Buku Panduan Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bagi Sivitas Akademika IPB

Buku Panduan Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

bagi Sivitas Akademika IPB

Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor (Kantor HKI-IPB) Gedung Rektorat IPB Lantai 5 Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 Telp./Faks. :(0251) 624512 e-mail: [email protected] website: http://bima.ipb.ac.id/~haki

Kata Pengantar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada seseorang atau kelompok orang, merupakan perlindungan atas penemuan, ciptaan di bidang seni & sastra, ilmu pengetahuan, teknologi dan pemakaian simbol atau lambang dagang. Sesuai dengan UU di bidang HKI, terdapat 7 rezim HKI di Indonesia, yaitu Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Sebagai dukungan terhadap perkembangan sistem HKI di Indonesia, IPB telah mendirikan Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor (Kantor HKIIPB) yang berfungsi untuk mengelola Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya KI/HKI yang dihasilkan oleh sivitas akademika IPB. Kantor HKI-IPB sebagai pengelola KI/HKI IPB mempunyai tugas untuk meningkatkan perolehan HKI dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan memfasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual bagi sivitas akademika IPB dan masyarakat. Untuk mendukung sistem pengelolaan dan penyebarluasan informasi tentang HKI baik di lingkungan IPB maupun di luar IPB, maka perlu disusun suatu buku panduan permohonan HKI. Buku panduan permohonan HKI melalui Kantor HKI-IPB disusun untuk memudahkan sivitas akademika IPB khususnya, peneliti dan pihak lainnya dalam menyiapkan dokumen permohonan perlindungan HKI secara hukum. Secara umum, buku panduan ini menginformasikan dan menjelaskan tentang prosedur pengajuan permohonan HKI melalui Kantor HKI-IPB, pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, prosedur pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ke Ditjen HKI-Dephuk & HAM termasuk dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk pendaftaran tersebut. Buku panduan ini diharapkan dapat membantu sivitas akademika IPB khususnya, peneliti dan pihak lainnya dalam menyiapkan dokumen permohonan perlindungan HKI. Apabila masih terdapat ketidakjelasan dan kekurangpahaman terhadap sistem HKI baik di IPB, Indonesia maupun internasional, Kantor HKI-IPB dengan tangan terbuka akan berusaha membantu Anda. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku panduan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran untuk perbaikan sangat kami harapkan, mudah-mudahan buku panduan ini bermanfaat bagi kita semua. Bogor, September 2005 Tim Penyusun

ii

Daftar Isi KATA PENGANTAR ....................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...............................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR .....................................................................................

iv

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................

v

SEKILAS KANTOR HKI-IPB 1. 2. 3. 4.

Pendirian Kantor HKI-IPB ........................................................................ Visi, Misi dan Tupoksi ............................................................................. Layanan ................................................................................................ Perlunya Menghubungi Kantor HKI-IPB ....................................................

1 2 3 3

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengertian ............................................................................................. Lingkup Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ............................................... Bentuk dan Lama Perlindungan ............................................................... Pelanggaran dan Sanksi .......................................................................... Prosedur Perlindungan ........................................................................... Pembiayaan ...........................................................................................

5 5 5 6 6 8

LAMPIRAN ................................................................................................

9

iii

Daftar Gambar Gambar 1. Prosedur Pengurusan Perlindungan HKI Melalui Kantor HKI-IPB .......

4

Gambar 2. Bagan Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Ditjen. HKI-Dephuk & HAM .......................................................

7

iv

Daftar Lampiran Lampiran 1.

Biaya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Berdasarkan PP No. 50 Th. 2001) ............................................ 10

v

Sekilas Kantor HKI-IPB 1. Pendirian Kantor HKI-IPB Sejak didirikannya pada tahun 1963, Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai lembaga pendidikan yang secara khusus berkiprah di bidang pertanian, telah menyumbangkan pemikiran, konsep dan hasil kajian/penelitian bagi kepentingan negara, sektor swasta maupun masyarakat petani dengan menjadi pusat bagi pengembangan pertanian yang maju dan modern. IPB juga mempunyai komitmen untuk terus berkontribusi dalam membangun pertanian, khususnya menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan menciptakan teknologi pertanian, didukung oleh tersedianya infrastruktur pendidikan dan penelitian yang cukup memadai. Menghadapi era globalisasi dan sejalan dengan misi IPB untuk menjadi

Research Based University serta menindaklanjuti ditetapkannya IPB sebagai

Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), IPB mengarahkan kegiatan penelitiannya untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks serta penyelesaian berbagai masalah akademik maupun masyarakat yang dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah, swasta maupun industri. Untuk mencapai fungsi penelitian tersebut, maka pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap hasil-hasil penelitian di IPB menjadi sangat penting. Kekayaan intelektual yang dimiliki IPB dalam bentuk apapun perlu dikelola dengan baik dan dioptimalkan pemanfaatannya. Komersialisasi dan pengalihan teknologi perlu dilakukan secara seksama agar diperoleh pola alih teknologi yang optimal dan bentuk imbal jasa berdasarkan kesepakatan yang memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

Guna mengantisipasi desakan global melalui isu HKI dan meningkatkan suasana kondusif dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta meningkatkan kemandirian sebagai suatu lembaga pendidikan, maka berdasarkan SK Rektor No. 203/K13.12.1/OT/1999, tanggal 20 Desember 1999 telah didirikan Gugus HKI IPB yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian IPB. Lembaga tersebut pada intinya mempunyai tugas untuk melindungi dan mengelola kekayaan intelektual yang dimiliki oleh IPB, sehingga dapat diambil manfaat dari karya intelektual tersebut. Berdasarkan SK Rektor No. 017/K13.12.1/OT/2001 Gugus HKI pada Lembaga Penelitian IPB diganti menjadi ”Kantor HKI dan Alih Teknologi Industri Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor (KaHATI LP-IPB)”.

Kantor HKI-IPB

1

Perkembangan lebih lanjut tentang pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU No. 18 Tahun 2002). Dalam Pasal 16 ayat (1) dinyatakan dengan tegas: “Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada badan usaha, pemerintah, atau masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundangundangan.” Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (3) di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pelaksana tugas di atas diserahkan kepada sentra HKI yang sifatnya wajib diusahakan untuk Perguruan Tinggi dan lembaga litbang. Seiring dengan perkembangan wawasan, tuntutan dan tanggung jawab yang diemban oleh Unit Pengelola KI/HKI IPB, maka pada tanggal 17 Juli 2003 berdasarkan SK Rektor No. 097/K13/KP/2003 KaHATI LP-IPB lepas dari Lembaga Penelitian dan berada langsung di bawah Wakil Rektor IV dengan nama Kantor HKI-IPB.

2. Visi, Misi dan Tupoksi ^ Visi

Menjadi kantor pelayanan & pengelolaan hak kekayaan intelektual yang profesional khususnya di bidang pertanian.

^ Misi Memacu pertumbuhan dan pengembangan IPTEKS yang berorientasi HKI.

^ Tugas Pokok:

Mengupayakan implementasi HKI guna meningkatkan perolehan HKI dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan memfasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual bagi sivitas akademika IPB dan masyarakat.

^ Fungsi:

1. Sebagai unit kerja yang mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas hasil inovasi IPTEKS yang berorientasi HKI.

Kantor HKI-IPB

2

2. Sebagai unit kerja yang menginventarisasi, mensosialisasi, dan mempromosikan HKI bagi institut dan masyarakat. 3. Sebagai unit kerja yang mengupayakan perlindungan dan pemanfaatan terutama proses alih teknologi dari kekayaan intelektual yang dimiliki IPB.

3. Layanan Kantor HKI-IPB memberikan pelayanan kepada sivitas akademika (siva) IPB dan masyarakat luas berupa pengelolaan kekayaan intelektual melalui jalur hukum mulai dari pendaftaran sampai dengan komersialisasi. Pelayanan tersebut antara lain: 1. Penilaian kekayaan intelektual, penentuan strategi perlindungan HKI sampai dengan penyusunan dokumen dan pengajuan (pendaftaran) permohonan HKI 2. Penelusuran paten (patent searching) 3. Pembuatan dokumen paten (patent drafting) 4. Konsultasi hukum dan/atau teknikal dalam transfer teknologi termasuk pembuatan legal document HKI seperti MoU dan Agreement baik nasional maupun internasional. 5. Penyusunan strategi & rencana bisnis kekayaan intelektual 6. Penyelenggaraan seminar dan pelatihan HKI. Prosedur pengurusan perlindungan HKI melalui Kantor HKI-IPB dapat dilihat pada Gambar 1.

4. Perlunya Menghubungi Kantor HKI-IPB Memang tidak ada aturan waktu yang tepat untuk merahasiakan suatu karya intelektual. Namun demikian, jika suatu karya intelektual telah berkembang dan jawaban dari salah satu pertanyaan berikut adalah ya, maka penting mengajukan karya intelektual tersebut ke Kantor HKI-IPB. 9 Apakah suatu karya intelektual telah atau akan dipublikasikan ? 9 Apakah ada mahasiswa yang akan mengajukan disertasi/thesis/skripsi mengenai hal yang menjadi pokok suatu karya intelektual ? 9 Apakah suatu karya intelektual akan disampaikan pada seminar, simposium, temu bisnis ataupun publikasi terbatas ? 9 Apakah pemilik karya intelektual merasa perlu melindungi HKI-nya ? 9 Apakah ada nilai komersial dari suatu karya intelektual? 9 Apakah pemilik karya intelektual ingin memulai memasarkan karya intelektualnya ? Kantor HKI-IPB

3

PENGAJUAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN

PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN KERJA

PENILAIAN KELAYAKAN PERLINDUNGAN Tidak Layak Layak PEMBUATAN/PERSIAPAN DOKUMEN PENDAFTARAN

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMOHON

PENDAFTARAN KE DITJEN HKI-DEPHUK & HAM RI atau KANTOR PVT-DEPTAN RI

Gambar 1. Prosedur Pengurusan Perlindungan HKI Melalui Kantor HKI-IPB

Kantor HKI-IPB

4

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 1. Pengertian Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu membagi pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menjadi dua bagian: a. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. b. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Dengan demikian, yang diberi perlindungan adalah desain sirkuit terpadu yang menghasilkan fungsi elektronik.

2. Lingkup Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang mendapat perlindungan adalah Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinil, yaitu apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

3. Bentuk dan Lama Perlindungan Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kantor HKI-IPB

5

Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran atau sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun.

4. Pelanggaran dan Sanksi Pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagi mereka yang melanggar Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah terdaftar dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5. Prosedur Perlindungan Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diajukan ke Ditjen HKI dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Mengisi formulir permohonan yang memuat: - tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan - nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain - nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon - nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa - tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan. 2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri: a. salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang dimohonkan pendaftarannya; b. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; c. surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya; d. surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial, apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan. 3. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu permohonan, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain;

Kantor HKI-IPB

6

4. 5.

Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonanan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon behak atas desain tata letak sirkuit terpadu yang bersangkutan; Membayar biaya permohonan

Adapun prosedur pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dilihat pada Gambar 2.

Permohonan

Pemeriksaan Persyaratan Administrasi

Lengkap ?

Tidak

Ya Dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Dilengkapi ?

Tidak

Ya

Dianggap Ditarik Kembali

≤ 2 Bulan

Pemberian Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Gambar 2. Bagan Prosedur Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Ditjen. HKI-Dephuk & HAM R.I

Kantor HKI-IPB

7

6. Pembiayaan Terdapat dua alternatif pembiayaan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu biaya dari IPB atau biaya sendiri. Permohonan HKI, termasuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang diajukan dengan biaya dari IPB harus mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan yang berlaku di IPB. Ditingkat nasional, kepemilikan dan pengelolaan KI/HKI diatur dalam PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10. Kepemilikan KI yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, tetapi pengelolaannya dilimpahkan kepada perguruan tinggi dan lembaga litbang. Kepemilikan dan pengelolaan KI/HKI di IPB diatur dalam SK Rektor IPB No. 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan KI dan HKI di Lingkungan IPB, khususnya Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (2). Pasal 5 pedoman tersebut menyatakan bahwa: a. KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dibiayai sepenuhnya oleh IPB secara otomatis menjadi milik IPB. b. KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma yang dilakukan oleh Sivitas Akademika dengan menggunakan fasilitas dan sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari pihak luar IPB akan menjadi milik IPB, kecuali telah diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa “apabila berdasarkan hasil pengkajian diputuskan suatu KI/HKI menjadi aset IPB, maka pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh Kantor HKI-IPB”. KI/HKI yang dihasilkan sivitas akademika IPB dapat diajukan dengan biaya sendiri oleh Pihak yang menghasilkan apabila KI/HKI yang dihasilkan tersebut diluar ketentuan Pasal 5 Pedoman Pengelolaan KI dan HKI di Lingkungan IPB seperti disebutkan di atas. Selain itu, sivitas akademika IPB juga dapat mengajukan permohonan pendaftaran HKI dengan biaya sendiri apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Pedoman Pengelolaan KI dan HKI di Lingkungan IPB yang menyatakan “Jika berdasarkan hasil pengkajian KI/HKI diputuskan untuk tidak dikelola lebih lanjut oleh IPB, maka KI/HKI tersebut dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak yang menghasilkan.’’ Kantor HKI-IPB

8

LAMPIRAN

Kantor HKI-IPB

9

Lampiran 1. Biaya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Berdasarkan PP No. 50 Th. 2001) No. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Satuan

Tarif

1. Permohonan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: a. Usaha Kecil

Per permohonan Rp.400.000,00

b. Non Usaha Kecil


2. Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu


3. Permintaan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: a. Usaha Kecil


b. Non Usaha Kecil


4. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: a. Usaha Kecil


b. Non Usaha Kecil


5. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: a. Usaha Kecil


b. Non Usaha Kecil


6. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: a. Usaha Kecil


b. Non Usaha Kecil


7. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: a. Usaha Kecil

Per permohonan

b. Non Usaha Kecil


Kantor HKI-IPB

Tidak dipungut

10

Buku Panduan Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bagi Sivitas Akademika IPB

Recommend Documents