Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 Konsolidasi Program, Sub Fungsi, dan Fungsi (Form C)

Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 Konsolidasi Program, Sub Fungsi, dan Fungsi (Form C)

Formulir C LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Anggaran (dalam ribuan)

Kode No.

Nomor SP DIPA

1

2

Program/ Kegiatan

Penyerapan (%)

3

Indikator Kinerja (Output)

Instansi

Realisasi

Nama Program/Kegiatan PHLN

Rupiah

Total

4

5

6

7

S

R

Narasi

Satuan (unit)

S

R

8

9

10

11

12

13

60%

47,60%

60%

75,89%

Penanggung Jawab

Lokasi

14

15

Program Dukungan Manajemen 1

DIPA-035.01.1. 427752/2015

035.01.01

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Indikator hasil :

1

2

3

4

5

6

Persentase kepatuhan terhadap ketentuan di bidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan, dan kepegawaian

Indeks kepuasan pelayanan kesekretariatan dan pengawasan

Persentase penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan

Kualifikasi laporan keuangan tetap “Wajar Tanpa Pengecualian”

Persentase sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetensi Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai

7

Jumlah pelaksanaan hasil pengawasan yang dilaksanakan

8

Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal)

-

130.499.429

130.499.429

62.123.087

DKI Jakarta

Anggaran (dalam ribuan)

Kode No.

Nomor SP DIPA

1

2

Program/ Kegiatan

3 2486

Penyerapan (%)

Peningkatan Pelayanan

PHLN

Rupiah

Total

4

5

6

5.150.000

5.150.000

-

7

Peningkatan dan Pengelolaan

Instansi

3.065.023

Penanggung Jawab

Lokasi

15

S

R

Narasi

Satuan (unit)

S

R

8

9

10

11

12

13

14

60%

59,52%

28 dokumen

60%

75,00%

Setmenko

2 laporan

70%

75,00%

Setmenko

1 laporan

70%

75,00%

1 laporan

70%

75,00%

3 laporan

70%

75,00%

100%

60%

75,00%

100%

60%

75,00%

97%

60%

75,00%

92%

60%

75,00%

92%

60%

75,00%

100%

60%

75,00%

509 orang

60%

75,00%

12 bulan

60%

75,00%

4 laporan

60%

100,00%

Perencanaan

2487


Realisasi

Nama Program/Kegiatan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

-

9.150.000

9.150.000

2.766.058

60%

30,23%

Layanan Persidangan, Hukum, dan Humas

Jumlah laporan komunikasi dan informasi publik kebijakan bidang perekonomian

Jumlah laporan kegiatan persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jumlah laporan dukungan kegiatan Menko Perekonomian dan fasilitasi naskah kebijakan Menteri Jumlah laporan rancangan peraturan perundang-undangan, telaahan masalah hukum dan perundang-undangan, serta Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 2488

Peningkatan dan Pengelolaan

-

113.099.429

113.099.429

55.124.457

60%

48,74%

Pelayanan Umum

Persentase administrasi dan

Setmenko

pengembangan sumber daya manusia yang diselesaikan Persentase laporan pelaksanaan sistem dan implementasi pelayanan prima dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan yang diselesaikan Persentase pelaksanaan fungsi kerumahtanggaan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok organisasi Kemenko Perekonomian yang diselesaikan Persentase pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara yang diselesaikan Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi umum terhadap fungsi tata usaha pimpinan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangan Jumlah bulan terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran

2489

Pengawasan Inspektorat

-

600.000

600.000

360.000

60%

60,00%

Jumlah laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan

Setmenko


Kode No.

Nomor SP DIPA

1

2

Program/ Kegiatan

Penyerapan (%)

Pengawasan Inspektorat 3


Instansi

Realisasi


Rupiah

Total

4

5

6

7

S

R

Narasi

Satuan (unit)

S

R

8

9

10

11

12

13

3 laporan

60%

75,00%

28 laporan

60%

64%

30%

41,43%

Jumlah laporan hasil pemantauan tindak

Penanggung Jawab

Lokasi

14

15

lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal) 2490

Penelaahan Kebijakan Bidang

-

2.500.000

2.500.000

807.550

60%

32,30%

Perekonomian

2

DIPA-035.01.1. 427752/2015

035.01.06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Indikator hasil :

1

2

3

4

5

6

7

8

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan Persentase rekomendasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan Tercapainya target penyaluran kredit berpenjaminan (Kredit Usaha Rakyat/KUR) Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pangan dan pertanian yang diselesaikan Persentase kebijakan di bidang pangan dan pertanian yang terimplementasi Persentase partisipasi stakeholders dalam kebijakan pangan dan pertanian Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang diselesaikan

Persentase kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang terimplementasi

Jumlah laporan hasil telaahan yang

Setmenko

dilaksanakan dalam upaya mendukung pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

5.865.585

124.600.000

130.465.585

30.772.691

30%

23,59%

DKI Jakarta


Kode No.

Nomor SP DIPA

1

2

Program/ Kegiatan

3

9

10

11

12

13

14

15

16

Penyerapan (%)

Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan

Persentase kebijakan bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasi Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan ekonomi kreatif nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015 Persentase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan pengusaha UMKM serta produk ekonomi kreatif nasional untuk mewujudkan daya saing dan market share di negara-negara ASEAN Persentase rancangan peraturan bidang perniagaan dan industri yang diselesaikan Persentase kebijakan bidang perniagaan dan industri yang terimplementasi Persentase kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi


Instansi

Realisasi


Rupiah

Total

4

5

6

7

S

R

Narasi

Satuan (unit)

S

R

8

9

10

11

12

13

Penanggung Jawab

Lokasi

14

15


Kode No.

Nomor SP DIPA

1

2

Program/ Kegiatan

3

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Penyerapan (%)


Instansi

Realisasi


Rupiah

Total

4

5

6

2.000.000

2.000.000

7

S

R

Narasi

Satuan (unit)

S

R

8

9

10

11

12

13

60%

25,32%

Persentase rekomendasi hasil koordinasi,

80%

60%

Lokasi

14

15

Tingkat (indeks) efektivitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan

Jumlah kawasan strategis ekonomi baru (KEK, kawasan industri) di luar Pulau Jawa Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

Persentase kesepakatan kerjasama ekonomi internasional yang terselesaikan Persentase rekomendasi hasil penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA Persentase kesepakatan kerjasama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerjasama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti Persentase pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kersama ekonomi internasional

DEPUTI BIDANG KOORDINASI FISKAL DAN MONETER 2492

Penanggung Jawab

Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter, Neraca Pembayaran, dan Perluasan Kesempatan Kerja

26,33% -

506.313

sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan di bidang moneter, neraca pembayaran, dan perluasan kesempatan kerja yang ditindaklanjuti

35,20%

Deputi I

Kode No.

1

Nomor SP DIPA

Program/ Kegiatan


Koordinasi Kebijakan Bidang Nama Program/Kegiatan Moneter, Neraca Pembayaran, dan Perluasan Kesempatan Kerja 3

2

Penyerapan (%)


Instansi

Realisasi PHLN

Rupiah

Total

4

5

6

7

S

R

Narasi

Satuan (unit)

S

R

8

9

10

11

12

13

75%

60%

20,24%

75%

60%

30,29%

75%

60%

42,52%

75%

60%

55,23%

60%

60%

3,91%

80%

60%

30,12%

70%

60%

0,00%

65%

60%

19,43%

85%

60%

41,48%

75%

60%

10,33%

65%

60%

26,37%

80%

60%

45,98%

Persentase monitoring dan evaluasi

Penanggung Jawab

Lokasi

14

15

kebijakan di bidang moneter, neraca pembayaran, dan perluasan kesempatan kerja yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan di bidang moneter, neraca pembayaran, dan perluasan kesempatan kerja yang ditindaklanjuti 2497

Koordinasi Kebijakan Pembiayaan

-

1.000.000

1.000.000

190.553

60%

19,06%

Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran


Deputi I

sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan di bidang pembiayaan kredit, asuransi, dan remitansi untuk pekerja migran yang ditindaklanjuti Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pembiayaan kredit, asuransi, dan remitansi untuk pekerja migran yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan di bidang pembiayaan kredit, asuransi, dan remitansi untuk pekerja migran yang ditindaklanjuti

2498

Koordinasi Kebijakan Bidang

-

2.000.000

2.000.000

302.834

60%

15,14%

BUMN


Deputi I

sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan di bidang BUMN yang ditindaklanjuti Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang BUMN yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan di bidang BUMN yang ditindaklanjuti

2501

Koordinasi Kebijakan Ekonomi dan

-

2.500.000

2.500.000

594.409

60%

23,78%

Keuangan Daerah


Deputi I

sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan pengembangan potensi ekonomi daerah yang ditindaklanjuti Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan potensi ekonomi daerah yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan pengembangan potensi ekonomi daerah yang ditindaklanjuti

2503

Koordinasi Kebijakan Fiskal

-

2.000.000

2.000.000

522.265

60%

26,11%

Persentase rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan fiskal yang ditindaklanjuti

Deputi I


Kode No.

1

Nomor SP DIPA

Program/ Kegiatan

Penyerapan (%)

Koordinasi Kebijakan Fiskal 3

2


Instansi

Realisasi


Rupiah

Total

4

5

6

7

S

R

Narasi

Satuan (unit)

S

R

8

9

10

11

12

13

70%

60%

28,32%

60%

50%

12,96%

85%

60%

23,83%

80%

60%

11,77%

65%

60%

24,18%

80%

60%

24,12%

80%

60%

41,84%

65%

60%

24,85%

Persentase monitoring dan evaluasi

Penanggung Jawab

Lokasi

14

15

kebijakan fiskal yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan fiskal yang ditindaklanjuti 2517

Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha

-

1.000.000

1.000.000

196.027

60%

19,60%

Rakyat (KUR)


Deputi I

sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan KUR yang ditindaklanjuti Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan KUR yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan KUR yang ditindaklanjuti

2518

Koordinasi Kebijakan Pasar Modal

-

2.000.000

2.000.000

492.317

60%

24,62%

dan Lembaga Keuangan


Deputi I

sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang ditindaklanjuti Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang ditindaklanjuti

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN SUMBER DAYA HAYATI 2508


35,00% -

2.200.000

2.200.000

445.810

60%

20,26%

Kehutanan

Persentase rekomendasi hasil koordinasi

80%

60%

40,00%

80%

60%

40,00%

80%

60%

35,00%

80%

60%

35,00%

80%

60%

40,00%

Deputi II

dan sinkronisasi kebijakan di bidang kehutanan yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan yang ditindaklanjuti

2516


-

2.700.000

2.700.000

387.749

60%

14,36%

Pangan


Deputi II

dan sinkronisasi kebijakan di bidang pangan yang terimplementasi Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pangan yang ditindaklanjuti

2524

Koordinasi Kebijakan Bidang Kelautan, Perikanan, dan Peternakan

-

2.300.000

2.300.000

561.799

60%

24,43%

Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kelautan, perikanan, dan peternakan yang terimplementasi

Deputi II


Kode No.

1

Nomor SP DIPA

Program/ Kegiatan

Penyerapan (%)

Kelautan, Perikanan, dan Peternakan 3

2


Instansi

Realisasi

Nama Kebijakan Program/Kegiatan Koordinasi Bidang PHLN

Rupiah

Total

4

5

6

7

S

R

Narasi

Satuan (unit)

S

R

8

9

10

11

12

13

80%

60%

40,00%

80%

60%

30,00%

80%

60%

30,00%

80%

60%

30,00%

80%

60%

30,00%

75%

75%

60,00%

75%

75%

65,00%

75%

75%

63,00%

75%

75%

63,00%

75%

75%

65,00%

Persentase rekomendasi hasil monitoring

Penanggung Jawab

Lokasi

14

15

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, perikanan, dan peternakan yang ditindaklanjuti 2525


-

2.300.000

2.300.000

534.562

60%

23,24%

Perkebunan dan Hortikultura


Deputi II

dan sinkronisasi kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura yang diimplementasikan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura yang ditindaklanjuti

2528


-

2.100.000

2.100.000

238.697

60%

11,37%

Pengembangan Prasarana dan Sarana Pangan dan Sumber Daya Hayati


Deputi II

dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan prasarana, sarana pangan dan sumber daya hayati yang terimplementasi Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan prasarana, sarana dan sumber daya hayati yang ditindaklanjuti

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2502


63,00% -

2.500.000

2.500.000

853.457

60%

34,14%

Ketenagalistrikan

Persentase rekomendasi hasil kegiatan

Deputi III

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ketenagalistrikan yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan yang ditindaklanjuti

2504


-

3.000.000

3.000.000

625.357

60%

20,85%

Energi Baru dan Terbarukan


Deputi III

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang sumber daya energi baru dan terbarukan yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya energi baru dan terbarukan yang ditindaklanjuti

2509

Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi

5.865.585

3.500.000

9.365.585

692.437

60%

7,39%

Persentase rekomendasi hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang sumber daya dan lingkungan geologi yang ditindaklanjuti

Deputi III


Kode No.

1

Nomor SP DIPA

Program/ Kegiatan

Geologi 3

2

Penyerapan (%)


Instansi

Realisasi

Nama Kebijakan Program/Kegiatan Koordinasi Bidang PHLN

Rupiah

Total

4

5

6

7

S

R

Narasi

Satuan (unit)

S

R

8

9

10

11

12

13

75%

75%

60,00%

75%

75%

65,00%

75%

75%

60,00%

75%

75%

65,00%

75%

75%

65,00%

75%

75%

65,00%

75%

75%

60,00%

Persentase rekomendasi dari hasil

Penanggung Jawab

Lokasi

14

15

kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan lingkungan geologi yang ditindaklanjuti Persentase pemangku kepentingan di sektor industri migas dan pertambangan yang telah melaksanakan program transparansi Persentase peserta yang telah memahami materi diseminasi/sosialisasi kegiatan EITI 2515


-

2.500.000

2.500.000

704.065

60%

28,16%

Minyak dan Gas Bumi


Deputi III

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang sumber daya migas yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya migas yang ditindaklanjuti

2526


-

2.500.000

2.500.000

764.582

60%

30,58%

Mineral dan Batubara


Deputi III

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang sumber daya mineral dan batubara yang ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya mineral dan batubara yang ditindaklanjuti

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, INOVASI TEKNOLOGI, DAN KAWASAN EKONOMI 2505

Koordinasi Kebijakan

-

2.000.000

44,33% 2.000.000

423.459

60%

21,17%

Pengembangan Industri Manufaktur

Persentase rekomendasi kebijakan

85%

70%

40,00%

85%

70%

50,00%

85%

70%

40,00%

85%

70%

40,00%

Deputi IV

pengembangan industri manufaktur yang ditindaklanjuti Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan pengembangan industri manufaktur Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri manufaktur yang ditindaklanjuti

5226

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis

-

2.000.000

2.000.000

289.768

60%

14,49%

Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan industri kreatif dan industri strategis yang ditindaklanjuti

Deputi IV


Kode No.

1

Nomor SP DIPA

Program/ Kegiatan

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis 3

2

Penyerapan (%)


Instansi

Realisasi


Rupiah

Total

4

5

6

7

S

R

Narasi

Satuan (unit)

S

R

8

9

10

11

12

13

Persentase pemahaman peserta terhadap

85%

70%

55,00%

85%

70%

50,00%

85%

70%

40,00%

85%

70%

50,00%

85%

70%

50,00%

85%

70%

40,00%

85%

70%

50,00%

85%

70%

40,00%

85%

70%

40,00%

85%

70%

40,00%

85%

70%

40,00%

85%

75%

Penanggung Jawab

Lokasi

14

15

materi sosialisasi kebijakan pengembangan industri kreatif dan industri strategis Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri kreatif dan industri strategis yang ditindaklanjuti 5227

Koordinasi Kebijakan Inovasi

-

2.000.000

2.000.000

303.230

60%

15,16%

Teknologi dan Rekayasa Industri

Persentase rekomendasi kebijakan di

Deputi IV

bidang inovasi teknologi dan rekayasa industri yang ditindaklanjuti Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang inovasi teknologi dan rekayasa industri Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang inovasi teknologi dan rekayasa industri yang ditindaklanjuti

5228


-

2.000.000

2.000.000

246.105

60%

12,31%

Pengembangan Kawasan Ekonomi


Deputi IV

pengembangan kawasan ekonomi yang ditindaklanjuti Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan pengembangan kawasan ekonomi Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan ekonomi

5229


-

2.000.000

2.000.000

257.319

60%

12,87%

Ketenagakerjaan


Deputi IV

bidang ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN DAN DAYA SAING KUKM 2495

Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem National Single Window dan Integrasi ke dalam Sistem ASW

-

3.000.000

39,96% 3.000.000

1.020.983

60%

34,03%

Persentase rekomendasi kebijakan penerapan dan pengembangan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW yang ditindaklanjuti

31,00%

Deputi V


Kode No.

1

Nomor SP DIPA

Program/ Kegiatan

2

Penyerapan (%)

Penerapan Sistem National Single Window dan Integrasi ke dalam Sistem ASW 3


Instansi

Realisasi

Nama Program/Kegiatan Koordinasi Pengembangan dan PHLN

Rupiah

Total

4

5

6

7

S

R

Narasi

Satuan (unit)

S

R

8

9

10

11

12

13


85%

75%

60,00%

85%

75%

17,00%

85%

75%

31,00%

100%

75%

0,00%

85%

75%

42,00%

80%

75%

48,00%

75%

75%

60,00%

100%

75%

50,00%

80%

75%

57,00%

75%

75%

50,00%

100%

0%

0,00%

Penanggung Jawab

Lokasi

14

15

materi sosialisasi kebijakan penerapan dan pengembangan sistem NSW Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penerapan dan pengembangan sistem NSW yang ditindaklanjuti 2496

Koordinasi Penataan Kelembagaan

-

2.000.000

2.000.000

715.044

60%

35,75%

Pengembangan UKM Berbasis Teknologi


Deputi V

kebijakan penggunaan teknologi dalam rangka peningkatan daya saing produk UKM yang ditindaklanjuti Persentase hasil kegiatan telaahan/kajian kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi yang ditindaklanjuti Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan koperasi dan UKM, dan jaringan pemasaran bagi UKM yang ditindaklanjuti

2499


-

2.000.000

2.000.000

621.168

60%

31,06%

Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen


Deputi V

dan sinkronisasi kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti

2500

Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan

-

5.500.000

5.500.000

1.277.016

60%

23,22%

Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan sistem logistik nasional dan fasilitasi perdagangan yang ditindaklanjuti

Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan sistem logistik nasional dan fasilitasi perdagangan yang ditindaklanjuti Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan pengembangan sistem logistik dan fasilitasi perdagangan yang ditindaklanjuti

Deputi V


Kode No.

Nomor SP DIPA

1

2

Program/ Kegiatan

3 2519

Penyerapan (%)



Instansi

Realisasi


Rupiah

Total

4

5

6

2.000.000

2.000.000

-

7 653.267

Penanggung Jawab

Lokasi

15

S

R

Narasi

Satuan (unit)

S

R

8

9

10

11

12

13

14

60%

32,66%

85%

75%

32,00%

Deputi V

100%

75%

0,00%

85%

75%

26,00%

85%

75%

53,00%

85%

75%

59,00%

85%

75%

43,00%

80%

75%

75,00%

75%

75%

75,00%

100%

0%

0,00%

80%

75%

75,00%

75%

75%

75,00%

100%

0%

0,00%

Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi, dan UKM

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kewirausahaan, koperasi, dan UKM yang ditindaklanjuti Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang kewirausahaan, koperasi, dan UKM Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kewirausahaan, koperasi, dan UKM yang ditindaklanjuti

2521


-

2.000.000

2.000.000

673.257

60%

33,66%

Perdagangan Luar Negeri dan Kepariwisataan


Deputi V

perdagangan luar negeri dan kepariwisataan yang ditindaklanjuti Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri dan kepariwisataan Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri dan kepariwisataan yang ditindaklanjuti

2522


-

3.500.000

3.500.000

1.154.582

60%

32,99%

Pengembangan Iklim Investasi


Deputi V

pengembangan ilkim investasi yang ditindaklanjuti Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim investasi yang ditindaklanjuti Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan pengembangan iklim investasi yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi kebijakan PEPI yang ditindaklanjuti Persentase laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PEPI yang ditindaklanjuti Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan PEPI yang ditindaklanjuti

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 2506

Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air

-

7.500.000

45,09% 7.500.000

1.365.329

60%

18,20%

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang infrastruktur sumber daya air yang ditindaklanjuti

80%

64%

85,00%

Deputi VI


Kode No.

Nomor SP DIPA

Program/ Kegiatan

Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air

1

3

2

Penyerapan (%)


Instansi

Realisasi


Rupiah

Total

4

5

6

7

S

R

Narasi

Satuan (unit)

S

R

8

9

10

11

12

13

85%

64%

43,00%

85%

68%

23,00%

80%

64%

21,00%

85%

68%

23,00%

75%

56%

59,00%

75%

56%

19,00%

85%

64%

50,00%

80%

60%

44,77%

80%

60%

68,88%

80%

60%

34,13%

80%

60%

36,55%


Penanggung Jawab

Lokasi

14

15

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur sumber daya air yang ditindaklanjuti Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang infrastruktur sumber daya air Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK (Batam-BintanKarimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) lainnya di Indonesia yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK (Batam-BintanKarimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) lainnya di Indonesia yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil monitoring, sinkronisasi, dan harmonisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia

Persentase rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia

Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia 2507

Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Transportasi

-

7.300.000

7.300.000

2.079.023

60%

28,48%

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang transportasi yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi yang ditindaklanjuti Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang transportasi Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan sistem transportasi JABODETABEK yang ditindaklanjuti

Deputi VI


Kode No.

Nomor SP DIPA

1

2

Program/ Kegiatan

Penyerapan (%)

3


Instansi

Realisasi


Rupiah

Total

4

5

6

7

S

R

Narasi

Satuan (unit)

S

R

8

9

10

11

12

13

80%

60%

36,31%

80%

40%

30,00%

80%

60%

54,00%

80%

60%

41,00%

80%

75%

60,00%

80%

75%

60,00%

80%

75%

60,00%

80%

75%

50,00%

80%

75%

70,00%

75%

75%

67,00%

80%

50%

30,00%

80%

50%

30,00%


Penanggung Jawab

Lokasi

14

15

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sistem transportasi JABODETABEK yang ditindaklanjuti 2520

Koordinasi Kebijakan Penataan

-

5.400.000

5.400.000

1.267.416

60%

23,47%

Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal


Deputi VI

dan sinkronisasi kebijakan di bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal yang ditindaklanjuti Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang penataaan ruang dan pembangunan daerah tertinggal

2527


-

4.000.000

4.000.000

729.492

60%

18,24%

Perumahan, Pertanahan, dan Kerjasama Pemerintah-Swasta


Deputi VI

dan sinkronisasi kebijakan di bidang perumahan, pertanahan, dan KPS yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, pertanahan, dan KPS yang ditindaklanjuti

Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang perumahan, pertanahan, dan KPS 2529


-

3.900.000

3.900.000

1.106.226

60%

28,36%

Telematika dan Utilitas


Deputi VI

bidang telematika dan utilitas yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang telematika dan utilitas yang ditindaklanjuti Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan di bidang telematika dan utilitas

5200

Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

-

14.500.000

14.500.000

1.514.788

60%

10,45%

Persentase rekomendasi kebijakan MP3EI yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek-proyek MP3EI yang ditindaklanjuti

Deputi VI

Koordinasi Percepatan dan Kode No.

Nomor SP DIPA

1

2

Program/ Kegiatan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Nama Program/Kegiatan

3


Penyerapan (%)


Instansi

Realisasi PHLN

Rupiah

Total

4

5

6

7

S

R

Narasi

Satuan (unit)

S

R

8

9

10

11

12

13


80%

50%

30,00%

80%

75%

55,56%

80%

75%

36,36%

80%

75%

45,00%

Penanggung Jawab

Lokasi

14

15

materi sosialisasi/diseminasi kebijakan MP3EI 5266


-

2.000.000

2.000.000

1.484.248

60%

74,21%

Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas


Deputi VI

Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang ditindaklanjuti Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi/diseminasi kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL 2510

Koordinasi Kebijakan Kerjasama

-

42,15% 2.000.000

2.000.000

563.163

60%

28,16%

Ekonomi Amerika dan Pasifik

Persentase rekomendasi kesepakatan

85%

75%

67,07%

85%

75%

7,89%

85%

75%

12,74%

85%

75%

71,97%

85%

75%

14,49%

85%

75%

82,02%

85%

75%

61,52%

85%

75%

18,16%

Deputi VII

kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti Persentase pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik

2511


-

2.700.000

2.700.000

1.371.270

60%

50,79%

Ekonomi Asia


Deputi VII

kerjasama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti

Persentase pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Asia 2512

Koordinasi Kebijakan Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah

-

2.700.000

2.700.000

1.172.167

60%

43,41%

Persentase rekomendasi kesepakatan kerjasama ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti

Deputi VII

Koordinasi Kebijakan Kerjasama Kode No.

Nomor SP DIPA

1

2

Program/ Kegiatan

Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah


Penyerapan (%)

3


Instansi

Realisasi


Rupiah

Total

4

5

6

7

S

R

Narasi

Satuan (unit)

S

R

8

9

10

11

12

13

85%

75%

46,69%

85%

75%

49,19%

85%

75%

20,63%

85%

75%

74,32%

85%

75%

67,83%

85%

75%

8,11%

85%

75%

41,77%

60%

50%

30,00%

30%

78,87%

70%

75%

100,00%

2 lokasi

75%

40,48%

Jumlah lokasi KEK yang ditetapkan

1 lokasi

75%

100,00%

Terselenggaranya layanan perkantoran

12 bulan

75%

75,00%

30%

46,23%

Persentase pemahaman peserta atas

Penanggung Jawab

Lokasi

14

15

materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah

2513


-

2.000.000

2.000.000

776.824

60%

38,84%

Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan


Deputi VII

kerjasama ekonomi multilateral dan pembiayaan yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ekonomi multilateral dan pembiayaan yang ditindaklanjuti Persentase pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi multilateral dan pembiayaan

2514


-

2.500.000

2.500.000

1.094.316

60%

43,77%

Ekonomi Regional dan SubRegional


Deputi VII

kerjasama ekonomi regional dan subregional yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ekonomi regional dan sub-regional yang ditindaklanjuti Persentase pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi regional dan sub-regional Persentase capaian keluaran dalam Inpres Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

3

DIPA-035.01.1. 427755/2015

035.01.06

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

-

11.313.000

11.313.000

5.033.399

30%

44,49%

11.313.000

11.313.000

5.033.399

60%

44,49%

DKI Jakarta

Indikator hasil :

Meningkatnya Koordinasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus 5047

Koordinasi Kebijakan Kawasan

-

Ekonomi Khusus

Persentase peraturan pelaksanaan KEK yang terselesaikan Jumlah beroperasinya KEK yang telah ditetapkan pada periode 2010-2014

Jumlah Total

5.865.585

266.412.429

272.278.014

97.929.176

30%

35,97%

Set DN KEK


Kode No.

Nomor SP DIPA

1

2

Program/ Kegiatan

Penyerapan (%)

3


Instansi

Realisasi


Rupiah

Total

4

5

6

Keterangan : S : Sasaran ; R : Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang

7

S

R

Narasi

Satuan (unit)

S

R

8

9

10

11

12

13

Penanggung Jawab

Lokasi

14

15

Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 Konsolidasi Program, Sub Fungsi, dan Fungsi (Form C)

Recommend Documents