi HKI.
^ Tugas Pokok:
Mengupayakan implementasi HKI guna meningkatkan perolehan HKI dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan memfasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual bagi sivitas akademika IPB dan masyarakat.
^ Fungsi:
1. Sebagai unit kerja yang mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas hasil inovasi IPTEKS yang berorientasi HKI.
Kantor HKI-IPB
2
2. Sebagai unit kerja yang menginventarisasi, mensosialisasi, dan mempromosikan HKI bagi institut dan masyarakat. 3. Sebagai unit kerja yang mengupayakan perlindungan dan pemanfaatan terutama proses alih teknologi dari kekayaan intelektual yang dimiliki IPB.
3. Layanan Kantor HKI-IPB memberikan pelayanan kepada sivitas akademika (siva) IPB dan masyarakat luas berupa pengelolaan kekayaan intelektual melalui jalur hukum mulai dari pendaftaran sampai dengan komersialisasi. Pelayanan tersebut antara lain: 1. Penilaian kekayaan intelektual, penentuan strategi perlindungan HKI sampai dengan penyusunan dokumen dan pengajuan (pendaftaran) permohonan HKI 2. Penelusuran paten (patent searching) 3. Pembuatan dokumen paten (patent drafting) 4. Konsultasi hukum dan/atau teknikal dalam transfer teknologi termasuk pembuatan legal document HKI seperti MoU dan Agreement baik nasional maupun internasional. 5. Penyusunan strategi & rencana bisnis kekayaan intelektual 6. Penyelenggaraan seminar dan pelatihan HKI. Prosedur pengurusan perlindungan HKI melalui Kantor HKI-IPB dapat dilihat pada Gambar 1.
4. Perlunya Menghubungi Kantor HKI-IPB Memang tidak ada aturan waktu yang tepat untuk merahasiakan suatu karya intelektual. Namun demikian, jika suatu karya intelektual telah berkembang dan jawaban dari salah satu pertanyaan berikut adalah ya, maka penting mengajukan karya intelektual tersebut ke Kantor HKI-IPB. 9 Apakah suatu karya intelektual telah atau akan dipublikasikan ? 9 Apakah ada mahasiswa yang akan mengajukan disertasi/thesis/skripsi mengenai hal yang menjadi pokok suatu karya intelektual ? 9 Apakah suatu karya intelektual akan disampaikan pada seminar, simposium, temu bisnis ataupun publikasi terbatas ? 9 Apakah pemilik karya intelektual merasa perlu melindungi HKI-nya ? 9 Apakah ada nilai komersial dari suatu karya intelektual? 9 Apakah pemilik karya intelektual ingin memulai memasarkan karya intelektualnya ? Kantor HKI-IPB
3
PENGAJUAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN
PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN KERJA
PENILAIAN KELAYAKAN PERLINDUNGAN Tidak Layak Layak PEMBUATAN/PERSIAPAN DOKUMEN PENDAFTARAN
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMOHON
PENDAFTARAN KE DITJEN HKI-DEPHUK & HAM RI atau KANTOR PVT-DEPTAN RI
Gambar 1. Prosedur Pengurusan Perlindungan HKI Melalui Kantor HKI-IPB
Kantor HKI-IPB
4
Merek 1. Pengertian dan Istilah Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 Undang-Undang Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Hal ini sering dapat dinilai merupakan perlindungan yang lebih “strategis” dalam bisnis dibandingkan paten, yang masa perlindungannya terbatas. Beberapa istilah dalam merek yang sering digunakan antara lain: Merek: adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek Dagang: adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek Jasa: adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek Kolektif: adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Indikasi Geografis: adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Di dalam UU Merek di Indonesia terdapat pasal yang menyebutkan mengenai Indikasi Geografis dan di dalam TRIPs terdapat pasal yang menyebutkan bahwa negara anggota harus menyediakan perlindungan khusus untuk Indikasi Geografis. Indikasi Geografis pada dasarnya memiliki kesamaan dengan merek. Perbedaannya, pada Indikasi Geografis, tanda menunjukkan daerah asal suatu barang, yang didasarkan pada faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut (Pasal 56 Undang-Undang Merek). Jadi sebenarnya Indikasi Geografis ini akan banyak dapat diterapkan pada produk-produk yang dihasilkan karena Kantor HKI-IPB
5
keanekaragaman plasma nutfah yang dimiliki Indonesia, dan ini satu-satunya rezim HKI yang memberikan perlindungan terhadap keunggulan komparatif negara berkembang. Hak atas Merek Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.
2. Lingkup Merek a.
Tanda yang diberi perlindungan Merek Pada umumnya segala tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dapat dimintakan perlindungannya. b. Merek yang tidak dapat didaftar 1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. tidak memiliki daya pembeda; Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. 3. telah menjadi milik umum; atau Contohnya adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang yang secara umum dikenal sebagai tanda bahaya; oleh karenanya tanda ini tidak dapat digunakan sebagai Merek. 4. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya Contoh: Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi. c. Merek yang ditolak 1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau
Kantor HKI-IPB
6
kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. 2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Pengertian Merek Terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemilik Merek disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila perlu, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga independen untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal tidaknya Merek yang dipermasalahkan. 3. Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal.
3. Bentuk dan Lama Perlindungan Pada saat diberikan sertifikat tanda perlindungan sah adanya, maka pemegang Merek dilindungi untuk menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Adapun jangka waktu perlindungan merek adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama merek tersebut digunakan dalam bidang perdagangan barang atau jasa.
4. Pelanggaran dan Sanksi Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Merek antara lain diatur sebagai berikut: ± Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek atau indikasi geografis yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). ± Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek atau indikasi geografis yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ± Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran merek yang terdaftar atau indikasi geografis, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). ± Tindak pidana dalam merek merupakan delik aduan. Kantor HKI-IPB
7
5. Prosedur Permohonan Merek di Ditjen HKI-Dephuk R.I.
& HAM
1. Permohonan pendaftaran Merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). 2. Pemohon wajib melampirkan: a. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya; b. surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa; c. salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi oleh notaris, apabila pemohon badan hukum; d. 24 (dua puluh empat) lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak diatas kertas; e. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon; f. bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas; dan g. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
Perpanjangan Jangka Waktu Merek Terdaftar
Permohonan perpanjangan jangka waktu Merek yang sudah terdaftar diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia, membuat surat pernyataan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek. Biaya permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dapat dilihat pada lampiran .
Kantor HKI-IPB
8
PERMOHONAN KEKURANGAN PERSYARATAN PRIORITAS
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
TIDAK
TANGGAL PENERIMAAN
YA
DIPENUHI ? TIDAK
TIDAK
KEKURANGAN PERSYARATAN
YA
DIPENUHI ?
DIANGGAP DITARIK KEMBALI
TIDAK
≤ 30 Hari
DIPROSES TANPA PRIORITAS
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF ≤ 9 Bulan
TIDAK
USULAN PENOLAKAN
DISETUJUI UNTUK DIDAFTAR
YA
≤ 30 Hari YA
ADA TANGGAPAN
TIDAK
PENOLAKAN TETAP ≤ 3 Bulan KOMISI BANDING
TIDAK ≤ 3 Bulan
PENGUMUMAN
≤ 10 Hari
≤ 3 Bulan
DITERIMA ?
SANGGAHAN DARI PEMOHON
DITERIMA ? YA
≤ 3 Bulan UPAYA HUKUM LAINNYA
MEMERIKSA TANGGAPAN
TIDAK
ADA KEBERATAN/OPOSISI ? ADA
≤ 30 Hari
KEBERATAN DITOLAK
PEMBERIAN SERTIFIKAT MEREK
SEBAGAI TAMBAHAN BAHAN PERTIMBANGAN DALAM PEMERIKSAAN KEMBALI
PEMERIKSAAN KEMBALI
≤ 2 Bulan
KEBERATAN DITERIMA/DITOLAK
KEBERATAN DITERIMA
PERMOHONAN DITOLAK
YA
≤ 3 Bulan KOMISI BANDING ≤ 3 Bulan TIDAK UPAYA HUKUM LAINNYA
DITERIMA ≤ 3 Bulan
Gambar 2. Prosedur Permohonan Merek Ditjen HKI-Dephuk & HAM R.I
Kantor HKI-IPB
9
4. Pembiayaan Terdapat dua alternatif pembiayaan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan Merek, yaitu biaya dari IPB atau biaya sendiri. Permohonan HKI, termasuk Merek, yang diajukan dengan biaya dari IPB harus mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan yang berlaku di IPB. Ditingkat nasional, kepemilikan dan pengelolaan KI/HKI diatur dalam PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10. Kepemilikan KI yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, tetapi pengelolaannya dilimpahkan kepada perguruan tinggi dan lembaga litbang. Kepemilikan dan pengelolaan KI/HKI di IPB diatur dalam SK Rektor IPB No. 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan KI dan HKI di Lingkungan IPB, khususnya Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (2). Pasal 5 pedoman tersebut menyatakan bahwa: a. KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dibiayai sepenuhnya oleh IPB secara otomatis menjadi milik IPB. b. KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma yang dilakukan oleh Sivitas Akademika dengan menggunakan fasilitas dan sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari pihak luar IPB akan menjadi milik IPB, kecuali telah diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa “apabila berdasarkan hasil pengkajian diputuskan suatu KI/HKI menjadi aset IPB, maka pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh Kantor HKI-IPB”. KI/HKI yang dihasilkan sivitas akademika IPB dapat diajukan dengan biaya sendiri oleh Pihak yang menghasilkan apabila KI/HKI yang dihasilkan tersebut diluar ketentuan Pasal 5 Pedoman Pengelolaan KI dan HKI di Lingkungan IPB seperti disebutkan di atas. Selain itu, sivitas akademika IPB juga dapat mengajukan permohonan pendaftaran HKI dengan biaya sendiri apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Pedoman Pengelolaan KI dan HKI di Lingkungan IPB yang menyatakan “Jika berdasarkan hasil pengkajian KI/HKI diputuskan untuk tidak dikelola lebih lanjut oleh IPB, maka KI/HKI tersebut dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak yang menghasilkan.’’
Kantor HKI-IPB
10
LAMPIRAN
Kantor HKI-IPB
11
Lampiran 1. Contoh Formulir Permintaan Pendaftaran Merek Dibuat rangkap 4
PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK Ì
Tgl. Masuk
:
Ì
Untuk Permintaan Merek
:
Ì
No. Agenda
:
Ì
Tgl. Penerimaan Permintaan
:
Nama Kewarganegaraan dan alamat Pemilik Merek
:
Nama dan alamat kuasa
:
Alamat yang dipilih di Indonesia (Diisi untuk pemilik merek yang tidak bertempat tinggal di Indonesia)
:
Nama Negara dan tanggal permintaan Pendaftaran merek yang pertama kali (Diisi untuk permintaan pendaftaran yang diajukan dengan hak prioritas
:
Warna-warna etiket :
Etiket merek
Arti bahasa/huruf/angka asing dalam etiket merek :
Kelas barang/jasa
:
Jenis barang/jasa
:
Ì
diisi oleh kantor merek
................................ Tgl. ........................................... ............ Pemilik / Kuasa
Tanda tangan : _________________________________ Nama lengkap :
Kantor HKI-IPB
12
Lampiran 2. Contoh Surat Pernyataan Pemilik Merek
SURAT
PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
Alamat :
dengan ini menyatakan bahwa merek : ............................................................................................. yang dimintakan pendaftaran adalah milik saya dan tidak meniru merek orang lain baik untuk seluruhnya maupun pada pokoknya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
............................., .......................................... Pemilik Merek, Materai Rp. 6.000,-
(.................................................)
Kantor HKI-IPB
13
Lampiran 3. Contoh Formulir Permintaan Perpanjangan Perlindungan Merek Dibuat rangkap 4
PERMINTAAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR Ì
Tgl. Masuk
:
Ì
Untuk Permintaan Merek
:
Ì
No. Agenda
:
Ì
Tgl. Penerimaan Permintaan
:
Nama Kewarganegaraan dan alamat Pemilik Merek
:
Nama dan alamat kuasa
:
Alamat yang dipilih di Indonesia (Diisi untuk pemilik merek yang tidak bertempat tinggal di Indonesia)
:
Etiket merek
Warna-warna etiket
:
Arti bahasa/huruf/angka asing dalam etiket merek :
Nomor, tanggal, bulan dan tahun pendaftaran merek yang dimintakan perpanjangan :
Kelas barang/jasa Jenis barang/jasa
Ì
diisi oleh kantor merek
:
:
................................ Tgl. ........................................... ............ Pemilik / Kuasa
Tanda tangan : _________________________________ Nama lengkap :
Kantor HKI-IPB
14
Lampiran 4.
Contoh Surat Pernyataan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek
SURAT
PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
Alamat :
dengan ini menyatakan bahwa merek daftar nomor : ....................................................................... yang dimintakan perpanjangan jangka waktu perlindungannya masih digunakan pada barang yang diproduksi atau diperdagangkan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
............................., .......................................... Pemilik Merek, Materai Rp. 6.000,-
(.................................................)
Kantor HKI-IPB
15
Lampiran 5. Biaya Merek (Berdasarkan PP No. 50 Th. 2001) No. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 1. Biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar: a. Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa
Satuan
Tarif
Per permintaan
Rp.
450.000,00
b. Permintaan pendaftaran indikasi geografis
Per permintaan
Rp.
250.000,00
c. Permintaan pendaftaran merek kolektif
Per permintaan
Rp.
600.000,00
d. Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek
Per permintaan
Rp.
600.000,00
e. Permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif
Per permintaan
Rp.
750.000,00
Per permintaan
Rp.
150.000,00
b. Pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar
Per permintaan
Rp.
375.000,00
c. Pencatatan perjanjian lisensi
Per permintaan
Rp.
375.000,00
d. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek
Per permintaan
Rp.
150.000,00
e. Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif
Per permintaan
Rp.
225.000,00
f. Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar
Per permintaan
Rp.
450.000,00
g. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif
Per permintaan
Rp.
225.000,00
3. Biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis mengenai merek: a. Permintaan petikan resmi pendaftaran merek
Per permintaan
Rp.
75.000,00
b. Permintaan keterangan tertulis mengenai daftar umum merek
Per permintaan
Rp.
125.000,00
c. Permintaan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar Biaya permintaan banding merek Biaya permintaan banding indikasi geografis Biaya pengajuan keberatan atas permintaan pendaftaran merek Biaya permintaan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis Permintaan salinan bukti hak prioritas permohonan merek
Per permintaan
Rp.
125.000,00
2. Biaya pencatatan dalam daftar umum merek: a. Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek
4. 5. 6. 7. 8.
Kantor HKI-IPB
Per Per Per Per Per
permintaan Rp. 1.000.000,00 permintaan Rp. 1.000.000,00 permintaan Rp. 100.000,00 permintaan Rp. 50.000,00 permintaan Rp. 50.000,00
16
Lampiran 6. Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa KELAS 1.
2. 3. 4. 5.
6.
7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
JENIS BARANG/JASA Bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian hortikultura dan kehutanan; damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses; pupuk; komposisi pemadam kebakaran; sediaan-sediaan mengeraskan dan mematri; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat penyamak; bahan perekat yang digunakan dalam industri Cat, pernis, lak; bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu; bahan warna; bahan pengering; damar alam yang belum diolah; logam dalam bentuk daun atau bubuk untuk keperluan melukis, dekorasi, mencetak dan untuk para artis Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetika, minyak rambut; bahan-bahan pemelihara gigi Minyak dan lemak untuk industri; bahan pelumur; zat untuk menghisap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; lilin, sumbu. Sediaan farmasi, ilmu hewan dan ilmu kebersihan; hasil makanan pantang untuk keperluan medis, makanan bayi; plester, bahan pembalut; bahan untuk menambal gigi dan untuk membuat gigi buatan; bahan pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak; bahan pembasmi jamur; bahan pembasmi rumput liar. Logam kasar serta campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan yang dapat di pindahkan terbuat dari logam; bahan dari logam untuk rel kereta api; kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam kasar; barang-barang besi; barang-barang kecil dari besi; pipa logam; peti besi; barang-barang dari logam kasar tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; pelikan (mineral) Mesin dan mesin perkakas; motor dan mesin (kecuali untuk kenderaan darat); kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kenderaan darat); alat pertanian selain yang dioperasikan secara manual; alat pengeram Perkakas dan alat tangan (dioperasikan secara manual); pisau; pedang; pisau cukur Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, listrik, potret, kinematografi, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan; pesawat penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam ke dalamnya; kas register, mesin hitung; alat pemroses data dan komputer; pesawat pemadam api Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran giigi dan kedokteran hewan, lengan, mata dan gigi palsu; barang-barang ortopedi; bahan-bahan benang bedah Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan Kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara atau air Senajata api; amunisi dan protektil; bahan peledak; kembang api Logam mulia dan campurannya dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu atau disepuh dengan bahan-bahan itu, tidak termasuk dalam kelas lain; perhiasan; batu berharga; jam dan pesawat pengukur waktu Alat-alat musik Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan ini, tidak termasuk dalam kelas lain; barang cetakan, alat menjilid buku; potret; alat tulis menulis; bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; alat untuk kesenian, kuas untuk melukis, mesin tulis dan alatalat Kantor (kecuali perabot); alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahanbahan plastik untuk kemasan (tidak termasuk dalam kelas lain); kartu main; huruf-huruf cetak; blok-blok cetak
Kantor HKI-IPB
17
KELAS 17.
18. 19. 20. 21.
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
JENIS BARANG/JASA Karet, getah perca, getah, asbes, mika dan barang dari bahan-bahan itu dan tidak termasuk dalam kelas lain; plastik dalam bentuk menonjol untuk digunakan dalam manufaktur; bahanbahan yang dipakai untuk pengemasan, merapatkan dan untuk menyekat; tabung lentur bukan dari logam Kulit dan kulit imitasi dan barang-barang dari bahan-bahan ini tidak termasuk dalam kelas ini; kulit binatang, kulit halus; koper dan tas, payung hujan, payung matahari dan tongkat; cambuk, pakaian kuda dan pelana Bahan bangunan (bukan logam); pipa kaku bukan logam untuk bangunan; aspal, pek dan bitumen; bangunan yang dapat di pindahkan bukan dari logam; monumen, bukan dari logam. Prabot rumah, kaca, bingkai; benda-benda (tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, bambu, rotan, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kerang, amber, kulit mutiara, selloid dan dari bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik. Perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil (bukan dari logam mulia atau bukan sepuhan logam mulia); sisir dan bunga karang; sikat (kecuali kuas melukis); bahan-bahan pembuatan sikat; perkakas dan alat untuk membersihkan; kulit besi untuk menggosok; kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung); barang pecah belah, porselin dan barang-barang tembikar tidak termasuk dalam kelas lain. Tampar, tali, jala, tenda, kere, kain terpal, layar, kantong, karung (tidak termasuk dalam kelas lain); bahan-bahan pengisi (kecuali dari karet atau plastik); serat kasar untuk pertenunan. Benang untuk tekstil. Tekstil dan barang-barang tekstil tidak termasuk dalam kelas lain; seprei dan taplak. Pakaian, alas kaki,tutup kepala. Kerawang dan sulaman, pita dan tali sepatu; kancing, kancing tekan, kait dan mata kait, peniti dan jarum; bunga buatan. Permadani, tikar, lanoleum dan bahan-bahan lain yang dipakai sebagai alas lantai; alat-alat dinding (kecuali tenunan). Permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olah raga tidak termasuk dalam kelas lain; perhiasan untuk pohon natal. Daging, ikan, unggas dan binatang buruan; sari daging; buah-buahan serta sayur-sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; jeli, sele, saus buah-buahan; telur, susu dan produk susu; minyak dan lemak yang dapat di makan. Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kueh dan kembang gula, es konsumsi; madu, sirop; ragi, bubuk untuk membuat roti; garam, ,mostrad, cuka, saos; rempah-rempah; es. Hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas lain; hewan hidup; buah-buahan dan sayur-sayuran segar; benih-benih, tanaman dan bunga hidup; makanan untuk hewan, biji-bijian berkecambah untuk membuat bir. Bir, air mineral dan air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol; minuman dan jus buahbuahan; sirop dan sediaan lain untuk membuat minuman. Minuman beralkohol (kecuali bir). Tembakau; barang-barang keperluan perokok; geretan. Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi kantor. Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estate. Konstruksi bangunan; perbaikan; jasa instalasi. Telekomunikasi. Transportasi; pengemasan dan penyimpanan barang; pengaturan perjalanan. Penanganan material. Pendidikan; penyediaan latihan; hiburan; kegiatan olah raga dan keseniaan.
Kantor HKI-IPB
18
KELAS 42. 43. 44. 45.
JENIS BARANG/JASA Jasa-jasa yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkaitan dengan penelitian dan perancangan; jasa-jasa analisis dan penilitian, perancangan dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; jasa-jasa pelayanan hukum. Penyedia makanan dan minuman; akomodasi sementara. Perawatan medis; jasa kedokteran hewan; perawatan kesehatan dan kecantikan bagi manusia atau hewan; jasa-jasa pertanian, hortikoltura dan kehutanan . Jasa-jasa yang bersifat pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perorangan; jasa-jasa keamanan untuk melindungi barang milik dan perorangan.
Kantor HKI-IPB
19
