BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a.
bahwa untuk menilai tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing
instansi
pemerintah,
diperlukan
pedoman untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b.
bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
pertimbangan
huruf
a,
sebagaimana
perlu
menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
tentang
Penyelenggaraan
Pedoman
Sistem
Evaluasi
Pengendalian
Intern
Pemerintah; Mengingat
:
1.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang
tentang
Perubahan
Nomor
Kedua
atas
12
Tahun
2008
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan…
-2-
2.
Undang-Undang Kementerian Indonesia
Nomor
Negara
Tahun
39
Tahun
(Lembaran
2008
Nomor
2008
Negara 166,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4916); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran
Republik
Indonesia
Negara
Nomor 4890); 4.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan
Peraturan
Presiden
Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang
Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah
Non-Departemen
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 5.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
6.
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman
Teknis
Umum
Penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
MEMUTUSKAN…
-3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH. Pasal 1 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimaksudkan sebagai panduan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan
evaluasi
tingkat
kecukupan
efektifitas
penyelenggaraan SPIP pada tingkatan instansi maupun tingkatan kegiatan untuk sasaran operasional, ketaatan dan pengamanan aset. Pasal 2 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SPIP disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
EVALUASI
PENYELENGGARAAN
SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BAB III TAHAPAN EVALUASI BAB IV PENUTUP Pasal 3 Tujuan evaluasi penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut: a. menilai tingkat kecukupan efektivitas pada tingkat rancangan maupun operasional penyelenggaraan SPIP; b. memberikan
keyakinan
kepada
Pimpinan
Instansi
dalam pemenuhan tanggung jawab dalam memberikan pernyataan mengenai efektivitas pengendalian intern dan memberikan keyakinan kepada stakeholder lain bahwa penyelenggaraan SPIP telah cukup memadai dalam mencapai tujuan yang diharapkan, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan;
c. Memberikan…
-4-
c. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Instansi menyangkut perbaikan penyelenggaraan SPIP di masa yang akan datang. Pasal 4 Tahapan evaluasi penyelenggaraan SPIP terdiri dari: a. tahap persiapan; b. tahap pelaksanaan; c. tahap pelaporan.
Pasal 5
Tahap persiapan evaluasi penyelenggaraan SPIP terdiri dari: a. menentukan tim evaluasi; b. menyusun program kerja dan pembagian tugas; c. menyiapkan dan mereviu kembali perangkat yang digunakan
terutama
untuk
pengendalian
tingkat
entitas; d. menyiapkan bahan
pemaparan awal
kepada para
pimpinan instansi; dan e. melakukan pemaparan kepada pimpinan instansi.
Pasal 6
Tahap pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SPIP terdiri dari: a. pengumpulan data/informasi; b. pengolahan data; c. pembuatan simpulan hasil evaluasi; d. pembahasan dengan Pimpinan Instansi; dan e. pemaparan hasil evaluasi.
Pasal 7
Tahap pelaporan evaluasi penyelenggaraan SPIP terdiri dari: a. penyusunan…
-5-
a. penyusunan
draf
laporan
hasil
evaluasi
penyelenggaraan SPIP; b. reviu draf laporan hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP; c. Pendistribusian laporan hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP;
Pasal 8
Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan SPIP terdiri dari: a. reviu dokumen; b. kuesioner; c. wawancara; d. observasi (termasuk walkthrough).
Pasal 9
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Kepala ini.
Pasal 10
Pedoman evaluasi penyelenggaraan SPIP berlaku bagi Pimpinan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah,
Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah
maupun
Satgas SPIP pada tingkat organisasi mandiri, Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Pasal 11
Peraturan
Kepala
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar…
-6-
Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
memerintahkan
Kepala
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2013
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,
MARDIASMO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
