BAB III PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN

Modul Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berbasis Standar Pelayanan Minimal

BAB III PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN

Deskripsi : Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

Bidang Pendidikan, di mulai pada

pemahaman hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 yang materi muatannya sebagai dasar unuk penyusunan Standar Pelayanan Minimal. Kemudian pada bab 3 ini akan dibahas Langkah – Langkah Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan mulai tingkat desa sampai dengan kabupaten/kota.

Pokok Bahasan

: Pelayanan Publik Bidang Pendidikan

Waktu

: 3 (tiga) kali tatap muka pelatihan (selama 270 menit).

Tujuan

:

Membangun pemahaman dan skill praja mengenai Tata cara Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Metode

: Praktek (Diskusi, dan tugas terstruktur).

Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010

45


3.1. Tahapan Pemberian Pelayanan Publik Bidang Pendidikan.

Bentuk program pelayanan dasar melalui standar pelayanan minimal berupa target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditentukan oleh kementerian terkait yang ditetapkan melalui peraturan menteri atau keputusan menteri. Standar pelayanan minimal dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1)

Mengacu atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2)

Menyusun Instrumen;

3)

Mengumpulkan Data;

4)

Mengolah dan Menganalisis Data;

5)

Membuat Kesimpulan;

6)

Menyusun Kebijakan;

7)

Implementasi dan Monitoring ; Tahapan-tahapan pelayanan dasar melalui standar pelayanan minimal

berupa target Standar Pelayanan Minimal tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.1. Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional Penyelenggarakan pelayanan bidang pendidikan berdasarkan SPM merupakan tolok

ukur

kinerja

pelayanan

pendidikan

yang

diselenggarakan

Daerah.

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan berdasarkan SPM Bidang Pendidikan dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/ Tahun 2004 diantaranya adalah pendidikan Sekolah Dasar (SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) meliputi:


46


Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan SD/MI terdiri atas : a. 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. b.

Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah.

c.

90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional. d. 90 persen dari jumlah guru SD yang diperlukan terpenuhi e. 90 persen guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional f. 95 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran. g. Jumlah siswa SD/MI per kelas antara 30 - 40 siswa. h. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai “memuaskan”. dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III dan mata pelajaran Bahasa, Matematika, IPA dan IPS untuk kelas V. i. 95 persen dari lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTs. 3.1.2. Penyusunan Instrumen

Pelayanan dasar berbasis Standar Pelayanan Minimal diawali dengan penyusunan instrument setelah berdasarkan peraturan perundangundangan, hal ini karena untuk mengetahui terlebih dahulu kondisi yang sebenarnya

Standar Pelayanan Minimal yang merupakan awal dari

pelayanan dasar. Instrumen merupakan alat ukur yang baik dan digunakan untuk mengukur pelayanan dasar sebagai bahan kebijakan dalam menentukan standar pelayanan minimal. Penyusunan instrumen pelayanan dasar melalui standar pelayanan minimal berupa target Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan berdasarkan varibel dan indikator Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. :


47


INSTRUMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR Pendidikan Dasar (SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) a) 95 % Kelompok Usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI No

SPM Pendidikan

Jenis Pelayanan

Indikator

Jumlah Total Anak Usia 7 12 (Angka)

Jumlah Anak Usia 7 -12 yang bersekolah (Angka)

Jumlah (%)

1

2

3

4

5

6

7

- Jumlah anak usia 7 – 12

......................... ....

................. .......

............

Jumlah Anak Usia 7 12 yang bersekolah (Angka)

Jumlah Anak Usia 7 -12 yang putus bersekolah (Angka)

Jumlah (%)

5

6

7

......................... ....

................. .......

a. Pendidikan Dasar (SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI)

I

1. 95 % Kelompok Usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI

b). Angka Putus Sekolah tidak melebihi 1% Jenis Pelayanan

1

2

Indikator

3

4

2. Angka Putus Sekolah tidak melebihi 1%

- Jumlah APS

............

c) 90 % Sarana dan Prasarana sekolah sesuai standar nasional Jenis Pelayanan

1

2

Indikator

Jumlah Total sarana & prasarana sekolah dasar (Angka)

Jumlah Sarana dan Prasarana sekolah sesuai standar nasional (Angka)

Jumlah (%)

6

7

3

4

5

3. 90 % Sarana dan Prasarana sekolah sesuai standar nasional

- Jumlah sarana & prasarana sekolah dasar

........................... ..

........................


........... .

48


d) 90 % Jumlah Guru SD/MI terpenuhi Jenis Pelayanan

1

2

3 4. 90 % Jumlah Guru SD/MI terpenuhi

Jumlah Total Guru SD Yang diperlukan (Angka)

Jumlah Guru SD Yang Terpenuhi (Angka)

Jumlah (%)

4

5

6

7

Jumlah Guru SD/MI

.........................

........................

...........

Indikator

e) 90% Jumlah guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional No.

1

2

Jenis Pelayanan

Indikator

Jumlah Total Guru SD (Angka)

Jumlah guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional

Jumla h (%)

3

4

5

6

7

........................

........... .

5. 90% Jumlah guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional


......................

f). 90% Jumlah guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional Jenis Pelayanan

1

2

3 6. 95 % Siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap

Indikator

4 Siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap

Jumlah total buku yang diperlukan Siswa

Jumlah Siswa yang memiliki buku secara lengkap

Jumlah (%)

5

6

7

.........................


........................

............

49


g) Jumlah Siswa SD/MI per kelas antara 30 - 40 Jenis Pelayanan

1

2

Indikator

3 7. Jumlah Siswa SD/MI per kelas antara 30 - 40

Jumlah Total Siswa SD/MI

Jumlah Total Ruang Kelas SD/MI

Ket

5

6

7

....................... ..

...................... ..

4 Jumlah Siswa SD/MI per kelas antara 30 - 40

h). 90% Jumlah siswa yg mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai memuaskan dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III No.

1

2

Jenis Pelayanan

Indikator

Jumlah Total Kelas III yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional

Jumlah Kelas III yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai memuaskan dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung

Jumlah (%)

3

4

5

6

7

8. a. 90% Jumlah siswa yg mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai memuaskan dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III

Jumlah siswa yg mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai memuaskan dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III

------------------

----------------

--------


50


i)

90% Jumlah siswa yg mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai memuaskan dalam mata pelajaran bahasa, matematika, IP, IPS untuk kelas V

No.

1

2

Jenis Pelayanan

Indikator

Jumlah Total Kelas V yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional

Jumlah Kelas V yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai memuaskan dalam mata pelajaran bahasa, matematika, IP, IPS untuk kelas V

Jumlah (%)

3

4

5

6

7

8.b.90% Jumlah siswa yg mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai memuaskan dalam mata pelajaran bahasa, matematika, IP, IPS untuk kelas V

Jumlah siswa yg mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai memuaskan dalam mata pelajaran bahasa, matematika, IP, IPS untuk kelas V

------------------

-----------------

--------


51


j). 95% Lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP/Madrasah Ts (MTs) No.

1

2

Jenis Pelayanan

Indikator

3

4

95% Lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP/Madrasah Ts (MTs)

Lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP/Madrasah Ts (MTs)

Jumlah Total Lulusan SD

Jumlah Lulusan SD yang melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP/Madras ah Ts (MTs)

Jumlah (%)

5

6

7

---------------

-----------------

---------

Instrumen di atas merupakan program SPM bidang pendidikan yang dalam pelaksanaannya ada yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam peningkatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Hal ini dikarenakan, hasil yang dicapai Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan belum optimal terpenuhi dan cenderung Pemerntah Desa, Kelurahan sering diabaikan atau tidak dilibatkan untuk berperan aktif dalam bidang pendidikan. Upaya pelayanan dasar melalui pendekatan SPM dengan melibatkan pemerintahan desa, diharapkan dapat membantu mengatasi ketertinggalan desa dibidang pendidikan melalui SPM bidang pendidikan.

3.1.3. Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang diperlukan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat

melalui pendekatan Standar Pelayanan Minimal

berupa : berupa catatan, laporan peraturan-peraturan maupun data sekunder lainnya yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa perundang-undangan, catatan, laporan arsip dan buku-buku, profil desa, kelurahan kecamatan, buku kabupaten/kota dalam angka dan media-media lain yang dapat dipergunakan untuk keabsahan data.


52


3.1.4. Mengolah dan Menganalisis Data Dalam pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sampai pemerintah desa, maka Pemerintah Kabupaten perlu melakukan perencanaan program yang matang sesuai dengan kebutuhan bidang pendidikan di Kabupaten dan menyusun sebuah manajemen strategi untuk mengelola sumber daya yang ada saat ini dalam mewujudkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan. Untuk menentukan pencapaian SPM bidang pendidikan berdasarakan Keputusan Menteri Pendidikan digunakan alat ukur sebagaimana daftar tabel berikut :

Tabel Penilaian SPM Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) s No 1 a.

INDIKATOR

Angka SD/MI

2 Partisipasi

Kasar

RUMUS

(APK)

3 APK: Jml siswa di Jenjang pendidikan tertentu *) Jml penduduk kelompok usia tertentu *) Tingkat SD : Kelompok usia 7-12 thn APS: Jml putus sek pd tk & jenjang ttt*) X 100 Jml siswa pd tk yg sama & jenjang pendk tertentu pd thn sblmnya

b.

Angka Putus Sekolah (APS)

c.

Sekolah memiliki sarana dan prasarana

d.

Jumlah Guru SD yang diperlukan terpenuhi

Jumlah Guru SD Yang Terpenuhi ----------------------------------------------Jumlah Total Guru SD Yang diperlukan

e.


Jumlah guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional ----------------------------------------------------Jumlah Total Guru SD

f.

Siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap

Jumlah Siswa yang memiliki buku secara lengkap ---------------------------------------------------Jumlah total Siswa

*) Jenis Sekolah = SLTP/MTs Perbandingan = Jml sarana yang dimiliki Jml sarana sesuai standar


53


1 g.

2 Jumlah Siswa SD/MI per kelas antara 30 – 40

3 Jumlah Total Siswa SD/MI Jumlah siswa antar 30-40

h.

Jumlah siswa yg mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai memuaskan dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III

Jumlah siswa yg mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai memuaskan dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III ------------------------------------------------Jumlah Total Kelas III yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional

i.

Jumlah siswa yg mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai memuaskan dalam mata pelajaran bahasa, matematika, IP, IPS untuk kelas V

Jumlah Kelas V yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai memuaskan dalam mata pelajaran bahasa, matematika, IP, IPS untuk kelas V --------------------------------------------------Jumlah Total Kelas V yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional

j.

Lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP/Madrasah Ts (MTs)

Jumlah Lulusan SD yang melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP/Madrasah Ts (MTs) --------------------------------------------------Jumlah Total Lulusan SD

3.1.5. Kesimpulan dan menyusun kebijakan Berdasarkan ketentuan di atas dan analisa dapat diketahui pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/kota (Kecamatan, Desa/Kelurahan) sementara, bidang pendidikan sebagai bahan kebijakan yang akan diambil seperti tabel berikut :


54


No 1 1.

Kewenangan Wajib 2 Penyelenggaraan Pendidikan Dasar 9 Tahun

Jenis Pelayanan 3 1.1 Pelayanan pendidikan SD/MI

Indikator SPM 4 a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI b) Angka Putus Sekolah (APS) c) Sekolah memiliki sarana dan prasarana d) Jumlah Guru SD yang diperlukan terpenuhi e) Jumlah guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional f) Siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap g) Jumlah Siswa SD/MI per kelas antara 30 – 40 h) Jumlah siswa yg mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai memuaskan dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III

Standar Nasional 5 95%

Kab/ Kota

Keterangan

6

7

1% 90%

90%

90%

95%

30-40

90%


55


1

2

3

4 i) Jumlah siswa yg mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai memuaskan dalam mata pelajaran bahasa, matematika, IP, IPS untuk kelas V j) Lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP/Madrasah Ts (MTs)

5 90%

6

7

95%

Keterangan : Kolom 6 : diisi data yang telah dianalisis berdasarkan rumus yang tersedia pada Tabel Penentuan Nilai SPM Bidang Pendidikan; Kolom 7 : diisi perbandingan antara kolom 5 dengan kolom 6, atau jumlah selisih antara kolom 5 dan kolom 6 untuk mengetahui hasil yang telah dicapai jika dibandingkan dengan nilai standar nasional.

3.1.5. Implementasi dan Monitoring Pelayanan Dasar berbasis Stantar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dalam dalam implementasinnya dapat dimulai dari desa/kelurahan, hal ini untuk melibatkan semua unsur yang ada serta untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Pelayanan Dasar berbasis Stantar Pelayanan Minimal secara bertahap, mulai dari desa/kelurahan sampai

kabupaten/kota. Selain itu untuk memudahkan pengawasan dan mengetahui

secara rinci perkembangan hasil pelaksanaan Pelayanan Dasar berbasis Stantar Pelayanan Minimal setiap bulan dengan jelas lokasinya. Berdasarkan penjelasan dimaksud dapat diketahui kinerja pelaksana pelayanan publik secara jelas dan rinci. Untuk memudahkan pemahaman implementasi dan monitoring secara rinci dalam Pelayanan Dasar berbasis Stantar Pelayanan Minimal dapat dilakukan dengan cara seperti tabel berikut :


56


a. Penerapan SPM Kab/Kota : ………………… Data No.

Kab/Kota, Kelurahan/Desa

1

2

3

Bulan :………….…..

Hasil Nilai Perbulan (%) Nilai SPM 4

5

Keterangan

6

7

Jumlah

Keterangan Daftar isian dan tabel Implementasi SPM secara keseluruhan : a) b) c) d) e) f) g)

Penerapan…. (diisi penerapana SPM sesuai kebutuhan mulai dari Desa s.d. Kab/Kota); Bulan :……… ( diisi nama bulan mulai sesuai kebutuhan dari bulan Januari s.d. Desember dalam waktu periode tahun yang bersangkutan); Kolom 1 : disii nomor urut; Kolom 2 : diisi nama lokasi sesuai tingkatan masing-masing; Kolom 3, 4 : diisi keperluan data yang dibutuhkan sesuaikan dengan jenis data yang diperlukan masing-masing tingkatan mulai desa s.d. kabupaten/kota; Kolom 5 : diisi hasil nilai perbulan berdasarkan tata cara perhitungan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional; Kolom 7 : diisi sesuai kebutuhan, misal untuk mengetahui perbandingan antara kolom 5 dengan kolom 6.

3.2. Peran Pemerintahan Desa dalam SPM Bidang Pendidikan Pelayanan dasar melalui pendekatan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, khususnya Pendidikan

Dasar

(SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau anak

Kelompok Usia 7-12 yang berskolah, peran pemerintah desa/kelurahan dapat melakukan, hal-hal sebagai berikut : a) membantu pendataan dan memberi informasi mengenai kondisi pendidikan di desa/kelurahan utk Pendidikan Dasar (SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI); b) memberikan masukan dan pengawasan untuk implementasi standar pelayanan minimal bidang pendidikan utk Pendidikan Dasar (SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI); c) membantu mensosialisasikan pelaksanaan program standar pelayanan minimal bidang pemerintahan sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri pendidikan nasional; d) melaporkan permasalahan-permasalahan bidang pendidikan utk Pendidikan

Dasar

(SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) lingkup desa/kelurahan;


57


Peran serta pemerintah desa dalam bidang pendidikan diharapkan dapat mengatasi kekurangan-kukurangan dan permasalahan dasar yang terjadi di desa, seperti : kekurangan guru, kekurangan kelas, kekurangan buku, kekurangan sarana dan prasarana, kekurangan trasnportasi bagi anak-anak yang lokasinya jauh dengan tempat pendidikan, dan sebagainyan. Peran pemerintah desa cukup besar sekali jika dilibatkan didalam pemberian pelayanan pendidikan dasar, tidak seperti sekarang pemerintah desa cenderung diabaikan, sehingga permasalahan pendidikan di desa selalu tertinggal atau terjadi kesenjangan yang cukup besar antara desa dan kota.


58


Pertemuan V 1. Jelaskan dan diskusikan Jenis dan materi muatan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 129a/U Tahun2004 ! 2. Praktek Menyusun Penyempurnaan Instrumen Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan! 3. Praktek Pengisian Data berdasarkan Instrumen yang ada;

Pertemuan ke VI dan VII 1. Praktek Menganalisis Data berdasarkan rumus yang telah ditentukan 2. Praktek Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan a. Kelompok 1 Tingkat Kabupaten b. Kelompok 2 Tingkat Kecamatan c. Kelompok 3 Tingkat Desa


59

BAB III PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN

Recommend Documents