Buku Panduan Permohonan Paten bagi Sivitas Akademika IPB

Buku Panduan Permohonan Paten bagi Sivitas Akademika IPB

Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor (Kantor HKI-IPB) Gedung Rektorat IPB Lantai 5 Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 Telp./Faks. :(0251) 624512 e-mail: [email protected] website: http://bima.ipb.ac.id/~haki

Kata Pengantar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada seseorang atau kelompok orang, merupakan perlindungan atas penemuan, ciptaan di bidang seni & sastra, ilmu pengetahuan, teknologi dan pemakaian simbol atau lambang dagang. Sesuai dengan UU di bidang HKI, terdapat 7 rezim HKI di Indonesia, yaitu Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Sebagai dukungan terhadap perkembangan sistem HKI di Indonesia, IPB telah mendirikan Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor (Kantor HKIIPB) yang berfungsi untuk mengelola Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya KI/HKI yang dihasilkan oleh sivitas akademika IPB. Kantor HKI-IPB sebagai pengelola KI/HKI IPB mempunyai tugas untuk meningkatkan perolehan HKI dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan memfasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual bagi sivitas akademika IPB dan masyarakat. Untuk mendukung sistem pengelolaan dan penyebarluasan informasi tentang HKI baik di lingkungan IPB maupun di luar IPB, maka perlu disusun suatu buku panduan permohonan HKI. Buku panduan permohonan HKI melalui Kantor HKI-IPB disusun untuk memudahkan sivitas akademika IPB khususnya, peneliti dan pihak lainnya dalam menyiapkan dokumen permohonan perlindungan HKI secara hukum. Secara umum, buku panduan ini menginformasikan dan menjelaskan tentang prosedur pengajuan permohonan HKI melalui Kantor HKI-IPB, pengertian Paten, prosedur pendaftaran Paten ke Ditjen HKI-Dephuk & HAM termasuk dokumendokumen yang perlu disiapkan untuk pendaftaran tersebut. Selain itu, buku panduan ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh formulir yang diperlukan untuk pendaftaran Paten. Buku panduan ini diharapkan dapat membantu sivitas akademika IPB khususnya, peneliti dan pihak lainnya dalam menyiapkan dokumen permohonan perlindungan HKI. Apabila masih terdapat ketidakjelasan dan kekurangpahaman terhadap sistem HKI baik di IPB, Indonesia maupun internasional, Kantor HKI-IPB dengan tangan terbuka akan berusaha membantu Anda. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku panduan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran untuk perbaikan sangat kami harapkan, mudah-mudahan buku panduan ini bermanfaat bagi kita semua. Bogor, September 2005 Tim Penyusun ii

Daftar Isi KATA PENGANTAR ....................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...............................................................................................

iii

DAFTAR TABEL .........................................................................................

iv

DAFTAR GAMBAR .....................................................................................

v

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................

vi

SEKILAS KANTOR HKI-IPB 1. 2. 3. 4.

Pendirian Kantor HKI-IPB ........................................................................ Visi, Misi dan Tupoksi ............................................................................. Layanan ................................................................................................ Perlunya Menghubungi Kantor HKI-IPB ....................................................

1 2 3 3

PATEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengertian dan Istilah ............................................................................ 5 Lingkup Paten ........................................................................................ 6 Bentuk dan Lama Perlindungan ............................................................... 7 Pelanggaran dan Sanksi .......................................................................... 8 Prosedur Permohonan Paten di Ditjen HKI-Dephuk & HAM ........................ 8 Penelusuran Dokumen Paten ................................................................... 12 Pembiayaan ........................................................................................... 13

LAMPIRAN ................................................................................................ 15

iii

Daftar Tabel Tabel 1. Perbedaan Paten dan Paten Sederhana ............................................

6

iv

Daftar Gambar Gambar 1. Prosedur Pengurusan Perlindungan HKI Melalui Kantor HKI-IPB .......

4

Gambar 2. Prosedur Permohonan Paten di Ditjen HKI-Dephuk & HAM............... 11

v

Daftar Lampiran Lampiran 1.

Contoh Formulir Permintaan Paten ............................................ 16

Lampiran 2.

Contoh Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Kepemilikan Paten ................................................................... 19

Lampiran 3.

Contoh Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten ......... 20

Lampiran 4.

Contoh Formulir Biaya Pemeliharaan Paten ................................ 21

Lampiran 5.

Contoh Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Sederhana ............... 22

Lampiran 6.

Biaya Paten (Berdasarkan PP No. 50 Th. 2001) .......................... 23

Lampiran 7.

Patent Searching Melalui Internet ............................................. 26

Lampiran 8.

Beberapa Alamat Situs Web Paten ............................................ 40

vi

Sekilas Kantor HKI-IPB 1. Pendirian Kantor HKI-IPB Sejak didirikannya pada tahun 1963, Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai lembaga pendidikan yang secara khusus berkiprah di bidang pertanian, telah menyumbangkan pemikiran, konsep dan hasil kajian/penelitian bagi kepentingan negara, sektor swasta maupun masyarakat petani dengan menjadi pusat bagi pengembangan pertanian yang maju dan modern. IPB juga mempunyai komitmen untuk terus berkontribusi dalam membangun pertanian, khususnya menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan menciptakan teknologi pertanian, didukung oleh tersedianya infrastruktur pendidikan dan penelitian yang cukup memadai. Menghadapi era globalisasi dan sejalan dengan misi IPB untuk menjadi

Research Based University serta menindaklanjuti ditetapkannya IPB sebagai

Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), IPB mengarahkan kegiatan penelitiannya untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks serta penyelesaian berbagai masalah akademik maupun masyarakat yang dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah, swasta maupun industri. Untuk mencapai fungsi penelitian tersebut, maka pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap hasil-hasil penelitian di IPB menjadi sangat penting. Kekayaan intelektual yang dimiliki IPB dalam bentuk apapun perlu dikelola dengan baik dan dioptimalkan pemanfaatannya. Komersialisasi dan pengalihan teknologi perlu dilakukan secara seksama agar diperoleh pola alih teknologi yang optimal dan bentuk imbal jasa berdasarkan kesepakatan yang memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

Guna mengantisipasi desakan global melalui isu HKI dan meningkatkan suasana kondusif dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta meningkatkan kemandirian sebagai suatu lembaga pendidikan, maka berdasarkan SK Rektor No. 203/K13.12.1/OT/1999, tanggal 20 Desember 1999 telah didirikan Gugus HKI IPB yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian IPB. Lembaga tersebut pada intinya mempunyai tugas untuk melindungi dan mengelola kekayaan intelektual yang dimiliki oleh IPB, sehingga dapat diambil manfaat dari karya intelektual tersebut. Berdasarkan SK Rektor No. 017/K13.12.1/OT/2001 Gugus HKI pada Lembaga Penelitian IPB diganti menjadi ”Kantor HKI dan Alih Teknologi Industri Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor (KaHATI LP-IPB)”.

Kantor HKI-IPB

1

Sekilas Kantor HKI-IPB

Perkembangan lebih lanjut tentang pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU No. 18 Tahun 2002). Dalam Pasal 16 ayat (1) dinyatakan dengan tegas: “Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada badan usaha, pemerintah, atau masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundangundangan.” Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (3) di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pelaksana tugas di atas diserahkan kepada sentra HKI yang sifatnya wajib diusahakan untuk Perguruan Tinggi dan lembaga litbang. Seiring dengan perkembangan wawasan, tuntutan dan tanggung jawab yang diemban oleh Unit Pengelola KI/HKI IPB, maka pada tanggal 17 Juli 2003 berdasarkan SK Rektor No. 097/K13/KP/2003 KaHATI LP-IPB lepas dari Lembaga Penelitian dan berada langsung di bawah Wakil Rektor IV dengan nama Kantor HKI-IPB.

2. Visi, Misi dan Tupoksi ^ Visi

Menjadi kantor pelayanan & pengelolaan hak kekayaan intelektual yang profesional khususnya di bidang pertanian.

^ Misi Memacu pertumbuhan dan pengembangan IPTEKS yang berorientasi HKI.

^ Tugas Pokok:

Mengupayakan implementasi HKI guna meningkatkan perolehan HKI dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan memfasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual bagi sivitas akademika IPB dan masyarakat.

^ Fungsi:

1. Sebagai unit kerja yang mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas hasil inovasi IPTEKS yang berorientasi HKI.

Kantor HKI-IPB

2


2. Sebagai unit kerja yang menginventarisasi, mensosialisasi, dan mempromosikan HKI bagi institut dan masyarakat. 3. Sebagai unit kerja yang mengupayakan perlindungan dan pemanfaatan terutama proses alih teknologi dari kekayaan intelektual yang dimiliki IPB.

3. Layanan Kantor HKI-IPB memberikan pelayanan kepada sivitas akademika (siva) IPB dan masyarakat luas berupa pengelolaan kekayaan intelektual melalui jalur hukum mulai dari pendaftaran sampai dengan komersialisasi. Pelayanan tersebut antara lain: 1. Penilaian kekayaan intelektual, penentuan strategi perlindungan HKI sampai dengan penyusunan dokumen dan pengajuan (pendaftaran) permohonan HKI 2. Penelusuran paten (patent searching) 3. Pembuatan dokumen paten (patent drafting) 4. Konsultasi hukum dan/atau teknikal dalam transfer teknologi termasuk pembuatan legal document HKI seperti MoU dan Agreement baik nasional maupun internasional. 5. Penyusunan strategi & rencana bisnis kekayaan intelektual 6. Penyelenggaraan seminar dan pelatihan HKI. Prosedur pengurusan perlindungan HKI melalui Kantor HKI-IPB dapat dilihat pada Gambar 1.

4. Perlunya Menghubungi Kantor HKI-IPB Memang tidak ada aturan waktu yang tepat untuk merahasiakan suatu karya intelektual. Namun demikian, jika suatu karya intelektual telah berkembang dan jawaban dari salah satu pertanyaan berikut adalah ya, maka penting mengajukan karya intelektual tersebut ke Kantor HKI-IPB. 9 Apakah suatu karya intelektual telah atau akan dipublikasikan ? 9 Apakah ada mahasiswa yang akan mengajukan disertasi/thesis/skripsi mengenai hal yang menjadi pokok suatu karya intelektual ? 9 Apakah suatu karya intelektual akan disampaikan pada seminar, simposium, temu bisnis ataupun publikasi terbatas ? 9 Apakah pemilik karya intelektual merasa perlu melindungi HKI-nya ? 9 Apakah ada nilai komersial dari suatu karya intelektual? 9 Apakah pemilik karya intelektual ingin memulai memasarkan karya intelektualnya ? Kantor HKI-IPB

3


PENGAJUAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN

PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN KERJA

PENILAIAN KELAYAKAN PERLINDUNGAN Tidak Layak Layak PEMBUATAN/PERSIAPAN DOKUMEN PENDAFTARAN

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMOHON

PENDAFTARAN KE DITJEN HKI-DEPHUK & HAM RI atau KANTOR PVT-DEPTAN RI

Gambar 1. Prosedur Pengurusan Perlindungan HKI Melalui Kantor HKI-IPB

Kantor HKI-IPB

4


Paten 1. Pengertian dan Istilah Paten merupakan perlindungan hukum untuk karya intelektual di bidang teknologi. Karya intelektual tersebut dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam Paten antara lain: Paten: adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi: adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor: adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Pemegang Paten: adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten. Paten Sederhana: adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (tangible). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (intangible), seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan product by process tidak dapat diberikan perlindungan sebagai Paten Sederhana. Namun demikian, sifat baru dalam Paten Sederhana sama dengan Paten biasa yaitu bersifat universal. Perbedaan Paten dengan Paten Sederhana dapat dilihat pada Tabel 1. Hak Prioritas: adalah hak Pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the protection of industrial property atau agreement establishing the world trade organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut. Kantor HKI-IPB

5


Tabel 1. Perbedaan Paten dan Paten Sederhana No. 1.

Keterangan Jumlah klaim

2.

Masa perlindungan

3.

Pengumuman permohonan Jangka waktu pengajuan keberatan Pemeriksaan substantif

4. 5. 6.

Lama pemeriksaan substantif

7.

Objek paten

Paten 1 invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten 18 bulan setelah tanggal penerimaan 6 bulan terhitung sejak diumumkan Kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri 36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif Proses, penggunaan, komposisi, dan produk

Paten Sederhana 1 invensi 10 tahun sejak tanggal penerimaan paten 3 bulan setelah tanggal penerimaan 3 bulan terhitung sejak diumumkan Kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri 24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif Produk atau alat kasat mata (tangible)

Sumber: Buku Panduan HKI, Ditjen. HKI-Dephuk & HAM, 2005

2. Lingkup Paten a. Invensi yang dapat diberi Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, invensi yang dapat dimintakan perlindungan Paten adalah invensi yang: 1. Baru (novelty); Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (prior art atau the state of art). Pengungkapan bisa berupa uraian lisan, melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut. 2. Mengandung langkah inventif (inventive step); Yaitu invensi yang bagi seseorang dengan keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan. 3. Dapat diterapkan dalam industri (industrial applicable). Yaitu invensi dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam permohonan. Jika invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) Kantor HKI-IPB

6


dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik. b. Invensi yang tidak dapat di-Paten-kan Sebagai pengecualian, ada invensi-invensi yang tidak dapat dipatenkan, yakni : 1. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan 2. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan 3. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika 4. i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikro-biologis.

3. Bentuk dan Lama Perlindungan Bentuk perlindungan Paten adalah pemberian hak eksklusif bagi Pemegang Paten untuk: a. Dalam hal Paten produk: - membuat; - menggunakan; - menjual; - mengimpor; - menyewakan; - menyerahkan; atau - menyediakan untuk dijual; atau - disewakan; atau - diserahkan b. Dalam hal Paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Jangka waktu perlindungan untuk Paten adalah 20 (dua puluh) tahun tidak dapat diperpanjang, dan untuk Paten Sederhana 10 (sepuluh) tahun juga tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu demikian dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar bagi pemegang Paten atau Paten Sederhana.

Kantor HKI-IPB

7


4. Pelanggaran dan Sanksi Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisa, termasuk kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten, dianggap bukan merupakan pelanggaran pelaksanaan Paten yang dilindungi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten adalah agar pelaksanaan atau penggunaan invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi Pemegang Paten. Selain itu, ketentuan sanksi lainnya antara lain diatur sebagai berikut: ± Menggunakan proses produksi yang diberi Paten, atau membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkannya produk atau proses yang diberi Paten, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ± Membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkannya produk atau alat yang diberi Paten sederhana, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). ± Tindak pidana dalam Paten merupakan delik aduan.

5. Prosedur Permohonan Paten di Ditjen HKI-Dephuk & HAM 1. Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). 2. Pemohon wajib melampirkan: a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa; b. surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu; c. deskripsi permohonan Paten dibuat rangkap 3 (tiga) sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencakup : - Judul invensi, dibuat dalam huruf kapital dan tidak digaris bawah

Kantor HKI-IPB

8


Bidang teknik invensi, memuat secara umum dimana invensi ini termasuk di dalam bidang teknik tersebut dengan mengemukakan kekhususannya - Latar belakang invensi, pada bagian ini harus dikemukakan teknologi yang telah ada sebelumnya yang relevan dengan invensi tersebut - Ringkasan invensi, memuat ciri teknis dari pokok invensi yaitu ciri teknis yang diungkapkan dalam klaim - Uraian singkat gambar (bila disertakan gambar), memuat keterangan gambar secara singkat - Uraian lengkap invensi, merupakan suatu pengungkapan penemuan yang selengkap-lengkapnya, tidak boleh ada yang tertinggal atau tidak diungkapkan - Klaim (dibuat pada halaman terpisah), memuat pokok invensi dan tidak boleh berisikan gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel rumus matematika atau reaksi kimia - Abstrak (dibuat pada halaman terpisah), berisi ringkasan dari uraian lengkap invensi dan tidak lebih dari 200 kata gambar, apabila ada dibuat rangkap 3 (tiga) : hanya memuat tandatanda, simbol, huruf, angka, bagan, atau diagram yang menjelaskan tentang bagian-bagian dari penemuan, tetapi tidak boleh terdapat katakata penjelasan; bukti prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat), apabila diajukan dengan hak prioritas; terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris : rangkap 2 (dua); bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dan untuk pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 klaim:Rp. 40.000,- per klaim. -

d.

e. f. g. h.

i.

3. Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c dan huruf d ditentukan sebagai berikut: a. setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar; b. deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7 x 21 cm ) dengan berat minimum 80 gram dengan batas sebagai berikut : Kantor HKI-IPB

9


c. d. e.

f. g. h.

i. j.

- dari pinggir atas : 2 cm - dari pinggir bawah : 2 cm - dari pinggir kiri : 2,5 cm - dari pinggir kanan : 2 cm kertas A-4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilat dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar); setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas dan tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf b (1); pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim serta tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf b (3); pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran antar baris 1,5 spasi, dengan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm; tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis; gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A-4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut: - dari pinggir atas : 2,5 cm - dari pinggir bawah : 1 cm - dari pinggir kiri : 2,5 cm - dari pinggir kanan : 1,5 cm seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan; setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain.

Prosedur permohonan Paten di Ditjen. HKI, Departemen Hukum dan HAM dapat dilihat pada Gambar 3.

Kantor HKI-IPB

10


PERMOHONAN

PERSYARATAN MINIMUM

TIDAK

TIDAK

DILENGKAPI ?

YA DIPENUHI

≤ 30 Hari

TANGGAL PENERIMAAN (Ps. 31 UUP)

TIDAK

DILENGKAPI ?

PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF 18 Bulan

LENGKAP

PENGUMUMAN SELAMA 6 BULAN (Ps. 42 UUP) UNTUK MEMBERI KESEMPATAN OPOSISI

TIDAK

DIANGGAP DITARIK KEMBALI

YA

≤ 3 Bulan

≤ 36 Bulan PERMOHONAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

YA

PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

TIDAK ≤ 36 Bulan

MEMENUHI SYARAT UNTUK DIBERI PATEN ?

TIDAK PENOLAKAN

YA

UPAYA HUKUM LAINNYA

PEMBERIAN SERTIFIKAT PATEN

Gambar 3. Prosedur Permohonan Paten di Ditjen HKI-Dephuk & HAM Kantor HKI-IPB

11


5.1. Permohonan Pemeriksaan Substantif Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

5.2 Permohonan Pemeliharaan Paten Permohonan pemeliharaan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan pemeliharaan Paten. Biaya permohonan pemeliharaan Paten dapat dilihat pada Lampiran 9.

6. Penelusuran Dokumen Paten Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, penting untuk melakukan penelusuran (searching) dokumen penemuan/teknologi terdahulu dalam bidang yang sama, yang berdekatan (prior art) dengan menggunakan semua informasi, baik dalam bentuk paten atau dokumen permintaan paten yang dipublikasikan maupun yang bukan paten seperti jurnal, tabloid, majalah dan sebagainya. Pentingnya melakukan penelusuran ini, terutama dokumen paten, karena dokumen paten berisikan publikasi spesifik paten yang memuat rincian teknis yang mengungkapkan fungsi suatu penemuan. Sebagian besar informasi tersebut tidak dapat diperoleh dari sumber lain. Bagi peneliti maupun lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), penelusuran dokumen paten ini penting artinya baik itu dalam tahap: a. perencanaan strategi dan tujuan penelitian; b. selama pelaksanaan kegiatan penelitian; c. setelah kegiatan penelitian dilaksanakan. Dalam perencanaan strategi dan tujuan penelitian, kegunaan dari dokumen paten adalah untuk mendeteksi dan menghindari dari kemungkinan: a. Melaksanakan kegiatan penelitian dari teknologi yang telah dipatenkan orang lain; b. Melaksanakan kegiatan penelitian terhadap teknologi yang patennya kadaluwarsa; c. Melanggar hak paten orang lain; Kantor HKI-IPB

12


Adapun kegunaan dokumen paten selama pelaksanaan kegiatan penelitian adalah untuk memastikan bahwa hasil penelitian akan layak untuk dipatenkan kelak, dan juga untuk mengamati kemungkinan pengajuan permohonan paten oleh pesaing atau penemuan yang sama. Manfaat dokumen paten setelah tujuan kegiatan penelitian dilaksanakan atau disempurnakan adalah untuk menentukan strategi perlindungan yang paling baik atas hasil-hasil penelitian tersebut. Selain untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, penelusuran dokumen Paten merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan pendaftaran Paten. Selain mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan Paten adalah novelty (kebaruan). Untuk mengetahui kebaruan suatu invensi yang akan didaftarkan dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran dokumen paten. Meskipun perlindungan hukum HKI berlaku di negara tempat HKI tersebut didaftarkan, tetapi syarat kebaruan suatu invensi bersifat global, berlaku secara internasional. Penelusuran dokumen paten dapat dilakukan melalui internet di situs-situs penyedia informasi Paten. Selain melalui internet, melakukan penelusuran dokumen Paten di Kantor Paten resmi di negara tempat Paten akan didaftarkan sangat diperlukan karena tidak semua informasi Paten dapat diakses melalui internet. Pada Lampiran 10 dapat dilihat secara praktis langkah-langkah untuk melakukan penelusuran dokumen Paten melalui internet. Beberapa alamat situs web Paten yang dapat diakses dapat dilihat pada Lampiran 11.

7. Pembiayaan Terdapat beberapa alternatif pembiayaan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan Paten, yaitu biaya dari IPB, biaya sendiri, atau mengikuti program-program insentif yang disediakan oleh Pemerintah seperti program “Oleh Paten” Kementerian Riset dan Teknologi dan program “Uber HKI” Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Permohonan Paten yang diajukan dengan biaya dari IPB maupun mengikuti program insentif dari pemerintah, harus mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan yang berlaku di IPB. Ditingkat nasional, kepemilikan dan pengelolaan KI/HKI diatur dalam PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Kantor HKI-IPB

13


Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10. Kepemilikan KI yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, tetapi pengelolaannya dilimpahkan kepada perguruan tinggi dan lembaga litbang. Kepemilikan dan pengelolaan KI/HKI di IPB diatur dalam SK Rektor IPB No. 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan KI dan HKI di Lingkungan IPB, khususnya Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (2). Pasal 5 pedoman tersebut menyatakan bahwa: a. KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dibiayai sepenuhnya oleh IPB secara otomatis menjadi milik IPB. b. KI/HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma yang dilakukan oleh Sivitas Akademika dengan menggunakan fasilitas dan sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari pihak luar IPB akan menjadi milik IPB, kecuali telah diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa “apabila berdasarkan hasil pengkajian diputuskan suatu KI/HKI menjadi aset IPB, maka pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh Kantor HKI-IPB”. KI/HKI yang dihasilkan sivitas akademika IPB dapat diajukan dengan biaya sendiri oleh Pihak yang menghasilkan apabila KI/HKI yang dihasilkan tersebut diluar ketentuan Pasal 5 Pedoman Pengelolaan KI dan HKI di Lingkungan IPB seperti disebutkan di atas. Selain itu, sivitas akademika IPB juga dapat mengajukan permohonan pendaftaran HKI dengan biaya sendiri apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Pedoman Pengelolaan KI dan HKI di Lingkungan IPB yang menyatakan “Jika berdasarkan hasil pengkajian KI/HKI diputuskan untuk tidak dikelola lebih lanjut oleh IPB, maka KI/HKI tersebut dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak yang menghasilkan.’’

Kantor HKI-IPB

14


LAMPIRAN

Kantor HKI-IPB

15


Lampiran 1. Contoh Formulir Permintaan Paten DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.I. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

dibuat rangkap 4

Formulir Permintaan Paten Diisi oleh petugas Tanggal pengajuan : Tanggal penerimaan : Nomor permintaan : Diisi oleh petugas 1

Dengan ini saya/kami ) : (71) Nama : Alamat 2) :

Warga Negara : Telepon : NPWP (jika ada) :

mengajukan permintaan Paten/Paten sederhana

[ ]

permintaan Paten merupakan permintaan Paten internasional/PCT

[ ]

(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan Paten Nama Badan Hukum 3) : Alamat Badan Hukum 2) :

Nama Konsultan Paten Alamat 2)

[ ]

: :

Nomor Konsultan Paten : Telepon/fax :

(54) Adapun judul penemuan saya/kami adalah :

[ ]

Permintaan Paten ini merupakan permintaan Paten pecahan dari :

[ ]

Kantor HKI-IPB

16


Lanjutan Lampiran 1. (72)

Diisi oleh petugas [ ]

Nama dan kewarganegaraan penemu-penemunya 4) ........................................, warga negara .......................................... ........................................, warga negara .......................................... ........................................, warga negara .......................................... ........................................, warga negara ..........................................

(30) Permintaan Paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) hak prioritas 4)

[ ]

Negara :

Tgl. penerimaan permintaan

Nomor prioritas

.............................. .............................. ..............................

............................................. ............................................. .............................................

....................................... ....................................... .......................................

Bersama ini saya lampirkan 5) : 1 (satu) rangkap : [ [ [ [ [ [ [ [

] surat kuasa ] surat pernyataan pengalihan hak atas penemuan ] bukti pemilikan hak atas penemuan ] bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO) ] bukti prioritas dan terjemahannya ] dokumen (permintaan) Paten prioritas dan terjemahannya ] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya ] dokumen lain (sebutkan :

[ [ [ [ [ [ [ [

] ] ] ] ] ] ] ]

dan 3 (tiga) rangkap : [ [ [ [

] uraian penemuan ..................... halaman ] klaim penemuan ...................... buah ] abstrak penemuan ] gambar penemuan ................... buah

[ [ [ [

Saya/kami usulkan, gambar penemuan .................................. dapat menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas permintaan Paten (UU No. 6 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten).

Kantor HKI-IPB

17

] ] ] ]

[ ]


Lanjutan Lampiran 1. Demikian permintaan Paten ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan permintaan Paten,

(.............................................................................) 6)

Keterangan : 1) Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan. 2) Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat 3) Jika Konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak di bidang konsultan Paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan. 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan. 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan. 6) Jika permintaan Paten diajukan oleh : - lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok/group - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

*) Coret yang tidak sesuai.

Form No. 001/P/HAKI/1999 Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy

Kantor HKI-IPB

18


Lampiran 2. Contoh Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Kepemilikan Paten SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK ATAS KEPEMILIKAN PATEN

Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Prof. Dr. Kamaruddin Abdullah NIP : 130 676 733 Alamat : Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor Kampus IPB Darmaga , PO Box 220, Bogor 16002 2. Nama : Ir. Leopold O. Nelwan, MSi Alamat : Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor Kampus IPB Darmaga , PO Box 220, Bogor 16002 dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan suatu penemuan di bidang teknologi yang diberi judul

UNIT PENGERING DENGAN TENAGA SURYA, ANGIN DAN BIOMASSA mengalihkan hak kepemilikan atas penemuan di bidang teknologi berdasarkan pasal 12 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten kepada : Instansi Alamat

: Kantor HKI-IPB : Gedung Rektorat IPB Lt. 5 Kampus IPB Darmaga Bogor 16680.

Hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan proses permintaan Paten dan royalti akibat penggunaan Paten oleh pihak ketiga akan ditetapkan kemudian oleh Kantor HKI dan Alih Teknologi Industri LP - IPB. Bogor, 22 Nopember 2002 Yang Menerima Hak, Kepala Kantor HKI-IPB

Yang Mengalihkan Hak, Materai Rp. 6.000,-

1. Prof. Dr. Kamaruddin Abdullah NIP. 130 676 733

Dr. Ir. Krisnani Setyowati NIP 131 667 788

2. Ir. Leopold O. Nelwan, Msi

Kantor HKI-IPB

19


Lampiran 3. Contoh Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.I. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

dibuat rangkap 4

Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten Diisi oleh petugas Tanggal pengajuan

: Diisi oleh petugas

Dengan ini saya/kami 1) : (71) Nama : Alamat 2) :

[ ]

Warga Negara : Telepon : NPWP (jika ada) :

Yang telah mengajukan permintaan Paten sendiri/melalui Konsultan Paten : (74) Nama Konsultan Paten : Nomor Konsultan Paten : dengan : (65) Nomor Permohonan Paten (22) Tanggal penerimaan Permohonan Paten (54) Judul invensi

[ ] [ ]

:

[ ]

: :

[ ] [ ]

mengajukan pemeriksaan substantif untuk permohonan Paten tersebut di atas

[ ]

Bersama ini, saya/kami sampaikan : [ ] biaya pemeriksaan substantif Paten sebesar Rp. .................................................... ( ..............................................................................................................................) [ ] biaya klaim yang belum dibayar ........ buah @ Rp. ............................................... Sejumlah Rp. .......................................................................................................... ( ...............................................................................................................................) [ ] kekurangan-kekurangan lain yang rincian ringkasnya tersebut dalam lampiran formulir ini.

[ ]

Yang mengajukan permintaan

(....................................................................) Form No. 017/P/HAKI/1999

Kantor HKI-IPB

20


Lampiran 4. Contoh Formulir Biaya Pemeliharaan Paten DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.I. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Formulir Biaya Pemeliharaan Paten

Diisi oleh petugas Tanggal pembayaran :

Diisi oleh petugas Dengan ini saya/kami (71) Nama Alamat

: : :

[ ]

Warga Negara : NPWP (jika ada) : (74) Nama Konsultan Paten *) : Nomor Konsultan Paten :

[ ] [ ]

(11) Nomor Paten

:

[ ]

(45) Tanggal Pemberian Paten :

[ ]

(54) Judul Penemuan

[ ]

:

Bersama ini, saya/kami sampaikan : [ ] Biaya pemeliharaan tahunan Paten sebesar Rp. ................................................................. ( ............................................................................................................................................) [ ] Biaya per klaim ............................. buah @ Rp. ................................................................. Sejumlah Rp. ....................................................................................................................... ( ............................................................................................................................................) untuk pembayaran biaya tahunan ke ................................................................................... [ ] Denda biaya pemeliharaan tahunan Paten dikenakan 2 % per bulan dari besarnya biaya tahunan yang bersangkutan Rp. .......................................................................................... ( ............................................................................................................................................)

[ ] [ ]

[ ]

Bendahara,

Petugas Penerima,

Yang mengajukan,

(.....................................)

(..........................................)

(..............................................)

*) Bila permintaan Paten diajukan melalui Konsultan Paten Form No. 037/P/HCPM/1993

Kantor HKI-IPB

21


Lampiran 5. Contoh Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Sederhana DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.I. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Sederhana

Diisi oleh petugas Tanggal pembayaran :

Diisi oleh petugas Dengan ini saya/kami (71) Nama Alamat

: : :

[ ]

Warga Negara : NPWP (jika ada) : (74) Nama Konsultan Paten *) : Nomor Konsultan Paten :

[ ] [ ]

(11) Nomor Paten

:

[ ]

(45) Tanggal Pemberian Paten :

[ ]

(54) Judul Penemuan

[ ]

:

Bersama ini, saya/kami sampaikan : [ ] Biaya pemeliharaan tahunan Paten sederhana sebesar Rp. ................................................ ( ............................................................................................................................................) [ ] Untuk pembayaran biaya tahunan ke .................................................................................

[ ] [ ]

Bendahara,

Petugas Penerima,

Yang mengajukan,

(.....................................)

(..........................................)

(..............................................)

*) Bila permintaan Paten diajukan melalui Konsultan Paten Form No. 037/P/HCPM/1993

Kantor HKI-IPB

22


Lampiran 6. Biaya Paten (Berdasarkan PP No. 50 Th. 2001)

No.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. Permintaan: a. Permintaan Paten b. Permintaan Paten sederhana 2. a. Pemeriksaan substantif atas permintaan Paten 1) Profit 2) Non profit b. Pemeriksaan substantif atas permintaan Paten sederhana 3. Tambahan biaya setiap klaim 4. Perubahan jenis permintaan Paten 5. Permintaan banding 6. Permintaan surat keterangan penemu terdahulu a. Profit b. Non profit 7. Permintaan surat bukti hak prioritas 8. Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik 9. Permintaan pencatatan pengalihan permintaan Paten 10. Permintaan pencatatan pengalihan Paten 11. Permintaan pencatatan perubahan data pemohon 12. Permintaan pencatatan perubahan pemegang Paten 13. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi atau lisensi wajib 14. Pendaftaran konsultan Paten 15. Permintaan petikan daftar umum Paten 16. Permintaan salinan dokumen Paten 17. Biaya penelusuran: a. Permintaan atas penelusuran Paten yang diumumkan di dalam negeri b. Permintaan atas penelusuran Paten yang diumumkan di luar negeri 18. Biaya tahunan pemeliharaan Paten (tidak termasuk Paten sederhana): a. Tahun ke - 1 (tahun pertama setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar

c.

Tarif

Per permintaan Rp. Per permintaan Rp.

575.000,00 125.000,00

Per permintaan Per permintaan Per permintaan Per permintaan Per permintaan Per permintaan

Rp. 2.000.000,00 Rp. 900.000,00 Rp. 350.000,00 Rp. 40.000,00 Rp. 450.000,00 Rp. 3.000.000,00

Per permintaan Per permintaan Per permintaan Per permintaan Per permintaan Per Paten Per permintaan Per Paten Per permintaan Per permintaan Per permintaan Per lembar

Rp. 1.000.000,00 Rp. 450.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 5.000.000,00 Rp. 60.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. US$

150.000,00 100.00

Per Paten

Rp.

700.000,00

Per Paten

Rp.

50.000,00

1) Dasar

Per Paten

Rp.

700.000,00

2) Tambahan tiap klaim

Per Paten

Rp.

50.000,00

Per Paten Per Paten

Rp. Rp.

700.000,00 50.000,00

2) Tambahan tiap klaim b.

Satuan

Per subyek Per subyek

Tahun ke - 2 (tahun kedua setelah tanggal penerimaan permintaan Paten):

Tahun ke - 3 (tahun ketiga setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim

Kantor HKI-IPB

23


Lanjutan Lampiran 6. No.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak d.

e.

Tahun ke - 4 (tahun keempat setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim Tahun ke - 5 (tahun kelima setelah tanggal penerimaan permintaan Paten):

1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim f. Tahun ke - 6 (tahun keenam setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim g. Tahun ke - 7 (tahun ketujuh setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim h. Tahun ke - 8 ( tahun kedelapan setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim i. Tahun ke - 9 (tahun kesembilan setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim j. Tahun ke-10 ( tahun kesepuluh setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim k. Tahun ke-11 (Tahun kesebelas setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim l. Tahun ke-12 (Tahun kedua belas setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim m. Tahun ke-13 (Tahun ketiga belas setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim n. Tahun ke-14 (Tahun keempat belas setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim

Kantor HKI-IPB

24

Satuan

Tarif

Per Paten Per Paten

Rp. 1.000.000,00 Rp. 100.000,00

Per Paten Per Paten

Rp. 1.000.000,00 Rp. 100.000,00

Per Paten Per Paten

Rp. 1.500.000,00 Rp. 150.000,00

Per Paten Per Paten

Rp. 2.000.000,00 Rp. 200.000,00

Per Paten Per Paten

Rp. 2.000.000,00 Rp. 200.000,00

Per Paten Per Paten

Rp. 2.500.000,00 Rp. 250.000,00

Per Paten Per Paten

Rp. 3.500.000,00 Rp. 250.000,00

Per Paten Per Paten

Rp. 5.000.000,00 Rp. 250.000,00

Per Paten Per Paten

Rp. 5.000.000,00 Rp. 250.000,00

Per Paten Per Paten

Rp. 5.000.000,00 Rp. 250.000,00

Per Paten Per Paten

Rp. 5.000.000,00 Rp. 250.000,00


Lanjutan Lampiran 6. No. o.

p.

q.

r.

s.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun ke-15 (Tahun kelima belas setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim Tahun ke-16 (Tahun keenam belas setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim Tahun ke-17 (Tahun ketujuh belas setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim Tahun ke-18 (Tahun kedelapan belas setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim Tahun ke-19 (Tahun kesembilan belas setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim

Tahun ke-20 (Tahun kedua puluh setelah tanggal penerimaan permintaan Paten): 1) Dasar 2) Tambahan tiap klaim 19. Denda keterlambatan atas pembayaran biaya tahunan pemeliharaan Paten (tidak termasuk Paten sederhana)

Satuan

Tarif

Per Paten Per Paten

Rp. 5.000.000,00 Rp. 250.000,00

Per Paten Per Paten

Rp. 5.000.000,00 Rp. 250.000,00

Per Paten Per Paten

Rp. 5.000.000,00 Rp. 250.000,00

Per Paten Per Paten

Rp. 5.000.000,00 Rp. 250.000,00

Per Paten Per Paten

Rp. 5.000.000,00 Rp. 250.000,00

t.

Rp. 5.000.000,00 Rp. 250.000,00 2% per bulan dari kewajiban yang harus dibayar 20. Biaya administrasi permintaan Paten melalui Paten Cooperation Treaty (PCT) per permintaan Rp. 500.000,00 21. Biaya Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana: a. Tahun ke - 1 (tahun pertama setelah tanggal pemberian Paten): b. Tahun ke - 2 (tahun kedua setelah tanggal pemberian Paten): c. Tahun ke - 3 (tahun ketiga setelah tanggal pemberian Paten): d. Tahun ke - 4 (tahun keempat setelah tanggal pemberian Paten): e. Tahun ke - 5 (tahun kelima setelah tanggal pemberian Paten): f. Tahun ke - 6 (tahun keenam setelah tanggal pemberian Paten): g. Tahun ke - 7 (tahun ketujuh setelah tanggal pemberian Paten): h. Tahun ke - 8 (tahun kedelapan setelah tanggal pemberian Paten): i. Tahun ke - 9 (tahun kesembilan setelah tanggal pemberian Paten): j. Tahun ke - 10 (tahun kesepuluh setelah tanggal pemberian Paten):

Kantor HKI-IPB

25

Per Paten Per Paten Per Paten

per Paten per Paten per Paten per Paten per Paten per Paten per Paten per Paten per Paten per Paten

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 1.100.000,00 1.650.000,00 2.200.000,00 2.750.000,00 3.300.000,00 3.850.000,00


Lampiran 7. Patent Searching melalui Internet Selain mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan di industri, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan Paten adalah novelty (kebaruan). Untuk mengetahui kebaruan suatu invensi yang akan didaftarkan dapat dilakukan dengan penelusuran dokumen Paten (Patent searching). Banyak masyarakat khususnya peneliti yang belum tahu manfaat Patent searching bahkan mereka belum tahu bagaimana melakukan Patent searching. Selain untuk syarat pendaftaran, Patent searching juga sangat bermanfaat bagi peneliti maupun lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) terutama untuk perencanaan strategi dan tujuan litbang, sehingga penelitian yang dilakukannya tidak mengulang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Syarat kebaruan suatu invensi bersifat global atau berlaku secara internasional, sehingga Patent searching secara internasional juga perlu dilakukan. Patent searching secara internasional dapat dilakukan melalui internet di situs-situs penyedia informasi Paten. Perlu diketahui bahwa tidak semua situs penyedia informasi Paten memberikan informasinya secara gratis (free), beberapa situs penyedia informasi Paten mengenakan biaya tertentu untuk memperoleh informasi Paten, misalnya situs http://www.delphion.com. Walau demikian, informasi Paten yang disediakan secara free di internet juga sudah cukup memberikan informasi awal terhadap kebaruan suatu invensi secara internasional. Untuk melakukan pencarian informasi Paten di internet, apabila kita belum mengetahui alamat situs web yang menyediakan informasi Paten, kita dapat mencarinya dengan memasukkan kata kunci “patent office” di situs web yang menyediakan alat/fungsi pencari di situsnya, seperti yang sering digunakan adalah situs pencari www.google.com. Berikut ini akan dijelaskan secara praktis bagaimana melakukan Patent searching melalui internet.

Kantor HKI-IPB

26


Kantor HKI-IPB

27


Kantor HKI-IPB

28


Kantor HKI-IPB

29


Kantor HKI-IPB

30


Kantor HKI-IPB

31


Kantor HKI-IPB

32


Kantor HKI-IPB

33


Kantor HKI-IPB

34


Kantor HKI-IPB

35


Kantor HKI-IPB

36


Kantor HKI-IPB

37


Kantor HKI-IPB

38


Kantor HKI-IPB

39


Lampiran 8. Beberapa Alamat Situs Web Paten 1. http://bima.ipb.ac.id/~haki (Kantor HKI-IPB) 2. http://www.uspto.gov/patft/index.html (Amerika) 3. http://ep.espacenet.com (Eropa) 4. http://www.jpo.go.jp/ (Jepang) 5. http://www.dgip.go.id (Indonesia) 6. http://www.wipo.int (World Intellectual Property Organization) 7. http://www.ipaustralia.gov.au (Australia) 8. http://www.delphion.com (IBM) 9. www.european-patent-office.org (Eropa) 10. http://www.kipo.go.kr (Korea) 11. http://www.fips.ru/ruptoen/index.htm (Rusia) 12. http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/default.htm (RRC) 13. http://www.mipc.gov.my/ (Malaysia) 14. http://www.ipos.gov.sg/ (Singapura) 15. http://www.dpma.de/index.htm (Jerman) 16. http://www.patent.gov.uk/ (Inggris) 17. http://www.dkpto.dk/ (Denmark) 18. http://www.prh.fi/ (Finlandia) 19. http://www.patentoffice.nic.in/ (India) 20. http://www.ipthailand.org/ (Thailand)

Kantor HKI-IPB

40


Buku Panduan Permohonan Paten bagi Sivitas Akademika IPB

Recommend Documents