BAB III PROSES PERJANJIAN PT. TRANS DANA PROFITRI (TDP) BRANDAN TERHADAP ASURANSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

BAB III PROSES PERJANJIAN PT. TRANS DANA PROFITRI (TDP) BRANDAN TERHADAP ASURANSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) A.

Selintas Tentang PT. Trans Dana Profitri PT. Trans Dana Profitri (PT. TDP ) adalah sebuah perusahaan swasta nasional

(PMDN) yang didirikan pada pertengahan tahun 2002 di Jakarta, melelui Akte Pendirian : Ida Adiningsih, SH, No.2 Tanggal 22 Agustus 2002 sertaa dengan Pengukuhan Kehakiman : No. D-17379 HT.01.01.TH.2002. Pada awalnnya PT. Trans Dana Profitri bergerak di bidang jasa pasokan barang dan jasa, perdagangan umum serta tranfortasi barang-barang barharga. 29 Kemudian berkaitaan dengan perkembangan perusahaan yang cukup pesat dan tingginya permintaan pasar maka pada tahun 2008, PT.TDP mulai membentuk beberapa bidang usaha baru seperti Security Service, Cleaning Service, Parking Management System, Valet Service dan Customer Service. Pembentukan beberapa bidang usaha baru tersebut diikuti dengan pembukaan cabangg-cabang baru yang berada diluar Jakarta seperti Palembang, Medan, Surabaya, Bandung, Banjarmasin dan Semarang.

29

Profil, PT. Trans Dana Profitri

39 Universitas Sumatera Utara

40

Pada tahun 2008, beberapa perusahaan dan lembaga pemerintahan yang sudah menggunakan jasa PT. TDP yaitu Pertamina Gas, Elnusa, Departemen Perdagangan, Mahkamah Agung dan Departemen Kesehatan. Pada tahun 2010, PT. TDP kembali membuka bidang usaha baru di Advertising, Promisition and Exhibition. Perkembangan bidang usaha Advertising, Promotion and Exhibition ini bertambah baik, dengan masuknya beberapa proyek besar ke pengelolaan PT. TDP. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat dan sehat di dalam bebepara tahun belakangan ini, mendorong PT. TDP untuk turut serta berperan aktif dengan menciptakan serta mengembangkan bidang usahanya di beberapa sektor lain seperti Retail Management dan Sales and Promotion. Pada tahun 2012, PT. TDP sudah mulai masuk kebidang usaha property dan mencoba menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dan pemilik gedung ( property). Tahun 2013 ini menjandi tonggak awal dari PT. TDP menjadi sebuah perusahaan Land and Facility Service serta resmi menjadi PT. TDP Indonesia, yang memiliki beberapa anak perusahaan. Beberapa perusahaan yang sampai saat ini menggunkan jasa PT. TDP Indonesia yaitu Semarang Medical Center, Estetika Artha Guna, ( Bank Perkreditan Rakyat ), Shangrila Hotel, Kartika Candra, Pertamina Gas, Elnusa, Bank BNI, Topaz TV dan lain-lain.

Universitas Sumatera Utara

41

VISI PT.TDP Indonesia : Growing together with custemers and employees to become a professional ans sustainable market leader in property services toward ghobalization era. (Bertumbah dan berkembang bersama pelanggan dan pekerja untuk menjadi pemimpin pasar yang propesional dan tangguh dalam pelayanan properti di era globalisasi). MISI PT. TDP Indonesia : Providing our customers the best possible service with quality, consistency and at the right price is the main purpose for our exsistence as a business. ( Menyediakan pelayanan yang terbaik dengan kualitas, berkesinambungan dan harga yang tepat menjadi tujuan utama kami dalam menjalankan usaha ).

30

Beberapa bentuk bidang usaha PT. TDP : 1. Housekeeping Menyediakan jasa pelayanan services yang berkaitan dengan Cleaning Service, Pest and Rodent Control, Landscape, Hygiene System, Garbage Disposal.

30

Ibid


42

Menyediakan

Sumber

Daya

Manusia

yang

professional

dan

berkualitas melalui tahapan seleksi penerimaan karyawan yang sangat tepat dan mengacu ke standard “ housekeeping international”. Setiap karyawan yang telah lulus penerimaan karyawan akan dibekali dengan Standard Operating Procedure ( SOP ) dan dituntut untuk bisa menjalankan SOP tersebut dilapangan. Total Quality Improvement. Artinya pengawasan yang ketat dan menyeluruh terhadap hasil kerja dan melakukan perbaikan mutu serta proses kerja secara terus menerus continuos improvement. Program kerja dan cheminal yang digunakan mengikuti standart green world dan lebih ramah lingkungan. 2. Security and Safety Menyediakan Satuan Pengamanan ( Satpam ) professional dan berkualitas yang telah lulus seleksi rekruitmen yang sangat ketat. Menyediakan Satuan Pengamana ( satpam ) yang terlatih dan terdidik sesuai dengan Pendidikan Dasar ( Diksar ) Sekuriti seperti : PBB, Drill Tongkat,Drill Borgol, Bela Diri dan lain-lain. Serta dibekali dengan Standard Operating Procedure ( SOP ) dalam menjalankan tugas seperti : SOP keluar masuk karyawan/tamu, SOP menerima tamu, SOP keluar masuk barang, SOP keluar masuk kendaraan, SOP penanganan pencurian ( tertangkap tangan ), SOP bila terjadi kerbakaran, SOP bila terjadi ancaman bom, SOP bila terjadi


43

huru hara, SOP patrol, SOP TP. TKP, SOP menerima telfon, SOP Pengaturan Lalu Lintas dan lain-lain 3. Parking and Valet. Menyediakan jasa pengelolaan operator Parkir dan Valet yang dikelola secara propesional dengan pembagian profil yang sangat menguntungkan. Operating Parkir dan Valet yang menjalankan metode on-line security and parking system. Artinya pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang terjadi di area perkir dilakukan secara langsung oleh Security Head Quarter TDP Group. Metode ini sangat terbukti efektif dan bisa meminimalkan tingkat kejahatan ( kecurangan ) yang terjadi di area parkir. Total Quality Improvement. Artinya pengawasann yang ketat dan menyeluruh terhadap hasil kerja dan melakukan perbaikan mutu serta proses kerja secara terus menerus continuos impropment. Sistem investasi yang sangan menguntungkan. 4. Supporting Staff PT. TDP menganggap bahwa sudah merupakan suatu hal yang penting untuk tetap fokus di core bussiness alih daya dan bisa membantu costomer didalam menyediakan tenaga-tenaga kerja yang terlatih handal dan professional.


44

Untuk mendukung kegiatan operasional customer, PT. TDP juga menyediakan produk-produk lain seperti, Messenger, Office Boy, Telephone Operator, Customer Service, Mailroom, Handyman, Tea Girls, Doorman, Car Call, Driver, Sales Promotion Girl (SPG ), Locker Service, Telemarketing, Production Staff, Factory Helper, Meeting Room Services, Archive Services, Indoor Plant Servives dan yang lainnya. PT. Trans Dana Profitri (PT. TDP) Brandan merupakan salah satu kantor cabang yang ada di kota brandan, sama dengan kantor cabang lainnya, PT. TDP Brandan ini juga di lengkapi dengan mess atau penginapan bagi karyawan atau staff yang ini tinggal dan bermalam. PT. TDP Brandan ini bergerak dengan satu bidang bentuk usaha yaitu Security Service atau Satuan Pengamanan (Satpam) yang sangat profesionaal dan berkualitas. PT. TDP Brandan menyediakan Team Respons Unit atau Tim BKO yang sangat tanggap, tangguh, dan trengginas. Satuan Pengamanan yang di Brandan berkerja pada Pihak Ketiga atau Pemberi Kerja yaitu PT. Pertagas (Pertamina Gas), Satuan Pengamanan ini bertugas untuk menjaga aset-aset PT. Pertamina Gas yang ada di daerah Sumatra Utara seperti, menjaga jalur pipa gas yang ada daerah di Sumatra Utara. Ruang Lingkup pelayanan PT. TDP Brandan adalah : a. Satuan Pengamanan Reguler.


45

b. Night Guard 24 Hourss CCTV. c. Body Guard/ VVIIP. d. Special Unit K-9. e. Event ang Exhibition Security. f. Training and Development. g. Seminar. h. Konsultasi Pengamanan. i. Audit Pengamanan. j. Assessment Pengamanan. k. Dispute Mediation. Mengenai Perjanjian Kerja/ kontrak dan Ketentuan- ketentuan lainnya dibuat seperti peraturan yang ada di PT. TDP Pusat dan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

B.

Perjanjian/ kontrak antara PT. Trans Dana Profitri Brandan dengan Karyawan Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau

pemberi kerja. Perjanjian tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan (yang harus


46

dikerjakan

pekerja/buruh),

upah,

dan

perintah

(yang

harus

dilaksanakan

pekerja/buruh). Kontrak kerja berupa atau tulisan, dan didasari oleh kesepakatan bersama. Perjanjian kerja dapat memiliki jangka waktu tertentu (PKWT) atau jangka waktu tidak tertentu (PKWTT) memiliki syarat kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan para pihak melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Apabila tidak memenuhi semua persyaratan tersebut, maka perjanjian kerja dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Perjanjian kerja harus memuat informasi sebagai berikut: nama perusahaan, alamat perusahaan, dan jenis usaha; nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; jabatan atau jenis pekerjaan; tempat pekerjaan; besarnya upah dan cara pembayarannya; syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja dibuat rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) salinan perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kesepakatan bersama.


47

P engusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. Surat pengangkatan yang dimaksud sekurang kurangnya memuat keterangan: nama dan alamat pekerja/buruh; tanggal mulai bekerja; jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh; dan besarnya upah yang diterima oleh pekerja/buruh. 31 Dalam istilah hukum Karyawan kontrak sering disebut “Karyawan PKWT”, maksudnya Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Secara hukum dikenal 2 (dua) macam Karyawan yaitu Karyawan Kontrak (PKWT) dan Karyawan Tetap atau karyawan PKWTT/Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Berdasar UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 56 yang menyatakan : 1. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas : a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. Berdasar UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 59 yang menyatakan tentang jenis-jenis pekerjaan karyawan adalah :

31

Pasal 1, ayat (50) dan ayat (63)UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003)


48

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 2. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang besifat tetap. Berdasar Penjelasan Pasal 59 ayat (2) menjelaskan mengenai pekerjaan yang bersifat tetap dan pekerjaan bersifat sementara : Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus


49

menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu. Menurut Undang-Undang ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan sampai dengan tiga bulan. Selama masa percobaan, pekerja/buruh berhak atas upah serendah-rendahnya setara dengan nilai upah minimum yang berlaku. Pekerja/buruh yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat dikenai masa percobaan. Status Pekerja Kontrak. Perjanjian kerja yang memiliki tenggang waktu tertentu dibuat berdasarkan waktu tertentu atau penyelesaian pekerjaan tertentu. Perjanjian tersebut harus dibuat tertulis dan harus dituliskan dengan huruf latin dan dalam bahasa Indonesia. Jika perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu, termasuk pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara, sifatnya adalah pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu


50

lamadan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Hukum mengijinkan perpanjangan dan pembaruan perjanjian waktu tertentu. Sebuah perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun. Perjanjian ini boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Jika pengusaha bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, pengusaha harus memberitahukan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dilakukan setelah melewati masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Pembaruan perjanjian kerja hanya boleh dilakukan untuk masa paling lama 2 (dua) tahun, dengan begitu, masa berlakunya perjanjian kerja waktu tertentu paling lama adalah tiga tahun. Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi persyaratan hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Menurut Permenakertrans No. 100/2004, keabsahan dari perjanjian kerja waktu tertentu dan kesempatannya untuk diperpanjang atau dibarui tergantung dari jenis pekerjaan yang diperjanjikan. Jika pekerjaannya bersifat sementara dan sekali selesai, maka jangka waktu perjanjian kerja adalah 3 tahun dan tidak dapat diperpanjang.


51

Jenis perjanjian kerja ini dapat dibarui selama 2 tahun setelah masa jeda 30 hari. Jika pekerjaannya bersifat musiman, maka masa perjanjian kerja tergantung pada cuaca, atau musim, atau pesanan/target. Jika pekerjaan tersebut berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau kegiatan pendukung (dalam tahap penelitian dan pengembangan), masa perjanjian kerjanya adalah 2 tahun dan diperbolehkan untuk diperpanjang 1 tahun. 32 Karyawan Kontrak diartikan secara hukum adalah Karyawan dengan status bukan Karyawan tetap atau dengan kalimat lain Karyawan yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasar kesepakatan antara karyawan dengan Perusahaan pemberi kerja. Dalam istilah hukum Karyawan kontrak sering disebut “Karyawan PKWT”, maksudnya Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Secara hukum dikenal 2 (dua) macam Karyawan yaitu Karyawan Kontrak (PKWT) dan Karyawan Tetap atau karyawan PKWTT/Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Berdasar UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 56 yang menyatakan : 1. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :

32

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 56-59 Tentang Ketenagakerjaan


52

a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. Berdasar UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 59 yang menyatakan tentang jenis-jenis pekerjaan karyawan adalah : 1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 2. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang besifat tetap. Berdasar Penjelasan Pasal 59 ayat (2) menjelaskan mengenai pekerjaan yang bersifat tetap dan pekerjaan bersifat sementara : Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan


53

merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu. Menurut Undang-Undang ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan sampai dengan tiga bulan. Selama masa percobaan, pekerja/buruh berhak atas upah serendah-rendahnya setara dengan nilai upah minimum yang berlaku. Pekerja/buruh yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat dikenai masa percobaan. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan PKWT selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.


54

Khusus untuk sektor usaha jasa konstruksi, pemberi kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan. Bagi tenaga kerja yang hubungan kerjanya melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepesertaannya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“Kepmenaker 150/1999”) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (“Permenaker No.44 Tahun 2015”). Kepmenaker No.150

Tahun 1999 mengatur bahwa pengusaha yang

mempekerjakan tenaga kerja PKWT selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. 33 Jika pengusaha mempekerjakan tenaga kerja PKWT kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Akan tetapi, jika hubungan kerja ini diperpanjang

33

Kepmenaker No.150 Tahun 1999 Pasal 13 ayat (1)


55

sehingga bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, pengusaha wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan terhitung mulai perpanjangan PKWT. 34 Untuk sektor usaha jasa konstruksi, ketentuan penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerjanya diatur secara khusus dalam Permenaker No.44 Tahun 2015. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi kerja yang dimaksud meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi. Sedangkan pekerja yang dimaksud di sini meliputi pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja dengan PKWT. 35 Ketentuan umum PT. TDP dengan karyawan yang diatur dalam perjanjian kerja waktu tertentu yaitu perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang Jasa Keamanan (Security Service) yang mempunyai hak dan kewajiban penuh mengelola Anggota Satuan Pengamanan (Satpam) yang di tugaskan di lokasi Penjagaan Pemberi Kerja. Karyawan pada masa kerjanya terikat dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan hak dan upah ataas pekerjaannya. Upah atau gaji yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasanya yang diberikan perusahaan setiap bulan.

34

Ibid Permenaker No.44 Tahun 2015 Pasal 2

35


56

Ruang Lingkup pekerjaannya, PT. TDP memberikan tugas kepada Anggota Satuan pengaman dan karyawan menerima tugas tersebut untuk ditempatkan di Pos Penjagaaan yang telah ditentukan. Kemudian PT. TDP berhak memindahkan lokasi penugasan atau relokasi ke tempat atau lokasi kerja lain selain sesuai kebutuhan atau kepentingan perusahaan. Karyawan wajib patuh, taat, disiplin, menjaga wibawa, kehormatan dan nama baik perusahaan pemberi kerja maupun PT. TDP. Karyawan wajib bersedia untuk ditempatkan dan dengan kondisi kerja dimana saja seta mengikuti Remunerasi yang berlaku jadi, karyawan dalam melaksanakan tugasnya dibawah kendali PT.TDP. Tugas dan Tanggung Jawab dalam perjanjian kontrak antara karyawan dengan PT. TDP yaitu, Tugas dan tanggung jawab karyawan adalah menjaga keamanan dilingkungan kerja. PT. TDP mempunyai hak penuh untuk menambah tugas dan tanggung jawab tersebut, sedemikian pula karyawaan dengan ini bersedia dan sanggup untuk melaksakan tugas dan tanggung jawab yang dimaksud. Karyawan juga wajib melaksanakan kebijakan HSE dilingkungan kerja yang ditetapkan oleh pemberi kerja maupun PT. TDP. Jangka waktu perjanjian ini berlaku efektif terhitung kontrak dibuat sampai 1 (satu) tahun kemudian, perpanjangan kontrak dapat disepakati PT. TDP setelah karyawan mengajukan permohonan perpanjangaan kontrak 1 (satu) bulan sebelum habis masa kontrak dan PT. TDP menyetujui permohonan perpanjangan tersebut. PT. TDP juga dapat memutuskan perjanjian sebelum berakhirnya masa kontrak apabila


57

terjadi pemutusan kontrak antara pemberi pekerjaan dan PT. TDP, maka PT. TDP tidak diwajibkan membayar kompensasi apapun kepada karyawan. Jadwal kerja karyawan dalam hal ini hari dan jam kerja diatur sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PT. TDP. Karyawan berhak menerima upah atau gaji sebesar : Rp. 2.037.000,- (Dua Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yaitu berupa gaji pokok sebesar Rp. 1.527.750,(Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan tunjangan makan dan transport sebesar Rp. 509.250,- (Lima Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan PT. TDP juga akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan sekali dalam setahun kepada karyawan yang dibayarkan secara proporsional, karyawan juga mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan selama bekerja kepada PT. TDP. Karyawan juga berhak memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja apabila telah mempunyai masa kerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pelaksanaannya diatur oleh PT. TDP, namun apabila tidak dipergunakan maka hak cuti menjadi hangus. Dan apabila terjadi keperluan mendesak daan PT. TDP mengizinkan, maka karyawan memperoleh izin yang akan diperhitungkan dengan hak cutinya. Jika karyawaan tersebut dipindahkan, maka Remuerasi diatur sesuai dengan ketentuan perusahaan. 36 PT. TDP wajib memberikan pendidikan dan pelatihan baik fisik maupun mental kepada karyawan yaitu, Pendidikan teori ke-satpam-an, dan pendidikan keterampilan. 36

Kontrak, PKWT antara PT. Trans Dana Profitri dengan Karyawan


58

Pelaksanaan pelatihan dan keterampilan yaitu, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh Divisi Diktat, dan karyawan wajib mengikuti setiap pendidikan dan pelatihan yang diadakan PT. TDP baik pendidikan dan latihan dasar maupun pendidikan penyegaran atau Refreshment Training. Kewajiban karyawan adalah melaksanakan dan mentaati semua peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh PT. TDP meliputi juga peraturan atau tata tertib yang berlaku dilokasi karyawan ditempatkan. Karyawan wajib memberikan ijazah pendidikan formal terakhir sebagai jaminan kepada perusahaan selama kontrak berjalan yang akan diserahkan kembali kepada karyawan setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PT. TDP. Karyawan juga wwajib mmengikuti Pelatihan Beladiri yang biayaanya menjadi beban karyawan. Karyawan diwajibkan memakai dan memelihara alat-alat pelindung keselamatan kerja sesuai sifat pekerjaan masing-masing yang disediakan oleh perusahaan dan wajib mentaati peraturanperaturan serta syarat-syarat keselamatan kerja, namun apabila peralatan kerja tersebut hilang atau rusak karna kelalaian karyawan maka karyawan wajib memberikan ganti rugi kepada PT. TDP. Apabila karyawan diberhentikan karena indisipliner, atau atas permintaan klien PT. TDP sebelum masa berakhirnya perjanjian ini, maka karyawan wajib membayar biaya kompensasi kepada PT. TDP sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) serta mengembalikan seragam serta perlengkapan standar lengkap kepada PT. TDP, namun karyawan ingin mengundurkan diri maka karyawan diwajibkan mengajukan pengunduran diri sekurang-kurang nya satu bulan


59

sebelumnya dan diwajibkan mengembalikan seragam dan perlengkapannya serta membayar penalti sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Bagi security wajib mengikuti Psikotes/ menyerahkan hasil psikotes terakhir yang dilakukan dalm priode 1 (satu) bulan terakhir dan menyerahkan hasil Medical Check Up yang meliputi : bebas dari narkoba, bebas dari penyekit hepatitis, bebas dari penyakit liver, bebas dari penyakit paru, keterangan sehat dari pemeriksaan fisik oleh dokter. Mengenai ijin meninggalkan pekerjaan adalah PT. TDP dapat memberikan ijjin menningggalkan pekerjaan kepada karyawan dengan ketentuan sebbagai berikut : a. Pernikahan karyawan : Selama 3 Hari Kerja b. Pernikahan anak laryawan : Selama 2 Hari Kerja c. Khitanan atau pembabtisan anak karyawan : Selama 2 Hari Kerja d. Istri karyawan melahirkan aatau keguguran : Selama 2 Hari Kerja e. Istri, suami, orang tua, mertua, menantu karyawan meninggal dunia : Selama 2 Hari Kerja f. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia : Selama 1 Hari Kerja Ijin meninggalkan pekerjaan tersebut harus diajukan 2 (dua) minggu sebelumnya, kecuali dalam keadaan mendesak, bukti-bukti dapat diajukan kemudian harinya. Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi Surat Peringatan Pertama (SP I) : a. Tidak hadir tanpa keterangan selama 2 (dua) hari berturut-turut dalam waktu 1(satu) bulan.


60

b. Datang terlambat tanpa alasan yang jelas. c. Tidak melakukan tugas kewajibannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. d. Tidur pada jam kerja. e. Mempergunakan barang milik PT. TDP atau klien tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. f. Menolak atau membangkang atas perintah atasan yang wajar dengan alasan yang tidak bisa diterima. g. Tidak menjalani tata kerja (prosedur) yang berlaku. h. Bergurau secara berlebihan dalam bertugas. i. Meninggalkan tempat tugas tanpa seijin atasan yang berwenang. j. Lalai mengindahkan peraturan-peraturan keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat membahayakan dirinya dan orang lain. k. Tidak menjaga kerapian, kelengkapan dan kebersihan seragam dinas dan tempat kerjanya. l. Merokok pada saat melaksanakan tugas. Perjanjian ini dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, ParaPihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi para pihak baik secara lisan maupun tulisan kecuali atas seijin para pihak. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan disepakati para pihak dan menjadi Addendum atau perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Dan apabila terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian


61

ini maka para pihak setuju untuk mengacu pada peraturan Perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

C.

37

Tanggapan Karyawan PT. Trans Dana Profitri Brandan Terhadap Asuransi BPJS Kesehatan Lewat penilaian, diketahui tingkat kepuasan karyawan di atas 70%. Ini artinya

layanan yang diberikan sudah bagus dan tentu saja karyawan sangat berharap agar program ini bisa terus maju dan tetap ada, karna program ini sangat dibutuhkan dan sangat menguntungkan. Karyawan PT. TDP sangat merasa tenang dan tidak khawatir lagi apabila dirinya ataupun keluarganya tiba-tiba jatuh sakit. Ditambah lagi PT. TDP memberikan karyawan dengan fasilitas Kelas II, dengan hal ini karyawan merasa sangat senang dan tidak merasa dirugikan walaupun pembayaran iuran yang harus dibayarkan oleh PT. TDP adalah sebesar 4,5% dari Gaji/Upah karyawan, dengan itu segala penyakit apapun bisa di klaim, kecuali penyakit bawaan kecuali Penyakit Bawaan, Penyakit HIV AIDS , dan Penyakit akibat ketergantungan Narkoba.

38

Ada 5 Oprasi yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan yaitu : a. Operasi akibat kecelakaan lalu lintas yang merupakan ranahnya Jasa Raharja. 37

Ibid Hasil Wawancara dengan Karyawan PT. Trans Dana Profitri, Pada Tanggal 12 April 2017

38


62

b. Operasi yang bersifat estetika atau kosmetik, misalnya operasi keloid (bekas luka) c. Operasi akibat melukai diri sendiri, misalnya percobaan bunuh diri, terkena petasan, dan lain-lain d. Operasi di luar negeri e. Operasi akibat kecelakaan kerja, karena ranahnya adalah

BPJS

Ketenagakerjaan. Dengan adanya BPJS Kesehatan di PT. TDP karyawan yang sakit akan merasa tenang dan tidak memikirkan biaya apapun lagi, sehingga karyawan tersebut akan lebih cepat sembuh dan bisa bertugas kembali. Namun, harus diakui ada juga keluhan dari karyawan pada pelayanan yang diberikan, masih saja merasa ada yang kurang seperti, panjangnya antrean, sulitnya pasien mendapatkan tempat rawat inap di Rumah Sakit (RS). Setidaknya ada 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) orang dengan keluhan yang masuk terkait pelayanan. Jadi upaya yang disarankan untuk meningkatkan pelayanan nya tentu tidak bisa dibebankan pada BPJS Kesehatan semata. Peran pemerintah, khususnya dengan menambah jumlah sarana kesehatan yang bisa memberikan pelayanan pada peserta, bisa menjadi salah satu opsi untuk mengurai masalah yang ada. Selain peningkatan fasilitas kesehatan


63

(faskes), peningkatan sistem teknologi informasi (TI), agar bisa menjadikan pelayanan tersebut lebih baik kedepannya. 39 Keluhan selanjutnya mengenai masa berlakunya kepesertaan, menurut iklan yang ada berlakunya BPJS Kesehatan setelah tiga hari kartu jadi. Pihak BPJS Kesehatan mengingatkan untuk mendaftar ketika masih sehat sehingga jika suatu saat tiba – tiba sakit sudah punya kartu BPJS Kesehatan untuk berobat, ternyata ada yang lebih parah dari iklan tersebut, yaitu untuk karyawan atau pekerja yang ikut BPJS Kesehatan melalui perusahaan tempatnya bekerja. Kepesertaanya baru akan berlaku 1 bulan setelah pendaftaran. Hal ini diketahui setelah mendaftarkan teman sesama karyawan ke BPJS Kesehatan melalui perusahaan. Pendaftaran dilakukan pada tanggal 8 bulan Januari atau 2 hari sebelum batas akhir pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk bulan Januari dengan harapan masih bisa terdaftar pada bulan ini juga tetapi oleh pihak BPJS Kesehatan diberitahukan bahwa masa kepesertaan teman tersebut baru akan berlaku pada tanggal 1 Februari 2015. Karyawan menanyakan kepada petugas BPJS Kesehatan mengapa hal ini bisa terjadi dan hanya dijawab “ya seperti itulah prosedurnya”. Padahal secara logika pendaftaran tersebutkan sebelum batas akhir pembayaran iuran berarti data kepesertaannya kan masih bias diupdate bulan ini juga kenapa harus menunggu bulan berikutnya.

39

Ibid


64

Hal ini juga berlaku untuk karyawan yang sudah keluar dari perusahaan, salah satu staff melaporkan 3 orang karyawan yang telah berhenti bekerja per 31 Desember sehingga secara interen perusahaan pun sudah diberhentikan kepesertaannya di BPJS Kesehatan. Tetapi oleh pihak BPJS Kesehatan tidak, 3 orang karyawan tersebut baru dikeluarkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan per 31 Januari (ditahun selanjutnya) dan iuran masih harus tetap dibayarkan untuk 3 orang karyawan yang sudah berhenti bekerja tersebut, padahal kan secara logika pelaporan dilakukan sebelum batas akhir pembayaran iuran yang berarti data kepesertaanya masih bisa dihapus untuk digantikan dengan peserta yang baru. Peraturan ini amat sangat merugikan, baik untuk karyawan baru maupun untuk perusahaan. Jika karyawan baru atau keluarganya sakit maka harus mengeluarkan uang sendiri untuk berobat karena tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan perusahaan. Sedangkan perusahaan juga rugi karena masih harus membayar iuran untuk orang yang bukan karyawannya. Selama ini peraturan yang ada di BPJS Kesehatan hanya menyebutkan batas akhir pendaftaran dan pelaporan kepesertaan karyawan yang berhenti bekerja pada tanggal 20 bulan berjalan. Upaya yang disarankan adalah utuk batas akhir pendaftaran kepesertaan baru dan pelaporan kepesertaan karyawan yang behenti bekerja dilakukan paling akhir setiap 9 bulan berjalan. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk badan usaha sekelas BPJS Kesehatan harusnya membuat peraturan yang bisa mengakomodir


65

kepentingan banyak pihak karena peserta BPJS Kesehatan terdiri dari kepesertaan perorangan dan kepesertaan yang melalui badan usaha.


BAB IV MEKANISME PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN TERHADAP KARYAWAN PT. TRANS DANA PROFITRI BRANDAN A.

Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh PT.Trans Dana Profitri Brandan Kepada Karyawan Ditinjau dari isi Perjanjian dengan PT. Trans Dana Profitri Brandan Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh

masing-masing individu. Perlindungan sendiri dapat diartikan sebagai upaya atau usaha yang dilakukan untuk membuat seseorang merasa nyaman, tentram, aman. Sedangkan hukum sendiri dapat diartikan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum sehingga hubungan yang adil, aman, sentosa dapat terlaksana. Hukum disini haruslah dapat memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. F.H van Der Burg dan kawan-kawan mengatakan bahwa kemungkinan untuk memberikan perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelalaiannya itu melanggar (hak) orang-orang atau kelompok tertentu. 40 Perlindungan hukum bagi rakyat ini merupakan konsep universal dalam artian konsep ini dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai

40

HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, 2003, hal.217

66 Universitas Sumatera Utara

67

negara hukum, namun seperti yang disebutkan Paulus E. Lotulung, masingmasing negara tersebut mempunyai cara & mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut dan juga sampai sejauh mana perlindungan hukum itu diberikan oleh pemerintah. 41 Perlindungan hukum selalau terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung masyarakat. Menurut Bronislaw Malinowski, bahwa hukum tidak hanya berperHan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari. 42 Hukum

menentukan

kepentingan-kepentingan

masyarakat

yang

dapat

ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum itu adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu atau juga bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalamrangka menegakkan peraturan hukum. Dimana perlindungan hukum merupakan

41

Ibid Alexander, Perlindungan Hukum terhadap Pekerja/Buruh dalam PKWT , Samarinda, 2013,

42

hal.16


68

gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum ini bisa juga dilaksanakan dalam hal melindungi masyarakat terhadap sikap tindak atau perbuatan hukum pemerintah yang memungkinkan lahirnya kerugian bagi masyarakat atau badan hukum. Sehubungan dengan perbuatan hukum pemerintah tersebut yang dapat terjadi baik dalam bidang publik maupun perdata, maka perlindungan hukum akibat dari perbuatan pemerintah juga ada yang terdapat dalam bidang perdata maupun publik. Perlindungan Hukum dalam Bidang Perdata.Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Oleh karenanya persoalan menggugat pemerintah di muka hakim ini tidaklah sama dengan menggugat rakyat biasa. Hukum perdata memberikan perlindungan yang sama baik kepada pemerintah maupun seseorang atau badan hukum perdata. Perlindungan Hukum dalam Bidang Publik Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang berdasar sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Menurut Sjachran Basah dijelaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara diverikan bilamana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian


69

terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis atau asam umum tidak tertulis. 43 PT. TDP merupakan pendekatan manajemen yang memberikan kewenangan pada pihak ketiga untuk bertanggung jawab terhadap proses atau jasa yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan sendiri. Yang berarti bahwa ini adalah istilah baru untuk konsep lama yaitu untuk mengadakan suatu kesepakatan dalam kegiatankegiatan atau pekerjaan-pekerjaan eksternal. PT. TDP dalam hal ini mengalami kemungkinan bahwa mereka akan kehilangan kendali di masa yang akan datang, dimana dalam beberapa hal kendali tersebut diserahkan kepada perusahaan lain, yang motif utamanya adalah maksimalisasi sendiri. PT. TDP juga menggunakan Sumber Daya Manusia untuk mengacu pada kebutuhan penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Untuk contoh diatas perusahaan manufaktur akan bekerja sama dengan perusahaan outsourcing (vendor) yang memberikan jasa penyediaan dan pengelolaan tenaga penjual. Kompensasi kepada vendor berupa management fee sesuai kesepakatan. Bentuk

perlindungan,

pemeliharaan

dan

peningkatan

kesejahteraan

dimaksuddiselenggarakan dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 43

HR, Ridwan, Op Cit, hal.211


70

yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotongroyongsebagaimana dimaksud dalam jiwa dan semangat Pancasilan dan UndangUndang Dasar1945. Oleh karena itu perusahaan memikul tanggung jawab utama dan secaramoral perusahaan ini mempunyai kewajiban untuk meningkatkanperlindungan dan kesejahteraan tenaga kerjanya. Di samping itu, sudah sewajarnya kalautenaga kerja turut berperan aktif di dalamnya. Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan olehsetiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja padaperusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan danpeningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk BPJS Kesehatan yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifatdasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagaimana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945. BPJS Kesehatan merupakan jaminan sebagai upayapenanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan,pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pemeliharaankesehatan dimaksudkan

untuk

meningkatkan

produktivitas

tenaga

kerja

sehingga

dapatmelaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan. Oleh karena itu upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikitdan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknyadiupayakan penanggulangan kemampuan karyawan melalui program


71

jaminan sosial. Para pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat, dengan risiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu kepadamereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatankesejahteraannya sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja. Adapun syarat-syarat keselamatan kerja antara lain : a) Mencegah dan mengurangi kecelakaan b) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran c) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan d) Memberikan kesempatan atau jalan penyelamatan diri waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya e) Memberikan pertolongan pada kecelakaan f) Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja g) Memperoleh penerangan yang cukp dan sesuai h) Menyelanggarakan suhu dan lembab udara yang baik i) Memeliharaan kebersihan, kesehatan dan ketertiban. Syarat-syarat keselamatan kerja seperti tersebut diatas menandakan bahwa setiap perusahaan wajib untuk memperhatikan keselamatan kerja bagi setiap pekerjanya. Jenis-Jenis Perlindungan KerjaSecara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut :


72

1. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosialdisebut juga dengan kesehatan kerja. 2. Perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usahausaha untuk menjagaagar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebutsebagai keselamatan kerja. 3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memnuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial. 44 Ketiga jenis perlindungan di atas akan di uraikan sebagai berikut : 1. Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja Kesehatan kerja sebagaimana telah dikemukakan di atas termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan

44

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal.78


73

kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha

untuk

memperhatik

memperlakukan

norma-norma

yang

pekerja/buruh berlaku,

”semaunya”

dengantidak

tanpa

memandang

pekerja/buruh sebagai mahluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. Karena sifatnya yang hendak mengadakan ”pembatasan” ketentuan-ketentuan perlindungan sosial dalam UU No. 13 Tahun 2003, Bab X Pasal 68 dan seterusnya bersifat ”memaksa”, bukan mengatur. Akibat adanya sifat memaksa dalam ketentuan perlindunga sosial UU No. 13 Tahun 2003 ini, pembentuk undang-undang memandangperlu untuk menjelaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan sosial ini merupakan ”hukum umum”(Publiek-rechtelijk) dengan sanksi pidana. Hal ini disebabkan beberapa alasan berikut : 45 1) Aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukan bermaksud melindungi kepentingan seorang saja, melainkan bersifat aturan bermasyarakat. 2) Pekerja/buruhIndonesia umumnya belum mempunyai pengertian atau kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri. Jadi, jelasnya kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja/buruh dari kejadian/keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan

dan

pekerjaannya.

kesusilaannyadalam Adanya

penekanan

hal ”dalam

pekerja/buruh

melakukan

suatuhubungan

kerja”

45

Ibid, hal.80


74

menunjukkan

bahwa

melakukanhubungan

kerja

semua

tenaga

dengan

kerja

pengusaha

yang

tidak

tidak

mendapatkan

perlindungan sosial sebagaimanaditentukan dalam Bab X UU No 13 Tahun 2003 2. Perlindungan Teknis Atau Keselamatan Kerja Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umumnya ditentukan untuk kepentingan hanya

pekerja/buruh

saja,

keselamatan

kerja

ini

tidak

memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada

pengusaha dan pemerintah. 1) Bagi kerja

pekerja/buruh,

adanya

jaminan perlindungan

keselamatan

akan menimbulkan suasana kerja yang tentram sehingga

pekerja/buruh

dapat

memusatkan perhatian pda pekerjaannya

semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. 2) Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial. 3) Bagi pemerintah dan masyarakat, dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah


75

untuk mensejahterakan masyrakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas. 46 Dasar pembicaraan masalah keselamatan kerja ini sampai sekarang adalah UU No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Namun, sebagian besar peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum ada sehingga beberapa peraturan warisan Hindia Belanda masih dijadikan pedoman dalam pelaksanaan keselamatan kerja di perusahaan. Peraturanwarisan Hindia Belanda itu dalah sebagai berikut : 1) Veiligheid sreglement, S 1910 No.406 yang

telah

beberapa

kali

dirubah, terakhir dengan S 1931 No.168 yang kemudian setelah Indonesia merdeka diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah No.208 Tahun 1974. Peraturan ini menatur tentang keselamatan dan keamanan di dalam pabrik atau tempat bekerja. 2) Stoom Ordonantie, S 1931 No. 225, lebih dikenal dengan peraturan Uap 1930. 3) Loodwit Ordonantie, 1931 No.509 yaitu peraturan tentang pencegahan pemakaian timah putih kering. 47

46

Ibid, hal.84 Alexander, Op Cit, hal.23

47


76

3. Perlindungan ekonomis atau Jaminan Sosial Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya, mengembangkan program BPJS Kesehatan berdasarkanfunded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbataspada masyarakat pekerja di sektor formal. BPJS Kesehatan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor.40 Tahun 2004 adalah :Merupakan hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban dari majikan. Pada hakikatnya program jaminan soisal tenaga kerja dimaksud untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga yang sebagian yang hilang. Disamping itu program BPJS Kesehatan mempunyai beberapa aspek antara lain : Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya dan merupakan penghargaan kepada tenaga kerja mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi risiko–risiko seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua dan lainnya. Perlindungan pekerja ini dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia,


77

perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerjaitu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini menurut Kartasapoetra, G dan Rience Indraningsih akan mencakup : a. Norma Keselataman Kerja Norma keselamatan kerja ini meliputi kesempatan kerja bahan dan prosespengerjaannya, keadaan tempat kerja yang bertalia dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja, bahan, dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. b. Norma Kesehatan Kerja dan Higiene Kesehatan Perusahaan Meliputi

pemeliharan

dan

mempertinggi

derajat

kesehatan

pekerja,

dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi hygiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakitumum serta menetapkan syarat kesehatanbagi perumahan pekerja. c. Norma Kerja Yang meliputi perlindungan tenaga kerja yang bertalian dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak,

kesusilaan

ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang

diakui oleh pemerintah, kewjiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memeliharakegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja


78

yang tinggi sertamenjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral. d. Kepada tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan dan atau menderita sakitakibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rahabilitai akibat kecelakaan dan ahli waris berhak mendapat ganti rugi apabila pekerja atau buruh itu meninggal dunia. Jadi, Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu atau juga bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut hasil penelitian di PT. Trans Dana Profitri Brandan, ada sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) karyawan yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan.

B.

Tanggung Jawab PT. Trans Dana Profitri Brandan apabila terjadi Keterlambatan dalam Pembayaran Premi Kepada BPJS Pusat Pembayaran iuran penting dipahami peserta karena keterlambatan dikenakan

denda dan bisa berujung pada penghentian layanan. Sebagai jaminan sosial, BPJS tergantung pada iuran peserta. Lembaga ini hidup dari iuran. Tidak ada subsidi dari


79

pemerintah.Jika pembayaran iuran peserta terhambat maka BPJS Kesehatan bisa mengalami defisit sehingga tidak bisa membayar klaim, akhirnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terancam berhenti Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pelaksanaan BPJS Kesehatan adalah soal ketidakseimbangan rasio klaim. Total pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan dana iuran premi peserta, adalah masalah yang serius. Untuk itu BPJS Kesehatan sebelumnya telah menyiapkan dana cadangan Rp 5,6 triliun yang diambil dari pengalihan aset PT Askes (Persero) sebelum berganti menjadi BPJS Kesehatan. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi potensi mitch match rasio klaim pada 2015, pemerintah telah menyuntikan dana tambahan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun untuk pelaksanaan program JKN pada tahun 2015, Namun dalam jangka panjang, keuangan BPJS sangat ditentukan oleh cukup tidaknya iuran. Oleh sebab itu, BPJS sangat concern terhadap kepatuhan pembayaran iuran.Sebagai peserta, kewajiban kita adalah membayar iuran tepat waktu karena itu menjamin keberlangsungan BPJS dalam jangka panjang. Kepesertaan BPJS adalah wajib bagi setiap orang, termasuk orang asing yang berkerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Pasal 15 Undang – Undang tentang BPJS menyebutkan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Pemberi kerja dalam hal ini wajib melakukan pendaftaran dengan


80

memberikan data dirinya, pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Pendafataran Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah / PPU adalah : 48 1. Perusahaan / Badan usaha mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan : a. Formulir Registrasi Badan Usaha / Badan Hukum Lainnya b. Data Migrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan. 2. Perusahaan / Badan Usaha menerima nomor Virtual Account (VA) untuk dilakukan pembayaran ke Bank yang telah bekerja sama (BRI/Mandiri/BNI)

3. Bukti Pembayaran iuran diserahkan ke Kantor BPJS Kesehatan untuk dicetakkan kartu JKN atau mencetak e-ID secara mandiri oleh Perusahaan / Badan Usaha.

Berdasarkan Perpes nomor 19 tahun 2016, terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke dalam program JKN. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis, denda, hingga tidak mendapat layanan publik. Jika di tahun 2015 upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan masih bersifat persuasif, namun mulai

48

https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/pdfDiakses Tanggal 20 Mie 2017


81

tahun 2016 penegakan kepatuhan mulai dilakukan. Upaya ini diharapkan dapat menambah jumlah peserta sehat dan produktif, sehingga kolektabilitas iuran dari peserta yang sehat semakin meningkat. Dengan begitu asas gotong royong dapat tercapai.

Adapun besarnya iuran BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan oleh PT. TDP bagi karyawan atau Pekerja Penerima Upah /PPU adalah sebesar 4,5% dari Gaji/Upah Pekerja (4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5% dibayar oleh Pekerja.). Iuran tersebut menanggung maksimal 5 orang anggota keluarga, terdiri dari pekerja, suami/ istri, anak kandung/ anak tiri/ dan atau anak angkat yang sah dari pekerja, tetapi anak yang umurnya diatas 20 tahun sudah tidak termasuk dalam tanggungan.

Sebagai peserta BPJS Kesehatan dari pekerja penerima upah (PPU) atau karyawan dari sebuah perusahaan sangat tergantung kepada kepatuhan dari badan usaha tersebut dalam mambayar iuran BPJS Kesehatan.Jika badan usaha tersebut menunggak atau tidak membayar iuran selama tiga bulan beturut-turut maka pekerja akan dirugikan, karena tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembayaran iuran BPJS Kesehatan peserta JKN kepesertaan PPU, Pemberi Kerja paling lamat tanggal 10 setiap bulannya. Apabila tanggal 10 pada bulan tersebut jatuh pada hari libur, batas pembayaran iuran pada hari kerja berikutnya, namun apabila terlambat untuk membayar iuran dikenakan denda


82

administratif sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak. Penjaminan akan dihentikan sementara jika keterlambatan pembayaran Iuran lebih dari 3 bulan.

49

Denda administratif atas keterlambatan PT. TDP membayar iuran BPJS Kesehatan dibayarkan dengan dana perusahaan, tidak lagi di potong dari gaji/upah karyawan, karna keterlambatan tersebut adalah keselahan perusahaan bukan kesalahan karyawan. 50 PT. TDP membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melalui Bank, dan bisa juga dengan transfer melalui ATM. Sehingga tidak perlu susah dan takut terlambat membayar iuran. Pemberi kerja harus mematuhi aturan perudangan untuk mendaftarkan dan membayar iuran premi BPJS Kesehatan.Jika melanggar, maka bisa dikenakan sanski pidana yang diatur dalam Pasal 55, UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan dituangkan dalam PP No.86 Tahun 2013 Tentang Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Pelayanan public tertentu tersebut contohnya adalah pemprosesan izin usaha, izin mendirikan

49

http:// asuransi/tanya-jawab-iuran-peserta-bpjs-kesehatan, Diakses Tanggal 20 Mei 2017 Hasil Wawancara dengan Ibu Anthneta, Selaku Kepala Admin, PT.TDP, Pada Tanggal 13 April 2017 50


83

bangunan, bukti kepemilikan hak tanah dan bangunan. Pengenaan sanksi tersebut dilakukan oleh BPJS terhadap sanksi berupa teguran tertulis dan denda. Sedangkan untuk sanksi tidak mendapatkan pelayanan public tertentu dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.51

C.

Upaya Hukum yang Ditempuh Karyawan terhadap PT. Trans Dana Profitri Jika Tidak Terpenuhinya Asuransi Kesehatan Apabila Karyawan Jatuh Sakit Sebagaimana suatu kewajiban apabila didalam pelaksanaannya salah satu pihak

itu tidaklah dapat memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan telah wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan. Hal ini berarti bahwa wanprestasi terjadi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Perikatan yang berdasar Pasal 1233 KUH Perdata, yang menentukan bahwa Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undangundang. Dengan demikian di samping perjanjian, undang-undang juga dapat menimbulkan suatu perikatan. Mengenai hubungan antara perikatan dengan perjanjian, dijelaskan oleh Subekti sebagai berikut, Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber dari perikatan, di samping sumber-sumber lain. Sebagaimana 51

Andre Budiman Panjaitan, Pokok-Pokok Hukum Asuransi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, Hal.71


84

disebutkan di atas bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak mengikat pada saat keduabelah pihak mencapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok yang dijanjikan. Dengan tercapainya kata sepakat maka untuk tahap berikutnya yaitu pelaksanaan perjanjian tersebut. 52 Dengan demikian dapatlah dijelaskan bahwa dalam perjanjian asuransi, maka timbullah hak dan kewajiban dari para pihak yang dikenal dengan nama prestasi. Adanya wanprestasi tersebut memberikan hak kepada yang dirugikan untuk dapat menggugat ganti kerugian atas dasar wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Mengenai bentuk ganti kerugian atas dasar wanprestasi dapat berupa penggantian biaya, antara lain biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang bener-benar telah diderita akibat adanya wanprestasi dan keuntungan yang telah dapat dihitung atau dibayangkan akan diperoleh jika tidak terjadi wanprestasi. Menurut Kontrak/ Perjanjian Kerja yang terdapat dalam Pasal 11 tentang Penyelesaian Perselisihan antara PT. TDP dengan karyawan adalah, Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah sepakat, apabila tidak mencapai mufakat maka Para Pihak setuju/sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Pengadilan.

52

Sehat Damanik, Hukum Acara Perburuhan : Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No.2 Tahun 2004, Penerbit DSS Publishing, Jakarta, Hal.40


85

Apabila terjadi perselisihan antara penanggung dan tertanggung dalam klaim asuransi kesehatan maka penyelesaian klaim tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 53 1. Apabila timbul perselisihan antara tertanggung dan penanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis yang dibuat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kelender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakataan atas hal yang diperselisihkan. 2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak mencapai kesepakatan, tertanggung dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya mencapai penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI. 3. Apabila penyeselaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawaraah tidak juga mencapai kesepakatan, tetapi tertanggungjuga tidaak menempuh mediasi melalui BMAI atau menempuh mediasi melalui BMAI tetapi keputusan BMAI tidak diterima oleh tertanggung maka penanggung

53

Budhy Budiman, Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal.97


86

memberikan kebebasan kepada tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa melalui : a. Non Litigasi (diluar pengadilan ) melalui arbitrase dan/atau pihak ketiga sebagai penengah atau, b. Litigasi (melalui pengadilan ). Didalam penyelesaian perselisihan klaim asuransi kesehatan, upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam menyelesaikan klaim tersebut yaitu melalui cara non litigasi atau menggunakan pihak ketiga sebagai penengah dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul, dan pihak perusahaan TDP Brandan harus lebih mengoptimalkan atau mengutamakan penyelesaian klaim asuransi yang timbul melelui jalur non litigasi yaitu melalui arbitrase yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Syukurnya, sampai saat ini belum pernah ada perselisihan yang terjadi baik antara PT. TDP dengan karywan ataupun antara PT. TDP dengan BPJS Kesehatan mengenai tidak terpenuhinya asuransi BPJS Kesehatan. Karena selama perusahaan berdiri apabila terjadi klaim asuransi maka proses yang selalu dipilih yaitu melalui musyawarah melalui pihak ketiga. Sebab melalui cara ini klaaim yang terjadi akan lebih mudah dan cepat diselesaikan. Apabila tidak mencapai kesepakatan setelah dilakukannya musyawarah, maka setelah itu akan diselesaikan melalui pengadilan yang merupakan cara terakhir dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi.


BAB V PENUTUP A.

Kesimpulan Dari uraian-uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan di PT.

Trans Dana Profitri Brandan dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Trans Dana Profitri Brandan terhadap karyawan yang ditinjau dari isi Perjanjian salah satunya dapat berupa BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana proses atau mekanisme perjanjian BPJS Kesehatan yang nantinya perusahaan akan memberikan pelayanan tersebut kepada karyawaan. Proses mekanisme dalam BPJS Kesehatan terdiri dari beberapa tahap, antara lain: a. Tahap pendaftaran kepesertaan b. Tahap pembayaran iuran c. Tahap pengklaiman 2. Tanggung Jawab PT. Trans Dana Profitri Brandan apabila terjadi katerlambatan dalam pembayaran premi kepada BPJS Pusat adalah membayar denda administratif sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak. Penjaminan akan dihentikan sementara jika keterlambatan pembayaran Iuran lebih dari 3 bulan. Denda administratif atas keterlambatan PT. TDP membayar iuran BPJS Kesehatan dibayarkan dengan dana perusahaan, tidak

87


88

3. lagi di potong dari gaji/upah karyawan, karna keterlambatan tersebut adalah keselahan perusahaan bukan kesalahan karyawan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan peserta JKN kepesertaan PPU, Pemberi Kerja paling lamat tanggal 10 setiap bulannya. Apabila tanggal 10 pada bulan tersebut jatuh pada hari libur, batas pembayaran iuran pada hari kerja berikutnya. 4.

Upaya Hukum yang ditempuh karyawan terhadap PT. Trans Dana Profitri jika tidak terpenuhinya Asuransi Kesehatan apabila karyawan jatuh sakit dapat diselesaikan dengan beberapa mekanisme. Mekanisme penyelesaian klaim BPJS Kesehatan pada PT. Trans Dana Profitri Brandan, terdiri dari : a. Apabila timbul perselisihan antara penanggung dan tertanggung sebagai akibat dari besarnya ganti rugi dari polis yang dibuat, maka perselisihan tersebut akan dislesaikan melalui perdamaian atau musyawarah mufakat dalam bentuk paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. b. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak mencapai kesepakatan, tertanggung dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya mencapai penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI. c. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak juga mencapai kesepakatan, tetapi tertanggung juga tidak menempuh


89

mediasi melalui BMAI atau menempuh mediasi melalui BMAI tetapi keputusan BMAI tidak diterima oleh tertanggung maka penanggung memberikan kebebasan kepada tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa melalui : 1) Non litigasi (diluar pengadilan ) melalui arbitrase dan/atau pihak ketiga sebagai penengah atau, 2) Litigasi (melelui pengadilan).

B.

Saran Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan karyawan pada

umumnya dan pelaksanaanpengklaiman yang lebih baik oleh PT. Trans Dana Profitri Brandan dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 1.

Seharusnya perusahaan dalam usaha melindungi karyawannya harus lebih aktif dalam mencari tahu dan mensosialisasikanBPJS Kesehatan. Dengan demikian, akan terjadi sistem perancangan dan pengendalian manajemen terhadap karyawan, sehingga karyawan paham mengenai apa-apa saja hak dan kewajiban karyawan. Dan dapat juga di dukung oeh setiap pihak yang mempunyai kepentingan di dalamnya, seperti pemerintah, dinas kesehatan, dan BPJS Kesehatan itu sendiri.


90

2.

Seharusnya para pihak dalam membuat suatu polis asuransi, klausul yang dituangkan didalam polis harusnya lebih rinci dan jelas lagi mengenai pihakpihak mana yang berhak menerima klaim atas evenement yang terjadi terhadap tertanggung dalam polis tersebut. Dengan demikian,perselisihan mengenai siapa saja pihak-pihak yang berhak menerima klaim tersebut tidak terjadi dikemudian harinya.

3.

Untuk meningkatkan pelayanan nya tentu tidak bisa dibebankan pada BPJS Kesehatan semata. Peran pemerintah, khususnya dengan menambah jumlah sarana kesehatan yang bisa memberikan pelayanan pada peserta, bisa menjadi salah satu opsi untuk mengurangi masalah yang ada. Selain peningkatan fasilitas kesehatan (faskes), peningkatan sistem teknologi informasi (TI), agar bisa menjadikan pelayanan tersebut lebih baik kedepannya.

4.

Dalam hal penyelesaian klaim BPJS Ksehatan karywan, apabila timbul perselisihan diantara pihak perusahaan dan tanaga kerja, maka penyelesaiannya lebih efektif hendaknya dilakukan melalui proses non litigasi, dibandingkan proses litigasi. Sebab melalui proses litigasi akan memakan waktu yang lama


BAB III PROSES PERJANJIAN PT. TRANS DANA PROFITRI (TDP) BRANDAN TERHADAP ASURANSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

Recommend Documents