BAB III PERAN MASYARAKAT INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN PENGUNGSI SURIAH

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB III PERAN MASYARAKAT INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN PENGUNGSI SURIAH

3.1

Kondisi Suriah Perpindahan yang dilakukan penduduk Suriah ke negara lain menyebabkan

permasalahan kompleks. Beberapa diantaranya adalah permasalahan penentuan status mereka. Status merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan perlindungan yang akan diberikan, sehingga di dalam menentukan status mereka, perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur. 3.1.1 Konflik Bersenjata di Suriah Musim Semi Arab yang terjadi di sebagian negara Afrika dan Timur Tengah pada umumnya adalah konflik yang muncul karena faktor yang sama, yaitu adanya rezim diktator yang berkuasa secara otoriter. Rezim otoriter cenderung menganggap tabu segala manifestasi demokrasi, oleh karena itu jika terdapat demonstrasi, rezim otoriter akan menganggap demonstrasi tersebut sebagai suatu tindakan yang berupaya menggulingkan kekuasaan rezim tersebut. Musim Semi Arab memang terjadi di negara-negara yang mempunyai sistem pemerintahan yang cenderung otoriter dalam memimpin negaranya. Beberapa negara di Timur Tengah sebagian besar dipimpin oleh rezim otoriter seperti Mesir, Libya, Tunisia dan Suriah. Suriah sebagai negara yang berada di kawasan Timur Tengah tidak 54

Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK BERSENJATA Haryo Widyo Seno Putranto MENURUT HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENGUNGSI SURIAH)


55

lepas terkena dampak dari Musim Semi Arab. Negara Suriah adalah negara yang terletak di kawasan Timur Tengah. Suriah merupakan negara dengan bentuk pemerintahan republik. Suriah dipimpin oleh Presiden Bashar Al-Assad yang diusung oleh Partai Baath. Partai Baath adalah partai yang paling berkuasa di Suriah. “Bashar was picked as president because he did not pose a challenge to any of the factions in power”84 Bashar Al-Assad dinilai sebagai sosok yang diharapkan dapat menyeimbangkan isu politik di Suriah dan mengatasi konflikkonflik internal yang terjadi di Suriah. Terpilihnya Bashar Al-Assad menjadi Presiden Suriah yang menggantikan ayahnya, Hafez Al-Assad ternyata tidak mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Suriah. “Many Sunni Arabs (who constitute the majority of the population) undoubtedly resent the disproportionate power wielded by the minority Allawite community to which both Assad and a large proportion of the security apparatus belong”85 Faktor perbedaan ras dan kebangsaan juga ikut menjadi penyebab terjadinya konflik di Suriah. Perlakuan yang berbeda yang diterima golongan minoritas tersebut menimbulkan rasa tidak percaya terhadap pemerintahan rezim Bashar Al-Assad. Hal tersebut membuat sebagian golongan minoritas di Suriah khawatir jika pemerintahan di bawah rezim Bashar Al-Assad akan melakukan tindakan diskriminatif. Selain faktor sekterian agama, faktor ekonomi juga menjadi permasalahan yang timbul di dalam pemerintahan rezim Bashar Al-Assad. 84

International Crisis Group, Syria Under Bashar (II): Domestic Policy Challenges (ICG Middle East Report N°24 Amman/Brussels), 11 February 2004, Page. 4. 85

International Crisis Group, Popular Protest In North Africa And The Middle East (VI): The Syrian People‟s Slow Motion Revolution (Midlle East/North Africa Report N-108), 6 July 2011, Page 2.

Skripsi



56

The country is about to explode. The cost of living is increasing dramatically; the economy has opened up so fast, and the people have been left behind. State institutions are ever more dysfunctional. The state employed middle class, which constituted one of Syria‟s strengths, has been devastated. Hardly anything has been done to attract genuine investments. Meanwhile, we are creating more poverty.86 Permasalahan-permasalahan di Suriah mulai menyebar ke beberapa daerah di Suriah yang menginginkan adanya reformasi pemerintahan.

In Duma, just north of the capital, the precipitating factors were a tightly knit conservative society, strong local identity and history of rebelliousness, combined with the harmful effects of economic liberalisation on the manufacturing trade. In other cities, the uprising was shaped by a variety of other ingredients: age-old grievances; recent cases of abuse by security services; growing religiousness; the drought‟s devastating impact on the agricultural sector; the role of powerful smuggling networks; or persistent communal fault lines that fuelled sectarianism.87 Situasi yang terjadi di Suriah merupakan situasi yang sangat kompleks. Banyak faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya situasi yang tidak kondusif di Suriah. Selain faktor permasalahan sektarian agama dan faktor permasalahan ekonomi, fenomena gerakan Musim Semi Arab yang berhasil menumbangkan rezim pemerintahan di beberapa negara lain juga menjadi faktor penyebab hal tersebut.

Seiring memburuknya situasi di Suriah, pada awal Februari tahun 2011 mulai muncul gelombang aksi demonstrasi dari beberapa rakyat Suriah. Demonstrasi menyebar ke beberapa wilayah di Suriah. Pemerintahan rezim Bashar Al-Assad menganggap demonstrasi yang terjadi di beberapa wilayah 86

International Crisis Group II, Op. Cit., Page. 16.

87


Skripsi



57

Suriah sebagai tindakan yang dapat mengancam kekuasaan rezim Bashar AlAssad, oleh karena itu pemerintahan rezim Bashar Al-Assad memerintahkan aparat keamanan Suriah menggunakan tindakan-tindakan kekerasan. Puncaknya, pada tanggal 22 April 2011 terjadi peristiwa kekerasan oleh aparat keamanan Suriah dan sekaligus menjadi awal dari hari berdarah terhadap para demonstran pro-demokrasi. “It‟s expansive security services have served the regime well over the years; in the current phase, as will be described in a companion report, they have showed no mercy in efforts to crush the protest movement.”88 Tindakan pemerintah rezim Bashar Al-Assad yang lebih memilih menggunakan cara kekerasan untuk meredam demonstran pro-demokrasi, tidak membuat situasi di Suriah menjadi lebih kondusif, karena demonstran pro-demokrasi menolak untuk menghentikan aksi protes dan memilih untuk melawan pemerintahan rezim Bashar Al-Assad.

With the government's troops assaulting civilians, violence in Syria is only set to spread quicker and deeper. In the first months of the conflict, the demonstrations were mainly peaceful, but as the regime's forces have repeatedly continued to kill protesters, the relationship between the security forces and civilians now consists of a mix of fear, distrust, rage and defiance. Clearly, what started as protests is now slowly turning into a civil war between the people and the government, with neither side willing to back down.89 Situasi menjadi lebih buruk ketika aksi protes tersebut berubah menjadi aksi perlawanan bersenjata, sehingga menyebabkan Suriah terjebak ke dalam konflik

88


89

International Bussiness Times, Is Syria Sliding into Civil War?, www.ibtimes.co.uk/as-the-regime-crackdown-continues-is-syria-sliding-into-civil-war 190179, 1 Agustus 2011, h.1, diakses pada tanggal 17 Februari 2015.

Skripsi



58

bersenjata. “By June 2013, the UN said 90,000 people had been killed in the conflict. However, by August 2014 that figure had more than doubled to 191,000 and continued to climb to 220,000 by March 2015, according to activists and the UN.”90 Konflik bersenjata yang terus menerus berlangsung dan tidak kunjung usai tersebut menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan terhadap rakyat Suriah. Tidak terjaminnya rasa aman menjadi faktor pendorong bagi sebagian rakyat Suriah untuk meninggalkan negaranya untuk mencari tempat perlindungan yang aman ke negara terdekat seperti Turki, Lebanon, Yordania, Yaman dan Mesir.

3.1.2 Analisa terhadap adanya perpindahan penduduk akibat konflik di Suriah Situasi yang tidak kondusif di Suriah yang menyebabkan sebagian rakyat Suriah memilih meninggalkan Suriah dan mencari tempat perlindungan ke negara lain.

Almost 4 million people have fled Syria since the start of the conflict, most of them women and children. It is one of the largest refugee exoduses in recent history. Neighbouring countries have borne the brunt of the refugee crisis, with Lebanon, Jordan and Turkey struggling to accommodate the flood of new arrivals. The exodus accelerated dramatically in 2013, as conditions in Syria deteriorated. A further 7.6 million Syrians have been internally displaced within the country, bringing the total number forced to flee their homes to more than 11 million - half the country's pre-crisis population. Overall, an estimated 12.2 million are in need of humanitarian assistance inside Syria, including 5.6 million children, the UN says.91

90

BBC News, Syria: The Story of Conflict, http://www.bbc.com/news/world-middleeast-26116868, 12 Maret 2015, h.1, diakses pada tanggal 1 April 2015. 91

Ibid.

Skripsi



59

Perpindahan yang dilakukan sebagian rakyat Suriah ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan beberapa klasifikasi mengenai pengungsi. Penulis akan menganalisis beberapa karakteristik perpindahan yang dilakukan rakyat Suriah yang dikaitkan dengan pengaturan yang terdapat di dalam hukum pengungsi internasional. Beberapa penduduk Suriah yang memilih pergi dari negara asalnya menuju ke negara lain karena takut akan terancamnya keselamatan mereka. Kondisi di Suriah yang terlibat konflik bersenjata menyebabkan tidak terjaminnya rasa aman bagi penduduk Suriah. A UN commission of inquiry, investigating alleged human rights violations since March 2011, has evidence that those on both sides of the conflict have committed war crimes - including murder, torture, rape and enforced disappearances. Government and rebel forces have also been accused by investigators of using civilian suffering, such as blocking access to food, water and health services, as a method war.92 Kondisi tersebut mengakibatkan penduduk Suriah rentan menjadi objek kekerasan akibat konflik bersenjata tersebut, sehingga hak-hak dasar mereka tidak terpenuhi. Jika ditinjau dari hukum pengungsi internasional, di dalam Pasal 1 huruf (A) angka (2) dari Konvensi mengenai Status Pengungsi tahun 1951 dijelaskan bahwa faktor pendorong bagi pengungsi untuk meninggalkan negaranya dan pergi ke negara lain untuk mencari perlindungan adalah karena ketakutan akan persekusi atau kekerasan akibat adanya konflik bersenjata yang tidak kunjung selesai. Ketakutan atas terjadinya persekusi dilatarbelakangi oleh alasan-alasan ras, agama kebangsaan keanggotaan pada kelompok sosial tertentu. “Kurds, roughly 10 per 92

Ibid.

Skripsi



60

cent of the population.....Kurds have grievances – including the denial in 1962 of Syrian nationality to up to 200,000 born in Syria and their offspring”93 Penduduk Suriah yang mengungsi ke negara lain, sebagian besar merupakan penduduk yang terusir karena mempunyai kepercayaan terhadap aliran agama yang berbeda dengan pemerintahan rezim Bashar Assad. “Many Sunni Arabs (who constitute the majority of the population) undoubtedly resent the disproportionate power wielded by the minority Allawite community to which both Assad and a large proportion of the security apparatus belong”94 Pemerintahan rezim Bashar Al-Assad mempunyai aliran agama yang berbeda dengan sebagian besar penduduk Suriah yang mempunyai aliran agama sunni. Perbedaan tersebut yang merupakan fakta yang melatarbelakangi adanya tindakan persekusi rezim Bashar Al-Ass‟ad ke beberapa orang yang dianggap berbeda aliran agama, sehingga mengakibatkan adanya perpindahan yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Suriah. Di dalam situasi konflik, rentan terabaikannya keselamatan diri, hal tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman dalam diri seseorang sehingga alasan penduduk Suriah yang meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan ke negara lain tersebut memenuhi karakteristik seorang pengungsi. Keadaankeadaan non-kondusif yang terjadi di Suriah terjadi karena adanya konflik mengenai aliran agama. Alasan agama tersebut diatas dapat dijadikan dasar untuk menentukan bahwa status penduduk Suriah, yang melakukan perpindahan tempat 93

Ibid.

94

International Crisis Group, Loc. Cit.

Skripsi



61

ke negara lain untuk mencari tempat perlindungan, adalah sebagai pengungsi yang pergi meninggalkan negaranya karena ketakutan terhadap persekusi rezim Bashar Al-Ass‟ad terhadap beberapa aliran agama yang berbeda dengan rezim tersebut, sesuai dengan kriteria di dalam Konvensi mengenai Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967. 3.2

Peran Masyarakat Internasional dalam Penanganan Pengungsi

Suriah Negara seringkali menjadi subjek pertama dalam permasalahan pengungsi dan pencari suaka. Tidak hanya negara, subjek hukum internasional lainnya yaitu organisasi internasional, khususnya yang mempunyai komitmen penuh terhadap perlindungan

hak

asasi

manusia

berkewajiban

membantu

menangani

permasalahan pengungsi. Situasi yang terjadi di Suriah merupakan situasi yang kritis, sehingga menyebabkan sebagian besar penduduk Suriah melakukan perpindahan ke negara lain. 3.2.1 Peran Negara Peserta Konvensi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa dengan resolusi nomor 429 (V) Desember 1950, mengadakan konferensi di Jenewa untuk membahas mengenai penanganan pengungsi. Konferensi tersebut berhasil menghasilkan akta final tentang status pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan. Akta final tersebut merupakan bentuk komitmen negara-negara untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi dan orang tanpa lewarganegaraan. Dibuatnya akta final tentang status pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan ditindaklanjuti dengan dibuatnya

Skripsi



62

ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai pengungsi. Hukum pengungsi internasional mempunyai pedoman dalam penanganan pengungsi yang diatur di dalam Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi 1967. Ketentuan di dalam Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi 1967 tersebut memuat penjelasan mengenai klasifikasi, hak dan

kewajiban pengungsi. Diatur juga

kewajiban negara peserta konvensi atas pengungsi. Beberapa peran negara peserta konvensi yang terdapat di dalam Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi 1967 antara lain: 1. Negara pihak berperan sebagai pihak utama yang memberikan perlindungan95 terhadap pengungsi dan sebagai pihak yang harus melaksanakan prinsip-prinsip di dalam Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi 1967.96 Di

95

Perlindungan terhadap pengungsi di dalam konvensi dapat dibagi menjadi:

a. Perlindungan terhadap keselamatan pengungsi. Di dalam Pasal Konvensi disebutkan bahwa negara harus menerima keberadaan pengungsi di wilayahnya. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban dasar bagi negara yang menjadi pihak Konvensi. b. Perlindungan terhadap hak-hak pengungsi. Sebagai negara yang menjadi pihak Konvensi, maka pengaturan yang terdapat di dalam Konvensi wajib dilakukan oleh negara pihak. Konvensi mengatur beberapa hak-hak bagi pengungsi yang wajib diberikan oleh negara pihak antara lain: kebebasan untuk menjalankan ajaran agama (pasal 4), hak tehadap kepemilikan benda bergerak dan tidak bergerak bagi pengungsi (pasal 13),hak untuk memindahkan benda milik pengungsi (pasal 30), hak untuk melakukan perkawinan (pasal 12), hak untuk akses pengadilan (pasal 16), hak pendidikan (pasal 22), hak kekayaan atas intelektual (pasal 14), hak untuk bergerak/berpinfdah tempat (pasal 26), hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial (pasal 20-24) 96

Konvensi mengenai Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol Tambahannya tahun

1967.

Skripsi



63

dalam dalam pasal 2, 32 dan 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi 1967 mengatur mengenai prinsip non-diskriminasi dan non-refoulement. “...bagi negara-negara yang telah menjadi peserta pada Konvensi atau Protokol tidak dapat mereservasi beberapa pasal yang terdapat dalam: Pasal 3 (non-diskriminasi) dan Pasal 33 (non-refoulement)....”97 Negara yang telah menjadi pihak tidak dapat melanggar ketentuan atau mengkesampingkan ketentuan mengenai kedua prinsip tersebut. Prinsipprinsip tersebut mengikat negara yang menjadi peserta Konvensi. Dengan menjadi pihak dalam Konvensi, negara diharapkan dapat membantu UNHCR atau lembaga-lembaga yang peduli terhadap permasalahan pengungsi dengan melaksanaan prinsip-prinsip perlindungan pengungsi yang terdapat di dalam Konvensi. 2. Negara pihak dapat juga sebagai negara promotor. Negara pihak bekerjasma dengan UNHCR menjadi pihak yang melakukan kegiatan promosi ke negara lain. Hak-hak dasar di dalam Konvensi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang setiap negara diharuskan untuk menghormatinya. Negara yang menjadi pihak di dalam Konvensi, pada dasarnya adalah negara yang mempunyai pandangan bahwa hak-hak dasar yang terdapat di dalam Konvensi merupakan hak yang sangat penting untuk diterapkan. Oleh karena itu merupakan kewajiban negara pihak

97

Achmad Romsan et al, Op. Cit., h. 71.

Skripsi



64

untuk menekankan pentingnya pengaturan instrumen perlindungan pengungsi. 3. Negara pihak sebagai negara yang mempunyai kewenangan dalam menentukan status pengungsi. Dalam hal ini negara pihak bertindak mewakili UNHCR untuk menentukan status pengungsi. Kewenangan negara pihak tersebut terdapat di dalam Pasal 3 Konvensi yang menyebutkan bahwa negara-negara pihak diharuskan untuk menerapkan ketentuan

di

dalam

Konvensi

tanpa

diskriminasi.

Hal

tersebut

menunjukkan bahwa negara pihak jika diperlukan, dapat menentukan status pengungsi seseorang atau sekelompok orang. Sehingga prosedur untuk menetapkan siapa sebagai pengungsi diserahkan kepada negara anggota konvensi. 4. Negara pihak berperan sebagai pihak yang berpartisipasi dalam perkembangan regulasi di dalam hukum pengungsi. Di dalam Pasal 35 Konvensi disebutkan bahwa Negara pihak terikat untuk bekerja sama dengan UNHCR atau Badan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menjalankan segala tindakan yang berhubungan dengan permasalahan pengungsi. Oleh karena itu, negara pihak tidak hanya sebagai negara yang secara faktual berkewajiban untuk menampung pengungsi, tetapi negara pihak juga dapat memberikan kontribusi baik berupa pemikiran atau langkah-langkah kongkrit lainnya dalam mengembangkan instrumen pengaturan pengungsi. Hal tersebut bertujuan agar perlindungan terhadap pengungsi tidak berhenti pada pelaksanaan prosedur di dalam konvensi

Skripsi



65

tetapi juga pembaharuan-pembaharuan instrumen yang bermuara pada pengaturan perlindungan pengungsi yang lebih baik. 3.2.1.1 Turki Turki merupakan negara yang menjadi peserta di dalam Konvensi Pengungsi. Turki telah meratifikasi Konvensi Pengungsi dan Protokolnya, namun dengan syarat pemberlakuannya yang dibatasi oleh faktor geografis. Dalam kasus pengungsi Suriah, Turki memberlakukan kebijakan perbatasan yang terbuka bagi pengungsi Suriah. Pemerintah Turki mempunyai ketentuan mengenai pengungsi yang berasal dari luar Eropa. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Pemerintah Turki mau menerima pengungsi yang berasal dari luar Eropa dan memberikannya status sebagai pencari suaka sementara. “Under its 1994 Asylum Regulation, Turkey provides non-European refugees with temporary asylum-seeker status.”98 Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pengungsi Suriah. Pengungsi Suriah yang mencari perlindungan internasional diizinkan masuk ke wilayah Turki. Since the Syrian crisis began in 2011, Turkey - estimated to host over one million Syrians - has maintained an emergency response of a consistently high standard and declared a temporary protection regime, ensuring non-refoulement and assistance in 22 camps, where an estimated 217,000 people are staying. Turkey is currently constructing two additional camps.99 Turki tidak hanya memperbolehkan pengungsi Suriah untuk masuk ke wilayahnya, tetapi juga memberikan tempat pengungsian sementara yang aman 98

Relief Web, Legal Status of Individuals Fleeing Syria: Syria Needs Analysis ProjectJune 2013, http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/legal-status-individuals-fleeing-syriasyria-needs-analysis-project-june, 14 june 2013, diakses pada 14 Januari 2015, Page. 9. 99

Ibid.

Skripsi



66

bagi pengungsi Suriah. Turki melalui Kementerian Keuangannya juga berkontribusi dengan mengeluarkan dana untuk menangani masalah pengungsi Suriah. “Turkey has adopted an open-door policy for civilians fleeing from war in its conflict-ridden neighbors, Syria and Iraq... Ankara also spent more than $5 billion on refugees so far, according to the Turkish Finance Ministry.”100 Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintahan Turki tersebut, Turki tetap menunjukkan

komitmen untuk

kepedulian

terhadap permasalahan

pengungsi. 3.2.1.2 Mesir Mesir merupakan negara penandatangan Konvensi dan Protokolnya. Dalam kasus pengungsi Suriah, Mesir memberikan jaminan pelayanan terhadap akses kesehatan dan akses pendidikan. “Egypt granted Syrian access to the public health system with the same fees as Egyptians... Egypt grants access to Government schools on the same basis as Egyptians.”101 Pemerintah Mesir menjamin akses kesehatan bagi pengungsi Suriah dan membuat kebijakan atas biaya yang dikeluarkan pengungsi Suriah. Dari segi pendidikan, Mesir memberikan jaminan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi pengungsi Suriah, termasuk akses ke sekolah dan perguruan tinggi di Mesir. Hak pengungsi Suriah dalam mendapatkan pendidikan dianggap sama dengan kedudukan warga negara Mesir.

100

UNHCR (The UN Refugee Agency), 2015 UNHCR Country Operations ProfileTurkey, http://www.unhcr.org/pages/49e48e0fa7f.html, 1 Februari 2013 , diakses pada 14 Februari 2015. 101

Skripsi

Relief Web, Op. Cit., Page. 16.



67

3.2.1.3 Yaman Yaman merupakan negara yang melakukan aksesi Konvensi. Di dalam kasus pengungsi Suriah, Yaman mengizinkan pengungsi Suriah untuk memasuki wilayah negaranya. Yaman juga memeberikan upaya perlindungan terhadap pengungsi Suriah. “As of August 2014, Yemen was granting temporary protection to Syrians, allowing them to access services available to other refugees.”102 Yaman juga melaksanakan kewajibannya sebagai negara peserta konvensi untuk memberikan hak-hak dasar pengungsi Suriah. “Among other contributions, Yemen continues to provide land and security for Kharaz refugee camp, as well as access for refugees to the public health system and education in urban areas.”103 Hak atas jaminan keamanan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk jaminan kesehatan merupakan sebagian hak yang terdapat didalam Konvensi Pengungsi. Adanya jaminan keamanan dari pemerintah Yaman dan akses untuk kesehatan dan pendidikan diberikan kepada pengungsi Suriah untuk memudahkan pengungsi Suriah dalam menjalankan aktifitas. 3.2.2

Peran Negara Non-Konvensi Faktor pertimbangan negara atas penegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang

merupakan bagian perwujudan terhadap penghormatan atas hak asasi manusia, membuat negara-negara tujuan atau negara-negara tempat singgah pengungsi

102

UNHCR (The UN Refugee Agency), 2015 UNHCR Country Operations ProfileYemen, http://www.unhcr.org/pages/49e486ba6.html, 1 Februari 2014, diakses pada 15 April 2015. 103

Skripsi

Ibid.



68

tidak boleh menolak kedatangan ataupun mengusir pengungsi yang telah berada di batas wilayah negara tersebut. Negara yang bukan merupakan pihak di dalam Konvensi 1951 jika di wilayahnya terdapat pencari suaka atau pengungsi akan cenderung melihat dengan sudut pandang lain dari pada negara pihak konvensi. Negara bukan pihak sebagian besar berpikiran bahwa penanganan dan segala permasalahan pengungsi bukan merupakan tanggung jawab negara tersebut. Di dalam bukunya J.G. Starke menyatakan “kecuali jika terikat oleh suatu traktat internasional yang mengatur hal yang sebaliknya, negara-negara tidak tunduk kepada hukum internasional untuk mengizinkan masuknya orang-orang asing atau suatu kewajiban menurut hukum internasional untuk tidak mengusir mereka”104 Negara dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum internasional utama, sepenuhnya dapat menolak atau melarang masuknya orang asing ke wilayahnya. Penolakan tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan kedaulatan suatu negara. Tetapi, ditinjau dari segi hukum pengungsi mengusir dan menempatkan pengungsi ke tempat atau keadaan yang membahayakan keselamatan atau kebebasan pengungsi tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. “Hukum internasional telah mengatur mengenai perlindungan atas hak-hak kemanusiaan. Ketentuan tersebut tidak secara langsung menciptakan hak-hak kemanusiaan bagi individu, akan tetapi telah menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada negara.”105

Skripsi

104

JG Starke, Op. Cit., h. 134

105

Atik, Op. Cit., h. 78.



69

Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah pemberian perlindungan kepada pengungsi atau pencari suaka telah menjadi masalah internasional. Sudah sejak lama negara-negara menerima dan menyediakan pelindungan bagi warga negara yang menjadi korban penindasan atau kekerasan di negara asal tempat tinggalnya.106 Pernyataan diatas menunjukkan bahwa walaupun bukan merupakan pihak dari Konvensi 1951, negara-negara tetap mempunyai tanggung jawab paling tidak secara moral untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Dalam hal ini peran negara bukan peserta konvensi adalah mengizinkan pengungsi untuk masuk ke wilayahnya. Hal tersebut dilakukan dengan dasar pertimbangan kemanusiaan dan penghormatan terhadap HAM. Negara non-peserta memberikan tempat pengungsian sementara bagi pengungsi Suriah. Negara bukan pihak berperan sebagai pihak fasilitator dengan melakukan koordinasi UNHCR107 “Di negaranegara yang tidak menjadi anggota Konvensi, penetapan status sebagai pengungsi ditetapkan oleh wakil-wakil UNHCR”108 Di dalam kasus pengungsi Suriah, negara-negara bukan peserta seperti Lebanon, Jordania dan Irak tetap memperbolehkan pengungsi Suriah untuk memasuki wilayah perbatasannya, memberikan tempat pengungsian sementara dan melakukan kerjasama dengan UNHCR untuk menentukan status pengungsi

106

Wagiman, Op. Cit., h. 80.

107

Negara bukan pihak dapat memberi laporan atau informasi mengenai jumlah pengungsi, bentuk perlindungan terhadap pengungsi yang telah dilakukan, dan kondisi para pengungsi sehingga lembaga-lembaga dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menangani pengungsi.

Skripsi



70

Suriah. Beberapa negara menunjukkan kepeduliannya terhadap pengungsi Suriah dengan memberikan hak-hak pengungsi yang diatur di dalam Konvensi. 3.2.2.1 Yordania Yordania tidak menjadi pihak penandatanganan di dalam Konvensi Pengungsi, namun Yordania yang menjadi pihak di dalam Konvensi terhadap penyiksaan terikat pada ketentuan di dalam pasal 3 yang melarang untuk mengembalikan seseorang ke tempat yang dapat membahayakan keselamatannya. Oleh karena itu, Yordania tidak dapat mengembalikan dan mengusir pengungsi Suriah ke tempat yang dapat mengancam keselamatan pengungsi Suriah. Pemerintah Yordania menyediakan tempat pengungsian sementara untuk menampung pengungsi Suriah. “The Jordanian Government shares a 370 km (230 mile) border with Syria and since the onset of the crisis upheld an open border policy, providing protection to Syrian refugees that cross regularly and irregularly into its territory.”109 Yordania juga memberikan akses terhadap kesehatan dan pendidikan untuk pengungsi Suriah. “Syrian refugee children who are registered with UNHCR can enrol in public schools....Once registered, Syrians can access the public health system.”110 Kebijakan pemerintah Yordania merupakan bentuk komitmen keikutsertaannya dalam Konvensi melawan penyiksaan dan bentuk perwujudan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia khususnya untuk pengungsi Suriah.

Skripsi

109


110




71

3.2.2.1 Lebanon Lebanon tidak meratifikasi Konvensi pengungsi, tetapi Lebanon telah menandatangani Memorandum of understanding dengan UNHCR untuk menangani masalah pengungsi di Lebanon pada tahun 2003. Konsekuensinya, Lebanon mempunyai kewajiban untuk membuat tempat pengungsian sementara bagi pengungsi Suriah. Tidak hanya menyediakan tempat pengungsian sementara, Lebanon juga telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pengungsi Suriah. Di Lebanon, pemerintah memberikan akses-akses kemudahan agar pengungsi Suriah tetap dapat menikmati hak-hak dasar yang telah diatur di dalam Konvensi Pengungsi. Beberapa kemudahan dalam akses pendidikan, pekerjaan dan kesehatan diberikan untuk mempermudah pengungsi Suriah dalam menjalankan kehidupan. “In terms of benefits offered to refugees, the Lebanese government allows refugees to enroll in Lebanese universities and have access to primary health care after registering with the UNHCR.”111 Peran Lebanon tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap kasus pengungsi Suriah. 3.2.3 UNHCR United Nation High Commissioner for Refugees atau disingkat dengan UNHCR merupakan organ khusus Perserikatan Bangsa Bangsa yang bertujuan untuk menangani permasalahan pengungsi. Badan yang dibentuk pada tersebut mempunyai beberapa kewenangan yang diatur di dalam Konvensi Pengungsi.

111

Skripsi




72

Jika dianalisis lebih lanjut, peran UNHCR di dalam penanganan pengungsi Suriah antara lain: 1. Sebagai badan yang berwenang memberikan status pengungsi menurut Konvensi. ”Untuk menetapkan seseorang/kelompok orang berstatus sebagai pengungsi sehingga dapat menikmati hak-hak yang ditentukan di dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 atau tunduk pada kewenangan UNHCR maka statusnya harus ditentukan.”112 UNHCR mempunyai kewenangan untuk memberi keputusan mengenai diberikannya status pengungsi tersebut. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban untuk dilakukannya mekanisme identifikasi kepada sekelompok orang tersebut. UNHCR bertugas untuk melakukan analisa terhadap fakta, mengkaitkan penyebab terjadinya perpindahan sekelompok orang tersebut dengan ketentuan di dalam Konvensi. UNHCR merupakan badan resmi yang berwenang menyelidiki dan melakukan analisa untuk mencari tahu penyebab perpindahan sekelompok orang tersebut. Di dalam kasus Suriah UNHCR dapat menyerahkan kewenangan dalam menentukan status pengungsi kepada negara peserta konvensi. Untuk negara yang bukan peserta konvensi, UNHCR tidak dapat mewakilkan kewenangannya di dalam

menentukan

mengirimkan

status

perwakilannya

pengungsi, ke

negara

sehingga tempat

UNHCR pengungsi

dengan untuk

menentukan status pengungsi. Dalam kasus pengungsi Suriah, UNHCR telah melakukan langkah-langkah yang berdampak signifikan atas 112

Skripsi

Ibid.



73

penanganan pengungsi Suriah. UNHCR bekerjasama dengan beberapa negara untuk mengatasi permasalahan pengungsi Suriah. “UNHCR will focus its activities on: the overall coordination of the Syrian refugee crisis; registration; protection monitoring and outreach activities”113 2. Sebagai badan yang bertugas memberikan perlindungan pada pengungsi dan sebagai badan yang mencarikan solusi atas masalah pengungsi. Di dalam Statuta dijelaskan bahwa fungsi dari UNHCR adalah: Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk pengungsi yang bertindak di bawah kekeuasaan Majelis Umum akan memegang fungsi pemberian perlindungan internasional, di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa, kepada pengungsi yang termasuk dalam ruang lingkup Statuta ini dan pencarian solusi permanen masalah pengungsi...”114 UNHCR pada awal dibentuknya, terfokus pada pemberian perlindungan internasional bagi pengungsi. Pemberian perlindungan tersebut terdiri dari 2 bentuk, perlindungan terhadap keselamatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar pengungsi.115UNHCR juga bertugas mencarikan solusi permanen untuk pengungsi. Di dalam kasus pengungsi Suriah, UNHCR dengan berkoordinasi dengan negara tempat pengungsian membuat alternatif-alternatif solusi untuk menangani pengungsi Suriah. 113

Statuta UNHCR.

114

Statuta UNHCR Bab I Angka 1.

115

Perlindungan hak-hak seorang pengungsi yang dijamin oleh konvensi terdiri dari beberapa hak yaitu: 1. Hak untuk kebebasan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan sebagaimana yang dijalankan pengungsi di negara asalnya (Pasal 4 Konvensi) 2. Hak terhadap kepemilikan benda bergerak dan tidak bergerak

Skripsi



74

“UNHCR's overarching strategy in Lebanon remains to protect assist, shelter and access to health and education, and facilitate solutions for refugees and other people of concern, through close partnership with the Government...”116 3. Sebagai badan yang mengumpulkan dana bagi permasalahan pengungsi. For 2015, the budget is set at USD 556.8 million, largely to respond to the Syria situation. In light of the evolving situation in the Syrian Arab Republic and in Iraq, any changes in requirements will be presented in the 2015 Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) for the Syria situation...117 Sumber keuangan UNHCR berasal dari anggaran Perserikatan Bangsa Bangsa dan sumbangan sukarela sebagaimana telah diatur di dalam Statuta UNHCR Bab 3 Angka 20: “Sumbangan sukarela tersebut berasal dari pemerintah, dan juga dari kelompok lain baik individu, maupun organisasi swasta.”118 3.2.4

ICRC ICRC merupakan badan independen yang bermarkas di Swiss. “Tugas

pokok ICRC sebagai pelaksana yang melingkupi kegiatan kemnusiaan dengan cara memberikan pertolongan kepada korban, reunifikasi anggota keluarga yang

116

UNHCR (The UN Refugee Agency), 2015 UNHCR Country Operations ProfileLebanon, http://www.unhcr.org/pages/49e486676.html, 13 Februari 2014, diakses pada 1 Mei 2015.

Skripsi

117

Ibid.

118

Atik, Op. Cit., h.82.



75

terpisah saat konflik, serta mengunjungi tawanan atau tahanan perang.”119 Di dalam kasus Suriah, ICRC berperan sebagai: 120

1.

Krisis air dan masalah fasilitas kesehatan terjadi di Suriah sebagai akibat konflik bersenjata yang menghancurkan fasilitas akses air dan kesehatan. ICRC bekerjasama dengan Palang Merah Suriah berperan sebagai penyedia dan penyalur akses fasilitas air. ICRC juga mengirimkan obat-obatan bagi korban akibat konflik bersenjata di Suriah.

2.

Penduduk Suriah yang terjebak konflik bersenjata di negaranya sangat membutuhkan bahan makanan. ICRC bekerjasama dengan Palang Merah Suriah dan pemerintah Suriah menyediakan makanan dan kebutuhan pokok untuk penduduk Suriah yang menjadi korban adanya konflik bersenjata di Suriah.

3.

ICRC berkoordinasi dengan UNHCR membuat kamp-kamp pengungsian sementara bagi pengungsi Suriah. Pengungsi Suriah yang terusir dari tempat tinggalnya membutuhkan tempat berkatifitas mereka sehari-hari.

4.

ICRC juga berperan sebagai pihak yang memfasilitasi beberapa orang untuk dapat menemukan dan berkumpul bersama dengan keluarganya kembali.

119

Wagiman, Op. Cit.. h. 199.

120

International Comittee of The Red Cross (ICRC), Syria: ICRC Activities in Homs and Hama, January to June 2015, https://www.icrc.org/en/document/syria-icrc-activities-homs-andhama-january-june-2015, 1 Juni 2015, diakses pada 17 Juni 2015.

Skripsi


BAB III PERAN MASYARAKAT INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN PENGUNGSI SURIAH

Recommend Documents