BAB III OBJEK PENELITIAN
III.1. Objek Penelitian Objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat yang merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
III.1.1. Sejarah Singkat Pasal 23 ayat (5) UUD tahun 1945 menetapkan bahwa tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang peraturannya ditetapkan oleh Undang-Undang. Kemudian hasil pemeriksaannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan amanat UUD tahun 1945 tersebut dikeluarkan surat penetapan pemerintah No.11/OEM mengenai pembentukan BPK pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Magelang. Pada saat itu BPK hanya memiliki 9 orang pegawai dan R.Soerasno menjabat sebagai ketua BPK yang pertama. Dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 BPK telah mengumumkan kepada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Dalam penetapan pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan BPK dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) maka dibentuk Dewan Pengawas 29
Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS. Dengan kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pengawas Keuangan berdasarkan UUDS 1950. Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan pasal 23 (5) UUD tahun 1945. Dalam amanat-amanat Presiden yaitu deklarasi ekonomi dan Ambeg Parama Arta telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.7 Tahun 1963 (LN No.195 tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No.6 tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan gaya baru. Untuk mengganti Perpu tersebut, dikeluarkanlah UU No.17 tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden sebagai pemimpin besar revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan keuangan negara. Ketua dan wakil ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. Akhirnya oleh MPRS dengan ketetapan No.X/MPRS/1966 kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973 dengan UU No.5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 30
Dalam era reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga tinggi pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian perubahan dalam perubahan ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu sub bab tersendiri (Bab VIIIA) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat UndangUndang dibidang keuangan negara, yaitu : a.
UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara
b.
UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
c.
UU No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan negara.
III.1.2. Bidang Usaha BPK RI Ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI yaitu, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
31
1. Pemeriksaan keuangan Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai apakah sebuah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Pemeriksaan kinerja Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dari entitas atas program atau kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja mencakup tujuan yang luas dengan memperhatikan berbagai macam bukti. 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah, serta pemeriksaan berperspektif lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Visi dari BPK RI adalah menjadi lembaga pemeriksa keungan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Misi dari BPK RI yaitu :
32
1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan 3. Berperan
aktif
dalam
menemukan
dan
mencegah
segala
bentuk
penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara. Sesuai dengan SK BPK RI.
III.1.3. Produk-Produk BPK RI Hasil laporan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK RI setelah melakukan pemeriksaan yaitu : 1. Hasil laporan pemeriksaan sistem pengendalian intern atas laporan keuangan 2. Hasil laporan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas laporan keuangan 3. Hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan.
III.1.4. Struktur Organisasi Anggota BPK RI dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2006, BPK RI mempunyai sembilan anggota yang keanggotaannya diresmikan oleh Presiden. Sembilan anggota ini terdiri atas ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh anggota. Ketujuh anggota BPK RI ini masing-masing membawahi auditorat utama yang melakukan tugas pemeriksaaan terhadap entitas yang berbeda. Pelaksanaan audit pada
33
Pemerintah Daerah (Pemda) P dilaksanakan dibawah AKN VI, sedangkan Pelaksanaan audit pada BUMN JS dilaksanakan dibawah AKN VII.
Gambar III.1 Susunan Organisasi BPK RI
34
III.1.5. Uraian Tugas AKN 1. Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau daerah pada Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Departemen Pendidikan Nasional, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. AKN VI terdiri dari : Auditorat VI.A, Auditorat VI.B, Perwakilan BPK RI di Pontianak, Perwakilan BPK RI di Palangkaraya, Perwakilan BPK RI di Banjarmasin, Perwakilan BPK RI di Samarinda, Perwakilan BPK RI di Denpasar, Perwakilan BPK RI di Mataram, Perwakilan BPK RI di Kupang, Perwakilan BPK RI di Makassar, Perwakilan BPK RI di Mamuju, Perwakilan BPK RI di Palu, Perwakilan BPK RI di Kendari, Perwakilan BPK RI di Manado, Perwakilan BPK RI di Gorontalo, Perwakilan BPK RI di Ambon, Perwakilan BPK RI di Ternate, Perwakilan BPK RI di Jayapura, Perwakilan BPK RI di Manokwari. 2. Auditor Utama Keuangan Negara VII (AKN VII) AKN VII mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang kekayaan negara yang dipisahkan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). AKN VII terdiri dari : a. Auditorat VII.A yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 35
BUMN pertambangan, BUMN energi, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Beberapa contoh entitas pemeriksaan yaitu: PT PERTAMINA, PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA, dan Conocophillips. b. Auditorat VII.B
yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara pada BUMN kebandarudaraan dan penerbangan, BUMN Angkutan Darat, dan BUMN Pelabuhan Laut, Pelayaran dan Pengerukan. Beberapa contoh entitas pemeriksaan yaitu: PT Krakatau Steel, GARUDA INDONESIA, dan PT Jasa Marga. c. Auditorat VII.C yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada PT Perkebunan nasional I – XIV, BUMN kehutanan, BUMN pertanian, BUMN perikanan, PT. Rajawali Nusantara Indonesia, BUMN pupuk, BUMN kertas, BUMN percetakan, dan BUMN penerbitan.
Beberapa
contoh
entitas
pemeriksaan
yaitu:
Perum
Percetakan Uang RI, Perum Perhutani, dan PT BALAI PUSTAKA. d. Auditorat VII.D yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada BUMN jasa perbankan, BUMN jasa keuangan non bank, perum, bulog, BUMN jasa perdagangan dan jasa logistik lainnya, BUMN jasa penilai atau sertifikasi. Beberapa contoh entitas pemeriksaan yaitu: PT Pos Indonesia, PT JAMSOSTEK, PT Bank Mandiri, PT Bank BNI Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara.
36
III.1.6. Organisasi Pemeriksa BPK RI Ketika menyelenggarakan tugas pemeriksaan, dibentuklah organisasi pemeriksa. Organisasi pemeriksa BPK RI merupakan organisasi fungsional yang menjalankan fungsi pemeriksaan secara mandiri. Organisasi pemeriksa BPK RI terdiri dari Badan, penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim. Apabila diperlukan tim pemeriksa dapat menambahkan wakil penanggung jawab dan ketua subtim. Tugas dari masing-masing organisasi pemeriksa antara lain : 1) Badan bertugas untuk memberikan arahan dan penugasan kepada pelaksana pemeriksaan BPK. Badan memiliki juga peran yang penting dalam memberikan hasil opini atas laporan keuangan suatu entitas. 2) Penanggung jawab bertugas sebagai pengendali mutu dan menandatangani LHP. 3) Wakil penanggung jawab bertugas untuk membantu penanggung jawab dalam tim pemeriksaan. Wakil pengendali teknis diperlukan untuk entitas yang besar atau lingkup pemeriksaan yang luas. 4) Pengendali teknis bertugas untuk mengendalikan tim pemeriksa agar pemeriksaan dapat dilakukan sesuai dengan program pemeriksaan yang telah dibuat dan direncanakan. 5) Ketua tim bertugas mengorganisasi, memberikan pengarahan dan mengawasi pemeriksaan serta bertanggung jawab kepada pengendali teknis. 6) Ketua subtim bertugas untuk membantu ketua tim dalam melakukan pemeriksaan. 7) Anggota tim bertugas sebagai pelaksana pemeriksaan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ketua tim atau ketua subtim.
37
III.1.7. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Berdasarkan data IHPS I tahun 2011 diperoleh data sebagai berikut : Tabel III.1 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK semester I tahun 2011 Pemeriksaan dengan tujuan Jumlah tertentu Pemerintah Pusat 89 8 61 158 Pemerintah Daerah 363 4 92 459 BUMN 2 44 46 BUMD 9 9 Badan lainnya 8 2 10 Jumlah 460 14 208 682 Pada semester ini pemeriksaan BPK diprioritaskan pada pemeriksaan keuangan. Entitas yang diperiksa
Pemeriksaan keuangan
Pemeriksaan kinerja
Pemeriksaan keuangan yang dilakukan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat (termasuk Kementerian atau Lembaga), Pemerintah Daerah dan badan lainnya. Berdasarkan data IHPS I tahun 2010 diperoleh data sebagai berikut : Tabel III.2 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK semester I tahun 2010 Entitas yang diperiksa
Pemeriksaan keuangan
Pemeriksaan kinerja
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah BUMN BUMD Badan lainnya Jumlah
79 350 3 5 437
4 3 7
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu 27 27 22 1 7 84
Jumlah 110 377 28 1 12 528
38
Pada semester ini pemeriksaan BPK diprioritaskan pada pemeriksaan keuangan. pemeriksaan keuangan yang dilakukan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat, Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, dan badan lainnya (termasuk BUMN).
III.2. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini berupa: 1. Sumber data sekunder Sumber data sekunder menggunakan studi kepustakaan digunakan oleh penulis untuk memperoleh data sekunder melalui buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan masalah yang terkait dengan penelitian agar dapat mendukung dan melengkapi data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini. 2. Sumber data primer Melakukan penelitian diluar kepustakaan dengan cara melakukan wawancara dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada staf BPK RI dibagian litbang dan tim auditor yang berada dibawah AKN VI dan AKN VII yang melaksanakan audit pada Pemda P dan BUMN JS. Dengan metode ini penulis mendapatkan informasi mengenai latar belakang objek penelitian dan informasi mengenai proses pelaksanaan perencanaan audit oleh tim auditor BPK.
39
