(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

BELUM DIKOREKSI

RISALAH RAPAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA -----------------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara

: 2015-2016. : III : : Terbuka. : Rapat Kerja : Senin, 25 Januari 2016. : Pukul 10.23 - 13.40 WIB. : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : Pembahasan terkait legislasi dan pengawasan

JALANNYA RAPAT: PIMPINAN RAPAT /F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN,S.H., M.H/F-PDIP.): Rekaman terputus. Bisa maksimum setengah jam Pak Kapolri highlight-nya saja karena kami sesungguhnya sudah terima ini. Jadi kita bisa langsung pertanyaan dari Bapak-ibu Anggota Komisi III DPR supaya sesuai dengan agenda kita bisa kita akhiri pukul 16.00 Rapat kerja ini. Silakan Saudara Kapolri. KAPOLRI: Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pimpinan Komisi III DPR; Yang saya hormati para Anggota Komisi III DPR beserta seluruh hadirin sekalian yang saya muliakan. Sebelumnya kami menyampaikan ucapan selamat terlebih dahulu, mungkin mendahului Pak ini karena Pak Bambang ini mungkin nanti akan dilantik menjadi Ketua Komisi III DPR dan mudah-mudahan semuanya bisa lancer. Sesuai dengan surat undangan Komisi III DPR RI, maka acara rapat pada hari ini membahas tentang legislasi dan pengawasan. Dimana Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengirimkan rancangan pertanyaan secara tertulis mengenai legislasi dan pengawasan. Jawaban atas pertanyaan dari Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut telah kami susun secara tertulis dan telah kami sampaikan. Jika ada pendalaman lebih lanjut, maka kami akan memberikan penjelasan pada Rapat kerja hari ini. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan jawaban sesuai dengan urutan materi pertanyaan yang telah kami terima dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta penjelasan Kapolri terkait dengan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri baik dari segi undang-undang maupun perundang-undangan lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri tidak efektif. Demikian pula meminta masukan dan saran dalam mendukung percepatan diselesaikan RUU KUHP dan RUU Kepolisian. Jawabannya dalam rangka pelaksanaan topolsi Polri terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebabkan pelaksanaan tugas Polri menjadi kurang efektif antara lain: a. Belum adanya regulasi undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hokum bagi Polri berwenang menyelesaikan perkara pidana seperti restorative justice. Ini sudah kita lakukan, tetapi belum ada dasar hukumnya. Oleh karena itu, kami merekomendasikan perlu diakomodir ketentuan tentang praktek-praktek restorative pada setiap tingkat pemeriksaan perkara didalam RUU KUHAP; b. Adanya regulasi yang tidak harmonis atau tidak sinkron dengan Undang-Undang Polri serta KUHAP. Sebagai dasar hokum bagi Polri untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti aturan mengenai kewenangan Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan kewenangan untuk memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada PPNS, namun kewenangan tersebut tereduksi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus tentang kewenangan penyidikan oleh PPNS seperti kepabeanan, cukai, perpajakan, pos, cagar budaya, keimigrasian, penerbangan, pasar modal, pengelolaan lingkungan hidup, Otoritas Jasa Keuangan dan perdagangan berjangka komodity. Rekomendasi kami perlunya sinkronisasi terhadap regulasi yang tidak harmonis atau tidak sinkron dengan Undang-Undang Polri serta KUHAP; c. Adanya regulasi dengan pengaturan norma yang belum jelas serta regulasi yang belum lengkap peraturan pelaksanaannya antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemanggilan Paksa dengan Bantuan Polri dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengenai Pemanggilan Notaris. Rekomendasi kami perlunya pengaturan norma yang jelas dalam peraturan pelaksanaan setiap undang-undang; d. Tidak tegasnya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan penegakan hokum diwilayah ZEE yaitu terkait dengan Undang-Undang Perikanan yang membuat petugas Polri menjadi raguragu dalam menegakan hokum atau menyidik kasus-kasus perikanan yang terjadi dikawasan wilayah pengelolaan perikanan bila TKP-nya berada diwilayah di ZEE, sehingga perlu dilakukan amandemen Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; e. Belum adanya aturan yang dapat menjerat tindakan pendahuluan terorisme seperti doktrin radikal, cuci otak, recruitment, bait yang menyimpang, ceramah yang bersifat provokatif, ajakan melalui media social, pelatihan kemampuan ala militer secara tidak sah diperluas dengan setiap kegiatan untuk membentuk dan atau meningkatkan kemampuan militer dengan atau tanpa peralatan militer. Rencana penggabungan diri kedalam kelompok radikal baik didalam maupun di luar negeri. Rekomendasi kami perlu dilakukan revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dapat menjadi dasar dalam penindakan oleh Polri diantaranya sebagai berikut; 1. Didalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 difokuskan untuk penguatan kewenangan Polri dalam melakukan penanggulangan tindak pidana terorisme baik dalam aspek pencegahan, penegakan hokum maupun de radikalisasi. 2. Penambahan bab tentang pencegahan dan dimasukan strategi prevention detection. Preventif detection. Ketentuan persiapan tindak pidana dapat dilakukan penahanan dengan unsur patut diduga ketentuan tersebut merupakan lex spesialis dari KUHAP dan KUHP; 3. Perluasan kategori tindak pidana terorisme antara lain seperti doktrin, radikal, cuci otak, rekrutiment, bait terhadap organisasi teroris, ceramah yang bersifat provokatif, pelatihan, kemampuan ala militer secara tidak sah dapat digolongkan sebagai tindak pidana terorisme; 4. Ada penguatan didalam hokum acaranya yaitu penangkapan yang semula 7 hari menjadi 30 hari. Penahanan yang semula 180 hari diusulkan menjadi 240 hari.

5. Kemudian persidangan melalui media teleconference untuk pemeriksaan saksi karena saksi ini harus dilindungi dan saksi ini terancam oleh mereka, sehingga perlu ada persidangan melalui teleconference. 6. Penambahan bab tentang program deradikalisasi. Terkait masukan dan saran dalam mendukung percepatan diselesaikannya RUU KUHP. Untuk mempercepat pembahasan RUU KUHP, Polri menyarankan cara pembahasan yang selama ini menggunakan model DIM dirubah dengan model pengelompokan klustering terhadap substansi yang diatur didalam RUU KUHP melalui metode: a. Memilih kluster yang paling ringan masalah dan bobot pengaturannya termasuk apakah substansinya dapat menimbulkan pertentangan dan polemic didalam masyarakat atau; b. Membahas kluster yang paling berat kearah kluster yang paling ringan bobotnya. Terkait dengan masukan dan saran dalam menyelesaikan RUU tentang Polri, kami mengharapkan perubahan Undang-Undang tentang Polri dilakukan menunggu penyelesaian RUU KUHP dan RUU KUHAP. Harapan ini didasarkan pada pemikiran bahwa sepatutnya tahapan perubahan dimulai dari penyempurnaan aturan yang ada didalam KUHP sebagai hokum material dilanjutkan perbaikan aturan didalam KUHAP sebagai hokum formil, berikutnya perubahan undang-undang yang mengatur para actor atau pelaksana dua hokum tersebut dalam hal ini Undang-Undang tentang Polri. Tahapan ini perlu dilakukan agar rumusan perubahan Undang-Undang tentang Polri dapat selaras dan harmonis dengan pengaturan yang ada didalam undang-undang yang baru terkait KUHAP dan KUHP, sehingga Undang-Undang Kepolisian yang baru dapat lebih efektif dan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri sebagai penegak hokum. 2. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta penjelasan Kapolri terkait dengan tindak lanjut atas hasil RDPU Komisi III DPR dengan masyarakat dan kesimpulan rapat kerja sebelumnya. Terkait dengan tindak lanjut hasil RDPU Komisi III DPR dengan masyarakat kami laporkan sebagai berikut, setelah dilakukan inventarisasi dan pengecekan terhadap daftar surat pengaduan masyrakat melalui Komisi III DPR terdapat 121 surat pengaduan dengan perincian; a. 8 surat tidak berkadar pengawasan. Pengaduan dari masyarakat, instansi pemerintah atau pihak lain yang isinya mengandung informasi berupa saran, sumbangan pemikiran, kritik yang konstruktif dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja serta pelayanan polri kepada masyarakat; b. 12 surat pengaduan terdaftar dalam tabel yang tidak ada surat pengaduannya, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti; c. 101 surat pengaduan ditindaklanjuti dengan hasil 14 pengaduan selesai benar, 47 pengaduan tidak benar artinya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, kemudian 40 pengaduan sedang ditindaklanjuti artinya dalam proses. Dari 101 surat yang ditindaklanjuti dapat digolongkan sebagai berikut: - Bidang managemen sebanyak 9 surat; - Bidang reskrim sebanyak 88 surat; - Bidang propam sebanyak 4 surat. Selanjutnya tindak lanjut kesimpulan pada rapat kerja sebelumnya sebagai berikut, penuntasan kasus-kasus menonjol dan meresahkan masyarakat. Narkoba selama periode Bulan Januari sampai Februari 2015, Polri telah menangani sebanyak 34.304 kasus dengan jumlah tersangka 42.907 tersangka dan untuk beberapa kasus menonjol terkait tindak pidana narkoba dan telah berhasil mengamankan 28 orang tersangka. 12 diantaranya adalah WNA dengan barang bukti 15 ton ganja, 577 kilogram sabu, 134.190 butir ekstasi, 25,5 hektar lading ganja dan satu senpi laras panjang rakitan. Kedua, prostitusi online. Selama kurun waktu Tahun 2015, Polri telah mengungkap 17 tindak pidana prostitusi online, menahan 12 orang tersangka dengan PSK sebanyak 22 orang. Kasus yang terakhir pada tanggal 10 Desember 2015 dilakukan penangkapan terhadap tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam prostitusi online yang melibatkan artis. Terhadap kasus tersebut, Polri menggunakan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, sehingga kedua artis tersebut adalah saksi korban. Ketiga, perbudakan. Penanganan tindak pidana orang yang terjadi di PT Pusaka Financeris Resources terhadap 8 tersangka yang terdiri dari 7 orang WNA dan 1 orang WNI sudahdalam proses persidangan di pengadilan negeri, Kepulauan Aru, sedangkan korban berjumlah 347 orang telah dikembalikan ke negeanya. Kemudian kasus angelica telah memasuki tahap pembacaan tunttutan di dalam Pengadilan Negeri Denpasar. c.

Proses pengaaan TMKP dan penerbitan SIM penyedia ke PTUN. Hal ini telah kita tangani karena keadaan darurat atas kebutuhan dan pengadaan TNKB Tahun 2015 diselenggarakan dengan penunjukan langsung kepada tiga rekanan dengan harga yang terendah. Pada akhir Bulan Desember 2015 telah selesai dicetak sebanyak 22. 600.16.785 pasang TNKB. Tindak lanjut untuk pengadaan Tahun 2016 akan merujuk kepada Kepres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kedua, penerbitan SIM dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntable dengan system online. Pada 45 satpas dan terus akan dikembangkan diseluruh satpas serta diharapkan selesai pada Tahun 2019. Jumlah total satpas 455. Satpas diawaki oleh petugas yang memiliki kompetensi bersetifikasi. Pada kurun waktu 2014-2015 telah disertifikasi sebanyak 1000 orang petugas. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan penanganan tindak lanjut kasuskasus yang menarik perhatian public maupun permasalahan kamtibmas lainnya. a. Kasus Pelindo II telah dilakukan pemeriksaan 85 orang saksi, 5 orang ahli dan penyitaan barang bukti serta menetapkan 1 orang tersangka. Rencana tindak lanjut didasarkan hasil koordinasi lisan dengan BPK. Perhitungan kerugian negara telah selesai dan disimpulkan ada kerugian negara. Surat pengantar sudah ditandatangani oleh Ketua BPK dan direncanakan hari ini akan dikirimkan ke Mabes Polri. Melakukan pemberkasan terhadap tersangka yang telah ditetapkan; b. Kasus SKK Migas kondesat, Polri telah memeriksa 65 orang saksi, 6 orang ahli dan penyitaan barang bukti serta menetapkan 3 orang tersangka. Perhitungan kerugian negara telah selesai dilaksanakan oleh BPK dan ditemukan terdapat kerugian negara. Proses penyidikan saat ini sudah sampai pada tahap melengkapi petunjuk JPU, nah sudah P19; c. Kasus Pertamina Fondation. Polri telah memeriksa 140 orang saksi, 2 orang ahli dan penyitaan barang bukti. Selanjutnya Polri akan mengintensifkan koordinasi dengan BPKP untuk perhitungan kerugian keuangan negara; d. Kasus hyper speed diesel PLN. Polri telah memeriksa 34 orang saksi, 4 ahli dan menyita barang bukti. Selanjutnya Polri akan melakukan pemeriksaan tersangka koordinasi dengan BPK berkoordinasi dan supervise dari KPK; e. Penanganan kasus Pasar Turi. Ini untuk tersangka Trismarini sudah di SP3. Kemudian laporan polisi dengan tersangka Henry Joko Siti Gunawan Direktur PT Gala Bumi Perkasa. Polri telah memeriksa 42 orang saksi dan menyita barang bukti dan selanjutnya akan memanggil ahli perdata dan pertanahan berkoordinasi dengan JPU dan gelar perkara untuk menentukan kasus tersangka; f. Penanganan kasus pertambangan pasir besi di Lumajang ini sudah selesai. Laporan polisi berjumlah 14 dengan 37 tersangka. Tahap 1 6 berkas dengan 10 tersangka dan tahap 2 8 berkas dengan 27 orang tersangka. g. In toleransi di Tolikara Papua dan Aceh Singkil. 1. Kasus di Tolikara Papua, Polri telah memproses laporan Polisi dengan 2 tersangka. Kasus ini sudah dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Abepura Jayapura. 2. Kasus Aceh Singkil. Polri telah menangani 3 laporan polisi dengan menetapkan 5 tersangka. Saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Singkil; 3. Masalah gafatar. Kami laporkan gafatar adalah sebuah gerakan yang beberapa tahun lalu menyebut dirinya alkidayah al islamiah yang dipimpin Ahmad Musadek yang mengaku sebagai nabi baru. Gafatar membawa paham yang menyimpang dari agama yang ada yaitu khususnya Islam seperti tidak wajib sholat, tidak puasa dan sebagainya. MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa kelompok ini masuk dalam kategori aliran sesat dan menyesatkan.

Setelah dinyatakan organisasi terlarang, aliran tersebut berkamuflase menjadi organisasi social kemasyarakatan dengan nama gerakan fajar nusantara yang telah dideklerasikan pada tanggal 21 Januari 2012 di Jakarta. Tindak lanjut penanganannya melakukan pendataan dan memfasilitasi proses pemulangan anggota eks gafatar yang selama ini terdata di Kalimantan Barat sebanyak 4010 jiwa terdiri dari 907 laki-laki dan 632 perempuan dan 2471 anak-anak. Melakukan pengamanan dan pengawalan proses evakuasi eks anggota gafatar yang akan direlokasi dan evakuasi ke tempat asal. Melakukan koodinasi dengan Kementerian Agama agar menampung para eks gafatar di Asrama Haji dan diberikan pencerahan ajaran agama sebelum dikembalikan ke daerah atau keluarga masing-masing. h. Penganiayaan yang mengabarkan kematian Anggota Polri pada saat penggerebekan narkoba di Kampung Berland. Pada tanggal 18 Januari 2016 pukul 14.30 saat Anggota Polsek Senen melakukan pengembangan perkara narkoba di Jalan Slamet Riyadi 4 Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Pada saat melakukan kegiatan tersebut sekitar 20 orang warga menyerang petugas dengan membawa senjata tajam dan tumpul. Atas kejadian tersebut, seorang Anggota Polri Bripka Taufik Hidayat dan Informan Jefri alias si b telah meninggal dunia. Polri telah mengamankan 4 orang pelaku Adi Friosa Wijaya alias Ade Badak dan Riko Patikasih. Keduanya meninggal karena melakukan perlawanan. Angelina Monica serta Imam Hadis Saputra alias koceng. Penyerapan terhadap Anggota Polri saat menangkap pelaku narkoba di Jakarta Utara. Pada tanggal 19 Januari 2016 telah terjadi peristiwa penembakan Anggota Polri di Jalan Bugis Nomor 85 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dengan pelaku atas nama Faizal Rahman. Disaat anggota melakukan pengepungan tiba-tiba anggota diberondong tembakan dari dalam rumah, akibatnya Iptu Supriatin tertembak dilengan tangan, sementara Bripka Aris kena tembak di dada sebelah kanan. Polisi menyita sejumlah barang bukti yaitu 20 paket sabu, 19 butir peluru caliber 38 milimeter, 2 butir peluru caliber 9 milimeter, 6 selongsong caliber 9 milimeter. 1 pucuk air sofgan, satu granat nanas, decoder cctv, satu telepon genggam dan senjata pelontar panah. Penyerangan Anggota Polri saat menangkap pelaku narkoba di Deli Serdang Medan pada tanggal 18 Januari 2016 telah dilakukan penangkapan pelaku narkoba di Desa Siente Persut Situan Deli Serdang, Medan. Namun keluarga sekitar lokasi menyerang polisi dengan melakukan pelemparan dan seorang pelaku merampas senjata Anggota Polri, kemudian melakukan penembakan terhadap Anggota Polri atas nama Abdul Tanjung. Saat ini Polri telah mengamankan 7 orang tersangka termasuk pelaku yang menembak korban. Kasus kopi bersianida. Pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 16.14 di Restoran Oliver West Mall lantai Grand Indonesia Jakarta Pusat. Saudari Wayan Mirna Salihin meninggal dunia disaat setelah meminum ice coffee Vietnam. Saat ini Polda Metro Jaya masih melakukan proses penyidikan secara ilmiah dan juga melibatkan Australia Federal Police. Selanjutnya telah memeriksa 13 orang saksi dan menyita barang bukti yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil laboratorium dalam alat pencernaan korban terdapat kandungan sianida yang sama dengan kandungan sianida pada kopi. Penyidikan sedang dalam proses. Penanganan kamtibnas lain yang menjadi perhatian masyarakat; a. Penanganan permasalahan pilkada. Saat ini pilkada serentak telah memasuki tahapan sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi hingga tanggal 21 Januari 2016. Telah tercatat 147 pemohon gugatan dengan rincian 35 perkara tidak diterima karena telah melewati batas waktu. 16 perkara ditolak karena perbedaan suara melampau 2% dan 91 pemohon masih menunggu jadwal sidang. Polri masih mengawal dan mengamankan proses persidangan tersebut dan juga mengamankan daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada susulan yaitu Provinsi Kalteng, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar dan Kota Menado. Untuk Kalteng akan dilaksanakan besok, Fak-Fak sudah selesai.

b.

Penanganan permasalahan terorisme. Penggeleran operasi Kepolisian. Dalam rangka perburuan jaringan teroris kelompok Mujahidin Timur Pimpinan Santoso alias Abu Wa'dah telah dilakukan operasi camar malio I sampai dengan IV dan berhasil mengamankan 20 orang tersangka teroris, 825 butir amunisi, 2 pucuk senjata api. Selain itu, berhasil menemukan lokasi kamp latihan, 4 pondok peristirahatan. Mengingat tersangka Santoso belum tertangkap, Polri melanjutkan operasi Kepolisian dengan Santinobala dimulai sejak tanggal 10 Januari 2016 yang hingga saat ini telah berhasil melumpuhkan 3 orang tersangka teroris 1 meninggal dunia dan 2 tertangkap. Adapun yang menjadi kendala antara lain adalah kondisi geografis yang luas dan sulit serta banyaknya masyrakat yang menjadi simpatisan santoso.

2. Perkembangan ancaman terror di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada periode Tahun 2000 sampai dengan 2009 aksi terorisme lebih cenderung mentargetkan symbol-simbol barat dan kepentingan-kepentingan asing, namun pada periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 aksi-aksi terorisme lebih mentargetkan kepada pemerintah dan personil Polri. 3.

Perkembangan penanganan ISIS. Berdasarkan data intelijent lebih dari 200 orang WNI telah berangkat ke Suriah untuk mendukung ISIS. Propaganda yang dilakukan ISIS antara lain deklarasi, bait, video pengancaman, video latihan militer dan ancaman melalui rekaman suara di media social. Terhadap ancaman tersebut telah dilakukan upaya penyelidikan secara intensif melalui IT.

4.

Aksi terorisme tidak lagi hanya berlatar belakang ideology dan politik semata, namun mulai berkembang pada motif ekonomi yang dilakukan secara perorangan atau yang dikenal dengan lone wolf seperti aksi terror di Mall Alam Sutra dan pelemparan granat di Gedung Multi Piranti Graha Duren Sawit.

5.

Penanganan serangan bom dan penembakan di Jalan Thamrin. Pada tanggal 14 Januari 2016 telah terjadi serangan bom dan penembakan di Jalan MH. Thamrin yang menyebabkan di depan Café Starbuck dan Pos Polisi Lalu Lintas yang menyebabkan 35 orang korban. 4 teroris meninggal dunia, 4 warga sipil meninggal dunia. 22 warga sipil luka-luka, 5 Anggota Polri luka-luka, 4 tertembak dan 1 kena bom.

Berdasarkan dugaan sementara aksi tersebut dilakukan oleh Bahrum Naim sebagai langkah untuk mengungguli saingannya guna mendapatkan pengakuan sebagai pimpinan kelompok ISIS di Asia Tenggara. Selanjutnya Polri melakukan olah TKP, melakukan analisis berbagai temuan dan melakukan penindakan. Sampai saat ini telah ditangkap terhadap 19 tersangka dari berbagai jaringan kelompok terorisme. 6 pelaku dengan status narapidana. Kita kembalikan ke LP untuk menjalani hokum dengan proses penyidikan tetap dilakukan. 12 orang pelaku dilakukan penahanan, 6 pelaku terkait bom thamrin dan 6 pelaku terkait dengan kelompok lain yang sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk melakukan aksi amaliah. Satu orang dikembalikan karena tidak cukup bukti. Upaya Polri untuk mencegah dan menga… aksi terorisme. Strategi Polri terhadap aksi terorisme terus dikembangkan dengan mengambil langkah yang lebih pro aktif dalam melakukan upaya pencegahan dan penegakan hokum sebelum terjadinya aksi terorisme yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian. Polri mengharapkan dukungan Komisi III DPR: a. Penguatan Polri khususnya Densus 88 aksi terror melalui pemenuhan kebutuhan peralatan dan penambahan anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan tindak pidana terorisme; b. Perubahan aturan perundang-undangan untuk perkuatan peranan Polri sebagaimana yang saya sampaikan diatas. 3. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta penjelasan terkait penemuan dalam hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015 pada: a. Pemeriksaan atas system pengendalian intern terhadap system pengendalian intern pendapatan dan system pengendalian belanja, system pengendalian asset dan lain-lain; b. Pemeriksaan atas kepatuhan perundang-undangan terhadap pendapatan dan hibah serta belanja.

Jawaban kami: a. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas system pengendalian intern terdapat 5 temuan hasil pemeriksaan BPK dibidang system pengendalian intern, temuan tersebut telah ditindaklanjuti sebagai berikut, 1 temuan pada system pengendalian pendapatan dan hibah yaitu pemanfaatan BMN belum diatur dengan perjanjian. Sesuai dengan rencana aksi Polri menindaklanjuti dengan melaksanakan inventarisasi terhadap seluruh asset milik Polri yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang sampai saat ini masih dalam proses dan sedang mengajukan persetujuan atas pemanfaatan asset oleh pihak ketiga kepada Menteri Keuangan dan selanjutnya dituangkan dalam perjanjian. Dua temuan dalam system pengendalian belanja yaitu; 1. Pengendalian intern atas pengelolaan belanja barang belum optimal dan penataan usaha atas hasil pengadaan barang dan jasa belum optimal. Sesuai dengan rencana aksi Polri menindaklanjuti dengan meningkatkan pengawasan untuk mengurangi berulangnya permasalahan kekeliruan penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pengelolaan belanja, barang dan jasa, dan Polri telah membuat rencana aksi yang konkrit dan terukur berupa berkap Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penata Bukuan Manual dilingkungan Polri tanggal 6 Februari 2014 dan berkap Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas berkap 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Perwappu di lingkungan Polri. 1 temuan pada system pengendalian asset sesuai dengan rencana aksi Polri menindaklanjuti dengan membuat rencana aksi dengan melakukan kegiatan rekonsiliasi simak BNN yang dilakukan persemester. Selanjutnya dimasukan didalam rencana dan laporan keuangan Porli. 1 temuan BPK terkiat dengan penerimaan hibah objek vital, satpam dan pelatihan pada lembaga pendidikan Polri telah ditindaklanjuti dengan melakukan revisi PP Nomor 50 Tahun 2010 dan hasilnya telah dimasukan pada PNBP Polri. b. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas kepatuhan perundangundangan terhadap pendapatan dan hibah serta belanja. Ada 11 temuan hasil pemeriksaan BPK RI dibidang ini. Terdapat 5 temuan pada pendapatan dan hibah yaitu pendapatan jasa giro pada Polresta Samarinda belum disetorkan ke kas negara Provinsi Kaltim. Kas daerah ke Provinsi Kaltim. 2. Hasil pemanfaatan asset Polri Tahun 2014 … disetorkan kepada kas negara. 3. Kekurangan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPH. 4. Kelebihan perhitungan pembayaran atas kontrak sewa jaringan telekomunikasi Korlantas Polri Tahun Anggaran 2014 pada Korlantas Polri belum diterima. 5. Keterlambatan penyelesaian beberapa paket kerjaan belum dikenakan denda. Sesuai dengan rencana aksi sampai dengan saat ini Polri masih dalam prosess penyelesaian dengan penyetoran pendapatan ke kas negara dan melakukan inventarisasi seluruh asset milik Polri yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan segera melaporkan kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh persetujuan pemanfaatan BMN dan penetapan besaran nilai sewa. Ada 6 temuan dibidang kepatuhan mengenai belanja yaitu: 1. Pelaksanaan anggaran belanja pengamanan Pemilu Tahun 2014 tidak sesuai ketentuan; 2. Pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang tidak sesuai ketentuan; 3. Duplikasi pembayaran pelaksanaan kegiatan; 4. Pembayaran atas kegiatan yang tidak sesuai kondisi riil; 5. Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai; 6. Pekerjaan embossing dan pencetakan TNKB tidak sesuai ketentuan. Sesuai dengan rencana aksi sampai saat ini, Polri masih dalam proses penyelesaian dengan menyetorkan ke kas negera dan memberikan sanksi sesuai ketentuan pada satker terkait yang kurang optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada satuan kerjanya. Untuk mendapatkan

status penyelesaian temuan BPK RI, Polri dan BPK sedang melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2015 pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 bertempat di Gedung BPK. Pimpinan Komisi III DPR serta Anggota Dewan yang saya hormati. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan atas beberapa pertanyaan yang telah diajukan semoga dapat dijadikan pertimbangan bagi Anggota Dewan yang terhormat dalam memberikan saran dan masukan guna meningkatkan kinerja Polri dalam memelihara keamanan dalam negeri. Sebelum kami tutup, kami laporkan disini juga diundang Kapolda Kalbar. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan gafatar. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Saudara Kapolri. Persis kami mengusulkan tadi 30 menit waktu yang dimanfaatkan oleh Saudara Kaporli. Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR. Ya silakan Pak Herman F-PDIP (HERMAN HERY): Sebelum dilanjutkan saya punya usul karena agenda hari ini kita ada serah terima Ketua Komisi yang baru, saya mengusulkan kalau semua kawan-kawan berkenan kita ajukan pertanyaan per fraksi supaya pukul 13.00 kita bisa selesai rapat ini, kemudian kita bisa lanjutkan acara yang berikut serah terima Pimpinan Ketua Komisi yang baru. Demikian usulan saya. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Herman Hery. Bisa kita setujui? (RAPAT:

SETUJU)

F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S. Ag., M.Si.): Ketua, harusnya tanya dulu dengan fraksi-fraksi yang setuju atau tidak jangan Ketua ketok terus. PIMPINAN RAPAT: Tapi saya lihat kemari Pak Nasir belum pencet ini? Pak Nasir setuju? F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S. Ag., M.Si.): Biar Fraksi Golkar dulu Ketua, jangan Fraksi PKS dulu. PIMPINAN RAPAT: Silakan Pak Bambang Soesatyo.

F-PG (BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A): Pak Golkar sebagai partai akan bergabung dengan pemerintah, pasti akan setuju dengan apapun….pendapat.

PIMPINAN RAPAT: Gerindra? F-GERINDRA/WAKIL KETUA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.): Ya kalau per fraksi itukan kurang menghargai Anggota, mungkin ada Anggota yang mau bertanya ini persoalannya, jadi keadilan ya. Boleh ada pertanyaan. Kalau fraksi nanti 10 fraksi selesai Pak Trimedya. Saya mengingatkan mungkin ada Anggota yang mau ya? karena forum inikan mungkin ada keluh kesah dari Anggota berkaitan dengan dapil dan macam-macam. Format ini juga itu saya rasa ya? PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Desmon. Kita kembali ke Fraksi Demokrat? Belum hadir. Oh ya Fraksi Demokrat minta izin mereka ke Bandung karena Ketua Umum Pak SBY mendapatkan anugrah Doktor Honoris Kausa dari ITB, jadi Demokrat tidak hadir. Izin kolektif sama seperti PDI Perjuangan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu izin kolektif karena ada rakernas. Fraksi PAN? Oh Pak Daek diizinkan Ketua Fraksi Pak Daek. Silakan Pak. F-PAN/WAKIL KETUA (MULFACHRI HARAHAP, S.H.): Saya kira, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Desmon, rapat kerja kita bisa berjalan seperti biasa artinya hak Anggota untuk bertanya tidak perlu dibatasi, kalau pun memang ada agenda pelantikan, nanti sebelum rapat ini diskors untuk sholat zhur kita bisa menyisipkan agenda pelantikan Ketua Komisi III DPR yang baru. Ya saya kira rapat kerja kita bisa berjalan sebagaimana biasanya. Saya kira itu. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Fraksi PKB PKB: Baik Pimpinan. Pada prinsipnya saya setuju Pak Bambang segera ditetapkan menjadi Ketua Komisi III DPR secara lengkap, cuman melihat bahan dari Pak Kapolri ini cukup tebal dan sekarang memang isu-isunya juga cukup banyak yang perlu dibicarakan. Jadi kalau menurut saya, saya setuju saja saya perfraksi, tetapi apa namanya penetapan Pimpinan itu juga normal-normal saja, tidak buru-buru juga Pak Bambang. PIMPINAN RAPAT: Kita putar dulu saja ya, tutup ya? Fraksi PKS silakan Pak Muhammad Nasir.

F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S. Ag., M.Si.): Terima kasih. Kami sependapat dengan usul Pak Doktor Herman Hery artinya bagaimana pelantikan bisa berjalan dengan baik, jadi sekali mengayuh dua pulau terlampau. Jadi apa yang disarankan oleh Pak Mulfahri, Pak Desmon itu harus menjadi pertimbangan

juga ketua ya. Jadi berikanlah waktu yang cukup bagi fraksi-fraksi untuk mendalami apa yang disampaikan oleh Kaporli. Demikian. Terima kasih Ketua.

PIMPINAN RAPAT: PPP? Fraksi siang atau malam ini? F-PPP (Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M): Begini Ketua, kita dapat berita bahwa Pak Bambang akan menjadi Ketua hari ini. Inikan hal yang khusus saja Ketua pada hari ini. Kalau boleh perfraksi saja Pak. Harihari biasakan kalau tidak ada hal yang khusus kita bebas seluruh Anggota, tapi karena Pak Bambang direncakan menggantikan Pak Aziz, saya pikir perfraksi saja. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Berikutnya Fraksi Partai Nasdem Pak Taufik. F-NASDEM (Drs. TAUFIQULHADI, M.Si): Fraksi Partai Nasdem yang paling penting ini adalah menurut saya apa yang disampaikan oleh pihak Kepolisian juga saya merasa bahwa pelantikan Ketua Komisi juga sangat penting, jadi kedua hal yang penting itu, itu kedua-duanya harus diakomodasi. Karena itu, saya pikir semua Anggota juga ingin berpendapat, tetapi waktu untuk pelantikan itu harus ditetapkan secara pasti, walaupun kita nanti setelah pelantikan kemudian dilanjutkan lagi bagi saya tidak ada masalahnya, tetapi yang harus kita pahami bahwa hak bertanya Anggota itu jangan sampai terabaikan. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Mohon maaf Pak substansinya sudah masuk Pak Taufik. Terakhir Fraksi Hanura Pak Suding. F-HANURA (H. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H): Ya Pak Pimpinan setuju ya pandangan atau pendapat disampaikan perfraksi. Namun demikian, ketika misalnya ada Anggota mendalami pandangan dari fraksi yang bersangkutan, saya kira itu juga diberikan ruang dan saya setuju bahwa ini segera dikonfirmasi ke pihak Kesekjenan jam berapa pelantikannya Mas Bambang, lalu kemudian bisa saja nanti kita skorsing untuk segera dilakukan pelantikan, lalu kemudian rapat kita lanjutkan kembali kalau memang rapat itu belum selesai ataukah paling tidak memang juga ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari fraksi atau anggota itu juga nanti bisa dijawab secara tertulis saja kalau memang itu dianggap penting ya dalam forum rapat ini. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Suding. Kia sudah dengar Saudara Kapolri pandangan dari 10 fraksi. Dari meja Pimpinan, walaupun kita sudah dok tadi, kami mengusulkan perfraksi dana pa yang disampaikan oleh kawan-kawan, kalau seandainya masih ada kata kunci dari Pak Suding tadi fraksi mau melakukan pendalaman atau bahasa di kampong saya nambo cie kita bisa setujui ya? setuju ya Pak Muhammad Nasir? (RAPAT:

SETUJU)

Silakan yang pertama Fraksi PDI Perjuangan Pak Herman Hery atau Ibu Dwi Ria Latifa? F-PDIP (DR.JUNIMART GIRSANG, SH., MBA): Terima kasih Pimpinan. Cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu. Kita mau cepat saja. Pak Kapolri, yang pertama kami sudah mendengarkan paparan dari Pak Kapolri yang cukup singkat. Saya hanya mau menyampaikan beberapa hal menyangkut narkoba dan gafatar. Pak Kapolri, narkoba sekarang sudah sampai kedusun Pak. Kalau tadi di ruangan Pimpinan, ada teman saya mengatakan kenapa Saudara ketemu dengan Pak Kabareskrim menanyakan narkoba bukan kepada BNN? Saya jawab “bahwa di dusun itu, di desa itu tidak ada BNN yang ada polisi”. Oleh karena itu, melalui forum ini saya sampaikan temuan-temuan tentang maraknya narkoba sampai ke dusun Pak Kapolri dan Pak Wakapolri ini kejadian di daerah Siantar, Simalungun. Di dapil saya Pak Kapolri juga sudah pernah kesana, disana tersebut banyak jaringan para narkoba dan bandar narkoba yang di backing bekerja sama dengan aparat Kepolisian. Sekarang sedang ramai di Siantar Simalungun tentang persidangan yang namanya Mister Ong. Disebutkan ada bandar narkoba bernama Apin Nehu. Disebutkan juga bahwa di Siantar Simalungun walaupun di Medan lebih banyak lagi aparat penegak hokum polisi memakai juga Pak. Disini ada semua…yang kita serahkan fotofoto bagaimana oknum polisi memakai sabu-sabu Pak. Disini ada tiga nanti foto yang saya kasih ke Pak Kapolri agar segera ini disikapi Pak. Masyarakat di Siantar Simalungun termasuk di dusun-dusun …Dolok didalam sana Pak termasuk di Dairi sampai kedalam sudah resah dengan situasi ini Pak Kapolri. Kenapa kami tidak melaporkan kepada BNN? Karena disana tidak ada BNN Pak, yang ada Polisi. Yang kedua, kendala di daerah itu Pak. Informasi langsung dari para Kapolres bahwa para bandar ini juga di back up oleh para oknum tentara, sehingga polisi sangat sulit sekali untuk memberantas ini. Oleh karena itu, Pak Kapolri bisa segera mungkin turun ke lapangan untuk langsung melihat bagaimana sebenarnya yang terjadi disana. Yang membuat saya miris Pak, oknum polisi sendiri yang memakai dan rakyat, masyarakat tahu Pak. Itu di foto. Ini sangat memalukan sekali. Saya sering dapat SMS, kemarin saya dapat surat satu bundle ini Pak suratnya. Mister Ong sudah terika-teriak di pengadilan menyebut beberapa nama polisi, menyebut nama bandar, tetapi kepolisian tetap diam. Yang kedua, penanganan perkara korupsi Pak Kapolri. Tolong diawasi para Kapolres agar dalam menangani perkara korupsi, kapolres tidak bocor alus Pak. Ada kejadian salah satu polres setelah penanganan perkara korupsi berjalan secara mantab 4 tersangka, 2 ditahan dalam perjalanannya yang dua tersangka ini tidak ditahan bahkan Kanit yang secara betul-betul professional menangani perkara ini dipindahkan ke Kapolres Pak, dipindahkan ke Pidum, nanti dalam berkas saya serahkan Polres mana itu Pak. Tolong Pak, inikan polisi sedang disorot oleh masyarakat agar betul-betul bisa menegakan hokum secara transparan. Di kampong-kampung Pak, polisi berjalan miring sedikit saja sudah ramai disana dan masyarakat disana sangat apatis terhadap polisi Pak. Tolong Pak, nanti Polres yang saya sebutkan didalam berkas ini dievaluasi Pak Polresnya. Dia geser itu Kanit karena kanit ini betul-betul ingin menegakan hokum dan kebetulan Kanit ini baru selesai secapa atau selapas saya lupa Pak. Beliau kasih semangat sampai saat ini sudah berjalan 3 bulan yang kedua tersangka kalau saya tidak kadis tidak ditahan, tetapi dua tersangka sebelumnya sudah ditahan Pak. Mengenai gafatar Pak Kapolri. Gafatar ini salah satu penampungan ada di Kalimantan Barat. Ada Pak Kapolda disini, Pak Arif. Ini betul-betul kita harus hati-hati Pak tentang gafatar ini. Jangan sampai nanti polisi dalam bertindak menjadi membuat rakyat apatis terhadap polisi. Kepolisian harus betul-betul bisa menjamin bahwa masyarakat yang bergabung dalam gafatar itu mereka berkumpul berserikat, tentu punya dasar Pak. Ada mereka secara tidak sadar ikut disana. Yang terakhir seperti Pak Kapolri mengatakan bahwa gafatar itu sekarang sudah berubah menjadi organisasi simpan pinjam misalnya, organisasi untuk mensejahterakan masyarakat. Yang perlu diantisipasi Pak, jangan sampai ya dengan menyamakan gafatar ada segelintir masyarakat melakukan tindakan-tindakan anarkis. Ini mesti diantisipasi Pak Kapolri dan saya kira Pak Kapolda Kalbar tahu mengenai ini karena di Kalbar cukup ramai

penampungannya lebih dari 3000 kalau saya tidak salah disana. Saya kira demikian Pak Kapolri yang bisa saya sampaikan. Wabilahitaufik Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PIMPINAN RAPAT: Silakan Pak Herman Hery. F-PDIP (HERMAN HERY): Terima kasih Pimpinan. 3 menit saja. Kapolri dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama, saya menyampaikan apresiasi kepada polisi atas kejadian ledakan bom di Sarinah khususnya Kapolda Metro dan jajarannya. Apa yang dilakukan, yang dipertontonkan Kapolda Metro dan jajarannya di televise menunjukan kepada rakyat bahwa kami ada, kami hadir dan disitu betul-betul rakyat merasa bahwa polisi hadir pada saat yang tepat dan dibutuhkan. Namun hal ini tidak cukup hanya slogan “akmi tidak takut”, tapi “kami ada” itu harus ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, saya punya usul konkrit Kapolri dan jajarannya hidupkan Babin Kamtibmas diseluruh Indonesia. Itu saja. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Herman Hery. Makanya tadi kami tanyakan ke Pak Wakapolri kemana Kapolda Metro karena tradisi sejak Komisi II DPR sampai Komisi III DPR biasanya Kapolda Metro itu di depan duduknya, tadi dibelakang Pak Suding dan seharusnya sebelah kanan Pak, paling kanan Pak atau sebelah kiri Pak Tito kebiasaan dari dulu. Berikutnya Fraksi Golkar Pak Bambang. F-PG (BAMBANG SOESATYO, S.E., MBA): Terima kasih Pak Ketua, Saudara Kapolri beserta jajarannya. Kami hanya ingin mengingatkan kembali, me-refresh kembali peristiwa actual yang baru-baru saja terjadi di DPR dan membuat kegegeran baru dalam hal pemberantasan korupsi. Ini terkait dengan Peraturan Kapolri dan Keputusan Presiden tentang Penggunaan Aparat dan Senjata dalam menangani suatu kasus terutama diperbolehkan jika hal itu mengancam jiwa manusia. Saudara Kapolri yang terhormat. Mudah-mudahan Saudara Kakol Brimob juga hadir disini dan memberikan penjelasan bagaimana bisa kami di DPR ini kalau kita bandingkan dengan penggreban atau penggeledahan di sarang bandar narkoba Kampung Berlan itu sangat bertolakbelakang. Penggrebekan dilakukan Kampung Berlan narkoba. Saya lihat hanya di tv, hanya menggunakan senjata laras pendek atau genggam dan tanpa peralatan lengkap sebagaimana mestinya sebuah penggerebekan atau penggeledahan apalagi dari awal sudah diketahui kurang lebih 20 orang membawa senjata tajam dan senjata tumpul. Nah sementara di kami di DPR ini tidak ada yang membawa senjata. Senjata kami adalah mulut dan hati. Kalau ada anggapan bahwa ada kekhawatiran kehilangan barang bukti, alat bukti ruangan yang digeledah itu sudah disegel dan di police line atau KPK line satu hari sebelumnya dan kalau ada indikasi gerakan-gerakan yang akan menghalang-halangi tentu intel sudah mencium itu dan kami juga masing-masing fraksi pasti akan tahu bahwa aka nada upaya-upaya perlawanan manakala ada penggeledahan, tapi faktanya tidak ada. Nah kemudian masuklah persenjataan lengkap

di daerah atau di DPR ini yang sesungguhnya kita saling menghormati. Kami tidak menyalahkan Polri, tapi pertanyaannya kalau memang itu betul-betul protap KPK kan bisa didiskusikan. Polri punya Pam Obvit disini yang bisa mengawal penggeledahan tersebut. Jadi sekali lagi ini harapan saja kedepan barangkali Saudara Kapolri beserta jajarannya mempertimbangkan kembali manakala ada pihak penegak hokum yang meminta bantuan, lihat-lihat dululah mana yang digeledeh begitu kira-kira. Kemudian yang kedua, barangkali saya harus mengatakan dan mengangkat topi terhadap prestasi dan dedikasi Polda Metro Jaya dalam hal menangani serangan mendadak terorisme yang dilakukan 4 orang di Jalan Thamrin yang keempat-empatnya juga tewas dalam hitungan jam dan menormalkan kembali wilayah Thamrin, sehingga barangkali kita patut juga mempertimbangkan khususnya Komisi III DPR adanya usulan atau dorongan untuk melakukan revisi daripada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan. Kita harus memahami bahwa sulit bagi penegak hokum untuk melakukan tindakan, manakala gerakan ini belum melakukan tindakan criminal. Tadi disampaikan oleh Saudara Kapolri bahwa Polri belum bisa masuk terhadap suatu kegiatan manakala belum ada indikasi kriminalnya. Ada dua saran yang disampaikan oleh Polri tadi masuk kedalam KUHAP, KUHP yang sedang kita bahas ini. Yang pertama adalah hak untuk melakukan penahanan atau pemeriksaan, manakala ada pihak atau orang yang melakukan, menyebarkan, mengajak dan menghasut dalam bentuk ajaran agama melalui berbagai fasilitas dan sarana seperti facebook, twiter dan lain sebagainya. Kemudian juga penegak hokum belum bisa melakukan apapun, manakal ada warga negara kita yang pergi dan kembali ke dalam negeri dengan memperdalam ajaran-ajaran tertentu yang terindikasi berpotensi untuk melakukan tindak terorisme. Kemudian juga masa penahanan, pemeriksaan yang ditambah saya kira Komisi III DPR patut mempertimbangkan hal tersebut. Demikian Saudara Kapolri dan Pak Ketua sedikit pertanyaan dari kami. Wabilahitaufik Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Bambang Soesatyo. Saya sudah lama tidak melihat Pak Bambang ini memakai baju kuning, tapi pada saat mau dilantik nanti beliau pakai baju kuning. Berikutnya Fraksi Partai Gerindra silakan Pak Dasco. F-GERINDRA (Ir. SUFI DASCO AHMAD): Baik, terima kasih Pimpinan. Pak Kapolri dan jajarannya. Tadi mungkin menindaklanjuti pertanyaan teman kita dari Fraksi Partai Golkar tentang soal kejadian yang baru-baru terjadi di DPR. Statement Pak Kapolri bahwa penggunaan brimob itu sudah sesuai dengan protab yang ada, namun selaku Pimpinan MKD yang saya selalu mendampingi adanya penggeledahan-penggeledahan oleh KPK mungkin mulai saat ini kami minta bantuan kepada Pak Kaporli sesuai dengan peraturan yang ada dan juga Undang-Undang MD3 dalam rangka menjaga kehormatan daripada dewan. Ketika penggeledahan terjadi, MKD akan meminta bantuan kepada Pam Obvit jadi objek vital karena ruangan-ruangan DPR itu juga adalah objek vital, dimana ketika ada ruangan atau anggota yang sebenarnya tidak boleh digeledah karena statusnya belum jelas, kami akan tegas meminta pengamanan dari Pam Obvit untuk kemudian tidak boleh dilakukan hal-hal penggeledahan seperti itu. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, Pak Kapolri masih ada beberapa Pimpinan Polri di daerah misalnya Kapolda atau Kapolres yang kemudian masih ikut dalam arus politisasi. Kami ada pengalaman bahwa Ketua DPD Partai Gerindra disatu daerah yang

wakil Ketua DPRD, yang kencang kemudian mengkritisi Pemerintah daerah itu kemudian sekarang sedang dalam proses dikriminalisasi sebenarnya karena kasus perdata, tapi ini sedang kita komunikasikan. Kalau memang tidak selesai nanti baru kita kirim surat tertulis kepada Pak Kapolri tentang hal tersebut atau seperti di Bojonegoro itu Kapolresnya itu internal partai perkara perdata, tapi kemudian dijadikan pidana oleh Kapolres Bojonegoro. Kemudian yang terakhir, Pak Kapolri perlu diketahui dalam Pilkada Sumatera Barat itu kader murni Partai Gerindra bergandengan dengan Partai PKS itu terpilih menjadi Wakil Gubernur (rekaman terputus). KPU di Panwaslu, di PTUN sampai terakhir Bawaslu yang ada Gakundunya disitu ada pihak Kejaksaan, pihak Kepolisian itu tidak memenuhi persyaratan tindak pidana pemilu, tetapi kemudian hal ini dilaporkan di Bareskrim dan oleh Bareskrim laporannya diterima. Saya mendapatkan informasi bahwa calon gubernur terpilih ini dipanggil oleh Bareskrim, tetapi kemudian mengalami penundaan. Nah mohon ini supaya Bareskrim Mabes Polri menindaklanjuti dengan secara professional. Kalau memang tidak ada pidana supaya kemudian jangan sampai pelantikan gubernur dan wakil gubernur Sumbar tersebut terhalang masalah ini dan mohon melalui meja Pimpinan ini berkas-berkas soal Wakil Gubernur Sumatera Barat saya akan serahkan kepada Kapolri untuk kemudian menjadi bahan untuk dipelajari. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Silakan yang mulia. Silakan yang mau menambahkan dari Fraksi Gerindra. F-GERINDRA (HR.MUHAMMAD SYAFAI’I): Terima kasih Pimpinan. Saudara Kapolri beserta jajaran yang kami hormati. Ada tambahan dari Fraksi Gerindra, memang 4 point, tapi akan saya sampaikan dengan singkat saja. Yang pertama, pasti Bapak sepakat tidak mungkin membersihkan yang kotor dengan sapu yang kotor. Kami melihat fungsi bintal Polri itu sangat dibutuhkan dalam rangka menciptakan sapu yang bersih. Paling tidak kami sudah mendapat gambaran keinginan dari Polda Jawa Tengah waktu kami berkunjung kesana dan juga tempat saya bertugas di Medan Kapolda Sumatera Utara. Kami mohon ini untuk direspon. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, didekat rumah saya Pak itu Kecamatan Medan Selayang Sumatera Utara. Disana ada Jalan Flamboyan dan sekitarnya sarang narkoba, tapi kemudian sulit ditangani oleh polisi karena alasan Kapolseknya personilnya kurang karena Kapolsek disitu membawahi tiga kecamatan dari dua kabupaten, jadi Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Bapak pasti hapal karena pernah bertugas disana. Ada surat dari camat dan masyarakat menginginkan agar di Medan selain itu untuk tidak terus berkembangnya sarang narkoba didirikan polsek. Itu yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga, ada didalam paparan Bapak ini tentang kesulitan penanganan kasus mizona ekonomi ekslusif. Yang ingin saya sampaikan ini tidak di zona ekonomi ekslusif bahwa sudah keluar Kepment Perikanan Kelautan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Jenis Kapal Penangkap Ikan dan Wilayah yang Boleh dilalui oleh jenis-jenis kapal tersebut. Yang terjadi Pak di Sumatera Utara Hari Jumat besok akan ada pertemuan besar nelayan-nelayan bahkan mungkin melewati batas Sumatera Utara di Belawan karena pukat trawl, langgeng, pukat gendeng itu malah merambah di 4 mil bukan di Zona Ekonomi Ekslusif yang berakibat pada matinya sumber daya royalty laut dan kehilangan mata pencaharian nelayan tradisional. Kemarin saya bertemu dengan 500 nelayan karena mereka saya dinginkan setelah membakar salah satu pukat trawl di Belawan itu. Saya ingin supaya ini direspon. Yang terakhir, saya membaca laporan tentang berbagai penanganan, tapi saya anggap ada yang sangat serius Pak di Papua. Saya kira, aparat yang kemudian tewas, apakah di Thamrin, apakah di Kampung Berlan dan sebagainya itu tidak sebanding

dengan yang tewas di Papua, tapi saya tidak melihat ada laporan apapun didalam penjelasan Bapak ini. Mohon penjelasan. Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Muhamad Syafei. Haji Raden Sumut I berarti Pak ya? Sumut I sama Pak Asrul. Saya Sumut II, Pak Junimar Sumut III. Berikutnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional silakan Pak Daeng. F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E, M.Si): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Kapolri dan jajarannya; Yang saya hormati Anggota Komisi III DPR RI. Saya Daeng Muhammad Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan apresiasi, memberikan applause kepada Polri ketika penanganan kasus terorisme dan kasus-kasus hokum yang terjadi selama ini yang muncul ke public. Jujur saja kemarin masyarakat cukup bangga dengan Polri kita, tapi jangan sampai kebanggaan itu tidak menjadikan Polri lebih mampu lagi memperbaiki kedalam. Ini kenapa Pak? Karena Pak Polri saya di dapil sendiri, di Dapil VII Jabar, dapil kami itu dilewati oleh kali Citarum. Bekasi, Karawang, Purwakarta itu luar biasa Pak. Perusakan ekosistem, ekologi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terhadap pencemaran lingkungan dan itu sebetulnya tindak pidana, tapi jujur saja Sungai Citarum itu menjadi sungai terkotor di dunia sekarang yang dulu Tahun 1980a-an yang luar biasa bersih masih bisa digunakan oleh masyarakat, tetapi ketika itu kita adukan terhadap para penegak hokum, jujur saja sampai saat ini belum pernah ada tindakan hokum yang nyata dari Polri terhadap para pelanggar tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah tiga kabupaten di Dapil VII Jawa Barat. Jujur saja keprihatinan saya adalah karena buat saya Citarum adalah sumber kehidupan masyarakat. Citarum itu adalah penjaga ekosistem yang menjadi saksi sejarah kehidupan dan peradaban kita. Saya prihatin karena kenapa? Selama ini banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan tidak pernah ditindak secara tegas. Perusahan-perusahaan besar itu melakukan itu dan rutin. Kalau misalnya air hujan sekarang banjir, mereka malah mengeluarkan dan Citarum itu baunya luar biasa. Itu Pak menjadi catatan Pak Kapolri. Selain prestasi-prestasi yang bisa ditunjukan oleh Polri, saya inginkan Polri juga bertindak tegas terhadap persoalan-persoalan yang melipatnya perusakan terhadap lingkungan karena buat saya keseimbangan pembangunan ekonomi dan ekologi itu wajib buat bangsa ini karena itu adalah titipan anak cucu kita ke depan. Yang kedua adalah saya Hari Rabu minggu kemarin menerima tamu dari Kota Batu Malang. Ada forum namanya FMPMA Forum Masyarakat Peduli Mata Air. Disana itu ada mata air namanya mata air embulan gemulo. Datang kesini seromobongan dari Forum Masyarakat Peduli Mata Air karena mereka berhadapan dengan institusi Kepolisian, mereka berhadapan dengan pengusaha pembangunan hotel raja yang ada di Kota Batu Malang. Pembangunan hotel itu jaraknya hanya 150 meter dari mata air gemuluh dan mata air itu menghidupi tujuh desa di wilayah Batu Malang. Bisa dibayangkan Pak Kapolri kasus ini terjadi di Tahun 2013 Bulan Februari, mereka sekarang sampai Tahun 2015-2016 dipanggil dan diminta keterangan karena dianggap melanggar Pasal 170 KUHP dan Pasal 335. Dengan alat bukti yang ditunjukan oleh polisi ke mereka, kasus ini tiga tahun mereka diminta keterangan tidak pernah ditetapkan menjadi tersangka, tidak apapun dengan alat bukti 2 buah bamboo, 4 batu kali anda bisa bayangkan, satu buah triplek dan satu sak semen yang dirusak. Ini kasusnya terjadi pada tanggal 31 Januari 2013. Jadi saya berharap Polisi sebagai garda terdepan harapan masyarakat mendapatkan keadilan bukan terbalik menjadi alat kekuasaan atau alat para penguasa untuk menekan rakyat. Saya Fraksi Amanat Nasional kemarin menerima keluh kesah mereka. Ada 30 orang lebih yang sudah 3 tahun ini cuma ketika ada kasus ini muncul di masyarakat mereka protes pembangunan itu satu-satu dipanggil, dimintai keterangan,

nanti bulan depan satu lagi dimintai keterangan lucu Pak. Rakyat kecil diperlakukan seperti itu jujur saja mereka keder, takut, khawatir. Saya bilang kemarin ke mereka “kalau ini memang perjuangan bahkan bicara konteks mata air adalah kehidupan buat tujuh desa itu, saya bilang “karena persoalannya ini sudah ada keputusan dari lingkungan hidup dan lain-lain termasuk dari DPR disana bahwa itu melanggar RT/RW tapi dipaksakan suratnya keluar dan janji walikota disana untuk menghentikan pun sidang berjalan dan tetap mereka memaksakan itu, tapi saya berharap karena ini focus pada institusi kepolisian, saya berharap Kepolisian menjadi penaung mereka untuk mendapatkan rasa keadilan bukan alat pengusaha atau penguasa. Harapan itu ada pada Kapolri mudah-mudahan ada penegakan hokum yang benar dengan rasa keadilan dan memberikan yang terbaik buat masyrakat yang khususnya Forum Masyarakat Peduli Mata Air yang terjadi di Kota Batu Malang karena mereka mempertahankan mata air untuk kehidupan mereka sekitar 7 desa disana. Terima kasih Pak Kapolri dan mohon perhatiannya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Daeng Muhammad. Berikutnya dari Fraksi PKB. F-PKB (JAZILUL FAWAID): Terima kasih Pimpinan. Pak Kapolri dan Pak Wakapolri dan seluruh jajaran yang kami hormati. Saya Jazilul Fawaid Pak A-75 Daerah Pemilihan Gresik Lamongan. Mendengarkan beberapa paparan dari Pak Kapolri, saya hanya akan memberikan beberapa catatan saja dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Pak. Kami menyampaikan apresiasi sekaligus kami bertanya berapa polisi lagi yang akan meninggal dunia Pak akibat penanganan terorisme dan narkoba. Kami menyampaikan bela sungkawa kepada para pejuang menurut saya dari Kepolisian yang bertaruh nyawa untuk itu dan kelihatannya Pak, ini yang menjadi sasaran polisi Pak dari semua kejadian yang ada, maka fraksi kami mendorong agar Undang-Undang mengenai Terorisme itu betul-betul Bapak kaji terus dan diberikan kewenangan yang cukup kepada Kepolisian agar negara ini tidak kalah Pak sebab masalahnya bukan soal keamanan, tetapi untung saja karena bom thamrin segera Bapak cepat tangani akhirnya tidak merembet pada ekonomi, pada guncangan di bidang ekonomi, tapi khawatir juga Pak kalau nanti antara terorisme dengan narkoba ini kemudian dia berkolaborasi pasti Bapak akan mengalami kendala yang luar biasa karena indikasinya terorisme dengan narkoba ini sudah mulai mau menyatu Pak. Oleh sebab itu, Pak Kapolri kami memberikan dukungan yang penuh untuk revisi Undang-Undang Terorisme secepat mungkin dan memberikan juga anggaran yang cukup untuk penanganan terorisme karena ini juga akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, Pak Kapolri ini soal kasus gafatar. Kebetulan karena ada warga kami yang hilang, kami pergi ke Mempawa waktu itu, kami pergi ke kamp mereka. Saya sebut kamp karena mereka berbeda dengan penduduk. Dia membuat tempat sendiri bahkan ada gubernurnya sendiri, ada bupatinya sendiri, ada presidennya sendiri mereka ini Pak dengan kedok sebagai kelompok kedaulatan pangan. Tetapi kemudian, ini terjadi disana semacam kerusuhan yang kemudian kelihatannya akan menuding lagi kepada polisi dianggap tidak cepat, tidak ini. Padahal setahu saya Polres Mempawa maupun Polda Kalbar itu sudah cukup menurut saya bertindak mengantisipasi itu, maka penting kiranya juga disampaikan oleh Pak Kapolri kepada Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah daerah atau Kejaksaan Agung karena ini hampir sama rumusnya Pak. Saya datang pertama ke kos mereka. Jadi sekarang memang betul terorisme, narkoba seperti itu juga menggunakan rumah kos. Yang saya datangi rumah kost persis dibelakang Polsek atau pun Kodim di Mempawa yang digunakan oleh anggota gafatar itu Pak. Tidak jelas siapa

penanggungjawabnnya tetapi itu menjadi rumah transit. Yang ingin saya sampaikan Pak, kami memberikan apresiasi dan juga jangan sampai salah melihat bahwa ini hanya semata-mata ditangani dengan pola agama Pak. Mereka tidak solat bukan karena dia soal agama saja Pak karena mereka ini mengoplos tiga agama. Ini masalahnya adalah lemahnya pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila dalam pengertian bahwa ini sudah tidak sakti lagi Pak. Menurut saya penting juga Polri, kami juga mendukung dari Fraksi PKB mendukung agar ada lagi Pak penanaman nilai-nilai nasionalisme dan Pancasila jangan kemudian mereka hanya diberikan juga yang sekarang ada dipenampungan para gafatar itu hanya materi-materi keagamaan Pak. Materi-materi Pancasila itu penting hidup di negara yang berpancasila seperti ini. Jadi Pak Kapolri, saya pikir ini bukan hanya urusan Kementerian Sosial terkait dengan gafatar, tetapi ini adalah kepentingan menjaga kedaulatan juga Pak. Maksud saya itu. Mungkin nanti dari Polda Kalimantan Barat saya yakin datanya semuanya ada karena kami juga dibantu oleh Polres Mempawa waktu itu dan ternyata memang kemudian terjadi masalah. Yang ketiga, terkait apa yang terjadi di kantor kami Pak, ketika ada penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi yang disitu yang dipersoalkan adalah penggunaan senjata ketika melakukan penggeledahan dan itu melibatkan aparat dari Pak Kapolri. Saya membayangkan seandainya ada kolega Bapak atau pun teman Bapak yang juga apakah ketika melakukan penggeledahan itu juga seperti menggeledah terorisme seperti itu Pak dengan membawa senjata lengkap, laras panjang begitu. Saya mempertanyakan apakah itu memang standar yang diberikan oleh Kapolri ketika memberikan pembantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, saya berharap Pak, kedepan ini memang apa-apa yang menjadi kerja sama antar kelembagaan, apakah DPR, KPK dan Kepolisian atau kelembagaan yang lain itu ketika melibatkan aparatnya itu betul-betul juga Pak diberikan etika pembinaan, etika ketika menangani masalah. Pak Kapolri dan seluruh jajaran, tentu dari Fraksi PKB memberikan pertanyaan atau tanggapan ini semata-mata ingin agar Kepolisian Republik Indonesia menjadi garda terdepan yang dapat memberikan keamanan dan ketertiban, jika kemudian ini lumpuh, saya yakin perekonomian Indonesia dan saya yakin pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada Tahun 2016 tidak akan terjadi. Jadi support kami adalah karena kami Pak Kapolri kita sedang menghadapi ekonomi yang sulit. Jangan lagi ditambah dengan perkara-perkara kerusuhan, perkara-perkara terorisme, perkara-perkara narbkoba yang itu menggambarkan Indonesia rentan, Indonesia tidak aman dan kemudian investasi tidak masuk dan bahkan perusahaan tidak nyaman. Saya pikir itu Pak Kapolri dan seluruh jajaran terima kasih atas seluruh paparannya. Kami akan mencatat betul dan kami juga akan dari Fraksi PKB siap juga menerima dan menerima kasukan hal-hal yang terkait untuk perbaikan Kepolisian kedepan. Wallahul Muafik Ila aqwamith Thoriq Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Jazilul Fawaid. Berikutnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.): Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat … dan Pak Bareskrim, Pak Anang Iskandar yang Jumat malam tidak bisa hadir karena sedang mengikuti Rapat Panja KUHP dan waktu itu memang ada beberapa Anggota yang hadir kami titip salam Pak kepada Anggota yang hadir. Pak Kapolri yang saya hormati.

Saya tentu ingin menyampaikan atau kami Fraksi PKS ingin menyampaikan ucapan duka terhadap korban dari Kepolisian dalam kasus terror bom di Jalan Thamrin tepatnya di depan Sarinah baik yang terluka maupun yang tinggal dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dank arena itu memang ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan Rapat kerja dengan Kapolri pada hari ini. Yang pertama Pak soal terorisme. Memang terorisme ini dalam kisah pewayangan orang Jawa itu seperti Rahwana Pak ya yang tidak bisa mati karena dia punya ilmu rawa ronte atau panca sona. Setiap kali dibunuh hidup kembali. Dipancung kepalanya, kepalanya tumbuh kembali dan dia hidup kembali, tapi bukan berarti menurut saya terorisme itu tidak bisa diatasi. Kami percaya bahwa aparatur polisi dan TNI, BNPT, densus dan lain-lainnya bisa mengatasi terorisme ini meskipun dia seperti rahwana tadi. Karenanya kalau kita lihat cerita rahwana itukan akhirnya Ramayana berhasil membunuh rahwana dan dia bunuh itu karena pengikut-pengikut rahwamana ini akhirrnya gugur, akhirnya rahwana itu harus turun kegelanggang sendiri karena orangorang yang dia percaya gugur semuanya, sehingga dia menghadapi sendiri Ramayana dan kita tahu bahwa bagaimana Ramayana itu sadar bahwa rahmana ini tidak bisa dibunuh kecuali rahwana itu sendiri menghendaki kematian. Saya belajar cerita-cerita ini karena saya orang yang diujung Pulau Sumatera dan kita tahu bahwa akhirnya Rahwana itu mati Pak Kapolri dan matinya itu karena dipanah dengan anak panah sakti Ramayana yang bernama Kaidangu dan yang menarik Pak Kapolri Ramayana itu tidak membidikan panah saktinya itu ke dada Rahwana, tapi panah sakti itu selalu mengejar Rahwana dan kemudian menyayat kulitnya, dan kalau saya dengar cerita ini beginilah siksaan yang diberikan oleh penghuni neraka oleh Allah SWT. Dimana kulitnya berganti-ganti terus dan memang kulit ini sangat sakit Pak, walaupun tipis. Orang kalau dicubit sakit. Karena itu, panah sakti ini selalu mengejar Rahwana karena dia menyayat kulit Rahwana dan akhirnya Rahwana terusik karena dia selalu mengejar Rahwana dan kemudian kehidupannya terganggu dan akhirnya dia merasa tidak mampu lagi dan kemudian dia berucap bahwa lebih baik mati saja. Nah seperti itulah kemudian kita tahu ceritanya dalam kisah yang pernah say abaca di komik RA Kosasih tentang Ramayana ini akhirnya Rahwana ini bersembunyi ditengah-tengah dua gunung kembar, lalu kemudian ada seorang tokoh yang kemudian bernama Anoman mendekatkan kedua gunung kembar itu dan akhirnya Rahwana tewas. Artinya apa? Artinya memang barangkali ada kearifan-kearifan lokal ketika kita mencoba untuk membasmi satu kejahatan. Nah itu sebabnya kemudian ada katakanlah kalimat-kalimat bijak dalam cerita pewayangan tegal Jawa bahwa bagaimana memenangi perang tanpa menurunkan atau merendahkan derajat orang yang kita kalahkan itu. Bagaimana menandatangani tempat perang tanpa bala tentara. Saya pikir hal-hal seperti ini yang perlu kita kedepankan ya, sehingga kemudian ini sejalan dengan rekomendasi jangka panjang Kepolisian Tahun 2016 sampai 2025 straigh for exelence. Ini buku waktu itu diberikan oleh Kapolri Bambang Hendarso dan saya sampai saat ini masih menyimpannya dan disini disebutkan bagaimana kemudian Polri ke depan bisa mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pencegahan kejahatan, penegakan hokum dan ketertiban masyarakat. Saya pikir, ketika rekomendasi ini menghadirkan, mendahulukan pencegahan kejahatan bukan tanpa alasan. Jadi disebutkan disini bahwa dalam pencegahan kejahatan tidak dalam penegakan hokum yang lebih dulu, tapi pencegahan kejahatan. Jadi Pak Kapolri yang saya hormati, mungkin dalam konteks kita melakukan mencegah kejahatan terorisme ini kita perlu mencoba untuk mendalami kearifan lokal yang ada di tanah air ini meskipun saya sadar bahwa hari ini memang gerakan terorisme sedang mulai terbuka. Jadi dia sudah mulai terbuka, dia propagandanya sudah mulai terbuka, aksi-aksinya juga sudah mulai terbuka dan apakah ini memang seolah-olah membenarkan sebuah tesis yang mengatakan bahwa negara yang berasal dari rezim otoriter menuju demokrasi itu selalu ditandai dengan aksi-aksi kekerasan termasuk terorisme didalamnya, tapi sampai kapan kemudian kita tidak mampu mengatasi terorisme ini. Makanya sekali lagi saya berharap soal terorisme ini memang harus bagaimana kita melakukan pencegahannya dan saya percaya bahwa Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan TNI ya karena oleh undang-undang kedua institusi inilah yang kemudian diberi otoritas ya untuk melakukan pencegahan atau melakukan penindakan terhadap ancaman terorisme. Meskipun memang banyak beredar di media social ya seolah-olah kejadian terror bom di Jalan Thamrin ada

kejanggalan, ada ini dan sebagainya- dan sebagainya saya tetap percaya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Pak Kapolri yang saya hormati. Oleh karenanya, saya berharap soal terorisme ini menjadi perhatian kita semua. Yang kedua, Pak Kapolri saya juga berduka atas meninggalnya dua aparat polisi ketika melakukan pengereban narkoba di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Anak muda yang katanya sangat supel, luwes dan lain sebagainya itu harus meregang nyawa. Pertanyaan saya adalah sebenarnya seperti apa SOP ditingkat Polsek ketika dia ingin melakukan penggerebekan terhadap satu kawasan yang mereka tahu adalah disitu beredar narkoba. Jadi Pak Kapolri yang saya hormati, saya ingin bertanya ya kenapa kemudian harus jatuh korban? Apakah memang yang bersangkutan tidak memahami SOP ya, sehingga kemudian mendatangani melakukan penggerebekan ya terhadap tempattempat yang diduga atau kemudian memang diketahui sebagai tempat-tempat peredaran illegal atau peredaran gelap narkoba itu kemudian menimbulkan korban, meskipun kemudian itu dibalas oleh Kepolisian dengan menyerang balik. Saya pikir itu sebuah tindakan yang ingin menunjukan kepada masyarakat bahwa kita memang tidak boleh kalah dengan gembong-gembong narkoba tersebut. Nah yang ingin saya tanyakan soal SOP itu Pak, sehingga kemudian kedepan tidak lagi terjadi seperti ini. Ya sayang sekali karena meninggalnya juga di Kali Ciliwung, jadi ini sangat-sangat mengenaskan menurut saya dan harus menjadi perhatian kita semua, sehingga kemudian tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu dan kemudian kami dalam kesempatan ini ingin mendapatkan penjelasan dari Kapolri soal SOP ditingkat Polsek soal-soal seperti ini. Nah kaitannya dengan narkoba Pak, Kapolri yang saya hormati, kalau tadi Pak Junimart mengatakan bahwa narkoba sudah sampai ke dusun-dusun, ditempat saya Pak sudah sampai kerumah-rumah Pak. Jadi bukan dusun saja, tapi sudah sampai ke rumah-rumah. Jadi ini memang sesuatu yang sangat membahayakan dan kalau Bapak memang jalan-jalan ke Simalungun itu ada balihonya Pak, “berantas narkoba”, nah itu ada fotonya besar-besar Pak. Jadi wajar kalau beliau kemudian hari ini bicara soal itu. Jadi soal-soal narkoba ini menjadi perhatian kita Pak karena kadang-kadang mohon maaf Pak Kapolri, mohon maaf kadang-kadang ada juga oknum-oknum di Kepolisian, ditingkat Polsek terutama yang kadang-kadang melakukan rekayasa soalsoal seperti ini. Ada suatu kejadian misalnya ada seorang anak muda yang menandatangani rumah temannya ya ketika 1 jam mereka mendatangani rumah temannya, temannya ini keluar lalu tiba-tiba datang 2 orang Anggota Polisi menggerebek rumah itu, lalu kemudian anak muda ini ditangkap, padahal anak muda itu tidak tahu apa-apa. Dia ditahan disebuah polsek selama 25 hari tanpa ada apapunapapun, tanpa ada pemeriksaan apapun dan sebagainya, padahal dia negative ya tidak positif mengkonsumsi narkoba, tapi karena orang tuanya awam dengan hokum ya kemudian orang tuanya tidak berapa lama dan sebagainya sampai ditahan 25 hari, nah sampai hari ini masih belum dilepas. Hal-hal seperti ini kadang-kadang disatu sisi kami di Komisi III DPR selalu memberikan dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia, kepada BNN agar kemudian peredaran gelap narkoba ini bisa kita atasi, tapi ditengah-tengah upaya kita untuk melakukan ini ada oknum-oknum ya yang melakukan upaya-upaya untuk mendeklarasikan apa yang telah kita lakukan. Jadi seperti nilai setitik yang merusak susu sebelanga Bu. Mudah-mudahan oknum-oknum seperti inilah Pak yang harus menjadi perhatian kita semuanya dan mudah-mudahan soal-soal ini bisa menjadi perhatian kita semuanya. Pak Kapolri yang saya hormati, Ketua Rapat yang saya hormati. Mohon maaf ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan lagi soal Dapil ini Pak. Mohon maaf ini soal din minimi mudah-mudahan Pak Kapolri bisa menjelaskan karena katanya Presiden Jokowi meminta pertimbangan DPR RI soal amnesti ini, amnesti dan abolisi ini, sehingga kemudian nanti kami Komisi III DPR RI bisa mencerna soal pertimbangan tadi itu Pak ya, tapi memang surat dari Presiden belum disampaikan ke DPR soal pertimbangan untuk mendapatkan pertimbangan soal amnesti, abolisi din minimi ini ya.

Kemudian yang kedua soal pengakuan terpidana ya terkait dengan pembunuhan seorang kader partai politik DPD Pak ya partai PNA Partai Nasional Aceh Teuku Muhammad bin Zaenal Abidin yang dibunuh kira-kira beberapa tahun yang lalu dan belum lama ini ya dua terpidana yang mendekam di Lapas Banda Aceh itu membuat satu pengakuan bahwa dalang atau otak pembunuhan itu adalah Zakaria Samad. Nah mudah-mudahan dalam kesempatan ini Pak Kapolri barangkali bisa melakukan semacam ya memberikan perhatian soal ini karena memang tahun ini adalah tahun politik di Aceh karena akan berlangsung pilkada serentak karena saya dengar juga Zakaria Saman ini salah satu kandidat yang akan maju meskipun dia berasal dari partai Aceh lewat jalur independen, jangan-jangan memang ini cara orang untuk menjegal dia atau memang benar dia dalang pembunuhan itu. Jadi saya waktu itu meminta kepada Kapolda agar laporan, laporan keluarga korban yang meninggal itu bisa ditindaklanjuti. Kalau memang tidak memiliki bukti ya katakanlah kepada masyarakat bahwa memang tidak ada dan tentu saja Zakaria Saman bisa balik melapor soal ini dan kemudian juga soal penyerobotan lahan ya. penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Polres Naga Raya Pak. Meskipun Polres Naga Raya memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tapi para warga ada 72 di negara raya di desa ujung patihah, 72 KK yang kemudian mengaku bahwa dilahan yang milik Polres Naga Raya itu mereka juga memiliki bukti bahwa mereka memiliki tanah itu artinya saya sampaikan dalam kesempatan ini mudahmudahan bisa diantisipasi Pak supaya tidak ada potensi-potensi yang kemudian bisa membenturkan antara masyarakat dengan polisi soalnya saat ini banyak Pak yang namanya provokator-provokator yang ingin membenturkan polisi dengan masyarakat. Nah mudah-mudahan dalam kesempatan ini Pak Kapolri bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini. Kemudian terakhir Pak mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Soesatyo dan juga Pak Jazuli Fawaid soal SOP ya penggeledahan yang dilakukan KPK dengan membawa Anggota Brimob dan mudah-mudahan dalam kesempatan ini kami dapat mendengarnya, sehingga kemudian kedepan kita bisa melihat dan KPK pun bisa menjadi pelajaran bahwa untuk melakukan penggeledahan itu tentu melihat tingkat ancaman dan tempatnya. Tingkat ancaman dan tempatnya. Masa Gedung DPR seperti ini kemudian harus dikawal oleh Brimob dengan …lengkap, senjata laras panjang, helm, rompi anti peluru dan lain sebagainya, dan tentu saja saya percaya bahwa upayaupaya penggeledahan ini juga harus menjaga martabat daripada lembaga tinggi negara ini, makanya kedepan kalau Presiden punya Paspampres mungkin juga kedepan DPR ini punya Paspam parlemen. Terima kasih Ketua atas kesabarannya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Nasir. 14 menit Pak Nasir sendiri. Ramayana 8 menit sendiri itu, Cuma gayanya yang kita suka. Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR RI Sesuai dengan Pasal 226 Tata Tertib DPR seyogyanya kita harus skors pukul 12.00, tapi kami masih ada tiga fraksi yang belum mengajukan pertanyaan. Fraksi PPP, Nasdem dan Hanura dari meja Pimpinan dan kebetulan di Pimpinan DPR juga baru mau dilakukan Rapim. Rapim dulu baru kemudian Ketua DPR kemari untuk melakukan pelantikan Ketua Komisi III DPR. Jadi kami mengusulkan dari Meja Pimpinan kita perpanjang sampai dengan maksimum Pak Nasir ya? sampai pukul 13.00. Mudahmudahan itu sudah selesai juga Pak Kapolri menjawab dan kesimpulan. Bisa kita setujui Pak Dasko setuju ya yang mulia maksimum pukul 13.00 (RAPAT:

SETUJU)

Berikutnya Fraksi PPP silakan Pak Arsul.

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si): Terima kasih. Saya tidak akan cerita Rahwana seperti Pak Nasril, Pak Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolri, Pak Wakapolri beserta jajaran pejabat Wabes Polri yang hadir pada Rapat kerja hari ini. Yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat atas capaian Polri dalam hasil penilaian akuntabilitas kinerja yang dilakukan Kemenpan RB. Saya kira, hasilnya cukup baik Polri menduduki rangking 33 dengan skors 68 point 04 atau mendapat predikat B. tentunya kami berharap Pak Kapolri pada tahun depan rangkingnya bisa naik, predikatnya bisa B, tapi bisa dinaikan BB dan menurut saya ini masih sangat mungkin karena hanya butuh 1 point 96 untuk bisa mendapatkan grade BB ini tadi. Nah dalam rangka meningkatkan atau mengikhtiarkan peningkatan pencapaian hasil penilaian akuntabilitas kinerja ini kami berharap ada beberapa hal yang bisa dibenahi dan ditingkatkan lagi oleh jajaran Polri terutama yang terkait dengan aspek transparansi ya. Kalau saya melihat sampai sekarang misalnya dokumen-dokumen seperti bahan-bahan fit and proper test termasuk yang waktu itu disajikan oleh Pak Kapolri itu merupakan dokumen yang sangat baik karena disana tidak hanya menyebutkan, menjelaskan soal program kerja, tetapi ada indicator kinerja atau indicator pencapaian. Nah dokumen-dokumen semacam ini rencana kerja dan kemudian juga laporan tahunan, saya kira ini perlu dibuat transparan dengan cara menempatkan didalam web site-web site yang ada di Polri. Saya lihat kalau saya buka Polri. Co. id ini belum ada, demikian juga di humas Polri. Co. id juga belum ada. Nah terutama yang terkait dengan kinerja ini adalah hal-hal yang kami catat merupakan pengawasan terhadap internal Polri. Kalau kita lihat Pak Kapolri di Tahun 2015 menurut catatan saya ada sebanyak 335 personel Polri yang dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat dan ini merupakan peningkatan yang cukup drastic dibandingkan tahun sebelumnya ya yang saya lihat catatan saya adalah 119 kasus ya. Kemudian juga kasus pelanggaran kode etik mengalami peningkatan sebesra 120,3% dari 444 kasus menjadi 978 kasus. Ini juga merupakan peningkatan yang tajam dari Tahun 2014 yang 127 kasus. Saya kira, ini yang perlu juga ditransparankan, sehingga setiap pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hokum oleh masyarakat itu bisa diketahui secara jelas dan dengan akses yang mudah melalui pemuatan di website terkait termasuk website program .Polri.id, sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa aduannya terhadap dugaan pelanggaran kode etik maupun dugaan pelanggaran hokum yang dilakukan oleh Anggota Polri itu telah ditindaklanjuti dengan baik tanpa harus secara fisik intersense datang ke institusi Kepolisian. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, dari paparan kasus-kasus yang tadi telah… Kami belum mendapatkan update ya atau masyarakat juga belum mendapatkan update tentang statusnya yang terakhir dari kasus-kasus tersebut. Yang pertama adalah kasus yang kita kenal sebagai payment get way yang ini diduga atau ditersangkakannya kepada Mantan Kemenkum HAM Deni Indrayana. Saya mencatat bahwa kasus ini sudah bolakbalik antara penyidik Bareskrim dengan Kejaksaan Agung, namun kok tidak menjadi P21. Nah mohon ini bisa dijelaskan. Yang ketiga, kasus yang melibatkan dua mantan komisioner KY Pak Suparman Marzuki dan Pak Taufiqurahman Sahuri. Ini juga perjalanannya meskipun menyangkut kasus pencemaran nama baik yang saya kira pembuktiannya tidak se-complicated kasus-kasus canggih lainnya, ini juga belum jelas. Yang berikutnya kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Profesor Romli Admasasmita terhadap dua aktivisis Indonesian Corruption Watch Saudara

Emersen Yunto dan Saudara Adnan Topan Husodo. Ini juga belum jelas bagaimana kelanjutannya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan masih menyambung dari tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang Soesatyo, Pak Dasko, Pak Nasir terkait dengan penggeledahan yang terjadi di Gedung DPR. Saya kira, kita semua sepakat bahwa penggeledahan itu sendiri merupakan kewenangan penegak hokum dan kita harus mengapresiasi bahwa Polri memberikan dukungan terhadap lembaga penegak hokum lainnya didalam melaksanakan kewenangannya. Namun dalam konteks ini ya apakah itu terkait dengan protap atau prosedur, saya kira ada peraturan yang bersifat public yang memang harus diperhatiakn. Nah dalam kesempatan ini saya mencatat misalnya kalau soal penggunaan brimob Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Korps Brimbob bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Nah yang ingin saya garisbawahi adalah pembinaan keamanan yang terkait dengan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi. Kemudian ketentuan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Korps Brimob Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Korps Brimob bertugas membina kemampuan dan mengerahkan kekuatan Brimob guna menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi antara lain kerusuhan masal, kejahatan terorganisir bersenjata api dana tau bahan peledak. Nah dari peraturan yang bersifat public tadi, tentu menjadi pertanyaan dan perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pimpinan Polri, apakah dukungan kepada lembaga penegak hokum bahkan kepada internal Polri sendiri dengan penggunaan Brimob bersenjata lengkap untuk melakukan satu tindakan atau proses hokum, tetapi yang unsur adanya gangguan kamtibnas yang berkadar tinggi atau kerusuhan social atau kejahatan terorganisir bersenjata apinya itu tidak terpenuhi ya. Singkatnya yang ingin saya sampaikan kami berharap tentu Pak Kapolri beserta jajaran mengkaji kembali ya dukungan penggunaan Brimob bersenjata lengkap dalam rangka proses penegakan hokum agar bisa diatur lebih baik lagi sesuai dengan Perpres Nomor 52 Tahun 2010 maupun Peraturan Kakor Brimob Nomor 1 Tahun 2011. Saya kira, hanya itu Pimpinan dari saya. Silakan Pak Ketua Fraksi kalau ada yang mau ditambahkan atau mau diteruskan. PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Asrul Sani. Masih ada Pak Asrul? Cukup ya? karena sudah cukup lama kenal dengan Pak Kapolri dari mulai Kapoltabes Medan sampai Kapolda Sumut. Jadi saya kira kalau ada yang mau ditanya langsung saja Pak Asrul. Berikutnya dari Fraksi Partai Nasdem. Ya Pak Akbar atau Pak Taufik? Silakan Pak Akbar Faizal. F-NASDEM (AKBAR FAIZAL): Saya percepat saja karena ini sudah dipatok tadi jamnya. Yang pertama, Pak Kapolri sebagai Pimpinan tinggi Polri saya dari Fraksi Nasdem dan seluruh jajaran Nasdem memberikan apresiasi terhadap tindakan, penindakan, kalimat tepatnya penindakan tentang terorisme. 4 jam adalah sebuah hitungan jam yang ditulis oleh seluruh media internasional dan tentu saja itu adalah sebuah kebanggaan. Pak Tito Kanafian dan seluruh jajarannya saya juga sempat menghubungi Saudara Krisna berikut dengan terobosannya, dengan bajunya yang istilahnya Pak Krisna itu ini Jakarta polisinya itu harus tampil dengan gaya New York LPD begitu ya dan kemudian muncul di … kita dan lucu-lucu. Apapun namanya kita berikan apresiasi. Yang kedua, saya langsung saja menyangkut menambahkan apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi soal KPK. DPR ini adalah lembaga yang sungguhsungguh sangat menjemukan dan segala macam mengikutinya Pak. Saya Anggota DPR A-033 mengatakan itu “banyak sekali hal-hal yang diperlihatkan DPR ini yang mempermalukan diri sendiri, tetapi tidak dengan itu kemudian lembaga-lembaga negara yang lain yang harusnya bersama dengan kami mempermalukan atau menambah

beban kami untuk hal-hal yang tidak perlu atau berlebihan. Bersenjata lengkap masuk kedalam seakan-akan ada sesuatu didalam DPR yang harus diperlakukan sama dengan Kampung Ambon kemarin yang disana. Tadi Pak Asrul Sani sudah menyebutkan beberapa hal. Saya tambahkan aturan mainnya Bapak. Pasal 45 dan 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri telah diatur bahwa penggunan senjata api haruslah berimbang dengan ancaman yang dihadapi. Saya langsung saja pada Pasal 47 juga disebutkan “penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukan untuk melindungi nyawa manusia”. Saya mau tanya orang-orang KPK yang masuk ke sini terancam tidak jiwanya? Berlebihan Pak, maka kemudian saya ingin mengatakan juga kemudian kepada teman-teman yang di KPK hari ini begitu gagah. Saya minta anda juga membawa senjata panjang ketika anda menggeledah istana negara, saya juga meminta anda menggeledah senjata panjang ketika menggeledah kantornya Pak Bararudin …, memang DPR adalah lembaga yang sangat bagus untuk dijadikan pijakan untuk menaikan nama lembaga yang bersangkutan. Saya sangat membenci koruptor Pak, tapi kemudian tidak begini caranya memperlakukan ini dan datanglah Pak Bararudin … kepada kami meminta ditambahkan anggarannya untuk densus 88. Bayangkan saja Pak bagaimana psikologi kami Pak. Tentu saja itu adalah kewajiban DPR untuk menyetujui anggaran, tetapi kami kemudian diminta Pak martabat ini Pak, ada Anggota DPR Pak yang sedang mencoba atau memperbaiki nama baiknya Pak dan dalam hal ini saya begitu tersinggung, kemudian seorang saya tidak tahu pangkatnya apa itu Pak Ketua orang dari KPK itu yang mengatakan kepada Saudara Fahri Hamzah dalam banyak hal saya bersinggungan dengan Fahri Hamzah, tetapi dalam hal ini saya tidak setuju diperlakukan seperti itu. Saya tidak ada urusan dengan anda, Pimpinan DPR Pak. Jadi untuk itu Pak Kapolri ini bukan hal yang sederhana, ini menyangkut tentang tegaknya kehormatan sebuah lembaga Pak. Mohon izin Pak, menurut undang-undang pangkat saya sebagai Anggota DPR ini tinggi sekali ternyata. Saya selevel dengan presiden Pak. Undang-Undang Amandemen ke-4 Pak, tapi kemudian saya tidak mau diperlakukan seperti itu. Sedikit saya agak keras menyangkut soal ini Pak karena ini menyangkut soal lembaga. Kalau saya memang korup tangkap saya, tapi tolong jangan diperlakukan lembaganya seperti ini. Bagaimana kemudian Polri untuk kemudian tibatiba luar biasa melakukan perlawanan ketika Kakorlantas diperlakukan seperti itu. Kami bisa apa Pak? Kami tidak punya senjata, kami juga tidak punya kewenangan menangkap orang dan segala macam. Penting sekali saya sampaikan soal ini Pak. Tolong kami dibantu juga menjaga marwah DPR ini, tetapi kepada anggotanya yang korup tangkaplah, tapi tidak dengan cara memperlakukan lembaga seperti ini. Sekali lagi saya katakan agak keras menyikapi soal ini. Selanjutnya saya ada beberapa catatan menyangkut soal Polri sendiri. Yang kedua itu selain ini adalah soal pembinaan di SDM Polri Bapak ya. Jadi selama Tahun 2011 sampai 2015 itu Polri telah merekrut tolong saya dikoreksi kalau salah 68.531 personel dan khusus untuk tahun 2015 itu Polri telah merekrut sebesar 15.800 personel. Dari Akademi Kepolisian 300 orang, dari …350 personel, 13.200 brigadir, sumber dari tantama 2300. Intinya adalah rasio ideal polisi dan masyarakat yang sebesar 1 berbanding 575 mendekati. Artinya apa? Polisi semakin dekat dengan masyarakat. Tinggal bagaimana kemudian posisi polisi yang bersangkutan itu ditengah masyarakatnya. Jangan sampai seperti yang dikatakan Pak Junimart lagi polisi kalau betul adanya Pak Junimart ya, polsi menggunakan sabu-sabu dan dilihat oleh masyarakat. Saya memberikan apresiasi. Kemudian penanganan pengaduan masyarakat Pak Kapolri, ada kebiasaan di DPR ini kita focus kepada hal-hal yang besar-besar saja. Kasus inilah, kasus itulah kalau melibatkan orang-orang besar, lembaga besar kita focus, tapi kemudian hal-hal yang kecil itu kemudian itu kadang-kadang kita terlewatkan. Nah barangkali saya sebagai penerima mandate dari masyarakat perlu juga untuk mengingatkan Polri bahwa begitu banyak pengaduan yang telah diterima, saya me-refresh kembali sepertinya saya pernah menyampaikan di ruangan ini ada 425 pengaduan tidak berkadar pengawasan, 142 pengaduan sedang dalam proses, 92 pengaduan selesai dengan benar dan 240 pengaduan selesai dengan tidak benar. Khusus Tahun 2015, nah ini Pak yang agak bagus ini karena ternyata agak menurun pengaduan artinya kemudian

bahwa Polri mungkin juga itu alasannya dari Kemenpan, kemudian memberikan rating B. Pengaduan itu turun. Ada catatannya disini 70,9%. Selanjutnya beberapa hari yang lalu Pak Kapolri di ruangan ini pula kami menerima kedatangan para artis. Saya sebut artis, pengarang lagu dan segala macam yang sebenarnya hari ini mereka memberikan datanya ini tentang kasus pelanggaran hak atas kekayaan intelektual Pak. Ini mereka memberikan angka-angka pembajakan di Indonesia itu diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp4,5 triliun. Memang ada beberapa angkanya yang berbeda. Angka pembajakan di Indonesia 95% segala macam ini, nah menurut mereka kerugian negara dari pajak yang seharusnya mengalir dari kas negara lebih dari Rp1 triliun Pak. Besar Pak. Lucunya sekarang ada sebuah kasus malah pencipta lagunya kalah di pengadilan. Saudara Ian Kasila dari grup radja itu dikalahkan di pengadilan di Surabaya kalau tidak salah. Kemarin ada juga kemarin orangnya disini. Jadi yang lucu adalah si pencipta lagunya dan kemudian dituntut balik. Konon kabarnya argumentasinya bahwa kami berhadapan dengan tembok besar. Tembok besar itu adalah pemilik modal dan segala macam-dan segala macam. Hal yang klasik di Indonesia ini. Saya berharap Pak Kapolri masuk sedikit lebih jauh untuk menangani lebih jauh. Ini ada data-datanya disini Pak. Saya tidak ingin mengambil terlalu banyak waktu, saya juga harus berbicara sedikit tentang dapil saya. Pak Kapolri saya mencermati anak buahnya Pak Kapolri di Sulawesi Selatan. Saya melihat ada beberapa hal yang harus saya puji dan ada juga beberapa hal yang harus saya kritisi menyangkut dengan kinerja teman-teman disana. Saya menyebutnya teman-teman sambil mengakhiri pembicaraan saya ada dua hal Pak Kapolri saya mau bertanya, apakah permintaan saya sejak beberapa waktu yang lalu untuk mendirikan satu pos Brimob pas dikampung saya Bapak yang saya katakan selalu terjadi pembunuhan dan pembakaran rumah kalau terjadi pertarungan antar kampong untuk satu-satuan SSK. Saya sudah membantu Polri dengan berbicara dengan bupatinya untuk disiapkan tanahnya dan sudah disiapkan 10 hektar. Anak buahnya Pak Murad ini sudah datang kesana juga untuk melihat lokasinya. Sebenarnya sangat bagus Pak karena itu adalah bekas asrama tentara dimana saya dilahirkan dulu. Yang kedua, soal Salim Kancil juga saya ingin tahu bagaimana Bapak kelanjutannya dan terakhir, saya sebenarnya belum berani untuk mengungkapkannya karena saya masih butuh datanya, cuma saya ingin menyampaikan beberapa informasi yang saya terima dari Makasar bahwa seorang raja tanah bernama Jentang di Makasar katanya mau dieksekusi, tapi kemudian tidak jadi karena adanya sebuah ketebelece yang membuat beberapa pihak tidak berdaya disana. Saya tidak bisa mengatakan siapa orangnya sebab saya masih mencari informasi, tapi saya berharap itu tidak benar dan orang yang bernama Jentang ini yang memang kelihatannya punya kaki yang cukup banyak diberbagai tempat bisa menerima resiko dari apa yang dia lakukan. Tidakkah setiap orang sama dihadapan hokum? Seperti itu yang bisa saya sampaikan Pak Ketua dan Pak Kapolri. Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Akbar. Terakhir dari Fraksi Partai Hanura. Silakan Pak Sarifudin sidang F-HANURA (H. SARIFUDDIN SUDDING, SH, MH): Baik Pimpinan. Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR yang saya hormati; Bapak Kapolri beserta seluruh jajarannya yang saya hormati. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama, saya menghargai dan mengapresiasi hal-hal yang sudah dilakukan oleh Kapolri dan dituangkan dalam pemaparan yang disampaikan tadi dari sisi kinerja,

namun beberapa hal juga yang memang saya juga ingin sampaikan dalam forum rapat ini, walaupun tadi beberapa kawan juga sudah menyampaikan. Pertama, dalam kaitan menyangkut masalah teroris. Saya kira, memang potensi ancaman berupa serangan teroris ini terus mengintai kita semuanya begitu karena selsel teroris didalam negeri terus bertumbuh dan berkembang. Saya kira, warga dan petugas negara selalu dihantui ancaman-ancaman, aksi-aksi teroris ini dan saya kira ketika kekuatan ini berkembang dan teroganisir secara baik, saya kira tidak akan tertutup kemungkinan kejadian yang terjadi di New York 9 September, lalu kemudian juga terjadi di Turki bisa saja akan terjadi di negara kita begitu. Saya kira, kejadian yang terjadi di Sarinah ini memang sungguh harus mendapatkan perhatian yang sangat serius dari kita semua ya, apakah itu Kepolisian, BIN maupun warga masyarakat karena ini kejadian betul-betul kalau boleh dikata ini dalam ring 1 ya dekat dari Istana Negara, dekat dari … dan sebagainya. Saya kira, pertanyaan ini ya perlu saya sampaikan karena ini kejadian yang ada di Sarinah inikan di ruang public yang memang terjadi lalu kemudian ada suatu keberanian melakukan perlawanan secara terbuka. Ini baru pertama kali ya di ruang public ya apalagi kalau boleh saya katakan ini dalam posisi ring 1 dari objek-objek vital dan melakukan perlawanan terhadap aparat. Nah ini yang perlu kita waspadai. Untuk itu, Pak Kapolri saya ingin mengetahui sampai sejauhmana dan atau bagaimana kesiapan Kepolisian ya mengamankan wilayah-wilayah kita khususnya wilayah udara kita, sehingga itu yang saya katakan tadi bahwa ketika para pelaku ini berkembang dan terorganisir dengan baik, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa kejadian 9 September di New York, lalu kemudian yang ada di Turki juga akan kita alami. Nah sampai sejauhmana kesiapan Polri dalam hal mengamankan wilayah udara kita ya dalam kaitan menyangkut masalah ancaman-ancaman teroris seperti itu. Lalu kemudian saya juga ingin mengetahui sampai sejauhmana respon pihak Kepolisian terhadap rencana ISIS yang membangun basis kekuatannya di Asia Tenggara apalagi Indonesia dan Philiphina ini yang paling sangat memungkinkan ya untuk dijadikan sebagai pilihan dalam hal membangun kekuatan-kekuatan jaringan mereka. Lalu kemudian apakah pihak Kepolisian juga sudah mendeteksi ya ataukah ada suatu data yang akurat seberapa banyak warga negara kita yang saat ini ada di Irak maupun di Syuriah itu dilatih atau bergabung dengan pihak ISIS dan ketika warga masyarakat kita juga sudah pulang, apakah itu sudah ada data dan bagaimana perlakuan pihak-pihak Kepolisian dalam hal mengantisipasi orang-orang yang memang sudah terlatih di luar sana dan kemudian ini ada suatu deteksi-deteksi dini supaya tidak melakukan suatu gerakan-gerakan radikal kan begitu. Banyak juga pihak kebetulan ini adalah di daerah saya di dapil ya tentang operasi maleo yang dilakukan oleh pihak Kepolisian bahkan berlanjut ke operasi kenombala menyangkut masalah Santoso. Tadi pihak Kapolri sudah menyampaikan bahwa ada dua kendala yang dialami disamping letak geografis yang sangat luas juga banyak warga masyarakat yang menaruh simpati terhadap Santoso ini. Sudah banyak pengikut-pengikutnya yang ditangkap bahkan ada yang ditembak mati, tapi pertanyaannya kemudian kok Santosonya bagaimana bahkan ada pertanyaan masyarakat apakah memang benar ada yang namanya Santoso itu? Kan begitu karena ini sudah lama sekali Pak bahkan Komisi III DPR sudah beberapa kali pun ya sudah datang ke sana bahkan pernah juga kita bentuk Panja untuk itu, tapi sampai sekarang ini belum-belum selesai. Nah ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang saya sampaikan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Bambang tadi tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris dan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Teroris. Saya kira, saya juga ingin mengetahui ya dari pandangan Kepolisian terhadap dua undangundang ini karena memang kalau kita mengkaji tentang undang-undang ini, memang tidak ada suatu kewenangan ya yang begitu tegas diberikan kepada institusi Kepolisian dalam hal melakukan penindakan atau pencegahan terhadap orang-orang yang memang sudah terdeteksi ya … (rekaman terputus) disetujui ya, sudah masuk di DPR RI dan kemungkinan besar akan disetujui untuk dilakukan pembahasan terhadap revisi Undang-undang ini, Undang-undang 15 Tahun 2003 bisa diberikan suatu gambaran tentang penguatan dari institusi kepolisian dalam hal melakukan pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana teroris, supaya ini betul-betul efektif terhadap aparat keamanan ketika melakukan sutau penindakan maupun pencegahan. Berikutnya tadi juga menyangkut masalah narkoba yang disinggung oleh beberapa kawan, saya kira memang ini juga harus mendapatkan perhatian kita semua Pak Kapolri ya. Artinya ada beberapa kawan menyampaikan dan sebelumnya juga saya menyatakan turut berduka cita ya terhadap meninggalnya Bripka Taufiq Hidayat kemarin, saya kira ini adalah suatu hal yang betul-betul sangat memprihatinkan kita ketika ingin melaksanakan suatu tugasnya, lalu mendapatkan perlawanan lalu kemudian aparat mengalami sesuatu hal yang memang sama-sama kita tidak inginkan begitu. Ada beberapa yang sudah disampaikan oleh kawan bahwa peredaran narkoba ini juga tidak terlepas dari ruang ataukah, katakanlah ada suatu toleransi yang diberikan oleh aparat. Tadi Junimart menyampaikan ada aparat pihak Kepolisian yang terlibat dan sebagainya. Nah dalam rangka pembenahan internal, saya juga ingin mengetahui seberapa banyak Anggota dari pihak Kepolisian ini yang sudah ditindak ketika menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya khususnya menyangkut masalah peredaran narkoba ini, apakah dia sebagai pelaku atau memback up pada bandarbandar ini. Saya kira intensitas penyelundupan narkotika ke dalam negeri memang terbilang sangat tinggi, strategi pihak Kepolisian kita pun ingin mengetahui dalam hal memerangi dan menangkal penyelundupan-penyelundupan narkotika karena kita juga tidak berharap banyak terhadap pihak BNN karena juga menyangkut masalah keterbatasan sumber daya yang dia miliki dan aparat Kepolisian lah yang memiliki ketersediaan tentang aparat-aparat itu. Nah dari negara-negara mana saja supaya ini bisa ada satu menjadi kerja sama lintas negara, ketika mampu dideteksi, mampu dapat diketahui tentang bagaimana tentang pola-pola penyelundupan yang dilakukan lalu kemudian dari negara mana saya kira ini bisa bekerja sama dengan aparat-aparat yang ada di negara tersebut dalam hal untuk melakukan pencegahan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan karena jujur saya katakan bahwa peredaran narkotika ini juga akan mengancam tentang ketahanan nasional kita. Saya kira memang ada kecurigaan atau ada upaya-upaya ke arah sana bahwa peredaran narkotika ini memang satu grand desain yang memang dilakukan, apakah itu memang sengaja atau tidak tapi ini sadar atau tidak ini adalah melumpuhkan ketahanan, memperlemah ketahanan nasional kita di sumber daya menusia. Saya kira itu yang saya sampaikan Pimpinan. Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Syarifudin Suding. Usai sudah Saudara Kapolri, 10 Fraksi plus ada 2 Fraksi yang 2 orang bertanya dari PDI Perjuangan dan Gerindra, 12. Jadi kami persilakan Saudara Kapolri menjawab, sebenarnya menjawab kalau bisa yang penting-penting saja dan yang lainnya bisa secara tertulis di jawab Saudara Kapolri sehingga kita bisa akhiri pukul 13.00 WIB Rapat Kerja dengan Kapolri karena dari meja Pimpinan kami merancang ada kesimpulan rapat kita. Silakan Saudara Kapolri.

KAPOLRI: Terima kasih Pimpinan. Atas beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi saya menerima semua masukan tadi dan saran yang sifatnya usul kami terima dan kami akan kaji di internal kita.

Kemudian yang kedua, terkait masalah yang pertama tentang penggeledahan. Penggeledahan oleh KPK yang di sana dilibatkan oleh KPK itu Anggota Brimob, ini berawal dari adanya MoU antara KPK dengan Polri. Di mana didalamnya itu didalam upaya penindakan KPK mempunyai kewenangan untuk meminta bantuan kepada Polri untuk mem-back up dan ini sudah dilakukan. Di dalam upaya penggerebekanpenggerebekan, penindakan termasuk juga penyitaan itu selualu dilibatkan, selalu yang diminta Anggota Brimob. Bahkan pemeriksaan pun seperti di Sumatera Utara itu diperiksa bukan di Polda tapi di ...Brimob. Selama inikan selalu arahannya kepada Polri dan harapan masyarakat dengan Polri ada kerja sama yang baik antar aparat penegak hukum. Sehingga berdasarkan itu kita yang diminta adalah Brimob, ya kita perbantukan Brimob. Setelah kita perbantukan itu penggunaannya sepenuhnya adalah sesuai dengan SOP yang ada di KPK, sepanjang itu dalam pelaksanaan tugas silakan, tapi mungkin di luar tugasnya pasti Anggota itu juga tidak mau karena tugasnya itu. Sehingga nanti yang harus di cek itu apa SOP di KPK itu seperti itu, silakan barangkali dilakukan pengecekan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya terkait dengan penggunaan senjata api. Tadi dijelaskan memang didalam penggunaan senjata api itu harus pada ancaman yang seimbang. Penggunaan senjata api itu bukan yang di bawa, yang ditembakkan itu namanya penggunaan senjata api. Kita sering disudutkan kalau manakala tidak bersenjata terus kita lakukan penembakan karena ada prinsip-prinsip. Kalau tindakan kepolisian menghadapi massa itu ada 6 level, 6 level tindakan kepolisian dalam menghadapi massa. Level penggunaan senjata api itu ada pada level yang terakhir karena itu strick tidak bisa digunakan sembarangan. Oleh karena itu, ada ramburambunya yang ketat, ancamannya seimbang harus untuk melindungi jiwa aparat penegak hukum atau jiwa masyarakat, itu jelas di situ di dalam dan itu ada standarstandar universalnya yang dipedomani, sehingga terkait dengan masalah ini di bawa oleh KPK itu untuk mendampingi didalam penggeledahan di sini ya tentu itu kewenangan sepenuhnya, tetapi kalau dia melakukan penggunaan senjata api harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Kapolri maupun instrumen-instrumen yang lebih atas lagi, sehingga kami sepenuhnya, selalu saya katakan bahwa itu semua adalah kewenangan. Karena itu, kita selalu menyampaikan bahwa semua yang sudah di-BKO-kan itu adalah semuanya kewenangan Brimob, tidak hanya terbatas itu termasuk penyidiknya juga itu di bawah kendali Brimob jangan nanti....penyidiknya wah itu penyidiknya penyidik Polri, itu sangat tergantung daripada SOP yang ada di sana, walaupun itu penyidiknya Polri mungkin, tapi kalau misalnya KPK minta yang tidak bersenjata tentu kita juga bisa kasih begitu, tapi yang diminta adalah Brimob kelengkapannya seperti itu, ya seperti itu, tapi diminta Brimob kelengkapannya Dalmas misalnya ya kita berikan kelengkapan itu karena kelengkapankelengkapan ini berbeda-beda, ada yang Brimob itu dilengkapi APHH yang untuk Dalmas itu, tapi ada Brimob yang dilengkapi dengan senjata pendek atau Brimob yang lengkap dengan senjata panjang. Hanya memang pengaturan pakaiannya ini yang juga belum ada pakaian, karena Brimob itu juga ada pakaian yang coklat, ada pakaian yang hitam. Ini juga perlu kita atur pakaiannya itu juga membuat sesuatu itu menjadi serem juga. Itu yang pertama saya sampaikan Pak. Kemudian yang kedua, terkait masalah terorisme ini menonjol. Kita sudah punya gambaran cukup lengkap bagaimana jaringan teror ini termasuk kita bisa mendeteksi pada saat bulan November yang lalu, yang lalu kita lakukan deteksi bahkan juga dikonfirmasi juga oleh FBI, bahkan oleh beberapa negara tetangga mengkonfirmasi terkait dengan ancaman-ancaman itu kemudian kita lakukan. Oleh karena itu, kita lakukan penindakan pada saat tanggal 18, 19, 29 Desember yang lalu sehingga ada 11 tersangka yang kita lakukan penangkapan. Nah dari 11 tersangka itu ada Pimpinannya namanya Abu Mushab itu yang berkomunikasi langsung dengan yang di Siria. Bahkan pada saat itu ada satu orang asing yang bergabung di sana yaitu Ali itu adalah orang Wigur, yang di sana komunikasinya itu antara perwakilan orang Wigur yang ada di Siria dengan Bahrun Na’im. Ini menguatkan kita, tetapi memang dari penangkapan itu masih ada beberapa yang tertangkap, itu yang terus kita lakukan penangkapan. Dari sisi penanganan kasus sendiri yang di Jalan Thamrin itu saya pikir cukup baik, memang ada kelemahan-kelemahan kita yang harus kita perbaiki, tapi dari waktu yang kita selesaikan dari pertama kejadian jam 10:39:29 itu nggak sampai 2 menit polisi sudah datang, menit ke-10 sudah melakukan penembakan, tembak-menembak terjadi, menit ke-21 sudah bisa diselesaikan semua. Kemudian diolah TKP, kita tentukan

waktunya yang dipimpin Pak Waka waktu itu, 4 jam jadi jam 3 itu harus sudah selesai, sudah clear semua olah TKP dan semua jalan bisa dibuka dan diharapkan itu bisa diperbaiki untuk sementara ditutup sehingga tidak menjadi semacam objek wisata masyarakat kita. Itu yang kita lakukan tetapi saya katakan bahwa ancaman ini ke depan masih cukup memberikan resiko buat kita bahkan ada beberapa tokoh-tokohnya yang ada di Siria, diantaranya bahrun Na’im tadi saya katakan, kemudian ada Bahrun Syah, kemudian ada juga namanya Abu Jandal Attamimi. Ini semua yang terkait dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada tokohnya Amman Abdurrahman, itu adalah Pimpinan Tauhid Waljihad Indonesia, kemudian menjadi jamaah Ansharul Daulah, kemudian dibawahnya itu ada sel-selnya, ada Mujahidin Indonesia Timur itu Santoso yang sekarang kita kejar, kemudian ada Mujahidin Barat ini Bahrun Syah, kemudian ada beberapa lagi elemen-elemen yang ada di kita. Semua itu sudah kita deteksi dan bahkan yang lalu yang akan mendeklarasikan bahwa wilayah-wilayah, akan dideklarasikan di Poso bahwa Indonesia bagian dari Daulahnya ISIS, wilayahnya ISIS yang ada di Indonesia, tetapi karena kita sedang melakukan operasi yang dibantu dengan TNI, sehingga mendeklarasikan itu berubah ke Filipina Selatan. Jadi sekarang Filipina Selatan sudah menjadi bagian dari Daulah Islamiyah ini. Oleh karena itu, kita merasa kesulitan di dalam rangka melakukan pencegahan karena selama ini Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme hanya menempatkan polisi sebagai pemadam kebakaran, baru kejadian kita baru di sana. Nah yang belum itu adalah bagaimana kita mencegahnya, kita tahu orang yang baru pulang dari Siria kita periksa, tetapi kalau tidak ada pelanggaran pidana misalnya pemalsuan surat, dokumen-dokumen palsu misalnya ya kita nggak bisa proses pidana bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Di negara-negara lain sudah cukup maju, bahkan saya katakan ada yang namanya preventif detention itu. Orang bisa ditahan dulu sambil menunggu prosesproses hukum ini gitu karena yang diancam adalah keamanan-keamanan nasional, keamanan negara sehingga ada ekstraordinari, ada lexspesialis di situ yang diberikan kepada negara ini. Kita juga tahu misalnya ada warga negara kita yang latihan di kamp Mindanao disana, di Filipina Selatan, bahkan dia kamp Abu Sayaf misalnya yang sudah terkenal teroris, tapi begitu pulang kita tidak bisa memproses secara hukum. Nah itu juga satu persoalan-persoalan tersendiri yang itu juga akan menjadikan teroris ini terus berkembang. Mohon maaf saya sering sampaikan bahwa mungkin selama ini banyak pihak yang bersimpati terhadap ISIS karena mereka seolah-olah melakukan perjuangannya dan kami Polri memerangi ISIS bukan karena agamanya, bukan karena agama yang dianutnya tapi karena kita memerangi potensi terorisme dan kekerasannya, itu yang kita lakukan. Saya berharap bahwa dengan kejadina di Thamrin ini masyarakat kita tersadarkan bahwa ISIS memang ada dan itu berbahaya, sehingga harus kita tingkatkan kewaspadaan kita. F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.): Interupsi Ketua. PIMPINAN RAPAT: Mengenai ISIS, silakan Pak Nasir. F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.): Pak Kapolri menyampaikan bahwa ada pihak-pihak yang bersimpati kepada ISIS, barangkali dalam kesempatan ini Pak Kapolri bisa menyebutkan pihak-pihak mana, apakah pihak-pihak di dalam negeri, apakah dalam bentuk apa, organisasi dan lain sebagainya atau memang Pak Kapolri tidak bisa, tidak mau menyebutkan dan sebagainya, mohon maaf Pak Ketua. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Nasir.

Silakan Pak Kapolri. KAPOLRI: Banyak Pak yang kita lihat Pak misalnya di media, yang mungkin juga yang disalahkan itu bukan mereka yang melakukan kekerasan tapi adalah polisi yang melakukan penindakannya, tentu ini juga menjadikan acuan bagi kami. Oleh karena itu, kami juga memohon dukungan kepada Komisi III untuk bisa mendapatkan satu revisi, persetujuan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan ini sudah masuk Prolegnas, kemudian kami sudah dikoordinir oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk merumuskan mana-mana yang perlu mendapatkan revisi Pak. Kemudian yang berikutnya yang kami laporkan masalah terkait dengan narkoba karena ini yang banyak pertanyaan. Narkoba memang sudah meluas Pak, dari Pak Junimart tadi bahkan tidak hanya sampai ke kampung-kampung, hampir semua strata, semua level juga terpengaruh masalah-masalah narkoba, sudah menjalar ke seluruh level Pak, jadi tidak hanya pada orang yang punya duit saja tapi juga tidak punya duit juga sudah mengkonsumsi narkoba ini. Oleh karena itu tentu kita semua berusaha Pak, tadi sudah saya sampaikan bahwa Tahun 2015 kita sudah melakukan penindakan terhadap 34.304 kasus yang kita tangani, kemudian dengna jumlah tersangka 42.907 itu yang kita tangani. Kemudian saya sampaikan yang mengkonsumsi itu hanya 9.457, kemudian yang mengedarkan itu 24.806 itu didistribusi, kemudian yang menanam itu adalah 35 ini yang sebagian besar itu adalah dari mariyuana, ganja Pak, kemudian yang produksi itu 6. Jadi semua ada rincian-rinciannya bahkan Tahun 2015 ganja itu 23,211 ton, kemudian heroin 1,26 kg, Hasis itu 184,68 gr, kokain 10,54 gr, ekstasi itu 1.072.328 butir, sabu 2.360 kg itu hampir 2 ton lebih, itu semua yang kita tangani. Oleh karena itu, pemberantasan itu hampir semua mulai dari tingkat Polsek sampai ke Mabes terlibat didalam kerangka pemberantasan narkoba. Kalau kemarin terjadi di dalam penindakan ada korban dari pihak Polri, baik yang luka maupun yang meninggal tentu ini bagian dari yang harus kita prihatin bagian yang harus kita perbaiki Pak di dalam SOP-nya. Tadi juga ada yang menanyakan masalah SOP-nya, sebetulnya di dalam penggerebekan itu pasti harus ada SOP-SOP yang kita, terutama masalah senjata, surat perintah pasti ada, kemudian senjata yang digunakan, perlengkapan yang digunakan juga harus ada tentu dengan yang utama senjata api. Kemudian kalau misalnya dari wilayah karena ini lintas wilayah Pak, jadi kalau Polsek Senen ke Berland ini sudah lintas wilayah tentu kalau kurang Anggotanya bisa meminta bantuan kepada kesatuan kepolisian setempat. Kemudian teknisnya sendiri juga tentu harus diikuti standar-standar yang ada pada, yang setelah dilatihkan (rekaman terputus) Penembakan kemudian sampai kita jadi korban berarti ada sesuatu yang salah didalam SOP-nya karena sebetulnya dia masuk setiap gerakan harus ada lindung tembak, sehingga tidak mudah untuk ditembak oleh orang lain. Nah itu yang sebetulnya berlaku seperti itu. Kalau memang diperlukan satuan pendukung bisa ditempatkan satuan pendukung. Nah salah satu yang memang perlu kita latihkan kembali adlah masalah teknis dan taktis yang di lapangan. Teknis penggeledahan, teknis penggerebekan itu juga harus dilatihkan kembali supaya yang dibawah ini bisa memahami termasuk juga kita masih kekurangan. Harusnya ada setiap penindakan itu menggunakan body face Pak, tetapi karena terbatas tidak semua Polsek itu punya, tidak semua Polsek itu punya, sehingga mereka bisa jadi korban yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya masalah… PIMPINAN RAPAT: Mohon maaf Pak Kapolri masih banyak Pak?

KAPOLRI: Satu lagi Pak mengenai gafatar. Ini yang banyak ditanya. Masalah gafatar Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa ini dari Pak Musadek, memang betul bahwa di Kalbar itu ada sekitar 4000 lebih yang sudah … dan mereka juga membuat satu komunitas yang ekslusif, kemudian dari sisi agama sudah jelas karena dinyatakan menyimpang,

dinyatakan sesat, nah itu juga kita pedomani. Nah kemudian dari sisi harmoni kehidupan social disana yang ini belum menyatu, sehingga begitu kemarin ada pemberitaan yang dokter Rika hilang, kemudian ke Kalbar, dari Kalbar ke Pangkalan Bun, kemudian bisa diambil oleh petugas Polisi ini diberitakan secara masiv oleh media massa. Masyarakat terpengaruh ada kekhawatiran bahwa ini akan bisa mengena keluarganya saja. Oleh karena itu, mereka melakukan penolakan-penolakan terhadap komunitas ini. Nah tugas Polri adalah bagaimana mengamankan jangan sampai terjadi bentrok ini karena bagaimana pun juga komunitas ini sama komunitas masyarakat sekitarnya sama-sama banyaknya, sehingga kalau terjadi bentrok seperti yang lalu antara komunitas etnis tertentu disana yang menimbulkan korban dengan jumlah besar itu tidak kita kehendaki. Oleh karena itu, keputusan dari Pemerintah daerah setempat untuk bisa dikembalikan ke daerahnya. Tentu ini penanganannya ya saya sependapat kalau tadi disampaikan tidak hanya sekedar diberikan pencerahan agama Islam saja, tetapi bagaimana nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila itu bisa ditanamkan kepada mereka supaya mereka bisa hidup harmoni di negara yang plural ini, yang majemuk ini. Nah ini yang sebetulnya. Tentu nanti dipilih-pilah mana yang memang berkehendak tidak kembali ketempatnya pemerintah pasti ada alternative-alternatif solusi yang diupayakan tidak bertentangan dengan masalah terkait hak asasi manusia ini. Ini yang perlu saya sampaikan. Kalau mungkin ada penjelasan lanjut karena memang kita temukan Pak, kita temukan. Disitu sudah ada struktur pemerintahannya betul, ada struktur pemerintahan yang terselubung. Ada gubernurnya, ada bupatinya, ada kabag-kabag yang ditemukan dari laptop mereka. Kemudian sudah juga akan mendirikan negara juga. Tentu ini bukan ancaman yang main-main, tentu ini harus kita tangani dengan serius. Nah ini yang sedang ditangani oleh Kapolda Kalbar. Kalau boleh disampaikan Kapolda Kalbar minta waktu Pak bangsa 3 menit atau 5 menit Pak. PIMPINAN RAPAT: Silakan Pak Kapolda selamat datang di Jakarta Pak. KAPOLDA KALBAR: Terima kasih Bapak Kapolri. Bapak Pimpinan yang kami hormati dan seluruh Anggota Dewan yang kami hormati. Kami laporkan bahwa situasi sampai saat ini di Kalimantan Barat tetap dalam keadaan kondusif. Kami bersatu padu per Popinda Provinsi untuk mengelola situasi disana dan jumpa warga gafatar yang saat ini sudah dikembalikan kurang lebih sudah mendekati 2500 Pak yang sisa tinggal 1700 sekian dibantu dengan Angkatan Laut mengerahkan KRI sudah 4 KRI yang mengevakuasi mereka. Kemudian untuk langkah-langkah kami didalam penyelidikan dan penyidikan seperti disampaikan oleh Bapak Kapolri tadi banyak temuan-temuan yang saat ini sedang kami kembangkan dan tim penyidik kami sesuai arahan Bapak Kapolri sudah bergabung dengan Direktorat Dipidum Bareskrim Polri untuk bersama-sama mengembangkan ini karena skupnya bukan hanya di Kalbar, Kalbar ini hanya endingnya saja, tapi proses kegiatan mereka berada diwilayah di luar Kalbar. Tentu ini menjadi perhatian kita semua dan kami tetap akan menjaga wilayah Kalimantan Barat dalam keadaan aman dan kondusif mengingat trauma konflik pada masa lalu ini yang selalu membayangi masyarakat kami. Mudah-mudahan bisa kami jaga.. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: Terima kasih. Masih ada? Terima kasih Pak Arif Kapolda Kalbar yang sudah cukup lama di Kalbar. Mudah-mudahan segera kembali ke Jakarta Pak Arif. Masih ada?

F-PPP (Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M): Pak Kapolda, apa saja kegiatan gafatar sebenarnya disana? Itu tadi belum diceritakan Pak.

KAPOLDA KALBAR: Untuk kegiatan disana Bapak, mereka membentuk kelompok-kelompok tani seperti disampaikan oleh Bapak Kapolri tadi dan Pak Jazilu tadi juga sampai datang ke TKP Pak dan kegiatan-kegiatan mereka yang secara ekslusif itu ibadah mereka menjalankan amalan agama mereka memang ini urusan mereka pribadi Pak, tetapi ini begitu masiv diberitakan di media, sehingga menimbulkan resistensi masyarakat. Kemudian dari dokumen-dokumen yang kami peroleh, memang membetulkan itu semuanya. Ada buku-buku yang menyangkut ajaran-ajaran milah Abraham yang notabene adalah Kiadah Al Islamiyah yang diajarkan oleh Ahmad Musadeq. Kemudian ada dokumen-dokumen seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri saat ini sedang kami dalami dan ini tersebar bukan hanya di Kalbar saja, tentunya kegiatannya ada diluar Kalimantan Barat, nanti akan didalami oleh tim terpadu yang akan dikoordinir oleh Direktorat Dipin… Terima kasih Bapak. PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Arif. Masih ada Pak Kapolri atau Pak Wakapolri mau menambahkan? KAPOLRI: Mungkin satu Pak masalah diminimi karena menyangkut Komisi III DPR barangkali. Yang masalah diminimi Pak, memang kita sudah dilakukan rapat terbatas di istana yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Laporannya kan waktu itu 120, kemudian kita menelusuri data-data tersebut, memang ada 40. 40 itu adalah yang kombatan, 40 yang intelijen, 40 yang pendukung kalau tidak salah, sehingga jumlah 1…, tetapi setelah kita lakukan perifikasi, apakah mereka itu betul-betul Anggota GAM, tetapi tidak seluruhnya itu Anggota GAM karena kita harus melakukan perifikasi ini karena sebetulnya yang bisa dikenakan amesti adalah para pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persengketaan politik, sehingga bisa diberikan. Nah pertanyaannya apakah mereka ini termasuk didalam perjuangannya dengan Pemerintah Pusat persengketaan politik? Ini yang menjadi pertanyaan karena dianggapnya persengketaan politik ini sudah selesai, kemudian ada ketidakpuasan dengan temantemannya yang memerintah disana ini. Oleh karena itu, waktu itu diputuskan didalam rapat supaya kami mendatakan, kemudian mana yang betul-betul GAM, mana yang terlibat tindak pidana, mana yang tidak, sehingga nanti Bapak Presiden akan memberikan amnesti yang mana ini karena waktu itu ada masukan bahwa pada saat pemberian amnesti GAM yang lalu juga diundang dari hakim yang di Eropa untuk bisa menentukan kira-kira yang bisa diberikan amnesti yang mana, sehingga ini yang dijadikan pedoman Pak. Sampai sekarang kami juga belum mendapatkan keputusannya, tetapi hasil perifikasi kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden ini. Terima kasih Pak. PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak. Terkait gafatar Pak Kapolri, kita ada rencana ke Kalbar Pak Arif. Mungkin Pak Nasir ada yang mau disampaikan soal gafatar? F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):

Ya ada dua hal tadi soal, bagaimana Pak Junimart? Ya memang soal gafatar ini tadi Pak Kapolri menyampaikan bahwa mereka ditemukan dokumen-dokumen terkait bahwa mereka sepertinya memiliki bagan atau struktur pemerintahan sampai kepada kabag-kabag dan lain sebagainya, nah tentu saja pertanyaan kami tentu soal apakah mereka juga menggunakan semacam latihan-latihan mereka ya untuk kemudian mendukung apa yang mereka rencanakan. Yang kedua, Pak Kapolri saya ingin juga sampaikan kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR bahwa pada Bulan April Tahun 2015 yang lalu rapat kerja, bukan rapat kerja, tapi kunjungan kerja Komisi I dan Komisi III DPR ke Aceh itu ketika kami bertemu dengan atau rapat dengan Kapolda dan Pangdam salah satu kesimpulan yang kami sepakati waktu itu bahwa kelompok bersenjata diminimi itu adalah criminal. Barangkali demikian catatan kami Pak Ketua. Terima kasih Ketua. PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Nasir. Cukup ya Pak Kaporli? Itu tadi masukan dari Pak Nasir, tapi ada satu hal yang mau kami ingatkan Saudara Kapolri terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 khususnya Pasal 227 ayat (3) mungkin kami bacakan lebih jelasnya. “Sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, Kementerian atau Lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN ditetapkan di Rapat Paripurna DPR”. Polri belum memberikan kepada Komisi III DPR, jadi mungkin kami mengingatkan itu. Kita masuk pada bagian terakhir, jadi sabar Pak Junimart tinggal kesimpulan. Kesimpulan kebetulan Rapim juga sudah hampir selesai Pak Bambang Soesatyo mungkin Pak Kapolri bisa menyaksikan juga nanti suksesi Komisi III DPR. Tolong ditayangkan. F-PAN (DAENG MUHAMMAD, SE, M.Si): Sebelum ditutup, saya mau menyerahkan ini ke Kapolri Ketua. PIMPINAN RAPAT: Silakan Pak Daeng Muhammad pertanggungjawaban dapil ini. Ya silakan Pak Akbar. F-NASDEM (AKBAR FAIZAL): Ini yang dari lembaga hakim. Saya Cuma mau menyampaikan saja mengenai kerugian pelanggaran hak itu. PIMPINAN RAPAT: Kami tidak usah membacakan ulang karena pasti semua bisa membaca BapakIbu Anggota Komisi III DPR kami langsung saja minta persetujuan kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR. Rumusan kesimpulan ini bisa kita setujui? F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.): Pertanyaan boleh? PIMPINAN RAPAT: Jangan pertanyaan Pak Nasir. Mohon maaf Pak Nasir. F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.): Pertanyaan dengan Ketua karena Ketua yang membuat kesimpulan ini.

PIMPINAN RAPAT: Kami dari meja Pimpinan mengusulkan kesimpulan ini Pak. F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.): Boleh saya tanya terhadap kesimpulan itu? PIMPINAN RAPAT: Ya apa ini? silakan-silakan. F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.): Kenapa Pelindo II didahulukan Ketua? Kenapa misalnya tidak Pasar Turi atau Ilegal Maining atau Lumajang dan sebagainya. Kenapa Pelindo yang pertama Ketua? PIMPINAN RAPAT: Saya kira, bisa kita setujui ya? setuju Saudara Kapolri mau diskusi dulu dengan Wakapolri? KAPOLRI: Setuju Pak. PIMPINAN RAPAT: Setuju ya? (RAPAT:

SETUJU)

Kalau Wakapolri sudah senyum setuju itu. Bisa kita setujui? Subtansinya setuju ya Pak Herman Heri ya soal panjang atau pendek? Bisa kita setujui Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR? …: Symbol negara saja Pak. PIMPINAN RAPAT: Symbol negara. F-NASDEM (AKBAR FAIZAL): Pimpinan, mungkin sebenarnyakan … PIMPINAN RAPAT: Sebentar dulu Pak Akbar diperbaiki dulu ini. Tadi usulan Pak Tjatur …. Rekaman terputus. F-NASDEM (AKBAR FAIZAL): … sangat genting. Senjata laras panjang dengan uniform perang itu yang kita protes kesini Pak karena sebenarnya tidak ada yang mau berperang disini. Jadi senjata laras panjang dan uniform yang berpotensi seakan-akan kita mau perang begitu loh terorisme dan segala macam.

PIMPINAN RAPAT:

Mohon maaf Pak Akbar, mungkin dengan kata-kata MoU itu sudah termasuk kali ya didalam kesepakatan dari Polri dan KPK mungkin atau kita kembalikan dulu kepada Polri. Prinsipnya Komisi III DPR mengusulkan rumusan kesimpulan seperti ini Pak Kapolri. KAPOLRI: Mohon izin Pimpinan. Yang ditinjau ulang itu MoU dengan KPK begitu. Yang ditinjau ulang itu MoU dengan KPK. Nah tentu terkait dengan SOP. SOP-nya inikan SOP KPK yang punya kewenangan untuk merubah ini KPK bukan kami Pak. Yang merubah SOP-nya ini SOP KPK bukan SOP-nya Polri karena yang punya kewenangan ini… PIMPINAN RAPAT: Jadi mohon maaf Pak Kapolri rumusan kesimpulan apakah setuju dengan rumusan kesimpulan ini atau ada perbaikan redaksional? Biar Pak Kapolri dulu. Silakan Pak Kapolri. KAPOLRI: Inikan lihat substansinya ada dua Pak. MoU antara Polri dengan KPK. Mungkin nanti kita bisa membuat satu catatan-catatan didalam MoU itu atau mungkin kita addendum kita tambahkan beberapa, tetapi kalau SOP-nya SOP-nya KPK menyebutkan itu kan tentu kita juga tidak bisa control, tidak bisa control. Sangat tergantung dari SOP-nya KPK. Jadi ada dua hal disitu. Ada MoU Polri dengan KPK kita bisa juga perbaiki, tetapi masalahnya kalau SOP itu tidak dirubah ya tentu saja yang berlaku SOP-nya KPK, sehingga itu nanti akan menyulitkan kita begitu. PIMPINAN RAPAT: Sebentar dulu Pak Akbar. Jadi dari pihak pemerintah dalam hal ini Kapolri prinsipnya rumusan kesimpulan ini setuju, tetapi terutama yang menyangkut MoU ya Pak? Ya MoU-nya saja, kalau menyangkut SOP itu internal KPK. Jadi ada usulan rumusan kesimpulan tidak Pak? Sebentar Pak Kapolri dulu. KAPOLRI: Artinya begini Pak, SOP-nya tidak usah dimasukan, meninjau MoU Polri dengan KPK terkait penggunaan senjaat laras panjang dalam melakukan itu, tapi SOP-nya itu dipisahkan Pak. Jadi tidak pada rapat ini kesimpulan itu. PIMPINAN RAPAT: Jadi kalau usulan rumusan kesimpulan dari Kapolri dengan KPK terkait … KAPOLRI: Terkait dengan penggunaan senjata laras panjang dalam melakukan penggeledahan khususnya ditempat-tempat yang mempresentasikan symbol negara. PIMPINAN RAPAT: Oke, dari pemerintah dalam hal ini Kapolri rumusan kesimpulannya seperti itu. Kita kembali kepada Komisi III DPR sebelah kiri dulu Pak Muhammad Nasir.

F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.): Ya, jadi Pak Ketua, Bapak-ibu Anggota Komisi III DPR dan juga Pak Kapolri sebenarnya yang menjadi kata yang itu adalah kata yang terkait itu Pak. Jadi sebenarnya kami tidak ingin soal ini kemudian seperti Bapak katakan oh itu ada SOPnya KPK. Jadi sebenarnya Komisi III DPR namanya juga meninjau ulang Pak, meninjau

ulang itukan ya namanya melihat kembali MoU Polri dengan KPK, jadi terkait itu Pak sebenarnya. Jadi terkait itu bisa saja nanti dengan kesimpulan ini Kapolri dengan KPK melihat kembali persoalan-persoalan ini, sehingga kemudian ada masukan dari pihak kepolisian terhadap KPK soal penggunaan senjata laras panjang saat melakukan penggeledahan atau mengikusertakan aparat Brimob saat melakukan penggeledahan …

Jadi sebenarnya menurut kami tidak ada persoalan dengan kata SOP tadi karena ada terkait. Dari frasa kata terkait itulah yang kemudian membuat Polisi tidak harus kemudian mencampuri SOP yang ada di KPK itu. Terima kasih Ketua. PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Akbar. Kalau bisa langsung usulan, rumusan kesimpulan Pak Akbar Faizal. F-NASDEM (AKBAR FAIZAL): Begini Pimpinan, inikan soal subtansi y kenapa Pak Kapolri, kenapa kita sampai mengusulkan MoU? Kan sepaham saya MoU itu adalah kesepakatan kedua belah pihak. Dari apa yang disampaiakan Pak Asrul tadi sebenarnya maunya begini Pak, monggo kami memberikan apa permintaan anda, tetapi kami juga punya usulan disitu misalnya tidak menggunakan laras panjang dikantor-kantor katakanlah DPR, rumah sakit atau Perguruan Tinggi itukan bisa disepakati disitu Pak. Kenapa kami sampai masuk sampai pada MoU-nya? Soal KPK memiliki SOP sendiri monggo saja, tetapi didalam MoU itu kenapa kami sampai meminta untuk direvisi, Polri bisa mengatakan untuk yang ini-ini, inikan ada tata aturannya Pak. Sebenarnya itu argumentasinya Pak. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Terima kasih. Dari meja Pimpinan Pak Desmond. F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, SH., MH): Ya saya paham yang dimaksud Pak Kapolri bahwa memang ada catatan yang harus kita kasih. Catatannya sebenarnya saya menyarankan bahwa MoU Itukan sebenarnya sesuatu yang kesepakatan bisa berubah atau tidak, tapi yang sebenarnya keberatan kita hari ini adalah KPK ya datang kesini bawa laras panjang sebenarnya dengan unitform yang perang. Itu yang sebenarnya DPR merasa tertanggu. Nah kalau menurut saya bisa tidak Kapolri catatannya adalah bahwa Bapak mengasih ke Kapolri itu atau abindum yang akan bangun dengan Kapolri itu adalah kalau khusus lembaga negara tidak perlu pakai ini begitu pakai uniform dan laras panjang itu atau karena ini sifatnya bantuan Kepolisian memberikan bantuan kepada KPK cukup pakai senjata api saja, kecuali ada hal-hal yang khusus. Nah bahasanya itu apa Pak catatannya. Mungkin ini mempertegas agar kelembagaan-kelembagaan negara bukan sekedar DPR, proses penggerebekan ini tidak dapat mempertontonkan seolah-olah kita berperang seperti yang dicontohkan oleh beberapa kawan tadi kok narkoba tidak pakai laras panjang seperti itu. Inikan ada sesuatu tontonan yang aneh nanti. Ini yang menurut saya kita harus melihat ini ya tidak menyinggung KPK dan juga tidak mengurangi kewibawaan lembaga Kepolisian. Catatan ini Pak yang harus kita rumuskan Pak Trimedya. PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Desmond. Ini yang terakhir ya Pak Karding dari PKB Ketua Fraksi.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M. Si): Pak Ketua, Pak Kapolri kalau menurut saya sih tidak sesempit ini justru MoU ini momentum untuk kita meminta dukungan Kepolisian ke KPK itu ditinjau secara menyeluruh dalam segala hal yang prinsipnya secara subtansi adalah menjaga marwah seluruh institusi-institusi atau symbol negara. Jadi bukan hanya pada saat penggeledahan. Jadi menurut saya terlalu sempit kalau kita memakai istilah ini. Toh yang namanya MoU, MoU itu kerja sama. Jadi kalau salah satu pihak tidak mau kan tidak bisa ya kan? Silakan KPK melakukan SOP-nya, tapi kalau Polisinya tidak memback up mau apa? PIMPINAN RAPAT: Mohon maaf Pak Karding substansinya sudah masuk ya? artinya ditinjau MoUnya. Silakan Pak Tjatur. F-PAN (IR. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T): Terima kasih Pak Ketua. Kalau begini rumusannya artinya polisi bisa melakukan hal yang sama artinya kalau inikan hanya KPK saja. Nah saya mengusulkan rumusannya begini Ketua, “Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar meninjau ulang penggunaan senjata laras panjang dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan khususnya di lembagalembaga negara baik dalam tugas Kepolisian atau pun dalam mendukung tugas penegak hokum lainnya”. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Ada usulan baru? Ada rumusan kesimpulan baru? Bisa kita terima dari Pak Tjatur ini? Setuju? Pihak Kepolisian Pak Kapolri? Siapa ini? Oh silakan Pak. KAPOLRI: Sebetulnya yang diberatkan itukan senjatanya. Kalau senjatanya yang diberatkan mungkin bisa yang kedua ini rumusan yang baru. PIMPINAN RAPAT: Jadi rumusan kesimpulan baru ini setuju Pak Kapolri? KAPOLRI: Di lembaga negara saja. Lembaga negara nanti luas Pak itu artinya, tapi kalau memang bisa di lembaga tinggi negara begitu. …: Izin Pak, tidak ada istilah lembaga tinggi negara dalam Undang-Undang Dasar, adanya lembaga-lembaga negara. Baik Pak. Itu istilah kita didalam Undang-Undang Dasar.

PIMPINAN RAPAT: Ini giliran pemerintah Pak Karding. Silakan diteruskan Pak Kapolri. KAPOLRI:

Kalau tidak ada lembaga tinggi negara Pak, mungkin ya langsung disebut saja di lembaga negara khususnya di DPR. PIMPINAN RAPAT: Sebenarnya begini saja, kita paham apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri dan apa yang. Sebentar-sebentar kami mengusulkan lembaga negara kita sebut saja seperti antara lain MA, MK, DPR, MPR, DPD, BPK seperti ini Pak Kapolri? Sebentarsebentar ini Pak Kapolri dulu, pemerintah dulu. Kira-kira seperti ini kita sebutkan Pak? KAPOLRI: Khususnya Pak, bukan antara lain, kalau antara lain itu nanti ada yang lain Pak. Kalau khususnya itu. Nah khususnya MA, MK, DPR, MPR, DPD. PIMPINAN RAPAT: Begini Pak Kapolri? Begini Pak ya? oke balik ke Komisi III DPR lagi. Pak Ahmad Basarah F-PDIP (DRS. AHMAD BASARAH, MH): Dalam system kenegaraan kita paska amandemen Undang-Undang Dasar tidak ada primus inter pares lembaga negara. Semuanya adalah lembaga negara setara. Jadi kalau mau disebut tentang lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari Undang-Undang Dasar semuanya harus disebut Pak. Ada 8 lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap lembaga negara lain yang tidak disebutkan. PIMPINAN RAPAT: Mohon maaf Pak Basarah tolong disebutkan saja Pak 8 itu apa saja. F-PDIP (DRS. AHMAD BASARAH, MH): Pertama, lembaga presiden, lembaga MPR, DPR,DPD RI, kemudian MK, MA, Komisi Yudisial, BPK RI. PIMPINAN RAPAT: Ininya sudah tidak usah ditulis lagi ya Undang-Undang Dasarnya? “dan lainnya” itu tidak usah ya Pak Basarah? “sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar” begini? …: Kata khususnya sudah dihapus Pak karena sudah disebutkan semua. PIMPINAN RAPAT: Atau “khususnya” dihapus. Sebentar Pak Karding sesama. Begini ya Pak Basarah? Bisa kita setujui? …: Jadi mungkin jangan sebagaimana diatur “yang tercantum didalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia”. Penyebutan “Undang-Undang Dasar” juga bukan begitu Pak. Ini MPR Pak. PIMPINAN RAPAT: Prinsipnya bisa kita setujui ya? …:

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Bisa kita setujui Pak Kapolri, DPR setuju ini Komisi III? KAPOLRI: Bisa Pak. PIMPINAN RAPAT: Oke. (RAPAT:

SETUJU)

Yang ketiga terakhir. Ketua DPR on the way ke Komisi III Pak Bambang laporan. Ini bisa kita setujui narkoba ini? Sebentar-sebentar dibaca dulu pelan-pelan. Langsung kepada perbaikan redaksional kalau ada. Kami menawarkan kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR bisa kita setujui rumusan kesimpulan ini Saudara Kapolri? Setuju Pak? Sebentar, kita tadi sudah setuju Pak Kapolri sekarang. (RAPAT:

SETUJU)

KAPOLRI: Mohon izin Pak, masih ada satu lagi kami mohon dukungan Pak. Kalau ini masuk kesimpulan bawa dukungan untuk penguatan revisi densus, revisi UndangUndang Terorisme. PIMPINAN RAPAT: Kita masukan kesimpulan berarti 4. Redaksinya bagaimana Pak Kapolri? Langsung diusulkan saja. KAPOLRI: “Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung rencana Kepolisian untuk penguatan Densus 88 Anti Teror melalui revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Peningkatan Anggaran”. PIMPINAN RAPAT: Sebentar Pak Nasir-nasir pemerintah dulu Pak Nasir. F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.): Pak Kapolri, kita sependapat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 karena usianya sudah cukup lama.

PIMPINAN RAPAT: Ini dari pemerintah ada mengusulkan rumusan kesimpulan baru revisi UndangUndang Nomor 15 dan peningkatan anggaran. Kita kembali sebentar pasti ada waktunya, semua indah pada waktunya Pak Nasir. Kita ke Komisi III DPR bisa kita setujui ini usulan? Setuju? F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.): Sebenarnya soal terorisme bukan soal 15 Tahun 2003 Ketua, makanya kita sebutkan saja melalui revisi peraturan perundang-undangan. Bisa jadi bukan UndangUndang 15 Tahun 2003 yang kita revisi, ada beberapa undang-undang yang harus kita revisi, sehingga kemudian mendukung upaya negara menanggulangi terorisme.

PIMPINAN RAPAT: Mohon maaf Pak Nasir. Jadi usulan rumusan kesimpulannya apa Pak Nasir? F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S. Ag., M.Si.): Ya melalui peraturan perundang-undangan. PIMPINAN RAPAT: Undang-Undang Nomor 15 dan peraturan perundang-undangan lainnya? F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S. Ag., M.Si.): Boleh Ketua. PIMPINAN RAPAT: Seperti ini Pak Nasir? Oke, bisa kita setujui? (RAPAT:

SETUJU)

Usai sudah Pak Kapolri rapat kerja kita pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Saudara Kapolri beserta jajarannya dan sesuai dengan harapan kita bisa kita selesaikan sebelum makan siang. Mohon maaf apabila ada halhal yang kurang berkenan dalam rapat kerja kita ini dari awal hingga akhir. Wabilahitaufik walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rapat ini dengan resmi kami nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.40 WIB)