BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A.
SUMBER DAYA MANUSIA Pelaksanaan tugas sehari-hari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta didukung
oleh sumber daya manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial. Dalam hal pembinaan dan pengelolaan pada tahun 2014, telah diikuti berberapa Pendidikan/Pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. 1.
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terdiri dari :
No.
2.
Jabatan
Jumlah
1.
Ketua PTUN
1 Orang
2.
Wakil Ketua
1 Orang
3.
Hakim
11 Orang
4.
Calon Hakim
10 Orang
5.
Panitera / Sekretaris
1 Orang
6.
Wakil Panitera
1 Orang
7.
Panitera Muda Hukum
1 Orang
8.
Panitera Muda Perkara
1 Orang
9.
Panitera Pengganti
25 Orang
10.
Juru Sita Pengganti
5 Orang
Jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
57 Orang
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Sumber daya manusia non teknis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terdiri dari
No.
Jabatan
Jumlah
1.
Wakil Sekretaris
1
orang
2.
Kepala Sub Bagian Keuangan
1 Orang
3.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
1 Orang
4.
Kepala Sub Bagian Umum
1 Orang
5.
Staf
31 orang 35 Orang
Jumlah Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
- Rekruitmen Dengan adanya kebutuhan terhadap pekerjaan di bidang Teknologi Informasi (TI), Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membutuhkan sumber daya manusia yang ahli di bidang tersebut, tetapi pada pada tahun 2014 tidak terdapat rekruitmen maka pada tahun 2015 diharapkan adanya rekruitmen pegawai guna meningkatkan kinerja di bidang TI.
- Promosi Dan Mutasi Promosi dan Mutasi terhadap para pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2014, sebagai berikut : Promosi-Mutasi
Jabatan Semula Ketua
Wakil Ketua Hakim
Hakim Yustisial
Panitera/ Sekretaris
PNS
Wakil Ketua
-
-
-
-
-
-
Hakim
-
3 Orang
-
-
-
-
Wakil Panitera
-
-
-
-
-
-
Calon Hakim
-
-
10
-
-
-
- Pensiun Tahun 2014 di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak terdapat kekosongan jabatan struktural, yaitu semua jabatan sudah terisi.
B.
KEADAAN PERKARA Jumlah perkara yang saat ini ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
sampai dengan akhir Desember 2014 adalah sebagai berikut : REAKPITULASI PERKARA DIPUTUS PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PERKARA No
1
SATKER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TATA USAHA NEGARA MASUK
PUTUS
SISA
279
245
103
JUMLAH HAKIM
KETERANGAN
13
- Sisa perkara akhir tahun 2014 sebanyak 107 prk - Jumlah Hakim 13 orang sudah termasuk Ketua dan wakil Ketua
REAKPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
PERKARA No
1
SATKER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TATA USAHA NEGARA MASUK MINUTASI
SELESAI MINUTASI
SISA
245
228
17
JUMLAH PANITERA PENGGANTI
KETERANGAN
29 orang
Panitera Pengganti 28 orang, sudah termasuk 1 org Panitera/Sekretaris, 1 org Wakil Panitera, dan 2 org Panmud.
C.
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
1. Sarana dan Prasarana Gedung a.
Pengadaan Pada tahun 2014 tidak ada kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
dikarenakan tidak tersedianyan anggaran untuk kegiatan tersebut. b. Pemeliharaan Tahun 2014 telah dilakukan pemeliharaan terhadap Sarana dan Prasarana Gedung yaitu :
NAMA PEKERJAAN
JML
SATUAN
PERAWATAN GEDUNG KANTOR :
1
Keg
1
Pengecekan Instalasi Listrik Gedung serta Perapihannya
1
Keg
2
Perbaikan Bocoran atap gedung, Perbaikan Plafon, pengecatan loby gedung, dan pos keamanan
1
Keg
3
Perbaikan Kanopi penghubung gedung depan dan belakang
1
Keg
4
Pembuatan Loket Pelayanan Perkara
1
Keg
5
Pengeboran sumur jet pump
1
Keg
1
Keg
NO
KETERANGAN
PERAWATAN RUMAH DINAS : 1
Perbaikan Bocoran Atap
2
Penggantian Kusen Pintu
3
Perbaikan Plafon
4
Perbaikan atap garasi
5
Pengecatan
Untuk perawatan 3 unit rumah dinas
c. Penghapusan Pada tahun 2014 tidak ada kegiatan penghapusan terhadap sarana dan prasarana gedung akan tetapi ada penjualan terhadap sisa bongkaran gedung dari kegiatan penataan ruang tahun 2013 sebesar Rp. 4000.000,2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a.
Pengadaan Pada tahun 2014 tidak ada pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung sesuai
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2014. b. Pemeliharaan
Tahun 2014 telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana fasilitas gedung. NO
NAMA PEKERJAAN
JML
SATUAN
1
Perawatan AC berkala
42
Unit
2
Perbaikan PABX dan instalasi
1
Kegiatan
3
Perbaikan CCTV dan DVAR
2
Kegiatan
4
Pengembangan Jariangan SIAD
1
Kegiatan
5
Servis dan Perbaikan Komputer dan Laptop
12
Unit
c.
KETERANGAN
Penghapusan Tahun 2014 telah dilakukan penghapusan terhadap Barang Milik Negara (BMN)
berupa meubelair sebanyak 230 unit meubelair yang sudah rusak berat dengan pendapatan negara dari hasil lelang sebesar Rp. 500.000,3. Perpustakaan dan Persuratan. a. Perpustakaan : - Menerima buku transfer masuk dan hibah dari jajaran MA.RI maupun dari instansi lainnya - Melayani peminjaman buku-buku perpustakaan dengan batas waktu tertentu. - Melaporkan keadaan jumlah buku ke simak BMN. b. Persuratan - Surat Masuk. NO
JENIS SURAT
JUMLAH
1
Surat sifat Umum
613
2
Surat berhubungan dengan perkara
733
3
Putusan Kasasi
116
4
Putusan Peninjauan Kembali / PK
34
5
Putusan Banding
163
KETERANGAN
6
Surat Pribadi
180
7
Surat Rahasia
5
Total Surat Masuk
1844
- Surat Keluar NO
JENIS SURAT
JUMLAH
1
Surat Bersifat Umum
1046
2
Surat Panggilan Sidang
1698
3
Surat Perkara Banding
213
4
Surat Perkara Kasasi
166
Surat Pemberitahuan Peninjauan Kembali
72
Total Surat Keluar
D.
KETERANGAN
3.195
PENGELOLAAN KEUANGAN DIPA No. 005.01.2.526732/2014 tanggal 5 Desember 2014 Jumlah anggaran (Pagu)
sebesar Rp. 9.894.307.000,- Realisasi Belanja tahun 2014 adalah sebesar Rp. 9.112.838.228,sehingga anggaran yang tersedia tersisa sebesar Rp.781.468.772,a. Rekapitulasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta NO 1
SATKER
PAGU
Pengadilan Tata 8.978.182.000 Usaha Negara Jakarta
REALISASI 8.266.121.949
SISA
KETERANGAN
712.060.051 Tingkat penyerapan 92%.
Sisa anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 712.060 atau 7,93 % dari pagu belanja Pegawai di karenakan terdapat mutasi pegawai sebanyak 13 orang dari jabatan semula Calon Hakim menjadi Hakim pada tahun 2014 b. Rekapitulasi Belanja Barang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta NO 1
SATKER
PAGU
REALISASI
Pengadilan Tata
916.125.000
846.716.279
SISA
KETERANGAN
69.408.721 Tingkat
Usaha Negara
penyerapan
Jakarta
sebesar 92%
Terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 69.408.721,- atau 8 % dari kegiatan Non Operasional Lainnya : Perjalanan Dinas Biasa, Langganan Listrik dan Telefon. c. Rekapitulasi Belanja Modal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Tahun 2014 PTUN Jakarta tidak mendapat dana Belanja Modal DIPA No.005.05.02.526733/2014, tanggal 5 Desember 2014 jumlah anggaran (Pagu) sebesar Rp. 25.700.000,- Terbagi atas 3 (tiga) kegiatan, yaitu : -
Belanja ATK Perkara
Rp. 4.200.000,-
-
Belanja Perkara Prodeo
Rp. 1.500.000,-
-
Posbakum
Rp. 20.000.000,-
Rekapitulasi Belanja Barang Operasional Lainnya (operasional persidangan)
pada
pengadilan tata usaha negara jakarta NO 1
SATKER Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
PAGU 25.700.000
REALISASI 23.680.000
SISA
KETERANGAN
2.020.000 Tingkat penyerapan sebesar 92%
Tidak terserapnya anggaran sebesar Rp. 2.020.000,- atau 92 % dari pagu disebabkan rencana penyerapan anggaran prodeo sebanyak 4 perkara, tetapi realisasinya hanya 1 perkara permohonan prodeo. E.
DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai dengan tahun 2014 telah melakukan
pengelolaan dan pengembangan dalam bidang teknologi informasi guna memudahkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Adapun pengelolaan dan pengembangan dalam bidang teknologi informasi dimaksud adalah : -
Membuat dan me-Redesign Tampilan Website Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dapat diakses dengan alamat domain http://www.ptun-jakarta.go.id., sebagai bentuk keterbukaan informasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;
-
Membuat dan mengembangkan Portal Aplikasi Layanan Informasi Perkara Dan Jadwal Persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berbasiskan Web-Base, yang dapat diakses dengan alamat domain http://infoperkara.ptun-jakarta.go.id., guna memudahkan Para Pencari Keadilan untuk mengetahui data-data perkara yang terdapat dalam Portal Aplikasi Layanan Informasi Perkara yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI);
-
Membuat dan mengembangkan Hak Akses bagi Tenaga Fungsional khususnya Panitera Pengganti dalam hal pemutakhiran / pengupdatean data tunda persidangan serta Sub. Bidang Kepaniteraan Perkara dalam hal pemutakhiran / pengupdatean data-data
diantaranya, Perkara Masuk, Perkara Aktif Tk. Banding, Perkara Aktif Tk. Kasasi, Perkara Aktif Tk. Peninjauan Kembali (PK) dan Pengawasan Eksekusi; -
Mengelola dan melakukan proses penguploadan data perkara yang sudah diputus di Tk. Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) untuk diunggah kedalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah terintegrasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dapat diakses dengan alamat domain http://putusan.mahkamahagung.go.id., sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (sema) Nomor : 14 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Dokumen Elektronik (doknik);
-
Mengelola dan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara Tata Usaha Negara Jakarta (siad-tun jakarta) berbasiskan Web-Base dari proses diterimanya Gugatan Masuk sampai selesainya proses berperkara (minutasi) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sudah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen. Badilmiltun. MARI), yang dapat
diakses
dengan
domain
http://103.226.55.185/nsiadptun-web/
Main.wgx?vwginstance=0., sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer
dan
Peradilan
Tata
Usaha
Negara
(sema)
Nomor
:
02/DJMT/SE/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2011 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Perkara (siad-ptun) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; -
Mengelola dan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Pegawai (simpeg) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam hal pemutakhiran / Pengupdatean datadata Pegawai yang sudah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen. Badilmiltun. MARI), yang dapat diakses dengan alamat domain http://simpeg.ditjenmiltun.net., sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (sema) Nomor : 03/DJMT/SE/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Informasi yang Wajib Ditampilkan pada Website dan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Managemen Kepegawaian (simpeg) di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
-
Mengelola dan Mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung (simari) dalam hal pembuatan / penginputan data-data Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Online yang sudah terintegrasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dapat diakses dengan alamat domain http://simari.mahkamahagung.go.id;
-
Informasi pengelolaan keuangan baik keuangan perkara maupun Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA); serta
-
Pengelolaan administrasi Keuangan, Kepegawaian, dan Umum hamper seluruhnya menggunakan Teknologi Informasi (TI).
Pengelolaan Teknologi Informasi didukung oleh berbagai perangkat yangterdiri atas : a.
Perangkat Lunak Dalam mendukung dan terlaksananya pengembangan Teknologi Informasi di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentunya tidak terlepas dari perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan administrasi meliputi : 1.
Program / Aplikasi Portal Layanan Informasi Perkara (Perkara Masuk, Perkara Aktif Tk. Banding, Perkara Aktif Tk. Kasasi, Perkara Aktif Tk. Peninjauan Kembali (PK), Pengawasan Eksekusi dan Jadwal Persidangan. Dengan Aplikasi ini Pembuatan Portal Perkara tersebut telah menggunakan system yang terintegrasi dengan Jaringan Internet.
2.
Program / Apllikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan Aplikasi ini Proses Penguploadan data-data putusan telah menggunakan system yang terintegrasi dengan Jaringan Internet.
3.
Program / Aplikasi Sistem Administrasi Perkara Tata Usaha Negara (11aid-tun). Memungkinkan seluruh administrasi perkara mulai dari proses pendaftaran, pembayaran sampai dengan pelaporan perkara yang terintegrasi dalam satu system.
4.
Program / Aplikasi Sistem Informasi Pegawai (simpeg).
Pengolahan Data Base Pegawai 5.
Program / Aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung (simari). Pengolahan Data Base Kinerja Pegawai.
6.
Program / Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (sai). System pelaporan keuangan DIPA
7.
Program / Aplikasi SIMAK BMN. System Pelaporan Administrasi pengelolaan Barang Milik Negara.
8.
b.
F.
Aplikasi PERAN (system perencanaan penggunaan anggaran DIPA)
Perangkat Keras 1.
Server
2.
Komputer PC
3.
Laptop
4.
Printer
5.
Scanner
6.
Fax
7.
Kamera Digital
8.
Hardisk Eksternal
9.
Jaringan, WIFI
REGULASI TAHUN 2014 Regulasi adalah penetapan aturan-aturan yang di buat oleh Ketua Pengadilan untuk
melaksankan jalannya suatu pekerjaan lebih baik dan terukur pada suatu bidang tertentu, pada tahun 2014 telah dikeluarkan beberapa regulasi yaitu : 1.
SK susunan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN1/64B/HK.06/1/2014 Tanggal : 17 Januari 2014
2.
SK Besarnya Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya
Nomor : W2.TUN1/64A/HK.06/1/2014 Tanggal : 17 Januari 2014 3.
SK Perubahan Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, PK, Eksekusi dan Pemeriksaan Setempat. Nomor : W2.TUN1/64C/HK.06/1/2014 Tanggal : 17 Januari 2014
4.
SK PPID Nomor : W2.TUN1/670/PS.00/VIII/2014 Tanggal : 27 Agustus 2014
5.
SK Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Nomor : W2.TUN1/107/PS.00/I/2014 Tanggal : 2 Januari 2014
6.
SK Penanggung Jawab dan Petugas Absensi Nomor : W2.TUN1/109/PS.00/I/2014 Tanggal : 23 Januari 2014
7.
SK Penunjukan Tim Pengawas dan Pelaksanaan Putusan Ketua MARI No.071/KMA/SK/V/2008. Nomor : W2.TUN1/114/PS.00/I/2014 Tanggal : 23 Januari 2014
8.
SK Tim Pengelola Web Site Nomor : W2.TUN1/118/NM.02.3/I/2014 Tanggal : 23 Januari 2014
9.
SK TIM TPM Nomor : W2.TUN1/119/PS.00/I/2014 Tanggal : 23 Januari 2014
