Lampiran VIII Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 23/PRT/M/2008 Tanggal : 30 Desember 2008 BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR NO.
NAMA BALAI
LOKASI
WILAYAH KERJA
I
TIPE A
1.
Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
Surabaya
Wilayah Sungai Brantas
2.
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
Surakarta
Wilayah Sungai Bengawan Solo
3.
Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana
Semarang
Wilayah Sungai Pemali-Comal dan WS Jratunseluna
4.
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak
5.
Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung
Cirebon
6.
Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung
Makassar
Wilayah Sungai Pompengan-Larona, Wilayah Sungai Sadang, Wilayah Sungai Walanae-Cenranae, dan Wilayah Sungai Jeneberang
7.
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Bandung
Wilayah Sungai Citarum
8.
Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung
Bandar Lampung
Wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang dan Wilayah Sungai Way Seputih-Way Sekampung
9.
Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII TIPE B
Palembang
Wilayah Sungai Musi, Wilayah Sungai Sugihan, Wilayah Sungai Banyuasin
10.
Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy
Banjar
Wilayah Sungai Citanduy
11.
Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane
Jakarta
Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane dan Wilayah Sungai Kepulauan Seribu
12.
Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian
Serang
Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian
II
Yogyakarta Wilayah Sungai Serayu-Bogowonto dan Wilayah Sungai Progo-Opak-Semarang Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
36
Lampiran IX Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 23/PRT/M/2008 Tanggal : 30 Desember 2008 BALAI WILAYAH SUNGAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR NO.
NAMA BALAI
LOKASI
WILAYAH KERJA
I
TIPE A
1.
Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera I
Banda Aceh
Wilayah Sungai Meureudu-Baro, Wilayah Sungai Jambo-Aye, Wilayah Sungai Woyla-Seunagan, Wilayah Sungai AlasSingkil
2.
Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II
Medan
Wilayah Sungai Belawan-Ular Pandang, Wilayah Sungai Toba-Asahan, Wilayah Sungai Batang Angkola-Batang Gadis, Wilayah Sungai Batang Natal-Batang Batahan
3.
Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera III
Pekanbaru
Wilayah Sungai Rokan, Wilayah Sungai Siak, Wilayah Sungai Kampar, Wilayah Sungai Indragiri, Wilayah Sungai Reteh
4.
Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera V
Padang
Wilayah Sungai Serayu-Bogowonto dan Wilayah Sungai Progo-Opak-Semarang
5.
Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VI
Jambi
Wilayah Sungai Batanghari
6.
Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VII
Bengkulu
Wilayah Sungai Air Majunto-Sebelat
7.
Balai Besar Wilayah Sungai Bali-Penida
Denpasar
Wilayah Sungai Bali-Penida
8.
Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I
Mataram
Wilayah Sungai P. Lombok
9.
Balai Besar Wilayah Sungai Kalimantan II
Kuala Kapuas
Wilayah Sungai Seruyan, Wilayah Sungai Kahayan, Wilayah Sungai Barito-Kapuas
10.
Balai Besar Wilayah Sungai Kalimantan III
Samarinda
Wilayah Sungai Sesayap, Wilayah Sungai Mahakam
11.
Balai Besar Wilayah Sungai Sulawesi III
Palu
Wilayah Sungai Palu-Lariang, Wilayah Sungai Parigo-Paso, Wilayah Sungai LaaTambalako, Wilayah Sungai KalukuKarama
II
TIPE B
12.
Balai Wilayah Sungai Sumatera IV
Batam
Wilayah Sungai P. Batam-P. Bintan
13.
Balai Wilayah Sungai Nusa
Kupang
Wilayah Sungai Aesesa, Wilayah Sungai
36
NO.
NAMA BALAI
LOKASI
Tenggara II
WILAYAH KERJA Benanain, Wilayah Sungai Neo-Mina
14.
Balai Wilayah Sungai Kalimantan I
Pontianak
Wilayah Sungai Kapuas, Wilayah Sungai Pawan, Wilayah Sungai JelaiKendawangan
15.
Balai Wilayah Sungai Sulawesi I
Manado
Wilayah Sungai Limboto-Bulango-Bone, Wilayah Sungai Paguyaman, Wilayah Sungai Randangan
16.
Balai Wilayah Sungai Sulawesi II
Gorontalo
Wilayah Sungai Limboto-Bulango-Bone, Wilayah Sungai Paguyaman, Wilayah Sungai Randangan
17.
Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV
Kendari
Wilayah Sungai Lasolo, Wilayah Sungai Sampara
18.
Balai Wilayah Sungai Maluku
Ambon
Wilayah Sungai P. Buru, Wilayah Sungai P. Ambon-Seram, Wilayah Sungai Kep. Kei-Aru, Wilayah Sungai Kep. YamdenaWetar
19.
Balai Wilayah Sungai Papua
Jayapura
Wilayah Sungai Memberamo-TamiApauvar, Wilayah Sungai EinlandenDigul-Bikuma dan Wilayah Sungai Omba MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
36
Lampiran X Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 23/PRT/M/2008 Tanggal : 30 Desember 2008 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA NO.
NAMA BALAI
LOKASI
I
TIPE A
1.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I
Medan
2.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III
Palembang
3.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV
Jakarta
4.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V TIPE B
Surabaya
5.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II
Padang
6.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI
Makassar
7.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII
8.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X
II
WILAYAH KERJA
NAD, Suamtera Utara, Riau, Kep. Riau Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur
Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara
Banjarmasin Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur Jayapura
Papua, Papua Barat
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
36
Lampiran XI Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 23/PRT/M/2008 Tanggal : 30 Desember 2008 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA NO.
NAMA BALAI
LOKASI
WILAYAH KERJA Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
1.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII
Denpasar
2.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX
Ambon
Maluku, Maluku Utara
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
36
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor : Lampiran : Perihal :
B/3051/M.PAN/11/2008 1 (satu) Berkas Penataan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Jakarta, 5 Nopember 2008
Kepada Yth. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : OR.01.02-Mn/253 tanggal 16 Juni 2008, perihal Usulan Pembentukan dan Peningkatan Status Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, setelah diadakan pembahasan bersama dengan instansi terkait dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya dapat disetujui penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen pekerjaan Umum yang meliputi : 1. Peningkatan status Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VIII yang berlokasi di Palembang menjadi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII Tipe A; 2. Peningkatan status Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X yang berlokasi di Jayapura menjadi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B; 3. Pembentukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Tipe B, yang berlokasi di Kendari; 4. Pembentukan Balai Informasi Penataan Ruang yang berlokasi di Denpasar, Bali. Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2006. Nomor 13/PRT/M/2006, Nomor 14/PRT/M/2006, dan Nomor 15/PRT/M/2006 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi Penataan Ruang, yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Departemen Pekerjaan Umum. Sedangkan mengenai pegawai agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Departemen Pekerjaan Umum atau instansi Pemerintah di luar Departemen Pekerjaan Umum, yang dalam pelaksanaannya
36
agar berkoordinasi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Badan Kepegawaian Negara. Rekapitulasi unit organisasi dan eselon dalam Rancangan Peraturan tersebut, adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran. Berkaitan dengan penetapan organisasi tersebut perlu kami tegaskan bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang telah ada. Atas perhatian dan kerja sama Saudara Menteri, disampaikan terima kasih
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Taufiq Effendi Tembusan Yth : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
36
Nomor Tanggal
Lampiran Surat Men. PAN : B/3051/M.PAN/11/2008 : 5 Nopember 2008
REKAPITULASI PERUBAHAN UNIT ORGANISAASI DAN ESELON UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
ESELON No.
UNIT ORGANISASI II.b
III.a
III.b
IV.a
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air : 1.
Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII di Palembang
1
-
5
11
2.
Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV di Kendari
-
1
-
3
1
-
4
9
-
1
-
3
2
2
9
26
Direktorat Jenderal Bina Marga : 3.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X di Jayapura
Direktorat Jenderal Penataan Ruang : 4.
Balai Informasi Penataan Ruang di Denpasar Jumlah
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Taufiq Effendi
36
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor : Lampiran : Perihal :
B/2427/M.PAN/10/2008 Jakarta, 13 Oktober 2008 1 (satu) Berkas Usulan Penataan Kembali Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Kepada Yth. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta
Menindaklanjuti surat Saudara Nomor KU.08.10-Mn/347 tanggal 20 September 2006 perihal Usulan Penataan kembali Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dengan ini kami sampaikan bahwa usulan tersebut pada prinsipnya dapat disetujui dengan bebrapa perubahan. Bersama ini kami sampaikan kembali Rencana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 570/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bendungan yang telah disempurnakan sesuai pola yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam rangka pelaksanaan keputusan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya serta sarana dan prasarana agar memanfaatkan anggaran serta sarana dan prasarana yang tersedia di Departemen Pekerjaan Umum,s edangkan mengenai pegawai agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan/atau instansi di luar Departemen Pekerjaan Umum, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordiasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara. Rekapitulasi unit organisasi dan eselon dalam rancangan keputusan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. Disamping itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah. Penataan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Sungai di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk selanjutnya berdasarkan kriteria klasifikasi yang
36
ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum atas persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Taufiq Effendi
Tembusan Yth : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Direktur Jenderal Anggaran, Dep. Keuangan.
36
Lampiran I Nomor Tanggal
: Surat Men. PAN : B/1616/M.PAN/6/2006 : 28 Juni 2006
REKAPITULASI JUMLAH ESELON UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
ESELON No.
UNIT ORGANISASI II.b
III.a
III.b
IV.a
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI TIPE A 1.
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
1
-
5
11
2.
Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung
1
-
5
11
3.
Balai Besar Wilayah Sungai PompenganJeneberang
1
-
5
11
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI TIPE B 1.
Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane
1
-
4
9
2.
Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-CiujungCidurian
1
-
4
9
-
1
-
4
5
1
23
55
Balai Bendungan TOTAL
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Taufiq Effendi
36
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor : Lampiran : Perihal :
B/1616/M.PAN/6/2006 1 (satu) Berkas Pembentukan UPT di Lingkungan Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum
Jakarta, 28 Juni 2006
Kepada Yth. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : OR.01.01-Mn/149 tanggal 24 April 2006, perihal Usulan Penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, dengan ini disampaikan pada prinsipnya kami dapat menyetujui pembentukan 30 (tiga puluh) UPT di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air dan 10 (sepuluh) UPT di lingkungan Bina Marga. Bersama ini kami sampaikan kembali Rencana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Balai Besar Wilayah Sungai, serta Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, yang telah disempurnakan sesuai pola yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam rangka pelaksanaan keputusan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang telah dialokasikan untuk Departemen Pekerjaan Umum, sedangkan mengenai pegawai agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Departemen Pekerjaan Umum dan/atau isntansi pemerintah di luar Departemen Pekerjaan Umum, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Badan Kepegawaian Negara. Rekapitulasi organisasi dan eselon dalam Rancangan Peraturan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur Pemerintah.
36
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Taufiq Effendi
Tembusan Yth : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Direktur Jenderal Anggaran, dan Pertimbangan Keuangan, Departemen Keuangan.
36
Lampiran I Nomor Tanggal
: Surat Men. PAN : B/1616/M.PAN/6/2006 : 28 Juni 2006
REKAPITULASI UNIT ORGANISAASI DAN ESELON 30 (TIGA PULUH) UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
ESELON No.
UNIT ORGANISASI II.b
III.a
III.b
IV.a
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI TIPE A 1.
Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
1
-
5
11
2.
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
1
-
5
11
3.
Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana
1
-
5
11
4.
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak
1
-
5
11
5.
Balai Besar Wilayah Sungai CimanukCisanggarung
1
-
5
11
5
-
25
55
1
-
4
9
Sub Total Balai Besar Tipe B
1
-
4
9
TOTAL BALAI BESAR
6
-
29
64
Sub Total Balai Besar Tipe A BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI TIPE B 6.
Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy
BALAI WILAYAH SUNGAI TIPE A 7.
Balai Wilayah Sungai Sumatera I
-
1
-
4
8.
Balai Wilayah Sungai Sumatera II
-
1
-
4
9.
Balai Wilayah Sungai Sumatera III
-
1
-
4
36
ESELON No.
UNIT ORGANISASI II.b
III.a
III.b
IV.a
10.
Balai Wilayah Sungai Sumatera V
-
1
-
4
11.
Balai Wilayah Sungai Sumatera VI
-
1
-
4
12.
Balai Wilayah Sungai Sumatera VII
-
1
-
4
13.
Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII
-
1
-
4
14.
Balai Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung
-
1
-
4
15.
Balai Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian
-
1
-
4
16.
Balai Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane
-
1
-
4
17.
Balai Wilayah Sungai Citarum
-
1
-
4
18.
Balai Wilayah Sungai Bali-Penida
-
1
-
4
19.
Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I
-
1
-
4
20.
Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
-
1
-
4
21.
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
-
1
-
4
22.
Balai Wilayah Sungai Sulawesi III
-
1
-
4
23.
Balai Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang
-
1
-
4
Sub Total Balai Tipe A
-
17
-
68
BALAI WILAYAH SUNGAI TIPE B 24.
Balai Wilayah Sungai Sumatera IV
-
1
-
3
25.
Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II
-
1
-
3
26.
Balai Wilayah Sungai Kalimantan I
-
1
-
3
27.
Balai Wilayah Sungai Sulawesi I
-
1
-
3
28.
Balai Wilayah Sungai Sulawesi II
-
1
-
3
29.
Balai Wilayah Sungai Maluku
-
1
-
3
30.
Balai Wilayah Sungai Papua
-
1
-
3
-
-
-
21
Sub Total Balai Tipe B
36
ESELON No.
UNIT ORGANISASI II.b
III.a
III.b
IV.a
TOTAL BALAI
-
7
-
89
JUMLAH
6
24
29
153
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Taufiq Effendi
36
Lampiran II Nomor Tanggal
: Surat Men. PAN : B/1616/M.PAN/6/2006 : 28 Juni 2006
REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON 10 (SEPULUH) UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
ESELON No.
UNIT ORGANISASI II.b
III.a
III.b
IV.a
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE A 1.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I
1
-
5
11
2.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III
1
-
5
11
3.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV
1
-
5
11
4.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V
1
-
5
11
4
-
20
44
Sub Total Balai Besar Tipe A
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE B 5.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II
1
-
4
9
6.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI
1
-
4
9
7.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII
1
-
4
9
Sub Total Balai Besar Tipe B
3
-
12
27
TOTAL BALAI BESAR
7
-
32
71
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL 8.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII
-
1
-
4
9.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX
-
1
-
4
10.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X
-
1
-
4
36
TOTAL BALAI
-
3
-
12
JUMLAH
7
3
32
83
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Taufiq Effendi
36
