BAGIAN III : PENGUATAN MONITORING KINERJA PENGANGGARAN
• PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L • TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA K/L
PMK No. 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga
PMK No 258 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 249/PMK.02/2011 TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
2
OUTLINE
I. LATAR BELAKANG II. DASAR HUKUM, ASAS & FUNGSI MONEV KINERJA ANGGARAN III.MATERI PMK NO 249 TAHUN 2011 IV. POKOK-POKOK PMK NO 249 TAHUN 2011
3
I. LATAR BELAKANG Kegiatan monitoring dan evaluasi yang terduplikasi di antara pemerintahan; K/L melaporkan data yang sama berulang kali kepada stakeholder yang berbeda :
BAPPENAS mengkaji pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. MenPAN menerbitkan laporan tahunan akuntabilitas pada lembaga pemerintah (LAKIN). Unit delivery yang dimiliki Presiden melakukan monitoring dan evaluasi program unggulan Presiden.
Stigma terhadap evaluasi: (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Menambah beban pekerjaan Menghabiskan waktu Menghabiskan anggaran Jalan-jalan Laporan hanya formalitas, Belum digunakan sebagai keputusan dll
dasar
pengambilan
Posisi Strategis Monev : Dalam rangka penyusunan RAPBN, Monev merupakan instrumen penganggaran berbasis kinerja yang bertujuan : 1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari anggaran pemerintah;
DJPB melakukan spending review
2. Hasil monev dapat digunakan sebagai feedback dalam proses penyusunan anggaran di tahun mendatang, al sebagai bahan pertimbangan review baseline dan penyusunan alokasi anggaran; dan
DJA melakukan evaluasi kinerja penganggaran.
3. Sebagai “early warning” capaian kinerja anggaran tahun berjalan.
K/L melakukan spending review internal
4
II. DASAR HUKUM, ASAS, & FUNGSI MONEV KINERJA ANGGARAN Dasar Hukum PP No 90 Th 2010 tentang Tata Cara Penyusunan RKA-K/L: Pasal 19:
(1) Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.
Asas Monev Kinerja : No Blame : Evaluasi yang dilakukan bukan dalam rangka mencari kesalahan
No Judicial : Evaluasi yang dilakukan bukan untuk kepentingan penyidikan dan proses hukum lainnya
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
No Burden : Evaluasi yang dilakukan tidak diarahkan untuk menambah beban bagi siapapun, baik evaluator maupun obyek yang dievaluasi.
Pasal 20:
Fungsi Monev Kinerja :
(1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan sesuai dengan tugas dan dan kewenangan masing-masing melakukan pemantauan atas pencapaian Kinerja kementerian/Lembaga.
Akuntanbilitas : Membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga bersangkutan (Proving).
(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penerapan ganjaran dan sanksi dalam penetapan pagu anggaran
Peningkatan Kualitas : Mempelajari faktorfaktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya (Improving). 5
III. MATERI PMK NO 249 TAHUN 2011 Peraturan Menteri Keuangan No 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L, terdiri dari 6 BAB, 22 Pasal dan 2 lampiran yaitu : 1. BAB I Ketentuan Umum (3 pasal : pasal 1 – 3), tentang pengertian umum, evaluator, dan fungsi evaluasi. 2. BAB II Aspek Evaluasi Kinerja (2 pasal : pasal 4 – 5), tentang aspek evaluasi kinerja, informasi apa yang dihasilkan, serta waktu pelaksanaan evaluasi. 3. BAB III Proses Evaluasi Kinerja ( 12 pasal : pasal 6 – 17), tentang tahapan evaluasi; persiapan evaluasi, pengumpulan data, pengukuran dan penilaian, analisis, dan rekomendasi.
4. BAB IV Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja (1 pasal : pasal 18), tentang laporan hasil evaluasi, batas waktu penyampaian laporan. 5. BAB V Dukungan Teknologi dan Sistem Informasi (1 pasal : pasal 19), tentang penggunaan aplikasi monev kinerja penganggaran.
6. BAB VI Ketentuan Penutup (3 pasal : pasal 20 – 22), tentang adanya ketentuan tindaklanjut yang akan diberlakukan. Lampiran I : Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Lampiran II: Laporan Hasil Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L 6
IV. POKOK-POKOK PMK NO 249 TAHUN 2011…(1) Sistem evaluasi yang diatur dalam PMK NO 249 Th 2011 adalah evaluasi program meliputi 3 (tiga) aspek evaluasi, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks serta dilakukan KL dengan pendekatan self-evaluation. Aspek Manfaat (Seberapa besar target outcome yang telah dicapai)
Input
Activitas
Aspek Implementasi (Bagaimana suatu program dijalankan)
Output
Outcome
Situasi Aspek Konteks (Relevansi program dengan dinamika perubahan sosial, ekonomi, lingkungan)
Pengukuran dan penilaian hanya dilakukan terhadap aspek implementasi dan aspek manfaat Saat ini monev kinerja anggaran dilaksanakan baru pada aspek implementasi yang diukur dari 4 (empat) indikator yaitu (i) realisasi penyerapan anggaran, (ii) tingkat keluaran (output), (iii) konsistensi antara perencanaan dan imlementasi, dan (iv) tingkat efisiensi. 7
IV. POKOK-POKOK PMK NO 249 TAHUN 2011…(2) Gambaran pelaksanaan teknis evaluasi program oleh KL sebagaimana diatur dalam PMK NO 249 Tahun 2011 sbb: Telah diatur apa dan bagaimana pelaksanaan di setiap tahapan
Persiapan
Pengumpulan Data
Persiapan sudah bisa dimulai sejak RKA-K/L disahkan Menkeu
Pengukuran
Penilaian
Analisis
Pelaporan
Selesai paling lambat akhir Feb setelah thn anggaran berakhir
Didukung dengan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Terpadu (SMART) berbasis web dengan alamat monev.anggaran.depkeu.go.id : • Terdiri dari 3 (tiga) layer untuk K/L yaitu : Satker (KPA), Penanggung Jawab Program dan Menteri/ Pimpinan Lembaga , serta 1 (satu) layer untuk Kementerian Keuangan Cq Ditjen Anggaran • Dukungan data yang lengkap & realtime (update harian) • Data bisa diekstrak kedalam berbagai format sesuai kebutuhan user (on-demand) • Mudah dalam pengoperasiannya • Tidak ada laporan berbentuk fisik dokumen sehingga meringankan beban user 8
