BAB II PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011

21

BAB II PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 Dalam

kenyataan

sehari-hari,

instansi-instansi

pemerintahan

sesungguhnya hanya mengharapkan prestasi atau hasil kerja terbaik dari para pegawainya. Tetapi tanpa adanya laporan kondisi prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, instansi-instansi pemerintahan tersebut juga tidak cukup mampu membuat keputusan yang jernih mengenai pegawai mana yang pantas diberi penghargaan atau pegawai mana yang harus menerima hukuman berdasarkan dengan pencapaian tinggi rendahnya prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Maka

penilaian

prestasi

kerja

menjadi

sangat

penting

untuk

mengevaluasi sejauh mana Pegawai Negeri Sipil tersebut telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Lalu hasil dari penilaian prestasi kerja tersebut dijadikan acuan untuk memperbaiki kinerja Pegawai Negeri Sipil. Untuk itulah pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat yang berwenang melakukan penilaian prestasi kerja.

Universitas Sumatera Utara

22

A. PENGERTIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Bernardin dan Russel memberikan definisi tentang prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Byars dan Rue mengartikan prestasi sebagai tingkat kecakapan seseorang pada tugas-tugas yang mencakup pada pekerjaannya. Pengertian tersebut menunjukkan pada bobot kemampuan individu di dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pekerjaannya. Adapun prestasi kerja adalah hasil upaya seseorang yang ditentukan oleh kemampuan karakteristik pribadinya serta persepsi terhadap perannya dalam pekerjaan itu. 24 Menurut Maier pada umumnya prestasi kerja diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 25 Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 26 Prestasi kerja menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil dalam 24

Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia(Jakarta, Kencana:2011) hlm. 150. Ibid. 26 Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan(Bandung, Remaja Rosda Karya:2002) hlm. 33. 25


23

melaksanakan rencana kerja yang telah ditargetkan di dalam suatu Sasaran Kerja Pegawai berdasarkan perilaku yang kerja yang baik dan dilaksanakan dalam kurun waktu setahun. Untuk mencapai suatu prestasi kerja yang baik tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan segala pekerjaan yang diberikan kepadanya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Menurut Steers, umumnya orang percaya bahwa prestasi kerja individu merupakan fungsi gabungan dari tiga faktor, yaitu : 1. Kemampuan, perangai dan minat seorang pekerja. 2. Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peranan seorang pekerja. 3. Tingkat motivasi kerja. 27 Byar dan Rue mengemukakan adanya dua (2) faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor-faktor individu yang dimaksud adalah : 1. Usaha (effort) yang menunjukkan sejumlah sinergi fisik dan mental yang digunakan dalam menyelenggarakan tugas. 2. Abilities, yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas. 3. Role/task perception, yaitu segala perilaku dan aktivitas yang dirasa perlu oleh individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 27

Edy Sutrisno, op.cit., hlm. 151.


24

Adapun faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi prestasi kerja adalah : 1. Kondisi fisik 2. Peralatan 3. Waktu 4. Material 5. Pendidikan 6. Supervisi 7. Desain Organisasi 8. Pelatihan 9. Keberuntungan Faktor-faktor lingkungan ini tidak langsung menentukan prestasi kerja seseorang, tetapi mempengaruhi faktor-faktor individu. 28 Mangkunegara

mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

prestasi kerja adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi, yakni: 1. Faktor Kemampuan Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge dan skill). Artinya pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata : (110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja

28

Ibid. hlm. 151-152.


25

diharapkan. Oleh sebab itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. 2. Faktor Motivasi Motivasi berbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). 29 Maka faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja tersebut harus dilihat aspek-aspek yang menyangkut kriteria pengukuran keberhasilan kerja yang merupakan sasaran akhir dari pelaksanaan suatu pekerjaan.

B. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil ini telah diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil atau pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ini disebut dengan istilah penilaian kinerja adalah sebagai berikut : Pasal 75 : Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Pasal 76 : 29

Prabu Mangkunegara, loc.cit.


26

1. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdsarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan mempertimbangkan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Pegawai Negeri Sipil. 2. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Pasal 77 : 1. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil berada dibawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing. 2. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil. 3. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahannya. 4. Hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil disampaikan pada tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil. 5. Hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan Pegawai Negeri Sipil dan dijadikan persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi dan promosi serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.


27

6. Pegawai Negeri Sipil yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 78 : Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dengan Pasal 78 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 telah diatur lebih rinci ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 ini menjadi acuan dalam pembahasan skripsi ini. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 2 mengatakan bahwa Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil. Tujuan dari Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya dalam rangka pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prestasi kerja. 30

30

Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.


28

Prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Objektif Penilaian terhadap hasil pencapaian prestasi kerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai. 2. Terukur Penilaian prestasi kerja dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. 3. Akuntabel Seluruh hasil penilaian prestasi kerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang. 4. Partisipasif Seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. 5. Transparan Seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.

Berdasarkan

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011

penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil terdiri dari unsur sebagai berikut : 1. Sasaran Kerja Pegawai 2. Perilaku kerja


29

1.

SASARAN KERJA PEGAWAI Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang mengatur

tentang Sasaran Kerja Pegawai sebagai berikut : a. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. b. Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. c. Sasaran Kerja Pegawai yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. d. Dalam hal Sasaran Kerja Pegawai yang disusun oleh Pegawai Negeri Sipil tidak disetujui oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final. e. Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. f. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun Sasaran Kerja Pegawai pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan


30

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya ketentuan-ketentuan mengenai Sasaran Kerja Pegawai diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 sebagai berikut : 1. Sasaran Kerja Pegawai yang telah disetujui dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penilaian bagi pejabat penilai. 2. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi aspek : a. Kuantitas b. Kualitas c. Waktu d. Biaya 3. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat 2 paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitatif dan waktu, sesuai dengan karakteristik, sifat dan jenis kegiatan masing-masing unit kerja. 4. Dalam hal kegiatan tugas jabatan didukung oleh anggaran maka penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 2, meliputi pula aspek biaya. 5. Berdasarkan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat 2, setiap instansi menyusun dan menyusun standar teknis kegiatan sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan dan kebutuhan masing-masing jabatan.


31

6. Instansi dalam menyusn standar teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Cara penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 adalah : 1. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kerja dengan target. 2. Dalam hal realisasi kerja melebihi dari target maka penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat 1 capaiannya dapat lebih dari 100 (seratus). Apabila Sasaran Kerja Pegawai tidak tercapai menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 mengatakan bahwa dalam hal Sasaran Kerja Pegawai tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor diluar kemampuan individu Pegawai Negeri Sipil maka penilaian berdasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya. Yang dimaksud faktor-faktor diluar kemampuan individu Pegawai Negeri Sipil yang dinilai antara lain : bencana alam, keadaan darurat atau keadaan lain yang dinyatakan oleh pemerintah, hambatan/kendala yang ditimbulkan oleh sistem/mekanisme dari organisasi dan target pekerjaan yang input/bahan kerjanya tergantung pada pihak/unit kerja/instansi lain maka penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan diluar Sasaran Kerja Pegawai yang telah ditetapkan dalam tahun tersebut serta


32

menjelaskan kondisi yang terjadi sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi pejabat penilai untuk menilai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 31 Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 mengatakan bahwa dalam hal Pegawai Negeri Sipil : a. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan atau pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas jabatan; dan/atau b. Menunjukkan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan Maka hasil penilaian menjadi bagian dari penilaian capaian Sasaan Kerja Pegawai. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sasaran Kerja Pegawai diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Tata cara penyusunan Sasaran Kerja Pegawai menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai berdasarkan Rencana Kerja Tahunan instansi. Dalam menyusun Sasaran Kerja Pegawai harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Jelas Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas.

31



33

b. Dapat Diukur Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil dan lain-lain maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyaraka memuaskan dan lain-lain. c. Relevan Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing. d. Dapat Dicapai Kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. e. Memiliki Target Waktu Kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya. 2. Sasaran Kerja Pegawai memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Formulir Sasaran Kerja Pegawai dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 3. Sasaran Kerja Pegawai yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja.


34

4. Dalam hal Sasaran Kerja Pegawai yang disusun oleh Pegawai Negeri Sipil tidak disetujui oleh Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan keputusannya bersifat final. 5. Sasaran Kerja Pegawai ditetapkan setiap tahun pada awal Januari. 6. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun Sasaran Kerja Pegawai pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan. 7. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyusun dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. Unsur-unsur Sasaran Kerja Pegawai menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 adalah : 1. Kegiatan Tugas Jabatan Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hierarki, yang dijabarkan sebagai berikut : a. Eselon I


35

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana strategis dan RKT yang dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang dan tanggungjawab dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam Sasaran Kerja Pegawai pejabat struktural pejabat eselon I. b. Eselon II Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada Sasaran Kerja Pegawai pejabat struktural eselon I dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi,wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam Sasaran Kerja Pegawai eselon II. c. Eselon III Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada Sasaran Kerja Pegawai pejabat struktural eselon II dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggungjawab

dan uraian

tugasnya sebagai kegiatan dalam Sasaran Kerja Pegawai pejabat struktural eselon III.

d. Eselon IV Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada Sasaran Kerja Pegawai pejabat struktural eselon III dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenang, tanggungjawab dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam Sasaran Kerja Pegawai pejabat struktural eselon IV. e. Eselon V


36

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada Sasaran Kerja Pegawai pejabat struktural eselon IV dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenang, tanggungjawab dan uraian tugasnya menjadi Sasaran Kerja Pegawai eselon V. f. Jabatan Fungsional Umum Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai pejabat fungsional umum, kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada Sasaran Kerja Pegawai pejabat struktural eselon IV atau eselon V dijabarkan sesuai dengan tugas,wewenang, tanggungjawab dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam Sasaran Kerja Pegawai pejabat fungsional umum. g. Jabatan Fungsional Tertentu Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai pejabat fungsional tertentu, kegiatan tugas jabatannya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional tertentu.

2. Angka Kredit Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai. Oleh sebab itu pejabat fungsional tertentu harus menetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun.


37

3. Target a. Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran prestasi kerja. Dalam menetapkan target meliputi aspek sebagai berikut : 1. Kuantitas (Target Output) Dalam menentukan Target Output (TO) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan dan lain-lain. 2. Kualitas (Target Kualitas) Dalam menetapkan Target Kualitas (TK) harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi seratus (100). 3. Waktu (Target Waktu) Dalam menetapkan Target Waktu (TW) harus memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan, kwartal, semester dan tahunan.

4. Biaya (Target Biaya) Dalam menetapkan Target Biaya (TB) harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, miliaran.


38

b. Penyusunan target Sasaran Kerja Pegawai paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas dan waktu sesuai dengan karakteristik, sifat dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja. Apabila kegiatan tugas jabatan tersebut dibiayai/dianggarkan, maka dapat disertai aspek biaya dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai. Formulir penyusunan Sasaran Kerja Pegawai yang telah diisi dan disepakati

bersama

antara

Pegawai

dengan

atasan

langsungnya

harus

ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai kontrak kerja. Dalam hal Sasaran Kerja Pegawai yang telah disusun oleh Pegawai Negeri Sipil dan tidak disetujui oleh Pejabat Penilai, maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final. 2.

PERILAKU KERJA Perilaku kerja menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2011 adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek penilaian perilaku kerja yang tercantum pada Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 adalah : 1. Orientasi Pelayanan Sikap dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain.


39

2. Integritas Kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi. 3. Komitmen Kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan Pegawai

Negeri

Sipil

untuk

mewujudkan

organisasi

dengan

mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan. 4. Disiplin Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 5. Kerja Sama Kemauan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesarbesarnya. 6. Kepemimpinan Kemampuan dan kemauan Pegawai Negeri Sipil untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.


40

Pada Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 ditegaskan bahwa aspek penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural. Cara penilaian perilaku kerja berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui pengamatan oleh Pejabat Penilai terhadap Pegawai Negeri Sipil sesuai kriteria yang ditentukan. 2. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing. 3. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus). Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian perilaku kerja juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013, nilai perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut : 1. 91-100

: Sangat Baik

2. 76-90

: Baik

3. 61-75

: Cukup


41

4. 51-60

: Kurang

5. 50 ke bawah : Buruk Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil telah ditentukan di Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemeintah Nomor 46 Tahun 2011 namun dijelaskan lebih rinci pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Nilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut : a. 91-keatas

: Sangat Baik

b. 76-90

: Baik

c. 61-75

: Cukup

d. 51-60

: Kurang

e. 50 ke bawah

: Buruk

2. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun. 3. Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.


42

4. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan cara menggabungkan antara unsur Sasaran Kerja Pegawai dan unsur Perilaku Kerja. 5. Rekomendasi Berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja maka pejabat penilai dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang kepegawaian sebagai bahan pembinaan karier terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, misalnya : a. Untuk peningkatan kemampuan dengan mengikutsertakan diklat teknis seperti diklat komputer, kenaikan pangkat, pensiun, kehumasan, sekretaris dan sebagainya. b. Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang pekerjaan perlu penyegaran ke unit kerja lain (rotasi) dan sebagainya. c. Untuk kebutuhan pengembangan perlu peningkatan pendidikan dan peningkatan karier (promosi) dan sebagainya. 6. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dinilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja, maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai. 7. Dalam hal Pejabat Penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja, maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai.


43

8. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dan Pejabat Penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja, maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh atasan pejabat penilai. 9. Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada Atasan Pejabat Penilai paling lama 14 (empatbelas) hari kalender sejak tanggal diterimanya penilaian prestasi kerja. 10. Hasil penilaian prestasi kerja mulai berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan Pejabat Penilai. Pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 juga mengatur mengenai keberatan hasil penilaian sebagai berikut : 1. Pegawai Negeri Sipil yang dinilai merasa keberatan atas nilai sebagaimana tertuang dalam formulir penilaian prestasi kerja, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Atasan Pejabat Penilai secara hierarki paling lama 14 (empatbelas) hari kalender sejak diterima hasil penilaian prestasi kerja. 2. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dinilai keberatan atas hasil penilaian, maka Pegawai Negeri Sipil yang dinilai harus membubuhkan tanda tangan pada tempat yang telah disediakan dan sesudah itu mengambil formulir penilaian prestasi kerja tersebut kepada Pejabat Penilai paling lama 14 (empatbelas) hari kalender terhitung mulai Pegawai Negeri Sipil yang dinilai menerima formulir penilaian prestasi kerja.


44

3. Keberatan yang diajukan melebihi batas waktu 14 (empatbelas) hari kalender tidak dapat dipertimbangkan lagi. 4. Pejabat penilai setelah menerima keberatan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, wajib membuat tanggapan secara tertulis atas keberatan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Tanggapan tersebut dituliskan dalam formulir penilaian prestasi kerja pada kolom yang telah disediakan. 5. Pejabat penilai setelah memberikan tanggapan wajib menyampaikan kepada Atasan Pejabat Penilai paling lama 14 (empatbelas) hari kalender terhitung mulai Pejabat Penilai menerima keberatan. 6. Atasan pejabat penilai berdasarkan keberatan yang diajukan Pejabat Penilai wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian prestasi kerja yang disampaikan kepadanya. 7. Terhadap keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, Atasan Pejabat Penilai meminta penjelasan kepada Pejabat Penilai dan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. 8. Berdasarkan penjelasan dari Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penilai, Atasan Pejabat Penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final. 9. Dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat melakukan perubahan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan-ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang mengatur mengenai penilaian prestasi kerja ini adalah sebagai berikut :


45

Pasal 26 : Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga calon Pegawai Negeri Sipil. Pasal 27 : Penilaian prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat negara atau pimpinan/anggota lembaga nonstruktural dan tidak diberhentikan dari jabatan organiknya dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan berdasarkan bahan dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja. Yang dimaksud dengan pejabat negara yang tidak diberhentikan dari jabatan organiknya antara lain : Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dinilai oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan dan atasan pejabat penilai adalah Ketua Pengadilan Tinggi. Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dinilai oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan atasan pejabat penilai adalah Ketua Mahkamah Agung. Ketua Pengadilan Tinggi dinilai oleh Ketua Mahkamah Agung sekaligus sebagai atasan pejabat penilai. Yang dimaksud dengan lembaga nonstruktural antara lain adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 32

32



46

Pasal 28 : 1. Penilaian prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar didalam negeri dilakukan oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah yang bersangkutan. 2. Penilaian prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas belajar di luar negeri dilakukan oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. Pasal 29 : 1. Penilaian prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi pemerintah lainnya dilakukan oleh pejabat penilai dimana yang bersangkutan bekerja. 2. Penilaian prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah dilakukan oleh pimpinan instansi induknya atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja.


47

Pasal 30 : 1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara atau pimpinan/anggota lembaga nonstruktural dan diberhentikan dari jabatan organiknya, Cuti Diluar Tanggungan Negara, Masa Persiapan Pensiun, diberhentikan sementara, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4. 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tugas belajar dan diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 3. Penilaian prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

C. PEJABAT YANG BERWENANG MELAKUKAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Pejabat yang berwenang melakukan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil disebut sebagai Pejabat Penilai. Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang dimaksud Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.


48

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang menjadi kewajiban Pejabat Penilai adalah : 1. Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerjanya. 2. Pejabat penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pejabat Penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil kepada atasannya atau disebut sebagai Atasan Pejabat Penilai. Atasan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai. Atasan Pejabat Penilai wajib memeriksa hasil penilaian prestasi kerja. Selanjutnya mengenai Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerjanya. 2. Pejabat Penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dijatuhi hukuman disiplin sesuai


49

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pejabat penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai yang tertinggi di lingkungan unit kerja masing-masing. 4. Pejabat Penilai yang akan mengakhiri masa jabatan/pindah unit kerja wajib terlebih dahulu membuat catatan penilaian perilaku kerja bawahannya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum Pejabat Penilai yang bersangkutan mengakhiri masa jabatannya/pindah unit kerja dan diserahkan kepada pejabat penggantinya atau atasan langsungnya sebagai bahan pertimbangan penilaian. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah sebagai pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai yang tertinggi di lingkungan unit kerja masing-masing. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Pejabat

Pembina

Kepegawaian

adalah

Pejabat

Pembina

Kepegawaian

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


BAB II PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011

Recommend Documents