22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR
2.1
Pengertian dan Unsur-unsur Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.22 Kontrak juga sering disebut dengan perjanjian. Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.23 Kontrak didasari atas suatu kesepakatan oleh para pihak untuk mengadakan hukum hukum dalam lapangan harta kekayaan. Ciri sebuah kontrak yang utama adalah bahwa kontrak atau perjanjian merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. 24 Menurut pengertian tersebut maka kontrak dadalah perjanjian yang dibuat dalam 22
Munir Fuady, 2007, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT. Citra Adiya Bakti, Bandung, h. 4. (selanjutnya disebut dengan Munir Fuady III). 23
Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 60. (selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad II). 24
Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, op.cit., h. 43
23
bentuk yang tertulis. Sebuah kontrak terdiri atas unsur-unsur
sebagai
berikut: a.
Unsur Essensialia, yaitu unsur mutlak yang harus selalu ada dalam setiap perjanjian;
b.
Unsur Naturalia, yaitu unsur yang diatur oleh Undang-Undang dan melekat dalam perjanjian;
c.
Unsur Accidentalia, Unsur yang diatur secara khusus oleh para pihak dimana Undang-Undang tidak mengatur mengenai hal tersebut25 Salah satu bentuk kontrak adalah kontrak kerja konstruksi, yakni
kontrak yang dibuat dalam bidang konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan dasar dari adanya tanggung jawab kontraktor atas perbedaan spesifikasi bahan dari yang diperjanjikan. Kontrak atau contracts atau overeenkomst (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Dalam istilah hukum di Indonesia, istilah kontrak dan perjanjian seringkali dipertukarkan. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa “kontrak kerja konstruksi
25
29
Syahmin A.K., 2010, Hukum Kontrak Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.
24
adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.” Jasa konstruksi sendiri meliputi layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Dalam kontrak kerja konstruksi dicantumkan hak dan kewajiban para pihak. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut
menimbulkan
hubungan
hukum
yang
disebut
perikatan
(verbintenis). Kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut merupakan kontrak yang sah.26 Dalam KUH Perdata Pasal 1320 diatur bahwa suatu kontrak adalah sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Syarat subyektif, apabila syarat-syarat subyektif ini dilanggar maka kontyrak dapat dibatalkan a. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan) b. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
Abdul R.Saliman, 2010, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Edisi kedua, Cetakan kesepuluh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 49.
25
2. Syarat obyektif, syarat ini bila dilanggar maka kontrak batal demi hukum a. Suatu hal (obyek) tertentu b. Suatu sebab (kausa) yang halal Di samping itu terdapat beberapa asas dalam standar kontrak, antara lain: 1. Asas kepercayaan 2. Asas persamaan hak 3. Asas keseimbangan 4. Asas moral 5. Asas kepatutan 6. Asas kebiasaan 7. Asas kepastian hukum Kontrak merupakan unsur yang esensial dalam pekerjaan konstruksi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan “Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka kontrak kerja konstruksi harus ada dan menjadi dasar dalam melaksanakan jasa konstruksi. Suatu kontrak dapat berakhir karena beberapa alasan sebagai berikut: 1.
Pembayaran
26
2.
Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan produk yang hendak dibayarkan tersebut di suatu tempat
3.
Pembaruan utang
4.
Kompensasi
5.
Percampuran utang
6.
Pembebasan utang
7.
Hapusnya produk yang dimasukkan dalam kontrak
8.
Pembatalan kontrak
9.
Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan
10. lewat waktu27 Dalam Pasal 22 ayat (2) I Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa “pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak.” Pemutusan kerja konstruksi tersebut harus diatur dalam kontrak kerja konstruksi. 2.2
Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Dalam kegiatan bisnis, jenis perikatan yang terpenting adalah perikatan yang lahir karena perjanjian.28 Hubungan antara perikatan dan
27
Salim H.S, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Sinar grafika, Jakarta, h. 74, (Selanjutnya disebut Salim I). 28
Zaeni Asyhadie, op.cit., h. 24
27
perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan.29 Perikatan itu sendiri adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak di lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Adapun unsur-unsur dari perikatan tersebut terdiri dari: 1. Adanya hubungan hukum 2. Dalam lapangan kekayaan 3. Adanya para pihak 4. prestasi30 Dari paparan unsur-unsur pengertian perikatan di atas, hukum meletakkan hak pada suatu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak yang lainnya. Hukum akan memaksakan hubungan perikatan tersebut dapat dipenuhi atau dipulihkan apabila ada salah satu pihak yang tidak mengindahkan/ melanggar perikatan yang telah disepakati bersama. Hal ini diperkuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian berlaku pula sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal tersebut memberikan beberapa pengertian sebagai berikut: 1. Konsesualisme, adalah perjanjian tersebut telah terjadi setelah adanya konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak 29
Mahmoedi,1995, Apakah Kredit Bank Itu, Gunung Agung, Jakarta, h.1
30
Salim H.S I, op.cit., h. .3
28
2. Kebebasan berkontrak, artinya seorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula untuk menentukan kontraknya 3. Pacta sun servada, artinya kontrak tersebut merupakan undangundang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat).31 Salah satu perjanjian yang penting dalam bidang bisnis adalah kontrak kerja konstruksi yang seringkali ditemui dalam bisnis properti. Kontrak menjadi dasar legitimasi bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan hubungan hukum. Kontrak menjadi batas dalam pelaksanaan hubungan hukum diantara para pihak dalam perjanjian. Dalam pekerjaan konstruksi setidaknya ada dua pihak yang membentuk hubungan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dalam ketentuan tersebut diyatakan: Para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari: a. pengguna jasa; b. penyedia jasa. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi; sedangkan penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan hasil kesepakatan dari para pihak, menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan 31
Salim H.S I, op.cit., h. 50.
29
kewajiban bagi pihak pengguna jasa dan penyedia jasa, mengenai suatu perkerjaan konstruksi yang diperjanjikan. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan yang diakui oleh hukum biasanya disebut perikatan karena perjanjian. Dikatakan demikian, karena hubungan hukum itu telah dibuat oleh para pihak (subjek hukum) sedemikian rupa sehingga mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang (hukum).32 Hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak merupakan ciri utama dari perikatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Bentuk hubungan hukum akan menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi-kontra prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat Negara. 2.3
Kontraktor
Sebagai
Subjek
Hukum
yang
Dapat
dipertanggungjawabkan Pembahasan mengenai subjek hukum merupakan bagian penting dalam kajian hukum. Dalam dunia hukum, manusia (person) adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek hukum) yang mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya 32
Zaeni Asyhadie, op.cit., h. 22.
30
kecakapan
hukum
(rechtsbekwaamheid)
dan
kewenangan
hukum
(rechtsbevoedgheid).33 Dalam perkembangannya, subjek hukum tidak hanya terbatas pada manusia sebagai orang-perorangan saja, namun juga meliputi badan hukum. Dasar hukum dari jenis subjek hukum tersebut dapat dilihat pada ketentuan berikut:
Pasal 1329 KUH Perdata yang mengatur Natuurlijke Persoon (Natural Person)yaitu manusia pribadi
Pasal 1654 KUH Perdata yang mengatur Rechtspersoon (legal entity) yaitu badan atau perkumpulan yang didirikan dengan sah yang berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan perdata. Kontraktor adalah penyedia jasa dalam pekerjaan konstruksi yang
biasanya berbadan hukum. Badan hukum atau rechtpersoon adalah himpunan orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan tersebut diterima sebagai diperolehkan, atau telah didirikan dengan maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kesusilaan yang baik.34 Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata, sebagai berikut: Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga juga diakui undang-undang, entah badan hukum tersebut 33
Mulhadi, 2010, Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 73. 34
Salim, 2012, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, h. 171, (Selanjutnya disebut Salim II).
31
diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian entah pula badan hukum diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Menurut Meijers, badan hukum meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Ia menambahkan bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, atau merupakan suatu juridische realiteit (kenyataan yutidis), menyebut badan hukum sebagai suatu personifikasi atau perwujudan (bestendigheid) hak dan kewajiban.35 Menurut R. Rochmat Soemitro, badan hukum (rechtpersoon) merupakan suatu badan yang mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi (manusia tunggal). Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain yang disebut badan hukum,yaitu kumpulan dari orang-orang yang secara bersama-sama mendirikan suatu badan (baik perhimpunan orang maupun perkumpulan harta kekayaan) untuk tujuan tertentu,seperti yayasan.36 Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan pengertian suatu badan hukum yaitu badan, disamping manusia perorangan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum yang mempunyai hak-hak, juga kewajibankewajiban dan hubungan-hubungan hukum terhadap orang lain dan badan
35
Chidir Ali, 1991, Badan Hukum, Alumni, Bandung, h.18
36
Mulhadi,op.cit, h. 74
32
lain.37
Senada
dengan
itu
Soemitro
mengartikan
badan
hukum
(rechtpersoon) adalah suatu badan yang mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.38 Istilah teori badan hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu intity theory. Sementara itu dalam bahasa Belanda disebut rechtpersoon theorie. Jadi teori badan hukum adalah teori yang yang mengkaji dan menganalisis tentang kepribadian hukum dan badan hukum, harta kekayaannya, dan organnya.39 Terdapat beberapa teori yang mengkaji tentang badan hukum, antara lain sebagai berikut: a.
Teori Fiksi Tokoh dari teori fiksi adalah Von Savigny. Teori fiksi berpendapat bahwa kepribadian hukum atas kesatuan-kesatuan manusia adalah hasil khayalan. Kepribadian yang sebenarnya hanya pada manusia. Negar-negara, korporasi, lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subyek dari hak-hak dan kepribadian, tetapi diperlukan seolah-olah badan-badan itu manusia. Teori fiksi in semata-mata produk konsepsi filsafat dan sifat pembawaan manusia, yang secara apriori memberinya kepribadian. Menurut Von Savigny bahwa semua hukum adalah demi kemerdekaan yang melekat pada individu, oleh karena
37
Chidir Ali ,op.cit, h. 20
38
Rochmat Soemitro, 1993, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung, h. 10. 39
Salim II, op.cit, h.172
33
itu, konsepsi yang asli mengenai kepribadian harus sesuai dengan gagasan mengenai manusia. Badan hukum semata-mata hanyalah buatan Pemerintah atau negara, terkecuali negara. Badan hukum itu suatu fiksi, yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan suatu hal. Dengan kata lain, sebenarnya menurut alam hanya manusia yang merupakan subyek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya badan hukum selalu subyek hukum, diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi orang bersikap seolah-olah ada subyek hukum lain tetapi wujud yang tidak riil tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan adalah manusia sebagai wakil-wakilnya.40 b.
Teori Konsesi Teori Konsesi dikemukakan oleh Gierke.Teori ini berpendapat bahwa badan hukum dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum, kecuali diperkenankan oleh hukum, dan in berarti negara. Teori in didukung pula oleh von Savigny, Dicey dan Salmond. Tujuan dari teori konsesi ini adalah memperkuat kekuasaan negara kalau dikehendakinya, ikut serta dalam asosiasi-asosiasi dalam negara. Negara sendiri walaupun badan hukum tempatnya sejajar dengan
40
Mulhadi,op.cit, h. 77.
34
individu. Kelemahan teori in adalah dalam usahanya untuk mengkombinasikan kenyataan kelompok-kelompok badan hukum dengan supremasi negara. Ini berarti bahwa negara sebagai badan hukum mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari kelompokkelompok badan hukum yang berada di bawah kekuasaannya. c.
Teori Zweckvermogen Tokoh teori Zweckvermogen adalah Brinz. Teori Zweckvermogen berpendapat bahwa hak milik badan hukum dapat diperuntukan dan mengikat secara sah pada tujuan tujuan tertentu, tetapi tanpa pemilik (tanpa subyek). Teori ini juga menganggap bahwa manusia saja yang dapat memiliki hak-hak. Teori Brinz ini erat hubungannya dengan sistem-sistem hukum yang mengganggap lembaga hukum publik (anstalt) dan hukum privat (Stiftung) sebagai pribadi-pribadi hukum. Akan tetapi badan hukum itu dibentuk berdasarkan maksud dan tujuan sehingga untuk membentuk badan hukum tersebut diperlukan pengabdian orang-orang yang mengelola bdan hukum tersebut.
d.
Teori Kekayaan bersama (teori lhering) Teori kekayaan bersama dikemukakan oleh Radolf von Jhering (1818-1892). Teori kekayaan bersama in berpendapat bahwa yang dapat menjadi subyek-subyek hak badan hukum adalah manusiamanusia yang secara nyata ada di belakangnya,anggota-anggota
35
badan hukum, dan mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan. 41 Teori kekayaan bersama menganggap badan hukum sabagi kumpulan manusia.Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Para anggota yang terhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu badan hukum merupakan suatu konstruksi yuridis belaka.42 e.
Teori realis atau organik Teori ini ddikemukakan oleh Gierke dan didukung Mitland. Teori ini berpendapat bahwa badan hukum dalah suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut. Inti teori ini difokuskan kepada pribadi-pribadi hukum yang nyata sebagai sumber kepribadian hukumnya. Dalam makalahnya Jimly Asshiddiqi menyajikan tentang teori organ. Teori organ yang diajarkan oleh Otto van Gierke memandang pada hukum sebagai suatu yang nyata bukan fiksi. Menururt teori organ badan hukum merupakan een bestaan, dat hun realiteit dari konstruksi yuridis
41
Salim II, op.cit, h. 179.
42
Mulhadi, op.cit, h.78
36
seolah-olah sebagi manusi, yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum juga mempunyai kehendak sendiri yang dinbentuk melalui alat-alat kelengkapannya, yaitu pengurus dan anggotanya dan sebagainya. Putusan yang dibuat oleh pengurus adalah kemauan badan hukum.43 Sebagai suatu badan hukum, maka pertanggungjawaban kontraktor dapat dimintakan berdasarkan kapasitasnya sebagai badan hukum.
43
Salim II, op.cit, h.180
