BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Dengan melihat hasil penelitian dan pembahasan kinerja BKM Mekar Sari dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM terbagi menjadi beberapa tahapan, dari tahapan persiapan, perencanaan, pembangunan dan keberlanjutan. Pada tahap persiapan, perencanaan, pembangunan kinerja BKM Mekar Sari baik, sedangkan pada tahap keberlanjutan kinerja BKM Mekar Sari kurang baik. Masing-masing peran disetiap tahapan yang berkatagori baik sudah dikerjakan. Hasil yang diharapkan sebagaimana direncanakan sudah sesuai dengan hasil yang dicapai saat implementasikan. Sampai tahap pembangunan BKM Mekar Sari sudah merealisasikan kawasan prioritas PNM. Tujauan untuk membuat pusat wisata kuliner bagi masyarakat Kelurahan Pati Lor, masyarakat Kabupaten Pati dan masyarakat luas tercapai. Pada tahap keberlanjutan, setelah membentuk lembaga estate management dengan nama Paguyuban Pedagang PNM, lembaga tersebut belum mampu memainkan peran sebagai pengayom pedagang. Kekurang pedulian pedagang akan lembaga tersebut dampak dari kesibukan berdagang sehingga keorganisasian terbengkalai. Lembaga tersebut menjadi akar masalah menurunya jumlah pedagang di kawasan prioritas PNM. Berdasarkan indikator berorientasi pada hasil milik Ratminto dan Atik (2007 : 179 - 182), sebagai berikut:
96
97
1. BKM Mekar Sari dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM belum efektif. Masalah belum efektif sebagai berikut: a. Satu dari dua tujuan BKM Mekar Sari dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM belum tercapai. b. Hasil (outcomes) BKM Mekar Sari dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM kurang maksimal. c. Sasaran (manfaat) BKM Mekar Sari dalam merealisasikan kawasan PNM baik jangka pendek maupun jangka panjang belum tercapai. 2. BKM Mekar Sari dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM sudah produktif. BKM Mekar sari mendapat dukungan dari masyarakat Kelurahan Pati Lor dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM dan mampu melihat permasalahan di Jl. Penjawi dan pengangguran. 3. BKM Mekar Sari dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM sudah efektif. Dari segi sumber daya manusia BKM Mekar Sari sudah semaksimal mungkin memberdayakan masyarakat, walaupun terbatas pada pedagang yang berjualan, dan petugas kebersihan. Dari segi sumber daya alam BKM Mekar Sari memanfaatkan JL. Penjawi. Dengan memanfaatkan Jl. Penjawi tidak perlu membuka lahan baru sebagai tempat kawasan prioritas PNM. Dari segi sumber daya ekonomi BKM Mekar Sari memaksimalkan potensi pedagang. Membuka kawasan prioritas PNM sebagai tempat berjualan secara otomatis akan mengembangkan potensi ekonomi lain. 4. BKM Mekar Sari dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM belum memberi kepuasan. Dimana akan kebutuhan pemenuhan lapangan pekerjaan
98
belum mampu diciptakan oleh BKM Mekar Sari. Kawasan prioritas PNM belum mampu menampung seluruh tenaga kerja yang ada. 5. BKM Mekar Sari dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM belum memberi keadilan. Masalah belum memberi keadilan, sebagai berikut: a. Tidak mampu menjangkau seluruh penerima manfaat langsung. Jangkauan BKM Mekar Sari pada pedagang yang berjualan, dan petugas kebersihan. b. Tidak semua kelompok berdampak memanfaatkan kawasan prioritas PNM akibat penurunan jumlah pedagang dan kondisi kawasan prioritas PNM yang sepi. Dari pemaparan di atas disimpulkan BKM Mekar Sari dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM kurang berhasil. Kekurang berhasilan BKM Mekar Sari dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM akibat dari faktor-faktor penghambat, faktor-faktor tersebut sebagai berikut: a. Semangat kerja pedagang kawasan prioritas PNM menurun akibat dari kecilnya pendapatan dan besarnya retribusi. b. Paguyuban Pedagang PNM belum mampu memainkan peran sebagai pengayom pedagang. Pedagang belum mampu mengenali akan kepentingan untuk berorganisasi. c. Tidak sejalan antara kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dengan Kelurahan Pati Lor berkaitan kebijakan mengembalikan fungsi Kawasan
99
Alun-alun Simpang Lima Pati sebagai ruang publik bebas dari PKL dan PKL dialihkan ke kawasan prioritas PNM. B. Implikasi Dengan melihat hasil penelitian dan pembahasan kinerja BKM Mekar Sari dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM kurang berhasil. Kekurang berhasilan tersebut memberikan implikasi sebagai berikur: 1. Pedagang kehilangan tempat berjualan sebagai tumpuan mata pencarian mereka. 2. Masyarakat sebagai pengunjung kehilangan ruang publik untuk wisata kuliner, refresing, tempat berkumpul. 3. Alat dan perlengkapan dagang yang tidak digunakan lagi menjadi rusak, karena tidak dirawat dan dibiarkan begitu saja di pinggir-pinggir rumah. 4. Fasilitas-fasilitas pendukung kawasan prioritas PNM terbengkalai dan sebagian hilang karena tidak lagi digunakan. C. Saran Dengan melihat hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka untuk memperbaiki kinerja BKM Mekar Sari dalam merealisasikan kawasan prioritas PNM, dengan demikian saran yang diberikan meliputi beberapa hal berikut ini: 1. BKM Mekar Sari bersama-sama pelaku lain berusaha menumbuhkan semangat para pedagang kawasan prioritas PNM untuk berjualan kembali. Penumbuhan semangat melalui pelatihan pembuatan kuliner, sehingga akan muncul produk kuliner khas dari Kelurahan Pati Lor.
100
2. BKM Mekar Sari menggandeng mitra swasta untuk bekerjasama dalam membangun kembali kawasan prioritas kawasan PNM. Dibuat kesepakatan dimana pihak swasta sebagai sponsor kawasan prioritas PNM memberikan bantuan dalam bentuk dana dan sebagai gantinya pihak swasta diperbolehkan memasang iklan di gapura masuk kawasan atau di tenda pedagang. 3. BKM Mekar Sari mengiklankan kawasan prioritas PNM dengan pentas seni budaya atau lewat media cetak, elektronik, dan sosial.
101
DAFTAR PUSTAKA AG. Subarsono. (2011). Analisi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ambar T. Sulistiyani. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Anwar Prabu Mangkunegara. (2006). Evaluasi Kinerja SDM. Jakarta: Eresco. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mekar Sari. (2011). Aturan Bersama Mengenai Penataan Lingkungan di Kelurahan Pati Lor. Pati: Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mekar Sari. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mekar Sari. (2011). DED Kawasan Prioritas Penjawi Night Market. Pati: Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mekar Sari. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mekar Sari. (2011). Catatan Kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat. Pati: Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mekar Sari. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mekar Sari. (2011). Proposal Kemitraan Penjawi Night Market. Pati: Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mekar Sari. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mekar Sari. (2011). Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Pati: Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mekar Sari. Badan Pusat Statistik. (2014). Berita Resmi, No. 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2014 Statistik Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Budi Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: MedPress. Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2013). Pedoman Teknis Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2013). Petunjuk Teknis Pengembangan Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM). Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
102
Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2013). Petunjuk Teknis Siklus Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum. Endang Rostiati. (2011). Evaluasi Kinerja Bidan Puskesmas Dalam Pelayanan Antenatal Care (Anc) Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hadari Nawawi. (2006). Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hessel Nogi S Tangkilisan. (2005). Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia. Joko Widodo. (2008). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik /BAY. Malang: Bayu Media Publishing. M. Burhan. (2008). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainya. Jakarta: Kencana. M. Mahsun. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE. Moleong, J.L. (2009). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Paramita Eka Sijatri. (2010). Manajemen Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri). Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2007). Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sevilla, Consuelo G. (1993). Pengantar Metode Penelitian. (Alih bahasa Tuwu Alimuddin). Depok: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Sudarmanto. (2009). Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi dan Implementasi dalam Organisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiono. (2012). Metodelogi Penelitian Administrasi. RD. Bandung: Alfabeta.
103
Sukandarrumidi. (2002). Metode Penelitian. Yogyakarta: Gajah Mada University press. Surya Dharma. (2005). Manajemen Kinerja (Falsafah, Teori dan Penerapannya). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suyudi Prawirosentono. (1992). Kebijakan Kinerja Karyawan: Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia. Yogyakarta: BPFE.
