KEPENTINGAN YORDANIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI SURIAH

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2017, 5 (2) 499-512 ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2016

KEPENTINGAN YORDANIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI SURIAH Annisa Kusumawardhani1 Nim. 1002045176 Abstract The handling of Jordan to Syrian refugees in 2011 is related to the existence of some interest, The aim of this study was to explain and describe about the handling and assistance provided by Jordan to Syrian refugees, in which entry of Syrian refugees to Jordan such as to avoiding internal conflict in Syria. This type of research is an explanatory. The concept used in this study is refugees concept and the national interest concept. By applying national interest concept, this research will discuss in more detail what interests of Jordan to the handling of the Syrian refugees. The study found there are two Jordan interests of in handling Syrian refugees are existence political interest and economic interest. Keywords: Jordan Interest,Handling of Refugees, Syria Refugees

Pendahuluan Suriah merupakan negara Arab yang terkena efek revolusi dari Arab Springyang mengakibatkan terjadinya konflik internal yaitu konflik saudara antara kubu pemerintah Bashar al-Assad bersama pihak militer Suriah dengan kubu oposisi yaitu warga Suriah yang bergabung dengan FSA (Free Syrian Army) atau Tentara Pembebasan Suriah. Selama pemerintahan Bashar al-Assad melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya seperti, tidak memberikan kebebasan berbicara dan berpendapat, internet dimonitor dan disensor di mana media tetap dikuasai oleh negara, hal inilah yang menyebabkan rakyat Suriah menuntut Bashar al-Assad dengan melakukan demonstrasi besar-besaran pada 11 Maret 2011. (R, Abouzeid, 2012) Maraknya demonstrasi yang menentang Rezim Pemerintahan Bashar al-Assad, mengakibatkan pemerintahan tersebut menggunakan cara kekerasan dengan melakukan tindakan represif terhadap masyarakat Suriah seperti pada tahun 2012, militer Suriah melakukan pembantaian terhadap warga sipil di kota Houla yang menimbulkan korban sekitar 108 korban jiwa. (Islam Pos, 5 Januari 2014) Kemudian pada tanggal 29 Juli 2011. Dibentuknya kelompok oposisi Free Syrian Army (FSA) dimana kelompok tersebut merupakan gabungan antara kelompok demonstran dan beberapa pihak militer Suriah yang menolak perintah rezim al-Assad. Hal ini

1

MahasiswaProgramS1IlmuHubunganInternasional,FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik, UniversitasMulawarman.Email:[email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 5, Nomor 2, 2017: 499-512

dimaksudkan agar meyakinkan masyarakat bahwa dengan dibentuknya FSA dapat membantu menghentikan tindakan represif yang dilakukan oleh rezim al-Assad. Akibat konflik yang terjadi di Suriah makarakyat Suriah terpaksa harus meninggalkan negaranya untuk mencari tempat perlindungan ke negara-negara tetangga seperti ke Lebanon, Turki, Irak serta Yordania dan memilih menjadi pengungsi guna untuk mendapatkan keamanan dan kehidupan lebih baik, karena letak geografis Yordania dan Suriah yang berdekatan, maka sebagian besar warga Suriah lebih memilih pergi ke Yordania. Untuk menuju Yordania warga Suriah menyeberang melalui pintu perbatasan yang terletak di antara wilayah kota Dharaa di bagian Suriah selatan dan bagian utara Yordania dengan melewati jalur darat dan menggunakan truk. Yordania telah menampung pengungsi Suriah sejak tahun 2011. Awalnya hanya menampung sekitar 500 ribu jiwa dan bertambah kurang lebih menjadi 629.000 jiwa pada tahun 2014. Adapun pembukaan pintu perbatasan oleh pemerintah Yordania dikarenakan Yordania dan UNHCR telah bekerjasama untuk menangani para pengungsi atau pencari suaka sesuai dengan hukum internasional serta kebijakan resmi mengenai Status Pengungsi yang terdapat dalam Nota 1998 Memorandum of Understanding (MoU) antara UNHCR dan Yordania. MoU ini adalah dasar untuk kegiatan UNHCR di Yordania dengan tidak adanya instrumen hukum pengungsi internasional atau nasional yang berlaku di Yordania, MoU menetapkan parameter untuk kerjasama dengan pemerintah Yordania pada penyediaan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi dan pencari suaka dan memungkinkan pengungsi tinggal dengan maksimum enam bulan setelah terkumpulnya pendataan pengungsi. (UNHCR, 3 Maret 2014)

Kerangka Dasar Teori dan Konsep Konsep Kepentingan Nasional Kepentingan nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama di antara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan di dalam sebuah negara. Kedua hal pokok ini yaitu, keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity) merupakan dasar untuk menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara.(T. May Rudy, 2012 : 116 Kepentingan nasional juga sering digunakan atau popular dalam analisa hubungan internasional baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun menganjurkan perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara.( Mohtar Mas’oed, 1990 : 139)

500

Kepentingan Yordania Menangani Pengungsi Suriah (Annisa Kusumawardhani)

Kepentingan nasional mengandung nilai-nilai yang merupakan dasar bagi suatu negara untuk mencapai apa yang di cita-citakan, dan pencapaian itu perlu adanya susunan strategi dan tujuan sasaran. Sasaran ini dapat dibagi dalam sasaran jangka panjang (long range objectives) yaitu menetapkan pada suatu kondisi yang ingin dicapai dengan berbagai upaya meliputi jangka waktu yang cukup lama dan digunakan sebagai usaha pengarahan dalam melaksanakan sasaran-sasaran jangka menengah dan sasaran ini memberi pengarahan pada sasaran jangka pendek, pencapaian sasaran harus diusahakan agar seimbang hingga tidak mengganggu hubungan baik antar negara. Sasaran jangka menengah (middle range objectives) yaitu pelaksanaan rencana strategi yang dilakukan secara bertahap melalui taktik untuk menentukan target atau kondisi yang ingin dicapai, misalnya dalam lima tahun mendatang. Target tersebut mengenai bidang politik, hubungan ekonomi dan hubungan sosial serta masalah keamanan negara dan bangsa yang keseluruhannya di integrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional. Sasaran jangka pendek (short range objectives) yaitu tujuan-tujuan politik yang harus dicapai dalam waktu dekat baik mengenai kepentingan nasional maupun kepentingan internasional.(Suffri Jusuf, 1989: 30) Menurut Donald E. Nuechterlein, ada empat kepentingan dasar dari setiap negara yaitu :2 (Donald E. Nuectherlein, 1979 : 76) 1) Kepentingan Pertahanan yaitu kepentingan untuk melindungi semua warga negaranya dati ancaman kekerasan fisik yang dilakukan oleh negara lain dan melindungi sistem politik nasional dari ancaman luar. 2) Kepentingan Ekonomi yaitu meningkatkan kemakmuran perekonomian negara melalui hubungan dengan negara-negara lain. 3) Kepentingan Tata Dunia Internasional yaitu memelihara sistem politik dan ekonomi internasional, sehingga negara dapat merasa aman dan perdagangan warga negara dapat berjalan dengan tenang dan damai di luar batas negara mereka. 4) Kepentingan ideologi yaitu melindungi nilai-nilai dimana warga negara dari suatu negara dapat mengambil bagian dan percaya untuk menjadi kesatuan yang universal. Konsep Pengungsi Pengertian atau istilah pengungsi secara umum mengalami dinamikanya sendiri, Pengungsi itu sendiri adalah orang yang mencari tempat aman untuk mendapatkan perlindungan dari serangan yang menurut mereka itu akan mengancam dan membahayakan dirinya dan daerah tempat mereka tinggal.3 (Wagiman, 2012 : 96) Permasalahan mengenai pengungsi saat ini sudah menjadi kepedulian bersama bagi masyarakat internasional, karena pengungsi itu sendiri menjadi status warga negara yang ingin mencari atau mendapatkan tempat perlindungan yang aman untuk menghindari ancaman dan bahaya. Lahirnya konvensi Pengungsi 1951 tentang status pengungsi juga merupakan bukti sekaligus kepedulian negara-negara di dunia untuk

501


mengatasi permasalahan tersebut. Sejak saat itu pengaturan pengungsi masuk dalam bagian perbincangan ranah hukum internasional.Dalam pengaturan pengungsi tersebut bahwa yang menentukan kriteria untuk dapat disebut sebagai pengungsi adalah. Pertama, seseorang atau sekelompok orang disebut sebagai pengungsi jika keberadaannya di luar negara tempat mereka semula berada sebagai warga negara atau bertempat tinggal. Kedua, seseorang atau sekelompok orang disebut pengungsi apabila dapat dibuktikan tidak terdaftar di negara lain selain negara yang ingin dijadikan sebagai tempat perlindungan atau tidak ada lagi perlindungan dari negara asalnya. Selain itu hak asasi manusia dalam konteks hukum pengungsi setidaknya berhubungan dengan tiga hal. Pertama, perlindungan terhadap penduduk sipil akibat konflik bersenjata. Kedua, perlindungan secara umum yang diberikan kepada penduduk sipil dalam keadaan biasa. Ketiga, Perlindungan terhadap pengungsi baik IDP’s (Internal Displaced Person) maupun pengungsi lintas batas.Pengungsi internal itu sendiri adalah pengungsi yang keluar dari wilayah tertentu dan menempati wilayah lain tetapi masih dalam satu daerah kekuasaan satu negara sedangkan pengungsi lintas batas merupakan mereka yang mengungsi ke negara lain. Pengungsi seringkali mengakibatkan masalah yang tidak kecil baik kepada negara tuan rumah maupun negara asal. Jumlah pengungsi juga sangat mempengaruhi kondisi negara yang menjadi tuan rumah. Masalah pengungsi tidak dapat menjadi tanggung jawab satu pihak saja, apalagi adanya pengungsi ini disebabkan oleh konflik yang terjadi di negara asalnya, maka semua pihak atau masyarakat internasional berhak membantu atau terlibat dalam masalah ini agar para pengungsi mendapatkan penanganan dan perlindungan yang baik dan aman. Metodologi Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatif dimana penulis menjelaskan penjelasan tentang penyebab terjadinya kejadian, dengan hasil akhir penelitian adalah gambaran hubungan sebab akibat. Data-data yang disajikan ialah data sekunder yang diperoleh melalui telaahpustaka dan literatur-literatur, seperti buku maupun internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah library research. Hasil Penelitian Konflik di Suriah Suriah merupakan negara yang terletak di wilayah Syam, berbatasan langsung dengan Turki di sebelah utara, Palestina dan Yordania di sebelah selatan, Lebanon dan Laut Tengah di barat dan Irak di timur.Total wilayah Suriah adalah 185.180 km²dengan sebagian besar wilayahnya merupakan gurun. Ibukota Suriah adalah Damaskus, dengan sistem pemerintahan Republik. Mayoritas suku di Suriah adalah Arab dengan persentase 90,3% dan sisanya suku Kurdi, Armenia dan lain-lain dengan persentase 9,7%. Sejak tahun 2000 hingga saat ini Suriah berada dibawah kekuasaan pemerintahan Bashar al-Assad yang melanjutkan kekuasaan ayahnya Hafez al-Assad dimana selama pemerintahan Ayahnya hingga berlanjut kepada Bashar al-Assad hanyamenggunakan satu partai saja yaitu partai Ba’ath. Selain itu, pada tahun tersebut menjadi awal pemerintahan Bashar al-Assad yang dimana ia mewarisi kondisi

502


perekonomian yang tidak baik. Kemudian pada tahun 2005 ia menjanjikan akan melakukan reformasi ekonomi yang disebut “ekonomi pasar sosial” yang mengalihkan perekonomian yang dikelola oleh pemerintah menjadi perekonomian yang lebih liberal. Namun perubahan tersebuttidak merata dan tidak menyebar ke kota-kota kecil, dan tidak cukup untuk mengimbangi tekanan penduduk yang sangat besar sepertidi provinsi Dharaa hingga meluap dari pusat ke daerah-daerah pinggiran. Selain itu, selama pemerintahannya Bashar serinhgkali melakukan tindakan yang sewenang-wenang seperti, tidak memberikan kebebasan berbicara dan berpendapat, media tetap dikuasai oleh negara dengan memonitor dan mensensor internet dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan rakyat Suriah menuntut Bashar al-Assad untuk turun dari pemerintahannya melalui berbagai macam aksi protes. Oleh sebab itu, aksi protes tersebut meluas dan menjadi demonstrasi besar-besaran oleh rakyat Suriah tepatnya di Suriah Selatan di kota Dharaa, yaitu wilayah perbatasan Suriah-Yordaniadimana pihak demonstran tersebut banyak yang ditembak oleh pasukan keamanan Suriah pada 11 Maret 2011.Tidak hanya di Dharaa, demonstrasi juga terjadi di beberapa kota di Suriah lainnya seperti di Doumapada 23 April2011. Kelompok militer yang awalnya mendukung rezim Bashar al-Assad akhirnya membelot ke rakyat Suriah dan membentuk kelompok yang bernama Free Syrian Army (FSA)atau Tentara Pembebasan Suriah.FSA merupakan gabungan antara kelompok demonstran dan beberapa anggota militer Suriah yang membelot dari pemerintahan rezim al-Assad yang dibentuk pada tanggal 29 Juli 2011. Adapun tuntutan rakyat Suriah terhadap pemerintahan al-Assad yaitu pembebasan anak-anak sekolah, memberikan kebebasan yang lebih luas pada rakyat dalam berekspresi dimuka umum, membolehkan demonstrasi secara damai, mencabut undang-undang keadaan darurat yang telah diterapkan selama 50 tahun, diterapkannya sistem multipartai, melepaskan tidak kurang dari 200 tahanan yang sudah lama mendekam dalam penjara, membubarkan Pengadilan Keamanan yang selama ini ditugasi mengadili para pembangkang dan kaum oposan, merombak kabinet, serta menuntut penghentianrezim Bashar al-Assad dari kursi presiden yang dianggap sebagai diktator. Konflik yang hingga saat ini masih terjadi di Suriah menimbulkan berbagai dampak, baik secara ekonomi, politik maupun sosial. Dilihat secara ekonomi, pada tahun 2011 hingga 2014 kerugian negara senilai 1,8 milyar dolar akibat krisis pangan berkepanjangan. Kekeringan yang terjadi di Suriah mengakibatkan kerusakan pada hasil pertanian kemudian harga bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar yang melambung, sehingga warga Suriah tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dapat dilihat secara politik, bahwa kekhawatiran dari dunia terhadap jumlah korban yang tewas semakin meningkat akibat dari konflik Suriah ini. Selain tekanan serta tuntunan dari masyarakat Suriah, Bashar al-Assad juga menghadapi berbagai sanksi dan tekanan dari negara-negara Barat, Timur Tengah serta Organisasi Internasional. Seperti, Amerika Serikat dan sekutunya, Uni Eropa serta Liga Arab. Terutama di wilayah Timur Tengah, beberapa negara tetangga Suriah telah menarik duta besarnya dari negara Suriah dengan sejumlah alasan seperti situasi keamanan yang tidak kondusif, pergolakan politik berdarah, hingga tragedi kemanusiaan.

503


Secara sosial, menurut laporan kelompok pemantau hak asasi manusia, Syrian Observatory for Human Rights pada tahun 2014, jumlah korban yang tewas sudah mencapai 162.000 jiwa, yang terdiri atas 54.000 warga sipil, 42.700 pemberontak dan 65.702 anggota militer Suriah. Selanjutnya terdapat pula 62.800 korban jiwa dari milisi pro presiden Bashar al-Assad dan warga asing yang berperang di pihak pemberontak. Selain banyak korban jiwa yang berjatuhan, tingkat perceraian di Suriah mengalami peningkatan. Kemudian, menurut UNHCR, terdapat lebih dari 70.000 keluarga pengungsi Suriah hidup tanpa ayah dan lebih dari 3.700 anak-anak pengungsi terpisah dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2012 bangunan infrastrukturfasilitas medisseperti dua klinik dan rumah sakit hancur akibat target pemboman. Selain itu,rumah-rumah warga sipil juga banyak yang hancur akibat serangan dari pihak militer Bashar al-Assad.Kondisi inilah yang menjadikan rakyat Suriahmeninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan ke Yordania.Didukung oleh letak geografis antara Yordania dan Suriah yang berdekatan serta jalur akses yang mudah sehingga warga Suriah lebih memilih untuk menjadi pengungsi di negara tersebut. Keberadaan Pengungsi Suriah di Yordania Yordania merupakan sebuah negara yang sebelumnya bernama Transyordania. Negara tersebut berbentuk kerajaan yang terletak di Tepi Barat Sungai Yordania, dengan luas wilayah 96.082 km². Pada tahun 2012 jumlah penduduk Yordania yaitu sebanyak 6.482.081 jiwa dengan mayoritas penduduk Yordania adalah etnis Arab dengan jumlah 98 % dari total populasi. Sedangkan sisanya terdiri dari kelompok etnis Armenia dan Sirkasia yang masing-masing sebanyak 1 % dari total populasi. Tingkat pertumbuhan populasi bisa dikatakan rendah, yaitu sebesar 0,965%. Ibukota dan pusat pemerintahan Yordania adalah di Amman.Yordania berbatasan langsung dengan Arab Saudi di timur dan tenggara, Irak di timur-laut, Tepi Barat dan Israel di barat, Suriah di utara dan Laut Mati yang terletak sekitar 600 m dibawah permukaan laut dan 35 km dari Ibukota Amman ke sebelah barat-selatan. Hingga tahun 2014, jumlah pengungsi Suriah di Yordania mencapai jumlah kurang lebih 629.000 jiwa.Rakyat Suriahmengungsi ke Yordania melalui pintu perbatasan yang terletak di antara wilayah kota Dharaa di bagian Suriah selatan dan bagian utara Yordania melalui jalur darat dan menggunakan kendaraan truk.Pengungsi Suriah yang tiba di Yordania harus mengikuti peraturan dan ketetapan kerjasama antara pemerintah Yordania dan UNHCR yaitu dengan melakukan pendataan dan pengungsi menempati kamp-kamp yang disediakan oleh pemerintah Yordania. Kamp-kamp pengungsi berjumlah 4 (empat) kamp yaitu kamp Zaatari yang terletak di wilayah Mafraq dengaan jumlah pengungsi 83.606 ribu orang dan dibangun pada tanggal 28 Juli 2012, selanjutnya kamp Cyber City dan kamp King Abdullah park terletak di kota Ar-Ramtha dengan jumlah pengungsi di masing-masing kamp kurang lebih 500900 orang. Kemudian kamp Azraq terletak di sebelah timur ibukota Amman dengan jumlah pengungsi 116.865 ribu orang dan dibangun pada 30 April 2014.

504


Kedatangan pengungsi yang terus meningkat ke Yordania dari tahun 2011 yaitu dengan jumlah mencapai kurang lebih 500 ribu jiwa dan pada tahun 2014 mencapai kurang lebih 629.000. Sehingga dengan peningkatan populasi tersebut menyebabkan tekanan yang cukup berat, yaitu masalah pada pasokan air bersih, listrik, pendidikan serta pengangguran. Pengungsi Suriah kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama di wilayah utara Yordania, karena dilihat dari segi geografis wilayah Yordania yang memiliki sumber daya alam yang terbatas, Yordania banyak bergantung pada kegiatan penyediaan jasa dan industri manufaktur untuk menopang perekonomiannya.

Upaya Pemerintah Yordania Menangani Pengungsi Suriah Yordania dengan keterbatasan sumber daya mulai terasa berat menampung jumlah pengungsi yang terus berdatangan. Oleh sebab itu Yordania berupaya terus untuk menyuarakan ke dunia internasional agar dapat membantu mengatasi masalah pengungsi tersebut.Kemudian Yordania jugaberkoordinasi dengan Organisasi Internasional, seperti United Nation High Commissioner (UNHCR) sebagai badan PBB yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pengungsi. UNHCR juga dengan tugasnya mengharapkan agar masalah pengungsi tersebut tidak menjadi gangguan keamanan regional. Kerjasama pemerintah Yordania dengan UNHCR ini sesuai dengan hukum internasional serta kebijakan resmi mengenai Status pengungsi yang terdapat dalam Nota 1998 Memorandum Of Undertanding (MoU) antara UNHCR dan Yordania. MoU ini adalah dasar untuk kegiatan penampungan pengungsi di Yordania dengan tidak adanya instrumen hukum pengungsi internasional atau nasional yang berlaku di Yordania, MoU menetapkan parameter untuk kerjasama dengan pemerintah Yordania pada penyediaan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi dan pencari suaka yang memungkinkan pengungsi tinggal maksimum selama enam bulan setelah terkumpulnya pendataan pengungsi. Keseluruhan total biaya yang telah dikeluarkan oleh Yordania untuk operasional pengungsi Suriah diperkirakantelah mencapai 670.000.000 US $dan sebagian dana tersebut juga merupakan dana sumbangan dari UNHCR sebesar 367.600.000 US $.Tidak hanya Organisasi Internasional, beberapa negara juga turut serta dalam memberikan bantuan kepada pengungsi Suriah di Yordania, di antaranya ialah Bahrain, Arab Saudi dan Aljazair. Bahrain menyumbangkan dana untuk pembangunan sekolah di Yordania sebesar 2 milyar US $.Sekolah tersebut dibangun di kawasan kamp pengungsian Zaatari pada tanggal 25 November 2012, yang menampung kurang lebih 4000 siswa. Kepentingan Politik Keturutsertaan Yordania dalam penanganan pengungsi Suriah di Yordania berhubungan dengan apa yang ingin dicita-citakan yaitu tercapainya kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Dalam mencapai kepentingannya tersebut secara tidak langsung melibatkan masuknya pengungsi Suriah sehingga hal itu menjadi

505


syarat bagi kepentingan nasional Yordania. Awalnya penanganan pengungsitersebut bertujuan atas dasar bantuan kemanusiaan, yaitudengan menunjukkan kepedulian nasib masyarakat sipil Suriah, melindungi rakyat Suriah dari serangan-serangan yang dilakukan oleh kekuatan pro Bashar al-Assad dan dalam rangka mengurangi bertambahnya korban jiwa di Suriah. Pencapaian Yordania dalam mendapatkan kepentingan nasionalnya mengalami cukup tekanan di dalamnya selain masalah pengungsi juga turunnya perekonomian di Yordania, namun Yordania melakukan berbagai cara agar mendapatkan bantuan dari internasional untuk mengatasi masalah pengungsi tersebut. Pemerintah Yordania juga mengatakan, dalam isu kebijakan luar negeri dengan mengajukan tawaran untuk menjadi DK PBB. Pertama, Yordania ingin meningkatkan image positif di mata internasional. Kedua, mendapatkan pengakuan lebih atas perannya menampung pengungsi sehingga harapan Yordania untuk menduduki kursi keanggotaan tidak tetap DK PBB bisa terwujud. Berdasarkan Piagam PBB pasal 23 disebutkan bahwa Dewan Keamanan terdiri dari lima-belas Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Tiongkok, Perancis, Uni Soviet, Kerajaan Inggris dan lrlandia Utara, dan Amerika Serikat merupakan anggotaanggota tetap Dewan Keamanan. Majelis Umum memilih sepuluh Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, dengan memberikan perhatian utama kepada anggota-anggotaPerserikatan BangsaBangsa yang memberikan sumbangan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan international dan untuk keperluan-keperluan lainnya bagi Organisasi serta kepada asas pembagian geografis yang adil.Bantuan keamanan dari Amerika Serikat terhadap Yordania merupakan peluang Yordania dalam meningkatkan kualitas keamanan di wilayahnya. Sejak menampung pengungsi pada tahun 2011 hingga saat ini, Yordania masih menjalin hubungan yang baik dengan Suriah dan tidak adanya pemutusan hubungan diplomatik diantara keduanya. Selain itu pula, bantuan keamanan yang diberikan AS tersebut juga untuk mengantisipasi munculnya potensi konflik terutama di wilayah perbatasan yang dimana menjadi tempat bagi ratusan ribu pengungsi asal Suriah dikhawatirkan apabila nantinya muncul ketegangan sosial diantara masyarakat setempat dengan pengungsi. Disamping itu, Yordania yang merupakan tetangga terdekat Suriah juga tidak bisa menolak masuknya pengungsi ke negara mereka, sebab dikhawatirkan akan mengurangi image positive Yordania sendiri, sedangkan bantuan kemanusiaan oleh Yordania terhadap rakyat Suriah merupakan salah satu bentuk upayanya untuk meningkatkan kualitas negaranya di mata internasional. Oleh sebab itu adanya kerjasama Yordania dan AS tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan keamanan perbatasan Yordania pasca masuknya pengungsi Suriah sehingga Yordania tidak lagi perlu mengeluarkan pembiayaan dana militer guna meningkatkan kapasitas kontra-terorisme maritim Yordania serta membantu menciptakan perlindungan keuangan di Yordania. Secara tidak langsung dengan adanya bantuan militer tersebut sedikit kurangnya dapat membantu meringankan beban pemerintah Yordania. Dengan eksistensi yang telah dimiliki Yordania di mata internasional, sehingga Yordania mudah untuk mendapatkan bantuan yang termasuk didalamnya adalah kekuatan militer agar dapat mempertahankan keutuhan

506


wilayahnya yang telah menjadi pemukiman pengungsi asal Suriah sejak 2011 hingga saat ini. Oleh sebab itu bantuan keamanan AS untuk Yordania merupakan sebuah kepentingan bagi keamanan di Yordania. Menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan suatu keuntungan yang sangat berpengaruh dalam dunia internasional, dimana meningkatnya citra negara tersebut dalam perpolitikan maupun keamanan dunia, berbangga bahwa penunjukan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan “cerminan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran dan upaya Yordania selama ini dalam menciptakan keamanan dan perdamaian baik pada tingkat kawasan maupun global.”Hal inilah yang ingin dibuktikan oleh Yordania karena keberhasilan Yordania atas upayanya dalam membantu pengungsi Suriah. Pada tanggal 6 Desember 2013 Yordania memenangkan kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keberadaan tersebutakan menjadikan Yordania sebagai negara yang berpengaruh di Timur Tengah pasca krisis Suriah. Terbukti Yordania memenangkan pemilihan dengan hasil suara sebanyak 178 suara dari total 193 negara anggota PBB. Keberhasilan Yordania ini dengan melewati persyaratan yang nantinya diperlukan untuk menduduki kursi keanggotaan tidak tetap di Dewan Keamanan PBB pada tanggal 1 Januari 2014. Kemudian terpilihnya Yordania sebagai anggota tidak tetap DK PBB disahkan langsung oleh kelompok Arab dan Asia-Pacific Group. Kepentingan Ekonomi Ketika masuknya pengungsi Suriah ke Yordania, pemerintah Yordania mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi berupa kamp-kamp dan fasilitas lainnya. Akan tetapidisatu sisi, perekonomian di Yordania pada saat itu sedang tidak berjalan dengan baik, sumber utama pendapatannya yang hanya mengandalkan sektor perdagangan dan industri mengalami penurunan. Ditambah lagi dalam beberapa tahun terakhir tepatnya sejak tahun 2010, jalur pipa gas yang memasok gas antara Mesir dan Yordania beberapa kali mengalami kerusakan, sehingga memaksa negara tersebut untuk menggunakan pasokan yang berharga mahal. Hal ini membuat Pemerintah Yordania mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan menaikan harga BBM yang pada akhirnya, timbul aksi protes yang dilakukan oleh warga Yordania.Terlebih bagi warga yang bertempat tinggal di wilayah utara Yordania, selain memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan ditambah lagi wilayah tersebut menjadi tempat penampungan pengungsi asal Suriah sejak tahun 2011, ketegangan sosial antara masyarakat Yordania dan pengungsi asal Suriahmulai bermunculan. Keterlibatan Yordania dalam penanganan masalah pengungsi Suriah di tengah-tengah kondisi keterbatasan sumber daya alam yang dimilikinya selama ini hingga menimbulkan sebuah ketegangan sosial maka, dapat dikatakan bahwa selain memiliki kepentingan politik, motif lain yang terpenting dalam upaya penanganan pengungsi Suriah oleh Yordania tersebut ialah, kepentingan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah Yordania berupaya untuk lebih meningkatkan kemakmuran perekonomian negara melalui hubungan dengan negara-negara lain dan terutama di wilayah Timur Tengah. Ketika konflik yang terjadi di Suriah pada 2011 lalu menjadikan diri Yordania untuk bersikap siaga dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di kawasan tersebut. Konflik yang berlangsung panjang di Suriah hingga saat ini sangat mempengaruhi

507


kondisi perekonomian, politik maupun keamanan di Timur Tengah itu sendiri, hal ini terjadi di Yordaniadan negara-negara terdekat Suriah lainnya juga ikut terkena dampak akibat konflik internal tersebut. Pada tahun 2011 hingga 2012, Yordania mengeluarkan dana operasional untuk para pengungsi yaitu kurang lebih sebesar 449.902.000 JD. Namun ternyata dana tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Oleh sebab itu, Yordania melakukan upaya penggalangan dana guna pembangunan infrastruktur di Yordania terkait bantuan fasilitas untuk para pengungsi Suriah. Maka adapun bentuk kerjasama dengan negara-negara lain dan Organisasi internasional sejak tahun 2011 hingga 2014 telah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan aliran dana bantuan operasional dengan total 2.783.600.000 US Dollar. Sejak lima tahun terakhir, AS juga memberikan bantuan operasional kepada Yordania yaitu dengan memberikan dana sebesar 300 juta US Dollar dan Yordania mendapatkan dana militer tambahan hingga 1 milyar Dollar AS per tahun. Dana tersebut termasuk perlengkapan militer guna pelatihan militer yang dilakukan di Yordania pada tahun 2012 lalu. Berdasarkan data dari The Washington Post, peningkatan bantuan keuangan ini sudah disetujui kedua pemimpin negara sebelumnya. Presiden AS Barack Obama dan Raja Yordania Abdullah II menyetujui pembaharuan nota kesepahaman yang mereka sepakati untuk membantuYordania. Selain Amerika, negara Barat yang ikut membantu menyumbangkan dana terhadap Yordania ialah Kanada. Bantuan tersebut digunakan untuk membantu masyarakat Yordania mengatasi “tantangan sosial-ekonomi” ketika masuknya pengungsi Suriah ke wilayah mereka serta meningkatkan keamanan perbatasan. Upaya peningkatan keamanan tersebut mencakup penyediaan peralatan pemantau radiasi untuk mengurangi perdagangan bahan nuklir, kemudian meningkatkan pemeriksaan kendaraan di perbatasan dan memberikan pelatihan dalam mendeteksi alat peledak. Selain itu, Kanada juga akan mengirimkan peralatan, pelatihan dan peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas kontraterorisme maritim Yordania dan membantu menciptakan perlindungan keuangan. Sementara itu, negara Timur Tengah yang ikut serta dalam memberikan bantuan terhadap Yordania adalah Bahrain. Bahrain juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di sekitar kamp yaitu berupa bangunan sekolah, dana yang dikeluarkan untuk membangun sekolah tersebut sebesar 2 Milyar US Dollar. Diharapkan anakanak pengungsi Suriah yang pendidikannya sempat terhenti agar dapat melanjutkan kembali sekolahnya yang selama ini terhambat akibat konflik yang terjadi di Suriah. Sekolah tersebut dibangun di kawasan kamp pengungsian Zaatari pada tanggal 25 November 2012, yang menampung kurang lebih 4000 siswa. Untuk menjalankan sekolah tersebut, Kementrian pendidikan Yordania kemudian menjalin kerjasama dengan organisasi lainnya yaitu, UNICEF. UNICEF membantu para siswa agar bisa terdaftar resmi dan mendapatkan pengajar dari para guru Yordania dan Suriah. Pada tahun 2014, Uni Emirat Arab juga menyertakan bantuan dana untuk membangun rumah sakit, sekolah dan kamp Pengungsi di wilayah bagian timur dari Ibukota Amman, Yordania. Dana yang diberikan kurang lebih sebesar 9,8 juta US Dollar. Selain UEA, Maroko juga sebagai negara Timur Tengah yang cukup banyak membantu Yordania dalam menangani pengungsi Suriah, pada tahun 2012 membangun rumah sakit yang diberi nama “Morocco Hospital” yang dimana rumah sakit tersebut dibangun di wilayah Mafraq tepatnya dibagian Utara Yordania. Rumah

508


Sakit tersebut didirikan oleh tentara Kerajaan Maroko untuk memberikan perawatan kesehatan bagi pengungsi Suriah di perbatasan Yordania dan Suriah dengan kapasitas 60 tempat tidur serta staf yang terdiri dari tenaga medis dan termasuk didalamnya terdapat 32 dokter untuk menangani pasien di rumah sakit tersebut. Kemudian, UNHCR yang bekerjasama dengan Yordania juga ikut terlibat langsung dalam penanganan pengungsi dengan mendanai kamp pengungsi di Zaatari hingga telah menjadi kota sementara di wilayah tersebut. Dana yang diberikan UNHCR terhadap pemerintah Yordania pada tahun 2011 sebesar 367.600.000 US Dollar. Pendanaan tersebut tidak hanya untuk membangun kamp pengungsi saja akan tetapi, fasilitas-fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan pengungsi di dalam kamp seperti, Taman kota, jalan dan listrik.Kerjasama ekonomi antara Yordania dengan beberapa negara serta OI melalui hasil bantuan operasional yang telah dijelaskan diatas bahwa dana yang diberikan kepada Yordania dalam membantu menangani pengungsi Suriah, yaitu Yordania mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi bagi pembangunan nasional di Yordania itu sendiri. Melalui hubungan kerjasama yang dijalin pemerintah Yordania dengan OI dan negara-negara lain dalam pendanaan pengungsi Suriah tersebut, bahwa terdapat adanya peningkatan dari segi kemakmuran perekonomian di Yordania itu sendiri. Seperti, salah satu pembangunan terbesar di wilayah perbatasan, Zaatari yang dulu wilayahnya hanya tanah kosong dan sepi namun semenjak wilayah tersebut didanai untuk pembangunan pemukiman para pengungsi Suriah, wilayah Zaatari kini menjadi pemukiman yang berkembang dimana infrastruktur seperti sekolah-sekolah dibangun agar anak-anak pengungsi Suriah bisa kembali melanjutkan sekolahnya yang sempat terputus, selain itu dibangunnya rumah sakit juga menjadikan peluang bagi warga setempat untuk bisa mendapatkan pekerjaan, kemudian pembangunan masjid serta fasilitas pendukung lainnya yang terdiri dari akses jalan, penerangan, pipa pembuangan dan taman kota menjadikan Zaatari sebagai salah satu kota terbesar di Yordania. Selain itu, berbagai bantuan AS ke Yordania tidaklah sedikit. Berdasarkan Congressional Research Service dikatakan bahwa Yordania merupakan negara terbesar kedua penerima bantuan dari AS. Administrasi Obama memberikan bantuan pada tahun 2010 sebesar 818 juta US Dollar, jumlah ini lebih besar daripada bantuan yang diberikan administrasi GW. Bush yang hanya 228 juta US Dollar. Bantuan tersebut kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 100 juta US Dollar dengan tambahan 400 juta US Dollar yang dijanjikan melalui US Overseas Private Investment Corporation (OPIC)4. Jumlah ini meningkat seiring dengan pecahnya Arab Spring dan krisis Suriah juga menjadi bagian dari kebijakan luar negeri AS terhadap Yordania. Pada tahun 2016, World Bank menyetujui tawaran pembiayaan kepada Pemerintahan Yordania sebesar 100 juta US Dollar yaitu untuk menciptakan sekitar 100.000 lapangan pekerjaan baru bagi kaum pengungsi Suriah dan masyarakat Yordania. Karena upaya pemerintah Yordania telah melakukan hal yang luar biasa dalam membantu mengatasi tantangan masuknya jumlah pengungsi Suriah ke Yordania. 4

Hamid, Shadi, dan Courtney Freer. “How Stable Is Jordan? : King Abdullah's Half-Hearted Reforms & The Challenge of The Arab Spring .” Brooking Doha Center, 2011: 1-7.

509


Karena sudah seharusnya tugas sebagai masyarakat internasional saat ini adalah dengan membantu Yordania yang sangat membutuhkan bantuan dalam menyediakan pembiayaan yang inovatif dan terus membantu para pengungsi yang datang dari kawasan konflik seperti Suriah.Komitmen global ini tentu saja untuk mengatasi dampak krisis Suriah melalui bantuan kemanusiaan segera dan dukungan pembangunan jangka panjang. Adapun tujuan pembiayaan oleh World Bank itu sendiri sebagaisuatu inovatif yang dimulai dengan mengatasi hambatan ekonomi dan sosial dari masuk arus pengungsi, termasuk meningkatkan pelayanan dasar serta menciptakan lapangan pekerjaan baik bagi pengungsi Suriah maupun warga Yordania. Sampai saat ini konflik di Suriah belum berakhir, tetapi adanya kesinambungan dalam melakukan perannya menangani pengungsi Suriah telahmembawa Yordania menjadi negara yang patut diperhitungkan keberadaannya di Timur Tengah.Yordani juga terus memperkuat hubungan baik dengan negara-negara di dunia dan organisasi internasional serta mempertahankan kepercayaan atas penangananbantuan selama ini terhadap pengungsi Suriah. Bantuan-bantuan tersebut telah membantu Yordania mengurangi beban pengeluaran perekonomian dalam penanganan pengungsi Suriah. Dengan demikian dapat meminimalisir kerugian jangka panjang yang dapat mempengaruhi kestabilan politik, ekonomi maupun keamanan Yordania.Segala bentuk bantuan penanganan pengungsi Suriah di Yordania selama ini ternyata memberikan keuntungan bagi Yordania terutama dari segi ekonomi. Melihat kondisi ekonomi Yordania yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa Yordania merupakan negara yang kurang akan sumber daya. Pada saat masuknya pengungsi Suriah, perekonomian Yordania mengalami penurunan. Oleh sebab itu banyak bantuan yang mengalir dari negara-negara luar untuk mengurangi beban Yordania dengan mengirimkan bantuan dana, serta membangun fasilitas infrastruktur di Yordania. Sehingga, hal tersebut secara tidak langsung diperoleh Yordania karena upayanya mendapatkan image positive dari dunia internasional dengan eksistensinya di Timur Tengah yang berhasil menangani pengungsi Suriah hingga membawanya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB maka dengan mendapatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Yordania yang telah dibangun tersebut maka hal tersebut menjadikan aset jangka panjang bagi Yordania untuk kedepannya. Pada akhirnya nanti rakyat Suriah dapat kembali ke negaranya ketika konflik Suriah sudah berakhir.Infrastruktur yang telah dibangun akan tetap menjadi bangunan permanen di wilayah Yordania. Sehingga apabila nantinya ada lagi pengungsi yang masuk ke Wilayah Yordania, maka pemerintah Yordania tidak lagi perlu mengeluarkan dana untuk penanganan pengungsi tersebut. Namun hal ini tidak diharapkan oleh Yordania. Selain sebagai negara kedua terbesar yang menampung pengungsi asal Suriah dan dikenal sebagai negara yang banyak memberikan bantuan kemanusiaan, Yordania mengharapkan tidak ada lagi konflik seperti di Suriah yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dan adanya pengungsi ke Yordania ataupun ke negara lainnya.

510


Kesimpulan Konflik di Suriah merupakan konflik antara pihak pemerintahan Bashar al-Assad dengan pihak oposisi sejak tahun 2011. Konflik tersebut mengakibatkan banyaknya korban jiwa, pada akhirnya mengharuskan rakyat Suriah meninggalkan negaranya untuk menjadi pengungsi ke wilayah Yordania karena merupakan negara terdekat sehingga memudahkan pengungsi untuk menuju ke Yordania dengan melalui jalur darat. Kondisi Yordania kekuranganakan sumber daya, namun tetap berusaha agar dapat membantu menangani pengungsi Suriah. Agar dapat mengatasi keterbatasannya dalam menangani pengungsi Suriah, Yordania melakukan kerjasama dengan negaranegara lain dan UNHCR.Kerjasama tersebut merupakan bantuan operasional untuk penanganan pengungsi, dari segi kepentingan ekonomi bantuan-bantuan tersebut ternyata memberikan keuntungan bagi Yordania yaitu terbangunnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, terserapnya tenaga kerja. Kemudian, dari segi kepentingan politik keberadaan Yordania pun semakin diperhitungkan karena terpilih untukmenjadi anggota tidak tetap DK PBB dan meningkatkan kualitas keamanan di wilayah Yordania. Daftar Pustaka Buku Mas’oed Mohtar, 1990, IlmuHubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Jakarta, PT pustaka LP3ES Indonesia. May Rudy, T, 2002, Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin, Bandung, PT Refika Aditama. Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal.96. Yusuf Suffri, 1989, Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. Internet ALBAWABA,“Pricing humanitarianism: Syrian refugees scapegoated for Jordan’s economic troubles”,di akses dari : http://www.albawaba.com/business/syrianrefugees-jordan-528763 pada tanggal 2 September 2014. Angga Indrawan, “PBB: 80 Persen Warga Suriah Jatuh Miskin karena Perang”, di akses dari :http//www.republika.co.id/berita/internasional/timurtengah/15/03/12/nl2zq8-pbb-80-persen-warga-suriah-jatuh-miskin-karenaperang pada tanggal 10 April 2015. Hidayatullah, “Krisis Suriah, Naluri Kemanusiaan dan Peran Indonesia”, di akses dari: http://www.m.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2014/02/06/16068/krisissuriah-naluri-kemanusiaan-dan-peran-indonesia.html#.VWpaIVCwrqb pada tanggal 15 Mei 2015.

511


Journal, “The Effect of Refugees on Host Country Economy Evidence from Jordan”, di akses dari :http://journal-archieves34.webs.com/114-126.pdf pada tanggal 15 Juli 2014. Islam Pos, “Apa yang Sebenarnya Terjadi di Suriah?”, di akses dari : http//www.islampos.com/apa-yang-sebenarnya-terjadi-di-suriah-4774/ pada tanggal 15 April 2015. UNHCR,”Jordan”, di akses dari: http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=528a0a2c13&query=Mo U%20UNHCR%20and%20Jordan pada tanggal 3 Maret 2014. VOA, “Pasukan Suriah dan Pemberontak Lakukan Kejahatan Perang”, di akses dari :http://www.voaindonesia.com/content/pbb-pasukan-suriah-dan-pemberontaklakukan-kejahatan-perang/1748805.html pada tanggal 5 Januari 2014. Widi Kusnadi, “Konflik Suriah, Penyebab dan Solusinya (Renungan untuk Perjuangan)”, di akses dari: http://www.mirajnews.com/id/artikel/opini/9202konflik-suriah-penyebab-dan-solusinya-renungan-untuk-perjuangan.html pada tanggal 8 Januari 2014.

512

KEPENTINGAN YORDANIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI SURIAH

Recommend Documents