BAB IV PEMBAHASAN
IV.1
Perhitungan Laba Kena Pajak Berdasarkan Penerapan Akuntansi Laporan laba/rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang
dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih. Atau laba atau rugi didapat dari hasil pengurangan antara pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar maka akan menghasilkan laba, dan jika beban lebih besar maka akan menghasilkan rugi. Laporan keuangan PT BCI Asia terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang dilaporkan setiap akhir tahun. Tujuan utama dari laporan keuangan perusahaan adalah untuk menyediakan informasi keuangan dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan komersial perusahaan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan merupakan dasar untuk perhitungan pajak penghasilan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan akuntansi berbeda dengan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan, karena laba rugi menurut akuntansi akan berbeda dengan laba rugi menurut undang-undang perpajakan. Perusahaan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan dalam menetapkan pendapatan dan beban yang boleh diakui dalam laporan laba rugi, yang dapat menjadi tambahan keuntungan atau beban bagi perusahaan pada periode yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-undang perpajakan, pendapatan dan beban yang telah
59
ditetapkan dan diatur dalam ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. PT BCI Asia telah melakukan kewajiban untuk membuat pembukuan serta laporan keuangan yang diperlukan perusahaan menggunakan periode akuntansi yang dimulai pada bulan April dan berakhir pada bulan Maret, dan Tahun Pajak juga menggunakan periode yang sama dengan periode akuntansi. Pada laporan laba rugi komersial PT BCI Asia yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2006 terdapat data sebagai berikut: Pendapatan Usaha
Rp. 3.380.734.552,00
Total Biaya Operasional
Rp. 3.794.881.445,00
Laba Kotor (Rugi)
(Rp. 414.146.893,00)
Total Biaya Administrasi
(Rp.
24.571.782,00)
Total Pendapatan Lain
Rp.
6.115.428,00
Laba Kena Pajak (Rugi)
(Rp.
432.603.247,00)
Dalam laporan laba rugi komersial PT BCI Asia yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 terdapat data sebagai berikut: Pendapatan Usaha
Rp. 4.575.172.189,00
Total Biaya Operasional
Rp. 5.139.677.257,00
Laba Kotor (Rugi)
(Rp. 564.505.068,00)
Total Biaya Administrasi
(Rp.
66.579.918,00)
Total Pendapatan Lain
Rp.
62.390.366,00
Laba Kena Pajak (Rugi)
(Rp.
568.694.620,00)
60
Dan pada laporan laba rugi komersial PT BCI Asia yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 terdapat data sebagai berikut: Pendapatan Usaha
Rp. 6.307.865.176,00
Total Biaya Operasional
Rp. 6.192.827.107,00
Laba Kotor
Rp. 115.038.069,00
Total Biaya Administrasi
(Rp. 413.331.181,00)
Total Pendapatan Lain
Rp.
78.356.603,00
Laba Kena Pajak (Rugi)
(Rp.
401.868.725,00)
Dari data diatas dapat dilihat bahwa selama tahun pajak 2005, 2006, dan 2007 perusahaan mengalami kerugian. Sehingga berdasarkan rugi kena pajak komersial, maka Wajib Pajak tidak terutang pajak. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2000 menjelaskan bahwa jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan pada pasal 6 ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. Sehingga atas kerugian tersebut, PT BCI Asia dapat melakukan kompensasi dengan laba bersih fiskal selama 5 tahun berturut-turut. Namun jika lewat dari 5 tahun, maka kerugian tersebut tidak dapat untuk dikompensasikan ke laba bersih fiskal tahun berikutnya. Hal ini harus diwaspadai oleh perusahaan. Dari perhitungan rugi kena pajak di atas, jika dilihat dari sisi perpajakan maka kemungkinan ada beberapa perkiraan yang harus dikoreksi untuk menentukan laba kena pajak dan pajak terutang yang sesuai dengan ketentuan pajak. Karena rugi menurut komersial belum tentu rugi menurut fiskal.
61
IV.2
Perhitungan Laba Kena Pajak oleh PT BCI Asia Penyusunan laporan keuangan fiskal dimulai dengan melakukan analisis
terhadap laporan keuangan komersial dengan berpedoman pada Undang-undang perpajakan. Laporan keuangan yang telah dianalisis menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, dapat menjadi dasar untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak dan besarnya pajak penghasilan perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada pembukuan khusus yang diselenggarakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pembukuan yang digunakan untuk manajemen dan perpajakan adalah sama, yang berbeda hanya cara penyusunannya. Berdasarkan laporan keuangan komersial tahun 2005, 2006 dan 2007, PT BCI Asia mengalami kerugian. Jumlah dari kerugian tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai dasar untuk mengkompensasikannya ke laba fiskal tahun berikutnya, atau jumlah kerugian tersebut tidak dapat langsung dijadikan rugi fiskal untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 tetapi harus dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan untuk tahun pajak 2005, 2006 dan 2007 dapat dilihat pada Tabel IV.3, Tabel IV.4, dan Tabel IV.5. Berdasarkan rekonsiliasi yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, didapatkan rugi fiskal selama tahun pajak 2005, 2006, dan 2007. Sehingga berdasarkan rugi fiskal tersebut maka Wajib Pajak tidak terutang pajak. Dan atas kerugian ini, wajib pajak dapat melakukan kompensasi dengan laba bersih fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Namun jika lewat dari 5 (lima) tahun, maka kerugian tersebut tidak dapat untuk dikompensasikan ke laba bersih fiskal tahun berikutnya.
62
IV.3
Koreksi Positif dan Negatif Akibat Perbedaan Tetap dan Waktu Dalam menyusun Laporan laba rugi fiskal yang perlu diperhatikan adalah
mengenai penghasilan dan biaya. Dalam Laporan laba rugi ini dapat kita lihat pos yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, oleh karena itu perusahaan harus membuat koreksi fiskal yang didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku untuk tahun buku tersebut. Terdapat dua jenis koreksi fiskal, yaitu: koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang dilakukan terhadap biaya-biaya yang dibebankan perusahaan yang menurut ketentuan Undang-undang perpajakan termasuk biaya yang tidak boleh dikurangkan (non deductible expense). Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang dilakukan terhadap biaya-biaya yang tidak dibebankan oleh perusahaan yang menurut ketentuan Undang-undang perpajakan termasuk biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense). Koreksi fiskal negatif ini bersifat menurunkan laba kena pajak perusahaan sehingga laba menurut komersial lebih besar daripada laba menurut fiskal. Berikut ini penulis akan melakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi PT BCI Asia untuk tahun pajak 2005, 2006 dan 2007 yang menurut penulis harus dilakukan koreksi fiskal atas biaya yang dikurangkan dan pendapatan yang diakui oleh perusahaan dalam laporan keuangan komersial: I. Yang termasuk perbedaan tetap dan dikoreksi positif adalah sebagai berikut: 1. Biaya pemberian sumbangan pernikahan (Hadiah Pernikahan) Pada tahun 2005, 2006 dan 2007 Wajib Pajak memberikan hadiah pernikahan kepada karyawannya sebesar:
63
Tahun 2005
Rp. 6.750.000,00
Tahun 2006
Rp. 5.500.000,00
Tahun 2007
Rp. 3.000.000,00
Total
Rp.15.250.000,00
Dari segi akuntansi, biaya tersebut merupakan salah satu pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai biaya, tetapi ketentuan pajak menghendaki bahwa biaya hadiah pernikahan ini merupakan sumbangan perusahaan kepada karyawan yang tidak ada kaitannya dengan hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, dan lebih cenderung sebagai tanda ungkapan turut berbahagia dalam rangka mempererat hubungan silahturahmi, sehingga pemberian (sumbangan) hadiah pernikahan ini bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (g) UU No. 17 Tahun 2000 dinyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf (a) dan huruf (b) tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Pengeluaran biaya ini dikarenakan perusahaan hanya ingin memberi suatu ungkapan turut berbahagia kepada karyawan yang melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, dilakukan koreksi fiskal atas pemberian hadiah pernikahan tersebut.
Dalam laporan
keuangan fiskal, PT. BCI Asia sudah benar melakukan koreksi fiskal atas biaya ini. 2. Biaya Transportasi Biaya Transportasi dalam rangka perjalanan dinas selama tahun 2006 sebesar Rp. 129.886.014,00. Biaya perjalanan dinas merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak karena merupakan 64
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Pajak Penghasilan. Namun atas sejumlah biaya tersebut tidak bisa dikurangkan seluruhnya, karena terdapat dokumen pendukung yang tidak bisa dilampirkan oleh Wajib Pajak mengenai pengeluaran atas biaya perjalanan dinas sebesar Rp.9.906.950,00. Oleh karena itu, dilakukan koreksi fiskal atas biaya perjalanan dinas yang tidak memiliki dokumen pendukung tersebut sebesar Rp.9.906.950,00. Dan PT BCI Asia sudah benar melakukan koreksi fiskal atas biaya ini pada laporan keuangan fiskalnya. Agar perusahaan dapat membebankan pengeluaran atas biaya perjalanan dinas tersebut sebagai biaya maka sebaiknya perusahaan melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), daftar nominatif atau dokumen pendukung atas biaya perjalanan dinas tersebut dan selain itu dokumen-dokumen tersebut juga harus bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. 3. Biaya Telephone/Handphone Perincian biaya telephone dan biaya handphone yang dikeluarkan Wajib Pajak adalah sebagai berikut: Biaya Telephone dan Handphone pada Tahun 2005: Biaya telephone
Rp.390.967.046,00
Biaya handphone
Rp. 9.152.870,00
Jumlah
Rp.400.119.916,00
Biaya Telephone dan Handphone pada Tahun 2006: Biaya telephone
Rp.435.674.548,00
Biaya handphone
Rp. 11.960.900,00
Jumlah
Rp.447.635.448,00 65
Biaya Telephone dan Handphone pada Tahun 2007: Biaya telephone
Rp.365.623.850,00
Biaya handphone
Rp. 10.807.550,00
Jumlah
Rp.376.431.400,00
Biaya telephone merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak karena merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undangundang Pajak Penghasilan. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak KEP220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 disebutkan bahwa pembebanan biaya handphone yang dimiliki dan dipergunakan untuk pegawai tertentu karena jabatannya dapat melalui penyusutan atau biaya langganan (pengisian ulang pulsa). Perusahaan membebankan biaya handphone berdasarkan biaya langganan (pengisian ulang pulsa) dan yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah 50% (lima puluh persen) dari biaya tersebut. Pada Tahun 2005 dan 2006, perusahaan belum melakukan koreksi fiskal atas biaya ini. Hal ini disebabkan bagian administrasi perpajakan belum mengupdate ketentuan yang baru sehingga tidak mengetahui adanya peraturan perpajakan terkait dengan biaya handphone. Akibatnya biaya handphone dikoreksi dan kerugian perusahaan menjadi tidak terlalu besar. Dan mulai Tahun 2007 perusahaan sudah melakukan koreksi fiskal atas 50% biaya handphone tersebut. Oleh karena itu atas sisa 50% biaya handphone yang tidak boleh dikurangkan tersebut harus dilakukan koreksi fiskal:
66
-
Untuk tahun pajak 2005: Biaya Telepon_ Penjualan, 50% x Rp.3.345.780,00 = Rp.1.672.890,00; Biaya Telepon_Penelitian, 50% x Rp.4.556.750,00 = Rp.2.278.375,00; Biaya
Telepon_Administrasi
dan
Umum,
50%
x
Rp.1.250.340,00
=Rp.625.170,00 -
Untuk tahun pajak 2006: Biaya Telepon_ Penjualan 50% x Rp.1.230.650,00 = Rp.615.325,00; Biaya Telepon_Penelitian 50% x Rp.2.870.000,00 = Rp.1.435.000,00; Biaya
Telepon_Administrasi
dan
Umum
50%
x
Rp.7.860.250,00=
Rp.3.930.125,00 -
Untuk tahun pajak 2007: 50% dari biaya handphone, yaitu sebesar 50% x Rp.10.807.550,00 = Rp.5.403.775,00.
4. Biaya Pajak Penghasilan Berbeda dengan konsep ekonomi perusahaan yang menganggap Pajak Penghasilan sebagai biaya. Namun Pajak Penghasilan untuk perhitungan Penghasilan Kena Pajak bukan merupakan pengurang penghasilan perusahaan. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa pajak kurang bayar diperoleh dari pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (e) Undang-undang No. 17 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan bukan merupakan pengurang penghasilan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta 67
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Biaya Pajak Penghasilan yang dikurangkan oleh perusahaan, terdiri dari: Biaya Akun/legal/pajak Selama tahun 2007 dikeluarkan dengan jumlah sebesar Rp.25.432.149,00 mencakup beberapa pembayaran perusahaan, seperti: Pembayaran STP PPh Pasal 23
Rp. 6.461.071,00
Pemotongan PPh Pasal 21
Rp.
Pembayaran PBB
Rp.18.825.981,00
Jumlah
Rp.25.432.149,00
145.097,00
Dari rincian pembayaran diatas pembayaran atas potongan PPh Pasal 23 dan potongan PPh Pasal 21 bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini disebabkan karena bagian administrasi kurang begitu mengetahui ketentuan perpajakan dan mencatat pengeluaran tersebut sebagai biaya. Oleh karena itu, atas kesalahan ini maka harus dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp.6.606.168,00 Biaya Cetak dan Biaya Internet Pada tahun 2006 tedapat jasa pemakaian internet sebesar Rp.22.222.879,00 untuk project lead. Dan pembayaran cetak sebesar Rp.223.540.263,00 untuk project lead dan Biaya Telepon/Internet sebesar Rp.504.470.478,00 tahun 2007. Pada bulan Juni 2006 dan bulan April 2007 PT BCI Asia melakukan pembayaran kepada PT Cyberindo Aditama atas jasa pemakaian internet dan kepada PT Nusantara Card Semesta atas jasa printing. Atas Jasa pemakaian internet dan jasa
68
printing tersebut, Wajib Pajak melakukan pemotongan PPh Pasal 23, dengan rincian pemotongan adalah sebagai berikut: Tabel IV.1 Evaluasi atas Pemotongan PPh 23 Tahun 2006-2007 Nama WP yang Dipotong
Nomor Bukti Potong
PT Cyberindo Aditama PT Cyberindo Aditama PT. Nusantara Card Semesta PT. Nusantara Card Semesta PT. Nusantara Card Semesta PT. Nusantara Card Semesta Jumlah
03/PPH 23/BCI/06/2006 01/PPH 23/BCI/04/2007 02/PPH 23/BCI/04/2007 03/PPH 23/BCI/04/2007 04/PPH 23/BCI/04/2007 05/PPH 23/BCI/04/2007
Tanggal Bukti Potong
Jumlah Nilai Bruto
12-Jun-06
10.480.910
30%
15%
471.641
25-Apr-07
9.446.160
30%
15%
425.077
11-Apr-07
1.431.138
20%
15%
42.934
11-Apr-07
149.520
20%
15%
4.486
11-Apr-07
4.708.190
20%
15%
141.246
11-Apr-07
964.768
20%
15%
28.943
Perkiraan Penghasilan Tarif Netto
27.180.686
PPh yang Dipotong
1.114.327
Dalam pencatatan pengeluaran tersebut, PT BCI Asia mencatat beban biaya pada bulan Juni 2006 sebesar Rp.10.480.910,00 atas Jasa Pemakaian Internet, bulan April 2007 sebesar Rp.9.446.160,00 atas Jasa Pemakaian Internet dan bulan April 2007 atas jasa printing sebesar Rp.7.253.616,00. Dari data yang disajikan dapat disimpulkan bahwa, dari pencatatan biaya tersebut terdapat pemotongan PPh pasal 23 dengan total Rp.1.114.327,00. Oleh karena itu, atas kesalahan pencatatan ini harus dikoreksi, karena biaya yang harus dibiayakan atas transaksi tersebut adalah sebesar Rp.26.066.541,00 bukan Rp.27.180.686,00. Pembayaran atas potongan PPh 23 bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak.
69
Biaya Sewa Tahun 2007 Tabel IV.2 Biaya Pemotongan PPh 23 dan PPh Pasal 4 (2) Tahun 2007 Nama WP yang Dipotong Yayasan Sarana Wana Jaya PT. Astra Graphia Tbk
Nomor Bukti Potong Terlampir dari Masa Pajak April 2007 – Maret 2008 Terlampir dari Masa Pajak Mei 2007 – Maret 2008
Jumlah
Jumlah Nilai Bruto
Perkiraan Penghasilan Tarif Netto
PPh yang Dipotong
10%
22.898.000
15%
5.135.726
228.980.000
114.127.255 343.107.255
30%
28.033.726
Dari pencatatan pengeluaran tersebut, PT. BCI Asia mencatat biaya sewa selama tahun 2007 sebesar Rp.446.090.116,00. Namun setelah ditelusuri biaya sewa tersebut tidak bisa dibiayakan seluruhnya. Karena terdapat pengakuan biaya Pajak Penghasilan yang ikut dibebankan dalam biaya sewa tersebut. Hal ini bisa dilihat pada tabel IV.5. Oleh karena itu, atas kesalahan pencatatan ini harus dikoreksi, karena biaya yang harus dibiayakan atas transaksi tersebut adalah sebesar Rp.315.073.529,00 bukan Rp.343.107.255,00. Sehingga biaya yang harus dikoreksi sebesar Rp.28.033.726,00. Kemudian terdapat juga pengakuan biaya atas sewa badminton pada bulan september 2007 sebesar Rp. 132.000,00 yang bersifat pemberiaan natura atau kenikmatan kepada karyawan. Biaya pajak penghasilan ini sudah benar dilakukan koreksi oleh Bagian administrasi perpajakan PT BCI Asia.
70
5. Biaya lain-lain (Biaya Administrasi dan Umum) Biaya lain-lain pada tahun pajak 2005 Biaya Lain-lain_Penjualan: Biaya Jamuan Tamu
Rp.6.312.023,00
Jumlah
Rp.6.312.023,00
Biaya Lain-lain Publikasi: Biaya Lain-lain
Rp.11.197.657,00
Jumlah
Rp.11.197.657,00
Biaya Lain-lain_Administrasi dan Umum: Pengeluaran Entertainment
Rp. 5.565.500,00
Hadiah Pernikahan (Wedding Gift)
Rp. 6.750.000,00
Pengeluaran untuk kepentingan pribadi
Rp. 4.439.468,00
Biaya Iuran dan Sumbangan
Rp. 2.560.000,00
Jumlah
Rp.19.314.968,00
Biaya lain-lain pada tahun pajak 2006 Biaya Lain-lain_Penjualan: Pembelian Cock Badminton
Rp.
343.000,00
Biaya Jamuan tamu
Rp. 1.949.404,00
Jumlah
Rp. 2.292.404,00
Biaya Lain-lain_Publikasi: Biaya Lain-lain
Rp.12.397.000,00
Jumlah
Rp.12.397.000,00
Biaya Lain-Lain Penelitian: Biaya Pemasaran
Rp. 5.926.187,00 71
Biaya Perjalanan Dinas
Rp.31.617.980,00
Pembelian Cock Badminton
Rp.
Jumlah
Rp.37.576.967,00
32.800,00
Biaya Lain-lain Administrasi dan Umum: Biaya Iuran dan Sumbangan
Rp. 3.650.000,00
Biaya Kepentingan Pribadi
Rp. 5.870.000,00
Biaya Entertainment
Rp.12.675.000,00
Biaya Pemasaran
Rp.16.059.844,00
Jumlah
Rp.38.254.844,00
Biaya lain-lain pada tahun pajak 2007 Biaya Lain-lain_Penjualan: Biaya Entertainment
Rp.
888.550,00
Biaya Fotocopy
Rp.
100.000,00
Biaya Direktori
Rp.
509.000,00
Jumlah
Rp.
1.497.550,00
Biaya lain-lain_Penelitian: Biaya Entertainment
Rp. 4.600.124,00
Biaya Perjalanan Dinas
Rp.116.350.230,00
Biaya Kurir
Rp. 77.273.385,00
Jumlah
Rp.198.223.739,00
Biaya lain-lain_Administrasi dan Umum: Hadiah Perkawinan
Rp.
3.000.000,00
Biaya RT/Groceries
Rp. 19.685.776,00
Biaya Entertainment
Rp. 14.474.638,00 72
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan
Rp. 19.675.600,00
Biaya Listrik
Rp. 30.356.890,00
Biaya Iklan
Rp. 6.859.000,00
Biaya Cetakan
Rp. 64.456.786,00
Biaya Fotocopy
Rp.
Jasa Profesional
Rp.109.575.118,00
Jumlah
Rp.268.283.808,00
200.000,00
Perincian biaya rumah tangga/groceries untuk tahun 2007 terdiri dari: Pembelian cock badminton
Rp.
931.250,00
Pembelian Mineral Water,Milo,dll
Rp.10.272.500,00
Pembelian Stationery
Rp. 3.432.301,00
Pembelian makanan untuk karyawan lembur
Rp. 5.049.725,00
Jumlah
Rp.19.685.776,00
Dari perincian biaya diatas terdapat beberapa biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 dinyatakan bahwa biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan dan tidak terkena Pajak Penghasilan Final, sesuai SE-27/PJ.22/1986 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (b) UU No. 17 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk 73
kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (e) UU No. 17 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Atas biaya lain-lain ini perusahaan sudah melakukan koreksi fiskal dengan benar pada tahun 2005, namun pada tahun 2006 dan 2007 masih terdapat biaya yang seharusnya dilakukan koreksi namun tidak dilakukan koreksi seperti pengeluaran biaya berupa entertainment fee kepada para suplier, riset team, pengeluaran kepentingan pribadi serta pengeluaran rumah tangga seperti pembelian makanan bagi karyawan yang bekerja over time. Dan biaya yang tidak seharusnya dikoreksi dilakukan koreksi seperti pengeluaran biaya rumah tangga berupa pembelian mineral water dan stationery. Hal ini disebabkan karena bagian administrasi perpajakan tidak begitu memahami ketentuan perpajakan yang ada terkait dengan biaya rumah tangga untuk pembelian mineral water dan stationery (akan lebih dijelaskan pada point 6) serta bagian administrasi keuangan tidak membuat daftar nominatif atas pengeluaran entertainment fee kepada supplier. Oleh Karena itu, atas biaya lain-lain berupa pengeluaran untuk entertainment yang tidak memiliki daftar nominatif, pengeluaran kepentingan pribadi, hadiah
74
pernikahan, biaya iuran dan sumbangan untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 harus dilakukan koreksi fiskal. Jumlah yang harus dikoreksi adalah: Tahun 2005: Biaya lain-lain_administrasi dan umum sebesar
Rp.19.314.968,00
Tahun 2006 Biaya lain-lain_penjualan sebesar
Rp.
343.000,00
Biaya lain-lain penelitian sebesar
Rp.
32.800,00
Biaya lain-lain administrasi dan umum sebesar
Rp.22.195.000,00
Tahun 2007 Biaya lain-lain_penjualan sebesar
Rp.
888.550,00
Biaya lain-lain_penelitian sebesar
Rp. 4.600.124,00
Biaya lain-lain_administrasi dan umum sebesar
Rp.23.455.613,00
6. Biaya Rumah Tangga/Groceries Biaya rumah tangga kantor/groceries merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan seperti pembelian makanan, minuman, stationery, dll Dalam melakukan penelitian, penulis menelusuri biaya rumah tangga yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti: Tahun 2005 Pembelian Mineral Water,Milo, sirup, Torabika
Rp.27.650.700,00
Pembelian Stationery
Rp.12.783.650,00
Pembelian Ink printer
Rp.18.248.091,00
Pembelian makanan untuk karyawan lembur
Rp. 7.704.354,00
Jumlah
Rp.66.386.795,00 75
Tahun 2006 Pembelian Mineral Water, Milo, sirup, Torabika
Rp. 9.028.504,00
Pembelian Stationery
Rp. 2.227.700,00
Pembelian makanan untuk karyawan lembur
Rp. 1.670.800,00
Jumlah
Rp.12.927.004,00
Untuk Tahun 2007, perincian biaya rumah tangga/groceries dapat dilihat pada Nomor 5 (lima). Atas Biaya rumah tangga/groceries ini oleh perusahaan dikoreksi penuh, namun menurut penulis dalam biaya rumah tangga tersebut terdapat biaya yang dapat dibiayakan secara fiskal seperti biaya untuk membeli mineral water, milo, sirup, torabika, stationery dan ink printer yang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak karena biaya tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Pajak Penghasilan. Dan Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (e) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan tidak dapat dikurangkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Hal ini disebabkan karena bagian administrasi perpajakan tidak begitu memahami ketentuan perpajakan yang berlaku dalam melakukan koreksi atas biaya rumah tangga yang seharusnya bisa dibiayakan oleh perusahaan yang 76
bisa mengakibatkan kerugian perusahaan menjadi tidak terlalu besar. Oleh karena itu atas biaya pembelian untuk karyawan yang lembur harus dilakukan koreksi fiskal karena pemberian makanan ini bersifat natura atau kenikmatan yang hanya diberikan pada karyawan yang bekerja over time. Biaya ini di koreksi sebesar Rp.7.704.354,00 untuk tahun 2005, dan Rp.1.670.800,00 untuk tahun 2006. 7. Denda Pajak Denda Pajak yang dimaksud adalah sanksi administrasi karena Wajib Pajak tidak tertib administrasi dalam menyampaikan SPT Tahunan. Denda Pajak ini disebabkan karena pada tahun-tahun sebelumnya perusahaan pernah dilakukan pemeriksaan oleh fiskus atas kekeliruan karyawan yang tidak menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong dari pihak lain ke Kas Negara. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dengan jelas menyatakan bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Oleh karena itu atas biaya pajak yang dibebankan pada tahun pajak 2005 sebesar Rp.14.928.805,00; pada tahun pajak 2006 sebesar Rp.30.669.327,00 dan pajak bunga sebesar Rp. 1.979.728,00; dan pada tahun pajak 2007 sebesar Rp.10.017.464,00 dan Pajak Bunga sebesar Rp.1.242.687,00 harus dilakukan koreksi fiskal. Atas biaya denda ini, perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dengan benar.
77
II. Yang termasuk perbedaan tetap dan dikoreksi negatif adalah sebagai berikut: Wajib Pajak selain menerima penghasilan dari hasil usahanya juga menerima pendapatan jasa giro bank sebesar: Tahun 2005
Rp. 4.440.359,00
Tahun 2006
Rp. 8.005.730,00
Tahun 2007
Rp. 5.907.594,00
Jumlah
Rp.18.353.683,00
Namun atas pendapatan jasa giro telah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Final sebesar 20% oleh bank, sehingga atas pendapatan ini bukan penghasilan yang dapat diperhitungkan dalam menghitung Pajak terutang Wajib Pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa pendapatan jasa giro adalah penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Oleh karena itu atas Pendapatan jasa giro yang telah ditambahkan oleh Wajib Pajak harus dilakukan koreksi fiskal negatif. Dan penghasilan yang dikenakan final tersebut, juga telah dilakukan koreksi fiskal dengan benar oleh perusahaan. III. Yang termasuk dalam kategori perbedaan waktu dan koreksi positif adalah sebagai berikut: Biaya yang dikoreksi positif dan termasuk dalam kategori perbedaan waktu adalah Biaya Obligasi Pensiun (Provision for Employee Benefits). Biaya ini adalah dana yang dicadangkan oleh perusahaan untuk imbalan kerja karyawan. Namun secara komersial biaya ini dapat diakui pada waktu pencadangan sedangkan fiskal
78
mengakui biaya ini pada waktu terjadi PHK. Biaya yang dikurangkan pada laporan keuangan komersial adalah sebesar: Tahun 2005
Rp. 64.240.000,00
Tahun 2006
Rp. 76.554.000,00
Tahun 2007
Rp.112.277.750,00
Jumlah
Rp.253.071.750,00
Pada tahun 2006 perusahaan membayar imbalan kerja sebesar Rp.9.278.750,00 kepada karyawan dan Rp.3.166.000,00 pada tahun 2007. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (c) yang menyatakan bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan bukan merupakan biaya pengurang penghasilan. Oleh karena itu harus dilakukan koreksi fiskal atas cadangan imbalan kerja ini. Sehingga jumlah yang harus dikoreksi adalah sebesar: Tahun 2005
Rp. 64.240.000,00
Tahun 2006
Rp. 67.275.250,00
Tahun 2007
Rp.109.111.750,00
Jumlah
Rp.240.627.000,00
Biaya ini sudah dilakukan koreksi fiskal dengan benar oleh perusahaan. Hanya saja pada tahun 2007, sisa cadangan imbalan kerja sebesar Rp.109.111.750,00 tidak dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena kelalaian karyawan (bagian administrasi perpajakan) dalam membuat laporan keuangan fiskal tidak mengurangkan biaya tersebut. Akibatnya perusahaan mengalami kerugian fiskal dengan jumlah yang besar.
79
IV. Yang termasuk dalam kategori perbedaan waktu dan koreksi positif-negatif adalah sebagai berikut: Biaya yang dikoreksi positif-negatif dan termasuk dalam kategori perbedaan waktu adalah biaya penyusutan aktiva tetap. Untuk menghitung penyusutan peralatan kantor, perusahaan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method) dimana metode penyusutan yang digunakan perusahaan telah sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 pasal 11 ayat (6). Namun setelah dilakukan analisis ternyata perusahaan salah dalam melakukan pengelompokkan atas peralatan kantor seperti pesawat telepon, mesin Fax, AC. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002 Lampiran II butir I huruf b yang menyatakan bahwa pesawat telepon, mesin fax, AC digolongkan dalam kelompok II dengan masa manfaat 8 tahun dengan tarif penyusutan 12,5%. Namun perusahaan mengelompokkannya ke kelompok I dengan masa manfaat 4 tahun dengan tarif penyusutan 25%. Hal ini disebabkan bagian administrasi perpajakan belum begitu mengetahui tentang ketentuan perpajakan yang berlaku terkait dengan penggolonggan kelompok aktiva tetap. Akibatnya perhitungan penyusutan aktiva tetap perusahaan menjadi salah dan tidak sesuai dengan ketetapan yang ditentukan. Untuk mengetahui besarnya penyusutan menurut fiskal yang perlu disesuaikan, maka perlu diperhitungkan besarnya penyusutan menurut fiskal. Perhitungan penyusutan aktiva tetap untuk tahun pajak 2005, 2006 dan 2007 dapat dilihat pada daftar Lampiran L20. Selain biaya diatas yang dikoreksi, penulis juga menemukan biaya-biaya yang salah dikoreksi fiskal oleh perusahaan, seperti:
80
1. Biaya Direktori Biaya ini merupakan biaya pembelian cd database seperti cd database yang berisi tentang berbagai informasi terbaru mengenai pengembangan project kontruksi. Cd database ini diperuntukkan kepada karyawan terutama bagian project lead agar karyawan bagian project lead dapat menyediakan informasi terbaru dan terupdate kepada klien PT BCI Asia. Perusahaan melakukan koreksi fiskal atas biaya ini hanya pada tahun 2005 dan tidak dilakukan koreksi fiskal pada tahun 2006 dan 2007. Hal ini disebabkan karena perusahaan menganggap pengeluaran ini termasuk kategori yang bersifat suatu pemberian kenikmatan kepada karyawan. Pada saat dilakukan tanya jawab atas koreksi biaya ini, perusahaan hanya mengatakan bahwa biaya tersebut merupakan suatu kebijakan kepala administrasi perpajakan. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa bagian administrasi perpajakan belum begitu memahami tentang ketentuan perpajakan yang ada. Akibatnya terjadi kesalahan dalam koreksi biaya. Menurut penulis biaya direktori ini dapat dibiayakan secara fiskal oleh perusahaan karena merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak karena biaya tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu atas biaya ini tidak dilakukan koreksi fiskal. 2. Biaya Jasa Profesional dan Biaya Konsultan Biaya jasa profesional merupakan biaya yang dibayarkan kepada kantor akuntan publik atas jasa dalam melakukan audit pembukuan PT BCI Asia. Sedangkan biaya konsultan merupakan biaya yang dibayarkan atas jasa konsultasi bisnis yang diberikan kepada para konsultan yang direkrut dari PT BCI Asia Luar Negeri. 81
Penulis melakukan penelusuran atas biaya ini serta menanyakan kepada bagian administrasi. Dan hasil yang didapatkan adalah pada tahun 2006 perusahaan membayar jasa profesional sebesar Rp.166.657.999,00 dan jasa konsultan tahun 2007 sebesar Rp.402.000.000,00. Dari kedua biaya tersebut, sudah tidak termasuk biaya pemotongan pajak penghasilan. Namun perusahaan pada tahun 2006 melakukan koreksi fiskal atas biaya jasa profesional sebesar Rp.1.445.000,00 dan pada tahun 2007 dilakukan koreksi fiskal atas biaya konsultan sebesar Rp.55.777.500,00. Berdasarkan penelitian penulis, biaya yang dikoreksi tersebut adalah merupakan biaya atas pemotongan PPh 23 dan PPh 26. Sehingga terdapat adanya kesalahan koreksi fiskal, hal ini disebabkan karena bagian administrasi perpajakan tidak teliti dalam melakukan pekerjaannya. Dan atas biaya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan harus dikoreksi kembali. Perkiraan pada laporan laba rugi PT BCI Asia yang tidak perlu dilakukan rekonsiliasi dan koreksi fiskal adalah: 1. Pendapatan Pendapatan ini terdiri dari pendapatan yang merupakan hasil usaha dan pendapatan yang bukan merupakan hasil usaha. Total pendapatan dari hasil usaha untuk tahun 2005 sebesar Rp.3.380.734.552,00, tahun 2006 dengan total pendapatan sebesar Rp.4.575.172.189,00, dan tahun 2008 dengan total pendapatan sebesar Rp.6.307.865.176,00. Wajib Pajak mendapatkan pendapatan tersebut dari kegiatan usahanya dengan melakukan penjualan data ke perusahaan kontraktor, mengirimkan data ke klien melalui email dan media cetak. Pendapatan ini termasuk objek Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) 82
Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Oleh karena itu, atas pendapatan ini tidak dilakukan koreksi fiskal. Sedangkan pendapatan yang bukan merupakan hasil usaha wajib pajak terdiri dari: Bunga bank, keuntungan karena selisih kurs, pendapatan jasa informasi konstruksi lainnya. Pendapatan ini juga termasuk objek Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000. Sehingga atas pendapatan ini tidak dilakukan koreksi fiskal. Terkecuali pendapatan yang didapat dari hasil bunga bank, harus dilakukan koreksi fiskal. 2. Biaya Operasional, yang terdiri dari:
Biaya Penjualan, Publikasi, dan Penelitian, yang terdiri dari: a) Biaya Gaji, Tunjangan Penggantian Pengobatan b) Biaya Komisi c) Biaya Pemasaran d) Biaya Kurir/Pos e) Biaya Pengadaan Seminar/Expo f) Biaya Pemberian Bonus g) Biaya Perjalanan Dinas h) Biaya Pengadaan Event Top Ten Biaya-biaya diatas berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2000). Oleh karena itu, atas biaya-biaya tersebut tidak perlu dikoreksi fiskal.
Biaya Administrasi dan Umum a) Biaya Gaji b) Biaya THR, Bonus, Hadiah 83
c) Biaya Sewa d) Biaya Telepon dan Internet e) Biaya Listrik f) Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan g) Biaya Perjalanan Dinas h) Biaya Alat Tulis Kantor i) Biaya Alokasi dari Pusat j) Biaya Administrasi Bank Biaya-biaya diatas merupakan biaya administrasi yang berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU No. 17 Tahun 2000). Oleh karena itu, atas biaya-biaya tersebut tidak perlu dikoreksi fiskal. Kemudian juga terdapat Biaya Lain-lain diluar kegiatan usaha seperti: Kerugian karena selisih kurs, Denda Pajak, Pajak Bunga. Biaya-biaya ini perlu dilakukan koreksi fiskal, kecuali kerugian selisih kurs. Wajib Pajak juga perlu memperhatikan biaya-biaya yang dapat menimbulkan resiko menjadi grey area yang menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan fiskus, apakah biaya tersebut dapat dibiayakan atau harus dikoreksi fiskal. Contoh dari biaya tersebut adalah biaya Administrasi bank. Dari sisi fiskus kemungkinan besar akan melakukan koreksi positif terhadap biaya ini karena dianggap sebagai biaya yang terjadi untuk mendapatkan penghasilan bunga bank dari deposito yang telah dikenakan PPh final. Wajib Pajak harus memiliki argumen dan bukti yang kuat untuk dapat menyakinkan fiskus bahwa biaya tersebut bukan merupakan biaya yang terkait 84
dengan penghasilan bunga bank sehingga tidak dilakukan koreksi positif yang akan menambah jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Dari penelitian terhadap biaya-biaya ini, penulis melihat terdapatnya biaya yang dikeluarkan dalam jumlah yang sangat besar dan signifikan ke pusat. Biaya yang setiap tahun mendapatkan pembebanan dari pusat ini adalah biaya alokasi dari pusat. Atas pengeluaran biaya ini, PT BCI Asia di Indonesia sering mengalami kerugian baik secara komersial maupun secara fiskal. Karena adanya keterbatasan data dari perusahaan, penulis tidak dapat menguraikan rincian dari Biaya Alokasi pusat ini. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE04/PJ.7/1993 menjelaskan tentang kekurang-wajaran alokasi biaya administrasi dan umum yang dialokasikan oleh pusat perusahaan di luar negeri dari badan usaha di Indonesia kepada badan usaha di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis, biaya yang dialokasikan tersebut antara lain seperti: a. Biaya training karyawan PT. BCI Asia di Indonesia yang diselenggarakan kantor pusat di luar negeri. b. Biaya administrasi/manajemen lainnya dari kantor pusat yang merupakan biaya penyelenggaraan perusahaan seperti perolehan data informasi mengenai proyek-proyek yang lagi berkembang, bahan-bahan yang digunakan dalam konstruksi, serta model atau bentuk bangunan c. Biaya riset dan pengembangan yang dikeluarkan kantor pusat. Alokasi biaya tersebut diatas diperbolehkan sepanjang sebanding dengan manfaat yang diperoleh badan usaha di Indonesia dan bukan merupakan duplikasi biaya. Biaya kantor pusat yang boleh dialokasikan tidak termasuk bunga atas penggunaan dana kantor pusat. Oleh karena itu atas biaya alokasi 85
pusat tersebut tidak dilakukan koreksi fiskal dan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak perusahaan.
IV.4
Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan PT BCI Asia Rekonsiliasi fiskal adalah usaha untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat
dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Rekonsilasi fiskal yang dilakukan oleh PT BCI Asia belum sepenuhnya berdasarkan pada UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, masih ada beberapa pos biaya dan pendapatan yang harus dikoreksi. Hal ini terjadi karena PT. BCI Asia belum begitu memahami tentang ketentuan-ketentuan perpajakan dan kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk memperbaiki rekonsiliasi fiskal dari PT. BCI Asia.
86
Tabel IV.3 Tahun Pajak 2005 PT. BCI ASIA LAPORAN RUGI/LABA Per 1 April 2005 - 31 Maret 2006 Komersil PENDAPATAN USAHA Pendapatan BIAYA OPERASIONAL Biaya Pengiriman dan Cetakan Cetakan Laporan Hard Copy Laporan Pengiriman Total Biaya Pengiriman dan Cetakan Biaya Penjualan Gaji/Tunjangan Komisi Telepon/Handphone Transport/Perjalanan Dinas Pos/Kurir Pemasaran Direktori Publikasi Fotocopy Lain-lain
Koreksi Fiskal Wajib Pajak
Fiskal Wajib Pajak
Koreksi Fiskal Positif (Negatif) Perbedaan Perbedaan Waktu Tetap
Fiskal Penulis
3.380.734.552 3.380.734.552
3.380.734.552 3.380.734.552
3.380.734.552 3.380.734.552
300.495.545 76.287.753 376.783.298
300.495.545 76.287.753 376.783.298
300.495.545 76.287.753 376.783.298
253.042.722 224.660.511 108.262.303 76.773.105 10.039.741 42.162.944 2.884.038 2.161.080 75.000 6.312.023
253.042.722 224.660.511 108.262.303 76.773.105 10.039.741 42.162.944 2.161.080 75.000 6.312.023
253.042.722 224.660.511 106.589.413 76.773.105 10.039.741 42.162.944 2.884.038 2.161.080 75.000 6.312.023
2.884.038
1.672.890
87
Total Biaya Penjualan Biaya Publikasi Seminar/Expo/Trend/Promosi Transport/Perjalanan Dinas Komisi Makanan dan Kurir Lain-lain Total Biaya Publikasi Biaya Penelitian Gaji/Tunjangan Bonus Telepon/Internet Pos/Kurir/Berlangganan Direktori Promosi/ Even Perjalanan Dinas, dll Total Biaya Penelitian Biaya Administrasi dan Umum Gaji/Bonus/Tunjangan Sewa IT Server Obligasi Pensiun Iuran Dana Pensiun Sewa/Utiliti Telepon/Internet Listrik Cetakan Jasa Profesional Counsulting Fee
726.373.467
723.489.429
724.700.577
33.688.891 1.138.500 4.412.150 67.241.219 11.197.657 117.678.417
33.688.891 1.138.500 4.412.150 67.241.219 11.197.657 117.678.417
33.688.891 1.138.500 4.412.150 67.241.219 11.197.657 117.678.417
232.403.912 85.471.500 139.745.708 43.176.437 1.599.824 90.740.023 31.589.840 624.727.244
232.403.912 85.471.500 139.745.708 43.176.437 90.740.023 31.589.840 623.127.420
232.403.912 85.471.500 137.467.333 43.176.437 1.599.824 90.740.023 31.589.840 622.448.869
395.740.894 586.976.472 64.240.000 8.680.000 57.500.000 152.111.905 42.826.952 1.440.000 21.477.273 300.000.000
1.599.824
64.240.000
395.740.894 586.976.472 8.680.000 57.500.000 152.111.905 42.826.952 1.440.000 21.477.273 300.000.000
2.278.375
64.240.000
625.170
395.740.894 586.976.472 8.680.000 57.500.000 151.486.735 42.826.952 1.440.000 21.477.273 300.000.000
88
Perawatan dan Perbaikan Perjalanan Dinas Alat Tulis Kantor Renovasi Kantor Pos/Pengiriman Wages Direktori Fotocopy Penyusutan Pajak RT Kantor/Groceries' Lain-lain Total Biaya Administrasi dan Umum TOTAL BIAYA OPERASIONAL PENGHASILAN DARI OPERASIONAL PENDAPATAN/BIAYA LAIN-LAIN Pendapatan Lain-lain Jasa Giro Lain-lain Total Pendapatan Lain-lain Biaya Lain-lain Adm. Bank Denda Pajak Lain-lain Total Biaya Lain-lain Total Pendapatan/Biaya Lain-lain
9.896.013 26.358.845 32.403.308 69.465.200 12.795.740 6.454.542 1.412.715 563.000 71.038.432 2.235.965 66.386.795 19.314.968 1.949.319.019 3.794.881.445 (414.146.893)
PENGHASILAN NETTO
(432.603.247)
4.440.359 1.675.069 6.115.428 7.986.429 14.928.805 1.656.548 24.571.782 (18.456.354)
1.412.715 2.794.904 66.386.795 19.314.968
(4.440.359)
14.928.805
169.121.690
9.896.013 26.358.845 32.403.308 69.465.200 12.795.740 6.454.542 563.000 68.243.528 2.235.965 1.795.169.637 3.636.248.201 (255.513.649)
2.179.359 7.704.354 19.314.968
1.675.069 1.675.069
(4.440.359)
7.986.429 1.656.548 9.642.977 (7.967.908) (263.481.557)
14.928.805
66.419.359
42.084.203
9.896.013 26.358.845 32.403.308 69.465.200 12.795.740 6.454.542 1.412.715 563.000 68.859.073 2.235.965 58.682.441 1.855.255.168 3.696.866.329 (316.131.777)
1.675.069 1.675.069 7.986.429 1.656.548 9.642.977 (7.967.908) (324.099.685)
89
Tabel IV.4 Tahun Pajak 2006 PT. BCI ASIA LAPORAN RUGI/LABA FISKAL For The Year Ended 31 March 2007 Komersil PENDAPATAN USAHA Pendapatan Total Pendapatan BIAYA OPERASIONAL Biaya Pengiriman dan Cetakan Cetakan Laporan Hard Copy Laporan Pengiriman Pengiriman International Total Pengiriman dan Cetakan Biaya Penjualan Gaji Komisi Penggantian Pengobatan Telepon Internet Perjalanan Dinas Pos/Kurir Pemasaran Direktori
Koreksi Fiskal Wajib Pajak
Fiskal Wajib Pajak
Koreksi Fiskal Positif (Negatif) Beda Waktu Beda Tetap
Fiskal Penulis
4.575.172.189 4.575.172.189
4.575.172.189 4.575.172.189
4.575.172.189 4.575.172.189
56.752.200 7.745.000 26.586.186 91.083.386
56.752.200 7.745.000 26.586.186 91.083.386
56.752.200 7.745.000 26.586.186 91.083.386
374.638.455 302.201.818 6.332.459 36.261.721 22.222.879 129.886.014 137.208.451 36.913.900 100.000
374.638.455 302.201.818 6.332.459 36.261.721 21.751.238 119.979.064 137.208.451 36.913.900 100.000
374.638.455 302.201.818 6.332.459 35.646.396 21.751.238 119.979.064 137.208.451 36.913.900 100.000
471.641 9.906.950
615.325 471.641 9.906.950
90
Publikasi Fotocopy Lain-lain Total Biaya Penjualan Biaya Publikasi Seminar/Expo/Trend/Promosi Perjalanan Dinas Gaji Komisi Kurir dan Cetakan Telepon dan Internet Lain-lain Total Biaya Publikasi Biaya Penelitian Gaji Bonus Penggantian Pengobatan Telepon/Internet Pos/Kurir/Berlangganan Fotocopy Event Top Ten Lain-lain Total Biaya Penelitian Biaya Administrasi dan Umum Gaji THR Bonus Penggantian Pengobatan
2.500.000 240.000 2.292.404 1.050.798.101
343.000
2.500.000 240.000 1.949.404 1.040.076.510
343.000
2.500.000 240.000 1.949.404 1.039.461.185
16.231.045 4.083.000 7.856.006 6.831.620 170.594.269 1.861.400 12.397.000 219.854.340
16.231.045 4.083.000 7.856.006 6.831.620 170.594.269 1.861.400 12.397.000 219.854.340
16.231.045 4.083.000 7.856.006 6.831.620 170.594.269 1.861.400 12.397.000 219.854.340
291.592.497 115.201.615 4.039.701 50.339.372 35.661.674 230.000 118.657.785 37.576.967 653.299.611
291.592.497 115.201.615 4.039.701 50.339.372 35.661.674 230.000 118.657.785 37.544.167 653.266.811
291.592.497 115.201.615 4.039.701 48.904.372 35.661.674 230.000 118.657.785 37.544.167 651.831.811
373.661.345 64.077.000 55.844.451 23.125.411
32.800
373.661.345 64.077.000 55.844.451 23.125.411
1.435.000
32.800
373.661.345 64.077.000 55.844.451 23.125.411
91
Lembur Depresiasi Sewa/Utiliti Telepon/Internet Listrik Cetakan Jasa Profesional Perbaikan dan Pemeliharaan Perjalanan Dinas Alat Tulis Kantor Renovasi Kantor Rumah Tangga Groceries Kurir Upah Iklan Direktori Obligasi Pensiun Fotocopy Umum Pajak Jasa Konsultan Hadiah Pernikahan Makanan Iuran Dana Pensiun Alokasi Biaya dari Kantor Pusat Amortisasi
18.019.002 56.258.275 414.633.623 382.034.355 8.930.735 62.362.196 166.657.999 14.984.400 31.849.329 50.007.837 54.003.000 2.227.700 10.699.304 50.764.491 9.190.000 5.285.000 1.389.700 76.554.000 155.000 1.727.000 32.181.957 402.000.000 5.500.000 10.051.625 8.209.170 689.304.750 4.698.320
18.019.002 (845.297)
1.445.000
2.227.700 10.699.304
67.275.250
5.500.000
57.103.572 414.633.623 382.034.355 8.930.735 62.362.196 165.212.999 14.984.400 31.849.329 50.007.837 54.003.000 50.764.491 9.190.000 5.285.000 1.389.700 9.278.750 155.000 1.727.000 32.181.957 402.000.000 10.051.625 8.209.170 689.304.750 4.698.320
18.019.002 (5.438.496) 3.930.125
1.670.800
67.275.250
5.500.000
61.696.771 414.633.623 378.104.230 8.930.735 62.362.196 166.657.999 14.984.400 31.849.329 50.007.837 54.003.000 2.227.700 9.028.504 50.764.491 9.190.000 5.285.000 1.389.700 9.278.750 155.000 1.727.000 32.181.957 402.000.000 10.051.625 8.209.170 689.304.750 4.698.320
92
Lain-lain Total Biaya Administrasi dan Umum TOTAL BIAYA OPERASIONAL PENGHASILAN DARI OPERASIONAL PENDAPATAN/BIAYA LAINLAIN Pendapatan Lain-lain Jasa Giro Lain-lain Total Pendapatan Lain-lain Biaya Lain-lain Adm. Bank Pajak Bunga Denda Pajak Lain-lain Total Biaya Lain-lain Total Pendapatan/Biaya Lainlain Total Koreksi Fiskal PENGHASILAN NETTO
38.254.844
2.478.700
35.776.144
22.195.000
16.059.844
3.124.641.819
3.035.861.162
3.029.509.140
5.139.677.257
5.040.142.209
5.031.739.862
(564.505.068)
(464.970.020)
(456.567.673)
8.005.730 54.384.636 62.390.366 11.300.002 1.979.728 30.669.327 22.630.861 66.579.918
(8.005.730)
30.669.327
(4.189.552)
54.384.636 54.384.636 11.300.002 1.979.728 22.630.861 35.910.591
1.979.728 30.669.327
18.474.045 122.198.645
(568.694.620)
(8.005.730)
11.300.002 22.630.861 33.930.863 20.453.773
61.836.754 (446.495.975)
54.384.636 54.384.636
70.743.966 (436.113.900)
93
Tabel IV.5 Tahun Pajak 2007 PT. BCI ASIA LAPORAN RUGI/LABA FISKAL For The Year Ended 31 March 2008 Komersil PENDAPATAN Project Lead Iklan Majalah Futurarc Majalah Arc07 Majalah Arc08 Lain-lain TOTAL PENDAPATAN
4.544.687.540 403.757.722 422.456.538 731.818 152.351.135 783.880.423 6.307.865.176
BIAYA OPERASI Biaya Penjualan Biaya Cetak Biaya Komisi Gaji Penjualan Gaji riset Transportasi dan akomodasi Pemasaran Sumber informasi Lain-lain Total Biaya Penjualan
223.540.263 290.287.709 450.332.219 526.102.358 244.734.924 79.174.654 42.590.200 1.497.550 1.858.259.877
Koreksi Fiskal Wajib Pajak
Firkal Wajib Pajak
Koreksi Fiskal Positif (Negatif) Beda Waktu Beda Tetap
4.544.687.540 403.757.722 422.456.538 731.818 152.351.135 783.880.423 6.307.865.176
217.607
888.550
223.322.656 290.287.709 450.332.219 526.102.358 244.734.924 79.174.654 42.590.200 609.000 1.857.153.720
Fiskal Penulis
4.544.687.540 403.757.722 422.456.538 731.818 152.351.135 783.880.423 6.307.865.176
217.607
888.550
223.322.656 290.287.709 450.332.219 526.102.358 244.734.924 79.174.654 42.590.200 609.000 1.857.153.720
94
Biaya Penelitian Cetak Distribusi Gaji Pemasaran Komisi Lain-lain Total Biaya Penelitian Biaya Publikasi Cetak dan Distribusi Komisi Catering Transportasi Komisi Total Biaya Publikasi Biaya Administrasi Gaji Telepon/internet Sewa Biaya komputer Alat tulis kantor Perjalanan dinas internasional Akun/legal/pajak Obligasi Pensiun Kurior/pos Penyusutan Kendaraan Alokasi biaya dari kantor pusat
475.997.600 5.780.700 92.053.442 123.652.750 71.123.537 198.223.739 966.831.768
4.600.124
475.997.600 5.780.700 92.053.442 123.652.750 71.123.537 193.623.615 962.231.644
4.600.124
475.997.600 5.780.700 92.053.442 123.652.750 71.123.537 193.623.615 962.231.644
95.872.000 13.360.420 8.646.350 36.792.657 13.829.415 168.500.842
95.872.000 13.360.420 8.646.350 36.792.657 13.829.415 168.500.842
95.872.000 13.360.420 8.646.350 36.792.657 13.829.415 168.500.842
583.326.197 504.470.478 446.090.116 83.744.160 79.349.150 54.180.740 25.432.149 112.277.750 11.255.620 50.510.989 20.403.950 952.862.032
583.326.197 499.066.703 417.924.394 83.744.160 79.349.150 54.180.740 18.825.981 112.277.750 11.255.620 42.245.314 20.403.950 952.862.032
583.326.197 499.066.703 417.924.394 83.744.160 79.349.150 54.180.740 18.825.981 3.166.000 11.255.620 55.920.849 20.403.950 952.862.032
5.403.775 28.165.722
6.606.168
8.265.675
5.403.775 28.165.722
6.606.168 109.111.750 (5.409.860)
95
Amortisasi Lain-lain Total Biaya Administrasi TOTAL BIAYA OPERASI PENDAPATAN OPERASI PENDAPATAN LAIN-LAIN Selisih Kurs Bunga Lain-lain TOTAL BIAYA LAIN-LAIN Selisih Kurs Bunga Pajak Biaya Konsultan STP TOTAL PENDAPATAN (BIAYA) Bersih Total Koreksi Fiskal LABA(RUGI) Sebelum Pajak
7.047.480 268.283.808 3.199.234.619 6.192.827.106 115.038.070 8.503.110 5.907.594 63.945.899 78.356.603
71.030 1.242.687 402.000.000 10.017.464 413.331.181
37.160.414
(5.907.594)
1.242.687 55.777.500 10.017.464
(334.974.578)
7.047.480 231.123.394 3.113.632.865 6.101.519.071 206.346.105 8.503.110 63.945.899 72.449.009
(5.907.594)
71.030 346.222.500 346.293.530
1.242.687 10.017.464
(273.844.521) 152.438.092
(219.936.508)
23.455.613
8.503.110 63.945.899 72.449.009
71.030 402.000.000 402.071.030 (329.622.021)
103.701.890 (67.498.416)
7.047.480 244.828.195 3.031.901.451 6.019.787.657 288.077.519
74.690.116 (41.544.502)
96
Setelah dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT BCI Asia. Wajib Pajak masih mengalami kerugian dalam tahun 2005, 2006, dan 2007 dengan jumlah: Rugi Bersih Tahun 2005 (Rp.324.099.685,00) Rugi Bersih Tahun 2006 (Rp.436.113.900,00) Rugi Bersih Tahun 2007 ( Rp.41.544.502,00) Atas kerugian tersebut, mengakibatkan Wajib Pajak tidak terutang Pajak atau Nihil. Namun atas jumlah kerugian tersebut, Wajib Pajak dapat mengkompensasikannya ke tahun pajak berikutnya selama lima tahun berturut-turut jika perusahaan mendapatkan keuntungan. Pada tahun pajak 2006 perusahaan mempunyai kredit pajak PPh 23 sebesar: Rp.2.458.227,00. dengan demikian dapat pula dihitung kelebihan pembayaran pajak untuk tahun 2006, yaitu sebesar: Rugi Bersih Tahun 2006
(Rp.436.113.900,00)
PPh Terutang
NIHIL
Kredit Pajak PPh Pasal 23 Kelebihan Bayar
Rp.
2.458.227,00
Rp.
2.458.227,00
Atas kelebihan pembayaran pajak ini telah direstitusi ke tahun pajak berikutnya oleh perusahaan. Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000, adalah sebagai berikut:
97
1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan. 2. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan. 3. Kompensasi kerugian hanya untuk Wajib Pajak, baik badan maupun orang pribadi, yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannnya tidak menggunakan norma penghitungan. 4. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.
IV.5
Penyampaian Dan Pelaporan SPT PPh Badan (1771) PT BCI Asia Setiap akhir tahun, Wajib Pajak dalam negeri harus melaporkan pajaknya yang
terutang untuk tahun yang bersangkutan. Untuk melaporkan pajaknya, Wajib Pajak harus menyampaikan SPT Tahunan kepada Kantor Pelayanan Pajak. Di dalam penyampaian surat ini, Wajib Pajak harus melampirkan antara lain neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena Pajak (Pasal 4 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2000). Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi SPT Tahunan dengan benar, jelas dan lengkap kemudian menandatangani dan menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang telah diisi secara benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim, SPT Tahunan PPh 98
harus disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun buku berakhir. Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) yang dipakai adalah formulir 1771. Menurut penelitian Penulis, Tahun pembukuan PT BCI Asia adalah tidak sama dengan tahun takwim, dimana pembukuan dimulai pada bulan April dan berakhir pada bulan Maret tahun berikutnya. Sehingga SPT Tahunan PPh harus disampaikan selambatlambatnya pada tanggal 30 Juni tahun buku berakhir. Dilihat dari tanggal penyampaian dan pelaporan SPT Tahunan PPh, pada tahun pajak 2005 PT BCI Asia tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak dikarenakan masalah-masalah teknis yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan PT BCI Asia. Namun pada tahun pajak 2006 dan 2007, Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.
IV.6
Perhitungan Aktiva Pajak Tangguhan Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan
datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (tax loss carry forward) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Untuk mengetahui berapa besarnya aktiva pajak tangguhan harus dilakukan analisis terhadap perbedaan waktu yang disebabkan antara komersial dan fiskal. Dari hasil analisis diketahui terdapat perbedaan temporer berupa:
99
1. Biaya Penyusutan Selisih penyusutan ini terjadi karena perbedaan masa manfaat antara kebijakan perusahaan dengan UU No. 17 tahun 2000 Pasal 11. Oleh karena itu perusahaan harus mengakui adanya aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets). 2. Biaya Obligasi Pensiun Biaya ini terjadi karena perbedaan pengakuan atas pencadangan biaya imbalan kerja, secara komersial biaya ini dapat diakui pada waktu pencadangan sedangkan fiskal mengakui biaya ini pada waktu terjadi PHK. Atas perbedaan waktu berupa biaya penyusutan, biaya obligasi pensiun menurut komersial dan fiskal akan menghasilkan jumlah yang dapat dikenakan pajak pada tahun yang akan datang, oleh karena itu perusahaan harus mengakui adanya aktiva pajak tangguhan.
Jumlah aktiva pajak tangguhan yang akan dilaporkan pada akhir tahun
2005, 2006 dan 2007 dengan perhitungan aktiva pajak tangguhan dilakukan menggunakan tarif pajak yang berlaku, dihitung sebagai berikut:
Tahun 2005 Beban Penyusutan
Rp. 2.179.359,00
Obligasi Pensiun
Rp.64.240.000,00
Jumlah
Rp.66.419.359,00
Tarif Pajak Aktiva Pajak Tangguhan
30% Rp.19.925.808,00
100
Tahun 2006 Beban Penyusutan
(Rp. 5.438.496,00)
Obligasi Pensiun
Rp.67.275.250,00
Jumlah
Rp.61.836.754,00
Tarif Pajak
30%
Akiva Pajak Tangguhan
Rp.18.551.026,00
Tahun 2007 Beban Penyusutan
(Rp. 5.409.860,00)
Obligasi Pensiun
Rp.109.111.750,00
Jumlah
Rp.103.701.890,00
Tarif Pajak Akiva Pajak Tangguhan
30% Rp. 31.110.567,00
Ayat jurnal pajak tangguhan atas perbedaan temporer mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 sebagai berikut : Dr. Cr. Dr. Cr. Dr. Cr.
Aktiva Pajak Tangguhan (DTA)_2005 Manfaat Pajak Tangguhan Aktiva Pajak Tangguhan (DTA)_2006 Manfaat Pajak Tangguhan Aktiva Pajak Tangguhan (DTA)_2007 Manfaat Pajak Tangguhan
Rp.19.925.808,00 Rp. 19.925.808,00 Rp. 18.551.026,00 Rp.18.551.026,00 Rp. 31.110.567,00 Rp.31.110.567,00
Atas kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (tax loss carry forward) tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan dikarenakan laba fiskal tidak 101
mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi. Berdasarkan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan paragraf 26 menjelaskan bahwa saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan memadai untuk dikompensasi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah memadai untuk dikompensasikan: 1. Apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai, yang memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluarsa; 2. Apakah perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi kerugian dapat digunakan sebelum masa berlakunya daluarsa; 3. Apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus tertentu yang hampir tidak mungkin berulang. Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan tidak diakui. Jika besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya maka perusahaan dapat mengakui aktiva pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui.
IV.7
Analisa Trend atas Rekonsiliasi Fiskal dari Tahun 2005, 2006, dan 2007 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah grafik yang
menggambarkan trend atas rekonsiliasi fiskal dari tahun 2005, 2006 dan 2007 pada PT BCI Asia berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya: 102
200.000.000 180.000.000 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 2005
2006 Rekonsiliasi Fiskal Penulis
2007 Rekonsiliasi Fiskal Perusahaan
Gambar IV.1 Grafik Jumlah Rekonsiliasi Fiskal Menurut Perusahaan dan Penulis dari Tahun 2005, 2006, dan 2007
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0% 2005
2006
2007
Gambar IV.2 Grafik Persentase Kesalahan Perusahaan Dalam Melakukan Rekonsiliasi Fiskal
103
2005
2006
2007
(100.000.000)
(200.000.000)
(300.000.000)
(400.000.000)
(500.000.000)
(600.000.000) Rugi Fiskal
Rugi Komersial
Gambar IV.3 Grafik Jumlah Kerugian Menurut Komersial dan Fiskal akibat adanya Rekonsiliasi Fiskal Dari grafik-grafik di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2005, 2006 dan 2007 pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal untuk menghitung pajak penghasilan terutang oleh PT BCI Asia masih belum mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000. •
Dari Gambar IV.1 dapat dilihat bahwa terdapat selisih rekonsiliasi laporan keuangan fiskal yang dilakukan oleh penulis dengan perusahaan. Berdasarkan penelitian penulis, perusahaan dalam melakukan koreksi atas biaya masih belum begitu mengetahui tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sehingga masih terdapat biaya yang seharusnya tidak dikoreksi fiskal namun dikoreksi fiskal oleh perusahaan, begitu juga sebaliknya.
104
•
Dari Gambar IV.2 dapat dilihat persentase kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 semakin minim.
•
Dari Gambar IV.3 Kerugian fiskal dan kerugian komersial yang dialami oleh perusahaan semakin kecil. Dengan jumlah kerugian yang semakin mendekati antara komersial dan fiskal. Yang dapat membuktikan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan semakin baik dan benar. Namun PT BCI Asia harus menekankan akan pencapaian tingkat laba agar kerugian fiskal pada tahun sebelumnya dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dari tahun 2005 sampai dengan
tahun 2007 pelaksanaan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan sudah mulai mengikuti aturan perpajakan, biaya yang seharusnya dikoreksi fiskal sudah benar-benar dikoreksi fiskal, biaya yang merupakan pengurang penghasilan kena pajak telah dikurangkan dalam melakukan perhitungan penghasilan kena pajak. Dalam melakukan laporan keuangan, perusahaan bisa saja mengikuti ketentuan mengenai Undang-undang perpajakan sehingga tidak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghitungan penghasilan kena pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pembukuan yang mengacu pada ketentuan perpajakan bisa dibuat oleh perusahaan, jika perusahaan tersebut belum go public. Karena tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah hanya untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, laba/rugi perusahaan, dan berapa besar penghasilan bersih yang akan dikenakan pajak. Sehingga
105
perusahaan tidak perlu untuk melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui berapa penghasilannya yang akan dikenakan pajak dan besarnya pajak yang terutang. Upaya yang harus dilakukan oleh PT BCI Asia untuk meminimalisasi rekonsiliasi fiskal adalah: 1. Penyajian laporan keuangan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. 2. Perusahaan lebih memperhatikan ketentuan peraturan perpajakan mengenai Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 dan mengikuti update peraturanperaturan perpajakan yang baru. 3. Memberikan pelatihan perpajakan kepada karyawan. 4. Berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten seperti konsultan.
106
