BAB II KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI OLEH AUSTRALIA DAN THAILAND. A. Sejarah Pengungsi Internasional dan Organisasi Internasional Yang Menangani

BAB II KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI OLEH AUSTRALIA DAN THAILAND

A. Sejarah Pengungsi Internasional dan Organisasi Internasional Yang Menangani Pengungsi 1. Sejarah Pengungsi Internasional Hukum pengungsi internasional mulai tumbuh pada era tahun 1920-an. Hal ini ditandai dengan populernya istilah refugee dan non refugee. Pada perkembangannya kemudian baru dikenal tokoh-tokoh seperti Liisa Malkki, Nicholas Xenos, dan Michael Dillon. Kontribusi mereka yang besar berupa pembuatan deskripsi dan simbolisasi atas terminologi refugee. Pada awalnya hanyalah negara yang menentukan sekaligus mengakui refugee atau bukan pada seseorang atau sekelompok orang atau organisasi internasional. Namun, jika kita perhatikan lebih jauh kebelakang lagi, sejarah pengungsi bahkan sudah dikenal jauh sebelumnya, yakni terusirnya Nabi Adam dan Hawa dari surga. Kemudian pengungsian nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ke Madina. Dalam agama Hindu juga dikenal cerita tentang seorang tokoh yang bernama Ramayana yang juga dianggap sebagai pengungsi yang hidup dalam pengasingan (exile) yang ditinggalkan dalam hutan selama 14 tahun. Pada abad ke 17, dalam sejarah Amerika, perpindahan penduduk dari Inggris ke Amerika dan menempati daerah yang dikenal dengan nama “New England”, juga merupakan pengungsi. Perang Balkan (1912-1913) menimbulkan gelombang pengungsian kebagian tenggara Eropa. Arus pengungsi ini terus berlanjut sampai dengan Perang Dunia I. Pengungsi dari Rusia sebanyak 1,5 juta orang sebagai akibat dari Revolusi Rusia pada tahun 1921.

24 Universitas Sumatera Utara

25

Mereka mengungsi ke negara-negara lain di Eropa. Pengungsi Yahudi Jerman di tahun 1933 sebagai akibat dari bangkitnya faham Nazi di Jerman.35 Pada abad ke 20 terjadi arus pengungsi yang berasal dari Indo Cina, seperti pengungsi Vietnam, Laos, Kamboja yang banyak mencari perlindungan ke Amerika pada waktu rezim komunis mengambil kekuasaan di negara-negara itu juga penduduk Kuba yang mengungsi ke Amerika pada waktu revolusi tahun 1959 yang membawa Fidel Castro memegang tampuk kekuasaan. Pengungsi Arab, palestina sebagai akibat diakuinya keberadaan negara Israel tahun 1949. Tahun 1971 tidak kurang 10 juta pengungsi dari Bangladesh ke India yang terjadi setelah meningkatnya ketegangan antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur (sekarang Bangladesh). Pada waktu terjadi perang saudara yang memisahkan El Salvador dan Guatemala tahun 1980-an, terdapat sebanyak 97 persen rakyat kedua negara mengajukan permohonan suaka (asylum) ke Amerika Serikat.36 Lebih lanjut, sejarah periodesasi pengungsi dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pada Era Liga Bangsa-Bangsa Perang Dunia I (1914-1918) diawali dengan perang Balkan (1912-1913) dan menimbulkan pergolakan-pergolakan di negara-negara yang terlibat perang tersebut, terutama Kekaisaran Rusia. Sejumlah besar pengungsi (diperkirakan 1-12 juta orang) meninggalkan wilayah Rusia menuju ke berbagai negara yang ada di Eropa atau Asia. Sayangnya pengungsi Rusia tidak mendapatkan perlindungan, kaena tidak memiliki dokumen perjalanan. Hingga kemudian, mereka diberikan sebuah dokumen perjalanan yang diambil dari nama Dr. Frijtjof Nansen. Dokumen itu diberi nama Nansen Pass Port dan badan yang menangani pengungsi Rusia ini bernama Ofiice of the High Commisioner for Russian Refugees. 37

35

Ibid, hlm. 56 Ibid. 37 Achmad Romsan, Op. Cit, hlm. 62 36

Universitas Sumatera Utara

26

Pada tahun 1931 dibentuk sebuah badan yang mandiri dibawah kewenangan Liga Bangsa-Bangsa yang bernama the International Nansen Office for Refugee. Badan ini kemudian dihapuskan tahun 1938-an. pada saat yang bersamaan badan yang menangani pengungsi dari Jerman, High Commisioner for Refugees Coming from Germany juga dibubarkan. Dalam tahun 1938 itu juga Liga Bangsa-Bangsa membentuk High Commisioner for Refugees dengan kantor yang berpusat di London yang merupakan gabungan dari The International Nansen Office for Refugees dan High Commisioner for Refugees Coming from Germany. Namun peran High Commisioner for Refugees sangat terbatas, sehingga tahun 1946 badan ini berakhir. Seperti disebutkan diatas bahwa tahun 1938 Liga Bangsa-Bangsa juga membentuk Intergovernmental Commite on Refugee. Komisi ini dibentuk setelah adanya kongres yang membicarkan masalah pengungsi dari Jerman dan Austria. Kerja Komisi ini diperpanjang untuk menangani masalah segala jenis pengungsi sebagai akibat Perang Dunia II. Namun pada tahun 1947 Intergovernmental Commite on Refugee diganti dengan International Refugee Organization (IRO).38 Para pengungsi yang termasuk dalam IRO ini adalah mereka korban dari Nazi, Fasis, keturunan Yahudi, orang asing atau mereka yang tidak memiliki warga negara atau mereka yang menjadi korban Perang Dunia II.

38

Ibid, hlm. 65


27

Bagan 2.1. Perkembangan Hukum Pengungsi Era LBB Tahun 1926 Ditetapkan definsi pengungsi berdasarkan pengungsi Rusia dan Armenia Tahun 1928 Instrumen pengungsi Rusia dan Pengungsi Armenia diadopsi untuk penanganan Pengungsi Turki, Asiria, dan Asiro Chaldean Tahun 1933 Lahir Convention Relating to the International Status of Refugees Sebelum 1938 Lahir konvensi pengungsi yang berasal dari Jerman Tahun 1938 Lahir The Intergovernmental Committee on Refugees (IGCR) Tahun 1947 Konvensi IGCR diganti dengan IRO

(Sumber: Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, sinar Grafika, Jakarta, hlm.88)

2. Pada Era Perserikatan Bangsa-Bangsa Pengaturan pengungsi di Era Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terakomidir baik dalam Konvensi maupun Protokol. Dasar pijakan penyusunan Konvensi maupun Protokol tersebut ialah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan penegasan pada prinsip “Manusia harus menikmati hak-hak dan kebebasan fundamental tanpa diskriminasi”. Disamping itu, diupayakan penyatuan perjanjian-perjanjian internasional sebelumnya mengenai status pengungsi. Di luar upaya penyatuan dari instrumen-instrumen hukum internasional yang telah ada dilakukan pula ‘perluasan ruang lingkup’ dan ‘perlindungan’ dalam format perjanjian baru.39

39

Koesparmono Irsan, 2007, Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 91.


28

Pengaturan internasional untuk pengungsi pasca berdiri PBB terdapat dalam Statute of the office of the United Nations High Commissioner for Refugees (yang selanjutnya disebut statuta UNHCR). Setelah itu perlindungan dan pengaturan pengungsi diakomodir dalam Convention on the Status of Refugees (selanjutnya disebut dengan Konvensi 1951). Untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada Konvensi 1951 pada tahun 1967 disepakati sebuah protokol yakni Protocol Relating to the Status of Refugees yang mulai diberlakukan tanggal 4 Oktober 1967. Sebagai instrumen pendukung terdapat Declaration on Territorial Asylum yang disepakati tahun 1967. Pada tataran regional terdapat beberapa perjanjian atau konvensi terkait dengan pengungsi yang lahir sebelum instrumen-instrumen hukum di atas, diantaranya Havana Convention on Asylum, Montevideo Convention on Territorial Asylum and Diplomatic Asylum, dan Cartagena Declaration on Refugees. Dan sebagai penutup dalam buku Briefing Papers for Students, The role of the United Nations in the twenty-first century dimuat 10 kelompok pengungsi terbesar. Kelompokkelompok pengungsi dimaksud seperti terlihat sebagai berikut: Tabel 2.1: 10 Kelompok Pengungsi Terbesar di Dunia No.

Negara Asal

Negara Tujuan

Jumlah

1

Afganistan

Irak/Pakistan/India

2.648.000

2

Irak

Iran/Syiria/Saudi Arabia/Eropah Barat

631.000

Yugoslavia/Jerman/Croatia/Swedia/Switzerland

597.000

Bosnia dan 3 Herzegovina 4

Somalia

Ethiopia/Kenya/Yaman/Djibouti

525.000

5

Burundi

Tanzania/Republik Congo/Rwanda/Zambia

517.000

6

Liberia

Guinea/Cote d'Ivoive/Ghana/Sierra Leone

487.000

7

Sudan

Uganda/Republik 351.000 Congo/Athiopia/Kenya/Republik Afrika Tengah


29

8

Croatia

Yugoslavia/Bosnia dan Herzegovina

342.000

9

Sierra Leone

Guinea/Liberia/Gambia

328.000

10

Vietnam

Cina/Prancis/Swedia/Switzerland

317.000

(Sumber: United Nations, Briefing Papers for Students “We the Peoples” sebagaimana dimuat dalam www.un.org/en/)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa negara asal pengungsi adalah negara-negara dimana sedang terjadi pertikaian bersenjata (armed conflict), yang mayoritas terjadi dikawasan benua Afrika, sedikit di Asia dan Eropa. Selain itu, apabila terjadi sengketa terkait dengan pengungsi, hukum internasional telah menyediakan mekanisme untuk menangani sengketa antar negara tersebut, yang dapat dimohonkan melalui International Court of Justice, yang syarat utamanya adalah negara pemohon harus terlebih dahulu menjadi negara pihak pada Konvensi 1951.40

2. Organisasi Internasional Yang Menangani Pengungsi a. United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR) UNHCR merupakan suatu subsidiary organ dari Majelis Umum PBB dengan tugas pokok bertanggung jawab terhadap perlindungan pengungsi serta mencari jalan keluar terhadap persoalan-persoalan penanganan pengungsi di berbagai negara. Organisasi ini juga merupakan organisasi non politis sehingga kenetralitasannya terjaga. Organisasi ini didirikan tanggal 14 Desember 1950 dan mulai bekerja satu tahun kemudian tepatnya tanggal 1 Januari 1951. Pada sejarahnya organisasi ini pengganti dari International Refugee Organization (IRO) yang relatif singkat bertahan, yakni mulai tahun 1947 sampai 1952, perbedaan signifikan antara IRO dan UNHCR yakni IRO hanya memberikan perlindungan terhadap 40

Wagiman, Op cit, hlm. 91


30

pengungsi dan orng-orang terlantar (displaced person) yang menjadi korban Perang Dunia II, sedangkan UNHCR ruang lingkup kewenangannya mencakup baik terhadap pengungsi yang ada sebelumnya (akibat Perang Dunia II), maupun terhadap pengungsi yang baru muncul. Sejak didirikannya organisasi ini berfungsi memberikan perlindungan pada pengungsi dan bekerjasama dengan pemerintah-pemerintah di dunia untuk mencari solusi jangka panjang atas masalah-masalah yang dihadapi para pengungsi. Dimana selain itu tugas utama UNHCR adalah memberi bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, penampungan, bantuan medis, dan yang paling utama memberi perlindungan internasional dan mencari solusi permanen untuk masalah pengungsi dengan membantu pemerintah untuk memfasilitasi pemulangan sukarela pengungsi tersebut atau asimilasi mereka dalam komunitas nasional baru.41 Awal pembentukan organisasi ini adalah untuk tiga tahun yakni terhitung mulai tanggal 1 Januari 1951 kemudian masa kerja diperpanjang sampai 31 Desember 1953, dan berlanjut sampai saat ini. Hal ini dikarenakan lembaga ini dianggap mempunyai kapabilitas dalam menangani pengungsi. Hingga didirkan UNHCR telah membantu sekitar kurang lebih 5 juta orang dengan memberi bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, penampungan, bantuan medis dan lembaga ini pernah mendapat hadiah Nobel Perdamaian (1954 dan 1981).42 Dalam membiayai kegiatan kemanusiaan, UNHCR mendapat bantuan dana dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, individu pemerintah dan juga sumber-sumber lain. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk satu tahun ditetapkan oleh Komisi Eksekutif atas rekomendasi Komisi Agung, yang juga tiap tahun berbeda-beda tergantung kebutuhan pada saat itu. Namun beberapa program khusus yang mendapat bantuan misalnya dalam tahun 1950-an UNHCR menerima bantuan dari yayasan Ford (Ford Foundation) sebesar 3 juta US$ untuk 41 42

Sutiarnoto, Loc cit. Ibid.


31

melaksanakan proyek dibidang ekonomi untuk para pengungsi di Austria, Jerman, Prancis, dan Trieste. Bantuan perumahan untuk para pengungsi di Amerika Latin, Kanada, dan Australia.43 Fungsi-fungsi utama UNHCR dibagi dalam 3 fungsi besar yakni perlindungan internasional, penyelesaian jangka panjang, dan bantuan internasional.44 Lebih daripada itu, juga dikenal beberapa sarana dan kegiatan tambahan yang dilakukan UNHCR, yaitu Kemitraan, Koordinasi, Pendayagunaan, Pembangunan, Tindakan pencegahan, Keselamatan, dan Jasa-jasa baik.45 Dalam upaya pemecahan masalah terhadap perlindungan bagi pengungsi, ada tiga pemecahan yang dapat diberikan yaitu:46 1. Dikembalikan ke negara asal Misalnya pengungsi dari El Salvador, Mozambique, Kamboja, Afganistan, dan Eritria. Bantuan dan repatriasi sukarela tergantung pada fungsi perlindungan dan bantuan materil UNHCR. Materi bantuan berisi pertolongan bagi pengungsi, kapan saja, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang praktis dialami pada saat kembali dan pada saat kedatangannya di negara asal; 2. Dimukimkan di negara pemberi suaka pertama Misalnya pengungsi Burundi di Tanzania, pengungsi Ruanda di Uganda dan pengungsi Filipina di provinsi Sabah, Malaysia. Tujuan integrasi diantara pemberi suaka adalah untuk membantu pengungsi agar mereka menjadi mandiri di negara suaka pertama. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan mereka kemahiran atau membantu mereka mendapatkan keterampilan melalui sekolah-sekolah keterampilan atau pekerjaan berdagang. 43

Achmad Romsan, Op cit, hlm. 73 UNHCR, Gambaran Umum Tentang Fungsi-Fungsi UNHCR, UNHCR, hlm. 17 45 Ibid, hlm. 20 46 Achmad Romsan, Loc cit 44


32

3. Dimukimkan di negara ketiga Misalnya orang-orang yang datang dari negara-negara di Asia Tenggara dimukimkan di negara lain terutama di Australia, Eropa dan Amerika Utara. Bantuan UNHCR dilapangan adalah mengupayakan pemukiman ke negara ketiga melalui kerjasama dengan pemerintah negara pemukim dengan Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dan badan-badan sukarela yang menaruh perhatian. Tugas utama UNHCR adalah mengadakan perjanjian dengan pemerintah negara penerima untuk menyediakan pemukiman yang cocok dan layak bagi para pengungsi. UNHCR juga mendorong pemerintahan negara-negara tersebut untuk melonggarkan kriteria penerimaan pengungsi dan menetapkan prosedur keimigrasian khusus bagi para pengungsi. Selain perlindungan internasional, UNCHR juga diberikan kewenangan untuk:47 a. Mempromosikan perbuatan dan peratifikasian konvensi-konvensi internasional tentang perlindungan dan mengawasi aplikasinya serta mengusulkan amandemennya; b. Mempromosikan melalui perjanjian-perjanjian khusus dengan pemerintah setiap ketentuan yang diperkirakan dapat memperbaiki keadaan pengungsi dan mengurangi jumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan; c. Membantu usaha-usaha pemerintah dan swasta untuk mempromosikan repatriasi sukarela atau pengasimilasian di komunitas negara baru; d. Mempromosikan penerimaan pengungsi; e. Mempercepat perolehan izin bagi pengungsi untuk mentransfer aset mereka terutama untuk kebutuhan pemukiman kembali (resettlement); f. Memperoleh informasi dari pemerintah tentang jumlah dan keadaan pengungsi di wilayah mereka;

47

Achmad Romsan, Op cit, hlm.169


33

g. Menjalin hubungan dengan pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi swasta untuk menangani pengungsi; h. Mengadakan hubungan baik dengan organisasi-organisasi swasta untuk mengatasi pengungsi;

b. International Organization for Migration (IOM) IOM adalah lembaga internasional yang mempunyai tuga dan fungsi untuk mengurusi orang-orang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan alasan keamanan dan non politik. 48 Organisasi ini didirikan tahun 1951 atas inisiatif Belgia dan Amerika. IOM terbentuk sebagai manifestasi hasil Konfrensi Internasional tentang Migrasi yang diadakan di Brusels. Badan ini semula diberi nama Provisional Intergoverenmental Committee for the Movements of Migrant from Europe (PICMME), kemudian berubah nama menjadi Intergoverenmental Committee for European Migration (ICEM). Selama ICEM berdiri beberapa kasus yang telah ditangani lembaga tersebut, antara lain mengatur proses migrasi 405.000 pengungsi lintas batas, pengungsi internal, dan economic migrants dari negara-negara di Eropa pada tahun 1950. Tahun 1956 sampai tahun 1957 ICEM berhasil memindahkan 180.000 pengungsi lintas batas Hungaria yang melarikan diri ke Australia dan Yugoslavia. Kemudian tahun1989 ICEMS’s Council berubah nama lagi menjadi Intergoverenmental Committee for Migration (ICM) dengan skala kerja yang lebih luas tidak hanya mencakup Eropa saja. Hingga pada tahun 1989 ICM berubah menjadi International Organization for Migration dan disingkat menjadi IOM. Struktur organisasi ini meliputi Office of the Director General yang mewakili Director General, Deputy Director General, dan Working Group on Gender Issue. Office of 48 Iskandar Hasan, Nina Naramurti, 2013, Kerjasama Kepolisian & Penegakan Hukum Internasional, PT. Reka, Jakarta, hlm.30


34

the Director General dipilih oleh suatu dewan dengan masa kerja lima tahun. Badan ini meliputi Executive Officer yang memiliki otoritas untuk mengelola organisasi dan mengadakan kegiatan sesuai mandat untuk memformulasi kebijakan-kebijakan organisasi serta menyusun program pengembangan sesuai dengan prioritas serta strategi organisasi. Dibawah Office of the Director General adalah seluruh tenaga administrasi dan staf petugas lapangan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan IOM di markas-markas.49 Sampai dengan 2001 keanggotaan negara-negara dari International Organization for Migration berjumlah 91 negara. Serta dengan observer sebanyak 36 negara. Mandat utama IOM secara internasional yaitu membantu pemerintah-pemerintah berbagai negara di dunia dalam mengembangkan dan mererapkan kebijakan, perundang-undangan dan mekanisme administratif migrasi. Bantuan tersebut diberikan baik baik melalui pemberian bantuan teknis dan pelatihan bagi pejabat pemerintah dan juga pemberian bantuan bagi para migran terutama migran gelap. Tahun 1993 IOM menandatangani Mozambican Peace Agreement dan membantu memulangkan lebih dari 500.0000 pengungsi internal. Pada tahun 1996 IOM membantu 190.000 pengungsi lintas batas asal Bosnia ke negara-negara Eropa untuk selanjutnya dikembalikan ke negaranya. Tahun 1999 IOM mengorganisir program evakuasi kemanusiaan lebih dari 80.000 pengungsi asal Kosovo dari bekas negara Yugoslavia ke 30 negara di dunia. Jika digambarkan tugas dan mandat pokok IOM adalah sebagai berikut:50

49 50

Wagiman, Op cit, hlm. 191 Ibid, hlm. 195


35

Bagan 2. 2. Tugas dan Mandat IOM International Organization for Migration (IOM) An Intergoverenmental Organization set up out side The United Nations Responsibility is to promote the orderly migration of person including refugees, in need international migration services, and promote social and economic development

(Sumber: Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, Sinar Grafika, hlm. 195) c. International Committee of the Red Cross (ICRC) Organisasi ini dibentuk pada tanggal 24 Juni 1859 di Kota Solferino Italia Utara. Dalam sejarahnya pasukan Prancis dan Italia sedang bertempur melawan pasukan Austria. Seorang pemuda Swiss, Henry Dunant bertemu Napoleon III. Kemudian Henry Dunant menyaksikan petugas medis militer yang bertugas di medan pertempuran sangat kurang untuk merawat 40.000 pasukan yang terluka. Ia kemudian mencatatkan pengalamannya itu dalam buku ‘Kenangan dari Solferino’ yang mendapat perhatian Eropa saat itu.51 Tahun 1963 empat orang warga Jenewa bergabung dengan Henry Dunant untuk mengembangkan gagasan tersebut. Mereka bersama-sama membentuk International Committee of the Red Cross (ICRC). Ia mempublikasikan dua gagasan. Pertama, membentuk organisasi sukarelawan yang akan disiapkan di masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan pertempuran. Organisasi tersebut sekarang lebih dikenal dengan nama Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Internasional. Gagasan kedua, mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang. Gagasan tersebut kemudian direalisasikan dengan dilaksanakannya Konferensi Internasional

51

Ibid, hlm. 196


36

pada tahun 1864 yang kemudian menyetujui Konvensi untuk Perbaikan Kondisi Prajurit yang Cedera di Medan Perang.52 ICRC menjalankan tugas kemanusiaan dengan tugas pokok membantu meringankan korban konflik di berbagai negara. ICRC merupakan organisasi non pemerintah yang mandiri dan semua anggotanya adalah warga negara swiss. Dalam menyelenggarakan kegiatannya dapat berdasarkan atas permintaan dari suatu negara atau berdasarkan prakarsanya sendiri. Struktur ICRC terdiri atas Komite Dewan Pimpinan, dan berbagai Direktorat Dewan ICRC yang merupakan instansi tertinggi dalam struktur organisasi. Anggota ICRC berjumlah 25 orang. Mereka dipilih berdasarkan pengalamannya dalam urusan internasional serta keterlibatannya dalam bidang kemanusiaan. Salah satu dari mereka menjadi Presiden yang bertugas selama empat tahun dengan kemungkinan dapat diperpanjang untuk kedua kalinya. Komite mengadakan pertemuan minimal sepuluh kali dalam setahun untuk menentukan kebijakan institusi dan prinsip pelaksanaan kegiatannya. 53

B. Sumber Hukum Internasional Yang Mengatur Mengenai Pengungsi Beberapa sumber hukum internasional yang mengatur mengenai pengungsi yaitu: 1. Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 (The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees) Konvensi ini disahkan pada tanggal 28 juli 1951 pada United Nations Conference of Plenipotentaries on the Status of Refuges and Stateless Persons yang dilaksankan di Jenewa, dan dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No.429 (V) tanggal 14 Desember 1950. Konvensi ini sendiri mulai berlaku pada tanggal 22 April 1954 sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Konvensi.

52 53

Ibid, hlm. 197 Ibid


37

Secara garis besar, konvensi terdiri dari 46 Pasal dan 7 bab. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang bersifat multilateral yang memuat tentang prinsip-prinsip internasional yang penting. Misalnya Pasal 33 tentang prinsip non refoulment. Beberapa hak dasar yang harus dimiliki oleh seorang pengungsi dirinci secara jelas, misalnya hak untuk menetap, dan hak-hak lainya seperti yang diatur dalam Pasal 4 tentang kebebasan mempraktekkan agama dan pendidikan agama bagi anak-anak pengungsi, kemudian Pasal 3 hak untuk mendapat perlakuan yang sama yakni perlakuan sebaik mungkin sebagaimana yang diberikan kepada warga negara mereka. Selanjutnya pada Pasal 10 hak tentang kelangsungan tempat tinggal yakni hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, Pasal 13 hak untuk memiliki benda bergerak dan tidak bergerak, Pasal 14 hak atas karya seni dan karya industri, Pasal 15 hak untuk berserikat, Pasal 16 hak untuk mendapatkan keadilan, Pasal 19 hak untuk menjalankan profesi liberal, Pasal 22 hak atas pendidikan, Pasal 24 hak atas kondisi kerja yang layak dan jaminan sosial, dan Pasal 26 hak kebebasan berpindah tempat Dan yang paling penting terkait dengan kewajiban yakni mereka yang mengungsi di suatu daerah atau negara berkewajiban untuk tunduk serta dalam ketentuan hukum yang berlaku di daerah atau negara tersebut seperti yang dimuat dalam Pasal 2 Konvensi. Mencermati beberapa hak tersebut diatas, maka yang tidak boleh direservasi adalah ketentuan Pasal 4. Pasal-Pasal lain yang tidak boleh dilakukan reservasi, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 42 Konvensi 1951, yaitu: 1. Definisi istilah pengungsi (Pasal 1); 2. Non diskriminasi (Pasal 3); 3. Kebebasan beragama (Pasal 4); 4. Akses ke pengadilan (Pasal 6 ayat (1)); 5. Non refoulment (Pasal 33); 6. Klausula akhir (Pasal 36-46).


38

Selanjutnya dalam konvensi ini juga diatur mengenai ketentuan dimana seseorang tidak dapat diberikan status sebagai pengungsi lagi. Ada dua keadaan yang dibenarkan yakni ‘the exclusions clauses’ dan ‘the cessasion clauses’. The exclusions clauses yakni mereka yang telah memenuhi kriteria sebagai pengungsi namun mereka tidak membutuhkan atau tidak berhak mendapatkan perlindungan. Mereka yang termasuk dalam kategori ini yaitu:54 a. Orang-orang yang telah menerima perlindungan atau bantuan dari badan-badan atau lembaga-lembaga lain Perserikatan Bnagsa-Bngsa selain dari UNHCR; b. Orang-orang yang telah menikmati hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara di negara dimana dia tinggal; c. Orang-orang yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian; d. Orang-orang yang telah melakukan peanggaran yang serius terhadap hukum negara-negara common law sebelum mengajukan permohonan ke negara lain untuk mendapat suaka; e. Ataupun orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan the cessasion clauses adalah seseorang yang tidak lagi dianggap sebagai pengungsi apabila, misalnya telah terjadi perubahan politik yang sangat mendasar di negara asalnya, dan memungkinkan mereka untuk membuat pemukiman baru di negara itu. Contoh penerapan cessasion clauses ini adalah untuk pengungsi dari Polandia, Cekoslovakia, dan Hongaria. 55 2. Protokol Tentang Status Pengungsi 1951 (Protocol Relating to the Status of Refugees)

54 55

Achmad Romsan, Op cit, hlm. 41 Ibid, hlm. 42


39

Protokol tentang status pengungsi ini dimaksudkan untuk mengatasi persoalan pengungsi yang terjadi setelah Perang Dunia II, terutama pengungsi yang timbul karena konflik politik di Afrika tahun 1950-an dan 1960-an. Kelompok pengungsi baru ini jelas tidak termasuk dalam pengertian pengungsi menurut Konvensi tahun 1951 yang lebih menekankan pada kejadian sebelum 1951 tepatnya pada saat perang dunia. Karena itu, dirasakan perlu untuk membuat Konvensi 1951 dapat diterapkan untuk semua situasi pengungsi. Untuk itulah maka Konvensi tahun 1951 yang memberikan batasan waktu (dateline) dan wilayah (geographical limitation) untuk pengungsi yang terjadi di Eropa atau dimana saja sebelum 1 Januari 1951 diganti. Protokol ini lebih memiliki karakter universal. Protokol ini sendiri hanya terdiri dari 11 Pasal. Protokol ini juga merupakan independent instrument, yang artinya Negara boleh ikut serta pada Protokol ini tanpa harus menjadi Peserta pada konvensi 1951. Dengan adanya Protokol tahun 1967 ini jumlah negara yang ikut serta atau meratifikasi meningkat dibandingkan dengan Konvensi 1951 yang hanya diratifikasi oleh enam negara saja sampai dengan tahun 1954. Beberapa Pasal yang diatur dalam Protokol ini misalnya mengenai kerjasama Instansi Nasional dengan PBB (Pasal 2), mengenai penyelesaian perselisihan (Pasal 4), dan sebagainya. 3. Konvensi tentang Orang-Orang yang Tidak Memiliki Warga Negara Tahun 1954 (The Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954) Konvensi ini disahkan pada tanggal 28 September 1954 melalui Resolusi Dewan Sosial dan Ekonomi Nomor 526 (XVII) tanggal 26 April 1954 dan mulai diberlakukan tanggal 6 Juni 1960. Konvensi ini merumuskan mengenai standar perlakuan yang harus dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang tidak memiliki warga negara. Perlakuan yang diberikan adalah sama dengan mereka yang termasuk dalam kelompok pengungsi. Dasar pertimbangan disahkannya konvensi ini adalah orang-orang yang tidak memiliki warga negara itu adalah manusia yang memiliki dan harus menikmati hak-haknya


40

sebagai manusia. Dalam kasus ini yang kebanyakan tidak memiliki kewarganegaraan adalah pengungsi itu sendiri. Berdasarkan hal itulah maka perlu untuk mengaturnya dalam sebuah persetujuan internasional sehingga status orang-orang yang tidak berkewarganegaraan ini dapat diperbaiki.56 Konvensi ini terdiri dari 42 Pasal yang termuat dalam 6 Bab. Beberapa Pasal yang perlu diketahui misalnya Pasal 1 yang memberikan rumusan mengenai “stateless person”, kewajiban umum yang harus dipatuhi oleh mereka (Pasal 2), hak asasi yang melekat kepada dirinya sebagai manusia, seperti hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif (Pasal 3), hak untuk menjalankan agama dan pendidikan agama kepada anak-anak mereka (Pasal 4), hak kelangsungan untuk tempat tinggal (Pasal 10), hak untuk memiliki benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 13), termasuk hak atas karya seni dan hak milik industri (Pasal 14), hak untuk berserikat (Pasal 15), hak untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak (Pasal 17-19). Hak dibidang kesejahteraan (Pasal 20-24), misalnya perumahan, pendidikan umum, kebebasan untuk bergerak. Negara peserta Konvensi ini juga diharuskan menerbitkan kartu identitas terhadap orang-orang yang tidak memiliki warga negara yang ada di negaranya, juga termasuk dokumen perjalanan. Konvensi ini juga mengatur tentang para pelaut (seamen) yang tidak memiliki warga negara. Konvensi ini hanya berlaku terhadap orang-orang yang pada saat itu belum menerima bantuan perlindungan dari lembaga-lembaga atau badan PBB lainnya. Selain itu, konvensi ini juga tidak berlaku terhadap orang-orang yang telah diakui sebagai warga oleh sebuah badan yang berwenang dalam negara itu, sehingga orang itu memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara di negara itu.57

56 57

Pembukaan Konvensi Tentang Status Orang-Orang yang Tidak Memiliki Warga Negara 1954 Achmad Romsan, Op cit, hlm. 92


41

4. Konvensi Tentang Pengurangan Terhadap Jumlah Orang-Orang yang Tidak memiliki Kewarganegaraan Tahun 1961 (The Convention on the Reduction of Statlessness 1961) Konvensi ini disahkan pada tanggal 30 Agustus 1961 melalui Resolusi Majelis Umum PBB No.896 (IX) tanggal 4 Desember 1954. Konvensi ini terdiri dari 21 Pasal. Secara garis besar mengatur tentang pengurangan terhadap jumlah orang yang tidak memiliki warga negara di dalam wilayah Negara Pihak dengan memberikan status kewarganegaraan terhadap anak-anak mereka yang lahir di negara itu. Pemberian status kewarganegaraan itu merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh Konvensi ini dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di negara itu. Suatu hal yang patut diketahui adalah terhadap anak-anak yang lahir dari orang-orang yang tidak memiliki status warga negara di atas sebuah kapal laut, pesawat udara dianggap lahir di dalam wilayah negara bendera dimana pesawat atau kapal itu didaftarkan (Pasal 3). Konvensi ini juga mengatur tentang hilangnya status kewarganegaraan dari orang-orang yang tidak memiliki warga negara melalui perkawinan, berakhirnya perkawinan atau karena mendapatkan status kewarganegaraan lain seperti yang dimuat dalam Pasal 5. 5. Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Pada Waktu Terjadi Perang Tahun 1949 (The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civillian Persons in Time of War 1949) Konvensi ini disahkan tanggal 12 Agustus 1949 mengatur tentang perlidungan terhadap penduduk sipil pada watu terjadi perang. Satu hal yang patutu diketahui berkaitan dengan pengungsi dalam konvensi ini yaitu dalam Pasal 44 disebutkan bahwa negara yang


42

bertikai itu tidak boleh memperlakukan para pengungsi yang tidak mendapatkan perlindungan dari satu negara seperti musuh dari negara mana ia bermusuhan.58 Perlindungan terhadap para pengungsi dan orang-orang yang tidak memiliki warga negara dan tidak mendapat perlindungan dari salah satu negara pada waktu terjadi pertikaian bersenjata juga diatur dalam Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protokol tambahan terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949). Protokol ini juga sering disebut The Protocol Additional of 1977 (Protokol tanbahan tahun 1977) tepatnya dalam Pasal 73.59

6. Deklarasi PBB Tentang Suaka Teritorial Tahun 1967 (The United Nations Declaration on Teritorial Asylum 1967) Deklarasi ini disahkan pada tanggal 14 Desember 1967 melalui Resolusi 2312 (XXII) dan hanya terdiri dari empat pasal saja. Tujuan deklarasi ini adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa dan untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya ataupun yang bersifat kemanusiaan dan didalam mengembangkan dan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk semua orang tanpa didasarkan pada perbedaan ras, seks, bahasa ataupun agama. Oleh karena itu, berkaitan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dimana dalam Pasal 14 dan Pasal 13 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan di negara lain kaena adanya persekusi dan juga merupakan hak setiap orang untuk kembali dan pergi meninggalkan negaranya, maka disahkanlah Deklarasi Suaka Teritorial ini. Deklarasi ini sangat penting mengingat di antara para pengungsi itu mungkin saja terdapat orang-orang yang mencari suaka (asylum seekers).60 58

Ibid, hlm. 93 Ibid, hlm. 94 60 Ibid, hlm. 95 59


43

7. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention of Elimination of Rasial Discrimination) Konvensi ini disahkan oleh PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum 2106 A (XX) 21 Desember 1965, dan konvensi ini mulai berlaku tanggal 4 Januari 1969. Dalam konvensi ini istilah ‘Diskriminasi Ras’ seperti yang termuat dalam Pasal 1 konvensi ini yakni diartikan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau kebangsaan atau suku bangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya atau bidang kehidupan masyarakat lainnya. Hak-hak sipil konvensi ini yang relevan dengan kondisi pengungsi dimuat dalam Pasal 5 D yakni: a. Hak untuk bebas berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara yang bersangkutan. b. Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, serta kembali ke negaranya sendiri. c. Hak untuk memiliki kewarganegaraan. Sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya yang relevan diatur dalam 5 yakni: a. Hak untuk bekerja b. Hak untuk memilih pekerjaan secara bebas c. Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan nyaman d. Hak untuk memperoleh pekerjaan dari pengagguran e. Hak untuk nendapat upah yang layak sesuai pekerjaannya f. Hak untuk memperoleh gaji yang adil dan menguntungkan.


44

8. Konvensi Hak-Hak Anak 1990 (Convention the Rights of the Child) Konvensi ini diterima oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 dan mulai berlaku 2 September 1990. Dalam konvensi ini Pasal yang menyangkut tentang pengungsi dimuat dalam Pasal 22 ayat 1 yang pada intinya “Negara peserta harus mengambil langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak yang tengah mengusahakan status pengungsi, atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan hukum dan prosedur internasional yang berlaku, baik didampingi atau tidak didampingi orang tuanya, akan memperoleh perlindungan atau bantuan kemanusiaan yang layak untuk menikmati hak-hak yang berlaku dalam konvensi ini, dalam instrumen Hak Asasi Manusia atau Humaniter lainnya dimana negara tersebut menjadi peserta.

C. Kebijakan Penanganan Pengungsi oleh Australia dan Thailand 1. Kebijakan Penanganan Pengungsi Oleh Australia Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan Australia dalam menangani pengungsi mengalami proses yang sangat panjang dan naik turun. Kebijakan penanganan pencari suaka mendapat perhatian ketika jabatan Perdana Menteri dipegang oleh John Howard. Demi mencegah masuknya kapal-kapal tidak sah ke wilayah perairan Australia dan mencegah pencari suaka (serta penyelundup) yang berupaya masuk ke Australia, pada tahun 2001, Howard membuat kebijakan yang disebut Operasi Relex. Operasi Relex ini sendiri ialah strategi perlindungan perbatasan Australia di laut lepas dengan melakukan pencegatan, penahanan, dan pencegahan kapal yang membawa orang-orang yang hendak masuk ke Australia tanpa visa.61 Kemudian juga sempat diberlakukan beberapa kebijakan lain untuk menghalau datangnya pengungsi, yakni Pasific Solution, Pengolahan lepas pantai, dan pemberian visa proteksi sementara bagi pengungsi. 61 “Pelanggaran Australia Terhadap Perairan Indonesia: Apakah Indonesia Sudah Cukup Peduli?”, sebagaimana dimuat dalam http://www.fkpmaritim.org/pelanggaran-australia-terhadap-perairan-indonesiaapakah-indonesia-sudah-cukup-peduli/, yang diakses pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 21.33 wib.


45

Selanjutnya, pada periode kepemimpinan Kevin Rudd, kebijakan penanganan pencari suaka beralih pada tindak pengamanan perbatasan yang dirancang untuk mengganggu kerja penyelundup manusia. Pada periode ini, angka kedatangan pencari suaka terus naik. Akibat menangani pencari suaka ini, Australia menghabiskan dana yang cukup besar. Besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk kebijakan penanganan pencari suaka telah menyita perhatian para pemimpin dan calon pemimpin Australia. Di masa ini juga pemerintah Australia telah mengeluarkan kebijakan kontroversial dalam menangani pencari suaka, yakni mengirim pencari suaka yang datang ke Australia melalui laut ke Negara terdekat, dalam hal ini adalah Papua New Guinea dan Kepulauan Nauru di Pasifik. Kebijakan ini ditujukan untuk mengatasi banyaknya pencari suaka di Australia. Untuk perannya dalam rencana suaka tersebut Papua New Guinea akan menerima bantuan dana dalam jumlah besar.62 Kemudian pada tahun 2010-2012 dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Jullia Gilliard, Australia sempat menerapkan beberapa kebijakan terkait pengungsi dan pencari suaka, Beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Australia terkait permasalahan Irregular Maritime Arrivals antara lain The Pacific Solution, Mandatory Detention, pemberlakuan Bridging Visa, pengembalian pencari suaka ke negara asal, serta Malaysia Solution. Keseluruhan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Australia pada masa kepemimpinan Julia Gillard tersebut cenderung bersifat punitive atau menghukum pencari suaka yang datang dengan perahu dan tidak membawa dokumen resmi ke Australia. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah Australia di atas merupakan produk kebijakan yang mendapat pengaruh dari suatu proses politik. Dengan kata lain, kebijakan tersebut mendapat pengaruh dari input politik yang ada di suatu negara. Kelompok-kelompok yang mempengaruhi kebijakan tersebut selanjutnya disebut sebagai policy influencer, yang

62 “Rencana Australia soal Penari Suaka Dikecam”, sebagaimana dimuat http://www.voaindonesia.com/content/rencana-australia-soal-pencari-suaka-dikecam/1707191.html, diakses pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 21.33 wib.

dalam yang


46

terdiri dari 1) Bureaucratic influencer63, 2) Partisan influencer,64 3) Interest influencer,65 serta 4) Mass influencer.66 Dalam hal menangani permasalahan imigrasi, pemerintah Australia memiliki Department of Immigration and Citizenship (DIAC) yang bertanggung jawab terhadap penjagaan perbatasan Australia dari setiap kedatangan imigran asing. Departemen ini yang menentukan formulasi kebijakan imigrasi Australia, termasuk wewenang dalam menentukan legalitas imigran yang masuk ke Australia. Dalam menghadapi permasalahan kedatangan arus pencari suaka yang menggunakan perahu, Perdana Menteri dan Menteri Imigrasi Australia membentuk Expert Panel on Asylum Seeker yang berfungsi sebagai penyedia laporan terkait kebijakan yang dapat diambil pemerintah.67 Tujuan dari dibentuknya Expert Panel tersebut adalah untuk menyediakan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan yang dapat diambil pemerintah dalam membendung migrasi pencari suaka yang menggunakan perahu dengan membangun prinsip ‘no advantage’. Dengan adanya prinsip no advantage tersebut, maka pemerintah Australia berusaha memberikan pesan kepada para pencari suaka, dengan substansi kebijakan yang dibuat, untuk tidak mencoba memperoleh perlindungan tanpa mekanisme yang telah disediakan, dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang sia-sia. Rekomendasi yang diberikan Expert Panel tersebut disusun dalam sebuah kerangka besar yang berisi saran-saran teknis terhadap pelaksanaan kebijakan. Kerangka tersebut dibagi menjadi 22 rekomendasi yang didasarkan pada; 1) Prinsip-prinsip kebijakan, 2) Penambahan program kemanusiaan di 63 Merujuk kepada berbagai individu serta organisasi dalam lembaga eksekutif yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan. 64 Pandangan partai-partai yang ada di parlemen Australlia dalam menilai permasalahan Irregular Maritime Arrivals. 65 Sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang belum cukup luas untuk bisa menjadi dasar bagi aktifitas kelompok partai, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumbersumber untuk mendapat dukungan dari policy influencer atau pengambil keputusan yang lain. 66 Pengaruh media untuk membentuk opini publik. 67 Muhammad Rifqi Herdianzah. Loc cit.


47

Australia, 3) Regional capacity building, 4) Kerjasama bilateral dengan Indonesia, 5) Kerjasama dengan Malaysia dalam isu pencari suaka, 6) Perjanjian dengan negara asal pencari suaka, 7) Perijinan legislatif dalam hal transfer pencari suaka ke negara lain, 8) Pembentukan rencana pemrosesan klaim para pencari suaka di Nauru, 9) Pembentukan rencana pemrosesan klaim para pencari suaka di Papua Nugini, 10) Perjanjian Australia dengan Malaysia, 11) Pengetatan akses jangka pendek terhadap Special Humanitarian Program, 12) Pengetatan akses jangka panjang terhadap Special Humanitarian Program, 13) Koordinasi dengan negara penampung lain, 14) Memperluas excision policy ke semua wilayah Australia, 15) Meninjau kembali proses refugee status determination (RSD), 16) Strategi penghapusan dan pengembalian, 17) Disruption strategies, 18) Operasi anti penyelundupan manusia, 19) Mengirim perahu kembali ke laut, 20) Aktifitas pencarian dan penyelamatan, 21) Keterkaitan antara program onshore dan offshore Australia, 22) Melakukan penelitian lanjutan. Dari 22 rekomendasi di atas, setidaknya beberapa rekomendasi telah diadopsi oleh pemerintah Australia. Kebijakan pemerintah yang sesuai dengan rekomendasi tersebut antara lain: memperkenalkan Regional Processing Act yang mengamandemen Migration Act dimana mengijinkan Menteri terkait untuk mendeklarasikan negara ketiga sebagai Regional Processing Country dengan persetujuan legislatif, penandatanganan secara resmi terhadap Memorandum of Understanding (MoU) terkait kegiatan transfer dan pemrosesan orang di Nauru dan Papua Nugini, penarikan secara sukarela maupun secara terpaksa terhadap 500 pencari suaka yang telah tersaring sebagai orang-orang yang tidak mempunyai klaim perlindungan dari Australia, Pulau Christmas, dan Nauru, pengenaan pembatasan bridging visas untuk orang-orang yang datang dengan menggunakan perahu terhitung sejak 13 Agustus 2012 dan orang-orang yang telah ditahan di Australia dan sedang dalam proses transfer ke Nauru atau Papua Nugini.68 68

Ibid.


48

Kemudian terakhir pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Tonny Abbott saat ini, penanganan dan perumusan kebijakan terkait perlindungan pengungsi cenderung mengalami kemunduran. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penolakan terhadap pengungsi dan pencari suaka serta ketakutan Australia akan tindak pidana perdagangan orang yang mungkin terjadi, dan cenderung hanya memikirkan aspek nasionalnya saja, tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan yang ada. Selain itu, Australia juga sempat mengubah kebijakan pencari suaka sehingga pencari suaka yang tiba di daratan utama negara itu dengan perahu dapat dikirim ke Pulau Nauru di Pasifik atau Papua New Guinea, seperti kebijakan pacific solution sebelumnya untuk pemrosesan imigrasi. Dimana, pemerintah Australia mempunyai kewenangan mengirim pengungsi ke pusat detensi di Nauru dan apabila mereka mendarat di wilayah-wilayah kepulauan terpencil seperti Christmas Island. Kebijakan ini berlaku sejak pertengahan 2013.69 Di dalam negeri, kebijakan ini telah mendapat kecaman luas, karena menganggap Australia melanggar hak asasi manusia. Kelompok pejuang hak asasi manusia mengecam dam menuduh Australia gagal memenuhi persyaratan konvensi pengungsi. Dengan perubahan ini maka para pencari suaka yang mendarat di wilayah utama tidak lagi mempunyai keuntungan untuk tetap berada di Australia selama urusan keimigrasian mereka diproses oleh pihak berwenang. Pemerintahan Tony Abbott juga melakukan berbagai operasi, salah satunya adalah Operation Sovereign Borders (OSB) untuk menghalau para pencari suaka yang datang dari laut untuk dikembalikan ke Negara terdekat atau Negara asal keberangkatan terakhir mereka. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia dalam menangani pencari suaka ini juga diduga melanggar hak asasi manusia karena para pencari suaka yang seharusnya mendapatkan perlindungan menjadi semakin tidak jelas nasibnya dengan kebijakan yang ada. 69 “Australia Ubah Kebijakan Pencari Suaka”, sebagaimana dimuat dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/05/130516_australia_suaka_kebijakan.shtml, yang diakses pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 21.35 wib.


49

Operation Sovereign Borders (OSB) adalah operasi penjagaan keamanan perbatasan yang dipimpin oleh militer, serta didukung dan dibantu oleh berbagai lembaga pemerintah federal. Diluncurkan pada 18 September 2013 pemerintahan koalisi membentuk militer sebagai respon untuk memerangi penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia dan mencegah orang-orang yang membahayakan nyawa mereka dilautan dan menjaga integritas program migrasi Australia. Dalam OSB telah dibentuk Gugus Tugas Lembaga Bersama atau Joint Agency Task Force (JATF) untuk memastikan upaya seluruh pemerintah untuk memerangi penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia.70 Dengan adanya kebijakan ini bagi orang-orang yang melakukan perjalanan ke Australia secara ilegal dengan perahu akan dicegat dan dikeluarkan dari perairan Australia atau dikirim ke negara lain untuk diproses di luar Australia. Orang-orang tersebut tidak akan pernah dapat memilih untuk di proses dan dimukimkan kembali di Australia. Kebijakan ini berlaku untuk semua orang (keluarga, anak-anak, anak-anak tanpa pendamping, orang berpendidikan atau orang mempunyai keterampilan) tanpa pengecualian. Bagi orang-orang yang datang dengan menggunakan perahu secara ilegal, baik dari manapun datang lewat laut secara ilegal, maka orang-orang ini akan dikembalikan ke negara tempat mereka bertolak atau akan dipindahkan ke tempat pusat pemprosesan yang barada di luar Australia yaitu negara Papua Nugini atau di Nauru, pemindahan ini akan dilakukan dalam waktu 48 jam. 71 Dalam UU Imigrasi Australia berlaku suatu proses dalam penanganan pencari suaka sebelum statusnya ditetapkan sebagai pengungsi, yakni proses penelitian seorang pencari suaka (Asylum Seeker) untuk berhak tidaknya mendapat suaka dilakukan di dalam negeri Australia, artinya seorang pencari suaka harus terlebih dahulu memasuki teritorial Australia untuk kemudian menjalani proses penelitian. Hal inilah yang kemudian menyebabkan ribuan 70

Ardianti. “Kebijakan Australia Dalam Menangani Imigran Ilegal Dibawah Kepemimpinan Perdana Mentri Tonny Abbott Tahun 2013”. Jurnal Jom Fisip: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Volume 2, No. 2, Oktober 2015, hlm. 9 71 Ibid, hlm.10


50

manusia perahu (boat people) pencari suaka berupaya memasuki territorial Australia untuk bisa menjalani proses suaka di wilayah Australia. Namun berdasarkan kebijakan terbaru yang dilakukan pemerintah Australia yakni dengan mengamandemen undang-undang imigrasi yang diantaranya dengan penambahan ketentuan mengenai pemberlakuan visa sementara bagi pengungsi. Dimana dalam undangundang tersebut memungkinkan pengungsi untuk tinggal di Australia tiga hingga lima tahun. Namun, pemeritah Australia tidak akan memberikan perlindungan permanen, sehingga dengan kata lain visa ini mencegah mereka yang datang dengan perahu untuk menjadikan Australia sebagai rumah permanen. Dalam amandemen UU tersebut, semua pengungsi yang tidak sah dan datang dengan kapal ke Australia akan langsung diproses di lepas pantai, di mana mereka akan tetap berada dalam tahanan hingga sebuah negara ketiga tempat penampungan bagi mereka telah ditentukan. Yang mengejutkan, amandemen yang terdapat dalam undang-undang akan mengeluarkan Australia sebagai kemungkinan negara ketiga bagi penampungan mereka yang dianggap sebagai pengungsi yang sah. Pencabutan daratan Australia dari zona migrasinya sendiri, dan pencabutan potensinya sebagai negara ketiga untuk menampung mereka yang terbukti sebagai pengungsi yang sah, merupakan langkah-langkah yang belum pernah terjadi. Hal yang memalukan bagi negara ini karena selama satu dekade terakhir, Australia telah menjalankan beberapa kebijakan tentang pengungsi yang dianggap paling ekstrem dan penuh hukuman yang pernah ada, termasuk kewajiban penahanan anak-anak.72 Persetujuan tersebut dicapai melalui perdebatan sengit dengan 34 anggota senat menyatakan menyetujui dan 32 anggota lainnya menolak. Australia sendiri untuk saat ini

72

Maria Vamvakinou, “Mengapa Saya Tidak Mendukung Undang-Undang Amandemen Migrasi di Parlemen Australia”, sebagaimana dimuat dalam https://www.commongroundnews.org/article.php?id=2568lan=ba&sp=0. Yang diakses pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 22.21 wib.


51

menahan pengungsi yang tertangkap tiba dengan perahu dan menempatkan mereka di kampkamp Papua Nugini dan Nauru.73 Selain itu, dengan berlakunya undang-undang ini maka ribuan pengungsi termasuk anak-anak akan dapat meninggalkan kamp-kamp penahanan dan hidup setidaknya tiga tahun di Australia. Mereka akan memiliki hak kerja dan akhirnya bisa mengajukan permohonan visa imigran terampil. 74 Berdasarkan ketentuan tersebut, Australia telah setuju meningkatkan jumlah penerimaan pengungsi sebanyak 7.500 orang hingga 2018, dimana dari jumlah saat ini 13.750 pengungsi. Mereka akan diperbolehkan bekerja di Australia sambil mengurus status pengungsi.75 Sebenarnya, kebijakan visa sementara diperkenalkan oleh Perdana Menteri John Howard. Namun kebijakan itu dikritik oleh kelompok pegiat hak asasi manusia dan Perserikatan Bangsa-bangsa karena gagal memenuhi kewajiban Australia sebagai penandatanganan Konvensi Pengungsi 1951.

2. Kebijakan Penanganan Pengugsi Oleh Thailand Secara umum, biasanya orang asing yang datang ke Thailand sebagian besar dengan tujuan bisnis, belajar investasi, perawatan medis, travelling, atau pekerjaan. Ketika orang asing yang hendak memasuki Thailand dengan tujuan seperti diatas atau tujuan lain maka diharuskan untuk mengajukan permohonan visa Thailand dari Royal Thai Kedutaan Besar atau Konsulat Jendral. Orang asing harus memiliki paspor yang sah atau dokumen serupa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Imigrasi B.E. 2522 (1979) 73 “Australia Setujui Visa Untuk Pengungsi”, sebagaimana dimuat https://m.detik.com/news/bbc/2768574/1, yang diakses pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 22.20 wib. 74 Ibid. 75 “UU Baru, Pengungsi Di Australia Bisa Bekerja”, sebagaimana dimuat https://m.tempo.co/read/news/2014/12/05/120626621/uu-baru-pengungsi-di-australia-bisa-bekerja. diakses pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 23.51 wib

dalam

dalam Yang


52

dan ketentuan terkait. Berbeda halnya dengan kedatangan dengan maksud liburan pendek, maka pembebasan atas visa Thailand dapat dikecualikan jika mereka termasuk dalam negaranegara berikut yakni warga negara Selandia Baru, Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa dapat masuk wilayah Thailand tanpa visa selama 30 hari. Namun, pembebasan visa ini didapatkan oleh mereka yang menempuh jalur darat sejak 1 Januari 2009, dengan catatan waktu bebas visa berkurang menjadi 15 hari.76 Thailand adalah negara yang tidak meratifikasi meratikasi konvensi pengungsi 1951 sehingga

tidak

memiliki

kewajiban

dalam

penanganan

pengungsi

termasuk

mengundangkannya dalam perundangan nasional di Thailand. Sehingga tidak ada pengaturan khusus dalam perundang-undangan Thailand yang mengatur mengenai pengungsi. Namun peraturan terkait dapat dilihat dalam Imigratin Act B.E. 2522 (1979), atau Undang-Undang Imigrasi B.E. 2522 (1979). Dimana dalam peraturan tersebut ditegaskan istilah “Aliens” yang berarti setiap orang yang bukan berasal dari Thailand atau tidak berkewarganegaraan Thailand.77 Kemudian juga dikenal istilah “Immigrant” yang berarti setiap orang asing yang memasuki wilayah Thailand.78 Dalam mekanismenya, setiap orang asing yang akan memasuki wilayah Thailand diwajibkan membawa dokumen pendukung seperti passport, dan dokumen sejenis. Sedangkan bagi mereka yang berniat untuk bertempat tinggal sementara dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah terkait melalui imigrasi dan akhirnya akan diberikan semacam sertifikat sebagai tanda diterimanya permintaan mereka untuk bertempat tinggal sementara. Izin mereka untuk bertempat tinggal sementara diberikan oleh Direktur Jendral atau Komisi Imigrasi setempat dan Menteri terkait dengan jangka waktu paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang. 76

Jodika setiawan, “Exit & Entry Permit dari Negara Thailand”, sebagaimana dimuat dalam https://jodikasetiawan.wordpress.com/2015/11. Yang diakses pada 21 Maret 2016, pada pukul 12.37 77 Section 4 Imigratin Act B.E. 2522 78 Ibid.


53

Namun hal ini berbeda bagi pengungsi. Dalam peraturannya mereka tidak dibenarkan menerima pengungsi apalagi bagi mereka yang tanpa dokumen. Namun dalam Imigratin Act B.E. 2522 khususnya Bagian 7 poin (3) ada disinggung bahwa Komisi Imigrasi memiliki kuasa dan tugas untuk memberikan Izin orang asing untuk masuk ke dalam dan tinggal di Thailand sesuai ketentuan Bagian 41 poin 1 dengan persetujuan Menteri Kemudian sesuai ketentuan yang diatur dalam Bagian 11 yakni setiap orang yang masuk ke dalam atau keluar harus dengan pemeriksaan di imigrasi arahan yang ditunjuk, stasiun atau daerah dan sesuai dengan yang ditentukan dan dimuat dalam Lembaran Negara oleh Menteri. Selain itu juga dijelaskan dalam Bagian 17 yakni dalam kasus tertentu, Menteri, dengan

persetujuan

Kabinet,

mungkin

mengizinkan

orang

asing

atau

kelompok orang asing untuk tinggal di Thailand dalam kondisi tertentu. Lebih lanjut rumusan Pasal dimaksud yakni: “In certain special cases, the Minister, by the Cabinet approval, may permit any alien or any group of aliens to stay in the Kingdom under certain conditions, or may conditions, or may consider exemption from being conformity with this Act”.

Sedangkan terhadap orang asing yang dilarang memasuki wilayah Thailand berdasarkan Bagian 22 akan diberikan pemberitahuan tertulis oleh pejabat berwenang yang memiliki otoritas, dan jika mereka keberatan dapat mengajukan banding kepada Menteri. Serta dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian 29 terhadap orang asing yang memasuki wilayah Thailand secara ilegal mereka akan ditahan otoritas setempat dan akan diinterogasi oleh petugas berwenang untuk selanjutnya dideportasi atau dilakukan tindakan lainnya. Kemudian terkait kebijakan Thailand dalam menangani pengungsi hanya berdasar atas pertimbangan politik. Identitas Thailand yang memiliki bentuk pemerintahan Monarki Konstitusional di bawah militer Junta memiliki proses pengambilan kebijakan yang berbeda


54

dengan nilai-nilai internasional sehingga mempengaruhi politik luar negeri Thailand. Pengambilan kebijakan di suatu negara biasanya sangat terkait dengan proses politik di negara itu sendiri. Berdasarkan karakternya, Thailand mengambil kebijakan melalui model Legislative Politics dengan proses yang hanya diikuti pemimpin partai dan anggota legislatif sehingga keuntungan dari kebijakan luar negeri Thailand direpresantikan oleh kepentingan dari partai politik.79 Terkait dengan pengungsi etnis Rohingya kebijakan Thailand dengan menolak membuka

kamp

pengungsian

di

wilayah

Thailand

merupakan

keputusan

yang

kontraproduktif dengan keinginan masyarakat Thailand dibuktikan dengan protes yang selalu diberikan oleh Asosiasi Rohingya Burma, The Arakan Project dan Himpunan Perlindungan Pengungsi dan Imigran kepada pemerintah Thailand.80 Hingga akhirnya diterima dan dibukalah beberapa kamp-kamp (IDC) namun hal inipun diikuti dengan kontroversi yang sangat panjang hingga saat ini. Tekanan internasional yang diberikan kepada Thailand seakan tidak berpengaruh secara signifikan, walaupun berkaitan dengan nilai-nilai atau norma internasional mengenai pengungsi dan hak asasi manusia juga tidak mempengaruhi pengambilan kebijakan di Thailand dan juga negara tersebut tidak merasa terkekang oleh tekanan lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR, dan sebagainya.

79

Daniel kusumah, 2015, “Perbandingan Politik Luar Negeri Indonesia dengan Thailand Studi Kasus: Kebijakan Mengenai Pengungsi Rohingya” sebagaimana dimuat dalam https://danieltugasa.blogspot.co.id/2015/10/perbandingan-politik-luar-negeri.html?m=1. Yang diakses pada tanggal 21 Maret 2016, pukul 14.26 wib. 80 Ibid.


BAB II KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI OLEH AUSTRALIA DAN THAILAND. A. Sejarah Pengungsi Internasional dan Organisasi Internasional Yang Menangani

Recommend Documents