Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Dalam Perang Di Timur Tengah ( Studi Kasus Konflik Suriah )

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (1): 49-58 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2013

Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Dalam Perang Di Timur Tengah ( Studi Kasus Konflik Suriah ) CORNELIUS BERNAD1 NIM. 0802045172

Abstrak: This study aimed to describe the role of the International Committee of the Red Cros (ICRC) in addressing the humanitarian crisis occurring in syria since the conflict between government and majority of people who do not agree with syria Presidential leadership of Syria Bashar al - Assad, the conflict has caused casualties more than 15000 inhabitants and attract attention of the international community to show the ICRC's commitment to provide assistance to communities that syria until the end of 2012 syria is still categorized as a regional humanitarian crisis caused by the war between the government considers that most of people who rebelled against the leadership of its president considered as terrorists and also people who think that the government syria. the president is not on hold anymore. The ICRC's largest humanitarian organization in the world actually take a pretty extreme measure is to ask for permission to both sides of the conflict to give pause time in 1 to 4 hours to evacuate people in syria. It was become casualties of the government or the rebels. Keywords : ICRC di Suriah, Krisis Kemanusiaan

Pendahuluan Konflik yang terjadi sejak April 2011 merupakan ancaman terhadap keamanan manusia. Tentara Assad telah membunuh lebih dari 15.000 orang di beberapa provinsi Suriah, sedangkan ratusan lainnya luka-luka dan mengungsi ke daerah sekitar perbatasan. Akses terhadap kebutuhan dasar manusia seperti air, makanan dan medis pun sangat terbatas. Kenyataan tersebut membawa pada apa yang disebut krisis kemanusiaan, sehingga bisa dikatakan suriah tidak lagi mampu melindungi keamanan warganya.

1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 1, 2014: 49-58

Badan HAM PBB mecatat jumlah korban tewas akibat konflik di Suriah telah mencapai 4.000 orang. Menurut Ketua Badan HAM PBB Navi Pillay, korban tewas terus bertambah menyusul semakin berlarutnya konflik senjata antara demonstran anti pemerintah dan pasukan pendukung Presiden Bashar al-Assad. Pada kenyataan tersebut menggambarkan, perang sipil yang sedang terjadi di Suriah. Komisi Penyelidik Independen PBB melaporkan, pasukan pemerintah suriah telah melakukan tindak kejahatan kemanusiaan terhadap warga sipil, termasuk membunuh dan menyiksa anak-anak. Hal ini berlangsung sejak para demonstran berunjuk rasa menentang pemerintah pada Maret 2011 lalu Keberadaan ICRC dalam konflik Suriah di tanggapi secara positif oleh masyarakat internasional. Keberadaan dan perhatian ICRC pada krisis kemanusiaan dalam konflik Suriah tersebut sangat lah penting. Dengan mandat yang didapat dari masyarakat internasional seperti tersebut di atas diharapkan dapat mendorong ICRC untuk melaksanakan misinya di Suriah dan berperan membantu Suriah mengatasi permasalahan yang ada. Permasalahannya sejauhmana peran yang dijalankan oleh ICRC dalam krisis Suriah menjadi penting untuk diketahui. Seperti diketahui bahwa peran ICRC diharapkan oleh masyarakat internasional dapat membantu Suriah menangani permasalahan yang ada terutama dalam hal kemanusiaan. Namun kenyataan dilapangan menggambarkan bahwa keberadaan ICRC dalam krisis suriah banyak menghadapi hambatan dalam menjalankan perannya. Pengetahuan mengenai hambatan-hambatan yang di alami ICRC dalam menjalankan perannya dalam krisis suriah menjadi penting untuk diketahui. Kerangka Dasar Teori 1. Organisasi Internasional Organisasi Internasional secara sederhana dapat didefinisikan sebagai Pengaturan bentuk kerja sama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal-balik yang diejawantahkan melalui pertemuanpertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala. ICRC dalam hal ini merupakan anggota Organisasi Internasional Non Pemerintah (Non Govermental Organization) yang bergerak di bidang kemanusiaan dalam hal ini membantu korban bencana ataupun konflik yang terjadi beberapa belahan dunia saperti konflik yang terjadi di suriah atau yang sering disebut NGO. NGO pada umumnya merupakan organisasi dibidang olah raga, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan kesenian. Contoh : 1. IBF (International Badminton Federation) 2. ICC (International Chambers Commerce) 3. ICRC (International Committee of the Red Cross)

50

Peran ICRC dalam menagani krisis kemanusiaan di Suriah (Cornelius Bernad)

2. Konsep Keamanan Manusia (Human Security) Konsep keamanan manusia ini merupakan konsep baru dalam kajian strategis keamanan yang masih banyak diperdebatkan. Banyak sekali definisi yang muncul seiring perdebatan tersebut. Beberapa diantaranya adalah: 1. Keamanan manusia mengandung dua aspek penting. Pertama, keamanan manusia merupakan “keamanan (manusia) dari ancamanancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan depresi”. Kedua, keamanan manusia pun mengandung makna adanya “perlindungan atas pola-pola kehidupan harian seseorang-baik di dalam rumah, pekerjaan, atau komunitas dari gangguangangguan yang datang secara tiba-tiba serta menyakitkan”. 2. Keamanan manusia adalah sebuah pendekatan dalam kebijakan luar negeri yang berpusat pada manusia, dimana stabilitas tidak akan dapat dicapai kecuali hak asasi, keselamatan dan kehidupan manusia terlindungi dari ancaman kekerasan. 3. Keamanan manusia berarti melindungi nilai-nilai vital kehidupan manusia dengan cara menjaga kebebasan dan pemenuhan manusia. (Commission on Human Security). 4. Tujuan dari keamanan manusia adalah untuk melindungi nilai-nilai vital kehidupan manusia dari ancaman kritis dengan cara menjaga konsistensi pemenuhan manusia jangka panjang. Dalam perdebatan lebih lanjut, David Baldwin dalam Kanti Bajpai berpendapat bahwa dibutuhkan setidaknya kesepahaman dalam pengertian dasar dari keamanan dan juga spesifikasi yang lebih sempit untuk istilah tersebut. Hal ini kemudian mengacu pada empat pertanyaan dasar yaitu keamanan untuk siapa, keamanan dalam nilai apa, keamanan dari ancaman apa, dan juga pencapaian keamanan dengan cara apa. Dan pembahasan atas konsep ini pun berakhir dengan penjabaran jawaban dari empat pertanyaan tersebut. Dalam website resmi Humas UNPAR 7 September 2008 Banerjee, Dipankar (2003). Security and Diplomacy In The 21st Century. New Delhi: Institute of Peace and Conflict Studies mengatakan Pertama, untuk membedakan konsep keamanan manusia dengan konsep keamanan tradisional, kita harus memahami untuk siapa keamanan itu di tujukan. Konsep keamanan tradisional lebih memfokuskan pada negara yaitu national independence, kedaulatan, dan integritas territorial, sedangkan konsep keamanan manusia lebih memfokuskan pada nilainilai baru keamanan yang berpusat pada manusia, seperti penghormatan atas HAM dan kebebasan. Akan tetapi, dalam konsep ini, negara tidak bisa diabaikan karena negara dianggap sebagai penjaga atau pemberi keamanan bagi individu itu sendiri. Kedua perlu dipahami keamanan dalam konsep ini adalah keamanan dalam nilai seperti apa. Dalam konsep ini, nilai yang terpenting adalah keamanan jasmani manusia dan kebebasan individu-nya. Keamanan jasmani tersebut dapat

51


dinyatakan dalam dua hal yaitu perlindungan jasmani dari rasa sakit dan pembinasaan; serta kesehatan jasmani. Kanti Bajpai mengatakan Kebebasan individu, dapat dinyatakan dalam dua komponen yaitu kebebasan dasar yang sehubungn dengan pilihan hidup (pernikahan, hukum personal, orientasi seksual, pekerjaan), dan juga kebebasan individu dalam bersosialisasi. Keamanan jasmani dan juga kebebasan individu ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena akan sama saja ketika seseorang sehat jasmaninya tapi tidak mempunyai kebebasan untuk mengembangkan diri, begitu juga sebaliknya akan sia-sia ketika dia mempunyai kebebasan tapi tidak didukung dengan jasmani yang sehat. Memahami ancamanancaman yang dapat merusak keamanan manusia juga sangatlah penting. Ancaman-ancaman tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ancaman langsung dan ancaman tidak langsung. Terakhir dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana keamanan manusia itu dapat di capai. Dalam konsep ini, kekuatan militer tidak lah efektif untuk menghadapi ancaman-ancaman atas keamanan manusia. Kekuatan militer hanya digunakan dalam keadaan terpaksa, itu pun akan diberlakukan sanksi atasnya. Langkah yang lebih tepat antara lain adalah: 1. Pengembangan sumber daya manusia dan pemerintahan yang berpihak pada manusia. 2. Kerjasama jangka panjang sangat lah diperlukan seiring meningkatnya rasa saling ketergantungan, sehingga negara-negara harus bersamasama mengatasi ancaman atas keamanan manusia. Mereka juga harus merangkul organisasioraganisasi internasional baik organisasi pemerintah atau pun non-pemerintah serta intitusi-institusi lain. 3. Lebih diperlukan soft power atau kekuatan berdiplomasi untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya kerjasama international untuk mengatasi ancaman atas keamanan manusia. 4. Negara harus bersama-sama dengan institusi nasional maupun organisasi internasional, mengembangkan norma tingkah laku dalam hal keamanan manusia, serta membuatnya lebih demokratis dan representatif tanpa melumpuhkan negara itu sendiri dan proses implementasi dari norma tersebut. Keempat pernyataan tersebutlah yang dapat kita gunakan untuk mengetahui bagaimana terancamnya keamanan manusia di Suriah pasca konflik awal April 2010 lalu. Dari pertanyaan awal kita bisa ketahui bahwa saat ini keamanan manusia secara individu dimana pun ia berada atau tinggal, sangatlah penting. Begitu juga individu-individu yang tinggal di Suriah, apapun status kewarganegaraan mereka, keamanan mereka sebagai manusia haruslah dijaga dan diperhatikan baik oleh negara maupun masyarakat internasional lainnya. Selanjutnya jenis ancaman yang dibuat oleh UNDP di atas, dapat dipahami bahwa konflik bersenjata antara pasukan Suriah dengan pasukan anti pemerintah yang terjadi di Suriah bisa menjadi ancaman langsung sekaligus tidak langsung bagi

52


masyarakat sipil disana. Menjadi ancaman langsung terlihat jelas karena konflik ini adalah sebuah konflik internasional yang berujung pada banyaknya korban meninggal, dan juga banyaknya bahan-bahan peledak yang masih tersisa. Sedangkan dikatakan ancaman tidak langsung karena konflik ini juga berakibat pada hancurnya Suriah yang membawa pada pengungsian dan juga deprivasi atau hilangnya akses akan kebutuhan-kebutuhan dasar meliputi makanan, air bersih, medis, dan pendidikan. Situasi yang terjadi juga menunjukkan bahwa kedua nilai keamanan manusia yaitu keamanan atas jasmani manusia dan kebebasan individu sudah tidak lagi terjamin. Dan negara, dalam hal ini Suriah yang telah dipercaya untuk menjamin kedua nilai keamanan tersebut dapat dikatakan sudah tidak mampu lagi menjalankan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan institusi lain, untuk membantu Suriah dan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe EksplanatifLongitudinal, dimana penulis mencoba membentuk pemikiran baru dari latar belakang peran ICRC dalam konplik Suriah dan hambatan-hambatan yang dialami ICRC dalam melaksanakan perannya dalam krisis suriah, serta teknih analisa data yang digunakan penulis adalahteknik analisis kualitatif. Hasil Penelitian ICRC didirikan atas dasar fakta-fakta adanya praktek ketidak adilan terhadap manusia khususnya anak-anak. ICRC merupakan sebuah kekuatan baru untuk membantu dan membangun sebuah dunia dimana hak setiap anak-anak harus ditegakkan. Kekuatan tersebut utnutk mempengaruhi para pembuat kebijakan dengan merangkul lembaga internasional lainnya agar dapat merencanakan untuk suatu program yang berdasarkan pada berbagai fenomena yang menyudutkan hak anak-anak dan nantinya dapat di implementasikan dengan tujuan menghormati hak-hak asasi di setiap negara. Dengan dukungan dari seluruh negara di dunia, ICRC juga bekerjasama dengan organisasi internasional lainnyaguna memantau dan memposisikan warga sipil dengan benar dan layak. Masyarakat dunia telah sepakat untuk membangun kondisi damai serta menolak segala tindakan kekerasan terhadap anakanak.Namun justru fenomena yang terjadi adalah semakin banyaknya berita mengenai peperangan, keterlibatan anak dalam konflik dan kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap kemanusiaan.Peperangan yang didasari oleh rasa dendam dan permusuhan telah merenggut rasa aman, kasih sayang serta perhatian setiap warga negara. Konvensi Hak Asasi Manusia Konvensi tentang Hak-hak asasi manusia adalah hal pertama yang mengikat sesuai instrumen hukum internasional untuk menggabungkan hak asasi manusia; sipil, budaya, ekonomi, politik dan hak-hak sosial. Di sahkan Majelis Umum PBB pada tahun 1989. Konvensi ini menjelaskan

53


bahwa anak-anak juga memiliki empat prinsip dasar hak-hak yang harus dihormati ICRC juga ikut andil menyediakan program koordinasi, tentang arah strategis dan dukungan finansial untuk melindungi warga sipil dan hak-hak mereka.termasuk inisiatif untuk memastikan bahwa perawatan dan perlindungan yang diberikan sesuai dengan program Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR). Perlindungan keamanan kemanusiaan dalam situasi konflik merupakan salah satu problematika yang membutuhkan penyelesaian melalui beberapa tahapan. Salah satunya yakni menciptakan keamanan negara. Menurut Barry Buzan keamanan negara merupakan salah satu kondisi penting bagi keamanan manusia, karena tanpa adanya negara, maka tidaklah terlampau jelas agen-agen/lembaga manakah yang dapat bertindak atas nama individu. Konflik sipil Sierra Leone telah membentuk rentetan kasus pelanggaran HAM yang panjang dan kejahatankejahatan perang lainnya. Dalam pengggulangan krisis kemanusiaan khususnya anak-anak korban perang di Suriah, ICRC di dukung UNICEF dan TRC dan pemerintah setempat untuk membantu memberikan pertolongan terhadap anak-anak dari dampak perang. Dengan melakukan kerjasama organisasi non-pemerintah di Suriah seperti Caritas, Save The Children dan Christian’s children Fund, UNICEF, ICRC mengembangkan konsep rehabilitasi bagi anak-anak yang terkena dampak akibat konflik. Konsep ini dinamakan psycho-social programs yang berisikan teknikteknik terapi untuk para tentara anak. Batas maksimum seorang anak dalam pusat rehabilitasi adalah enam bulan.Kecuali anak-anak yang yang masih membutuhkan perawatan medis dan anggota keluarga mereka belum ditemukan. Dengan melihat situasi anak di Suriah, ICRC bekerja sama dengan dengan Menteri Kesejahteraan Sosial, Gender dan Anak-anak, Departemen Hukum, WFP, dan LSM-LSM lainnya menyusun program singkat untuk Suriah, dengan memfokuskan kepada tiga hal yaitu : 1. Dukungan untuk kebijakan nasional, kerangka hukum, advokasi tentang perlindungan hak asasi manusia khususnya anak-anak: ICRC mendukung harmonisasi hukum nasional dankebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak sesuai dengan The Convention on the Rights of the Child (CRC). Advokasi dilakukan untuk meningkatkan pengalokasian sektor sosial, dan memastikan hak anak-anak, terutama anak yatim dan anak-anak yang tidak memiliki pendidikan, pelayanan sosial serta kesehatan yang layak. 2. Membangun kapasitas kelembagaan dan sistem untuk perlindungan terhadap semua warga sipil khususnya anak-anak. ICRC mendukung Pemerintah dalam mengembangkan kerangka aturan bagi warga sispil Suriah termasuk memantau standar perawatan serta perlindungan terhadap warga sipil. Dan juga penekanan terhadap pembangunan kapasitas di bidang kesehatan dan pendidikan penyediaan terhadap layanan sosial untuk mengidentifikasi dan memberikan pelayanan terhadap korban tindak pelecehan seksual,gender, dan segala hal yang berbasis kekerasan. Dalam bidang kesehatan dan pemantauan

54


standar kesehatan ICRC mendukung fasilitas penyediaan air dan sanitasi lingkungan di kamp pengungsian.Disediakan pula WC tambahan bagi 6000 warga sipil, lalu memfasilitasi pelatihan mekanik-mekanik untuk pompa air. ICRC juga membentuk klub relawan bernama Blue Flag yang dilatih untuk menangani kasus diare dan kolera. Untuk pendidikanICRC membantu merehabilitasi beberapa sekolah dan mendirikan sekolah di kamp pengungsian. 3. Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Masalah Perlindungan hak asasi manusia dan khususnya anak di Suriah: ICRC bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara informasi mengenai isu-isu penting perlindungan anak di Suriah.Anggaran ICRC tersebut sudah mencakup biaya operasi lapangan sebesar 970 juta Swiss Franc (Rp 9,7 trilyun) dan 181 juta Swiss Franc (Rp 1,8 untuk mendukung kegiatan di Kantor Pusat di Jenewa. Secara total, jumlahnya mendekati anggaran yang diajukan dalam anggaran ICRC pada tahun 2011. Upaya lain yang dilakukan ICRC dalam menangani krisis kemanusiaan di Suriah adalah komite Internasional Palang Merah akan mengevakuasi warga sipil yang terluka, sakit, dan ingin meninggalkan wilayah konflik di kota Homs, Suriah. Kota itu menjadi wilayah terparah sejak pemberontakan terhadap Presiden Suriah Bashar Al-Assad yang dimulai 15 bulan lalu. Sejumlah pekerja Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mencoba menerobos lokasi pertempuran di Homs, Kamis (21/6), tapi terpaksa kembali karena riuhnya tembakan.Itu di luar perkiraan karena sehari sebelumnya pasukan Suriah dan gerilyawan pemberontak sepakat melakukan gencatan senjata untuk memberi kesempatan pada operasi kemanusiaan. Kesimpulan Pelanggaran HAM di Myanmar menjadi perhatian dunia internasional dan organisasi yang bergerak dibidang HAM. Tanpa terkecuali Amnesti Internasional yang berkapasitas sebagai NGO berupaya memperjuangkan kebebasan Aung San Suu Kyi dengan berbagai cara diantaranya mengecam Junta Militer, mendesak pula agar segera dibebaskannya Aung San Suu Kyi. Kemudian berusaha mencari informasi serta data-data tentang penangkapan tokoh prodemokrasi tersebut, walaupun Myanmar pada saat itu sangat tertutup dari dunia luar tetapi selalu berusaha untuk terus mencari data-data dan informasi tentang Aung San Suu Kyi. Tindakan lainnya adalah menginformasikan ke berbagai pihak internasional seperti PBB, negara-negara yang menjunjung tinggi HAM tentang keadaan Aung San Suu Kyi. Dengan data-data yang diperoleh Amnesti Internasional memberikan informasi dan laporannya ke dunia internasional mengenai penangkapan Aung San Suu Kyi pada tahun 2003. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Amnesti Internasional dalam usaha pembebasan Aung San Suu Kyi adalah sikap Junta Militer yang tidak peduli terhadap kecaman dari berbagai pihak. Hal ini terlihat dari upaya tekanan internasional yang tidak berpengaruh terhadap Junta Militer dan kembali

55


memperpanjang masa tahanan Aung San Suu Kyi. Kemudian hambatan yang lain adalah terbatasnya kebebasan pers, dan pemilu yang tidak demokratis sehingga penegakan HAM tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Peran ICRC di Suriah dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik yang berlangsung sejak April 2012 di Suriah telah merenggut kehidupan khususnya mereka yang terkena dampak perang.Fakta yang menyajikan bahwa pentingnya perlindungan kemanusiaan dari tindak kekerasan,eksploitasi, penculikan dan tindakan amoral lainnya berpengaruh bagi keberlangsungan ICRC sebagai organisasi yang menangani masalah perlindungan keamanan kemanusiaan untuk memberikan bantuan serta rehabilitasi yang terkena dampak perang di Suriah. Peran yang dilakukan ICRC selama berada di Suriah telah banyak membawa orientasi positif bagi perkembangan mental warga yang terkena dampak akibat perang. Programprogram yang dijalankan oleh ICRC berkisar pada: 1. Mengadvokasikan pembebasan warga sipil yang diculik yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, dan mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan oleh lembaga-lembaga perlindungan keamanan kemanusiaan. 2. Meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia melalui program-program, dan laporan tentang pelanggaran keji hak asasi kemanusiaan. 3. Mendukung pusat-pusat perawatan darurat, membina keluarga dan grup dimana anak-anak dapat berlindung sementara proses pencarian keluarga mereka sedang dilakukan. 4. Program psychosocial untuk anak-anak yang terkena dampak perang. 5. Pelacakan dan penyatuan kembali keluarga. 6. Reintegrasi kedalam masyarakat dan keluarga: pendidikan, pelatihan keterampilan, program-program pendukung, akses ke layanan kesehatan. 7. Mendukung program-program untuk anak-anak korban kekerasan dan pelecehan seksual, serta konseling, pelayanan medis dan program-program untuk ibu-ibu muda. 8. Penempatan di pusat-pusat pelatihan agar mendapatkan akses pendidikan yang mudah, sementara dilakukan pelacakan, mediasi keluarga dan legalisasi hukum. 9. Bekerjasama dengan Pemerintah untuk memperkuat kapasitasnya sebagai pemantau program-program untuk anak-anak, serta mengembangkan kebijakan dan strategi dan meninjau perundang-undangan yang ada. Proses DDR adalah ketentuan-ketentuan relevan berdasarkan hukum internasional, Hasil yang didapat berdasarkan pengalaman United Nations Children's Fund (UNICEF) dan mitranya selama 15 tahun dalam menjalankan program-program untuk mencegah terjadinya krisis kemanusiaan pasca DDR serta pelaksanaan demobilisasi dan reintegrasi warga sipil yang terlibat dalam kelompok angkatan bersenjata. Dalam prosesnya, ICRC bersama UNICEF

56


memfasilitasi serta memimpin program DDR khusus anak-anak.Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kapabilitas ICRC dalam kasus konflik Suriah hanya untuk mengatasi akibat dari adanya konflik.Instabilitas politik serta konflik yang berkepanjangan di Suriah merupakan faktor semakin meningkatnya krisis kemanusiaan. Namun dengan upaya lain diserukannya gencetan sejnjata antar kelompok-kelompok yang berkonflik, diharapkan aturan hukum di Suriah semakin baik dan perubahan stabilitas kemanan yang semakin membaik maka berpengaruh kepada menurunnya krisis kemanusiaan di Suriah. DAFTAR PUSTAKA 1. Buku Analisis CSIS Tahun XXXI/2002 No 1, Isu-isu Non-Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan, CSIS, Jakarta, hal. 106 A. Lerroy Benett, International Organizations : Principles and Issues, University of Delaware, Englewood Cliffs, New Jersey-Prentice Hall, 1995. hlm 2-3 Bahder Johan nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia,Bandung, CV. Mandar Maju, 2011. hal, 55 Biddle and Biddle, Community Development, (New York: The Rediscovery of local Initiative, Holt and Winston, 1965). Hlm 215-218 Blondel, The Fundamental Principles of The Red Cross and Red Crescent. ICRC, Geneva, 1992, halaman 8 H.Umar Mu’in, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional & Perhimpunan Palang Merah Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, halaman. 12 Henry Fournin, Komite Internasional Palang Merah Internasional Committee of The Red Cross (ICRC) dalam Hukum Humaniter Suatu Perspektif, PSHH Trisakti, Jakarta, halaman. 110 “International Committee ot the Red Cross, hal 6-7 ICRC, ICRC menjawab pertanyaan-pertanyaan anda, Jakarta, 2004, halaman. 9 mengenal lebih jauh gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional, Jakarta, 2005, halaman. 4

57


J.G.Starke, Pengantar Hukum Internasional 2, Aksara Persada Indonesia, Jakarta 1989, halaman. 253 Kanti Bajpai, Human Security: Concept and Measurement, Kroc Institute Occasional Paper #19:OP:1, New Delhi, Jawaharlal Nehru University, 2000, hal. 8, http://www.hegoa.ehu.es/dossierra/seguridad/Human_security_concep t_and_measurement.pdf, 13 September 2008 Landy Haryo Subianto, “Konsep Human Security :Tinjauan dan Prospek” dalam Analisis CSIS, tahun XXXI?2002, No.1, hlm 106-107.

Umar S. Bakry, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, University Press, Jakarta, 1999. hlm 127 United Nation Development Program (UNDP), Human Development Report 1994 (New York: Oxford University Press, 1994) hlm. 23 2. Jurnal Ekonomi Suriah Kian Lemah, Negara-negara Tetangga di Teluk Arab Menutup Kedubes,” Kompas, 17 Maret 2012, Hal. 8. “Convention on the Right of the child”, UN general Assembly,diakses dari situs http://www.cirp.org/library/ethics/UN-convention/ tanggal 23 Maret 2009 pukul 05.09 WIB 61 “A Survey of Programs on the Reintegration of Former Child Soldiers”, diakses dari situs http://www.mofa.go.jp/policy/human/child/survey/ tanggal 28 September 2012 pukul 11.26 WITA “Children Associated with the War (CAW)”, diakses dari situs http://www.daco-sl.org/encyclopedia/5_part/5_6/caw_profile.pdf tanggal 28 September 2012 pukul 09.10 WITA 3. Internet http://international.okezone.com/read/2012/08/16/412/678735/sejarah-awalsuriah Diakses pada tanggal 7 Sepetember 2012 Jam 14.00 http://alhamdulillah-abhot.blogspot.com/2012/06/sejarah-republik-suriah.html http://arlina100.wordpress.com/2009/01/13/pengertian-konflik-bersenjatanoninternasional-menurut-konvensi-jenewa-1949/

58


59

Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Dalam Perang Di Timur Tengah ( Studi Kasus Konflik Suriah )

Recommend Documents