BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Pemberian subsidi perumahan melalui KPR bersubsidi (FLPP) telah membantu program pemerintah dalam pembangunan rumah bagi masyrakat berpenghasilan rendah. Sebagai bagian dalam pemberian subsidi tersebut telah sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
ada
dan
telah
melaksanakan tujuan dan cita-cita luhur bangsa maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis sampaikan yaitu : 1. Pemberiaan subsidi yang dilakukan pemerintah melalui menteri negara perumahan
rakyat
yang
bekerja
sama
dengan
bank-bank
yang
menyalurkan KPR FLPP ( subsidi) kepada masyarakat yang kurang mampu kondisi ekonominya ,khususnya diperuntukan di perumahan graha gandasari indah cibitung di rasa sangat bermanfaat dan juga merasa di salurkan apresiasinya dalam pemberian bantuan program tersebut. 2. Proses dari pelaksanaan programberupa pengadaan perumahan melalui fasilitas kredit bersubsidi FLPP(Permen no.27/tahun 2012) menurut peraturan menteri perumahan tersebut terdapat kelompok sasaran subsidi baik rumah tangga ,perorangan yang berpenghasilan tetap maupun yang tidak tetap ,belum pernah memiliki rumah dan termasuk kedalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai keputusan menteri
73
74
pemukiman dan prasarana wilayah tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan KPR subsidi . 3. Dalam pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) khususnya graha gandasari indah,pembeli harus mempunyai dana sebesar 10 % - 20% dari harga rumah berikut tanah yang harus di bayarkan kepada pengembang sebagai uang muka ( Down Payment) sedangkan sisanya akan di biayai oleh lembaga keuangan penyedia fasilitas KPR dan yang kemudiaandi bayarkan kepada pengembang setelah perjanjian pemberiaan KPR( lazimnya dalam praktek akad kredit). 4.
bagi masyarakat dan segenap pelaku pembangunan dan perumahan. adalah langkah bijaksanan jika Badan Pertahanan Nasional (BPN) Selangkah lagi menyederhanakan kepemilikian tanah yang saat ini masih terbagi atas Hak Milik (HM), Hak Pakai (HP), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), nantinya akan ada dua kepemilikan yaitu Hak Milik (HK) dan Hak Pakai (HP).
5. Perizinan yang berbelit-belit sudah saatnya disederhanakan agar mempermudahakan
pengembang
dan
mempercepat
rakyat
secara
mendapatkan rumah. 6. Peraturan pemerintah dalam pemberian KPR bersubsidi telah memenuhi cita-cita luhur bangsa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum. hal ini kita dapat lihat dari pertumbuhan kebutuhan mendasar setiap manusia dalam
75
memiliki tempat tinggal/rumah yang layak
untuknya. selain itu telah
sesuai dengan pasal-pasal di dalam beberapa batang tubuh UUD 1945 diantara nya, pasal 27 ayat (2) dan pasal 28 H
(1) telah memenuhi
undang-undang No. 1 tahun 2011, peraturan mentri perumahan rakyat No. 27 tahun 2012 dan Peraturan Menteri No. 28 tahun 2012, aturan mendasar dari semua peraturan yang dibuat untuk mendukung gerakan nasioanal pembangunan rumah maupun program pengadaan perumahan melalui KPR bersubsidi telah sesuai dengan cita-cita luhur bangsa. 7. Tidak terdapat ketimpangan dalam peraturan-peraturan yang telah dibuat dalam pemberian KPR bersubsidi.
B. Saran Sebagai penutup tulisan ini, rekomendasi yang hendak diusulkan sebagai berikut : a. Saat segenap warga negara mempromosikan dan mendesak hak perumahan sebagai hak justiclable. Justiclablitas hak rakyat atas perumahan mempunyai makna peluang bagi rakyat untuk menggunakan mekanisme yudisial sebagai alat untuk perlindungan, pemenuhan hak atas perumahan, baik dengan melakukan gugatan atau mengeksaminasi hak ini lewat pengadilan maupun mekanisme yudisial lainya ataupun mediasi. Dalam klasifikasi meta-legal klaim, rakyat atas perumahan dapat berwujud rumah-rumah pejabat yang didapat dari hal korupsi.
76
b. Semua lapisan masyarakat sebaiknya melakukan monitoring terhadap realisasi
progresif
negara,
seperti
memantau
penyelenggaraan
pembangunan rumah-rumah rakyat (publik housing) yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang sangat terbatas penghasilanya, serta mereview kebijakan-kebijakan negara yang berkaitan dengan pemenuhan hak rakyat atas perumahan seperti kebijakan kredit perumahan rakyat terutama kaitannya dengan penyelengaraan perumahan sosial (sosial housing) monitoring sebaiknya dikaitkan dengan isu sumber dana dan pengalokasian anggaran baik nasional maupun lokal. c. Sesuai dengan amanat UUD 1945 amandeman ke-2 pasal 20 huruf A sebaiknya DPR melaksanakan fungsi pengawasan termasuk menggunakan hak interplasi dan hak menyatakan pendapat berkaitan dengan belum tercapainya penyediaan perumahan yang merata di Ibukota Jakarta dan seluruh wilayah Indonesia. d. Waktu pemberian KPR yang fleksibel (dapat diproses kapan pun) dengan adanya waktu yang fleksibel diharapkan dalam proses pengurusan yang dilakukan akan sangat membantu masyarakat yang tidak berkecukupan dalam memperoleh bantuan KPR bersubsidi. e. Agar dalam praktek pemberian kerdit pemilikan rumah (KPR bersubsidi) tidak menemui masalah-masalah, maka sebelum memberikan kredit tersebut pihak Bank selaku pemberi kredit (kreditur) perlu menetapkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagai calon debitur secara tegas dalam Surat Pernyataan Pemberian Kredit (SP3K) dan
77
meninjau dengan cermat apakah debit tersebut layak untuk diberikan kredit. Hal tersebut untuk meminimalkan timbulnya debitur-debitur nakal yang melakukan wanprestasi. f. Perlu adanya sosialisasi KPR bersubsidi FLPP lebih awal. Dengan sosialisasi mengenai pemberian KPR bersubsidi yang lebih awal diharapkan warga masyarakat dapat segera mengetahui hal tersebut, selain itu mereka dapat mengetahui bagaimana tata cara untuk mendapatkan KPR bersubsidi.
