GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP DAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan PerundangUndangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; b. bahwa sesuai dengan kewenangannya Gubernur menetapkan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2604); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama; 13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap; 14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal; 16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah; 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah; 18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang; 19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut; 20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3); 21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP DAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 2. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 3. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
4. Status mutu lingkungan adalah keterangan kondisi mutu lingkungan hidup yang menunjuk kondisi cemar atau baik pada suatu lingkungan dalam waktu tertentu bila dibandingkan dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. 5. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali laut dan air fosil. 6. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. 8. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang ditetapkan. 9. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. 10. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. 11. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi. 12. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dalam suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. 13. Baku mutu emisi adalah batas kadar maksimal dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien. 14. Baku mutu tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. 15. Baku mutu tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. 16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yanh melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 18. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. 19. Kerusakan lingkungan penambangan adalah berubahnya karakteristik lingkungan penambangan sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 20. Kriteria baku kerusakan lingkungan penambangan adalah berubahnya karakteristik lingkungan penambangan yang menunjukkan indikator–indikator terjadinya kerusakan lingkungan. 21. Status kerusakan lingkungan bagi kegiatan penambangan bahan Galian C adalah kondisi tanah ditempat dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku kerusakan lingkungan bagi kegiatan penambangan Galian C. 22. Kriteria baku kerusakan terumbu karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang. 23. Status kondisi terumbu karang adalah tingkatan kondisi terumbu karang pada suatu lokasi tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria tertentu kerusakan terumbu karang dengan menggunakan prosentase luas tutupan terumbu karang yang hidup. 24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 25. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. 26. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan. 27. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang melakukan kegiatan menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup. BAB II BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP DAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 2 (1) Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi: a. Baku Mutu Air Berdasarkan Kelas; b. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Domestik;
c. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Tekstil; d. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pelapisan Logam dan Galvanis; e. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minuman Ringan; f. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan; g. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Perhotelan; h. Baku Mutu Air Limbah Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan; i. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi; j. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai; k. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal; l. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pulp dan Kertas; m. Baku Mutu Air Laut untuk Pariwisata dan Rekreasi (Mandi, Renang dan Selam); n. Baku Mutu Air Laut untuk Wisata Bahari; o. Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan; p. Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut; q. Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang; r. Baku Mutu Udara Ambien; s. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap; t. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal; u. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama; v. Baku Mutu Emisi untuk Kegiatan Lain kecuali Industri Semen, Industri Pulp – Kertas dan Industri Besi – Baja; w. Baku Mutu Tingkat Kebauan; x. Baku Mutu Tingkat Kebisingan; y. Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan. (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan belum memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan, berlaku baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 3 (1) Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) dilarang dilampaui setiap saat.
(2) Dalam hal Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui karena keadaan tertentu atau kondisi cuaca tertentu, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melaporkan dan menyampaikan kegiatan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur. Pasal 4 (1) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai menetapkan status mutu lingkungan.
ukuran
untuk
(2) Status mutu lingkungan ditetapkan untuk menyatakan kondisi cemar dan/atau rusak serta kondisi baik. (3) Kondisi cemar dan/atau rusak serta kondisi baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibandingkan dengan Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3). BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5 (1) Setiap Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang limbah ke lingkungan harus mentaati Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. (2) Setiap Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang kegiatannya menimbulkan kerusakan lingkungan harus mentaati kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai kewajiban: a. Melakukan pengelolaan limbah sebelum dibuang ke lingkungan sehingga tidak melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b. Mencegah terjadinya pencemaran dan/atau lingkungan;
kerusakan
c. Menyampaikan laporan hasil pemantauan paling lama 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur dan Instansi Teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan. Pasal 6 Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) ditinjau secara berkala paling singkat dalam 5 (lima) Tahun.
Pasal 7 Bupati/Walikota dapat menetapkan Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9 Peraturan Gubernur diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 14 Maret 2016 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
Diundangkan di Denpasar pada tanggal 14 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 16
