BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
2.1 Demografi Penelitian Demografi yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa pejabat Direktur Nasional di Kementerian Keuangan RDTL, mengenai faktor-faktor yang menentukan cash holding di Pemerintah RDTL. Pada saat penelitian, peneliti melakukan wawancara
dengan
daftar
pertanyaan
yang
menyangkut
penentuan cash holding, jangka waktu pelaksanaan penelitian di mulai bulan desember 2014 dan melakukan wawancara dengan Direktor Nasional pada bulan januari 2015 sampai pebruari 2015.
Tabel 4.1 Data Demografi Responden Demografi Responden Jenis Kelamin
Unit/Jabatan
Laki-Laki
2
Perempuan
1
1
Direktur Nasional Anggaran 1 Belanja Negara Kementerian Keuangan RDTL (Sr.SalamãoYaquim).
2
Direktur Nasional Pembayaran 1 (Director
Pagamento)
Kementerian Keuangan RDTL
1
(Sr. Rui Magno). 3
Direktur
Nasional
Seluruh 1
Pemerintah (Directora Nacional todo o Governo) Kementerian Keuangan (Sra. Regina da Conceição Martins Costa).
Berdasarkan tabel responden diatas peneliti melakukan interview dengan beberapa pejabat di Kementerian Keuangan RDTL dan berfokus daftar pertanyaan dari peneliti.
2.2
Analisis dan Hasil Penelitian Dapat diketahui bahwa peneliti melakukan interview
dengan narasumber terkait faktor-faktor yang menentukan cash holding atau petty cash di Pemerintah RDTL. 2.2.1
Persepsi Narasumber Terkait Faktor Penentuan Cash Holding
Persepsi
narasumber
dalam
penelitian
ini
lebih
menekankan pada pemahaman narasumber mengenai penentuan cash holding. Adapun narasumber yang diwawancarai terkait pemahaman mereka terkait faktor penentuan cash holding berjumlah 3 orang (Direkur Nasional di Kementerian Keuangan Republik Demokratik Timor Leste).
2
Direktur Nasional Anggaran Belanja Negara Kementerian Keuangan RDTL, Bapak Salmão Yaquim (wawancara pada tanggal 21 Januari 2015), mengungkapkan faktor penentuan cash holding pada Pemerintah yaitu: “Menurut saya adalah perencanaan dan pendistribusian Keuangan
Negara
serta
pemantuan
penggunaan
keuangan yang sudah di distribusikan dan mencari tahu sebab akibat penggunaannya sesuai aturan atau tidak dan sesuai prosedur trimester yang di tetapkan atau tidak. Penggunaan kas yang di distribusikan ketika tidak cukup karena apa dan masalahnya dimana sehingga mencari tahu dan solusinya apa, dan menfasilitasi pemerintah untuk memperkuat politik negara RDTL, dan faktor yang menentukan cash holding tidak ada pendistribusian tetapi pendistribusian ke item-item yang lain sudah ditentukan tetapi di dalam laporan cash holding atau fundu maneiu selalu muncul dan cash holding atau fundu maneiu ada karena untuk merespon kebutuhan-kebutuhan mendadak artinya ketika mau membeli air minum langsung beli setelah itu mebuat laporan penggunaan dan tidak perlu membuat permohonan pada saat mau membeli karena itu ada cash holding atau fundu maneiu sudah dialokasikan trimester.
3
Direktur
Nasional
Pagamentu
(Direktur
Nasional
Pembayaran) Kementerian Keuangan, Bapak Rui Magno (wawancara pada tanggal 2 Pebruari 2015), berpendapat bahwa faktor penentuan cash holding atau fundu maneiu yaitu: ” Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berdasarkan perencanaan tiap direktorat atau tiap kementerian karena para pegawai negeri yang bekerja untuk bisa membeli makanan ringan dan air minum mineral. Pendistribusian cash holding atau fundu maneiu berdasarkan program tiap Kementerian dan digunakan sesuai prosedur yang ada, karena nilai yang di distribusikan sesuai trimester sehingga pengunaannya harus dengan hati-hati tetapi semua orang ingin uang jadi bisa memanfaatkan dan memanipulasi
kwitansi
palsu
untuk
mendapatkan
keuntungannya. Kemudian pemantauan penggunaan agar sesuai dengan program atau tidak ketika tidak sesuai dengan program maka melakukaan koordinasi antara Kementerian supaya pengunaannya sesuai prosedur yang sudah di tetapkan.
Direktur
Nasional
Seluruh
Pemerintah
(Directora
Nasional Todo o Governo), Kementerian Keuangan Ibu Regina da Conceição Costa (wawancara pada tanggal 20 Januari 2015, berpendapat bahwa faktor penentuan cash holding atau fundu
4
maneiu di Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste adalah sebagai berikut: “ Berdasarkan peraturan undang-undang jurnal da Republica Timor Leste Bab III pasal 19 mengenai cash holding atau fundu maneiu, dan mengajukan kas untuk menfasilitasi
kegiatan
sehari-hari
yang
telah
di
rencanakan oleh tiap Kementerian. Dan Keuangan Negara ini berdasarkan perencanaan kegiatan sesuai program yang ada tetapi tidak sesuai karena kurang koordinasi antara Kementerian satu dengan yang Kementerian yang lain. Cash holding atau fundu maneiu ini fungsinya berdiri sendiri dan digunakan untuk kebutuhan setiap hari dan nilainya kurang lebih $. 500.00 untuk tiap Direktorat dan cash holding atau fundu maneiu ini untuk menangani kebutuhan mendadak tetapi tidak diperbolekan pembayaran jasa dan sumbangan, sebab cash holding atau fundu maneiu tersebut sudah di tetapkan peraturan pengunaannya.
Berdasarkan pendapat ketiga narasumber diatas, hal ini sesuai dengan makna yang ditekankan dalam Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste melalui Jurnal da Republik BAB III mengenai Peraturan memajukan Kas dan pasal 19 mengenai pengunaan Fundu Maneiu. Sedangkan sesuai dengan beberapa teori faktor yang mempengaruhi cash holding yaitu:
5
ukuran
Pemerintahan,
menurut
Riyanto
(2001)
ukuran
perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan dari total aktiva, menurut Kim et al., 2011), leverage menurut Purnasiwi dan Sudarno (2011) sebagai alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan, Modal kerja bersih (Net Working Capital) menurut Riyanto (2001) mengacu pada pengertian modal kerja menurut konsep kualitatif di mana modal kerja bersih diartikan sebagai bagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa mengganggu likuiditas perusahaan dan Arus Kas (cash Flow) menurut Brigham dan Houston (2001) merupakan arus kas masuk operasi dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mempertahankan arus kas operasi di masa mendatang.
2.2.1.1 Kebutuhan Cash Holding atau Fundu maneiu (Petty Cash) Cash Holding atau fundu maneiu digunakan untuk mendanai transaksi yang bernominal kecil yang rutin terjadi setiap hari, ribet juga kan kalau misalnya ada keperluan seperti keperluan ATK yang jumlahnya tidak seberapa dan tiap saat selalu keluar biayanya jika harus mengambil uang sesuai denganprosedur kan tidak perlu.
6
Oleh
karena
itu
Kementerian
Keuangan
mengambil kebijakan cash holding atau fundu maneiu dibentuk untuk menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor,
menghindari
cara
pembayaran
yang
tidak
ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya
relatif
kecil
dan
mendadak.
Untuk
meringankan beban staff karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk kepada relasi politik pemerintah, supaya mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. 2.2.1.2 Keperluan Cash Holdingatau Fundu maneiu (Petty Cash) Cash Holding atau fundu maneiu merupakan uang yang dicadangkan oleh pemerintah untuk pengeluaranpengeluaran yang bersifat rutin namun jumlah nominalnya relatif kecil serta tidak material, tidak lebih ataupun tidak kurang dari jumlah nominal tertentu yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tentunya masingmasing Kementerian menetapkan jumlah nominal yang berbeda-beda
sesuai
dengan
operasional tiap Kementerian.
7
kebijakan
dan
skala
2.2.2
Motif Cash Holding
Motif cash holding menurut Direktur Nasional Anggaran Belanja Negara Kementerian Keuangan di Pemerintah RDTL, wawancara pada tanggal 21 Januari 2015 yaitu: “Menurut saya hanya dua yang pertama transaksi dan berjaga-jaga
ini
berlaku
di
Pemerintah
Republik
Demokratik Timor Leste, bahwa belanja bulanan untuk kebutuhan para pegawai negeri yang bekerja guna menfasilitasi pekerjaan agar ke efektivitasnya berjalan dengan baik, dengan belanja ini memberi motifasi kerja, cash holding ini digunakan ketika kunjungan tamu dari internal maupun ekxternal agar digunakan untuk membeli makanan ringan dan air minum mineral untuk malayani para tamu yang melakukan kunjungan kerja. Dan kedua untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak (berjaga-jaga) karena kegiatan yang tidak direncanakan yang kemudian tiba-tiba adakan kegiatan tersebut maka bisa gunakan sehingga dengan adanya cash holding ini untuk mengantisipasi ketika kebutuhan mendadak atau istilah urgent. Sebab di Pemerintahan kadang-kadang kegiatan banyak sehingga dengan cash holding ini untuk memenuhi kegiatan tersebut agar tidak fakum, karena kas adalah kunci utama dari semua kegiatan”. Direktor
Nasional
Pagamentu
(Direktur
Nasional
Pembayaran) Kementerian Keuangan di Pemerintah RDTL
8
(wawancara pada tanggal 2 Februari 2015), bahwa motif cash holding atau fundu maneiu yaitu: “Untuk memenuhi kebutuhan kecil-kecilan yang sifatnya makanan ringan seperti makanan ringan dan air minum mineral guna merespon kegiatan sehari-hari agar pegawai negeri bekerja tidak jenuh dan merupakan motifasi kerja sehingga pekerjaan tidak fakum. Kemudian cash holding ini di sediakan untuk kebutuhan yang mendadak sehingga bisa gunakan pada kegiatan tersebut dan cash holding ini berjaga-jaga untuk gunakan bantuan kepada masyarakat karena kadang-kadang masyarakat mengajukan permohonan yang berupa bantuan.
Direktur
Nasional
Seluruh
Pemerintah
(Directora
Nasional Todo o Governo) Kementerian Keuangan (wawancara pada tanggal 20 Januari 2015), bahwa motif cash holding di dalam Pemerintahan antara lain: “Uuntuk memenuhi kebutuhan mendadak (Urgent) seperti membeli persediaan makanan ringan dan air minum mineral untuk pegawai negeri yang bekerja supaya pekerjaan berjalan dengan baik dan juga untuk berjagajaga ketika terjadinya kebutuhan untuk bulan berikutnya karena cash holding atau fundu maneiu ini berlaku untuk tiga bulan atau trimester pertama begitu seterusnya pada trimester yang akan datang”.
9
Berdasarkan pendapat ke tiga narasumber diatas, hal ini sesuai dengan teori bahwa di Pemerintah mengadobsikan dua motif cash holding yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga yakni motif spekulasi tidak digunakan di Pemerintahan. Sedangkan, menurut keynes motif cash holding ada tiga motif yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif spekulasi. 2.2.3
Perencanaan Cash holding di Pemerintah
Perencanaan cash holding menurut Direktur Nasional Anggaran Belanja Negara Kementerian Keuangan di Pemerintah RDTL, wawancara pada tanggal 21 Januari 2015 bahwa: ”Tiap Direktorat dari tiap-tiap Kementerian melakukan perencanaan kegiatannya ke Kementerian masing-masing berdasarkan banyaknya pegawai negeri karena setiap tahun
adanya
penambahan
pegawai
negeri,
dari
perencanaan tersebut menjadi satu perencanaan final Kementerian yang akan dibahas dalam rapat kabinet Pemerintah sesuai perencanaan masing-masing yang telah direncanakan tiap Kementerian”. Perencanaan cash holding menurut Direktur Nasional Pembayaran
(Director
Nasional
Pagamentu)
Kementerian
Keuangan di Pemerintah RDTL, wawancara pada tanggal 2 Pebruari 2015 bahwa: “Berdasarkan kegiatan yang direncanakan oleh tiap-tiap Direktorat masing-masing dari Kementerian karena setiap tahun ada penambahan pegawai negeri sehingga
10
perencanaan dari tiap direktorat masing-masing. Oleh karena itu semua perencanaan akan di bahas melalui rapat kabinet dan sebagai ukuran perencanaan tersebut adalah hasil laporan pengunaan tahun sebelumnya dari tiap Kementerian”. Berdasarkan pendapat ke dua narasumber bahwa staff dari tiap
departemen
merencanakan
program
sesuai
dengan
kegiatannya dan diakumulasikan menjadi program direktorat, dari program direktorat tersebut menjadi patokan program tiap Kementerian yang menjadi program final dan dibahas melalui rapat kabinet dalam menyusun anggaran tahunan.
11
Diagram 4.1 Diagram Perencanaan Cash Holding Mulai
Rancangan Perencanaan Kementerian
Rancangan Perencanaan Tiap Departemen
Proses Perencanaan Kementerian Proses Perencanaan Direktorat Rapat Kabinet Pemerintah Rancangan Perencanaan Direktorat Hasil Keputusan Penentuan Rapat rancangan Perencanaan Direktorat Penetapan Penentuan Cash Holding
Keterangan :
T : dokumen yang diputuskan dan disimpang sesuai tanggal urut
12
T
2.2.4
Penentuan Cash Holding di Pemerintahan
Direktur Nasional Anggaran Belanja Negara Kementerian Keuangan di Pemerintah RDTL, wawancara pada tanggal 21 Januari 2015 mengenai penentuan cash holding atau fundu maneiu yaitu: “Menurut saya adalah suatu kebijakan dan tidak ditetapkan karena tiap trimester disediakan 25% dari total cash holding atau fundu maneiu dan besarnya cash holding atau fundu maneiu untuk satu Direktorat adalah $. 500.00 per trimester jadi unttuk setiap tahun rata-rata $. 2,000.00 untuk satu Direktorat dan pengunaannya mencapai 100%”.
Direktur
Nasional
Pembayaran
(Director
Nasional
Pagamentu) Kementerian Keuangan di pemerintah RDTL, wawancara pada tanggal 2 Pebruari 2015 mengenai penetuan cash holding atau fundu maneiu bahwa: “Tergantung kebutuhan tiap Kementerian dan jumlah pegawai banyak maka jumlah cash holding atau fundu maneiu nilainya besar jadi setiap bulan $. 15,000.00 per bulan. Universitas Nasional Timor–Lorosae (UNTL) $. 10,000.00, Agency Desenvolvimentu Nasional (ADN), $. 10.000.00 dan Servisu de Agua e Saneamentu (SAS) sebesar $. 10,000.00. Sedangkan menurut Direkut Nasional Seluruh Pemerintah (Directora Nasional Todo o
13
Governo) bahwa setiap Kementerian yang menentukan tetapi berdasarkan aturan yang ada tetapi sudah ditentukan tiap trimester 25% dari jumlah yang ditentukan. Penentuan cash holding atau fundu maneiu tergantung pada jumlah pegawai negeri dimasing-masing Kementerian dan pengunaannya mencapai 25% per trimester. Untuk trimester pertama dari bulan Januari sampai Maret dan membuat laporan pengunaan pada bulan April”. Berdasarkan wawancara dengan kedua narasumber diatas mengenai penentuan kas (cash holding atau fundu maneiu) bahwa dalam peraturan Peranan Legislatif dan Pengawasan Mei 8-9, 2003, Dili (Timor-Leste) karena yang disebut dengan Anggaran adalah laporan program-program yang akan dilaksanakan oleh lembaga
Eksekutif
berhubungan
dengan
beserta
biaya
program
dan
tersebut,
pendanaan
yang
tanggung
jawab
penyusunan anggaran dan pelaksanaan program sesuai dengan Anggaran tersebut terletak di tangan Eksekutif.Meskipun demikian, lembaga Eksekutif harus memperoleh persetujuan legislatif
Parlemen–sebelum
dapat
melaksanakan
usulan
Anggarannya.Dalam kasus yang ekstrim, Parlemen dapat memilih untuk tidak memberikan persetujuan tersebut. Dan sejauh yang menyangkut masalah proses anggaran keseluruhan, peran Parlemen, meskipun penting, masih tetap nomor dua sesudah peran Eksekutif. Parlemen dapat memberikan atau tidak
14
memberikan memantau,
persetujuan serta
dan
meminta
mempertanyakan,mengkritik, pertanggungjawaban
Menteri,
Parlemen dapat mempengaruhi keputusan Eksekutif,baik dalam bidang Anggaran maupun semua bidang pemerintahan lembaga pembuat undang-undang tidak dapat dan sebaiknya tidak pula mencoba mencampuri atau melangkahi hak Eksekutif untuk menjalankan Pemerintahan dalam hal amanat yang diterima dari para pemilih. Diagram 4.2 Perencanaan dan Penentuan Cash Holding Program Direktorat
Program Kementeria n
Kegiatan
Parlamen
Rapat Kabinet Pemerintah
Adapun data sekunder dari hasil laporan Kementerian Keuangan
yang
mendukung
penelitian
bahwa
total
pendistribusian cash holding atau fundu maneiu bahwa penentuan cash holding di Pemerintah RDTL, adalah suatu kebijakan Kementerian sesuai kebutuhan operasional. Oleh karena itu jumlah cash holding (fundu maneiu) dengan kode 7400 pada tahun 2011 yaitu total advance sebesar $. 5,304,922.87 dan total acquitted advance $. 5,260,465.46 sedangkan total outstanding advance sebesar $. 44,457.41 dan untuk tahun 2012: total
15
advance $. 2,304,055.56 dan total acquitted advance $. 2,296,644.53 saldo total outstanding advance $. 7,411.03. Sedangkan untuk tahun 2013 yaitu total advance $. 1,132,026.00 dan total acquitted advance 1,131,210.59 saldo total outstanding advance 815.41. Garfik 4.1 Hasil laporan cash holding 100% 80%
60% 40%
Tahun 2013
20%
Tahun 2012
0%
Tahun 2011 total advance
total acquitted advance
balance
Penentuan Cash Holding Trimester Penentuan cash holding tiap trimester I atau 3 bulan tahun pertama di Pemerintah RDTL menurut Direktur Nasional Anggaran Belanja Negara Kementerian Keuangan RDTL, wawancara pada tanggal 21 Januari 2015 yaitu: “Penentuan cash holding tiap trimester adalah 25% dari jumlah yang dialokasikan ketiap Kementerian, setelah menggunakan
dan
membuat
laporan
pertanggung-
jawaban sebagai ukuran pada pencairan trimester
16
berikutnya tetapi biasanya trimester pertama pencairan terlambat karena Presiden RDTL belum mengesahkan sekalipun
Parlamen
sudah
menyetujui
dan
untuk
mencegah keterlambatan pencairan maka sisa tahun sebelumnya dipersiapkan untuk digunakan awal tahun atau trimester pertama sehingga kegiatan operasional tidak fakum, ketika Presiden RDTL sudah menyetujui Anggaran Negara maka proses pencairan sesuai program masing-masing Kementerian yang sudah direncanakan, oleh karena itu cash holding didalam laporan Keuangan Negara tertera di Bens e servicos atau bagian dari barang dan jasa”
Berdasarkan data sekunder perencanaan dan penentuan total cash holding atau fundu maneiu dengan kode 1400 bahwa District Imprest Advance yang dianggarkan ke district yaitu: tahun 2011 sebesar $. 20,099,918.47, tahu 2012 sebesar $. 36,806,679.10 dan tahun 2013 sebesar $. 45,867,564.43. sedangkan total dari pemerintah pusat tahun 2011 sebesar $. 70,310.368.09, tahun 2012 sebesar $. 71,530,086.37 dan tahun 2013 sebesar $. 76,304,270.92. oleh karena itu persentase dari hasil analisis district imprest advance tahun 2011 sebesar 0,29%, tahun 2012 sebesar 0,51% dan tahun 2013 sebesar 0,60%, dari ini persentase ini yang dianggarkan ke district dari total yang dianggarkan pe,erintah pusat ke district.
17
Grafik 4. 2 Hasil analisis district imprest advance
2013
2011
0,60%
0,29% 2012 0,51%
2.2.5
Pencairan Cash Holding (Fundu Maneiu)
Proses pencairan cash menurut
Direktur
Nasional
holding atau fundu maneiu Anggaran
Belanja
Negara
Kementerian Keuangan di Pemerintah RDTL, wawancara pada tanggal 21 Januari 2015 yaitu: “Merupakan suatu kebijakan melalui surat edaran atau penetapan dan untuk per trimester sebesar $. 500.00 untuk satu Direktorat dan juga tergantung banyak sedikitnya pegawai negeri, dan jumlah pegawai negerinya sedikit kadang kurang dari $. 500.00 per trimester ketika pegawai negerinya banyak kadang lebih dari $. 500.00 sehingga rata-ratanya $. 500.00 per trimester jadi untuk satu tahun $. 2,000.00 untuk satu Direktorat. Oleh karena itu 25% per trimester dan satu tahun harus mencapai 100% dan pada pencairan trimester berikutnya membuat
18
laporan pengunaan trimester sebelumnya dan membuat permohonan pencairan trimester berikutnya karena ini merupakan kriteria dan cash holding atau fundu maneiu untuk kebutuhan operasional rutin tiap Kementerian untuk
menfasilitasi
para
pegawai
negeri
seperti
pembelian makanan ringan, air minum mineral dan lainlain”. Direktur
Nasional
Pembayaran
(Director
Nasional
Pagamentu) Kementerian Keuangan mengenai pencairan cash holding (fundu maneiu) di Pemerintah RDTL, wawancara pada tanggal 2 Pebruari 2015 bahwa: “Berdasarkan program, menyiapkan cash payment voucher
(CPV) payment
request,
tesoureiro, staff
keuangan (pessoal request), penggunaan tiap trimester 25%. Sedangkan hasil wawancara Direktur Nasional Seluruh
Pemerintah
(Directora
Nasional
Todo
o
Governo) Kementerian Keuangan yaitu melalui cash payment request (CPV).payment request, tesoureiro, staff keuangan, berdasarkan program yang direncanakan dari tiap Direktorat atau tiap Kementerian masing-masing berdasarkan
kebutuhan
karena
menfasilitasi
para
pegawai negeri yang bekerja untuk pembelian makanan kecil-kecilan dan air minum mineral”. Dari hasil pendapat kedua narasumber diatas, bahwa penggunaan cash holding atau fundu maneiu sesuai prosedur
19
yang ditetapkan dan mencapai 25% per trimester tiap Kementerian setelah itu melakukan pengisian ulang cash holding atau fundu maneiu pada trimester berikutnya sebesar 25%. Jadi tiap Kementerian penggunaan rata-rata 25% dalam trimester pertama sedangkan dalam satu periode atau satu tahun mencapai 100%. Diagram 4.3 Diagram Pencairan Cash Holding Tiap direktorat Kementerian menyiapkan CPV per Trimester 25%
Pencairan Cash tiap Trimester 25%
Payment Request
Tesoureiro Kementerian Keuangan
Staff Keuangan tiap Direktorat Kementerian
Di dalam teori mengatakan bahwa ketika uang pada kas kecil mencapai tingkat minimum, dana diisi ulang.Permintaan penggantian uang (reimbursement) diusulkan oleh penjaga (kustodian) kas kecil.Pihak ini menyiapkan skedul (ringkasan) pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan dan memberikan skedul tersebut, disertai dengan tanda terima kas kecil dan dokumentasi lainnya ke bagian bendahara. Tanda terima dan dokumen pendukung dipelajari oleh bagian bendahara untuk diverifikasi bahwa telah dilakukan pembayaran yang memadai
20
dari dana tersebut. Bagian bendahara kemudian menyetujui permohonan itu dan sebuah cek disiapkan untuk mengisi ulang dana dengan jumlah yang sama besar saat dana dibentuk. Pada saat yang sama, dokumen pendukung diberi stempel (dicap) “lunas” sehingga tidak dapat dilampirkan lagi untuk permohonan pembayaran. Penggunaan cash holding atau fundu maneiu sesuai prosedur yang ditetapkan dan mencapai 25% per trimester tiap Kementerian setelah itu melakukan pengisian ulang cash holding atau fundu maneiu pada trimester berikutnya sebesar 25%. Jadi tiap Kementerian penggunaan rata-rata 25% dalam trimester pertama sedangkan dalam satu periode atau satu tahun mencapai 100%. Diagram 4.4 Diagram Penggunaan kas
Trimester Keempat 100%
Trimester Pertama 25 %
Trimester Ketiga 75%
Trimester Kedua 50%
21
2.2.6
Pembelanjaan Cash Holding
Direktur Nasional Anggaran belanja Negara Kementerian Keuangan di Pemerintah RDTL (wawancara pada tanggal 21 Januari 2015) bahwa pembelanjaan kas (cash) di Pemerintahan yaitu: “Menurut saya tergantung manajemen pembelanjaan karena bendahara melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan pegawai negeri dan hasil pembelian tersebut berpikir untuk trimester berikutnya karena pencairannya kadang terlambat sehingga persediaan ini berjaga-jaga untuk trimester berikutnya sebab pencairan cash holding atau fundu maneiu pada awal tahun pencairan terlambat karena dari Parlamen sudah menyetujui tetapi Presiden Republik Demokratik Timor Letse belum mengesahkan sehingga sisa (saldo) cash trimester tahun sebelumnya di persiapkan
untuk
Sedangkan
wawancara
Pembayaran
trimester
(Director
pertama
dengan
awal
Direktur
Nasional
tahun. Nasional
Pagamentu)
Kementerian Keuangan bahwa tergantung manajemen belanja karena ada permintaan para pegawai negeri yang bekerja agar menfasilitasinya, transaksi sesuai kebutuhan yang diperlukan para pegawai negeri, berjaga-jaga ketika pencairan trimester berikutnya belum cair dan membuat laporan pertanggungjawaban”.
22
Diagram 4.5 Diagram Pembelanjaan Cash Holding Bendahara atau staff logistik tiap Direktorat
Pendistribusian
Order barang
Transaksi atau Berjaga-jaga
Persediaan di gudang tiap Direktorat
Berdasarkan Peranan Legislatif dan Pengawasan Mei 8-9, 2003,
Dili
menguraikan
(Timor-Leste) dengan
perkiraan
sangat
terinci
Pembelanjaan rencana
yang
pengeluaran
departemen nasional untuk tahun fiskal yang akan datang diajukan kepada Parlemen untuk dipertimbangkannya oleh Menteri Keuangan mewakili Pemerintah. Oleh karena itu hasil wawancara dengan narasumber mengenai pembelanjaan kas di Pemerintahan yang dilakukan oleh bendahara salah satunya adalah mengatur keuangan agar kebutuhan rutin bisa terpenuhi dan digunakaan sesuai program yang direncanakan sehingga dalam trimester tersebut tidak terjadi kekurangan kas. Sehingga
23
penggunaan kas sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan dan pada trimester ini mencapai 25%
dan setelah itu melakukan
laporan penggunaan kas trimester sebelumnya dan menunggu pencairan
trimester
berikutnya.
Sedangkan
teori
dengan
permintaan uang Keynes 1936. Keynes menerangkan mengapa seseorang memegang uang kas berdasarkan kegunaan uang. Seperti kita ketahui, uang dapat berfungsi sebagai alat tukar (transaksi) dan penyimpangan kekayaan. Dalam teorinya tentang permintaan akan uang kas, keynes membedakan antara motif transaksi (dan berjaga-jaga) serta spekulasi. Seseorang memerlukan uang karena dia akan melakukan transaksi dan untuk berjaga-jaga (kalau sakit, musibah dan sebagainya yang pada akhirnya merupakan kegiatan transaksi). Motif transaksi. Motif ini menjelaskan bahwa keuntungan utama dari memegang kas adalah perusahaan dapat menurunkan biaya transaksi dengan menggunakan uang tunai untuk melakukan pembayaran daripada melikuidasi aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan data sekunder bahwa total cash holding atau fundu maneiu di Pemerintah RDTL, dari tahun 2011 sampai 2013 sesuai kebutuhan operasional. Oleh karena itu cash holding (fundu maneiu) dengan kode 7400 pada tahun 2011 yaitu total advance sebesar $. 5,304,922.87 dan total acquitted advance $. 5,260,465.46 sedangkan total outstanding advance sebesar $.
24
44,457.41. percentage acquitted advances 99,16 dan percentage outstanding advance 0,84. Untuk tahun 2012: total advance $. 2,304,055.56 dan total acquitted advance $. 2,296,644.53 sedangkan total outstanding advance $. 7,411.03. percentage acquitted advances 99,68 dan percentage outstanding advance 0,32. Sedangkan untuk tahun 2013 yaitu total advance $. 1,132,026.00 dan total acquitted advance 1,131,210.59 sedangkan total outstanding advance 815.41. percentage acquitted advances 99,93 dan percentage outstanding advance 0,07. Grafik 4.3 Total cash holding atau Petty Cash Tahun 2011
Tahun 2012
tahun 2013
0,07% 99,93%
0,32%
99,68% 0,84%
99,16% 0
0
0
Total Advance Total Acquitted Total Advance Outstanding Advance
25
Persentage Acquitted Advances
Persentage Outstanding Advance
Sesuai dengan hasil penelitian, peneliti mendapatkan data sekunder bahwa District Imprest Advance di Pemerintah RDTL, dari tahun 2011 sampai 2013 sesuai kebutuhan operasional. Oleh karena itu District Imprestt Advance dengan kode 1400 pada tahun 2011 yaitu total advance sebesar $. 20,099,918.47 dan total acquitted advance $. 19,551,922.42 sedangkan total outstanding advance sebesar $. 547,996.05. percentage acquitted advances 97,27 dan percentage outstanding advance 2,73. Untuk tahun 2012: total advance $. 36,806,679.10 dan total acquitted advance $. 36,326,054.31 sedangkan total outstanding advance $. 480,624.79 percentage acquitted advances 98,69 dan percentage outstanding advance 1,31. Sedangkan untuk tahun 2013 yaitu total advance $. 45,867,564.43 dan total acquitted advance 45,705,056.69 sedangkan total outstanding advance 162,507.74. percentage acquitted advances 99,65 dan percentage outstanding advance 0,35.
26
Grafik 4.4 District Imprest Advance Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
0,35% 99,65% 1,31%
98,69% 2,73% 97,27% 0 Total Advaance
Data
0 Total Acquitted Advance
sekunder
0 Total Outstanding Advance
yang
Persentage Acquitted Advances
peneliti
Persentage Outstanding Advances
mendapatkan
dalam
penelitian bahwa Current Transfers Personal Benefit di Pemerintah RDTL, dari tahun 2011 sampai 2013 sesuai kebutuhan operasional. Oleh karena itu Current Transfers Personal Benefit dengan kode 7215 pada tahun 2011 yaitu total advance sebesar $. 39,004,079. dan total acquitted advance $. 38,841,470.24 sedangkan total outstanding advance sebesar $.
27
162,608,76. percentage acquitted advances 99,58 dan percentage outstanding advance 0,42. Untuk tahun 2012: total advance $. 22,564,941.40 dan total acquitted advance $. 22,428,575.99 sedangkan total outstanding advance $. 136,365.41 percentage acquitted advances 99,40 dan percentage outstanding advance 0,60. Sedangkan untuk tahun 2013 yaitu total advance $. 13,228,988.75 dan total acquitted advance 13,139,414.25 sedangkan total outstanding advance 89,574.50. percentage acquitted advances 99,32 dan percentage outstanding advance 0,68. Grafik 4.5 Current Transfers Personal Benefit Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
99,32%
99,40%
99,58% 0 Total Advance
0 Total Acquitted Advance
0,68%
0,60% 0,42%
0 Total Persentage Persentage Outstanding Acquitted Outstanding Addvance Advance Advance
Sesuai dengan hasil penelitian, peneliti mendapatkan data sekunder bahwa Current Transfers Public Grants di Pemerintah RDTL, dari tahun 2011 sampai 2013 sesuai kebutuhan 28
operasional. Oleh karena itu Current Transfers Public Grants dengan kode 7225 pada tahun 2011 yaitu total advance sebesar $. 2,830,452.50 dan total acquitted advance $. 2,747,012.00 sedangkan total outstanding advance sebesar $. 83,440.50 percentage acquitted advances 97 ,58 dan percentage outstanding advance 0,42. Untuk tahun 2012: total advance $. 4,150,883.40 dan total acquitted advance $. 3,902,801.84 sedangkan total outstanding advance $. 248,081.56 percentage acquitted advances 94,02 dan percentage outstanding advance 5,98. Sedangkan untuk tahun 2013 yaitu total advance $. 7,539,425.35 dan total acquitted advance 7,483,102.24 sedangkan total outstanding advance 56,323.11. percentage acquitted advances 99,25 dan percentage outstanding advance 0,75. Grafik 4.6 Current Transfers Public Grants Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
0,75% 99,25% 5,98% 94,02% 97,05% 0 Total Advaance
0 Total Acquitted Advance
2,95%
0 Total Outstanding Advance
29
Persentage Acquitted Advances
Persentage Outstanding Advances
Penerbitan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) merupakan awal masing-masing pihak untuk bersamasama mewujudkan good govermance melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN / APBD oleh semua instansi pemerintah pengguna anggaran baik di pusat maupun daerah. Selama ini terdapat beberapa aturan yang digunakan sebagai rujukan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Ketidakseragaman ini akan membuat perbedaan dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Kondisi demikian membuat laporan keuangan pemerintah daerah tidak akan dapat memenuhi keterbandingan baik secara internal maupun eksternal. Padahal karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti yang disampaikan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang baru ini adalah dapat dibandingkan. Pasal 32 ayat (1) UU 17 tahun 2003 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD / APBN
disusun
dan
disajikan
sesuai
standar
akuntansi
pemerintah. Sedangkan pasal 184 ayat (1) dan (3)) UU 32 tahun 2004 intinya menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
30
Dari dua pasal tersebut di atas maka jelaslah pentingnya diterapkan standar akuntansi pemerintah dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini direspon pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
31
