BAB VIII BIDANG HUKUM DAN APARATUR

BAB VIII BIDANG HUKUM DAN APARATUR

BAB VIII BIDANG HUKUM DAN APARATUR

Pembangunan bidang hukum dan aparatur memiliki peranan yang penting untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Indonesia sebagai negara hukum, selalu menempatkan peran hukum sebagai salah satu instrumen yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hukum merupakan sarana yang efektif untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum merupakan salah satu pra-syarat yang sangat penting untuk mewujudkan pemenuhan Indonesia sebagai negara hukum, guna memantapkan kepastian hukum yang lebih baik lagi, sehingga rasa aman, rasa keadilan dan pelaksanaan kehidupan bernegara yang kondusif akan mempercepat terwujudnya Negara Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Pembangunan aparatur sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan hukum, juga memiliki peranan yang strategis. Oleh karena itu, upaya untuk memantapkan peran aparatur negara, termasuk birokrasi pemerintah, dalam pembangunan nasional secara keseluruhan menjadi sangat penting. Betapapun baiknya kebijakan dan aturan yang dibuat dan ditetapkan, namun apabila tidak dilaksanakan oleh aparatur negara yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan yang cepat dan bermutu kepada masyarakat, maka rasa keadilan masyarakat masih tetap jauh dari harapan. Di era global seperti saat ini, peran aparatur negara juga dituntut untuk menciptakan inovasi dan kreativitas bagi penciptaan daya saing nasional yang tinggi, sehingga mampu menjadi motor penggerak dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berpijak atas hal tersebut, maka pembangunan bidang hukum dan aparatur selalu menjadi prioritas pembangunan nasional, baik yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2010-2014 maupun dalam dokumen RKP tiap tahunnya.

8.1. Kondisi Umum Pembangunan bidang hukum dan aparatur yang bersifat pembangunan multidimensi, diarahkan untuk dapat mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang lainnya. Dalam RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan bahwa kebijakan pembangunan di Bidang Hukum dan Aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui strategi kebijakan, yakni: peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan; peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM; peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); peningkatan kualitas pelayanan publik; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Strategi tersebut diharapkan dapat mendorong pencapaian sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia dan didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta RKP 2012

II.8-1

professional. Dalam RPJMN 2010-2014 telah dirumuskan kerangka pikir pembangunan hukum dan aparatur, sebagai berikut: GAMBAR 8.1. KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN APARATUR

Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. Program legislasi nasional (Prolegnas) selama ini ditujukan untuk menetapkan prioritas peraturan perundangundangan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan pada berbagai bidang. Peningkatan kualitas Prolegnas terus dilakukan antara lain dengan menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga yang mengusulkan suatu RUU ke dalam Prolegnas yaitu adanya naskah akademis. Peningkatan akses masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan juga telah dilakukan melalui pengembangan counter peraturan perundang-undangan (tersedia dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris) yang didukung teknologi informasi pada Bandara Internasional. Upaya lainnya adalah dengan membangun budaya sadar berkonstitusi, baik dari sisi substansi Konstitusi itu sendiri, maupun hak-hak konstitusional masyarakat.

II.8-2

RKP 2012

Kinerja Lembaga di Bidang Hukum. Kinerja lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum pada tahun 2010 telah memperlihatkan perkembangan positif. Mahkamah Agung dalam rangka penyelesaian perkara tunggakan merespon dengan berbagai upaya seperti pengikisan perkara, dan rencana pembatasan perkara berdasarkan cetak biru (blue print) Mahkamah Agung. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung menerima sejumlah 13.480 perkara, dan penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 8.835 perkara, atau total beban penyelesaian sejumlah 22.315 perkara, dan berhasil diputus 13.891 perkara (62,25%), sehingga sisa perkara di akhir tahun adalah sejumlah 8.424 perkara. Penanganan perkara tunggakan telah menghasilkan percepatan penanganan perkara, antara lain dengan kebijakan untuk mengkategorikan perkara yang telah berusia 1 tahun sejak masuk ke Mahkamah Agung sebagai perkara tunggakan. Di tahun 2010, rasio penyelesaian perkara di Mahkamah Agung adalah 108,77% (perkara masuk 13.420 dan pengiriman perkara kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 13.925). Selama tahun 2010 tim kikis juga telah berhasil menyelesaikan 801 perkara dari 1.143 perkara yang didistribusi ulang. Untuk mendukung upaya percepatan penanganan perkara, tahun 2010 telah dikeluarkan SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Di samping itu, telah dilaksanakan juga pembuatan aplikasi pola (template) putusan berbasis database untuk mempermudah pengerjaan draft putusan. Dengan demikian, diharapkan kombinasi kebijakan mengenai dokumen elektronik dan aplikasi pola tersebut dapat memberikan percepatan yang signifikan dalam proses minutasi perkara. Untuk mendukung proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, peran teknologi informasi dimanfaatkan sebagai bagian dari pertanggung jawaban kepada publik. Secara kuantitas, di tahun 2010 ini publikasi putusan Mahkamah Agung di situs web adalah sebanyak 22.269 perkara dan telah dilakukan upaya untuk mengkoneksi data putusan dengan sistem informasi perkara yang memuat status perkembangan perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali (Sistem Administrasi Perkara MA/SIAP-MARI). Di bidang pengawasan, pengaduan yang diterima kurun waktu tahun 2010 adalah sebanyak 2.204 pengaduan dan telah dilaksanakan proses sesuai dengan SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengadilan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Terhadap rekomendasi yang telah diberikan oleh Komisi Yudisial terhadap 64 hakim, Mahkamah Agung telah memproses secara internal, menghasilkan 34 rekomendasi yang bersifat teknis yustisial dan dialihkan sebagai bahan pemeriksaan, kemudian 2 rekomendasi sebagai bahan tindak lanjut dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim, 4 rekomendasi untuk ditindaklanjuti dengan hukuman disiplin, dan 1 rekomendasi yang ditolak karena tidak melanggar hukum serta 18 rekomendasi yang masih dipelajari. Kejaksaan Agung Republik Indonesia turut mendukung upaya penegakan hukum terkait dengan penanganan perkara di bidang penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana. Pada penanganan perkara tindak pidana umum Tahun 2010 perkara yang masuk sebanyak 119.105 perkara dan ditambah sisa perkara pada tahun sebelumnya sebanyak 30.722 perkara, sehingga semuanya berjumlah 149.827 perkara. Dari total perkara tersebut Kejaksaan Agung menyelesaikan sebanyak 94.445 (84 %). Pada bagian penuntutan tindak pidana umum, perkara yang masuk pada tahun 2010 sebanyak 98.538 perkara dan ditambah sisa perkara pada tahun sebelumnya sebanyak 6.844 perkara, sehingga semuanya berjumlah 105.382 perkara. Berdasarkan jumlah penuntutan tersebut telah diselesaikan sebanyak 86.243 perkara (95%). Pada tahun yang sama penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya telah dilakukan penuntutan antara lain pada penanganan Tindak Pidana Kepabeanan, RKP 2012

II.8-3

Tindak Pidana Perikanan, dan Tindak Pidana Cukai. Perkembangan penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, dapat dilihat dengan keuangan negara yang dipertahankan sebanyak Rp. 2,14 Triliun dan sebesar US $ 3.974,64 dan keuangan negara yang dapat dipulihkan adalah sebesar Rp. 1,61 Triliun dan US $ 344,533.32. Terkait dengan pengawasan internal aparatur Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan laporan pengaduan (Lapdu) pada Tahun 2010 sebanyak 927 Lapdu dan sisa Lapdu tahun sebelumnya sebanyak 493 Lapdu, telah diselesaikan sebanyak 760 Lapdu (56,2%). Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara terkait konstitusi meliputi penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (PHPU Kada) di tahun 2010 sebanyak 224 perkara dan perkiraan pada tahun 2011 mendatang Mahkamah Konstitusi akan menangani 70 perkara PHPU Kada (termasuk sisa perkara pada tahun 2010). Untuk perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) telah ditangani sebanyak 61 perkara. Peningkatan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Pembangunan hukum sangat erat dengan pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi di Indonesia. Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat kepada pengadilan yang merupakan salah satu dari pelaksanaan akses terhadap keadilan. Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA No. 10 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN dan Militer. Pelayanan bantuan hukum ini meliputi pembebasan biaya perkara (prodeo), penyelenggaraan jasa Advokat, pembentukan Pos Bantuan Hukum dan optimalisasi pelaksanaan sidang keliling/Zitting Plaatz, yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumber daya dan anggaran. Di sisi lain, dalam rangka peningkatan penghormatan terhadap HAM, terus diupayakan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi pelanggaran HAM. Sebagaimana mandat Komnas HAM untuk menangani pengaduan tersebut, pengaduan yang masuk ke Komnas HAM pada tahun 2010 adalah sebanyak 6.437 berkas, dengan klasifikasi hak memperoleh keadilan, sebanyak 2.466 berkas, dan hak atas kesejahteraan sebanyak 2.317 berkas. Sedangkan berdasarkan klasifikasi kasus, kasus yang terbanyak adalah sengketa lahan sebanyak 819 kasus dan ketenagakerjaan sebanyak 451 kasus. Pihak yang paling banyak diadukan adalah POLRI yaitu sebanyak 1503 aduan, dan Perusahaan Swasta sebanyak 1119 aduan. Asal wilayah aduan sebagian besar datang dari DKI Jakarta dan Jawa Timur yaitu masing-masing sebanyak 1211 dan 758 aduan. Kondisi penghormatan HAM khususnya bagi kelompok tertentu seperti perempuan memiliki gambaran tersendiri. Pada tahun 2010 terdapat 1228 pengaduan terkait kekerasan terhadap perempuan, yang didominasi oleh kekerasan psikis dan fisik. Berdasarkan rujukan Komnas Perempuan terhadap pengaduan tersebut, sebagian besar dirujuk kepada lembaga rujukan di Jakarta, dengan demikian, tingkat kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di daerah ibukota.Salah satu wujud kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM adalah ketika negara bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya, melalui kebijakan-kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu untuk dapat terukur, dalam rangka mengetahui sejauh mana kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut dilaksanakan dan masyarakat merasakan manfaatnya. Alat ukur juga penting untuk menggambarkan pelaksanaan kewajiban internasional Indonesia. Terkait hal tersebut, telah ada beberapa acuan seperti Millenium Development Goals (MDGs), Rencana Aksi Nasional HAM, dan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan. II.8-4

RKP 2012

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, merupakan salah satu prasyarat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, berbagai langkah terus dijalankan oleh pemerintah baik melalui penyempurnaan kebijakan, penerapan sistem integritas aparatur, penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian yang efektif pada birokrasi pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, perbaikan sistem dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta upaya-upaya lainnya. Hasilnya, telah menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Kemajuan tersebut ditunjukkan dari berbagai indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 8.1. di bawah ini. TABEL 8.1. PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN No 1.

2. 3. 4.

5.

Indikator

Satuan

Indeks Persepsi skor Korupsi (IPK) (0-10) Indonesia Opini WTP audit BPK % atas LKKL (%) Opini WTP audit BPK % atas LKPD (%) Jumlah Unit Layanan Jumlah Pengadaan Secara Unit LPSE Elektronik (LPSE) dan Jumlah Instansi yang Instansi Terlayani Jumlah Paket Paket Pengadaan melalui Miliar Rp. LPSE dan Nilai Pagu Pengadaan

Keterangan:

* **

2006 2,4

2007 2,3

Capaian 2008 2009 2,6 2,8

8,75

19,75

41,46 56,41 *

0,65

0,86

2,68

3,00*

**

-

-

-

11

33

137

221

-

-

11

41

254

330

-

-

33 52,5

2010 2,8

2011 -

**

-

1.725 5.796 3.372,2 12.055,7

-

Berdasarkan IHPS II 2010, terbit April 2011 LKKL dan LKPD Tahun 2010 diaudit tahun 2011.

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme tidak terlepas dari komitmen dan upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan administrasi keuangan pemerintah yang akuntabel dan transparan, peningkatan integritas dan akuntabilitas Penyelenggara Negara melalui kepatuhan Penyelenggara Negara dalam melaporkan harta kekayaannya (LHKPN), serta harmonisasi peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan perizinan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Peran aktif dari masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pun perlu ditingkatkan. Peningkatan peran serta dari masyarakat dapat dilakukan dengan penanaman nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi RKP 2012

II.8-5

melalui pendidikan anti korupsi yang telah dilakukan oleh KPK bekerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan. Pada tahun 2010, KPK membentuk Pusat Pengendalian Gratifikasi (PPG) pada instansi pemerintah dan daerah agar dapat meningkatkan jumlah laporan gratifikasi yang selama masih sedikit jumlahnya. Pada tahun 2010, KPK telah menerima 394 laporan gratifikasi, dan dari jumlah tersebut, gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara senilai Rp 3 miliar dalam bentuk uang dan lebih dari Rp 190 juta dalam bentuk barang. Upaya lain pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, adalah dengan menerbitkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang memberikan landasan bagi peningkatan disiplin, integritas, dan kinerja pegawai. Selanjutnya, implementasi PP tersebut, diatur melalui Peraturan Kepala BKN Nomor No. 21/2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 53 Tahun 2010. Disamping itu, prioritas pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, telah diwujudkan melalui penerbitan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai revisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Kebijakan ini akan terus diperkuat melalui penyusunan RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diprioritaskan pembahasannya di DPR tahun 2011. Langkah-langkah untuk mengurangi praktek KKN dalam pengadaan barang dan jasa diperkuat dengan penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang diatur melalui Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2010. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen utama untuk mendukung komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN. Untuk memperkuat komitmen tersebut, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, dan mengefektifkan pengawasan intern pemerintah. Sebelumnya, telah diterbitkan Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai dasar pelaksanaan PP Nomor 60 Tahun 2008. BPKP telah menyusun 1 (satu) pedoman umum dan 25 pedoman teknis penyelenggaraan SPIP. Di sisi lain, terdapat perkembangan yang signifikan dalam penerapan SPIP, dimana tercatat 13 instansi pusat (kementerian/lembaga) dan 285 instansi pemerintah daerah telah menerbitkan permen/perkada tentang penerapan SPIP. Pelaksanaan PP 60/2008 dan Inpres 4/2011 tersebut, merupakan wujud upaya penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, serta untuk mencapai peningkatan opini audit BPK atas LKKL dan LKPD. Selama tahun 2010, telah dilaksanakan peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) antara lain melalui diklat aparatur pengawasan dan SPIP, dengan peserta sebanyak 9.179 orang, dengan rincian (a) diklat SPIP sebanyak 5.306 orang; dan (b) diklat aparatur pengawasan, yaitu diklat sertifikasi dan diklat teknis substansi sebanyak 3.873 orang peserta. Disamping itu telah dilaksanakan pula diklat aparatur pengawasan dan SPIP dengan biaya mandiri sebanyak 3.684 orang, yakni; (a) diklat SPIP sebanyak 499 orang, dan (b) diklat aparatur pengawasan, yaitu diklat sertifikasi dan diklat teknis substansi sebanyak 3.185 orang. Dalam tahun 2011 ini, langkah-langkah yang telah dicapai tersebut terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Instansi pemerintah pusat dan daerah yang LKKL/LKPD-nya mendapatkan opini WTP dari BPK diharapkan semakin meningkat. UU yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah dapat segera dibahas dan diterbitkan. Demikian pula II.8-6

RKP 2012

dengan perluasan penerapan LPSE pada instansi pemerintah pusat dan daerah, makin meminimalkan praktek KKN dalam pengadaan barang dan jasa. RUU yang mengatur sistem pengawasan, yakni RUU Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, diharapkan dapat diselesaikan draftnya dan dibahas lintas instansi. Sedangkan langkahlangkah untuk meningkakan penerapan SPIP pada instansi pemerintah, antara lain didukung dengan upaya peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pelayanan publik. Pemerintah telah menetapkan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini karena setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah. Di samping langkah-langkah kebijakan, perbaikan kualitas pelayanan publik ditempuh melalui penyempurnaan manajemen pelayanan, peningkatan kapasitas dan integritas aparat pemberi layanan, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar pelayanan minimal, serta penyelesaian pengaduan masyarakat atas pelayanan. Hasilnya, terdapat kemajuan yang berhasil dicapai meskipun belum signifikan. Namun di sisi lain, masih perlu kerja keras untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kemajuan dalam pelayanan publik, tercermin dari beberapa indikator sebagaimana dalam Tabel 8.2. TABEL 8.2. PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PELAYANAN PUBLIK No 1

Indikator

Satuan

Capaian 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Skor integritas pelayanan publik pada unit layanan di instansi pusat (survey mulai 2007) Skor integritas pelayanan publik pada unit layanan di instansi daerah (survey mulai 2008)

Skor

_

5,53

6,84

6,64

6,16

-

Skor

_

_

6,69

6,46

5,26

-

3

Jumlah unit pelayanan terpadu satu pintu (OSS) di daerah (prov/kab/kota)

Unit

95

286

329

360

394

-

4

Jumlah Unit Penyelenggara Publik yang Menerapkan IKM di Daerah (Prov/Kab/kota) Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease Doing Bussiness Index) Jumlah hari memulai usaha

Jumlah

152

150

251

-

-

-

2

5

6

RKP 2012

Peringkat

Hari

131 135 127 129 115 121 (175 (178 (181 (181 (183 (183 Negara) Negara) Negara) Negara) Negara) Negara) 151 97 105 76 47 47

II.8-7

Langkah-langkah kebijakan terus ditempuh untuk memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tahun 2010, telah disusun beberapa peraturan perundangundangan sebagaimana mandat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai landasan operasional pelayanan publik. Peraturan perundang-undangan yang harus diterbitkan tersebut, antara lain mengatur penerapan sistem pelayanan terpadu, standar pelayanan publik, tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan manajemen pengaduan. Draft RPP tersebut sudah disusun dan sedang dalam proses penyelarasan dan harmonisasi, sehingga diharapkan dapat diterbitkan tahun 2011. Capaian lainnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain telah dilaksanakan asistensi untuk mendorong perluasan penerapan PTSP/OSS, telah dilaksanakan penilaian pada 218 unit layanan publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, pada tahun 2011, diharapkan seluruh peraturan turunan dari UU Nomor 25 Tahun 2009 telah diterbitkan sehingga dapat disosialisasikan dan diimplementasikan, penerapan PTSP/OSS yang semakin luas di pemda untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan investasi, yang didukung manajemen dan SDM pelayanan yang profesional. Dalam rangka penyempurnaan manajemen pelayanan, telah ditempuh penyusunan SPM, yang sampai dengan tahun 2010 telah ditetapkan 8 SPM, yaitu SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Lingkungan Hidup, SPM Bidang Sosial, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SPM Bidang Pendidikan dan SPM Bidang Keluarga Berencana. Dalam penerapan SPM di daerah, telah dilakukan fasilitasi untuk penerapan 3 SPM yaitu SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Sosial dan SPM Bidang Lingkungan Hidup. Diharapkan pada tahun 2011 terdapat 10 SPM yang diterapkan oleh daerah. Upaya-upaya lainnya, adalah peningkatan kapasitas SDM pelayanan, terlaksananya evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan di pusat dan daerah, dan penyelesaian pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, serta Pemantapan Reformasi Birokrasi. Langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi meliputi penataan kelembagaan, pengembangan sistem ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, pengembangan manajemen SDM aparatur, pemantapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas. Beberapa capaian yang telah berhasil, antara lain ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagaimana dalam Tabel 8.3. Selain itu, selama tahun 2010 telah tersusun berbagai RUU sebagai landasan penataan birokrasi pemerintah, yang meliputi RUU Administrasi Pemerintahan; RUU Etika Penyelenggara Negara; RUU SDM Aparatur; dan RUU Akuntabilitas Penyelenggara Negara. Status RUU tersebut, diharapkan tahun 2011 ini dapat difinalisasikan dan bahkan dituntaskan pembahasannya dengan DPR. Selain itu, telah disusun beberapa naskah RPP dengan status sebagai berikut: (a) RPP tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, yang sudah dibahas tingkat inter kementerian, harmonisasi dan finalisasi dengan instansi terkait; (b) RPerpres tentang Pola Dasar Karir Pegawai Negeri Sipil yang sudah dibahas lintas instansi; (c) RPP tentang Daftar Pembinaan (track records) Pegawai Negeri Sipil, dan RPP tentang Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dibahas lintas instansi; (d) harmonisasi RPP tentang Penilaian Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural; (e) RPP tentang Remunerasi dan II.8-8

RKP 2012

Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; (f) penyusunan RPP tentang sistem pengadaan /rekruitmen dan Seleksi PNS; dan (g) penyusunan RPP tentang Kebutuhan Pegawai (Formasi), yang diharapkan tahun 2011 dapat dilakukan pembahasan lintas instansi; TABEL 8.3. PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS BIROKRASI, SERTA REFORMASI BIROKRASI PADA INSTANSI PEMERINTAH No

Capaian

Indikator

Satuan

2006

2007

2008

2009

2010

1

Skor Efektivitas Pemerintahan Indonesia (Government Effectiveness) *

skor (-2,5 sd 2,5)

-0,30

-0,26

-0,21

-0,21

-

2

Peringkat Indeks Daya Saing Global Indonesia

Peringkat

54

54

55

54

44

3

Jumlah instansi yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan nasional

instansi

_

3

3

4

13 (tambah 9 KL)

4

Jumlah Intansi yang telah Melakukan Pengelolaan Arsip sesuai dengan Kaidah Kearsipan

Pusat

36

40

43

46

19

Daerah

23

24

31

62

39

Keterangan: * Terdapat perubahan metodologi dalam penentuan indeks ini, sehingga terjadi perubahan angka dari yang telah diterbitkan sebelumnya.

Proses konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara, yaitu Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) selama tahun 2010 mulai dilaksanakan. Pelaksanaan konsolidasi ini sangat penting sebagai titik awal untuk melakukan diagnosa dan penyempurnaan tupoksi dan struktur kementerian dan lembaga, serta penataan hubungan kerja yang efektif dan efisien, sejalan prinsip dengan structure follow function. Selanjutnya, penataan dilaksanakan secara menyeluruh pada instansi pemerintah. Seiring dengan hal tersebut, untuk mengatur lebih lanjut sistem kelembagaan birokrasi pemerintah, Grand Design Sistem Kelembagaan Pemerintah, pada tahun 2011 akan segera diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB. Grand design ini, merupakan pedoman bagi penataan kelembagaan di seluruh instansi pemerintah. Capaian lainnya yang dihasilkan pada tahun 2010 antara lain adalah: penataan sistem ketatalaksanaan yang meliputi pengembangan SOP utama pada instansi pemerintah, pembenahan manajemen kearsipan, pembenahan database kepegawaian negara, peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui berbagai diklat dan penyempurnaan kurikulum diklat, pemantapan manajemen kinerja, dan peningkatan akuntabilitas, serta kemajuan lainnya. Pada pengembangan sistem informasi dan pengolahan data kepegawaian, hasil yang tercapai adalah: (a) terbangunnya sistem jaringan terpadu di seluruh unit kerja BKN; (b) terbangunnya sistem database kepegawaian nasional yang lengkap, akurat, terkini, dan aman, dan dilakukan updating database; dan (c) terbangunnya aplikasi software yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung manajemen pelayanan data pegawai dan manajemen. RKP 2012

II.8-9

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga memperlihatkan kemajuan, meskipun masih harus ditingkatkan. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat tahun 2010 dengan nilai cukup baik ke atas, hasilnya melampaui target. Tercatat sebanyak 50 K/L atau 63,29% mendapatkan kategori cukup baik ke atas. Hasil ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya 47,37%. Sedangkan K/L yang mendapatkan hasil evaluasi dengan predikat baik (B) adalah sebanyak 11 K/L. Hasil tersebut menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menerapkan manajemen kinerja pada lingkungan instansinya. Tahun 2011, diharapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah makin meningkat, dengan ditempuhnya langkah-langkah kebijakan dan pembinaan. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan landasan operasional dalam bentuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Kemajuan yang cukup berarti, dalam tahun 2010 ini, sebanyak 9 kementerian/lembaga telah melaksanakan reformasi birokrasi instansi (RBI). Dengan demikian, saat ini sudah terdapat 13 K/L yang melaksanakan RBI. Dalam rangka meningkatkan koordinasi, menajamkan dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, telah ditempuh langkah-langkah kebijakan, antara lain; penerbitan Keppres 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, yang disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010; Keputusan Menpan dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen, dan Keputusan Menpan dan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance). Pada tahun 2011, diharapkan K/L yang telah melaksanakan RBI semakin bertambah sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menuntaskan RBI pada seluruh K/L. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis RBI diharapkan dapat diselesaikan dan diimplementasikan. Sejalan dengan perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah, maka sosialisasi dan asistensi kepada pemerintah daerah terus ditingkatkan. Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya dampaknya pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik terus diawasi melalui Tim Quality Assurance.

8.2. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2012 8.2.1. Permasalahan Meskipun upaya mewujudkan sasaran pembangunan hukum dan aparatur telah menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun, namun disadari bahwa masih terdapat permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan. Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan utama yang dihadapi di bidang perundang-undangan adalah masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang bermasalah baik itu tumpang tindih maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Banyaknya peraturan perudang-undangan tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan bahkan apabila peraturan perundang-undangan tersebut bermasalah justru akan menimbulkan masalah baru. Upaya untuk meningkatkan kualitas dari peraturan perundang-undangan perlu dilakukan sehingga diharapkan II.8-10

RKP 2012

kualitas dari suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan akan menjadi baik. Selain itu dalam rangka meningkatkan pemahaman para penyelenggara negara dan para pemangku kepentingan serta masyarakat untuk peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan, antara lain dilakukan dengan membangun budaya sadar berkonstitusi. Upaya ini memiliki tantangan yang cukup besar terkait menilai sejauh mana peningkatan pemahaman dan kemudahan akses para penyelenggara negara, pemangku kepentingan dan masyarakat akan hak-hak konstitusionalnya. Kinerja Lembaga di Bidang Hukum. Dukungan sarana dan prasarana dalam rangka memperlancar kinerja penegakan hukum dan mendukung transparansi pelaksanaan kinerja masih belum memadai, seperti contohnya dalam melakukan pendataan perkara yang telah dilakukan di daerah masih bersifat manual dan belum semuanya terkoneksi dengan jaringan informasi dan komputerisasi yang dapat terhubung dengan cepat ke tingkat pusat dari institusi yang memiliki kantor di daerah, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Keadaan ini pada akhirnya dapat memperlambat proses penyampaian data yang tepat dan up to date. Selain itu permasalahan yang terkait dengan kewenangan lembaga masih mengemuka antara lain terkait penanganan perkara Pemilukada, yang selama ini telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara, saat ini masih dipertimbangkan apakah akan dikembalikan penanganan perkaranya di lembaga yudikatif sebelumnya yaitu Mahkamah Agung, hal ini akan diputuskan setelah perubahan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, tidak adanya informasi atau data yang pasti tentang jumlah pelaksanaan Pemilukada kabupaten/kota dan provinsi, yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Informasi dan data yang ada masih bersifat sementara oleh karena pelaksanaan Pemilukada masing-masing daerah sering kali dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pusat maupun daerah, sehingga hal ini berdampak pada perubahan jumlah pelaksanaan Pemilukada yang akan dilaksanakan. Peningkatan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Beberapa permasalahan terkait penegakan HAM yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun 2012 adalah masih banyaknya aksi dan upaya kekerasan yang berakibat masyarakat belum sepenuhnya merasakan rasa aman tentram dalam menjalankan kehidupannya. Pada Tahun 2010 Komnas Perempuan mencatat terjadinya penurunan jumlah perempuan korban kekerasan yaitu sebanyak 105.103 orang. Jumlah ini memang lebih sedikit dibandingkan jumlah korban tahun sebelumnya (2009). Namun demikian, turunnya angka kekerasan ini tidak dapat diartikan bahwa kekerasan terhadap perempuan berkurang. Sejumlah faktor ditengarai menjadi kendala, yaitu keterbatasan kapasitas SDM pendata korban kekerasan (dalam hal keterampilan pendataan dan pergantian SDM yang cepat), keterbatasan fasilitas yang menunjang pendokumentasian, pendanaan yang mendukung pendokumentasian kasus, dan keengganan korban dicatat kasusnya (karena kekhawatiran dan ketakutan akan adanya stigma atau tanggapan negatif dari masyarakat). Terkait dengan dampak globalisasi dan industrialisasi seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, namun dalam kenyataannya masih menghadapi permasalahan sulitnya memperoleh hak antara lain hak pekerjaan, perumahan, pangan pendidikan, kesehatan, pertanahan dan hak-hak lainnya yang seharusnya dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), terutama untuk masyarakat miskin dan termarginalisasi.

RKP 2012

II.8-11

Berkaitan dengan perlindungan HAM terhadap anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, permasalahan pokok yang masih dihadapi adalah berlarutlarutnya pembahasan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan yang sangat mendasar dalam rangka memenuhi hak asasi anak terkait dengan restoratif justice dan diversi bagi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Begitu banyaknya kasus yang melibatkan anak di bawah umur menuntut percepatan penetapan RUU dimaksud menjadi undang-undang. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Berdasarkan pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan perkiraan pencapaian tahun 2011, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus ditangani dari sisi pemberantasan korupsi, antara lain: (a) budaya dan perilaku KKN masih dijumpai di lingkungan birokrasi, (b) peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi masih banyak yang belum sejalan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 tahun 2006, dan (c) upaya-upaya pemberantasan korupsi belum terintegrasi dengan baik. Pencegahan korupsi menjadi sangat prioritas untuk dilaksanakan, namun permasalahan yang dihadapi antara lain belum tuntasnya berbagai landasan peraturan perundangundangan, seperti peraturan yang mengatur pengawasan nasional yakni RUU Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; kualitas pengelolaan keuangan negara belum sepenuhnya dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai standar akuntansi pemerintah; praktek pengadaan barang dan jasa pemerintah masih diwarnai kecurangan dan penyimpangan sehingga mengakibatnya banyaknya pimpinan instansi pusat dan daerah yang terjerat tindak pidana korupsi; kualitas dan kompetensi aparat pengawas internal pemerintah belum memadai untuk mendukung pencapaian opini WTP atas LKKL dan LKPD. Demikian pula dengan penerapan sistem integritas di lingkungan instansi pemerintah masih cukup rendah, dan budaya kerja bersih dan melayani belum terinternalisasi dan terinstitusionalisasikan secara baik. Pelayanan Publik. Penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan secara profesional sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat dan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Pelayanan dasar sebagai hak dasar belum dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat; sistem perizinan masih berbelitbelit; sumber daya manusia sebagai ujung tombak pelayanan belum bertindak secara profesional, responsif dan penuh integritas; dan manajemen pelayanan belum memanfaatkan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi. Masalah lain adalah penerapan standar pelayanan minimal (SPM) belum dilaksanakan secara konsisten; pengaduan masyarakat belum dimanfaatkan sebagai input untuk evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan. Permasalahan-permasalahan tersebut, secara bertahap akan diselesaikan pada tahun 2012. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel masih menghadapi beberapa permasalahan dan diperlukan penanganan secara mendasar, terencana, dan sistematis. Pada aspek kelembagaan, masih terjadi tumpang tindih kewenangan, tugas pokok dan fungsi, dan pelaksanaan program/kegiatan. Kondisi ini berdampak pada sulitnya proses koordinasi, pemborosan keuangan negara, birokrasi yang tidak efektif, dan bahkan konflik antar lembaga. Konsolidasi struktural seluruh instansi kementerian/lembaga harus dilanjutkan, II.8-12

RKP 2012

untuk mencegah disharmoni hubungan kelembagaan instansi pemerintah. Pada aspek ketatalaksanaan, bisnis proses yang ada pada instansi pemerintah belum disertai dengan standar operasi yang jelas dan formal, khususnya SOP utama yang mencerminkan tugas pokok dan pelayanan yang harus diberikan kepada publik. Kondisi ini berakibat, kurang adanya kepastian hukum dan standar pelayanan yang jelas. Pada aspek SDM aparatur, penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian belum diterapkan secara maksimal, yang disebabkan beberapa permasalahan antara lain: lemahnya komitmen pimpinan instansi untuk menerapkan manajemen kepegawaian secara profesional; peraturan perundang-undangan belum diselesaikan; manajemen kinerja belum diimplementasikan secara konsisten; praktek promosi, mutasi dan penempatan dalam jabatan belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; reward and punishment belum dilaksanakan secara maksimal, dan sistem kesejahteraan pegawai pada umumnya belum memenuhi standar kehidupan yang layak. Pada aspek akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja pada instansi perlu ditingkatkan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penilaian kinerja, manajemen kinerja, hingga sistem sanksi dan penghargaan bagi kinerja instansi pemerintah. 8.2.2. Sasaran Dalam RPJMN 2010-2014 Bidang Hukum dan Aparatur telah dirumuskan bahwa sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Pencapaian sasaran ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pada RKP 2012 sasaran pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur adalah: 1. meningkatnya kepastian hukum melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi. 2. meningkatnya kinerja lembaga di bidang hukum yang bersih dan berwibawa, yang ditandai antara lain dengan meningkatnya sarana dan prasarana dalam mendukung fungsi dan kinerja penegakan hukum. 3. terwujudnya pemenuhan, perlindungan, penghormatan HAM yang ditandai antara lain dengan : (1) menurunnya tingkat tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, (2) meningkatnya upaya perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat miskin dan termarginalisasi. 4. meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang ditandai dengan: (1) meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK), (2) meningkatnya opini WTP hasil audit BPK atas LKKL dan LKPD TA 2012, dan (3) terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi di provinsi/kabupaten/kota. 5. meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang ditandai dengan: (1) meningkatnya integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan (2) meningkatnya peringkat indeks kemudahan berusaha. 6. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, yang ditandai dengan: (1) makin meningkatnya skor Indeks Efektivitas Pemerintahan, dan (2) meningkatnya prosentase instansi pemerintah yang dinilai akuntabel.

RKP 2012

II.8-13

8.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2012 Upaya mencapai sasaran Bidang Hukum dan Aparatur tahun 2012 dilakukan melalui Prioritas Peningkatan Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan yang Baik, dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut: 8.3.1. Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan 1.

Peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan Peningkatan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada maupun peningkatan kualitas dari rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Untuk tahun 2012 ini, akan diupayakan prasyarat adanya Naskah Akademis yang menyertai konsep peraturan perundang-undangan yang akan diajukan dalam daftar Prolegnas.

2.

Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan Melanjutkan proses penyusunan Prolegnas sebagai daftar prioritas kerangka regulasi dalam suatu periode yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional pada tahun 2012.

3.

Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan Melanjutkan langkah-langkah untuk melakukan pembulatan dan harmonisasi terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan dengan lebih optimal. Harmonisasi tidak hanya melihat titik singgung dengan peraturan perundang-undangan lain terkait akan tetapi dengan adanya harmonisasi ini diharapkan juga dapat mendorong kualitas dari suatu rancangan undang-undang dan dapat menjadi forum lintas kementerian/lembaga sehingga akan dapat mengurangi adanya ego sektoral.

4.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap efektifitas peraturan perundangundangan Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konstitusi, dilakukan dengan membangun budaya sadar berkonstitusi, baik dari sisi substansi konstitusi itu sendiri, maupun hak-hak konstitusional masyarakat.

8.3.2. Peningkatan Kinerja Lembaga Penegak Hukum 1.

Upaya peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan Dalam rangka peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan, akan dilakukan melalui penetapan sistem dan prosedur manajemen di masing-masing institusi, didukung dengan penggunaan teknologi dan informasi yang dengan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil.

2.

Pelaksanaan akuntabilitas penegakan hukum Transparansi dan akuntabilitas dalam rangka penegakan hukum merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik, dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas aparat penegak hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan kompetensi aparat dan lembaga penegak hukum.

II.8-14

RKP 2012

3.

Perbaikan mekanisme seleksi, promosi, dan mutasi aparat penegak hukum yang bebas KKN, dan sesuai dengan kompetensi Melanjutkan upaya peningkatan integritas dalam upaya penegakan hukum, peranan dalam memperbaiki pelaksanaan rekruitmen aparatur penegak hukum diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kinerja penegakan hukum. Upaya penegakan kode etik profesi dan pengawasan yang menyeluruh baik secara internal maupun eksternal akan memperkuat integritas dari aparat penegak hukum.

4.

Perbaikan pelayanan hukum yang lebih baik dan berkualitas Melanjutkan upaya peningkatan pelayanan hukum terus dilakukan dengan lebih mendorong kualitas pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel.

5.

Peningkatan pengawasan eksternal dan internal dari upaya penegakan hukum, Melanjutkan upaya peningkatan pengawasan eksternal dan internal dari pelaksanaan penegakan hukum melalui pemberian sanksi terhadap aparatur penegak hukum dan menindaklanjuti laporan pengaduan yang terkait dengan kinerja termasuk aparatur kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan upaya yang kuat dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam proses penegakan hukum.

6.

Peningkatan dukungan sarana dan prasarana Melanjutkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, mempunyai peranan yang signifikan dalam menunjang kinerja terhadap penegakan hukum yang dilakukan serta diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pelaksanaannya.

8.3.3. Peningkatan Penghormatan terhadap HAM 1.

Pembaruan materi hukum Upaya untuk lebih mendorong adanya integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional terus dilakukan. Disamping itu juga dilakukan kajian dan analisa terhadap peraturan perundangundangan yang sudah ada pada saat ini, dan sejauh mana sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penerapan prinsip perlindungan hak asasi manusia akan diarahkan kepada upaya memberikan jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan hak dasar rakyat Indonesia.

2.

Peningkatan pemberian bantuan hukum Bantuan hukum diarahkan kepada optimalisasi penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan melalui pengadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan sekaligus menguatkan (empowerment) pengetahuan masyarakat terhadap hak dan kewajiban di muka hukum.

RKP 2012

II.8-15

8.3.4. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kerangka pikir sebagai landasan arah dan strategi kebijakan pada RKP 2012 adalah sebagai berikut:

KERANGKA PIKIR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN PADA RKP 2012 ARAH KEBIJAKAN

I. Penyelenggaraan Pemerintahan yg Bersih & Bebas KKN 1. Penindakan Hukum atas Praktek KKN 2. Penegakan Sistem Integritas Aparatur 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

KEGIATAN PRIORITAS 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Penegakan Hukum Penerapan Pakta Integritas Penyelenggaran SPIP Pengembangan Sistem Integritas Aparatur Pengembangan Budaya Kerja Bersih, Kompeten & Melayani Penyusunan Kebijakan/RUU Pengadaan Barang & Jasa Perluasan E-Procurement (LPSE) Sertifikasi Pengadaan (Nasional dan Internasional) Peran Masyarakat dlm Pengawasan

OUTCOME

Meningkatnya Penyelenggaraan . Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1.

Penegakan hukum yang kuat dan dipercaya. Dalam melakukan upaya penegakan hukum yang terintegrasi, diperlukan peningkatan koordinasi yang memadai antar aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan kasus-kasus yang mendapat perhatian masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian yang besar kepada negara sehingga diharapkan upaya penegakan hukum dilakukan terpadu dan saling bersinergi.

2.

Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparatur negara. Dalam tahun 2012, diharapkan dapat diselesaikan RUU tentang Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan (PPAP), yang sebelumnya adalah RUU Sistem pengawasan Nasional. Diharapkan dengan diundangkannya RUU ini berdampak pada: (i) berkurangnya secara nyata praktek korupsi; (ii) terciptanya penyelenggara administrasi pemerintahan yang akuntabel dan transparan; (iii) meningkatnya partisipasi masyrakat dalam pengambilan kebijakan publik; dan (iv) terjaminnya konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, penerapan SPIP pada instansi pemerintah terus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya, sesuai pedoman umum dan pedoman teknis penerapan

II.8-16

RKP 2012

SPIP. Pelaksanaan konsultasi dan bimbingan teknis pelanyelenggaraan SPIP bagi K/L/Pemda terus ditingkatkan. Demikian juga, kompetensi APIP terus ditingkatkan, untuk mengawal pelaksanaan SPIP di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Peningkatan kompetensi internal auditor antara lain dilakukan melalui inisiatif baru pelaksanaan program gelar dan capacity development (non gelar) bagi auditor APIP dan pengelola keuangan di K/L/Pemda. Untuk meningkatkan integritas SDM aparatur, dilakukan melalui penegakan disiplin PNS. Pada aspek pengadaan barang/jasa pemerintah, pembentukan LPSE pada instansi pemerintah terus ditingkatkan, dan diharapkan pada tahun 2012 telah mencapai 90% instansi pemerintah yang memanfaatkan layanan e-procurement. Inisiatif baru yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah pengembangan sistem pelatihan dan pembelajaran melalui program beasiswa S3 dan sertifikasi internasional bidang pengadaan barang dan jasa. Langkah ini untuk mendukung pengembangan kebijakan, peningkatan kompetensi SDM dan pengenalan best practices secara internasional. 3.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan terus ditingkatkan. Disadari bahwa peran masyarakat dalam pengawasan memiliki peran strategis untuk mendorong transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mencegah praktek KKN dan menciptakan iklim takut korupsi.

8.3.5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, kerangka pikir sebagai landasan arah dan strategi kebijakan pada RKP 2012 adalah sebagai berikut: KERANGKA PIKIR PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA RKP 2012 ARAH KEBIJAKAN

II. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Pengembangan Manajemen dan Sistem Pelayanan Publik Nasional 2. Penerapan SPM Pelayanan Publik 3. Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja PP

RKP 2012

KEGIATAN PRIORITAS 2012 1. Implementasi UU 25/2009 tentang PP 2. Pengawasan Masyarakat atas Pelayanan Publik 3. Kompetensi SDM pada Unit Penyelenggara Layanan 4. Pengemb Kelembagaan Pelayanan (OSS/PTSP) 5. Pengembangan NIK/SIN 6. Penyelesaian SPM PP di daerah 7. Peningkatan Kinerja Pelayanan

OUTCOME

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

II.8-17

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1.

Pengembangan manajemen dan sistem pelayanan publik nasional. Langkah yang ditempuh antara lain implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah pembenahan manajemen pelayanan pada instansi pemerintah. Pada tahun 2012 diharapkan sudah tercapai target 80% pemerintah daerah yang menerapkan PTSP/one stop services (OSS). Demikian pula penerapan teknologi informasi dan komunikasi terus dikembangkan. Sedangkan peningkatan kapasitas SDM pelayanan akan ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan secara intensif.

2.

Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik. Setiap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada publik, harus didasarkan standar pelayanan yang jelas. Dalam RPJMN 2010-2014 telah diamanatkan 17 jenis standar pelayanan minimal (SPM) yang harus disusun dan ditetapkan, serta diimplementasikan. Pada tahun 2012, seluruh SPM tersebut diharapkan dapat diterapkan secara konsisten, profesional dan penuh integritas, sehingga pelayanan publik yang diselenggarakan benar-benar berkualitas. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik diupayakan terus ditingkatkan. Pada saat yang bersamaan diperluas juga penerapan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik berbasis masyarakat, khususnya pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

3.

Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik. Evaluasi dilaksanakan sebagai bagian dari perbaikan kualitas dan kinerja penyelenggaraan pelayanan. Dengan telah disusunnya instrumen penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, maka secara teratur dan berkala terus dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik. Jumlah unit pelayanan/pemda yang dinilai pada tahun 2012 ditargetkan mencapai 250 unit, meningkat dari target 2011 sebanyak 200 unit pelayanan. Penting juga untuk dirumuskan bentuk penghargaan atau reward bagi setiap unit penyelenggara pelayanan yang mendapatkan kategori terbaik sesuai penilian, agar memacu motivasi, inovasi dan kinerja pelayanan secara keseluruhan.

II.8-18

RKP 2012

8.3.6. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah, kerangka pikir sebagai landasan arah dan strategi kebijakan pada RKP 2012 adalah sebagai berikut: KERANGKA PIKIR PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA RKP 2012 ARAH KEBIJAKAN

KEGIATAN PRIORITAS 2012

OUTCOME

III. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (IP) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penataan Kelembagaan IP Pengembangan Sistem Ketatalaksanaan Penyempurnaan kualitas penyelenggaraan manajemen PNS Penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja Peningkatan Profesionalisme, netralitas dan Kesejahteraan SDM Aparatur Peningkatan Akuntabilitas Kinerja IP

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Penataan Kelembagaan IP Peny Kebijakan/Per-UU-an (UU/PP.Perpres) Pengembangan E-Government Pengemb Sistem Kearsipan Modern (SIKD-TIK) Penataan Arsip Aset Negara/Daerah Pengemb Sistem Informasi dan Data Base Kepegawaian (SIKN & SAPK) Peningk Kualitas Sistem Diklat Penerapan SAKIP pada IP

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Birokrasi

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1.

Penataan kelembagaan instansi pemerintah. Sejalan dengan prinsip structure follow function, salah satu permasalahan dalam birokrasi pemerintah adalah terdapat tumpang tindih tugas pokok dan fungsi, serta hubungan kerja antar lembaga. Pada tahun 2012, penataan kelembagaan terus dilanjutkan dengan berpedoman pada grand design sistem kelembagaan pemerintah. Ditargetkan 50% dari seluruh instansi pemerintah pusat (kementerian/lembaga) sudah tertata kelembagaannya. Target ini menjadi bagian dari pelaksanaan konsolidasi struktural kementerian/lembaga. Upaya penataan kelembagaan diperkuat melalui inisiatif baru dalam bentuk pengembangan sistem dan analisis efisiensi dan efektivitas kinerja kelembagaan, pengembangan indikator utama pembangunan aparatur negara khususnya birokrasi pemerintah, serta diperkuat dengan database yang komprehensif.

2.

Pengembangan sistem ketatalaksanaan. Untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja instansi pemerintahan perlu pengembangan manajemen pemerintahan yang didukung dengan sistem ketatalaksanaan yang efisien, transparan dan akuntabel. Pada tahun 2011 ditargetkan dapat diselesaikan dan diterbitkan RUU tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara menjadi UU, dan untuk selanjutnya tahun 2012 disusun peraturan pelaksanaan serta

RKP 2012

II.8-19

diimplementasikan. Dengan diterbitkannya UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka pengembangan manajemen kearsipan secara modern akan terus diperluas di instansi pemerintah. Pada tahun 2012 ditargetkan dapat diterbitkan 5 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang pada tahun 2011 telah ditetapkan sebanyak 15 peraturan sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan UndangUndang Kearsipan yang mengatur mengenai pembinaan kearsipan pada intansi kementerian/lembaga. Di samping itu, ditargetkan sebanyak 20 instansi pusat sudah menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK). Pengembangan manajemen kearsipan secara modern tersebut, di samping untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kerja instansi pemerintah, juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengembangan sistem kearsipan, juga dilakukan melalui skema inisiatif baru antara lain penataan arsip aset negara/daerah, dan pembangunan Depo Arsip Balai Arsip Tsunami Aceh yang bertujuan untuk mengelola arsip pasca bencana tsunami. Sistem ketatalaksanaan akan terus dikembangkan melalui pengembangan business process pada setiap instansi, baik untuk lingkungan internal maupun pelayanan eksternal, antara lain melalui pemanfaatan TIK dan penyempurnaan berbagai SOP. 3.

Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM Aparatur. Kinerja birokrasi secara optimal sangat tergantung pada kapasitas, kompetensi, integritas dan kinerja para pegawai. Untuk menciptakan landasan hukum yang kuat, pada tahun 2012, ditargetkan penyusunan UU SDM Aparatur sudah diselesaikan. Selanjutnya, penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lainnya akan dilanjutkan dan disosialisasikan dan diimplementasikan pada lingkungan instansi pemerintah pada tahun 2012. Langkah-langkah lainnya yang ditempuh antara lain peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan dalam beberapa jenjang dengan sistem diklat baru yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN); pengembangan sisten magang bagi pegawai negeri sipil; pengembangan sistem informasi pengolahan data kepegawaian secara on line, dan langkah-langkah lainnya. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur diperkuat melalui inisiatif baru antara lain profiling lembaga diklat provinsi, pembinaan widyaiswara di daerah, sertifikasi widyaiswara, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat, dan case writing diklat kepemimpinan. Inisiatif baru lainnya, adalah pengembangan sistem informasi dan database kepegawaian untuk mendukung pengelolaan manajemen kepegawaian secara nasional dan terpadu.

4.

Peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka mendorong akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah, pada tahun 2012 UU tentang Akuntabilitas Penyelenggaa Negara dapat diselesaikan dan diundangkan. Keberadaan UU ini sangat penting, untuk mengatur akuntabilitas pada lembaga pemerintah dan negara, serta untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Langkah-langkah lainnya, evaluasi terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terus dilanjutkan, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah, untuk dapat mendorong peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara bertahap, seluruh

II.8-20

RKP 2012

instansi pemerintah wajib menerapkan sistim akuntabilitas kinerja yang terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. 8.3.7. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi, kerangka pikir sebagai landasan arah dan strategi kebijakan pada RKP 2012 adalah sebagai berikut: KERANGKA PIKIR PEMANTAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA RKP 2012 ARAH KEBIJAKAN

KEGIATAN PRIORITAS 2012

OUTCOME

IV. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1. Koordinasi Pelaksanaan RBI 2. Pemberdayaan SDM Aparatur untuk Mendukung RBI 3. Perluasan RB pada IP Pusat dan Daerah

1. Koordinasi RBI (Sosialsiasi, Konsultasi, dan Asistensi) 2. Peningkatan Kualitas RBI 3. Penataan Kepegawaian (Realokasi Pegawai Antar Instansi) 4. Pengemb Sistem Diklat (sesuai kebutuhan dan mendukung RBI)

Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Koordinasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, harus didasarkan pada Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Dengan makin banyaknya instansi pemerintah pusat, dan secara bertahap diperluas juga pada instansi pemerintah daerah, maka koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional sangat penting artinya, antara lain: (i) untuk menyelaraskan arah reformasi birokrasi dengan peraturan perundangundangan yang telah ada, (ii) untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan dan ego sektor/ daerah, dan (iii) untuk menjaga kualitas dan dampak pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada tahun 2012, ditargetkan tingkat kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi adalah 85%. Langkah-langkah yang ditempuh melalui inisiatif baru, adalah memperkuat dan meningkatkan kinerja Tim Independen dan Tim Penjamin Kualitas, supaya dapat memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi melalui proses dan tahapan yang diatur dalam grand design dan road map, serta memberikan dampak pada peningkatan kinerja instansi khususnya pelayanan publik. Koordinasi dilaksanakan juga melalui sosialisasi dan konsultasi /asistensi pada instansi pemerintah. Pada tahun 2012, instansi pemerintah daerah yang menerima

RKP 2012

II.8-21

asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi ditargetkan sebanyak 40%, sedangkan instansi pusat dan daerah yang diberikan konsultasi dan asistensi sebanyak 100%. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi makin diintensifkan sebagai upaya untuk menjaga kualitas pelaksanaannya. Sejalan hal tersebut, pada tahun 2012 kementerian/lembaga di pusat, yang telah menyampaikan usulan RB sesuai kebijakan nasional ditargetkan sebesar 75%. 2.

Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Penataan struktur, proses bisnis, dan pembenahan manajemen SDM merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap instansi pemerintah. Reformasi birokrasi memiliki dampak yang sangat signifikan pada aspek SDM aparatur yang ada. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah dalam pengembangan manajemen kepegawaian sebagai konsekuesi pelaksanaan reformasi birokrasi, baik untuk pegawai yang tetap dapat memenuhi standar kompetensi dan kinerja, maupun pada pegawai yang tidak memiliki standar kompetensi dan kinerja secara memadai. Mengingat jumlahnya sangat besar, maka harus di up date pemetaan terhadap kompetensi SDM aparatur, peningkatan kapasitasnya, pola penempatan, pelaksanaan kontrak kinerja, dan sistem evaluasi kinerjanya, sehingga reward and punishment benar-benar dapat dilaksanakan.

3.

Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Proses reformasi birokrasi pada instansi pemerintah akan dilaksanakan secara bertahap dan menyeluruh pada seluruh instansi pusat dan daerah. Konsultasi, asistensi dan bimbingan pada instansi secara intensif akan terus dioptimalkan dan diperluas. Secara bertahap, reformasi birokrasi akan diperluas pada level penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pilot project. Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah diharapkan makin meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

II.8-22

RKP 2012