Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL) Perusakan LH: tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati LH sehingga melampau KBKL
1
Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem f
Kerusakan gambut
a Kerusakan Tanah
untuk Produksi Biomassa
2
c Kerusakan LH-
Kebakaran Hutan/Lahan g
Kriteria Baku Kerusakan Akibat Perubahan Iklim
Kerusakan Karst
h Kerusakan ekosistem
•Kenaikan suhu •SLR •Badai •Kekeringan
lainnya sesuai iptek
d Kerusakan
Mangrove e Kerusakan
Lamun Sumber: Pasal 21 UU 32/2009
b Kerusakan Terumbu
Karang
Akses Informasi, Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan dan Pengawasan LH Pasal 72 dan Pasal 63 ayat (1) huruf o dalam UU 32/2009 : Pembinaan dan
Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan
Pengawasan Penaatan Perizinan Lingkungan
Penguatan Demokrasi Lingkungan : • • •
Pasal 63 ayat (1) huruf e UU 32/2009: Pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL
akss informasi; akses partisipasi; penguatan hak-hak masyarakat dalam PPLH. (Penjelasan Umum UU 32/2009 angka 8)
Pasal 68 UU 32/2009 : Kewajiban Memberikan informasi terkait PPLH secara benar, akurat dan tepat waktu;
Pasal 53 PP 27/2012 Kewajiban menyampaikan laporan persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan setiap 6 bulan sekali
Informasi PPLH Peraturan MENLH tentang Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan
• Instansi Pemerintah; • Masyarakat/ Publik
Pasal 52 ayat (2) UU 32/2009 : Hak mendapatkan akses informasi dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
Pasal 2: Tujuan Peraturan MENLH tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungam Pemrakarsa
Peraturan MENLH tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungam
Instansi LH & PPLH
Pedoman mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan (LAPORAN PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN)
Pedoman untuk melakukan evaluasi kualitas laporan pelaksanaan izin lingkungan dan substansi serta evaluasi status ketaatan pemegang izin lingkungan berdasarkan laporan pelaksanaan izin lingkungan
Sistematika Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan (Kepmenlh 45/2005
1 BAB I PENDAHULUAN A. Identitas Perusahaan/Pemegang Izin Lingkungan B. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan C. Deskripsi Kegiatan D. Perkembangan Lingkungan Sekitar
3 BAB III KESIMPULAN • •
Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala-kendala yang dihadapi; Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL-RPL atau dalam Formulir UKL-UPL
2
BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI A. Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan; B. Evaluasi 1. Evaluasi Kecendrungan 2. Evaluasi Tingkat Kritis 3. Evaluasi Penaatan
Tata Cara Penyampaian Laporan (Pelaporan) Pelaksanaan Izin Lingkungan Pengawasan Lingkungan Hidup
Pemegang Izin Lingkungan & Izin PPLH Implementasi Persyaratan & Kewajiban Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous Improvement
• •
Pantau Pasif (Evaluasi) & Pantau Aktif; Publikasi laporan hasil pengawasan
Frekuensi • 6 (enam) bulan sekali Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan
Masyarakat atau Publik
PPLH atau PPLHD
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota Pelaporan: • Hardcopy • File elektronik i.e. Sistem Informasi Amdal, UKL-UPL & Izin Lingkungan; • Website
Pengawasan Lingkungan Hidup a
Pengawasan
Menteri Gubernur Bupati/Walikota (sesuai kewenangannya)
PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN
PPLH Berwenang: • melakukan pemantauan; • meminta keterangan; • membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; • memasuki tempat tertentu; • memotret; • membuat rekaman audio visual; • mengambil sampel; • memeriksa peralatan; • memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau • menghentikan pelanggaran tertentu. (Psl 74)
Implementasi Izin Lingkungan & Izin PPLH serta
b
Tingkat Ketaatan
Continuous Improvement
c
dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
• PUU Bid. PPLH • Izin Lingkungan
Sumber: Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2009
PENGAWASAN LAPIS KEDUA (second line inspection) PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN
Izin LH diterbitkan PEMDA
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan LH
Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan Penaatan LH
Keputusan MENLH No. 56 Tahun 2002 Memantau Data dan informasi secara umum berupa faktafakta
kinerja atau status ketaatan
Mengevaluasi Menetapkan Status Ketaatan
Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan
Ruang Lingkup Pengawasan • Aspek PUU PPLH • Aspek Perizinan • Aspek Kesiagaan dan Tanggap Darurat,
1. Kewajiban yang tercantum dalam PUU PPLH. 2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yang terkait
Sanksi Administratif Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
1
Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutan izin lingkungan
2
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya Sumber: Pasal 71 PP 27/2012 Izin Lingkungan
6 Penegakan Hukum Lingkungan SANKSI PIDANA
PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN
UU
PPLH
SANKSI ADMINISTRASI
PENYELESAIAN SENGKETA LH DI PENGADILAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM UU PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ADMINISTRASI (Pasal 76 sd 83)
PIDANA (pasal 93 sd 120)
FUNGSI
FUNGSI
Pencegahan dan penanggulangan
Efek Jera dan Efek Derita
PERDATA (pasal 83 sd 93) FUNGSI
Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan
Ketentuan Pidana terkait Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Jenis Pelanggaran
Sengaja
Lalai
1
BM Udara Ambien
Pidana Akibat
Minimu m
Denda (rupiah)
Maksimum Minimum
Maksimu m
> BM/KBK
3 tahun
10 tahun
3 millir
10 miliar
Orang Luka
4 tahun
12 tahun
4 miliar
12 miliar
Orang Mati
5 tahun
15 tahun
5 miliar
15 miliar
> BM/KBK
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
Orang Luka
2 tahun
6 tahun
2 miliar
6 miliar
Orang Mati
3 tahun
9 tahun
3 miliar
9 miliar
2
BM Air
4
3
BM Air Laut
KBK Lingkungan
Ketentuan Pidana (3) Melanggar baku mutu pidana maks 3 tahun dan denda maks 3 miliar rupiah PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN
3
Melanggar Baku Mutu Gangguan
2 1
Melanggar Baku Mutu Emisi Melanggar Baku Mutu Air Limbah
Tindak pidana dijatuhkan bila: * Sanksi administrasi tidak dilaksanakan, atau * Perbuatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali
Ketentuan Pidana terkait dengan Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Pelanggaran
Pidana
Denda (rupiah)
Minimum
Maksimum
Minimum
Maksimum
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL
-
3 tahun
-
3 miliar
Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL
-
3 tahun
-
3 miliar
Menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan
-
3 tahun
-
3 miliar
Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan
Integrasi PP 27/2012 dalam PROPER Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal atau UKL-UPL (PROPONEN) • Melaksanakan Persyaratan dan Kewajiban dalam Izin Lingkungan & Izin PPLH • Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin Lingkungan (Pasal 53 PP 27 Tahun 2012)
Amdal/ UKL-UPL
Izin Lingkungan
Kriteria Pelaksanaan Izin Lingkungan
Pelaksanaan Izin Lingkungan
• • • •
Kriteria Pengendalian Pencemaran Lingkungan; Kriteria Pengelolaan LB3 Kriteria Pengendalian Kerusakan Lingkungan; Kriteria Beyond Compliiance
Kinerja PROPENEN dalam PPLH
Kriteria PROPER & Ketentuan-Ketentuan dalam PP 27/2012 Kriteria PROPER BIRU, MERAH dan HITAM terkait Pelaksanaan AMDAL atau UKL-UPL
PROPONEN Memiliki Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta Izin PPLH
Pelaksanaan Izin Lingkungan & Izin PPLH
= tidak memiliki izin lingkungan
PENAATAN terhadap Ketentuan Pasal 53 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
PELANGGARAN terhadap Ketentuan Pasal 53 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dikenakan sanksi Administrasi Pasal 71 PP No. 27/2012
Pelanggaran terhadap Pasal 109 UU No. 32/2009
• Melaksanakan Persyaratan dan Kewajiban dalam Izin Lingkungan & Izin PPLH • Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin Lingkungan
PP 27/2012
5 PUU Sektor yang Terkait dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan
Amdal dan Izin Lingkungan serta Izin Usaha dan/atau Kegiatan • Proses Penilaian Amdal oleh KPA; • Proses Pemeriksaan UKL-UPL oleh Instansi LH
Diterbitkan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/Walikota
Diterbitkan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/Walikota
Izin PPLH
Pemrakarsa Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Pengawasan Lingkungan Hidup & Penegakan Hukum Lingkungan
Dilakukan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/ Walikota
•
Proses Amdal atau UKL-UPL
Proses Penyusunan Amdal atau UKL-UPL oleh Pemrakarsa
Izin Lingkungan
Izin Usaha dan/atau Kegiatan
Diterbitkan oleh Menteri terkait, Gubernur, atau Bupati/Walikota
• Secara legal, sesuai PUU PSDA dan PPLH izin usaha dan/atau kegiatan tidak dapat diterbitkan tanpa adanya izin lingkungan. Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan merupakan salah satu persyaratan Izin Usaha dan/atau Kegiatan • Izin Lingkungan merupakan hasil dari Proses Amdal atau UKL-UPL (Sistem KDL) yang disusun oleh Pemrakarsa dan dinilai oleh KPA atau diperiksa oleh Instansi LH;
•
Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan Pelaksanaan Izin Lingkungan & Izin PPLH
Penaatan terhadap BML & KBKL
Penurunan Beban Pencemaran dan Laju Kerusakan LH
AMDAL & PERIZINAN
… Hasil studi Amdal sebagai persyaratan dalam penerbitan izin lokasi ………
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Persyaratan IUP Eksplorasi: a. administratif; b. teknis;
Kegiatan IUP Eksplorasi kondisi geologi Penyelidikan regional Umum & indikasi adanya mineralisasi
informasi secara terperinci dan teliti
c. lingkungan; dan d. finansial.
IUP Eksplorasi terdiri atas: a. mineral logam; b. batubara; c. mineral bukan logam; dan/atau d. batuan.
Clear & Clean (C&C) + Green Pernyataan untuk mematuhi ketentuan
PUU di bidang PPLH.
Eksplorasi
Kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk kelayakan lingkungan serta perencanaan pascatambang
Studi Kelayakan (FS) Sumber: Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2009 dan Pasal 22 Ayat (2), Pasal 23, Pasal 26, Pasal 29 Ayat (2)PP No. 23/2010)
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan
operasi produksi
Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi • konstruksi, • penambangan, • pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan • penjualan, serta • sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. Sumber: Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2009
Persyaratan IUP Operasi Produksi a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial.
Clear & Clean (C&C) + Green
1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan PUU di bidang PPLH; dan 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan PUU (Pasal 26 PP No. 23/2010) PP 23/2010 tentang Keg Pert Minerba
Amdal/UKL-UPL dan Usaha Budidaya Tanaman Pertanian UUD 1945 UU NO.26 TH 2007 PENATAAN RUANG & PP No. 26 TH 2008 RTRWN
Kawasan Lindung
UU 32/2009 UU 32/2004
PP NO.16TH 2004 PENTATAGUNAAN TANAH
Kawasan Budidaya Lahan utk Produksi Biomassa
UU NO.12 TH 1992 SISTEM BUDIDAYA TANAMAN
PP NO.10TH 2010 USAHA BUDIDAYA TANAMAN
UU NO.41 TH 2009 PERTANIAN BERKELANJUTAN UU NO.18 TH 2004 PERKEBUNAN
PP NO.10TH 2010 PWGPPPSL*)
UU NO.41 TH 1999 KEHUTANAN PP NO.38 TH 2007 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
PP NO. 4 TH 2001 PKPLH YG BERKAITAN DGN KEBAKARAN HUTAN &LAHAN Peraturan MENLH No. 10 Tahun 2010
PP NO.150 TH 2000 PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA
Peraturan MENLH No. 07 Tahun 2006 Peraturan MENLH No. 19 & 20 Tahun 2008 – SPM Bid LH - Informasi Kerusakan Tanah
*) Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi
PP No 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah 1. Pasal 8 dan Pasal 13: Penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah serta harus memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah; 2. Pasal 14: Dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemegang hak atas tanah wajib mengikuti persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (seperti: persyaratan AMDAL – penjelasan pasal 14)
PP 18 Tahun 2010: Usaha Budidaya Tanaman Pasal 8 ayat (1): Penetapan luas maksimum lahan untuk setiap jenis usaha budidaya tanaman didasarkan pada ketersediaan, kesesuaian dan kemampuan lahan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya konservasi tanah
Pasal 11 ayat (1) huruf (j): Untuk mendapatkan izin usaha.... pemohon harus memenuhi persyaratan......j. hasil analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
Pasal 25 UU No 18/2004 tentang Perkebunan: Pelestarian Lingkungan Hidup 1. Wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup & mencegah kerusakannya; 2. Sebelum memperoleh izin usaha perkebunan (a) wajib, membuat AMDAL, (b) analisis dan manajemen risiko (hasil rekayasa Genetik), (c) pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan system tanggap darurat untuk penanggulangan kebakaran lahan 3. wajib menerapkan AMDAL dan melaksanakan UKL/UPL dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup 4. Tidak ada AMDAL atau UKL-UPL, Permohonan Izin ditolak 5. tidak menerapkan AMDAL atau RKL/RPL, izin usahanya,
dicabut
Amdal, Izin Lingkungan dan IMB • Persyaratan pengendalian dampak lingkungan menjadi salah satu persyaratan tata bagunan sesuai dengan ketentuan pasal 16 PP 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.. • Setiap bangunan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting harus didahului dengan menyertakan AMDAL (Pasal 26 PP 36/2005). terkait dengan hal tersebut, Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15, PP No. 36 Tahun 2005 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). • IMB tersebut diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerinatah. • Salah satu persyaratan atau kelengkapan yang dibutuhkan untuk pengajuan permohonan IMB gedung adalah AMDAL
RTRW/RDTR
Dokumen LH dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Salah satu persyaratan teknis permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan
Salah satu persyaratan administratif permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan
Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan
IUP Explorasi atau IUP Exploitasi MIGAS
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Sumber: Pasal 13 dan 14 Peraturan MENHUT No. 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Beberapa Persyaratan Reklamasi Pantai • Telah sesuai dengan ketentuan rencana kota yang dituangkan dalam RTRW Provinsi dan/atau Kota/Kabupaten dan RDTR Kawasan Reklamasi, dan dituangkan ke dalam Peta Lokasi laut yang akan direklamasi. • Ditetapkan dengan SK Gubernur dan/atau Walikota/Bupati yang berdasarkan pada tatanan RTRW Provinsi dan atau Kota/Kabupaten serta RDTR Kawasan Reklamasi • Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa; • Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain. Sumber: Peraturan Menteri PU 40 Tahun 2007 Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai
Izin Reklamasi 1. Pasal 15: Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi; 2. Pasal 18: Permohonan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib dilengkapi dengan: a. izin lokasi; b. rencana induk reklamasi; c. izin lingkungan; d. dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial; e. dokumen rancangan detail reklamasi; f. metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; dan g. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan 3. Pasal 19: Izin pelaksanaan reklamasi berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan metode dan jadwal reklamasi; 4. Pasal 20: Izin pelaksanaan reklamasi dapat dicabut apabila: a. tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi; dan/atau b. izin lingkungan dicabut
Sumber: Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulai-Pulau Kecil
Amdal dalam Tahapan Pelaksanaan Proyek KPS
Pasal 4 ayat( 3): Kajian Pendukung
Proses Penapisan Wajib Amdal atau UKLUPL, dan Penyusunan KA Pengadaan Konsultan Amdal
Penyusunan Dokumen AMDAL
IEE
KA
ANDAL
SKKLH & Izin Lingkungan sudah diterbitkan RKL-RPL
Dilampiri dengan Dokumen AMDAL. Pada tahap ini sdh diperoleh SKKLH dan Izin Lingkungan
Pelaksanaan RKL-RPL/ Izin Lingkungan pada tahap: • Pra-kontruksi, • Konstruksi dan • operasi komersial
IEE = Initial Environmental Examination
Sumber: Peraturan Menteri Negara Perecanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. 03 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyedian Infrastuktur
IEE dan AMDAL dalam Proyek KPS
Sumber: Peraturan Menteri Negara Perecanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. 03 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyedian Infrastuktur
PBI 7/2005: Kualitas Kredit dan Lingkungan Hidup Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut: a. prospek usaha; b. kinerja (performance) debitur; dan c. kemampuan membayar Sumber: Pasal 10 PBI No. 7 Tahun 2005
Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup
BANK Debitur Kualitas Kredit
Lingkungan Hidup
BARCLAYS ENVIRONMENTAL social risk assessment in lending: “We also believe that taking due account of our environmental and social impacts is not only the right thing to do, but also makes good business sense.”
Terima kasih
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925 http://www.menlh.go.id/
