25
BAB II PENGAWASAN PEMERINTAH, KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KERAJINAN TEDUNG 2.1Pengawasan Pemerintah Tindakan manusia tidak selamanya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Adakalanya terjadi penyimpangan terhadap nilai dan norma yang ada. Tindakan manusia yang menyimpang dari nilai dan norma atau peraturan disebut dengan perilaku menyimpang. Untuk mengatasi perilaku menyimpang tersebut diperlukan adanya suatu pengawasan terhadap tindakan manusia yang dapat berdampak negatif.Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana dan diharapkan agar para pelaksana membatasi tindakantindakanya mencapai tujuan sedemikian rupa sehingga tidak begitu menyimpang dari yang diperbolehkan. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta16, pengawasan adalah bentuk kata berimbuhan pe-an, berasal dari kata “awas” yang berarti dapat melihat baik-baik, waspada dan
h.153
16
W.J.S. Poerwadarmita., 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
25
26
lain-lain. Dengan kata lain pengawasan dapat diartikan kurang lebih “mampu mengetahui secara cermat dan seksama”, sebagai bentuk kata kerja. Menurut Wojowasito, pengawasan dalam bahasa inggris biasa disebut dengan control yang berarti pengawasan atau pengendalian.17Ini merupakan salah satu fungsi dasar manajemen yang merupakan fungsi serta tugas dari setiap pemimpin pada suatu organisasi yang ingin tujuan organisasinya dapat tercapai dengan baik. Sebagaimana dinyatakan oleh Sujamto bahwa “Pengawasan dalam arti sempit adalah segala usaha atau kegiatan sebenarnya tentang pelaksanaan suatu pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. 18Sedangkan menurut Sondang P. Siagian19 pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.
17
Wojowasito, 1976, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Pengarang, Bandung, h.72 18 Sujamto, 1996, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.53 19 Sondang P. Siagian, 1994, Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Pemerintahan, UI Press, Jakarta, h. 57
27
Pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Oleh karenanya diperlukan kriteria, norma, standard, dan ukuran.20 Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di definisikan oleh Marbun dalam Bachrul Amiq terdiri atas dua pengertian, yaitu : a. Mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintah yang telah ditetapkan dan menindak atau memperbaiki penyimpangan. b. Pengawasan berfungsi untuk memberikan pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara, membina ke arah kesatuan bangsa, pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi Negara maupun menjaga tindakan warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan.21 Sedangkan Bagir Manan dalam Bachrul Amiq memandang controlsebagai : Sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi control, Control cenderung mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian.Pengawasan yang bertalian dengan pembatasan, dan pengendalian yang bertalian dengan arahan (directive).22 Pengawasan terhadap pemerintahan menurut Pulus Efendi Lotulung dalam Bachrul Amiq adalah upaya untuk menghindari terjadinya keliruan-keliruan, baikdisengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.
20
Inu Kencana Syafiie, 1998, Manajemen Pemerintahan, PT Pertja, Jakarta, h.60. (selanjutnya disingkat Inu Kencana Syafiie I) 21 Bachrul Amiq, 2010, Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h.35 22 Ibid.
28
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut PP No. 79 Tahun 2005) dalam Pasal 1 ayat (4) mengatur bahwa Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan suatu negara kesatuan.Sebagai negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi, maka pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari pemerintahan pusat dan pengawasan penyelenggaraan terhadap pemerintahan daerah tidak dapat terelakan.Tujuan dari pengawasan ini yaitu untuk menjamin agar terselenggaranya pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditentukan di dalam ketentuan perundang-undangan.Oleh karenanya Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan dibentuk suatu lembaga pengawasan intern pada tingkat daerah yaitu Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota, sedangkanpengawasan intern pada tingkat pusat adalah Inspektorat Jendral Departemen. Dalam Pasal 20 PP No. 79 Tahun 2005, pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi: a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP No. 79 Tahun 2005 mengatur :
29
(1) Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan AparatPengawas intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga NonDepartemen, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusanpemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Lembaga pengawasan internal pada tingkat daerah, adalah Inspektorat provinsi dan Inspektorat kabupaten/kota, yang pembentukannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Inspektorat provinsi, kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ruang lingkup pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ketentuan Pasal 2 tersebut menyebutkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi admininstrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan diorientasikan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencapai tujuan
30
penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan good governance. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah selain dilakukan secara internal oleh lembaga pengawasan internal, juga dilakukan secara ekternal oleh lembaga
pengawasan
eksternal
seperti
Badan
Pemeriksa
Keuangan
(BPK).Pengawasan oleh lembaga pengawasan eksternal dilakukan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara, sementara pengawasan oleh lembaga pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut.Jadi pengawasan terhadap daerah harus dalam rangka pembinaan terhadap daerah itu sendiri agar tujuan pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan yang diharapkan.Sehingga pembinaan dan pengawasan harus menjadi satu kesatuan.Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut Pemerintah Pusat telah mengeluarkan PP No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan dari UU Pemda. 2.1.1 Maksud dan Tujuan Pengawasan Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana
31
dengan baik.Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf.Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. Dapat dikemukakan mengenai maksud dan tujuan dari pengawasan yang dilakukan, yaitu : a. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. b. Memperbaiki kesalahan yang dibuat dan tidak melakukan kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru. c. Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal (planning)
tearah
kepada
sasarannya
dan
sesuai
dengan
yang
direncanakan. d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan). e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatu apakah telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. 2.1.2 Jenis-Jenis Pengawasan
32
Ada beberapa jenis pengawasan yang akan dijabarkan dalam pembahasan ini. Adapun jenis-jenis pengawasan yang ada, yaitu : 1. Dipandang dari aspek yang diawasi, dibedakan menjadi 2 yaitu pengawasan segi hukum dan pengawasan segi kemanfaatan.23 a. Pengawasan segi hukum (legalitas), yaitu pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja. Kontrol peradilan secara umum masih dipandang sebagai pengawasan segi hukum. b. Pengawasan segi kemanfaatan (opportunitas) yaitu pengawasan yang dimaksud untuk menilai segi kemanfaatannya. Kontrol internal secara hierarkhis oleh atasan adalah jenis penilaian segi hukum dan sekaligus kemanfaatan. 2. Dipandang dari cara pengawasannya ada jenis pengawasan preventif dan represif. a. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi sebelum suatu hal ditetapkan ataudisahkan. 24 Ini berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih sifatnya rencana.25
23
Irfan Facruddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, PT. Alumin, Bandung, h.93 24 Philipis M. Hadjon, et.al, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet. Ke III, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.61 25 Sujamto, 1983, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.33
33
b. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi atau apa yang seharusnya terjadi. Jadi pengawasan represif ini merupakan kebalikan dari pengawasan preventif. Ada pula yang menyebutkan sebagai pengawasan negatif represif dan negatif preventif.26 Pengawasan negatif represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah tindakan dilakukan, sedangkan pengawasan negatif preventif yaitu badan pemerintah yang lebih tinggi menghalangi terjadinya kelalaian pemerintah yang lebih rendah. 3. Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dkontrol dan yang melaksanakan kontrol intern (internal control) dan kontrol ekstern (external control). a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara struktural adalah masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkhis (pengawasan melekat). Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota.
26
Irfan Fachruddin, op.cit, h.94
34
b. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ secara struktur organisasi berada di luar pemerintahan dalam arti eksekutif.27 Misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK)
dan
Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan (BPKP), kontrol sosial yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), termasuk media cetak dan elektronik dan kelompok masyarakat yang berminat dalam bidang tertentu. Kontrol politis yang dilakukan oleh MPR dan DPR terhadap pemerintah. 4. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung. a.
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.28
b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, dan mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa “on the spot”. 1.2 Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup.Stabilitas 27Irfan 28
Fachruddin, op.cit, h.92 Viktor M. Situmorang, Jusuf Juhir, op.cit, h. 28
35
keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan tersebut tergantung pada usaha manusia.Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan.Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia.29Sehingga terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antar manusia dan lingkungan hidupnya. Keserasian dan keseimbangan lingkungan, pada hakikatnya berproses melalui interaksi yang didasarkan pada hukum-hukum keseimbangan dan keteraturan yang bersifat alami.30Pada dasarnya manusia senantiasa bergantung dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik. Namun sayangnya dimasa sekarang ini lingkungan tempat hidup telah mengalami kerusakan.Kerusakan lingkungan tersebut dapat terjadi karena lingkungan hidup sekitar kita tidak dipelihara dengan baik sehingga lingkungan tercemar dan rusak, maka manusia tidak mampu menghindar dari dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan lingkungan hidup merupakan kemunduran lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar dan kerusakan ekosistem.31 Kerusakan lingkungan merupakan salah satu ancaman yang berbahaya untuk kelangsungan
hidup manusiasehingga berpotensi
menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Perkembangan pembangunan, teknologi, industrialisasi, dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, semakin memperbesar risiko kerusakan lingkungan
29
Harun M. Husein,op.cit, h. 16 Harun M. Husein,op.cit, h. 17 31 Sodikin, 2007, Penegakan Hukum Lingkungan, Djambatan, Jakarta, h. 8 30
36
hidup.Keberadaan industrialisasi merupakan salah satu penyumbang terjadinya pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan suatu lingkungan. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat (17) yang dimaksud dengan Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor baik faktor alami (alam) ataupun karena akibat ulah manusia.Kerusakan lingkungan karena faktor alami atau alam terjadi karena adanya gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga memengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Peristiwaperistiwa alam yang dapat memengaruhi kerusakan lingkungan, antara lain seperti letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi dan sebagainya. Sedangkan kerusakan lingkungan karena faktor ulah manusia terjadi karena aktivitas-aktivitas manusia yang menyebabkan penurunan fungsi lingkungan hidup, misalnya pencemaran lingkungan, pembuangan sampah di sembarang tempat, penggundulan hutan, kegiatan industri yang menghasilkan limbah, bangunan liar di daerah aliran sungai dan sebagainya. Kerusakan lingkungan mempunyai dampak yang sangat besar apabila tidak ditangani secara serius.Kerusakan lingkungan hidup sesungguhnya sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia yang dalam aktivitasnya tidak mempedulikan keseimbangan dan keserasian lingkungan. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan tidak mempertimbangkan bahwa aktifitas yang berlebihan dalam mengeksploitasi lingkungan guna memenuhi
37
kebutuhan dan keinginannya akan melampaui kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung perikehidupan.32 2.3 Pengendalian Lingkungan Hidup. Pengendalian merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam proses manajemen. Fungsi ini sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan teliti dan sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena : a) Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. b) Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana. c) Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik. d) Tujuan
baru
dapat
diketahui
tercapai
dengan
baik
atau
tidak
setelah pengendalian atau penilaian dilakukan. Menurut Sondang P. Siagian dalam buku Nanang Fattah33menjelaskan bahwa Pengendalian adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Pengendalian merupakansuatu proses dalam mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dasar dari semua proses pengendalian adalah pemikiran untuk mengarahkan suatu
32
Harun M. Husein, op.cit, h. 19 Nanang Fattah, 2004, Landasan Manajemen Pendidikan, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 176 33
38
variabel atau sekumpulan variabel guna mencapai tujuan tertentu. Variabel yang dimaksud berupa manusia, mesin dan organisasi. Pengendalian adalah suatu kegiatan untuk melakukan pencegahan atas suatu aktivitas yang berlebihan dan sekaligus mengadakan koreksi yang berupa penilaian sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula agar rencana dapat terselenggara dengan baik. Lingkungan
sebagai
sumber
daya
merupakan
asset
yang
dapat
mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Selanjutnya dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia.34Hak atas lingkungan merupakan subyektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapatkan perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar. Heinard Steiger c.s. menyatakan, bahwa apa yang dinamakan
34
Supriadi, op.cit, h. 183
39
hak subyektif (subyektif rights) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang.35 Lingkungan hidup berasal dari kata lingkungan dan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, lingkungan diartikan sebagai daerah (kawasan dan sebagainya), yang termasuk didalamnya ; sedang lingkungan alam diartikan sebagai keadaan (kondisi, kekuatan) sekitar, yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (2) UU No.32 Tahun 2009 mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan pada Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah Lingkungan Hidup adalah 35
Taufik Makaro, 2011, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, PT. Indeks, Jakarta, h. 50
40
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari beberapa pengertian mengenai lingkungan hidup tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhluk-makhluk itu dengan alam sekitarnya. Inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan benda mati, khususnya manusia dan lingkungannya.Lingkungan hidup merupakan media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan benda mati yang merupakan satu kesatuan yang utuh, dan manusia ada didalamnya.Manusia dengan tingkah lakunya dapat mempengaruhi lingkungan, seperti dapat mencemari, merusak atau melestarikan lingkungan. Sedangkan makhluk hidup lain tidaklah demikian.36 Menurut NHT. Siahaan dalam Harun M. Husein, merumuskan unsur-unsur lingkungan sebagai berikut :37 1. Semua benda, berupa : manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin dan lain-lain. Keseluruhan yang disebut ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komonen;
36
Sodikin, op.cit, h. 1 Harun M. Husein, op.cit, h.8
37
41
2. Daya, disebut juga dengan energi; 3. Keadaan, disebut juga dengan kondisi atau situasi; 4. Perilaku atau tabiat; 5. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada; 6. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan. Keseluruhan unsur-unsur tersebut tidaklah merupakan unsur-unsur yang terlepas satu sama lain. Unsur-unsur tersebut mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur yang merupakan suatu sistem hubungan timbal balik (interaksi) yang saling mempengaruhi. Suatu lingkungan sebagai tempat berlangsungnya seluruh aktivitas manusia tentu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan. Pada nyatanya dapat dilihat kondisi lingkungan saat ini sudah mengalami penurunan kualitas yang tidak lain penyebabnya adalah akibat kegiatan atau usaha dari manusia itu sendiri. Oleh karenanya selain perlu diadakan suatu pengawasan adanya pengendalian terhadap penggunaan suatu lingkungan hidup juga perlu dilakukan. Pengendalian lingkungan hidup merupakan langkah awal untuk mencegah pencemaran
lingkungan
maupun
kerusakan
lingkungan.Manusia
sebagai
pemegang kendali pertama terhadap lingkungan diharapkan dapat memanfaatkan lingkungan secara bijaksana, namun nyatanya manusia juga merupakan sumber dari adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan.Oleh karena itu, dalam pengendalian terhadap lingkungan diperlukan adanya suatu kerjasama antara
42
Pemerintah, instansi di bidang lingkungan hidup dan masyarakat.Seperti yang telah disebutkan didalam Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009,hak masyarakat telah mendapatkan tempat pengaturan yang layak terkait pengelolaan lingkungan. Secara garis besar dikemukakan sebagai berikut: (1) Setiap orang berhakatas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hakasasi manusia. (2) Setiap orang berhakmendapatkanpendidikanlingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, danakses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yangbaik dan sehat. (3) Setiap orang berhak mengajukan usuldan/atau keberatan terhadap rencana usahadan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidup. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 pada Pasal 13 menjelaskan dalam upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup: 1. bahwa pengendalian dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan sebagaimana akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 2. Kegiatan pengendalian itu sendiri meliputi :a) pencegahan, b) penanggulangan, c) pemulihan. 3. Kegiatan pengendaliaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh a) pemerintah, b) pemerintah daerah, c) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadi jelas bahwa kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama dengan para pelaku usaha dan/atau
43
kegiatan. Pengendalian itu sendiri pada prinsipnya adalah suatu upaya pengendalian terhadap dampak lingkungan yang akan terjadi baik positif maupun negatif meliputi seluruh komponen lingkungan (biotik, abiotik, kultur budaya) baik itu dampak primer (dampak utama) maupun dampak sekunder (dampak turunan dampak utama) sebagai konsekuensi pembangunan industri. Jadi pengendalian lingkungan hidup merupakan suatu kegiatan pencegahan terhadap
penggunaan
lingkungan
yang
berlebihan
guna
meminimalisir
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta merupakan serangkaian upaya dalam mencegah dan/atau menanggulangi pencemaran beserta dampaknya dan juga upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran yang bersangkutan menjadi dalam taraf kondisi yang sesuai dengan peruntukkan sebelumnya. 2.4Kerajinan Tedung. Kerajinan merupakan suatu keterampilan yang diwariskan secara turuntemurun oleh nenek moyang.Kerajian lahir dari sifat rajin manusia, yaitu rajindalam arti mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupunorang lain, dan dapat dikatakan juga sebagai keterampilan yang didapatdarikererampilan kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kerajinan adalah jeniskesenian yang dapat menghasilkan berbagi barang prabot, hiasan atau barang-barang lain yang artistik, terbuat dari kayu, besi, porselin, emas, gading, katuntenunan, dan sebagainya. Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tanganatau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan (kerajinan
44
tangan), kerajinan yang dibuat biasanya terbuat dari berbagai bahan.Dari kerajinan ini menghasilkan hiasan atau benda seni maupun barang pakai. Biasanya istilah ini diterapkan untuk cara tradisional dalam membuat barang-barang. Kerajinan merupakan suatu usahayang dilakukan secara terus-menerus dengan penuh semangat ketekunan, kecekatan, kegigihan, berdedikasi tinggi dan berdaya maju yang luas dalam melakukan suatu karya.Salah satu contoh bentuk kerajinan yang sangat diperlukan khususnya untuk masyarakat Bali baik untuk upacara keagamaan maupun untuk hiasan adalah Tedung. Tedung adalah suatu benda yang berbentuk seperti payung yang digunakan sebagai salah satu jenis perangkat upacara yadnya keagamaan khususnya digunakan di Bali. Tedung memiliki beberapa bentuk, ukuran, warna, fungsi dan istilah yang beragam. Bentuk atau form dalam dunia seni rupa harus dilihat secara keseluruhan atau sebagai satu kesatuan yang utuh. Kesatuan bentuk tersebut dapat terbentuk lewat teknik pengerjaan, material yang digunakan, proporsi ukuran maupun komposisi yang tersusun sesuai dengan bentuk, tinggi dan lebar ukuran tedung yang ada maupun dibuat para perajin/undagi dibeberapa pura tempat/daerah yang masih bervariasi. Dalam perkembangannya selain digunakan dalam upacara adat atau keagamaan, tedung makin banyak digunakan di hotel-hotel, taman maupun tempat pariwisata lain atau bahkan perumahan untuk memperkuat element Bali yang menjadi thema tempat tersebut.Tedung tersebut terdiri dari 2 macam jenis yaitu tedung agung dan tedungrobrob.
45
Untuk dipahami, pengertian atau penyebutan istilah tedung agung dan robrob dibedakan atas lenter/ider-ider yang dikenakan pada sisi penggir tukub/atap tedung dengan posisi berjuntai. -
Tedung Robrob, pada sisi pinggirnya diisi atau dihiasi dengan anyaman atau sulaman dari benang. Sulaman atau rajutan yang menghiasi pinggiran tedung robrob menggunakan benang wol yang berwarna, seperti hitam, putih, kuning merah maupun hijau.
-
Tedung Agung, pada hiasan tepi pinggir dijuntai dengan kain warna atau prada yang lazim disebut dengan ider-ider. Kain yang berjuntai tersebut terdiri dari dua lapis/warna dengan ukuran kain atas/depan lebih pendek dari pada yang dibagian bawah/tengahnya.
Proses pembuatan tedung terdiri dari 3 proses utama, yaitu pembuatan Mudra, pembuatan Kerangka Tedung, dan pembuatan Tongkat/Tangkai tedung.Pembuatan tedung diawali dengan pembuatan Mudra (bagian atas tedung) dimana kayu dipotong sesuai ukuran kemudian di pecah dan dibentuk sesuai motif yang
diinginkan,
selanjutnya
membuat
tangkai/tongkattedung
dengan
menggunakan bahan kayu albesia, kayu sandat, kayu jabon, dikerjakan oleh kaum laki-laki.Dilanjutkan membuat kerangka tedung dengan menggunakan kayu, bambu dan benang sebagai pengikat.Bambu dipotong sesuai ukuran yaitu kecil, menengah, besar, halus kecil dan halus besar.Setelah sesuai dengan ukuran kemudian bambu dipecah sesuai dengan ketebalannya kemudian bambu dilubangi dengan bor yang telah diberi jarak dan selanjutnya diraut sesuai dengan ukuran kelengkungannya.Apabila kerangka tedung telah selesai dikerjakan, langkah berikutnya dengan merakit kain satin, katun, atau bludru pada kerangka
46
tedung.Pemakaian dari masing-masing jenis kain tersebut tergantung pesanan, tentunya dengan harga dan kwalitas yang berbeda-beda. Perakitan kain pada kerangka tedung juga dilakukan dengan cara dijahit menggunakan mesin jahit. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar jarum tidak patah karena tersentuh
bambu.
Proses
selanjutnya
adalah
pembuatan
rumbai-rumbai
tedungdengan cara merajutan benang wool. Warna benang disesuaikan dengan warna kain yang digunakan, agar diperoleh keserasian dan keharmonisan warna tedung. Langkah terakhir, adalah penerapan ornamen pada tedung dengan cara penempelan atau pengolesan prada. Proses produksi kerajinan tedung tersebut tentu tidak terlepas dari kreativitas manusia dalam merancang suatu tedung.Kreativitas dan keuletan sangat diperlukan dalam menghasilkan suatu produk tedung yang berkualitas sehingga banyak diminati oleh konsumen.Dengan meningkatnya produksi tedung tersebut tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya selain mendapat keuntungan berupa materi terdapat kepuasan batin akantedung yang dihasilkan sehingga banyak diminati oleh konsumen. Sedangkan dampak negatif dari produksi kerajinan tedung yang meningkat yaitu berdampak terhadap lingkungan sekitar yang dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Apabila terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup tentu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan apalagi proses produksi kerajinan tedung tersebut dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang selain itu produksi tedung tersebut juga menggunakan bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
