BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SIDOARJO NOMOR : KEP / 46 / IV /2016 TANGGAL : 25 APRIL 2016

47

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1.

Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jatim. a.

Arah kebijakan Polda Jatim dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ Terpenuhinya Alpalkam/Almatsus dan Kapor Polri guna mendukung penguatan Tupoksi Polri di Polda Jatim”, yaitu:

1)

membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pembangunan sarana prasarana berbasis teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah: a)

mengajukan kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polri;

b)

menyusun dan melaksanakan standardisasi perlengkapan Polri Polda Jatim yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas;

c)

menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan memanfaatkan sistem LPSE yang didahului studi kelayakan;

d)

menyelenggarakan penyajian informasi kriminal nasional di Polda dan Polres;

e)

membangun dan mengembangkan sarana prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polda Jatim. 2) membangun…..

Renstra Polres Sidoarjo Tahun 2015-2019


48

2)

membangun dan renovasi bangunan Labfor Cabang Surabaya; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pembangunan renovasi bangunan Labfor Cabang Surabaya yang diperlukan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah : a)

mengajukan anggaran pembangunan dan renovasi Labfor Cabang Surabaya serta peralatan forensik secara bertahap;

b)

melakukan kajian dalam rangka memenuhi persyaratan untuk dibangun dan renovasi Labfor Cabang Surabaya.

3)

membangun dan merenovasi bangunan Polda, Polres, Polsek dan Satpas serta Samsat jajaran Polda Jatim. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pembangunan renovasi bangunan Polda, Polres, Polsek dan Satpas serta Samsat jajaran Polda Jatim. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah : a)

mengajukan anggaran pembangunan dan renovasi bangunan Polda, Polres, Polsek dan Satpas serta Samsat jajaran Polda Jatim serta peralatan secara bertahap;

b.

b)

melakukan kajian;

c)

melaksanakan studi kelayakan.

Arah kebijakan Polda Jatim dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Terbangunnya Postur Polri yang profesional, bermoral, modern dan unggul melalui perubahan mind set dan culture set di Polda Jatim”, yaitu:

1)

rekrutment personel Polri dan PNS dengan mempertimbangkan kebijakan minimal zerogrowth; Kebijakan…..



49

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah proporsi alokasi antar jenis belanja dapat semakin berimbang. Untuk mewujudkan pencapaian

arah

kebijakan

tersebut

di

atas,

maka

strategi

pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah : a)

melaksanakan

kampanye

rekrutmen

secara

proaktif

ke

masyarakat untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas; b)

menyelenggarakan rekrutmen anggota Polri dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) untuk mencapai minimum zero growth dengan mempertahankan jumlah personel yang ada ditambah kebutuhan pengembangan organisasi serta mempertimbangkan program Pengarusutamaan Gender (PUG);

c)

melaksanakan rasionalisasi dan realokasi personel Polri tingkat Polda ke Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan;

d)

mengusulkan pengangkatan PNS bagi PHL yang sudah masuk database selama 5 (lima) Tahun sejumlah 363 orang;

e)

menyusun data base postur Polri sesuai kondisi saat ini dan kedepan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan minimal zero growth Polri.

2)

percepatan

peningkatan

kapasitas

dan

kapabilitas

SDM

serta

modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Polri; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi Kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah :

a)

melaksanakan

dan

melanjutkan

kerjasama

dengan

bank

pemerintah berkaitan dengan aplikasi e-KTA; b) melakukan…..



50

b)

melakukan penataan dalam pembinaan personel Polri melalui teknologi informasi, khususnya dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;

c)

menyelenggarakan uji kompetensi jabatan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT);

d)

membangun assessment center dan aplikasinya sampai dengan tingkat Polres dalam rangka pembinaan karier.

3)

meningkatkan profesionalisme anggota Polri melalui pendidikan dan pelatihan; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya profesionalisme anggota Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah : a)

melaksanakan pelatihan bagi anggota Polri yang akan mengikuti seleksi Dikbang meliputi pelatihan psikologi, kesehatan, jasmani dan rohani;

b)


c)

melaksanakan dan menjabarkan kurikulum pendidikan Polri yang bersifat pelayanan, penguasaan teknologi dan hukum dilandasi kode etik yang terpuji serta sistem pendidikan Polri sesuai kebutuhan dan kemampuan Polri pada tahap upaya mencapai kesempurnaan (strive for excellence);

d)

melaksanakan seleksi dan

mengikutsertakan personel Polda

Jatim yang berkompeten mengikuti pendidikan, pelatihan, kursuskursus…..



51

kursus

di

dalam

dan

luar

negeri

guna

meningkatkan

profesionalisme Polri; e)

menyelenggarakan pendidikan pembentukan (Diktuk) Brigadir dan Tamtama serta pendidikan pengembangan (Dikbang) SAG, program latihan fungsi, latihan prajabatan PNS Gol. II, mind set dan culture set, revolusi mental di SPN Polda JAtim;

f)

mengusulkan personel Polda Jatim untuk mengikuti sekolah khusus penyidik berstandar internasional untuk meningkatkan kemampuan

dan

kapasitas

penyidik

guna

mengantisipasi

perkembangan global dan regional, khususnya mengantisipasi perkembangan MEA; g)

melaksanakan pelatihan Revolusi Mental, khususnya dalam rangka mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, diantaranya

dengan

menunjuk

role

model

anti

korupsi,

memasukkan kurikulum anti korupsi di SPN dan mengusulkan sejumlah lulusan terbaik Akpol dengan beasiswa program S2 di negara yang bersih korupsi dalam rangka transfer budaya anti korupsi; h)

menyelenggarakan E-Learning pada program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk STIK;

i)

menyelenggarakan

pelatihan

peningkatan kemampuan Tenaga

Pendidik (Gadik) dan Tenaga Kependidikan (Gadikan) dengan menerapkan standar kompetensi pendidik.

4)

membangun SDM Polri yang profesional melalui metode sekolah sambil bekerja (off campus) di STIK-PTIK. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah peningkatan SDM anggota Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut…..



52

tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah :

a)

mengusulkan secara bertahap kepada Brigadir yang berprestasi dan sejumlah lulusan terbaik dari SPN untuk mengikuti pendidikan S1 ilmu kepolisian di STIK-PTIK;

b)

mengusulkan kepada lulusan STIK-PTIK terbaik untuk mengikuti pendidikan lanjutan di dalam maupun luar negeri.

5)

melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah sertifikasi kemampuan teknis profesi Kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah : a)

melaksanakan seleksi dan mengusulkan personel Polri yang akan mengikuti Sertifikasi Profesi;

b)

6)

membentuk assessor pada setiap fungsi teknis kepolisian;

mewujudkan tata kelola organisasi Polri yang bersih, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya organisasi Polri yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah : a)

melaksanakan

pengawasan

internal

dan

eksternal

serta

penanaman nilai-nilai profesionalisme dan budaya anti korupsi di SPN Polda Jatim dalam rangka internal trust dan public trust guna meningkatkan

kapasitas

dan

kapabilitas SDM melalui rekruitmen…..



53

rekruitmen personel Polri yang bebas dari KKN, transparan dan akuntabel; b)

melaksanakan

dan

melanjutkan

Reformasi

Birokrasi

Polri,

melakukan evaluasi dan penilaian manajemen kinerja pada seluruh Satker; c)

membangun integritas anggota Polri dan budaya anti korupsi dalam rangka revolusi mental anggota Polri;

d)

melaksanakan operasi bersih Kepolisian terhadap anggota Polri yang

melaksanakan

kegiatan

operasi

Kepolisian

rutin,

kewilayahan dan terpusat; e)

melaksanakan penegakkan hukum bagi anggota Polri dan PNS Polri yang diduga melanggar peraturan disiplin, kode etik profesi Polri dan pelanggaran tindak pidana.

7)

melanjutkan pembangunan standar pelayanan prima pada tingkat Polsek, Polres dan Polda dengan melengkapi Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP); Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya standar pelayanan prima pada tingkat Polsek, Polres dan Polda. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah : a)

menyusun

tipologi

Polsek

dan

menginventarisir

kebutuhan

personel maupun perlengkapannya berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas; b)

menyusun

kebutuhan

sarana

prasarana yang dilaksanakan

secara bottom up berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas; c)

menyusun

Blue

Print

sarana prasarana mulai dari tingkat

Polda sampai dengan tingkat Polsek sesuai tipologi; d) menyusun…..



54

d)

menyusun peraturan Kepolisian, SOP dan MoU

tingkat Polda

sampai dengan Satker kewilayahan; e)

menyusun Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) yang disesuaikan dengan tantangan tugas Polri.

8)

membangun hukum kepolisian di Polda dan Polres sebagai pusat informasi hukum Kepolisian bagi pelaksana tugas Polri di lapangan. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah penguatan instrument regulasi pendukung Tupoksi Polri. Untuk mewujudkan pencapaian

arah

kebijakan

tersebut

di

atas,

maka

strategi

pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah :

a)

memberikan bantuan hukum kepada anggota/PNS Polri, keluarga besar Polri, dan institusi Polri di tingkat peradilan umum dan PTUN;

b)

mengkaji kerangka regulasi terhadap peraturan Kepolisian, MoU, SOP, dan HTCK yang berlaku di lingkungan Polda Jatim serta meningkatkan sinergi dengan Lembaga/instansi terkait;

c)

melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan Kepolisian, MoU, SOP, dan HTCK yang berkaitan dengan Tupoksi Polri;

d)

melaksanakan internalisasi sosialisasi/ penyuluhan hukum kepada anggota Polri/PNS Polri tentang peraturan perundang-undangan.

9)

peningkatan kesejahteraan personel Polri dalam rangka meningkatkan profesionalisme; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya kesejahteraan personel Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan…..



55

kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah :

a)

mengajukan

dan

mendistribusikan

tunjangan

kinerja

yang

proporsional berdasarkan kinerja; b)

memberikan jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Dinas Kesehatan

guna pelayanan kesehatan

dalam rangka pemanfaatan Faskes Polri untuk pelayanan pesertanya; c)

mengusulkan penambahan fasilitas kesehatan rumah sakit Polri dengan target 9 rumah sakit;

d)

mengusulkan pembangunan dan renovasi perumahan dinas bagi pegawai Polri;

e)

melaksanakan Rikkes berkala bagi anggota Polri dan PNS Polri;

f)

melaksanakan Tes Kesamaptaan jasmani (TKJ) secara berkala;

g)

meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan dan renovasi perumahan dinas bagi pegawai Polri;

h)

memberikan keterampilan khusus kepada pegawai Polri yang akan memasuki masa pensiun;

i)

memberikan

Santunan

Kematian

Catur Cakti (SKCC) bagi

anggota Polri dan PNS Polri; j)

melaksanakan MoU dengan pihak swasta terkait penyedia perumahan Asabri.

10) menyelaraskan

dan

mengefektifkan

secara

optimal

kegiatan

pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polri yang…..



56

yang

profesional

dan

akuntabel

serta

menerapkan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal guna mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah optimalisasi fungsi pengawasan internal Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah :

1)

pembentukan Tim Internal Anti Korupsi dan melaksanakan pengukuran keberhasilan kinerja tata kelola sampai tingkat Polres jajaran Polda Jatim;

2)

mengefektifkan

pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus,

Wasops, Wasyek dan Wasrik dengan tujuan tertentu; 3)

mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal pengemban fungsi pengawasan;

4)

mengikutsertakan pelatihan audit bagi pejabat Parik dan Auditor;

5)

melaksanakan Reviu laporan Keuangan (Lapkeu) evaluasi AKIP, Reviu LKIP, dan verifikasi.

c.

Arah kebijakan Polda Jatim dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ Tergelarnya kekuatan Polri sampai wilayah kepulauan berpenghuni di wilayah Polda Jatim serta sebagai poros maritim secara berkelanjutan “, yaitu :

-

peningkatan kemampuan Satpolair dengan didukung penambahan kapal yang dapat menjangkau wilayah kepulauan yang berpenghuni/ berpenduduk dalam rangka mendukung poros maritim;

Kebijakan…..



57

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya kemampuan Polair dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah : a)

meningkatkan kemampuan Polri untuk mengamankan wilayah perairan pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polair jajaran Polda Jatim;

b)

mengusulkan penambahan kapal tipe B dan C secara bertahap sebagai upaya penguatan alat transportasi perairan Polri;

c)

meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas personel Polair yang

mengawaki kapal melalui pendidikan dan pelatihan; d)

mengajukan

peningkatan

dukungan

ang

garan

khususnya

anggaran operasional, biaya pemeliharaan dan perawatan kapal; e)

meningkatkan keamanan perairan melalui penguatan Polsek kepulauan.

d.

Arah kebijakan Polda Jatim dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ Terbangunnya

teknologi

Kepolisian

dan

sistem

informasi

secara

berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Polri yang optimal ”, yaitu :

1)

penguatan

koordinasi

dan

komunikasi

tinggi/Lembaga penelitian dan pengembangan

dengan terkait

Perguruan kemampuan

teknologi Kepolisian melalui rintisan perangkat inovasi teknologi Kepolisian yang mencakup semua bentuk Almatsus Polri menuju standar minimal pelayanan Polri;

Kebijakan…..



58

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah penguatan koordinasi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah :

a)

melaksanakan kerja sama dengan Perguruan tinggi atau Lembaga penelitian/survei/kajian secara berkala tentang kinerja personel Polri untuk dapat mengukur kinerja personel dan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan Polri;

b)

pembuatan

prototype

dan

pengkajian

kebijakan

terhadap

pengembangan SDM, sistem dan metode serta sarana prasarana Polri; c)

modernisasi teknologi kepolisian dilakukan melalui penelitian dan pengembangan seperti Laboratorium Forensik, Cyber Lab, Inafis, psikologi forensik, kedokteran forensik, sistem informasi kriminal nasional guna pengungkapan kejahatan melalui pembuktian ilmiah (Scientific Crime Investigation) serta pemenuhan Alut/Alsus perorangan dan kesatuan yang memenuhi standar minimal pelayanan Polri dalam rangka mendukung Tupoksi Polda Jatim;

d)

pembangunan Radio Over IP (ROIP) di 19 Polres, pemasangan/ instalasi repeater link di daerah yang blank spot di Polres jajaran Polda Jatim;

e)

melaksanakan pemasangan GSM portable untuk Polsek yang belum terjangkau telepon umum/dinas dan perawatan jaringan local area network (LAN) dan wide area network (WAN) di 39 Polres;

f)

perluasan dan

penambahan band width untuk 39 Polres guna

memperlancar video conference Polda dan Polres jajaran;

g) mengintergrasikan…..



59

g)

mengintegrasikan jaringan CCTV ruang tahanan 39 Polres secara terpusat di Polda Jatim serta memberikan pelayanan internet terhadap Satker Mapolda Jatim dan jajaran.

2)

pengembangan Information Communication Technology (ICT) pada unit-unit

pelayanan

masyarakat,

khususnya

dalam

rangka

mengantisipasi kegiatan MEA 2016;

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya Information. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah :

a)

membangun sistem pengolahan surat menyurat secara elektronik dari tingkat Polda sampai ke Polres jajaran Polda Jatim;

b)

melaksanakan

kerjasama

dan

pengembangan secara teknis

dengan Lembaga/instansi terkait melalui pemanfaatan database kependudukan

dan

database

informasi

kriminal

guna

meningkatkan sistem informasi kriminal terpadu dengan Crime Justice System (CJS) dan pelayanan SKCK secara online dalam mengantisipasi MEA 2016; c)

mengoptimalkan

dan

mengembangkan

Regional

Traffic

Management Center (RTMC) dan Traffic Management Center (TMC) di satuan wilayah yang terkoneksi dengan National Traffic Management Center (NTMC) sebagai pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I) dengan instansi terkait.

3) membangun…..



60

3)

membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu mulai dari Polda sampai dengan Polres; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terbangunnya sistem komunikasi terpadu mulai dari Polda sampai dengan Polres. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah :

a)

pembangunan Pusat Informasi Keamanan di Jawa Timur sebagai database guna memetakan potensi gangguan keamanan dengan memaksimalkan kerjasama dengan instansi terkait;

b)

penyusunan

Renja

berdasarkan

skala prioritas dengan

memaksimalkan sistem database dari Pusat Informasi Keamanan Jawa Timur; c)

menggelar jaringan komunikasi data dan suara sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas;

d)

menggelar jaringan back-up untuk jaringan backbone Polri sebagai penunjang sistem kepolisian apabila jaringan utama jatuh;

e)

mengembangkan

sistim

komunikasi perkantoran berbasis IT

untuk mendukung koordinasi antara satuan kerja di Mabes Polri, Polda Jatim dan satuan kerja kewilayahan secara efektif dan efisien; f)

mengembangkan mendukung

system

operasi

komunikasi

Kepolisian

berbasis Polda

radio

Jatim

untuk dengan

mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karakter penggunaan di setiap fungsi dan wilayah; g)

membangun video conference mobile guna percepatan informasi kepada pimpinan secara on line.

e. Arah…..



61

e.

Arah kebijakan Polda Jatim dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ Meningkatnya pelayanan

prima dalam memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang didukung dengan penegakan hukum yang tegas ”, yaitu :

1)

optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi;

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya pelayanan pencapaian

prima arah

Polri

berbasis

kebijakan

teknologi.

tersebut

di

Untuk atas,

mewujudkan

maka

strategi


a)

meningkatkan

upaya

sosialisasi Renstra sampai ke tingkat

Polres dan Polsek sehingga terbangun pemahaman yang memadai tentang program guna meningkatkan pelayanan prima; b)

meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan quick wins dan quick response;

c)

melaksanakan

pengukuran

keberhasilan

terhadap

program

Reformasi Birokrasi Polri; d)

melaksanakan

pengukuran

keberhasilan terhadap program

pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari tingkat Polda sampai Polres jajaran Polda Jatim; e)

memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titiktitik

pelayanan

Polri

termasuk

penempatan

1

(satu)

Bhabinkamtibmas pada 1 (satu) desa;

f) membangun…..



62

f)

membangun

budaya

pelayanan

dan membuka ruang

partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; g)

meningkatkan

kemampuan

kualitas komunikasi Polisi dengan

masyarakat; h)

pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan keamanan dalam rangka pengamanan swakarsa.

2)

penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah implementasi keterbukaan informasi publik oleh Polda Jatim kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah : a)

meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri

dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal; b)

membangun kemitraan melalui kerjasama dengan stakeholders terkait maupun media massa (media elektronik, media cetak dan media online);

c)

membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel;

d)

mengintensifkan penggunaan media sosial untuk membangun citra Polri yang positif.

3)

mengoptimalkan pengelolaan keamanan wilayah Jawa Timur terhadap segenap warga negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; Kebijakan…..



63

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah optimalisasi pengelolaan keamanan di wilayah Jawa Timur. Untuk mewujudkan pencapaian

arah

kebijakan

tersebut

di

atas,

maka

strategi

pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah : a)

meningkatkan

kemampuan

penanganan konflik sosial (konflik

horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan; b)

meningkatkan kemampuan penanganan separatisme (konflik vertikal)

baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum

secara profesional; c)

membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan public.

4)

mempersiapkan seluruh satuan wilayah dalam rangka pengamanan Pemilukada sepanjang tahun, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden tahun 2019. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pengamanan Pemilukada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah :

a)

meningkatkan

kemampuan personel dan satuan dalam rangka

menghadapi pengamanan Pemilukada; b)

menyusun alokasi anggaran, meningkatkan kemampuan personel dan satuan serta sarana prasarana dalam rangka menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019.

f. Arah…..



64

f.

Arah kebijakan Polda Jatim dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat “, yaitu : -

memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak social; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah penguatan kemampuan fungsi intelijen Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah :

a)

melakukan pemetaan potensi kerawanan gangguan Kamtibmas;

b)

melakukan penggalangan terhadap toga, tomas, toda, mahasiswa, serikat buruh dan LSM;

c)

membentuk dan membina jaringan informasi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat;

d)

memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat guna mendukung tugas pokok Polri;

f)

melaksanakan Lidik, pengamanan dan deradikalisasi kelompok anti Pancasila (ISIS, terorisme, kelompok radikal lainnya);

g)

membangun system pelayanan secara online dalam rangka penerbitan SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial.

g. Arah…..



65

g.

Arah kebijakan Polda Jatim dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ terbangunnya

kerjasama

dengan

instansi

pemerintah/swasta/tokoh

masyarakat/tokoh agama/LSM/Stakeholders di daerah Jawa Timur dalam rangka sinergi polisional “, yaitu : 1)

mengoptimalkan

sinergi

polisional

antar

lembaga/instansi

dan

komponen masyarakat; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah sinergi polisional antar Kementrian/Lembaga serta kerja sama dengan instansi terkait. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah : a)

melaksanakan

dan meningkatkan

kerja sama antar aparat

penegak hukum (CJS) dan instansi terkait; b)

melaksanakan multilateral

dan

dalam

meningkatkan rangka

kerjasama

meningkatkan

bilateral

dan

kapasitas

dan

penanganan kejahatan transnasional; c)

melaksanakan dan meningkatkan kerjasama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di wilayah Jawa Timur khususnya terhadap warga negara Jawa Timur yang bekerja di luar negeri.

2)

meningkatkan partisipasi Polri dalam menjaga perdamaian dunia;

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah turut serta dan berperan aktif dalam usaha menjaga perdamaian dunia. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah :

a) memberikan…..



66

a)

memberikan kesempatan kepada personel yang berkompeten untuk ikut dalam misi perdamaian dunia;

b)

melakukan

seleksi

calon

Individual Police Officer

Formed

Police Unit (FPU) dan

(IPO) melalui mekanisme

secara

transparan;

h.

Arah kebijakan Polda Jatim dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh desa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan

deteksi dini terhadap potensi

gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat di wilayah Jawa Timur “, yaitu : -

melanjutkan

pemantapan

pelaksanaan

pemolisian

masyarakat

(community policing) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok sadar Kamtibmas; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pemantapan pelaksanan Polmas dalam tugas dan fungsi Kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah :

a)

melaksanakan

pelatihan

Katpuan

Bhabinkamtibmas

secara

berkelanjutan; b)

melaksanakan kegiatan Polmas dengan penggelaran satu polisi (Bhabinkamtibmas) sambang,

deteksi,

satu

desa/kelurahan,

memperoleh

untuk

informasi,

melakukan

mediasi

dalam

pencegahan dini permasalahan Kamtibmas; c)

meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas guna…..



67

guna

mendukung

upaya

memelihara

dan

memantapkan

Kamtibmas dengan memperkuat fungsi maritim hingga menyentuh wilayah kepulauan yang berpenghuni/berpenduduk; d)

menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat.

i.

Arah kebijakan Polda Jatim dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ meningkatnya keselamatan lalu lintas dalam rangka mendukung program Decade of Action For Road Safety 2011-2020 “, yaitu : 1)

meningkatkan peran sebagai Pusat Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi (K3I); Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya pusat

kendali,

pencapaian

koordinasi,

arah

dan

kebijakan

informasi.

tersebut

di

Untuk atas,

mewujudkan

maka

strategi


a)

mengembangkan RTMC dan TMC yang terintegrasi sampai tingkat Polres;

b)

memantapkan sistem online data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi;

c)

pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian trouble spot dan black spot dalam mengurangi titik titik lokasi rawan kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan.

2)

meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka…..



68

maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah :

a)

melakukan kajian black spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;

b)

penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi Traffic Accident Analysis;

c)

3)

melaksanakan program road safety/safety ridding.

membangun budaya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah kesadaran dalam mematuhi tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah : a)

membangun sistem edukasi berbasis teknologi (e-educasi) yang dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan;

b)

menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis yaitu operasi Simpatik, operasi Zebra dan operasi patuh Semeru;

c)

melaksanakan kampanye dan edukasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta etika berkendara (implementasi Inpres Nomor 4 tahun 2013).

4)

meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya pelayanan publik di bidang regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan…..



69

kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah :

j.

a)

penggelaran Satpas online;

b)

penggelaran sistem STNK online;

c)

penggelaran sistem BPKB online;

d)

penggelaran SIM keliling;

e)

penggelaran SIM corner;

f)

penggelaran ATM Samsat;

g)

penggelaran gerai Samsat;

h)

penggelaran payment point;

i)

penggelaran drive thrue;

j)

penggelaran Samsat door to door.

meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan, serta terciptanya rasa aman terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan terhadap

kekayaan

negara,

kejahatan

transnasional

dan

kejahatan

berimplikasi kontinjensi) di wilayah Polda Jatim. 1)

pemantapan fungsi pencegahan dan penegakan hukum terhadap 4 (empat) jenis kejahatan yang meliputi: kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi yang disertai pengadaan sarana dan prasarananya; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pemantapan penegakkan hukum di bidang kejahatan konvensional, transnasional, kekayaan negara dan kejahatan kontijensi. Untuk mewujudkan pencapaian

arah

kebijakan

tersebut

di

atas,

maka

strategi


a) melakukan…..



70

a)


b)


c)

pembentukan dan pembinaan jaringan;

d)

meningkatkan kegiatan pre-emtif melalui pembinaan Binluh, Sambang, tatap muka, Silaturrohmi, dan preventif melalui giat pengaturan,

penjagaan,

pengawalan

dan

patroli

dengan

mengutamakan tindakan proaktif guna meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas; e)

pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana konvensional (kejahatan jalanan/premanisme, perjudian, kejahatan dengan kekerasan) melalui kegiatan operasi premanisme, operasi Pekat, operasi C3, operasi Semeru;

f)

pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana kejahatan trans national (cyber crime, narkoba, human trafficking, arms smuggling, terorisme), kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal melalui kegiatan rutin Kepolisian yang ditingkatkan dan operasi kampung Narkoba melalui kegiatan under cover buy;

g)

pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana kejahatan yang merugikan kekayaan negara (korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining) melalui kegiatan Satgas anti korupsi dan Satgas barang bersubsidi (pupuk, BBM, sembako, gas elpiji);

h)

pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana kejahatan yang berimplikasi kontijensi (konflik sosial, konflik komunal dan demo anarkis);

i)

meningkatkan kemampuan anggota Polri dalam pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara; j) meningkatkan…..



71

j)

meningkatkan kemampuan penyidikan bagi personel Polsek melalui pemenuhan peralatan berdasarkan standar scientific criminal investigation;

k)

meningkatkan kemampuan dan mengikut sertakan anggota Polri dalam

penanganan

terorisme

melalui

kegiatan

pelatihan

penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal kegiatan pencegahan dan deradikalisasi, Polri yang bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pihak terkait lainnya; l)

meningkatkan penyalahgunaan

kemampuan Narkoba.

Polri

dalam

penanganan

hal

pencegahan

Dalam

penyalahgunaan Narkoba, Polda bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN), Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP), Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK)

dan

instansi terkait (bea cukai, imigrasi); m)

menyiapkan pemenuhan sarana prasarana yang memadai guna menunjang kegiatan pencegahan dan penegakan hukum;

n)

pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana Pemilu bersama Bawaslu

pada

Pemilu

Kada,

Pemilu

Legislatif,

Pemilu

Presiden/Wapres tahun 2019.

2)

membangun kemampuan back up operasional dari tingkat Polda ke Polres jajaran Polda Jatim dan Mabes Polri dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi (Flash Point) secara langsung dan cepat, khususnya terorisme, separatism, konflik sosial, konflik komunal, pertolongan korban dan penanganan bencana alam. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah kemampuan operasional secara cepat dalam penanganan keamanan.

Untuk…..


72


Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah :

a)

menyiagakan dan mengoptimalkan kekuatan cadangan (stand by force) pada kesatuan Brimob Polda Jatim (Sat, Den Gegana, Den Pelopor dan Subden Pelopor) untuk setiap saat siap digerakkan dengan mempergunakan sarana dan prasarana cepat, baik udara, laut maupun darat;

b)

meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat

melalui

dukungan dan pengadaan sarana prasarana angkutan udara, laut maupun darat; c)

mengimplementasikan sistem rayonisasi (4 wilayah) dalam rangka penanganan tahap awal gangguan keamanan berintensitas tinggi (kontijensi) terhadap 39 Polres jajaran Polda Jatim;

d)

melaksanakan Latkatpuan Brimob secara rutin maupun terpusat meliputi Puan PHH, Jibom, Kimia Biologi dan Radioaktif (KBR), Wanteror, Gerilya Anti Gerilya (GAG), SAR, Anti anarkis, Resintelmob dan Kemampuan Lapangan Brigade Mobil (KLBM);

e)

melaksanakan penanggulangan huru hara, ancaman bom, Kimia Biologi dan Radioaktif (KBR), teror, separatis, pertolongan korban dan penanganan bencana alam serta melaksanakan Lidik Pamgal berkaitan dengan kelompok radikal, separatis, dan teroris.

3)

membangun kemampuan penyidikan berstandar investigasi pidana yang ilmiah (Scientific Crime Investigation -SCI) dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek.

Kebijakan…..



73

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya kemampuan penyidikan berstandart penyidikan pidana secara ilmiah (Scientific Crime Investigation-SCI). Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Jatim yang akan dilakukan adalah :

a)

meningkatkan kemampuan penyidik Polri dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (Crime Scene Investigation-CSI) guna mengungkap tindak pidana secara ilmiah;

b)

meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah (Scientific Crime Investigation-SCI);

c)

melaksanakan

operasi

Dissaster Victim Investigation

(DVI)

terhadap korban bencana; d)

memberikan bantuan teknik aspek medis pada tugas operasional Polri berupa outopsi, gali kubur, odontogram;

e)

melaksanakan tes DNA, uji balistik dan metalurgi forensik, fisika forensik, teknis kriminalistik TKP, laboratoris kriminalistik barang bukti, bahan peledak, bahan kimia, dokumen dan uang palsu.

2. Arah…..



74

2.

Arah Kebijakan dan Strategi Polres Sidoarjo. a.

Arah kebijakan Polres Sidoarjo dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis “ Terpenuhinya Alpalkam/Almatsus dan Kapor Polri guna mendukung penguatan Tupoksi Polri di Polres Sidoarjo”, yaitu: 1)

Mendukung pembangunan dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pembangunan sarana prasarana berbasis teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah:

a)

mengajukan kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polri ke Polda Jatim maupun ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo;

b)

menyusun dan melaksanakan standarisasi perlengkapan Polri Polres Sidoarjo yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas;

c)

menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan

Pengadaan

(ULP)

di

Polda

maupun

di

Pemda

Kab.Sidoarjo dengan memanfaatkan sistem LPSE yang didahului studi kelayakan; d)

menyelenggarakan penyajian informasi kriminal nasional di Polres Sidoarjo;

e)

membangun dan mengembangkan sarana prasarana termasuk Poliklinik Polres dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polres Sidoarjo. 2) membangun…..



75

2)

membangun dan merenovasi bangunan Polres, Polsek dan Satpas serta Samsat Polres Sidoarjo. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pembangunan renovasi bangunan Polres, Polsek dan Satpas serta Samsat Polres Sidoarjo. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah : a)

mengajukan anggaran pembangunan dan renovasi bangunan Polres, Polsek dan Satpas serta Samsat jajaran Polres Sidoarjo serta peralatan secara bertahap;

b.

b)

melakukan kajian;

c)

mengajukan pelaksanaan studi kelayakan.

Arah kebijakan Polres Sidoarjo dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Terbangunnya Postur Polri yang profesional, bermoral, modern dan unggul melalui perubahan mind set dan culture set di Polres Sidoarjo”, yaitu:

1)

membantu rekrutment personel Polri dan PNS tingkat Polres dengan mempertimbangkan kebijakan minimal zerogrowth; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah proporsi alokasi antar jenis belanja dapat semakin berimbang. Untuk mewujudkan pencapaian

arah

kebijakan

tersebut

di

atas,

maka

strategi

pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah :

a)

melaksanakan

kampanye

rekrutmen

secara

proaktif

ke

masyarakat untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas; b)

menyelenggarakan Panbanrim rekrutmen anggota Polri dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) untuk mencapai minimum zero growth dengan mempertahankan jumlah personel

yang

ada

ditambah

kebutuhan

pengembangan

organisasi…..



76

organisasi serta mempertimbangkan program Pengarusutamaan Gender (PUG); c)

mendukung pelaksanaan rasionalisasi dan realokasi personel Polri tingkat Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan;

d)

mengusulkan pengangkatan PNS bagi PHL yang sudah masuk database selama 5 (lima) Tahun sejumlah 50 orang;

e)

menyusun data base postur Polri sesuai kondisi saat ini dan kedepan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan minimal zero growth Polri.

2)

mendukung percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi Kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Polri; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi Kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah :

a)

mendukung pelaksanaan kerjasama dengan bank pemerintah berkaitan dengan aplikasi e-KTA;

b)

melakukan penataan dalam pembinaan personel Polri melalui teknologi informasi, khususnya dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;

3)

meningkatkan profesionalisme anggota Polri melalui pendidikan dan pelatihan; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya profesionalisme anggota Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah :

a) melaksanakan…..



77

a)


b)

mensosialisasikan kurikulum pendidikan Polri tingkat Polres yang bersifat pelayanan, penguasaan teknologi dan hukum dilandasi kode etik yang terpuji serta sistem pendidikan Polri sesuai kebutuhan dan kemampuan Polri pada tahap upaya mencapai kesempurnaan (strive for excellence);

c)

mengusulkan dan

mengikutsertakan personel Polres Sidoarjo

yang berkompeten mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus-kursus di dalam dan luar negeri guna meningkatkan profesionalisme Polri; d)

mengusulkan dan


untuk mingikuti pendidikan pembentukan (Diktuk) Brigadir dan Tamtama serta pendidikan pengembangan (Dikbang) SAG, program latihan fungsi, latihan prajabatan PNS Gol. II, mind set dan culture set, revolusi mental di SPN Polda Jatim; e)

mengusulkan dan


untuk mengikuti sekolah khusus penyidik berstandar internasional untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas penyidik guna mengantisipasi perkembangan global dan regional, khususnya mengantisipasi perkembangan MEA; f)

melaksanakan dan mensosialisasikan pelatihan Revolusi Mental, khususnya dalam rangka mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, diantaranya dengan menunjuk role model anti korupsi.

4) mendukung pembangunan SDM Polri yang profesional melalui metode sekolah sambil bekerja (off campus) di STIK-PTIK.

Kebijakan…..



78

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah peningkatan SDM anggota Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah :

a)

mengusulkan secara bertahap kepada Brigadir yang berprestasi dan sejumlah lulusan terbaik dari SPN untuk mengikuti pendidikan S1 ilmu Kepolisian di STIK-PTIK;

b)

mengusulkan kepada lulusan STIK-PTIK terbaik untuk mengikuti pendidikan lanjutan di dalam maupun luar negeri.

5)

mendukung serta mensosialisasikan sertifikasi terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah sertifikasi kemampuan teknis profesi Kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah :

a)

melaksanakan seleksi dan mengusulkan personel Polri yang akan mengikuti Sertifikasi Profesi;

b)

6)

membentuk assessor pada setiap fungsi teknis kepolisian;

mewujudkan tata kelola organisasi Polri yang bersih, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya organisasi Polri yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah :

a) melaksanakan…..



79

a)

melaksanakan

pengawasan

internal

dan

eksternal

serta

penanaman nilai-nilai profesionalisme dan budaya anti korupsi di Polres Sidoarjo dalam rangka internal trust dan public trust guna meningkatkan

kapasitas

dan

kapabilitas SDM melalui

Panbanrim rekruitmen personel Polri yang bebas dari KKN, transparan dan akuntabel; b)

melaksanakan

dan

melanjutkan

Reformasi

Birokrasi

Polri,

melakukan evaluasi dan penilaian manajemen kinerja pada Polres Sidoarjo; c)

membangun integritas anggota Polri dan budaya anti korupsi dalam rangka revolusi mental anggota Polri;

d)

melaksanakan operasi bersih Kepolisian terhadap anggota Polri yang

melaksanakan

kegiatan

operasi

Kepolisian

rutin,

kewilayahan dan terpusat; e)

melaksanakan penegakkan hukum bagi anggota Polri dan PNS Polri yang diduga melanggar peraturan disiplin, kode etik profesi Polri dan pelanggaran tindak pidana.

7)

melanjutkan pembangunan standar pelayanan prima pada tingkat Polsek, Polres dengan melengkapi Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP); Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya standar pelayanan prima pada tingkat Polsek dan Polres. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah : a)

menyusun

tipologi

Polsek

dan

menginventarisir

kebutuhan

personel maupun perlengkapannya berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas; b) menyusun…..



80

b)

menyusun

kebutuhan

sarana

prasarana yang dilaksanakan

secara bottom up berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas; c)

menyusun

Blue

Print

sarana prasarana mulai dari tingkat

Polres sampai dengan tingkat Polsek sesuai tipologi; d)

menyusun peraturan Kepolisian, SOP dan MoU

tingkat Polres

sampai dengan Polsek; e)

menyusun Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) yang disesuaikan dengan tantangan tugas Polri.

8)

membangun hukum Kepolisian di Polres sebagai pusat informasi hukum Kepolisian bagi pelaksana tugas Polri di lapangan Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah penguatan instrument regulasi pendukung Tupoksi Polri. Untuk mewujudkan pencapaian

arah

kebijakan

tersebut

di

atas,

maka

strategi


a)

memberikan bantuan hukum kepada anggota/PNS Polri, keluarga besar Polri, dan institusi Polri di tingkat peradilan umum dan PTUN;

b)

mengkaji kerangka regulasi terhadap peraturan Kepolisian, MoU, SOP, dan HTCK yang berlaku di lingkungan Polres Sidoarjo serta meningkatkan sinergi dengan Lembaga/instansi terkait;

c)

melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan Kepolisian, MoU, SOP, dan HTCK yang berkaitan dengan Tupoksi Polri;

d)

melaksanakan internalisasi sosialisasi/ penyuluhan hukum kepada anggota Polri/PNS Polri tentang peraturan perundang-undangan. 9) peningkatan…..



81

9)

peningkatan kesejahteraan personel Polri dalam rangka meningkatkan profesionalisme; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya kesejahteraan personel Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah :

a)

mengajukan

dan

mendistribusikan

tunjangan

kinerja

yang

proporsional berdasarkan kinerja; b)

memberikan jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Dinas Kesehatan

guna pelayanan kesehatan

dalam rangka pemanfaatan Faskes Polri untuk pelayanan pesertanya; c)

mengusulkan penambahan fasilitas kesehatan Poliklinik Polres Sidoarjo;

d)

mengusulkan pembangunan dan renovasi perumahan dinas bagi pegawai Polri;

e)

melaksanakan Rikkes berkala bagi anggota Polri dan PNS Polri;

f)

melaksanakan Tes Kesamaptaan jasmani (TKJ) secara berkala;

g)

meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan dan renovasi perumahan dinas bagi pegawai Polri;

h)

mengusulkan ke tingkat Polda keterampilan khusus kepada pegawai Polri yang akan memasuki masa pensiun;

i)

memberikan

Santunan

Kematian

Catur Cakti (SKCC) bagi

anggota Polri dan PNS Polri; j)

melaksanakan MoU dengan pihak swasta terkait penyedia perumahan Asabri.

10) menyelaraskan…..



82

10) menyelaraskan

dan

mengefektifkan

secara

optimal

kegiatan

pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polri yang profesional dan akuntabel serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal guna mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah optimalisasi fungsi pengawasan internal Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah :

1)

pembentukan Tim Internal Anti Korupsi dan melaksanakan pengukuran keberhasilan kinerja tata kelola tingkat Polres;

2)

mendukung pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus, Wasops, Wasyek dan Wasrik dengan tujuan tertentu;

3)

mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal pengemban fungsi pengawasan;

4)

mengikutsertakan pelatihan audit untuk personil Polres Sidoarjo;

5)

melaksanakan Reviu laporan Keuangan (Lapkeu) evaluasi AKIP, Reviu LKIP, dan verifikasi.

c.

Arah kebijakan Polres Sidoarjo dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ Terbangunnya

teknologi

Kepolisian

dan

sistem

informasi

secara

berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Polri yang optimal ”, yaitu :

1)

penguatan

koordinasi

dan

komunikasi

tinggi/Lembaga penelitian dan pengembangan

dengan terkait

Perguruan kemampuan

teknologi Kepolisian melalui rintisan perangkat inovasi teknologi Kepolisian…..



83

Kepolisian yang mencakup semua bentuk Almatsus Polri menuju standar minimal pelayanan Polri; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah penguatan koordinasi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah : a)

melaksanakan kerja sama dengan Perguruan tinggi atau Lembaga penelitian/survei/kajian secara berkala tentang kinerja personel Polri untuk dapat mengukur kinerja personel dan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan Polri;

b)

mendukung pembuatan prototype dan pengkajian kebijakan terhadap pengembangan SDM, sistem dan metode serta sarana prasarana Polri;

c)

mendukung modernisasi teknologi Kepolisian dilakukan melalui penelitian dan pengembangan seperti Cyber Lab, Inafis, sistem informasi kriminal nasional guna pengungkapan kejahatan melalui pembuktian

ilmiah

(Scientific

Crime

Investigation)

serta

pemenuhan Alut/Alsus perorangan dan kesatuan yang memenuhi standar minimal pelayanan Polri dalam rangka mendukung Tupoksi Polres Sidoarjo; d)

mendukung pelaksanaan pemasangan GSM portable untuk Polsek yang belum terjangkau telepon umum/dinas dan perawatan jaringan local area network (LAN) dan wide area network (WAN) di Polsek jajaran;

e)

mendukung pelaksanaan perluasan

dan

penambahan

band

width untuk Polres guna memperlancar video conference Polda dan Polres; f)

mendukung pelaksanaan pengintegrasian jaringan CCTV ruang tahanan Polres dan Polsek secara terpusat di Polda Jatim. 2) mendukung…..



84

2)

mendukung pengembangan Information Communication Technology (ICT) pada unit-unit pelayanan masyarakat, khususnya dalam rangka mengantisipasi kegiatan MEA 2016; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya Information. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah :

a)

mendukung pembangunan sistem pengolahan surat menyurat secara elektronik dari tingkat Polda sampai ke Polres Sidoarjo dan Polsek jajaran;

b)

melaksanakan

kerjasama

dan

pengembangan secara teknis

dengan Lembaga/instansi terkait melalui pemanfaatan database kependudukan

dan

database

informasi

kriminal

guna

meningkatkan sistem informasi kriminal terpadu dengan Crime Justice System (CJS) dan pelayanan SKCK secara online dalam mengantisipasi MEA 2016; c)

3)

mengoptimalkan dan mengembangkan PMC.

mendukung pembangunan sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu mulai dari Polda sampai dengan Polres dan Polsek jajaran; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terbangunnya sistem komunikasi terpadu mulai dari Polda sampai dengan Polres dan Polsek jajaran. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah :

a) mendukung…..



85

a)

mendukung pembangunan Pusat Informasi Keamanan di Jawa Timur sebagai database guna memetakan potensi gangguan keamanan dengan memaksimalkan kerjasama dengan instansi terkait;

b)

penyusunan

Renja

berdasarkan

skala prioritas dengan

memaksimalkan sistem database dari Pusat Informasi Keamanan Jawa Timur; c)

menggelar jaringan komunikasi data dan suara sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas;

d)

menggelar jaringan back-up untuk jaringan backbone Polri sebagai penunjang sistem kepolisian apabila jaringan utama jatuh;

e)

mengembangkan

sistim

komunikasi perkantoran berbasis IT

untuk mendukung koordinasi antara satuan kerja di Polda Jatim dan Polsek jajaran Polres Sidoarjo secara efektif dan efisien; f)

mengembangkan mendukung

system

operasi

komunikasi

Kepolisian

berbasis Polda

radio

Jatim

untuk dengan

mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karakter penggunaan di setiap fungsi dan wilayah; g)

mendukung pembangunan video conference mobile guna percepatan informasi kepada pimpinan secara on line.

d.

Arah kebijakan Polres Sidoarjo dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ Meningkatnya pelayanan prima dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang didukung dengan penegakan hukum yang tegas ”, yaitu :

1) optimalisasi…..



86

1)

optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya pelayanan pencapaian

prima arah

Polri

berbasis

kebijakan

teknologi.

tersebut

di

Untuk atas,

mewujudkan

maka

strategi


a)

meningkatkan

upaya

sosialisasi Renstra sampai ke tingkat

Polres dan Polsek sehingga terbangun pemahaman yang memadai tentang program guna meningkatkan pelayanan prima; b)

meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan quick wins dan quick response;

c)

melaksanakan

pengukuran

keberhasilan

terhadap

program

Reformasi Birokrasi Polri; d)

melaksanakan

pengukuran

keberhasilan terhadap program

pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari tingkat Polres dan Polsek jajaran Polres Sidoarjo; e)

memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titiktitik

pelayanan

Polri

termasuk

penempatan

1

(satu)

Bhabinkamtibmas pada 1 (satu) desa; f)

membangun

budaya

pelayanan

dan membuka ruang

partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; g)

meningkatkan

kemampuan

kualitas komunikasi Polisi dengan

masyarakat; h)

pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan keamanan dalam rangka pengamanan swakarsa. 2) penguatan…..



87

2)

penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah implementasi keterbukaan informasi publik oleh Polres Sidoarjo kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah : a)

meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri

dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal; b)

membangun kemitraan melalui kerjasama dengan stakeholders terkait maupun media massa (media elektronik, media cetak dan media online);

c)

membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel;

d)

mengintensifkan penggunaan media sosial untuk membangun citra Polri yang positif.

3)

mengoptimalkan pengelolaan keamanan wilayah Sidoarjo terhadap segenap warga negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah optimalisasi pengelolaan keamanan di wilayah Sidoarjo. Untuk mewujudkan pencapaian

arah

kebijakan

tersebut

di

atas,

maka

strategi


a) meningkatkan…..



88

a)

meningkatkan

kemampuan

penanganan konflik sosial (konflik

horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan; b)

meningkatkan kemampuan penanganan separatisme (konflik vertikal)

baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum

secara profesional; c)

membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik.

4)

mempersiapkan seluruh satuan wilayah dalam rangka pengamanan Pemilukada sepanjang tahun, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden tahun 2019. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pengamanan Pemilukada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah :

a)

meningkatkan

kemampuan personel dan satuan dalam rangka

menghadapi pengamanan Pemilukada; b)

menyusun alokasi anggaran, meningkatkan kemampuan personel dan satuan serta sarana prasarana dalam rangka menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019.

e.

Arah kebijakan Polres Sidoarjo dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat “, yaitu :

-

memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen…..



89

intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak sosial; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah penguatan kemampuan fungsi intelijen Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah :

a)


b)


c)

membentuk dan membina jaringan informasi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat;

d)

memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat guna mendukung tugas pokok Polri;

e)

melaksanakan Lidik, pengamanan dan deradikalisasi kelompok anti Pancasila (ISIS, terorisme, kelompok radikal lainnya);

f)

membangun system pelayanan secara online dan keliling dalam rangka

penerbitan SKCK, perizinan/pemberitahuan

kegiatan

masyarakat.

f.

Arah kebijakan Polres Sidoarjo dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ terbangunnya

kerjasama

dengan

instansi

pemerintah/swasta/tokoh

masyarakat/tokoh agama/LSM/Stakeholders di daerah Sidoarjo dalam rangka sinergi polisional “, yaitu :

1)

mengoptimalkan

sinergi

polisional

antar

lembaga/instansi

dan

komponen masyarakat; Kebijakan…..



90

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah sinergi polisional antar Kementrian/Lembaga serta kerja sama dengan instansi terkait. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah : a)

melaksanakan

dan meningkatkan

kerja sama antar aparat

penegak hukum (CJS) dan instansi terkait; b)

melaksanakan multilateral

dan

dalam

meningkatkan rangka

kerjasama

meningkatkan

bilateral

dan

kapasitas

dan

penanganan kejahatan transnasional; c)

melaksanakan dan meningkatkan kerjasama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di wilayah Jawa Timur khususnya terhadap warga Sidoarjo yang bekerja di luar negeri.

2)

meningkatkan partisipasi Polri dalam menjaga perdamaian dunia; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah turut serta dan berperan aktif dalam usaha menjaga perdamaian dunia. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah : a)

memberikan kesempatan kepada personel yang berkompeten untuk ikut dalam misi perdamaian dunia;

b)

mengusulkan dan mengirimkan peserta seleksi calon Formed Police Unit (FPU) dan Individual Police Officer (IPO) melalui mekanisme secara transparan;

h) Arah…..



91

h.

Arah kebijakan Polres Sidoarjo dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh desa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan

deteksi dini terhadap potensi

gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat di wilayah Sidoarjo “, yaitu : -

melanjutkan

pemantapan

pelaksanaan

pemolisian

masyarakat

(community policing) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok sadar Kamtibmas; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pemantapan pelaksanan Polmas dalam tugas dan fungsi Kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah :

a)

melaksanakan pelatihan dan anev Katpuan Bhabinkamtibmas secara berkelanjutan;

b)

melaksanakan kegiatan Polmas dengan penggelaran satu polisi (Bhabinkamtibmas) sambang,

deteksi,

satu

desa/kelurahan,

memperoleh

untuk

informasi,

melakukan

mediasi

dalam

pencegahan dini permasalahan Kamtibmas; c)

meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas guna mendukung upaya memelihara dan memantapkan Kamtibmas;

d)

menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat.

g. Arah…..



92

g. Arah kebijakan Polres Sidoarjo dalam rangka pencapaian sasaran strategis “ meningkatnya keselamatan lalu lintas dalam rangka mendukung program Decade of Action For Road Safety 2011-2020 “, yaitu :

1)

meningkatkan peran sebagai Pusat Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi (K3I); Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya pusat

kendali,

pencapaian

koordinasi,

arah

dan

kebijakan

informasi.

tersebut

di

Untuk atas,

mewujudkan

maka

strategi


a)

mendukung pengembangan RTMC dan TMC yang terintegrasi sampai tingkat Polres;

b)

memantapkan sistem online data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi;

c)

pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian trouble spot dan black spot dalam mengurangi titik titik lokasi rawan kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan.

2)

meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah :

a) melakukan kajian black spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas; b) penanganan…..



93

b)

penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi Traffic Accident Analysis;

c)

3)

melaksanakan program road safety/safety ridding.

membangun budaya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah kesadaran dalam mematuhi tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah : a)

mendukung pembangunan sistem edukasi berbasis teknologi (eeducasi) yang dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan;

b)

menggelar operasi Kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis yaitu operasi Simpatik, operasi Zebra dan operasi Patuh Semeru;

c)

melaksanakan kampanye dan edukasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta etika berkendara (implementasi Inpres Nomor 4 tahun 2013).

4)

meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya pelayanan publik di bidang regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah :

a) penggelaran…..



94

j.

a)

penggelaran Satpas online;

b)

penggelaran sistem STNK online;

c)

penggelaran sistem BPKB online;

d)

penggelaran SIM keliling;

e)

penggelaran SIM corner;

f)

penggelaran ATM Samsat;

g)

penggelaran gerai Samsat;

h)

penggelaran payment point;

i)

penggelaran drive thrue;

j)

penggelaran Samsat door to door.

meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan, serta terciptanya rasa aman terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan terhadap

kekayaan

negara,

kejahatan

transnasional

dan

kejahatan

berimplikasi kontinjensi) di wilayah Polres Sidoarjo.

1)

pemantapan fungsi pencegahan dan penegakan hukum terhadap 4 (empat) jenis kejahatan yang meliputi: kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi yang disertai pengadaan sarana dan prasarananya;

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pemantapan penegakkan hukum di bidang kejahatan konvensional, transnasional, kekayaan negara dan kejahatan kontijensi. Untuk mewujudkan pencapaian

arah

kebijakan

tersebut

di

atas,

maka

strategi


a) melakukan…..



95

a)


b)


c)

pembentukan dan pembinaan jaringan;

d)

meningkatkan kegiatan pre-emtif melalui pembinaan Binluh, Sambang, tatap muka, Silaturrohmi, dan preventif melalui giat pengaturan,

penjagaan,

pengawalan

dan

patroli

dengan

mengutamakan tindakan proaktif guna meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas; e)

pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana konvensional (kejahatan jalanan/premanisme, perjudian, kejahatan dengan kekerasan) melalui kegiatan operasi premanisme, operasi Pekat, operasi C3, operasi Semeru;

f)

pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana kejahatan trans national (cyber crime, narkoba, human trafficking, arms smuggling, terorisme), kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal melalui kegiatan rutin Kepolisian yang ditingkatkan dan operasi kampung Narkoba melalui kegiatan under cover buy;

g)

pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana kejahatan yang merugikan kekayaan negara melalui kegiatan Satgas anti korupsi dan Satgas barang bersubsidi (pupuk, BBM, sembako, gas elpiji);

h)

pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana kejahatan yang berimplikasi kontijensi (konflik sosial, konflik komunal dan demo anarkis);

i)

meningkatkan kemampuan anggota Polri dalam pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara; j) meningkatkan…..



96

j)

meningkatkan kemampuan penyidikan bagi personel Polsek melalui pemenuhan peralatan berdasarkan standar scientific criminal investigation;

k)

meningkatkan kemampuan dan mengikut sertakan anggota Polri dalam

penanganan

terorisme

melalui

kegiatan

pelatihan

penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal kegiatan pencegahan dan deradikalisasi, Polri yang bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pihak terkait lainnya; l)

meningkatkan penyalahgunaan

kemampuan Narkoba.

Polri

dalam

penanganan

hal

pencegahan

Dalam

penyalahgunaan Narkoba, Polda bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN), Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP), Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK)

dan

instansi terkait (bea cukai, imigrasi); m)

menyiapkan pemenuhan sarana prasarana yang memadai guna menunjang kegiatan pencegahan dan penegakan hukum;

n)

pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana Pemilu bersama Bawaslu

pada

Pemilu

Kada,

Pemilu

Legislatif,

Pemilu

Presiden/Wapres tahun 2019.

2)

mendukung pembangunan kemampuan back up operasional dari tingkat Polda ke Polres jajaran Polda Jatim dan Mabes Polri dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi

(Flash Point)

secara langsung dan cepat, khususnya terorisme, separatism, konflik sosial, konflik komunal, pertolongan korban dan penanganan bencana alam. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah kemampuan operasional secara cepat dalam penanganan keamanan. Untuk mewujudkan…..



97

mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah :

a)

menyiagakan dan mengoptimalkan kekuatan cadangan (stand by force) untuk setiap saat siap digerakkan dengan mempergunakan sarana dan prasarana cepat;

b)

meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat

melalui

dukungan dan pengadaan sarana prasarana angkutan darat; c)

mengimplementasikan sistem rayonisasi (4 wilayah) dalam rangka penanganan tahap awal gangguan keamanan berintensitas tinggi (kontijensi) terhadap 18 Polsek jajaran Polres Sidoarjo;

d)

melaksanakan penanggulangan huru hara, ancaman bom, Kimia Biologi dan Radioaktif (KBR), teror, separatis, pertolongan korban dan penanganan bencana alam serta melaksanakan Lidik Pamgal berkaitan dengan kelompok radikal, separatis, dan teroris.

3)

mendukung

pembangunan

kemampuan

penyidikan

berstandar

investigasi pidana yang ilmiah (Scientific Crime Investigation -SCI) dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek. Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya kemampuan penyidikan berstandart penyidikan pidana secara ilmiah (Scientific Crime Investigation -SCI). Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polres Sidoarjo yang akan dilakukan adalah :

a)

meningkatkan kemampuan penyidik Polri dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (Crime Scene Investigation-CSI) guna mengungkap tindak pidana secara ilmiah;

b) meningkatkan…..



98

b)

meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah (Scientific Crime Investigation-SCI);

c)

melaksanakan

operasi

Dissaster Victim Investigation

(DVI)

terhadap korban bencana; d)

memberikan bantuan teknik aspek medis pada tugas operasional Polres Sidoarjo berupa outopsi, gali kubur, odontogram;

e)

melaksanakan tes DNA, uji balistik dan metalurgi forensik, fisika forensik, teknis kriminalistik TKP, laboratoris kriminalistik barang bukti, bahan peledak, bahan kimia, dokumen dan uang palsu.


BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Recommend Documents