Buku Panduan Permohonan Hak Cipta bagi Sivitas Akademika IPB

Buku Panduan Permohonan Hak Cipta bagi Sivitas Akademika IPB

Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor (Kantor HKI-IPB) Gedung Rektorat IPB Lantai 5 Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 Telp./Faks. :(0251) 624512 e-mail: [email protected] website: http://bima.ipb.ac.id/~haki

Kata Pengantar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada seseorang atau kelompok orang, merupakan perlindungan atas penemuan, ciptaan di bidang seni & sastra, ilmu pengetahuan, teknologi dan pemakaian simbol atau lambang dagang. Sesuai dengan UU di bidang HKI, terdapat 7 rezim HKI di Indonesia, yaitu Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Sebagai dukungan terhadap perkembangan sistem HKI di Indonesia, IPB telah mendirikan Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor (Kantor HKIIPB) yang berfungsi untuk mengelola Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya KI/HKI yang dihasilkan oleh sivitas akademika IPB. Kantor HKI-IPB sebagai pengelola KI/HKI IPB mempunyai tugas untuk meningkatkan perolehan HKI dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan memfasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual bagi sivitas akademika IPB dan masyarakat. Untuk mendukung sistem pengelolaan dan penyebarluasan informasi tentang HKI baik di lingkungan IPB maupun di luar IPB, maka perlu disusun suatu buku panduan permohonan HKI. Buku panduan permohonan HKI melalui Kantor HKI-IPB disusun untuk memudahkan sivitas akademika IPB khususnya, peneliti dan pihak lainnya dalam menyiapkan dokumen permohonan perlindungan HKI secara hukum. Secara umum, buku panduan ini menginformasikan dan menjelaskan tentang prosedur pengajuan permohonan HKI melalui Kantor HKI-IPB, pengertian Hak Cipta, prosedur pendaftaran Hak Cipta ke Ditjen HKI-Dephuk & HAM termasuk dokumendokumen yang perlu disiapkan untuk pendaftaran tersebut. Selain itu, buku panduan ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh formulir yang diperlukan untuk pendaftaran Hak Cipta. Buku panduan ini diharapkan dapat membantu sivitas akademika IPB khususnya, peneliti dan pihak lainnya dalam menyiapkan dokumen permohonan perlindungan HKI. Apabila masih terdapat ketidakjelasan dan kekurangpahaman terhadap sistem HKI baik di IPB, Indonesia maupun internasional, Kantor HKI-IPB dengan tangan terbuka akan berusaha membantu Anda. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku panduan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran untuk perbaikan sangat kami harapkan, mudah-mudahan buku panduan ini bermanfaat bagi kita semua. Bogor, September 2005 Tim Penyusun ii

Daftar Isi KATA PENGANTAR ....................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...............................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR .....................................................................................

iv

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................

v

SEKILAS KANTOR HKI-IPB 1. 2. 3. 4.

Pendirian Kantor HKI-IPB ........................................................................ Visi, Misi dan Tupoksi ............................................................................. Layanan ................................................................................................ Perlunya Menghubungi Kantor HKI-IPB ....................................................

1 2 3 3

HAK CIPTA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengertian dan Istilah ............................................................................ 5 Lingkup Hak Cipta .................................................................................. 6 Bentuk dan Lama Perlindungan ............................................................... 7 Pelanggaran dan Sanksi .......................................................................... 7 Prosedur Perlindungan ........................................................................... 8 Pembiayaan ........................................................................................... 10

LAMPIRAN ................................................................................................ 12

iii

Daftar Gambar Gambar 1. Prosedur Pengurusan Perlindungan HKI Melalui Kantor HKI-IPB .......

4

Gambar 2. Bagan Permohonan Hak Cipta di Ditjen. HKI-Dephuk & HAM ........... 10

iv

Daftar Lampiran Lampiran 1.

Contoh Formulir Permohonan Pendaftaran Ciptaan...................... 13

Lampiran 2.

Contoh Penerimaan Permohonan Pendaftaran Ciptaan ................ 14

Lampiran 8.

Biaya Hak Cipta (Berdasarkan PP No. 50 Th. 2001) .................... 15

v

Sekilas Kantor HKI-IPB 1. Pendirian Kantor HKI-IPB Sejak didirikannya pada tahun 1963, Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai lembaga pendidikan yang secara khusus berkiprah di bidang pertanian, telah menyumbangkan pemikiran, konsep dan hasil kajian/penelitian bagi kepentingan negara, sektor swasta maupun masyarakat petani dengan menjadi pusat bagi pengembangan pertanian yang maju dan modern. IPB juga mempunyai komitmen untuk terus berkontribusi dalam membangun pertanian, khususnya menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan menciptakan teknologi pertanian, didukung oleh tersedianya infrastruktur pendidikan dan penelitian yang cukup memadai. Menghadapi era globalisasi dan sejalan dengan misi IPB untuk menjadi

Research Based University serta menindaklanjuti ditetapkannya IPB sebagai

Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), IPB mengarahkan kegiatan penelitiannya untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks serta penyelesaian berbagai masalah akademik maupun masyarakat yang dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah, swasta maupun industri. Untuk mencapai fungsi penelitian tersebut, maka pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap hasil-hasil penelitian di IPB menjadi sangat penting. Kekayaan intelektual yang dimiliki IPB dalam bentuk apapun perlu dikelola dengan baik dan dioptimalkan pemanfaatannya. Komersialisasi dan pengalihan teknologi perlu dilakukan secara seksama agar diperoleh pola alih teknologi yang optimal dan bentuk imbal jasa berdasarkan kesepakatan yang memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

Guna mengantisipasi desakan global melalui isu HKI dan meningkatkan suasana kondusif dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta meningkatkan kemandirian sebagai suatu lembaga pendidikan, maka berdasarkan SK Rektor No. 203/K13.12.1/OT/1999, tanggal 20 Desember 1999 telah didirikan Gugus HKI IPB yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian IPB. Lembaga tersebut pada intinya mempunyai tugas untuk melindungi dan mengelola kekayaan intelektual yang dimiliki oleh IPB, sehingga dapat diambil manfaat dari karya intelektual tersebut. Berdasarkan SK Rektor No. 017/K13.12.1/OT/2001 Gugus HKI pada Lembaga Penelitian IPB diganti menjadi ”Kantor HKI dan Alih Teknologi Industri Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor (KaHATI LP-IPB)”.

Kantor HKI-IPB

1

Sekilas Kantor HKI-IPB

Perkembangan lebih lanjut tentang pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU No. 18 Tahun 2002). Dalam Pasal 16 ayat (1) dinyatakan dengan tegas: “Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada badan usaha, pemerintah, atau masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundangundangan.” Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (3) di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pelaksana tugas di atas diserahkan kepada sentra HKI yang sifatnya wajib diusahakan untuk Perguruan Tinggi dan lembaga litbang. Seiring dengan perkembangan wawasan, tuntutan dan tanggung jawab yang diemban oleh Unit Pengelola KI/HKI IPB, maka pada tanggal 17 Juli 2003 berdasarkan SK Rektor No. 097/K13/KP/2003 KaHATI LP-IPB lepas dari Lembaga Penelitian dan berada langsung di bawah Wakil Rektor IV dengan nama Kantor HKI-IPB.

2. Visi, Misi dan Tupoksi ^ Visi

Menjadi kantor pelayanan & pengelolaan hak kekayaan intelektual yang profesional khususnya di bidang pertanian.

^ Misi Memacu pertumbuhan dan pengembangan IPTEKS yang berorientasi HKI.

^ Tugas Pokok:

Mengupayakan implementasi HKI guna meningkatkan perolehan HKI dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan memfasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual bagi sivitas akademika IPB dan masyarakat.

^ Fungsi:

1. Sebagai unit kerja yang mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas hasil inovasi IPTEKS yang berorientasi HKI.

Kantor HKI-IPB

2


2. Sebagai unit kerja yang menginventarisasi, mensosialisasi, dan mempromosikan HKI bagi institut dan masyarakat. 3. Sebagai unit kerja yang mengupayakan perlindungan dan pemanfaatan terutama proses alih teknologi dari kekayaan intelektual yang dimiliki IPB.

3. Layanan Kantor HKI-IPB memberikan pelayanan kepada sivitas akademika (siva) IPB dan masyarakat luas berupa pengelolaan kekayaan intelektual melalui jalur hukum mulai dari pendaftaran sampai dengan komersialisasi. Pelayanan tersebut antara lain: 1. Penilaian kekayaan intelektual, penentuan strategi perlindungan HKI sampai dengan penyusunan dokumen dan pengajuan (pendaftaran) permohonan HKI 2. Penelusuran paten (patent searching) 3. Pembuatan dokumen paten (patent drafting) 4. Konsultasi hukum dan/atau teknikal dalam transfer teknologi termasuk pembuatan legal document HKI seperti MoU dan Agreement baik nasional maupun internasional. 5. Penyusunan strategi & rencana bisnis kekayaan intelektual 6. Penyelenggaraan seminar dan pelatihan HKI. Prosedur pengurusan perlindungan HKI melalui Kantor HKI-IPB dapat dilihat pada Gambar 1.

4. Perlunya Menghubungi Kantor HKI-IPB Memang tidak ada aturan waktu yang tepat untuk merahasiakan suatu karya intelektual. Namun demikian, jika suatu karya intelektual telah berkembang dan jawaban dari salah satu pertanyaan berikut adalah ya, maka penting mengajukan karya intelektual tersebut ke Kantor HKI-IPB. 9 Apakah suatu karya intelektual telah atau akan dipublikasikan ? 9 Apakah ada mahasiswa yang akan mengajukan disertasi/thesis/skripsi mengenai hal yang menjadi pokok suatu karya intelektual ? 9 Apakah suatu karya intelektual akan disampaikan pada seminar, simposium, temu bisnis ataupun publikasi terbatas ? 9 Apakah pemilik karya intelektual merasa perlu melindungi HKI-nya ? 9 Apakah ada nilai komersial dari suatu karya intelektual? 9 Apakah pemilik karya intelektual ingin memulai memasarkan karya intelektualnya ? Kantor HKI-IPB

3


PENGAJUAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN

PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN KERJA

PENILAIAN KELAYAKAN PERLINDUNGAN Tidak Layak Layak PEMBUATAN/PERSIAPAN DOKUMEN PENDAFTARAN

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMOHON

PENDAFTARAN KE DITJEN HKI-DEPHUK & HAM RI atau KANTOR PVT-DEPTAN RI

Gambar 1. Prosedur Pengurusan Perlindungan HKI Melalui Kantor HKI-IPB

Kantor HKI-IPB

4


Hak Cipta 1. Pengertian dan Istilah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta ©. Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam Hak Cipta, antara lain: Pencipta: adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan: adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Hak Cipta Hak Khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Hak Cipta: adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pengumuman: adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Kantor HKI-IPB

5


Perbanyakan: adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Lisensi: adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

2. Lingkup Hak Cipta a.

Ciptaan yang dilindungi Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu: - buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; - ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; - alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; - lagu atau musik dengan atau tanpa teks; - drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; - seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; - arsitektur; - peta; - seni batik; - fotografi; - sinematografi; - terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

b.

Ciptaan yang tidak diberi Hak Cipta Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan Hak Cipta untuk hal-hal berikut: - hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara; - peraturan perundang-undangan; - pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; - putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau - keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Kantor HKI-IPB

6


3. Bentuk dan Lama Perlindungan Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seijin Pemegang Hak Cipta. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta pada umumnya berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Namun demikian, pasal 30 UU Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta atas Ciptaan: a. program komputer; b. sinematografi; c. fotografi; d. database; dan e. karya hasil pengalihwujudan, f. perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

4. Pelanggaran dan Sanksi Dengan menyebut atau mencantumkan sumbernya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta atas: a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta; b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan; c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial; e. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan Kantor HKI-IPB

7


f. g.

umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya; perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan; pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar Hak Cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selain itu, beberapa sanksi lainnya adalah: ± Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dipidana dengan dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ± Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

5. Prosedur Perlindungan Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen. HKI), Departemen Hukum dan HAM. Syarat-syarat yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut: 1. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2 (dua). 2. Pemohon wajib melampirkan: a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; b. contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut: ¾ buku dan karya tulis lainnya: 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik;

Kantor HKI-IPB

8


¾ Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya; ¾ program komputer: 2 (dua) buah disket disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut; ¾ CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya; ¾ alat peraga: 1 (satu) buah disertai dengan buku petunjuknya; ¾ lagu: 10 (sepuluh) buah berupa notasi dan atau syair; ¾ drama: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya; ¾ tari (koreografi): 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya; ¾ pewayangan: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya; ¾ pantomim: 10 (sepuluh ) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya; ¾ karya pertunjukan: 2 (dua) buah rekamannya; ¾ karya siaran: 2 (dua) buah rekamannya; ¾ seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto; ¾ seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto; ¾ arsitektur: 1 (satu) buah gambar arsitektur; ¾ p e t a : 1 (satu) buah; ¾ fotografi: 10 (sepuluh) lembar; ¾ sinematografi: 2 (dua) buah rekamannya; ¾ terjemahan: 2 (dua) buah naskah yang disertai izin dari pemegang hak cipta; ¾ tafsir, saduran dan bunga rampai: 2 (dua) buah naskah. c. salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi notaris, apabila pemohon badan hukum; d. fotokopi kartu tanda penduduk; dan e. membayar biaya pendaftaran. Prosedur pendaftaran ciptaan di Ditjen. HKI, Departemen Hukum dan HAM dapat dilihat pada Gambar 2.

Kantor HKI-IPB

9


PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK CIPTA

-

MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN; MELAMPIRKAN CONTOH CIPTAAN & URAIAN ATAS CIPTAAN YANG DIMOHONKAN; MELAMPIRKAN BUKTI KEWARGANEGARAAN PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA; MELAMPIRKAN BUKTI BADAN HUKUM BILA PEMOHON ADALAH BADAN HUKUM; MELAMPIRKAN SURAT KUASA BILA MELALUI KUASA; MEBAYAR BIAYA PERMOHONAN

TIDAK LENGKAP PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

DILENGKAPI Maks. 3 Bulan TIDAK

LENGKAP

YA

EVALUASI

DITOLAK

DIDAFTARKAN

PEMBERIAN SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN

Gambar 2. Bagan Permohonan Hak Cipta di Ditjen. HKI-Dephuk & HAM

6. Pembiayaan Terdapat dua alternatif pembiayaan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan Hak Cipta, yaitu biaya dari IPB atau biaya sendiri. Permohonan HKI, termasuk Hak Cipta, yang diajukan dengan biaya dari IPB harus mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan yang berlaku di IPB. Ditingkat nasional, kepemilikan dan pengelolaan KI/HKI diatur dalam PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Kantor HKI-IPB

10


Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10. Kepemilikan KI yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, tetapi pengelolaannya dilimpahkan kepada perguruan tinggi dan lembaga litbang. Kepemilikan dan pengelolaan KI/HKI di IPB diatur dalam SK Rektor IPB No. 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan KI dan HKI di Lingkungan IPB, khususnya Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (2). Pasal 5 pedoman tersebut menyatakan bahwa: a. KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dibiayai sepenuhnya oleh IPB secara otomatis menjadi milik IPB. b. KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma yang dilakukan oleh Sivitas Akademika dengan menggunakan fasilitas dan sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari pihak luar IPB akan menjadi milik IPB, kecuali telah diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa “apabila berdasarkan hasil pengkajian diputuskan suatu KI/HKI menjadi aset IPB, maka pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh Kantor HKI-IPB”. KI/HKI yang dihasilkan sivitas akademika IPB dapat diajukan dengan biaya sendiri oleh Pihak yang menghasilkan apabila KI/HKI yang dihasilkan tersebut diluar ketentuan Pasal 5 Pedoman Pengelolaan KI dan HKI di Lingkungan IPB seperti disebutkan di atas. Selain itu, sivitas akademika IPB juga dapat mengajukan permohonan pendaftaran HKI dengan biaya sendiri apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Pedoman Pengelolaan KI dan HKI di Lingkungan IPB yang menyatakan “Jika berdasarkan hasil pengkajian KI/HKI diputuskan untuk tidak dikelola lebih lanjut oleh IPB, maka KI/HKI tersebut dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak yang menghasilkan.’’

Kantor HKI-IPB

11


LAMPIRAN

Kantor HKI-IPB

12


Lampiran 1. Contoh Formulir Permohonan Pendaftaran Ciptaan Lampiran I Peraturan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987 Kepada Yth. : Direktur Jenderal HKI Melalui Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang di Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN I.

Pencipta : 1. Nama 2. Kewarganegaraan 3. Alamat

II. Pemegang Hak Cipta : 1. Nama 2. Kewarganegaraan 3. Alamat III. Kuasa : 1. Nama 2. Kewarganegaraan 3. Alamat

: .................................................................................................. : .................................................................................................. : .................................................................................................. .................................................................................................. : .................................................................................................. : .................................................................................................. : .................................................................................................. .................................................................................................. : .................................................................................................. : .................................................................................................. : ..................................................................................................

IV. Jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan : V. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : VI. Uraian ciptaan :

..........................., ......................................... Pemohon/Kuasa

Kantor HKI-IPB

13


Lampiran 2. Contoh Penerimaan Permohonan Pendaftaran Ciptaan DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.I. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Lampiran II Peraturan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

PENERIMAAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN Direktorat Hak Cipta pada tanggal ..................................................................... jam ................................ telah menerima permohonan pendaftaran ciptaan atas suatu ciptaan. Berjudul : ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... dari pemohon : I. Pencipta : Nama Alamat Kewarganegaraan

: ........................................................................................................................ : ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ : ........................................................................................................................

II.

Pemegang Hak Cipta : Nama : ........................................................................................................................ Alamat : ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Kewarganegaraan : ........................................................................................................................

III.

Kuasa : Nama Alamat Kewarganegaraan

: ........................................................................................................................ : ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ : ........................................................................................................................

..........................., ......................................... DIREKTUR HAK CIPTA

Kantor HKI-IPB

14


Lampiran 3. Biaya Hak Cipta (Berdasarkan PP No. 50 Th. 2001)

No.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Satuan

Tarif

1.

Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan

Per permohonan

Rp.

75.000,00

2.

Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer

Per permohonan

Rp.

150.000,00

3.

Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan

Per permohonan

Rp.

75.000,00

4.

Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan

Per permohonan

Rp.

50.000,00

5.

Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan

Per permohonan

Rp.

50.000,00

6.

Biaya pencatatan lisensi Hak Cipta

Per permohonan

Rp.

75.000,00

Kantor HKI-IPB

15


Buku Panduan Permohonan Hak Cipta bagi Sivitas Akademika IPB

Recommend Documents