BAB II PERANAN DAN UPAYA PEMERINTAH (BPN) A. Pendaftaran Tanah dalam Pandangan Yuridis Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dipelihara oleh Negara dan “dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum / masyarakat. Hal tersebut juga dipertegas dalam ketetapan MPR RI No.II/MPR/1988 Bab IV huruf D angka 30, yang berbunyi : “Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Sedangkan UUPA yang memuat dasar-dasar pokok dibidang pertanahan merupakan landasan bagi usaha pembaharuan hukum pertanahan agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan bersama secara adil. Jadi, untuk mencapai kesejahteraan dimana masyarakat dapat secara aman, melaksanakan hak dan kewajiban yang diperolehnya sesuai dengan peraturan yang telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban tersebut 22.
22
Bahtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan peraturan-peraturan pelaksananya, Alumni, Cetakan I, Bandung, 1983 Hal 7
Universitas Sumatera Utara
Mengenai jaminan kepastian hukum, hal ini menjadi salah satu tujuan dari UUPA dan termuat dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Untuk
menjamin
kepastian
hukum
oleh
Pemerintah
diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesiamenurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah”. Meskipun UUPA telah mengatur tentang pendaftaran tanah, namun tidak memberikan pengertian tentang apa yang di maksud dengan pendaftaran tanah. Begitu pula dengan PP no. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, juga tidak memberikan pengertian tentang pendaftaran tanah, juga tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah. Pengertian pendaftaran tanah baru dimuat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang hanya
Universitas Sumatera Utara
meliputi : pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah,pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa yang mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah Pemerintah. Namun dalam Pasal ini tidak disebutkan instansi Pemerintah mana yang mengadakan pendaftaran tanah tersebut. Begitu pula dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 hanya menyebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah. Pasal 19 Ayat (3) UUPA menyebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya. Dalam penjelasan umum angka IV UUPA dinyatakan bahwa “Pendaftaran Tanah akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan negara dan masyarakat, lalu lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinan dalam bidang personel dan peralatannya. Oleh karena itu, akan didahulukan penyelenggaraannya di kota-kota lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi wilayah Negara. Atas dasar ketentuan Pasal ini, penyelenggaraan pendaftaran tanah diprioritaskan di daerah-daerah perkotaan, disebabkan daerah ini merupakan lalu lintas perekonomiannya lebih tinggi daripada daerah pedesaan. Selanjutnya pendaftaran tanah diselenggarakan di daerah pedesaan. Pendaftaran tanah juga
Universitas Sumatera Utara
bergantung pada anggaran negara, petugas pendaftaran tanah, peralatan yang tersedia, dan kesadaran masyarakat pemegang hak atas tanah. UUPA menetapkan bahwa bagi rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya pendaftaran tanah. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 19 Ayat (4) UUPA, yaitu : “Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran yang termaksud dalam Ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa bagi rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. “Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, pemerintah tidak mampu membebaskan seluruh biaya pendaftaran tanah yang menjadi kewajiban bagi pemohon pendaftaran tanah, disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah. Pemerintah hanya dapat memberikan subsidi biaya pendaftaran tanah yang biayanya disubsidi oleh Pemerintah adalah PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981 tentangProyek Operasi Nasional Agraria dan pendaftaran tanah secara sistematik melalui ajudikasi. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 secara tegas menyebutkan bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut Pasal 5 adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang selanjutnya pada Pasal 6 Ayat (1) nya ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota.
Universitas Sumatera Utara
Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, secara garis besar meliputi 2 kegiatan yaitu pendaftaran tanah secara sporadik dan pendaftaran tanah secara sistematik : 1. Pendaftaran Tanah secara Sporadik, adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama sekali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan secara individual atau massal (Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Dalam hal suatu desa / kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah sistematik, maka pendaftaran tanahnya dilaksanakan melalui pendaftaran secara sporadik. Pendaftaran tanah yang secara sporadik dilaksanakan atas permintaan para pihak yang berkepentingan. Pendaftaran tanah secara sporadik dapat dilakukan secara perorangan atau massal. 2. Pendaftaran Tanah secara Sistematik, adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan (Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Pendaftaran tanah secara sistematik ini didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor
Universitas Sumatera Utara
Pertanahan Kabupaten / Kota dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional 23. Ketentuan-ketentuan diatas menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia yang kemudian ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang erat hubungannya dengan Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUPA yang menentukan bahwa : “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, pendaftaran yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Keharusan pendaftaran hak atas tanah semakin ditekankan lagi dengan adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UUPA,. Dimana ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuandalam Pasal 15 dipidana dengan hukuman
kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/ atau denda
setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000,-. Ayat (2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3) dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.-. dan pada ayat (3) Tindak Pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran. 23
Tampil Anshari Siregar, Op.Cit, Hal 81
Universitas Sumatera Utara
Ketiga ayat tersebut diatas merupakan penegasan untuk Undang-Undang tentang arti pentingnya pendaftaran tanah dan pendaftaran hak-hak diatasnya yang harus dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat pemegang hak tersebut.
B. Peranan Kantor BPN Kabupaten Nias terhadap pendaftaran tanah dan Struktur Organisasi BPN Kabupaten Nias Pasal 1 ayat (3) UUPA menjelaskan bahwa : Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi dengan tanah diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tanah merupakan perekat negara yang harus diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga untuk menyelesaikan
masalah, sengketa,
konflik
pertanahan
yang
timbul, tetapi
memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai status hak atas tanah. Oleh karena itu, kebijakan nasional dibidang pertanahan perlu disusun dengan memperhatikan aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan hal tersebut diatas dan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945, UUPA No 5 Tahun 1960, UU No. 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
Universitas Sumatera Utara
Pasal 5, maka Presiden melalui Peraturan Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden
No. 10 Tahun 2006, tentang Badan
Pertanahan Nasional, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Nias telah berupaya menjalankan perintah dari Peraturan tersebut. Walaupun sampai saat ini masih belum dapat terlihat jelas dan belum dapat diwujudnyatakan keberadaannya dimasyarakat hasil kerja para pejabat maupun staf BPN. Terbukti masih banyak masyarakat Kabupaten Nias yang kurang tahu tentang keberadaan dan fungsi dari BPN itu sendiri. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran tanah itu masih sangat kecil, bahkan sebagian dari mereka tidak tahu bahwa tanah milik mereka itu harus disertifikatkan untuk memperoleh haknya atas tanah tersebut dan memberikan jaminan kepastian hukum. Hal ini jelas menunjukkan sangat minimnya informasi yang diperoleh masyarakat yang seharusnya sudah menjadi tugas dan kewajiban dari BPN untuk memberikan informasi hukum tersebut melalui sosialisasi maupun penyuluhan hukum. Menurut Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, MA, Peningkatan Kesadaran Hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tertentu mengenai pajak. Peraturan dimaksud dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum., mungkin hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan, agar masyarakat mendapatkan
Universitas Sumatera Utara
manfaatnya secara langsung. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum merupakan tahap selanjutnya dari penerangan hukum 24. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai dengan masalah-masalah hukum yang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban dibidang-bidang tertentu , serta manfaatnya apabila hukum itu ditaati. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu seperti
Notaris, PPAT, Pengacara, Hakim dan
sebagainya. Struktur pegawai Badan Pertanahan di Kabupaten Nias terdiri atas : 1. Kepala Kantor
: Jeremias Silalahi,Sh
2. Kasubag Tu
: Faigizaro Zega, Sh
3. Kaur Umum & Kepeg
: Harmawati Harefa
4. Seksi-Seksi Terdiri Atas : a. Seksi Survei, Pengukuran Dan Pemetaan, Terdiri Atas : Sunarto
: Kasi Sp & P
Aswan Pagihutan Tarigan,Sst
: Kasubsi P & P
Rezeki Martini Zendrato
: Pj. Kasubsi Tematik & PT
24
Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal 66
Universitas Sumatera Utara
Natanael Silalahi
: Pengumpul Data SPP
Peri Emil H. Siallagan
: Pengumpul Data SPP
b. Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah, Terdiri Atas : Marulam Siahaan, S.Sit
: Kasi HT & PT
Fangosara Daeli
: Kasubsi Pht
Pangasian H. Sirait, S.Kom
: Kasubsi Pendaft. Hak
Beslin Larosa
: Kasubsi PPH & PPAT
Rodiah Harahap
: Pengadministrasi Umum
c. Seksi Pengaturan Dan Penataan Pertanahan, Terdiri Atas : Azwar Tanjung, S.Ap
: Kasi Peng.& Pen. Pert.
Wahid Siallagan, S.Kom
: Kasubsi Landreform & Kt
d. Seksi Pengendalian Pertanahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Terdiri Atas : Faakhakhododo Waruwu, S.Ap e. Seksi
Pengkajian
Dan
: Kasi Peng & Pemb
Penanggulangan
Sengketan
Dan
Konflik
Pertanahan, Terdiri Atas : Berto Sihaloho, Sh
: Kasi S K P
Marius Lase
: Pengadministrasi Umum
Adapun program-program yang telah dilakukan maupun yang sedang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias adalah :
Universitas Sumatera Utara
a. Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Kepala Desa dan Kelurahan Kegiatan yang pernah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Nias pada tahun 2008 yaitu sosialisasi dan penyuluhan kepada Kepala Desan dan Kelurahan diseluruh cakupan wilayah Kabupaten Nias. Metode yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan ini yaitu dengan mengumpulkan para Kepala Desa dan Kelurahan di Kantor Kecamatan Gunungsitoli. Kemudian para staf dan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Nias memberikan sosialisasi hukum pendaftaran tanah kepada mereka secara langsung, sehingga terjadi komunikasi dua arah antara pemberi materi dan peserta sosialisasi. Adapun materi yang disampaikan adalah tentang pentingnya pendaftaran tanah, kepastian hukum pendaftaran tanah, mekanisme pendaftaran tanah, dan hal-hal pokok lainnya yang menyangkut tentang pendaftaran tanah. Adapun kegiatan ini dilakukan dengan
tujuan
agar
setiap
Kepala
Desa
dan
Kelurahan
kemudian
mensosialisasikannya kepada warga masyarakat desa atau kelurahan yang dipimpinnya. Kegiatan ini sangat memicu antusiasme dan semangat dari para Kepala Desa dan Kelurahan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem Pendaftaran Tanah dimaksud, hal ini sangat terlihat pada jumlah pertanyaan yang muncul pada saat diskusi digelar. Pertanyaan-pertanyaan muncul dari para Kepala Desa dan Kelurahan yang membuktikan keingintahuannya dan ketertarikannya akan arti pentingnya Pendaftaran Tanah. Namun setelah sosialisasi dilaksanakan, berdasarkan
Universitas Sumatera Utara
pengamatan BPN setempat, belum ada hasil yang sangat signifikan. Sebelum mengadakan sosialisasi dan penyuluhan, BPN penyelenggara kegiatan pun berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat merubah pola pikir masyarakat dan membuat masyarakat mengerti akan arti pentingnya Pendaftaran Tanah, dan mengharapkan msyarakat akan mendaftarkan tanahnya. Namun hasil yang ditunjukkan bahwa tidak seorangpun masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikasi tanahnya setelah mengikuti sosialisasi hukum dan penyuluhan tersebut. Dalam hal ini, pihak BPN tidak mengerti apakah para Kepala Desa dan Kelurahan telah mensosialisasikannya kepada warga masyarakatnya atau tidak, sehingga masyarakat itu sendiri tidak memberikan respon yang baik terhadap peraturan hukum tersebut. Hal ini terbukti dari tidak adanya msyarakat yang mengajukan permohonan sertifikasi tanahnya oleh karena sosialisasi itu sendiri. b. PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) Pada pertengahan PELITA (Pembangunan Lima Tahun) ke III Tahun 1980 sebagai penjabaran dari GBHN tahun 1978 ditetapkan suatu kebijaksanaan tentang pendaftaran tanah agar sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Untuk merealisir hal tersebut, oleh Pemerintah ditetapkan Catur Tertib Pertanahan yang salah satu wujud realisasinya adalah melaksanakan persertifikatan tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang semula ditujukan bagi golongan ekonomi lemah tetapi kemudian berkembang secara melembaga dan meluas.
Universitas Sumatera Utara
Di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 dan Surat Edaran Dirjen Agraria Nomor Btu./8/4115/8-81 tanggal 28 Agustus 1981 disebutkan tujuan PRONA yaitu : a. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan sebagai usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas sosial politikserta pembangunan nasional. b. Untuk menyelesaikan sengketa tanah yang bersifat strategis agar dapat mengurangi kerawanan atau kepekaan sebagai gangguan terhadap stabilitas sosial politik dikalangan masyarakat. c. Ditujukan kepada golongan ekonomi lemah agar para pemilik dapat memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai sehingga dapat merasa lebih aman dan tenteram dalam menggunakan / mengusahai serta memanfaatkan tanahnya 25. Di Kabupaten Nias sendiri, telah diadakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sejak tahun 2014 yang lalu hingga pada saat ini dengan target 1.500 bidang diseluruh Kabupaten Nias. Namun kegiatan ini juga tidak berjalan dengan lancar. Dikarenakan kurangnya personil pejabat BPN yang ada, yaitu hanya 7 orang, sangat sulit untuk membagi mereka untuk terjun ke lapangan. Misalnya siapasiapa saja yang melakukan pemetaan dan pengukuran. Sementara di kantorpun banyaknya kerjaan yang menumpuk dan harus dikerjakan. Selain itu juga, PRONA mendapat kendala dari masyarakat yang tanahnya akan diadakan PRONA, dimana 25
Tampil Anshari Siregar, Op.Cit, Hal 109
Universitas Sumatera Utara
masyarakat Nias adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya, sehingga masalah pertanahanpun akan sealalu diselesaikan secara adat. Dengan kondisi ini, pemahaman hukum adat yang dipegang oleh mereka mengajarkan bahwa tanah yang digarapnya adalah tanah leluhurnya atau tanah miliknya yang telah diwariskan secara turun temurun, sehingga tanah tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, termasuk negara. Faktor lain yang menghambat PRONA adalah mengenai tanah-tanah yang dimiliki masyarakat sebagian besar adalah tanah warisan. Hal ini berkaitan dengan suku Nias yang menganut sistem Patrilineal yang menyebabkan tanah-tanah (harta peninggalan) seorang Bapak diwariskan kepada anak-anaknya yang laki-laki. Namun, hal yang sering terjadi setelah orangtua meninggal dunia, anak laki-laki tidak langsung mengadakan pembagian harta warisan, sehingga tanpa pembagian ini akan menimbulkan konflik dalam proses persertifikatan tanah warisan tersebut. d. Sertifikasi Tanah Nelayan Sertifikasi Tanah Nelayan adalah sub komponen dari komponen kegiatan legislasi asset. Sertifikasi tanah nelayan pada hakekatnya adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Sertifikasi tanah nelayan merupakan kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan bersama Nomor : 04/MEN-KP/KB/XI/2007 dan Nomor : 7-SKB-BPNRI-2007 tanggal 15 November 2007. Program ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi
Universitas Sumatera Utara
akses penguatan hak berupa sertifikasi tanah kepada nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dengan tujuan yang ingin dicapai : a. Memberikan kepastian hukum hak atas tanah (asset) nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil b. Memberikan/meningkatkan akses permodalan berupa kemampuan jaminan kredit / pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha c. Meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan / perbankan untuk penyaluran kredit. Kantor Pertanahan Kabupaten Nias telah bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nias pada tahun 2014 sampai dengan saat ini untuk menjalankan program Sertifikasi Tanah Nelayan dengan target 100 bidang tanah di wilayah Kabupaten Nias. Akan tetapi minat masyarakat untuk mengikuti program ini juga masih sangat rendah. Dimana program sertifikasi tanah nelayan ini harus rampung pada tahun 2014 yang lalu, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2015 karena tidak memenuhi target yang telah ditentukan, yaitu 100 bidang tanah. d. Sertifikasi Tanah Petani Sertifikasi tanah petani merupakan sub komponen dari komponen kegiatan legalisasi aset. Objek kegiatan ini adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh petani sedangkan subjek kegiatan ini adalah petani (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan). Seperti kegiatan legalisasi aset lainny, sertifikasi tanah petani pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi
Universitas Sumatera Utara
adjudikasi, (pengukuran, pemetaan, pengumpulan data yuridis, pengumuman, penetapan/pemberian hak), pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Sertifikasi tanah petani dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah bagi petani, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan modal usaha. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementrian Pertanian dengan Badan Pertanahan Nasional RI berdasarkan Keputusan bersama Menteri Pertanian dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor : 2/SKB/BPN/2004 tanggal 02 September 2004. Dimana program ini bertujuan untuk : a. Mendukung dan mempertahankan Program Ketahanan Pangan Nasional. b. Memberikan kepastian hak atas tanah dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang diusahakan masyarakat petani yang tinggal dipedesaan secara cepat, tepat, mudah, murah dan aman. c. Meningkatkan nilai manfaat lahan yang semula berupa sebidang tanah predikat modal pasif menjadi modal aktif dapat terwujud, sehingga dapat digunakan sebagai alat penjaminan bagi para petani dalam rangka penguatan kemampuan permodalan usaha taninya. d. Untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke peruntukan lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Kantor Pertanahan juga bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias yang dilaksanakan pada tahun 2010 yang lalu, dan dilaksanakan diseluruh wilayah Kabupaten Nias. e. Sertifikasi UKM (Usaha Kecil Menengah)
Universitas Sumatera Utara
BPN Kabupaten Nias juga pernah bekerjasama dengan Dinas Pertanian dengan mengadakan suatu kerjasama untuk mengadakan kegiatan usaha pertanian yaitu UKM bagi masyarakat pertanian. Teknis pelaksanaannya dengan membentuk kelompok-kelompok tani disetiap desa, dengan tujuan utama yaitu untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menambah pengetahuan masyarakat tetang bagaimana bercocok tanam yang baik, dan menambah wawasan dalam membuka suatu usaha. Kegiatan kerjasama antara dua instansi pemerintah ini juga dibiayai langsung oleh Pemerintah Kabupaten Nias. Disisi lain juga, BPN mengharapkan dapat membuka jalan untuk memperkenalkan Hukum Pendaftaran Tanah bagi warga masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui arti penting pendaftaran tanah. Akan tetapi, kegiatan ini tidak berhasil karena tidak dapat menarik simpati masyarakat. Dan kalaupun ada sebagian, rata-rata tidak akan bertahan lama. Mereka lebih mengikuti sistem kerja mereka seperti petani biasa, dan yakin dapat berhasil tanpa harus membentuk kelompokkelompok tani seperti yang dimaksudkan pada kegiatan ini f. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) Pembaruan Agraria Nasional atau Reforma Agraria adalah implementasi dari mandat Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria. Reforma Agraria atau secara legal formal yang disebut juga sebagai Pembaruan Agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agrarian (khususnya tanah). Dalam
Universitas Sumatera Utara
Pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa “Pembaruan Agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maksud Reforma Agraria adalah : a. Menciptakan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria b. Menata kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan c. Meningkatkan
berkelanjutan
sistem
kemasyarakatan
kebangsaan
dan
kenegaraan Indonesia, serta d. Meningkatkan harmoni kemasyarakatan Sedangkan yang menjadi tujuannya adalah : a. Mengurangi kemiskinan b. Menciptakan lapangan kerja c. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah d. Menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria e. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan f. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup g. Meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
Program Pembaruan Agraria ini telah dilakukan sejak tahun 2014 dan masih dilakukan hingga pada saat ini. Dimana yang menjadi target Kantor Pertanahan Kabupaten Nias adalah 200 bidang di beberapa wilayah Kabupaten Nias. Namun hingga pada saat ini yang menjadi target kecamatannya masih dalam pengurusan dan masih menunggu SK dari Walikota Kota Gunungsitoli. Hal ini juga menjadi kendala BPN Nias dalam menjalankan berbagai programnya. Pengurusan administrasi yang rumit, hingga pada kendala-kendala yang dijumpai dilapangan. g. Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah (LARASITA) Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah (LARASITA) merupakan layanan pertanahan bergerak (mobile land service) yang bersifat pro aktif atau “jemput bola” ke tengah-tengah masyarakat. Sebagai usaha kebijakan inovatif, kelahiran LARASITA dilandasi dengan keinginan pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan pleh masyarakat, serta adanya kesadaran bahwa tugastugas berat itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dari balik meja kantor tanpa membuka diri terhadap interaksi masyarakat yang kesejahteraannya menjadi tujuan utama pengelolaan pertanahannya. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Republik Indonesia. Pasal 2 Peraturan Kepala BPN RI ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi LARASITA. Dalam Ayat (1) dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1),
Universitas Sumatera Utara
LARASITA mempunyai tugas pokok dan fungsi sama dengan tugas pokok dan fungsi yang berlaku pada Kantor Pertanahan. Ayat (2) selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LARASITA juga mempunyai tugas : a. Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional (reforma agraria); b. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanahan; c. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar; d. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diselesaikan dilapangan; e. Memfasilitasi
penyelesaian
tanah
bermasalah
yang
mungkin
diselesaikan dilapangan; f. Menyambungkan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat; dan g. Meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat. Ayat (3) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan LARASITA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya LARASITA menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada Kantor Pertanahan. Seperti yang telah dilakukan BPN Nias dalam menjalankan program LARASITA ini. Memang sangat memberi kemudahan bagi masyarakat Nias, khususnya yang secara
Universitas Sumatera Utara
letak geografis, objek pendaftaran tanah tersebut berada sangat jauh dari Kantor Pertanahan. Kesulitan ini dilipatgandakan lagi dengan jalanan yang rusak, dan alat transportasi yang sangat terbatas. Hal ini yang menjadi faktor utama rendahnya intensitas arus informasi dan komunikasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Nias (sebagai representasi BPN RI) juga yang menjadi salah satu kendala masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Untuk mengatasi permasalahan inilah, maka LARASITA diajukan sebagai solusinya. Dalam program ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Nias memiliki 1 Unit mobil LARASITA. Namun dalam pelaksanaan program ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Nias masih saja mengalami beberapa kendala. Seperti terbatasnya petugas yang terjun ke lapangan, dikarenakan harus menjangkau 10 Kecamatan, jalanan yang masih dalam pengerjaan dan adanya beberapa daerah yang masih belum terjangkau listrik. Selain itu, masyarakat juga tidak mempunyai alas hak yang kuat dalam mendaftarkan tanahnya. Sekitar 75% tidak memiliki surat karena kepemilikan tanah tersebut hanya pemberian secara lisan dari orang tua mereka. Sehingga mereka berpikir bahwa mereka memiliki jaminan kepastian hukum karena mengakui bahwa tanah warisan tersebut yang diberikan secara lisan oleh orang tuanya, tidak dapat diganggu gugat, bahkan oleh negara sekalipun. Namun setelah dilakukannnya berbagai program tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Nias menginformasikan bahwa presentasi tanah yang sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Nias masih sangat relatif kecil, yaitu sekitar 20% yang sudah disertifikasi dan masih dalam proses pendaftaran. Masih
Universitas Sumatera Utara
sangat kuatnya pengaruh hukum adat di daerah Kabupaten Nias menjadi salah satu kendala terberat yang di alami Kantor Pertanahan Kabupaten Nias dalam melakukan berbagai programnya, dan juga menjadi salah satu faktor utama penyebab seringkali memicu terjadinya tindakan-tindakan kriminal diawali dengan sengketa tanah. h. Pengurusan Sertifikat Gratis untuk pemegang Kartu Keluarga Sejahtera Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan salah satu program Presiden RI Joko Widodo, yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. kartu ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 3 November 2014, dengan anggaran 6,2 triliun dan setiap bulannya akan mendapat Rp. 200.000 per keluarga, dan kartu ini akan diisi setiap dua bulan. Kartu ini diharapkan dapat mempercepat penaggulangan kemiskinan. BPN Kabupaten Nias juga menyelenggarakan suatu kegiatan untuk membantu masyarakat miskin dengan cara membebaskan biaya pengurusan sertifikat tanah yang mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera. Pemilik tanah dapat mendaftarkan tanahnya dengan menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan luas tanah maksimal 200 m2. Program ini merupakan suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan pada tahun ini. Sedangkan tanggal dan tempat pelaksanaannya masih menunggu Surat Keputusan dari Pemerintah Kabupaten Nias. Beberapa program tersebut merupakan kegiatan yang telah dan sedang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nias. Dan pihak Kantor BPN Kabupaten Nias berharap dengan adanya beberapa program ini dapat membantu masyarakat dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah milik mereka,
Universitas Sumatera Utara
dan berusaha untuk meminimalisir tidak kriminal yang terjadi karena sering diakibatkan oleh sengketa tanah.
Universitas Sumatera Utara
