KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung sifat fisik dan/atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (KMNLH, 1998). Kerusakan lingkungan hidup terjadi di darat, udara, maupun di air. Kerusakan lingkungan hidup yang akan dibahas dalam Bab ini adalah meluasnya lahan kritis, erosi dan sedimentasi, serta kerusakan lingkungan pesisir dan laut. A.

LAHAN KRITIS

Salah satu masalah kerusakan lingkungan adalah degradasi lahan yang besar, yang apabila tidak ditanggulangi secara cepat dan tepat akan menjadi lahan kritis sampai akhirnya menjadi gurun. Lahan kritis umumnya banyak terjadi di dalam daerah aliran sungai (DAS) di seluruh Indonesia. Data Departemen Kehutanan menunjukkan lahan kritis di luar kawasan hutan mencapai 15,11 juta hektar dan di dalam kawasan hutan 8,14 juta hektar. Hutan rusak dalam areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sudah mencapai 11,66 juta hektar dan lahan bekas HPH yang diserahkan ke PT. Inhutani 2,59 juta hektar. Mangrove yang rusak dalam kawasan hutan telah mencapai luasan 1,71 juta hektar dan di luar kawasan hutan sebesar 4,19 juta hektar. Total hutan yang rusak sudah mendekati angka 57 juta hektar. Ironisnya, kapasitas lembaga yang bertanggung jawab merehabilitasi hutan dan lahan dengan inisiatif pemerintah tak cukup kuat menangani kerusakan yang terjadi. Realisasi lahan kritis yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan dari tahun 1999 sampai tahun 2001 mencapai 1.271.571 hektar yang terdiri dari 127.396 hektar di dalam kawasan hutan dan 1.144.175 hektar di luar kawasan hutan. Sumber dana untuk merehabilitasi pun amat terbatas padahal tiap hektar lahan yang rusak butuh dana minimal Rp 5 juta. Untuk merehabilitasi lahan kritis 57 juta hektar maka negara perlu menyediakan dana hingga Rp 285 trilyun. Kerugian bukan hanya karena negara harus menyediakan dana untuk rehabilitasi lahan kritis tetapi juga kerugian akibat penebangan ilegal (illegal logging). Menteri Kehutanan Prakosa (2002) mengatakan tiap tahun diperkirakan negara rugi hingga Rp 31 trilyun akibat illegal logging (pencurian, penebangan, peredaran, serta perdagangan kayu secara ilegal). Luas areal hutan yang perlu direboisasi di seluruh Indonesia mencapai 43,111 juta hektar, meliputi Pulau Jawa 111 ribu hektar dan di luar Pulau Jawa seluas 43 juta hektar. Idealnya Pulau Jawa mempunyai hutan minimal 30 persen dari luas daratan. Namun sampai saat ini baru 23% dikurangi lahan kritis yang mencapai antara 250 ribu ha sampai 300 ribu ha (Dr.Ir. Prakoso, MSc, Menteri Kehutanan, pada acara “Pencanangan Reboisasi PT Perhutani bersama masyarakat Bojonegoro,” Kompas 5 Januari 2003). Penyebab utama meluasnya lahan kritis adalah adanya : 1. tekanan dan pertambahan penduduk, 2. luas areal pertanian yang tidak sesuai, perladangan berpindah, 3. pengelolaan hutan yang tidak baik dan penebangan illegal, 4. pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali, 5. ekploitasi bahan tambang. Meluasnya lahan kritis membuat penduduk yang tinggal di daerah tersebut relatif miskin, tingkat populasi sangat padat, luasan lahan yang dimiliki bertambah sempit, kesempatan kerja sangat terbatas, dan lingkungan hidup mengalami kerusakan/degradasi. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi sejak tahun 1997 yang telah memperburuk kondisi perekonomian petani gurem. Akibatnya penebangan hutan oleh rakyat semakin merebak serta lahan yang terancam menjadi kritis semakin meluas. 1.

Tekanan dan pertambahan penduduk

Menurut Statistik Indonesia 2001, pertambahan penduduk dari tahun 1980 sampai tahun 2000 meningkat cepat. Pada tahun 1980 penduduk berjumlah 146,935 juta jiwa bertambah sebesar 1,97 persen menjadi 178,500 juta jiwa pada tahun 1990. Pada tahun 2000 jumlah penduduk menjadi 205,845 juta jiwa atau naik 1,49 persen dengan kepadatan mencapai 109 jiwa per km2. Bertambahnya penduduk meningkatkan kebutuhan pangan dan lapangan kerja serta meningkatkan Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002

VI - 1

eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang akhirnya mengakibatkan terjadikan kerusakan lingkungan. GAMBAR 6.1 JUMLAH PENDUDUK

JUMLAH PENDUDUK (dalam juta)

250

205.843 178.5

200 150

146.935

100 50 0 1980

1990

2000

TAHUN Sumber: BPS, 2001

2.

Luas areal pertanian yang tidak sesuai dan perladangan berpindah

Untuk meningkatkan produksi pangan, sekaligus membuka lapangan kerja, khususnya di daerah pedesaan, maka dilakukan perluasan areal pertanian yang sampai tahun 2001 mencapai 11,5 juta hektar. Namun perluasan areal pertanian di daerah banyak yang secara geografis tidak layak untuk tanaman pertanian, misalnya terdapat pada lereng dengan kemiringan yang tajam, bahkan dengan merusak areal hutan, seperti diilustrasikan Gambar 6.2. Sungguh ironis, program ekstensifikasi lahan pertanian, khususnya di luar Pulau Jawa, disebabkan lahan pertanian yang subur dan sesuai secara geografis di Jawa beralih fungsi menjadi kawasan industri dan pemukiman. Alih lahan ini pada tahun 2000 mencapai 250.000 hektar (Situs Departemen Pertanian, 2002). Selain itu terjadi juga alih lahan konservasi menjadi areal pertanian. GAMBAR 6.2 CONTOH PENEBANGAN POHON DI HUTAN SECARA LIAR UNTUK DIJADIKAN AREAL PERTANIAN TERMASUK DI LERENG YANG DILARANG UNTUK TANAMAN SAYURAN

Sumber: Kompas, 2002

Kegiatan lain yang memperluas lahan kritis adalah peladang berpindah yang menurut data dari Departemen Kehutanan sampai tahun 2000 ada 14.618 KK (Kepala Keluarga) peladang berpindah yang mengolah lahan 24.264 hektar. Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002

VI - 2

BOKS 6.1 LANGKAH PEMERINTAH DALAM MENGATASI ALIH FUNGSI LAHAN • Pemberlakukan Intruksi Presiden No. 3 Tahun 1990 tentang Larangan Alih Fungsi Lahan Sawah untuk Penggunaan Selain Pertanian; • Pembentukan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) di bawah koordinasi BAPPENAS, tahun 1993; • Pemberlakuan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; • Pemberlakuan UU No. 69 Tahun 1996 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang; • Pemberlakuan PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

3.

Pengelolaan hutan yang tidak baik dan penebangan ilegal

Pengelolaan hutan Indonesia perlu dilakukan secara profesional dan terencana sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara optimal, tanpa mengurangi kemampuan hutannya memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat lokal, nasional, regional, dan internasional. Sistem pengusahaan hutan yang ada telah menimbulkan berbagai masalah di beberapa daerah yang berdampak pada degradasi hutan. Selama lima tahun terakhir, laju deforestasi diperkirakan 1,6 juta hektar per tahun. Berdasarkan citra satelit 1995-1999 hutan produksi yang rusak di Indonesia pada 432 HPH mencapai 14,2 juta hektar, sedangkan kerusakan pada hutan lindung dan hutan konservasi mencapai 5,9 juta hektar. Dalam buku Potret Keadaan Hutan Indonesia yang diterbitkan akhir tahun 2001 oleh Forest Watch Indonesia diungkapkan laju kerusakan hutan pada era tahun 1980-an di Indonesia adalah sekitar satu juta hektar/tahun, kemudian pada awal tahun 1990-an tingkat kerusakan mencapai 1,7 juta hektar/tahun. Lalu, sejak tahun 1996 meningkat lagi menjadi rata-rata dua juta hektar/tahun. Hutan yang sudah terdegradasi dan gundul di Indonesia ada di Sumatera (terdegradasi 5,8 juta hektar dan gundul 3,2 juta hektar); di Kalimantan (degradasi 20,5 juta hektar dan gundul 4,3 juta hektar); di Sulawesi (degradasi dua juta hektar dan gundul 203.000 hektar); di Nusa Tenggara (degradasi 74.100 hektar dan gundul 685 hektar); di Papua (degradasi 10,3 juta hektar dan gundul 1,1 juta hektar); dan di Maluku (degradasi 2,7 juta hektar dan gundul 101.200 hektar). Kerusakan itu disebabkan oleh pemilik HPH melanggar prosedur, penebangan ilegal, perambahan hutan, pembukaan hutan skala besar, kebakaran hutan, serta banyaknya lokasi tambang di daerah hutan lindung dan daerah konservasi meskipun dilarang berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999. Kondisi ini diperburuk oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa tahun lalu. Konflik konsesi pertambangan dengan kawasan lindung menjadi pelik karena ada kontrak-kontrak pertambangan berada di dalam kawasan konservasi. Data Departemen Energi dan Sumber daya Mineral menunjukan saat ini ada 150 perusahaan pertambangan yang kawasan konsesinya (terdiri dari 116 tahap eksplorasi dan 34 sudah dalam tahap ekploitasi) berada di daerah konservasi, dengan jumlah nilai rencana investasi 1-5 tahun sejak 2000 sebesar US$ 3,2 milyar. GAMBAR 6.3 PENEBANGAN KAYU ILEGAL (ILLEGAL LOGGING) DI HUTAN DI KALIMANTAN TIMUR TELAH MEMPERLUAS TERJADINYA LAHAN KRITIS DAN RAWAN LONGSOR

Sumber: Bapedalda Kota Balikpapan, Kaltim, 2002

Penebangan ilegal juga semakin merajalela karena kebutuhan kayu untuk industri tidak bisa dipenuhi dari penebangan legal. Kapasitas industri kayu saat ini adalah 60 juta m3, sedangkan produksi kayu legal dari hutan alam, hutan rakyat, dan perkebunan hanya 22 juta m3. Kekurangan tersebut dipenuhi dari penebangan kayu ilegal atau penebangan berlebih yang dilakukan oleh pemilik HPH. Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002

VI - 3

BOKS 6.2 KASUS PERAMBAHAN HUTAN SUAKA MARGASATWA CIKEPUH, KABUPATEN SUKABUMI Banyak sekali kasus perambahan dan pencurian kayu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka margasatwa. Salah satunya terjadi di kawasan Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi. Penebangan kayu dan perambahan hutan Suaka Margasatwa Cikepuh dimulai awal tahun 1999 sampai bulan Maret 2002. Kayu yang ditebang adalah jenis kayu bungur dan laban berdiameter antara 20 – 60 cm. Kayu ditebang menggunakan alat tebang tradisional dan chain saw. Lahan yang dirambah diperkirakan mencapai 7.000 hektar. Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berupaya melakukan penegakan hukum dan berhasil menjerat para ketua kelompok, koordinator, dan aktor utamanya. Sumber: KLH, 2002

BOKS 6.3 PENEBANGAN KAYU LIAR DI SUKABUMI •

•

•

Penjarahan hutan disertai penebangan kayu di wilayah Perhutani Unit III Jabar, termasuk di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi, masih terus berlangsung. Dalam tahun 2001, di Perhutani Unit III terjadi pencurian kayu sebanyak 114.601 pohon dari berbagai jenis kayu. Kerugian yang diderita mencapai Rp 35,7 miliar lebih. Khusus di KPH Sukabumi dalam tahun yang sama tercatat ada 13.340 pohon yang ditebang ilegal oleh pencuri dengan kerugian senilai Rp 4,1 miliar lebih. Sementara pencurian kayu di wilayah Perhutani Unit III dalam tahun 2002, mulai Januari sampai Mei tercatat sebanyak 23.137 pohon dengan kerugian senilai Rp 8,1 miliar lebih (Ukin Prawirasutisna, Kepala Seksi Humas Perhutani III, Jawa Barat). Untuk menekan gangguan keamanan hutan selama ini lebih dititikberatkan pada pendekatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa hutan khususnya melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Demikian pula dengan upaya yang bersifat polisional, lebih mengedepankan upaya preventif, seperti penyuluhan melalui berbagai media, patroli rutin, kampanye pelestarian hutan. Khusus di KPH Ciamis, Garut dan Sukabumi dilakukan bersama FKPPI dan lembaga lainnya. Kemudian berbagai operasi di antaranya dilaksanakan melalui operasi kayu selama bulan April dan Mei 2002, juga melalui Balok Lodaya 2001 bekerja sama dengan Polda Jabar. Upaya represif yang dilakukan bersama institusi keamanan, selama tahun 2002 berhasil menyita kayu sebanyak 3.506,76 meter kubik, atau naik sekitar 21 persen dibanding prestasi tahun 2001. Ada pun jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 82 orang. Sumber: Pikiran Rakyat, 2 Juli 2002

Kendala yang dihadapi dalam pemberantasan illegal logging antara lain: (1).

(2). (3). (4). (5). (6).

Ada 11 instansi yang berada dalam satu mata rantai pemberantasan illegal logging yang sangat menentukan proses penegakan hukum kejahatan bidang kehutanan yaitu: Menko Polkam, TNI AD/Hankam, TNI AL, Polri, Dephut, Deperindag, Dephub, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemda Provinsi/Kabupaten; Penegakan hukum masih lemah sehingga mafia kayu beraksi dengan bebas; Modus penebangan ilegal: oknum aparat menjadi dinamisator dan supervisor tindak pidana kehutanan, di samping juga menjadi backing; Kondisi moral, sosial dan budaya masyarakat, serta aparat cenderung menjadi tidak lagi peduli pada kelestarian hutan dan penegakan hokum; Ketahanan dan kemandirian masyarakat yang masih rendah dengan pembodohan yang berdalih pemberdayaan masyarakat; Masih ada industri pengolahan kayu yang menerima dan mengolah kayu ilegal;

Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002

VI - 4

(7). (8). (9). (10).

Penanganan illegal logging saat ini belum mencapai hasil yang maksimal karena dilaksanakan secara tidak berkesinambungan akibat biaya yang cukup besar; Kompleksnya permasalahan sosial dan moral di berbagai lapisan masyarakat; Data dan informasi tentang penanganan illegal loging masih sangat terbatas; Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mempehatikan kelestarian hutan. TABEL 6.1 DAERAH-DAERAH YANG RAWAN PENCURIAN DAN PENYELUNDUPAN KAYU

NO

PROPINSI

LOKASI

1 Aceh TN. Gunung Leuser, Bireun, Singkil, Kuala Simpang 2 Riau TN. Bukit Tigapuluh, Rumbai, Dumai, Siak Hulu 3 Jambi TN. Kerinci Seblat, Kuala Tungkal, Bungo Tebo 4 Jawa Timur TN. Meru Betiri, Bondowoso, Lamongan 5 Kalimantan Barat TN. Gunung Palung, Kapuas, Bukit Dayeuh, Batuampar, Paloh, Betung Kerihun 6 Kalimantan Tengah TN. Tanjung Puting, Kuala Kapuas, Barito Utara, Palangkaraya, Barito Selatan 7 Kalimantan Selatan Kotabaru, Muara Teweh, Hulu Sungai Selatan 8 Kalimantan Timur Nunukan, Kutai, Pasir, Hulu Sungai Utara, Tenggarong, Balikpapan 9 Sulawesi Tengah TN.Lore Lindu, Donggala, Palu 10 Papua Sorong Sumber: Media Indonesia, 28 Juni 2002

Upaya Penanggulangan dan Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal Tahun 2002 Dewan Pertahanan Nasional telah menyatakan kejahatan perusakan hutan terutama illegal logging merupakan salah satu ancaman potensial yang dapat meruntuhkan keutuhan dan kesatuan, serta integritas dan integrasi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 2003 Departemen Kehutanan bersama TNI serta instansi terkait dalam penegakan hukum, bertekad meningkatkan penindakan secara tegas pelaku, pemodal, dan backing kejahatan kehutanan tanpa pandang bulu, serta akan lebih transparan dalam pengungkapan aktor di belakangnya. Salah satu upaya Pemerintah untuk menanggulangi penebangan kayu ilegal yang semakin marak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab adalah dengan Pemberlakuan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan ilegal di Kawasan Ekosistem Leuseur dan Taman Nasional Tanjung Puting. Selain itu KLH atas nama Pemerintah Indonesia telah menandatangani letter of intent dengan Pemerintah Norwegia pada tanggal 30 Agustus 2002 yang pada prinsipnya menekankan pentingnya KLH berperan pada kegiatan advokasi, yaitu mendorong semua pihak untuk meningkatkan dan mensinergikan kemampuan dalam pemberantasan mafia illegal logging. BOKS 6.4 LANGKAH PEMERINTAH MENANGGULANGI MASALAH PERTAMBANGAN DI KAWASAN KONSERVASI DAN HPH •

• • • • •

Pemerintah membentuk dua tim melibatkan unsur masyarakat terdiri dari LSM, Perguruan Tinggi, KLH, pemerintah daerah, serta swasta untuk menyelesaikan masalah pertambangan sebagai akibat dari kebijakan yang dituangkan dalam UU No. 41 Tahun 1999. Tujuannya untuk mencari titik penyelesaian masalah tumpang tindih ini, terutama difokuskan pada kontrak-kontrak pertambangan dan energi yang ditandatangani sebelum ditetapkannya UU No. 41 Tahun 1999. Kedua tim tersebut adalah Tim A yang dibentuk melalui SK Menteri Perekonomian dan bertugas untuk meneliti perusahaan yang sudah dalam tahap eksploitasi. Sedang Tim B dengan SK Menhut meneliti perusahaan yang masih dalam tahap ekplorasi; Menyelesaikan Peraturan Pemerintah yang akan menjembatani masalah yang timbul dari UU No. 41 Tahun 1999. Semua kontrak ke depan akan mengikuti aturan UU No. 41 Tahun 1999 yang menyatakan dengan tegas tidak boleh melakukan pertambangan terbuka di hutan lindung dan konservasi. Perusahaan yang menyalahgunakan HPH akan ditunda izin HPH-nya sampai ada pengkajian HPH untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai hutan Indonesia selesai dilakukan. Pemerintah mengharapkan pada tahun 2003 semua HPH sudah mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari. Sumber: siklusits.tripod.com/hutan.htm


VI - 5

Berikut langkah-langkah strategis Dephut untuk mengatasi penebangan ilegal: •

•

• •

• • • •

Menerbitkan SK Menhut No. 541/Kpts-II/2002, yang isinya antara lain mencabut SK Menhut No. 05.1/Kpts-II/2000, menghentikan sementara kewenangan gubernur atau bupati/walikota menerbitkan HPH/izin pemanfaatan hasil hutan. Penerbitan SK Menhut ini telah diperkuat dengan terbitnya PP No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan yang antara lain mengatur kewenangan pemberian izin pemanfaatan hutan dan hasil hutan; Menerbitkan SKB Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 1132/Kpts-II/2001, dan No. 292/MPP/Kep/10/2001, tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat/Bahan Baku Serpih yang dikuatkan dengan PP No 34 Tahun 2002 yang dengan tegas melarang ekspor log; Melakukan kerja sama dengan TNI AL dalam pelaksanaan Operasi Wanabahari, serta dengan Polri dalam pelaksanaan Operasi Wanalaga; Kerja sama dengan negara lain, yaitu penandatanganan MoU dengan Pemerintah Inggris, pada tanggal 18 April 2002, dan dengan RRC pada tanggal 18 Desember 2002, untuk pemberantasan illegal logging dan illegal trade. Diharapkan kerja sama serupa dengan Pemerintah Jepang serta beberapa negara lainnya akan segera menyusul; Mem-back up operasi khusus di daerah sensitif seperti wilayah perbatasan, kawasan konservasi dan taman nasional terpilih; Secara bersama melaksanakan operasi di laut dan perairan; Memberikan back up data intelejen; Pengawasan yang ketat terhadap oknum TNI di lapangan yang bertindak sebagai backing maupun pelaku.

Penegakan hukum telah dilaksanakan di bagian hilir proses penyelundupan kayu. Bea Cukai menangkap kapal Putri IV yang mengangkut kayu gelondongan sebanyak 50 meter kubik. Kemudian tanggal 12 Maret 2002 ditangkap lagi dua kapal asing berbendera Indonesia yaitu Promex 26 dan Promex 27. Kapal itu mengangkut kayu gelondongan 3.400 meter kubik dari Tanjung Selor, Kalimantan Timur. Total kerugian negara yang berhasil diselamatkan kurang lebih Rp 5,8 milyar. Penangkapan ini merupakan yang terbesar sejak adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menperindag dan Menhut bernomor 292/MPP/Kep/10/2001 tertanggal 8 Oktober 2001.

BOKS 6.5 DATA PENEBANGAN ILEGAL

Departemen Kehutanan tanggal 15 Januari 2003 mengeluarkan informasi (berupa siaran pers) yang menggambarkan kondisi aktual kerusakan hutan tropis serta praktek illegal logging yaitu: (1) Hutan yang rusak atau tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai luasan 43 juta hektar dari total hutan Indonesia seluas 120,35 juta hektar, dengan laju degradasi empat tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar per tahun; (2) Penebangan kayu liar dan peredaran kayu ilegal mencapai 50,7 juta m3/tahun, dengan perkiraan kerugian finansial sebesar Rp 30,42 trilyun/tahun. Di samping itu ada kerugian secara ekologi yaitu hilangnya beberapa jenis/spesies keanekaragaman hektaryati; (3) Penyelundupan kayu dari Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, dan Jambi dengan tujuan 3 negara Malaysia, Cina, Vietnam, India mencapai 10 juta m /tahun. Khusus dari Papua mencapai 3 600.000 m /bulan dengan kerugian sebesar Rp 600.000 milyar/bln, atau Rp 7,2 trilyun/thn; 3 (4) Peredaran kayu ilegal di Pantai Utara mencapai 500.000 m /bln (sekitar 500 – 700 kapal per bulan) dengan kerugian finansial sebesar Rp 450 milyar/bln, atau Rp 5,4 trilyun/tahun (5) Kerusakan sangat besar terjadi di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia. Di daerah perbatasan dengan Provinsi Kaltim laju kerusakan seluas 150.000 hektar/th, dan di perbatasan dengan Provinsi Kalbar seluas 250.000 hektar/tahun; (6) Dari hasil kerja sama Dephut dengan TNI AL melalui operasi Wanabahari pada tahun 2001 telah ditangkap delapan kapal, dengan barang bukti sitaan kayu log sebanyak 26.564 m3, dengan perkiraan penerimaan negara yang diperoleh sebesar Rp 63,6 milyar. Tahun 2002 ditangkap lima kapal dengan barang bukti sitaan barupa kayu olahan 2.500 m3, kayu log 11.300 m3, perkiraan penerimaan negara yang diperoleh sebesar Rp 447 milyar.

Sumber: Departemen Kehutanan, 2003


VI - 6

4.

Pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali

Terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia beberapa tahun yang lalu telah membawa dampak yang sangat besar pada lingkungan hidup, sehingga mendapat perhatian yang serius di dalam dan di luar negeri, khususnya oleh negara-negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam, yang sebagian wilayahnya terkena dampak pencemaran asap lintas batas. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan dilihat dari aspek ekonomi bukan hanya hilangnya aset kekayaan tegakan hutan berupa kayu, tetapi dari aspek ekologi banyak kehilangan habitat flora dan fauna liar. Sebagai gambaran akibat pembakaran hutan dan lahan seluas 2.970 hektar oleh PT. Adei Plantation di Bangkinang, Provinsi Riau, negara dirugikan kurang lebih 500 milyar rupiah. Dampak yang sering dirasakan oleh masyarakat adalah kabut asap yang sangat merugikan kesehatan, seperti meningkatnya penderita penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas). Selain itu kabut asap ini mengganggu transportasi baik udara, darat maupun sungai, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perekonomian masyarakat, baik lokal, regional maupun internasional. a.

Pemantauan kebakaran hutan dan lahan

Pemantauan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan sebagai bagian dari sistem deteksi dini dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini dilakukan secara kontinu oleh KLH dan meliputi pemantauan titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan dan Sumatera, kualitas udara (ISPU), jarak pandang, kelembaban, sebaran asap dan awan. Data tersebut diperoleh dari instansi terkait seperti Departemen Kehutanan, BMG, dan LAPAN, serta informasi dari situs ASEAN Service Meteorological Center, Singapura dan Koichi University, Jepang. Hasil pemantauan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk pengendalian kebakaran.

Jumlah Hotspot

GAMBAR 6.4. GRAFIK SEBARAN HOTSPOT DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2002 1,800

Aceh

1,600

Sumatera Utara

1,400

Riau

1,200

Sumatera Barat

1,000 800

Jambi

600

Sumatera Selatan

400

Bengkulu

200 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kep.Bangka Belitung Lampung

Bulan Sumber: KLH, 2002

Jumlah Hotspot

GAMBAR 6.5. GRAFIK SEBARAN HOTSPOT DI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2002 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 -

Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur -

1

2

3

4

5 Bulan 6

7

8

9

10

11

12

Sumber: KLH, 2002 Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002

VI - 7

Menurut data dari Departemen Kehutanan, luas kebakaran hutan di seluruh Indonesia tahun 2002 mencapai 38.389,23 hektar dengan kerugian Rp.122.967.050. Secara rinci luas kebakaran setiap provinsi tahun 2002 dapat dilihat pada Tabel 6.2

TABEL 6. 2 KEBAKARAN HUTAN DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2002 NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

LUAS HUTAN TERBAKAR (HA) 2.211,85 10.983,53 33,25 212,00 8.265,92 2.089,89 141,20 140,95 7.137,30 4.087,75 600,00 361,00 301,09 423,50 200,00 300,00 900,00 38.389,23

Riau Sumatera Selatan Kalimantan Timur Jambi Nusa Tenggara Timur Jawa Timur Bali Sulawesi Tenggara Lampung Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Nusa Tenggara Barat Jawa Barat Kalimantan Barat Maluku D.I. Yogyakarta Sulawesi Tengah JUMLAH Sumber: Departemen Kehutanan, 2002 (Hasil rekapitulasi laporan rutin daerah: Dishut, dishut kab, Balai TN, Balai KSDA, Unit KSDA, HPH, HPHTI, radio komunikasi dari daerah)

b. (1)

KERUGIAN (RP) 72.371.300 8.000.000 13.870.000 17.225.750 11.500.000 122.967.050

Perkembangan penanganan Upaya antisipasi

• Pemerintah telah mengantisipasi akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan tahun 2002 melalui pertemuan Wakil Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Gubernur lima provinsi, Bupati dan ketua DPRD 17 kabupaten yang daerahnya rawan kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 9 Januari 2002. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi 17 kabupaten di Lembang pada tanggal 12-14 Maret 2002; • Mengadakan pertemuan antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan ketua DPRD, Gubernur dan Bupati yang daerahnya rawan kebakaran hutan dan lahan di Riau, serta kunjungan Menteri Kehutanan ke daerah rawan kebakaran Tahun 2002 • Memberdayakan masyarakat lokal dan lembaga adat dengan kearifan tardisional melalui Community Based Fire Management; • Memobilisasi mahasiswa untuk melakukan pemantauan dan advokasi di Kalimantan Barat. Untuk itu ditandatangani kesepakatan kerja sama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Kalimantan Barat dan lima rektor perguruan tinggi di Kalimantan Barat; • Melatih tenaga penyuluh lapangan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 297 orang; • Menyepakati mekanisme pelaporan penanggulangan kebakaran berjenjang dari tingkat desa sampai provinsi dengan melibatkan pemerintah, perusahaan dan masyarakat; • Mensosialisasikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya kebakaran oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan ke daerah; • Menyusun peta rawan kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan tahun 2002 yang bertujuan untuk memprioritaskan kegiatan pengendalian kebakaran pada lokasi-lokasi yang rawan terjadi kebakaran. Peta rawan kebakaran wilayah Sumatera dan Kalimantan terlampir; • Mendorong langkah moratorium penebangan hutan, yang pada tahap awal dilakukan di Pulau Jawa dan Bali; • Mendorong perubahan misi PT. Perhutani dalam empat tahun mendatang, dari produksi menjadi rehabilitasi hutan-hutan yang gundul; Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002

VI - 8

• Mendorong penataan kembali kawasan-kawasan lindung yang saat ini lahannya untuk peruntukan lain, seperti kawasan wisata dan permukiman; • Mendorong/memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses penegakan hukum bagi pelaku perusakan lingkungan/hutan. (2).

Upaya penanganan di tingkat regional ASEAN

Penanganan kabakaran hutan dan lahan juga dilakukan di tingkat regional, yaitu dalam forum ASEAN, baik melalui pertemuan rutin tingkat teknis (Sub-Regional Firefighting Arrangement/ SRFA) untuk wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya, maupun SRFA untuk wilayah Borneo (Kalimantan, Sabah – Sarawak, Brunei Darussalam). Di samping itu ada forum pertemuan yang lebih tinggi yaitu ASOEN Haze Technical Task Force (AHTTF). Upaya yang dilakukan di tingkat regional antara lain ditandatanganinya Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) oleh para th menteri lingkungan negara ASEAN dalam Pertemuan Para Menteri ASEAN tentang Asap ke-9 ( 9 ASEAN Ministerial Meeting on Haze) pada tanggal 10 Juni 2002 di Kualalumpur, Malaysia. Perjanjian akan berlaku efektif bila enam negara telah meratifikasinya. Perjanjian ini mengandung semangat kebersamaan untuk berupaya mencegah, memantau, serta menanggulanggi polusi lintas batas negara. Kemudian akan dibentuknya ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang selanjutnya secara singkat disebut ASEAN Center.

BOKS 6.6 UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

PT. Adei Plantation and Industry Putusan pada tingkat banding: delapan bulan kurungan dan denda Rp 100 juta Status: dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI PT. Jatim Jaya Perkasa Putusan Pengadilan Negeri: bebas murni Status: Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung PT. Cisadane Sawit Raya Status: dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat PT. Bumi Pratama Katulistiwa Status: P21 (tinggal menunggu persidangan) PT. Inti Prona Status: dalam proses penyidikan PT. Mustika Sembuluh Status: dalam proses penyidikan oleh Polda Kalimantan Tengah PT. Windu Nabasindo Lestari Status: dalam proses penyidikan oleh Polda Kalimantan Tengah PT. Bisma Dharma Kencana Status: dalam proses penyidikan oleh Polda Kalimantan Tengah Sumber: KLH, 2002

5.

Ekploitasi pertambangan

Penambangan yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia saat ini banyak menimbulkan kerugian tidak hanya kerugian materi berupa hilangnya devisa bagi negara tetapi juga ancaman dan kerugian bagi lingkungan hidup yaitu rusaknya lingkungan dan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Beberapa perusahaan pertambangan besar dalam melakukan aktifitasnya banyak menimbulkan masalah lingkungan, seperti pembuangan tailing pada PT. Freeport Indonesia ke sungai yang telah menimbulkan masalah. Begitu juga penambangan pasir laut yang banyak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Namun ada perusahaan pertambangan yang mempunyai reputasi yang cukup baik dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain PT. Kaltim Prima Coal (KPC), Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002

VI - 9

Masalah lain yang perlu diperhatikan dan segera ditanggulangi adalah penambang tanpa izin (PETI) yang lokasinya tersebar di hampir seluruh Indonesia (Lihat Gambar 6.6) yang banyak menggunakan air raksa (Hg) dalam proses pengekstrakan emas. Sebagai contoh PETI yang terdapat di Propinsi Kalimantan Tengah, tepatnya pada DAS Rungan dengan sungai utamanya Sungai Takaras. Di sana ada 480 PETI. Satu PETI menggunakan satu atau lebih mesin sedot. Apabila satu mesin menggunakan satu kg Hg dalam rentang waktu tiga bulan dapat dipastikan Sungai Takaras tercemar oleh Hg sebanyak 480 kg, atau dua ton Hg dalam setahun (Kalteng Pos, 21 dan 22 Maret 2003). Kegiatan PETI bahan galian tambang, antara lain batubara dan emas, semakin marak seiring dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Masalah yang terkait dengan penanggulangan PETI adalah: penegakan hukum belum optimal dengan tingkat kedisiplinan aparatnya yang masih perlu ditingkatkan, tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, serta krisis ekonomi yang berkepanjangan Fokus penanganan masalah PETI bahan galian tambang batubara dan emas didasarkan pada pertimbangan: • PETI batubara dalam prakteknya sangat merusak kondisi fisik: lingkungan tempat batubara tersebut, tempat penimbunan batubara (stock pile), lokasi pelabuhan khusus batubara, dan sarana jalan transportasi yang digubakan untuk mengangkut batubara. • PETI emas dalam prakteknya merusak kondisi fisik wilayah penambangan emas serta terjadinya pencemaran merkuri yang semakin meluas. Upaya Penanganan masalah PETI telah dilakukan dengan berbagai cara oleh KLH bersama sama dengan Instansi terkait, baik tingkat pusat maupun Daerah. Selain itu juga dijalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap lingkungan hidup. Upaya tersebut baru pada tahap melakukan sosialisasi tentang bahayanya merkuri terhadap kesehatan manusia melalui berbagai sarana serta perlunya para PETI mengikuti peraturan yang berlaku.

BOKS 6.7 PT FREEPORT INDONESIA Sesuai ketentuan Pasal 32 PP No. 27 Tahun 1999 tentang Amdal, pihak PT. Freeport Indonesia (PT. FI) wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Bupati Timika, Gubernur Papua, Departemen ESDM dan KLH. Atas dasar ketentuan tersebut, pihak PTFI secara rutin, yaitu setiap tiga bulan menyampaikan laporan itu kepada KLH, termasuk di dalamnya laporan tentang pengelolaan tailing. Dari laporan itu tercatat produksi PT. Freeport Indonesia pada tahun 2001 mencapai 242.333 ton bijih per hari. Pembuangan batuan limbah sampai tahun 2001 mencapai 181.623.100 ton ke Danau Wanagon. Rencananya PT. Freeport akan membuang batuan limbah sebanyak 2.675 milyar ton sampai tahun 2014. Berdasarkan laporan pelaksanaan RKL-RPL, KLH memberikan arahan saran tindak. Saran tindak terakhir diberikan pada bulan Oktober 2000 dalam bentuk revisi atas dokumen RKL dan RPL, mengingat beberapa ketentuan dalam RKL-RPL yang ditetapkan tahun 1997 sudah tidak efektif lagi. Sejalan dengan proses revisi RKL dan RPL tersebut, pihak PTFI juga telah melaksanakan studi ERA (Environmental Risk Assesment) khusus untuk pengelolaan tailing dengan bantuan konsultan Parametrix, sesuai dengan komitmen mereka dalam dokumen RKL 300K. Hasil studi ERA ini telah disampaikan oleh pihak PT. FI kepada KLH pada tanggal 23 Desember 2002 dengan kesimpulan antara lain: • Hasil kajian belum menunjukkan bukti konklusif risiko dapat diabaikan, tetapi risiko tailing mungkin lebih tinggi dari yang diperkirakan oleh Parametrix. • Sebagian besar hasil kajian menunjukkan adanya dampak lingkungan akibat tailing, sebagaimana diprediksi dalam dokumen Andal 300K. • Hasil kajian juga menunjukkan adanya beberapa parameter baru yang “bermasalah” dan memerlukan pengkajian lebih lanjut. Memperhatikan berbagai temuan studi ERA tersebut, maka dalam waktu dekat akan segera ditetapkan Keputusan Menteri KLH tentang Penyempurnaan RKL-RPL PT. FI. Sumber: KLH, 2002 Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002

VI - 10

BOKS 6.8 PT. KALTIM PRIMA COAL (KPC) PT. KPC merupakan perusahaan pertambangan dan produksi batu bara PMA yang beroperasi di Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Kontrak Karya No. B - 50 /Pres/10/1981. Dalam laporan (Agustus, 2002), PT. KPC memiliki tenaga kerja 2716 orang, dengan jumlah tenaga kerja asing 28 orang. Produksi batu bara PT KPC : 14.013 kiloton (tahun 1999); 13.135 kiloton (tahun 2000); 15.611 kiloton (tahun 2001). Pada kurun waktu 1999 – 2000, 2000 – 2001, 2001 – 2002 PT. KPC memperoleh sertifikat emas atas penilaian Proper yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. RKL/RPL untuk triwulan Oktober s/d Desember 2001, PT. KPC akan menambang 4,1 juta ton batu bara dan 34 juta bcm (bank cubic meter) overburden dipindahkan ke areal dumping (waste disposal), sedangkan total luas lahan yang dibuka sektar 73 ha. Kegiatan manajemen pengelolaan lingkungan hidupnya melaksanakan Environmental Management System (EMS) berikut: • Pengelolaan lingkungan hidup internal dan eksternal melibatkan tenaga ahli • Integrasi manajemen lingkungan dengan struktur manajemen perusahaan • Rencana kerja manajemen lingkungan yang komprehensif • Program tahunan audit lingkungan internal • Laporan rutin bulanan dan tahunan pengelolaan lingkungan oleh divisi lingkungan kepada manajemen perusahaan • Mekanisme pelaporan kecelakaan kerja • Program pelatihan karyawan • Penyediaan dana pengelolaan lingkungan tahun 2001 mencapai US$ 6.026.698 1

Upaya pengelolaan kualitas udara TABEL 6.3 HASIL PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN DI PT. KPC Parameter Baku Mutu (PP 41/1999) NH (ppm) 2,0 CO (ug/Nm3) 10,000 H2S (ppm) 0,02 HC (ug/Nm3) 160 3 NOx (ug/Nm ) 150 SO2 (ug/Nm3) 365 Debu (ug/Nm3) 230 Pb ug/Nm3) 2

Kws Panorama < 0,001 259 - 546 < 0,001 34 91 – 159 <8 70 < 0,1

Hasil Analisa Kws Kws Lembah Hijau Tj. Bara Camp < 0,001 < 0,001 34 - 101 42 - 243 < 0,001 < 0,001 37 30 19 - 33 20 - 26 <8 <8 42 37 < 0,1 < 0,1

Kws Batu Putih < 0,001 19 – 99 < 0,001 32 1 – 20 <8 19 < 0,1

Sumber : Lab Udara ITB, Juni, 2002

2

Upaya pengelolaan kualitas air • Setiap hari secara rutin setiap hari dilakukan pemantauan kualitas air limbah dan air sungai sekitar lokasi operasi PT KPC (42 titik pantau), lokasi Sangatta dump discharge, Pit K, Sungai Murung. • Pemanfaatan fasilitas oily water separator plant ( oil spill control ) • Pengelolaan air asam tambang dengan melakukan klasifikasi dan pemisahan batuan penutup yang didasarkan pada potensi pembentukan asam. Jika diperlukan penutupan batuan asam dilakukan dengan rekayasa dan bila tidak mungkin, maka aliran air asam tambang dinetralisir dengan menggunakan kapur. • Hasil uji NAG, sisa batuan terbagi menjadi NAF (Non Acid Forming/tidak berpotensi menghasilkan air asam tambang) sehingga ditempatkan di atas final dump dengan luas terkelola 1.700 ha (2002); PAF (Potensial Acid Forming) ditempatkan pada bagian bawah final dump dengan luas terkelola 1.700 ha (2002). • Meneliti geokimia di areal eksplorasi dan penumpukan akhir (final dump). • Pengukuran kualitas air bulanan untuk pendingin di aliran keluaran berbataan dengan stasiun pembangkit listrik, air laut dekat bakau di titik pasang surut pantai dan air laut di daerah bakau

3 Upaya pengelolaan limbah B3 • Penyimpanan: pelumas bekas di gudang penyimpanan limbah B3 dengan upaya tidak melewati waktu 90 hari (memiliki izin dari KLH melalui SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45, tanggal 11 April 2003) • Pemanfaatan: pemanfaatan pelumas bekas untuk bahan bakar pembantu dalam kegiatan peledakan ANFO-Emuls kegiatan penambangan (memiliki izin dari KLH melalui SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No 49, tanggal 11 April 2003) • PT. KPC melalui data uji Laboratorium ASL yang diterbitkan Agustus 2002, telah melakukan uji TCLP dan LD50 terhadap sampel limbah padat (fly ash dan bottom ash) dengan kesimpulan kandungan parameter uji yang masih di bawah baku mutu. Namun demikian perlu juga dilakukan uji karakteristik limbah B3 lainnya. 4 Aspek lingkungan lain • Revegetasi: pelaksanaan revegetasi di lahan bekas galian, top soil dan overburden yang sudah baik • Reklamasi: 800.000 pohon telah ditanam pada lahan 1.000 ha • Rehabilitasi tambang 106,5 ha dengan pembibitan 215.973 pohon terdiri dari 104 spesies (92 lokal). 5 Community development (Menurut data tahun 2002 dana untuk kegiatan CD Rp 15.444.000.000) • Peningkatan pendidikan (renovasi dan pembangunan gedung sekolah). • Kegiatan peyediaan infrastruktur bagunan sekolah, jalan dengan perkiraan biaya US$ 301.160; peningkatan pendidikan SD – S3 (US$ 171.000) • Peningkatan kesehatan & gizi dengan perkiraan biaya US$ 182.670. • Peningkatan ekonomi atau pendapatan dengan perkiraan biaya US$ 690.000. • Peningkatan pelayanan masyarakat dan pengembangan SDM (US$ 180.313)

Sumber: KLH, 2002 Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002

VI - 11

BOKS 6.9 PENAMBANGAN PASIR RIAU Kegiatan penambangan pasir laut di Riau merusak lingkungan hidup dan merugikan ekonomi negara. Untuk mengatasi ekspor pasir laut yang tidak terkontrol Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan sejumlah langkah-langkah. Tahun 2000, ada surat keputusan bersama (SKB) antara gubernur dengan para bupati dan juga keluarnya SKB tiga menteri (Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup) 14 Februari 2002 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut juga didukung dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut.

13 KAPAL PASIR YANG DITANGKAP: MV Profesor Gorjunov, 7.135 GT (Rusia), pemilik PT. Aneka Yasa Setia: ditangkap di Selat Durian, perairan Tanjungbalai Karimun; 2. MV Samsung Apollo, 5.130 GT (Korea), pemilik PT. Aneka Yasa Setia: ditangkap di Selat Durian, perairan Tanjungbalai Karimun; 3. MV Vasco Da Gama, 36.000 GT (Belanda), pemilik PT. Equator Reka Citra: ditangkap di Selat Durian, perairan Tanjungbalai Karimun; 4. TB Jasmine V, 7.864 GT (Jepang), pemilik PT. Pola Kendali Karimun: ditangkap di Selat Durian, perairan Tanjungbalai Karimun; 5. TB Olivia V, 4.860 GT (Jepang), pemilik PT. Pola Kendali Karimun: ditangkap di Selat Durian, perairan Tanjungbalai Karimun; 6. MV Alexander Van Humbolt (Luxemburg), pemilik PT. Citra Karimun Aditya: ditangkap di perairan Tanjung Uban; 7. MV Lange Wapper (Belgia), pemilik PT. Citra Karimun Aditya: ditangkap di perairan Tanjung Uban; 8. MV Hikarigo (Honduras) dredger statis; 9. TB Yamani-02 (Belize) Tug Boat; 10. MV KLK-II (Honduras) Dredger Statis; 11. MV Bintang Harmoni (Honduras) Sand Pump Ship; 12. TB Bintang Baru (Honduras) Pusher Tug; 13. MV Banel (Singapura) Sand Pump Ship. 1.

Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Pasir Laut diberikan langsung oleh bupati setempat, seperti yang telah dilakukan oleh Bupati Karimun untuk beberapa perusahaan penambangan pasir setempat. Sejauh ini proses perizinan langsung diajukan kepada bupati, hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Gubernur Riau dengan bupati/walikota di Provinsi Riau Nomor KPTS.33/II/2001, KPTS 18/II-2001, KPTS 3 tahun 2001 dan KPTS 23 tahun 2001 tanggal 14 Pebruari 2001. Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua TP4L No. 01/K-TP4L/VIII/2002 tentang Pedoman Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, Sub-Pokja 2 TP4L secara proaktif melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengawasan dan pengamanan. Hasilnya ditangkapnya 13 kapal pasir di perairan Riau yang diduga telah melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengusahaan pasir laut, antara lain UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; UU No. 11 Tahun 1967 tentang KUHP; UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber: KLH, 2002


VI - 12

BOKS 6.10 PENAMBANG TANPA IZIN (PETI) 1. PETI di bekas lokasi penambangan emas PT. Ampalit Mas Perdana (PT . AMP) di Kasongan, Kabupaten Sampit, Kalimantan Tengah. PT. AMP yang mempunyai Kontrak Karya seluas 10.745 ha mulai beroperasi sejak tahun 1994 menambang emas. Produksinya bulan Januari 1994 mencapai 139,3 kg, 1995 menjadi 296,8 kg dan 1996 menurun menjadi 271,8 kg. Maraknya penambang tanpa izin (PETI) yang dimulai pada tahun 1997 (termasuk perusakan kantor PT. AMP seluas empat ha) menurunkan produksi PT. AMP dan meningkatnya kerusakan lingkungan. Hal ini terlihat pada bekas galian para PETI yang ditinggalkan begitu saja tanpa ada upaya reklamasi. Dalam upaya penanganan PETI emas di wilayahnya, pemerintah daerah telah berusaha dengan dikeluarkannya Perda No. 11 tahun 1998 tentang Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas di Provinsi Kalimantan. Permasalahan: • • • •

Hamparan hutan di daerah sekitar Sungai Cempaga dan Sungai Katingan atau tepatnya di lokasi pertambangan emas Cempaga Buang dan Kasongan saat ini sudah gundul; Hutan telah berubah menjadi ratusan kolam raksasa tak beraturan, dengan diameter mencapai 200 meter dan dengan kedalaman tak kurang dari 25 meter, tanpa adanya upaya reklamasi; Pemakaian merkuri untuk mengikat bijih emas semakin marak sehingga pencemaran lingkungan sudah terjadi dan tidak terhindarkan lagi; Diduga belum melakukan kegiatan reklamasi dan revegetasi di bekas daerah pertambangan sesuai dengan dokumen RKL-RPL. Tabel 6.4 Data Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalimantan Tengah Jumlah Kecamatan 1 Kapuas 12 2 Kotawaringin Timur 9 3 Kotawaringin Barat 7 4 Barito Utara 4 5 Barito Selatan 5 Total 37 Sumber : Laporan MENLH ke DPR, Maret 2000 No

Kabupaten

Jumlah Mesin (unit) 2709 2877 622 791 58 7057

Luas Lahan (Ha) 785 863 187 237 17 2089

2. PETI emas di Kabupaten Landak dan Bengkayang, Kalimantan Barat Pelaku PETI emas diawali dari Kabupaten Singkawang kemudian berkembang ke wilayah lain dan saat ini berpusat di Kabupaten Bengkayang dan Ketapang. Sistem bagi hasil antara pemodal (cukong) dan masyarakat sebesar 70:30. Hal ini sangat mempengaruhi penduduk setempat yang asalnya masyarakat agraris. Permasalahan: • • • • •

Lokasi penambangan di kawasan Cagar Alam Mandor, di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Namun lokasi tersebut termasuk dalam konsesi PT. Sungai Kencana. Lokasi tersebut mengandung 60 persen kandungan emas. Terjadi tumpang tindih kebijakan pusat-daerah. Saat ini kondisi Cagar Alam Mandor yang masih baik tinggal 30 persen, sementara 70 persen termasuk lokasi makam Mandor Juang telah rusak berat. Kondisi kawasan yang sudah rusak berupa hamparan pasir kwarsa (30%), dihiasi lubang berdiameter 15-25 meter, kedalaman delapan meter. Lokasi PETI di areal pertanian dan perkebunan, yang menghancurkan hara dan kesuburan tanah. Sungai tercemar akibat pembuangan tailing yang bercampur merkuri, sehingga diperkirakan mencemari sumber air PDAM Pontianak, Kalimantan Barat.


VI - 13

GAMBAR 6.6 PETA SEBARAN LOKASI PETI DI INDONESIA

Sumber: Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, 2002


VI - 14

B.

EROSI DAN SEDIMENTASI

Erosi yang terjadi di Indonesia tidak bisa dilihat dalam seluruh kesatuan wilayah. Karena selama ini erosi hanya dipantau di DAS-DAS yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Dalam kaitan dengan pengelolaan sumber daya alam melalui program Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT), telah ditetapkan pola RTL-RLKT (Rencana Teknis Lapangan-RLKT) sebagai instrumen perencanaan jangka panjang 15 tahun dan jangka menengah lima tahun. Sampai saat ini telah disusun Pola RTL-RLKT di seluruh Indonesia yang tersebar di 39 SWP DAS (Satuan Wilayah Pengelolaan DAS). Sampai tahun 1999 telah disusun pola RLKT sebesar 20 persen dari luas daratan Indonesia. Sayangnya tidak semua SWP DAS mempunyai data tentang erosi. 1.

Faktor DAS

Daerah Aliran Sungai adalah wilayah tangkapan air hujan yang akan mengalir ke sungai yang bersangkutan. Perubahan fisik yang terjadi di DAS akan berpengaruh langsung pada kemampuan retensi DAS menghadapi banjir. Retensi DAS adalah kemampuan DAS untuk menahan air di bagian hulu. Perubahan tata guna lahan, misalnya dari hutan dijadikan perumahan, perkebunan atau lapangan golf akan menyebabkan retensi DAS berkurang secara drastis.

GAMBAR 6.7 KERING - Sungai Cilutung, salah satu anak Sungai Cimanuk yang memberikan sumbangan pelumpuran (sedimentasi) paling besar, kering kerontang di musim kemarau. Air sungai yang biasanya meluap, pada awal September 2001 hanya berupa kolam-kolam kecil, sehingga jangankan untuk pertanian, untuk kebutuhan mandi saja sudah tidak memadai. Sumber: Kompas, 3 September 2001, Juru foto: Hers Suganda

2.

Kesalahan Pembangunan

Pola penanggulangan banjir serta longsor sejak abad ke-16 hingga akhir abad ke-20 di seluruh dunia sebenarnya hampir sama, yaitu dengan pelurusan, sudetan, pembuatan tanggul, pembetonan dinding, dan pengerasan tampang sungai. Sungai-sungai di Indonesia 30 tahun terakhir ini juga mengalami hal serupa. Intinya adalah mengusahakan air banjir secepat-cepatnya dikuras ke hilir, tanpa memperhitungkan banjir yang akan terjadi di hilir. Pola pelurusan dan sudetan seperti di atas jelas mengakibatkan percepatan aliran air menuju hilir. Di bagian hilir akan menanggung volume aliran air yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Jika tampang sungai di tempat tersebut tidak mencukupi maka akan terjadi peluapan ke bagian bantaran. Jika bantaran sungai tidak cukup, bahkan mungkin telah penuh dengan rumah-rumah penduduk, maka akan terjadi penggelembungan atau pelebaran aliran. Akibatnya areal banjir semakin melebar atau bahkan alirannya berpindah arah. Pelurusan dan sudetan sungai pada hakikatnya merupakan penghilangan retensi atau pengurangan kemampuan retensi alur sungai terhadap aliran airnya. Penyelesaian masalah banjir di suatu tempat dengan cara ini merupakan penciptaan masalah banjir baru di tempat lain di bagian hilirnya. Oleh karena itu, pola penanganan banjir di Indonesia memasuki abad ke-21 harus menggunakan prinsip integralistik yaitu One River-One Plant and One Intergrated Management. Dengan prinsip ini maka banjir juga harus dibagi secara integral sepanjang sungai menjadi banjir kecil-kecil, guna menghindari banjir besar yang destruktif di suatu tempat tertentu. Perlu dikembangkan juga prinsip Let River be Natural River. Implikasinya dalam penanggulangan banjir adalah justru sungai alamiah yang bermeander, bervegetasi lebat, dan memiliki retensi alur tinggi, yang perlu dijaga kelestariannya karena mempunyai retensi tinggi terhadap banjir.


VI - 15

Sebagai contoh pengurangan luas Segara Anakan secara intensif berlangsung dalam 15 tahun terakhir dari tahun 1977 – 1992 hingga mencapai 2.490 hektar atau 166 hektar per tahun. Tahun 1992 – 2002 pengurangan seluas 600 hektar atau 60 hektar per tahun. Tahun 2002 luasannya tinggal 1200 hektar. Rencana pemindahan muara ke arah barat sekitar 2,5 Km keluar segara anakan diperkirakan mampu mengurangi pelumpuran hingga 0,74 juta meter3 per tahun. Tetapi sudetan diperkirakan akan berdampak pada pelumpuran dipantai Pangandaran Timur dan sekaligus menyebabkan perubahan salinitas di Segara Anakan (Harian Kompas, tulisan Dr. Ing. Agus Maryono, 2002). GAMBAR: 6.8 SEGARA ANAKAN YANG MENGALAMI PENYEMPITAN

Sumber: Suara Pembaruan, 2002

3.

Pendangkalan

Faktor pendangkalan sungai termasuk faktor penting pada kejadian banjir. Pendangkalan sungai berarti terjadinya pengecilan tampang sungai, hingga sungai tidak mampu mengalirkan air yang melewatinya dan akhirnya meluap. Pendangkalan sungai dapat diakibatkan oleh proses pengendapan (sedimentasi) terus-menerus, terutama di bagian hilir sungai. Proses sedimentasi di bagian hilir ini dapat disebabkan oleh erosi intensif di bagian hulu. Erosi ini selain merupakan akibat dari rusaknya DAS bagian hulu hingga tanahnya mudah tererosi, juga karena pelurusan sungai dan sudetan, yang dapat mendorong peningkatan erosi di bagian hulu. Material tererosi ini akan terbawa aliran dan lambat laun diendapkan di hilir hingga menyebabkan pendangkalan di hilir. Masalah pendangkalan sungai sudah sangat serius dan ditemukan di hampir seluruh daerah hilir/muara di Indonesia. Untuk itu perlu segera disosialisasikan perbaikan DAS dengan pelarangan penjarahan hutan dan penghentian HPH serta peninjauan kembali proyekproyek pelurusan dan sudetan-sudetan yang tidak perlu. Pendangkalan sungai juga dapat diakibatkan oleh akumulasi endapan sampah yang dibuang masyarakat ke sungai. Sampah domestik yang dibuang ke sungai terutama di kota-kota besar akan berakibat terjadinya pendangkalan dan penutupan alur sungai sehingga aliran air tertahan dan akhirnya sungai meluap. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat antara lain penghijauan/reboisasi dan rehabilitasi lahan. Departemen Kehutanan mentargetkan rehabilitasi lahan kritis di seluruh Indonesia dalam tahun 2002 seluas 818.657 ha, terdiri atas 257.240 ha di dalam kawasan hutan dan 561.417 ha di luar kawasan hutan. Pemerintah telah memberikan bantuan kepada penduduk di daerah tanah kritis, langsung dan tidak langsung, untuk mengurangi eksploitasi sumber daya lahan secara tidak bertanggung jawab sehingga merusak dan mencemari lingkungan hidup. Selain itu pemerintah juga berupaya Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002

VI - 16

menyediakan lapangan kerja untuk menampung para pengangguran, yang tahun 2002 mencapai 42 juta orang (Data SBSI mengacu ke ILO, Kompas 5 Januari 2002). Konsentrasi TSS pada sungai Ciliwung, di daerah kelapa Dua dan Pantai Indah Kapuk, Propinsi DKI Jakarta merupakan contoh betapa cepatnya terjadi pendangkalan di sungai tersebut (lihat gambar 6.9)

(mg/l)

GAMBAR 6.9 KECENDERUNGAN KONSENTRASI TSS DI SUNGAI CILIWUNG, DKI JAKARTA

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Kelapa Dua (Hulu) Pantai Indah Kapuk (Hilir)

Tahun Sumber: KLH, 2002

C.

KERUSAKAN LINGKUNGAN PESISIR DAN LAUT

Pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu sangat diperlukan, mengingat 140 juta penduduk atau 60 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir dalam jarak 50 km ke arah darat dari pantai. Kerusakan maupun pencemaran di wilayah ekosistem daratan telah nyata menurunkan kualitas mutu lingkungan, orang lalu mengalihkan perhatian ke sumber daya pesisir dan laut sebagai alternatif media lingkungan yang sudah sampai pada tahap untuk dapat ‘digarap.’ Pandangan semacam ini memang tidak sepenuhnya salah, sebab menimbulkan ‘harapan baru.’ Namun, lingkungan laut juga tak kurang bermasalah. Adanya pengelolaan yang keliru, misalnya konversi hutan mangrove, penambangan pasir dan penangkapan ikan hias di habitat terumbu karang secara paksa (memakai racun dan bahan peledak), tumpahan minyak, dan masih banyak lagi, pasti dan sudah menurunkan bahkan menghilangkan kemampuan alam untuk merehabilitasi (asimilasi) dirinya sendiri. Terjadinya penurunan kualitas hutan di daerah hulu DAS, misalnya telah nyata dirasakan akhirakhir ini, berupa berbagai bencana, seperti tanah longsor, banjir maupun kekeringan, kebakaran hutan, dan lain-lain, merupakan dampak negatif kegiatan manajemen lingkungan yang kurang, bahkan tidak memperhatikan kaidah-kaidah pokok pengelolaan yang ramah lingkungan. Data tahun 2000 menunjukkan 42 kota besar dan 181 kabupaten berada di wilayah pesisir yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan berbagai aktivitas lain. Di wilayah kota dan kabupaten, terdapat kurang lebih 80 persen industri yang memanfaatkan sumber daya pesisir dan membuang limbahnya pun ke wilayah pesisir. Pesisir Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati laut tropis dunia, yaitu antara lain 30 persen hutan mangrove di dunia; 30 persen terumbu karang dunia, khususnya Indonesia bagian timur; 60 persen konsumsi protein berasal dari sumber daya ikan di mana 90 persen ikan yang ditangkap adalah ikan perairan pesisir dan sisanya berasal dari perairan dalam. Terdapat kurang lebih 14 sektor pembangunan yang didukung oleh 20 undang-undang dan lima konvensi internasional yang merupakan regulasi wilayah pesisir, yang umumnya bersifat antar sektoral dan antar wilayah. Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002

VI - 17

Konsentrasi penduduk yang sebagian besar (60%) berada di wilayah pesisir, secara nyata telah menimbulkan tekanan pada lingkungannya. Berbagai jenis limbah (padat maupun cair) terminal akhirnya adalah laut. Apabila jumlah limbah yang harus diasimilasi tersebut masih sesuai atau di bawah kemampuan daya dukung dan potensi lingkungannya, mungkin tak timbul masalah yang menjadi bencana lingkungan. Dampak pencemaran di pesisir relatif mudah menyebar luas, mengenai apa saja yang dilaluinya, seperti ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. KLH bekerja sama dengan IPB memodifikasi penelitian Talaue-McManus (2000) untuk proyek Laut China Selatan (LCS). Proyek LCS (di provinsi yang berbatasan langsung dengan LCS yaitu Riau termasuk Batam, Babel/Sumsel dan Kalimantan Barat, serta Provinsi Lampung, Banten dan DKI Jakarta), mengambil contoh lima kota yaitu Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, Pontianak, Jakarta dan empat sungai besar Musi, Kapuas, Ciliwung, Cisadane untuk diteliti beban pencemaran di pesisirnya dengan menganalisis kualitas air di sekitarnya, kualitas sedimen, contoh biota, perubahan organisme laut yang hidup maupun komunitas laut yang terpengaruh (mangrove, terumbu karang, dan lamun). Hasilnya, lima kota-4 DAS seluas 16.370 km2 dari total luas wilayah 391.900 km2 (populasi sekitar 59 juta), sudah tercemar bahan organik.

TABEL 6.5 BEBAN LOGAM BERAT KE TELUK JAKARTA As

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn

Kg/hr

Kg/hr

Kg/hr

Kg/hr

Kg/hr

Kg/hr

Kg/hr

Kg/hr

Sungai Cisadane

0,00

0,00

4.17

0,00

34,70

18,10

23,30

10,340.00

Angke

0,00

0,00

6.67

0,00

139,00

34,80

118,00

2,026.00

Grogol

0,00

0,00

2.77

6,40

4,80

0,00

9,00

110,30 8,605.00

Krubut

19,00

0,00 191,00

15,60

10,30

6,50

197,00

Ciliwung

26,10

0,00

62,20

0,00

56,60

0,00

151,00

790,00

Sunter

0,00

0,00

0,49

67,40

62,20

0,00

36,10

3,069.00

Cakung

0,35

0,00

3,80

0,00

26,50

0,00

39,00

828,00

Bekasi

0,00

0,00

32,90

47,40

11,90

0,00

140,00

10,742.00

Cikarung

0,00

0,00

21,00

54,00

25,80

94,60

43,50

6,473.00

TOTAL

45,45

0,00

325

190,80

371,8

154,0

756,90

42,983.30

Sumber: KLH, 2002

1.

Kondisi Pesisir dan Laut

a.

Mangrove

Hutan mangrove yang karakteristik fisiknya dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai tempat pemijahan ikan, penahan lumpur dan pencegah terjadinya intrusi serta abrasi pantai, telah mengalami penyusutan sebesar kurang lebih 31 persen dari jumlah 4,29 juta ha. Indonesia memiliki mangrove yang terluas di dunia. Total luasan hutan mangrove di dunia adalah 15,9 juta hektar dan 4,25 juta hektar atau 27 persen-nya berada di Indonesia (Dephut, 1982). Berdasar laporan PHPAAWB (1987), hutan mangrove Indonesia diperkirakan tinggal sekitar 3,24 juta hektar. Sedangkan hasil interpretasi citra landsat tahun 1992, luas hutan mangrove di Indonesia adalah 3.737.000 hektar (Departemen Kehutanan, 1992). Hutan mangrove dibagi menjadi fungsi kawasan hutan tetap, terbatas dan yang dapat dikonversi. Sampai tahun 1990 telah ditunjuk hutan produksi seluas 1.077.000 hektar (25,34%) dan kawasan suaka alam serta kawasan pelestarian seluas 742,828 hektar (sekitar 17,48% dari luas kawasan seluruh hutan mangrove). Selain itu, diusulkan pelepasan areal hutan mangrove seluas 20.871 hektar untuk dikonversi bagi kepentingan sektor pertanian (sawah pasang surut), perikanan (tambak), transmigrasi (pemukiman), industri dan lainnya. Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002

VI - 18

TABEL 6.6 LUAS HUTAN MANGROVE TAHUN 1998/1999

NO

PROVINSI

LUAS (HA) KAWASAN

NON-KAWASAN

TOTAL

1

DI Aceh

2

Sumatera Utara

3

Riau

4

Sumatera Barat

5

Jambi

6

Bengkulu

10,468.62

35,565.66

46,034.28

7

Sumatera Selatan

458,562.29

429,811.55

888,373.84

8

Bangka Belitung

129,317.42

29,205.23

158,522.65

9

Lampung

10,762.07

7,607.91

18,369.98

10

Jawa Barat

32,314.40

66,844.41

99,158.81

11

Banten

1,139.31

27,999.14

29,138.45

12

Jawa Tengah

18,931.67

76,406.35

95,338.02

13

DI Yogyakarta

0.00

0.00

0.00

14

Jawa Timur

15

Kalimantan Barat

16

Kalimantan Selatan

17

Kalimantan Timur

18

Kalimantan Tengah

474,999.90

19

Sulawesi Utara

21,846.78

26,732.97

48,579.75

20

Sulawesi Tengah

6,106.05

112,210.29

118,316.34

21

Sulawesi Selatan

64,601.79

443,591.31

508,193.10

22

Sulawesi Tenggara

28,600.16

59,886.18

88,486.34

23

Bali

7,034.07

18,519.74

25,553.81

24

Nusa Tenggara Barat

3,757.29

16,476.97

20,234.26

25

Nusa Tenggara Timur

24,731.81

106,926.57

131,658.38

26

Maluku

148,710.00

0.00

148,710.00

27

Timor Timur

4,600.00

0.00

4,600.00

28

Papua

1,326,990.00

0.00

1,326,990.00

29

DKI Jakarta

0.00

0.00

0.00

3,720,187.31

5,527,851.60

9,248,038.91

Jumlah

2,442.69

344,401.11

346,843.80

71,674.63

9,268.61

80,943.24

551,747.79

603,373.68

1,155,121.47

4,586.26

9,251.99

13,838.25

36,703.50

226,645.51

263,349.01

42.22

97,669.98

97,712.20

86,918.03

252,907.00

339,825.03

76,166.91

132,453.36

208,620.27

116,431.65

643,509.18

759,940.83

1,750,586.90

2,225,586.80

Sumber: Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, 1999

b.

Terumbu karang

Total luas terumbu karang Indonesia 85.707 km2, dengan jenis keanekaragaman hayati terumbu karang meliputi: >450 jenis karang batu; 2.500 jenis moluska; 1.512 jenis krustasea; 850 jenis spons; 745 jenis ekinodermata; 2.334 jenis ikan; 30 jenis mamalia laut; 38 jenis reptilia laut. (Sumber: COREMAP). Kondisi terumbu karang sudah Indonesia semakin mencemaskan. Sekitar 14 persen dalam kondisi kritis, 46 persen telah mengalami kerusakan, 33 persen dalam kondisi masih cukup bagus dan hanya 7 persen kondisinya masih sangat bagus.


VI - 19

TABEL 6.7 KONDISI TERUMBU KARANG INDONESIA (PERSEN TUTUPAN KARANG HIDUP) WILAYAH INDONESIA TINGKAT KONDISI

INDONESIA BARAT

TENGAH

TIMUR

Sangat baik

3,51

6,72

9,17

5,04

Baik

15,20

25,37

32,11

22,95

Buruk

26,07

38,81

26,61

31,16

Sangat buruk

53,22

29,10

32,11

39,86

Sumber: Didasarkan pada 414 station (Suharsono, 2000)

2.

Penyebab Terjadinya Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut

a.

Mangrove

Menyusutnya hutan mangrove akibat kebijakan pemerintah, seperti program pengembangan tambak ekstensifikasi, kebijakan perluasan kawasan industri, pembukaan lahan untuk pembukaan persawahan pasang surut, pemukiman dan lainnya. Beberapa ahli menyebutkan akar masalahnya antara lain belum adanya satu persepsi pengelolaan mangrove dan kurang koordinasi dalam tata ruang daerah. Berikut beberapa masalah pelestarian hutan mangrove: • Kurangnya peran aktif pemerintah daerah dalam upaya rehabilitasi akibat kerusakan mangrove, di antaranya melalui peningkatan pemahaman serta komitmen di tingkat eksekutif maupun legislatif di daerah; • Tidak adanya kepastian hukum, terutama dalam penetapan (zonasi) area mangrove. Perambahan hutan mangrove secara sistematis dan sporadis, berbentuk perubahan status kawasan khususnya untuk perluasan tambak, dilakukan secara besar-besaran oleh pihak swasta maupun masyarakat, di samping perubahan status menjadi kawasan permukiman, industri, untuk diambil kayunya dan keperluan lain. Contohnya kawasan hutan mangrove di Muara Angke, Jakarta, seluas 327,61 ha (termasuk jalan tol Prof Sedyatmo dan Cengkareng Drain), banyak mengalami tekanan, pengalihan menjadi tambak, meningkatnya pencemaran dan perambahan. “Formula” yang cukup memadai untuk menghentikan atau mengurangi upaya perambahan ini, belum ditemukan; • Teknik pemanfaatan sesuai penetapan kebijakan pengelolaan mangrove, sehingga pemanfaatannya pun dapat terus berlanjut, kurang dijalankan; • Mekanisme rehabilitasi dan pendanaan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat (para pemangku kepentingan) untuk berbagai program rehabilitasi hutan mangrove, belum memadai. Kendala dalam pengelolaan hutan mangrove, antara lain: • Terbatasnya data dan informasi (lokasi, luasan, status dan kondisi mangrove); • Terbatasnya peta tata guna hutan mangrove yang meliputi kawasan lindung (cagar alam, suaka alam, suaka margasatwa, hutan lindung) dan kawasan budi daya (produksi dan konversi) yang dituangkan dalam Penataan Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten; • Perambahan hutan mangrove oleh masyarakat; • Mekanisme pendanaan untuk program rehabilitasi hutan mangrove, belum memadai. b.

Terumbu karang

Lima ancaman utama yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang merusak terumbu karang Indonesia, adalah: (1) Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan racun sianida yang disemprotkan ke arah ‘kepala’ terumbu karang agar ikan mabuk. Ikan yang diambil masih hidup, baik sebagai ikan hias atau untuk makanan. Proses kegiatan tersebut pasti akan merusak karang secara menyeluruh; (2) Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Bom diledakkan di wilayah karang dangkal. Letakan selain membunuh ikan yang dikehendaki, juga dapat membunuh larva, benur dan karang; (3) Pengambilan batu karang untuk bahan bangunan dan produksi kapur; Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002

VI - 20

(4) Sedimentasi dan pencemaran, sebagai akibat penggundulan hutan di daerah hulu DAS, dan air limbah pertanian, pemukiman dan industri. (5) Penangkapan ikan dalam jumlah berlebihan (over fishing), meskipun tidak merusak terumbu karang secara langsung, tetapi dapat mengurangi jumlah dan keragaman ikan dan biota invertebrata lainnya. •

Penangkapan ikan dengan racun Harga ikan, khususnya jenis Napoleon Wrasse di restoran Hongkong mencapai US$ 60 sampai US$180 per kg. Indonesia menjadi negara pemasok terbesar jenis ikan tersebut di pasar pangan Asia, yaitu 50 persen dari seluruh pasokan, dengan perkiraan nilai keseluruhan mencapai US$ 200 juta/tahun. Penangkapan ikan dengan racun tersebut, diperkirakan telah menimbulkan kerugian sebesar US$ 46 juta, dalam empat tahun. Pilihan penangkapan ikan yang berkelanjutan dengan hook-and-line, menghasilkan devisa negara dan lapangan kerja untuk lebih dari 10.000 nelayan Indonesia dalam beberapa tahun yang akan datang serta manfaat netto sekitar US$ 321,8 juta.

• Penangkapan ikan dengan bahan peledak Hasil perhitungan biaya berbentuk pendapatan berkelanjutan yang berasal dari perikanan saja, diperkirakan enam kali lebih besar dari perolehan jangka pendek yang diterima dari penangkapan ikan dengan peledak (US$ 86.000 dibandingkan dengan US$ 15.000). Kerugian lain yang dialami masyarakat (dalam bentuk proteksi wilayah pantai dan penerimaan dari sektor pariwisata yang hilang), bahkan ternyata lebih tinggi di wilayah yang mempunyai potensi pariwisata, dan atau konstruksi wilayah pantai yang penting. Kerugian ini diperkirakan masingmasing sebesar US$ 193.000 dan US$ 482.000 •

Pengambilan batu karang Perikanan terumbu karang yang subsisten maupun komersial memang memberikan sumbangan nyata bagi ekonomi nasional. Sudah sejak lama, batu karang digunakan untuk bahan bangunan, industri kapur, dan kerajinan karang hiasan. Pengambilan batu karang pernah terjadi di Pulau Bali, akibatnya sebagian hotel kini setiap tahun harus mengeluarkan biaya yang tinggi (lebih dari US$ 100.000) untuk mengatasi erosi wilayah pantainya. Kegiatan pengambilan batu karang masih terjadi di beberapa tempat seperti di Pulau Lombok, dengan total biaya kerusakan diperkirakan mencapai 7,5 kali lebih tinggi, dibanding keuntungan bersih yang diperoleh para pengambil karang tersebut. Hasil penelitian Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan, IPB dengan KLH dengan menggunakan pendekatan Total Economic Value (TEV), menunjukkan nilai ekonomi wilayah pesisir Barelang dan Bintan (didasarkan atas tiga kelompok ekosistem dominan yang ada di kawasan tersebut, yaitu mangrove, terumbu karang dan padang lamun), menghasilkan nilai, masing-masing US$15.877,42/ha untuk mangrove; US$140.770,52/ha untuk terumbu karang dan US$136.829,86/ha untuk padang lamun. Nilai estimasi kerusakan mangrove, terumbu karang dan padang lamun sebesar US$10.652043,80/tahun; US$51.787.816,51/tahun dan US$ 28.209.810,00/tahun. Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield = MSY) dari ikan-ikan terumbu karang mencapai 80,082 ton/tahun. Dengan luas total terumbu karang 17.500 km2 berarti MSY perikanan karang, diperkirakan akan mencapai 4.57 ton/tahun. (Third Phase: Indonesia and The Kingdom of Norwegia, 1999),

3.

Kebijakan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut

KLH, melaksanakan Program Pantai dan Laut Lestari (P2LL), dengan tujuan utama mengendalikan pencemaran dan perusakan ekosistem pesisir dan laut, berdasar Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1999. P2LL, yang dicanangkan 19 Nopember 1996, adalah nama atau label program kerja pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan di wilayah pantai dan laut berskala nasional, dan dilaksanakan secara mandiri oleh setiap daerah otonom. Program P2LL ini mulai dilaksanakan Desember 2000 di tingkat provinsi antara lain Bali, Sulawesi Tenggara, Riau, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Banten dan DKI Jakarta; Tingkat kabupaten seperti Sukabumi, Lampung Selatan, Bantul, Pasir Panajam, Kutai Kartanegara, Kepulauan Riau, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem dan Pontianak; Tingkat Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002

VI - 21

Kota seperti : Kendari, Denpasar, Semarang, Batam, Cilacap, Padang, Surabaya, Makasar, Cilegon, Balikpapan dan Tarakan. P2LL terdiri atas tiga paket, yaitu (1) Pantai Wisata Bersih, adalah program kerja pengendalian pencemaran, kerusakan dan kebersihan wilayah pantai dan laut yang merupakan tujuan wisata, (2) Bandar Indah, adalah program kerja pengendalian pencemaran di wilayah pelabuhan laut, dan (3) Teman (Terumbu Karang dan Mangrove) Lestari, adalah program kerja pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan terumbu karang dan mangrove. Prinsip dasar pelaksanaan P2LL, adalah "SAFE" yaitu simple (sederhana), accountability (terukur), focus (terfokus) dan enforcement (penegakan hukum) yang “harus” didukung melalui komitmen para kepala daerah dan DPRD setempat. Pengelompokan pengelolaan lingkungan wilayah pesisir dan laut melalui P2LL, akan dilakukan di Teluk Bone, meliputi delapan kabupaten Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara (Bulukumba, Sinjai, Bone, Wajo, Luwu, Luwu Utara, Kolaka dan Buton); Teluk Benoa (Kabupaten Badung dan Kota Denpasar); Teluk Tomini (Sulawesi Tengah dan Gorontalo). Kegiatan yang telah diupayakan adalah peningkatan pemantapan koordinasi untuk pelaksanaan operasional pelestarian sumber daya alam pesisir dan laut, meliputi: • Pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut (terumbu karang, mangrove, padang lamun) mengadapi abrasi pantai, kegiatan reklamasi, pengusahaan pasir laut melalui penetapan baku kerusakan; • Pengendalian pencemaran ekosistem pesisir dan laut: dumping di laut, pembuangan limbah langsung ke laut oleh kegiatan industri, pelabuhan, anjungan minyak lepas pantai, National Contingency Plan for Oil Spill, baku mutu laut, resor wisata pantai/pulau; • Pengendalian kerusakan dan pencemaran pesisir dan laut lintas batas negara: Marine Electronic Highway (MEH) di Selat Malaka dan Selat Singapore, Regional Programme for Building Partnerships in Environmental Protection and Management for the East Asian Seas (PEMSEA), Coordinating Body on the Sea of East Asia (COBSEA) and the South China Sea, IndonesiaNorway for Barelang (Batam-Rempang-Galang) & Bintan Island Development Management, Oil Spill Preparedness and Response & Oil Spill Response Action Plan in the East Asian Seas (OSPAR & OSRAP); • Rehabilitasi dan budi daya mangrove di Pantai Siwa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Colaborative Environmental Project in Indonesia, CEPI-Canada). a.

Penanggulangan Kerusakan Mangrove

Pasal 20 Ayat 2 Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang menyatakan penetapan kawasan lindung dan kawasan budi daya merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang penetapannya pun melalui peraturan pemerintah. Sedang struktur, pola pemanfaatan dan arahan pengelolaan kawasan lindung (termasuk kawasan mangrove) dan budi daya, dilakukan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dua fungsi utama pengelolaan hutan mangrove adalah pertama fungsi lindung dengan tujuan utama meningkatkan fungsi pengaturan tata air, pencegahan intrusi air laut, polusi, perlindungan terhadap angin, abrasi pantai dan mempertahankan habitat biota akuatik dan terestrial; sedang yang kedua pengelolaan untuk menjaga fungsi pelestarian dengan tujuan utama menjaga kemurnian, keunikan keanekaragaman genetik, spesies dan ekosistem hutan mangrove. Kegiatan perlindungan dan pelestarian diupayakan agar hutan mangrove mampu menampung dan terintegrasi dengan kepentingan dan hak masyarakat sekitarnya. Langkah tindak yang perlu dilaksanakan antara lain melalui : • Komitmen dan konsistensi pemerintah daerah (provinsi dan/atau kabupaten/kota) dalam pengembangan wilayahnya masing-masing untuk tetap mengacu pada Penetapan Tata Ruang Daerah, berdasar prinsip konservasi untuk kawasan jalur hijau mangrove dan tetap menjaga fungsi pelestarian untuk kawasan hutan mangrove sebagaimana telah ditetapkan dalam peruntukannya, yaitu sebagai suaka alam atau suaka margasatwa; • Penetapan jalur hijau pantai menggunakan mangrove untuk kawasan-kawasan yang sesuai secara ekologis (Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung: 130 x perbedaan pasang surut melalui peraturan daerah; • Menetapkan lokasi-lokasi prioritas rehabilitasi (ke dalam klasifikasi kritis dan super kritis) dan melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan mangrove yang telah terdegradasi melalui kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Program ini dinamakan Rehabilitasi Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat. Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002

VI - 22

Upaya pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu dalam beberapa kegiatan yang tersebar di berbagai instansi, seperti: •

BAPPENAS, proyek CRMP-USAID (Coastal Resources Management Planning) dimulai tahun 1997 dan akan berakhir bulan September 2003; merupakan salah satu komponen penting dari Program Pengelolaan Sumber Daya Alam II (Natural Resources Management - NRM II) di mana tujuan utamanya adalah untuk membantu proses penguatan kelembagaan dan desentralisasi pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan di Indonesia. CRMP-USAID dilaksanakan di tingkat nasional dengan demo-site di empat provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Lampung dan Papua;

•

Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Marine and Coastal Resources Management Project (MCRMP) Loan ADB No 1770/SF/INO, sebagai kelanjutan proyek MREP (Marine Resources Evaluation Program) dimulai bulan September 2002 sampai dengan 31 Desember 2006, dan akan dilaksanakan di 43 kabupaten dari 15 provinsi. Tujuan utamanya pengelolaan berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut serta keanekaragaman hayati dan perlindungan lingkungan. Empat komponen pokoknya, yaitu (1) perencanaan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut; (2) pengelolaan data dan informasi spasial; (3) evaluasi kerangka hukum pengelolaan sumber daya pesisir dan laut serta upaya penegakannya; (4) skema pengelolaan sumber daya alam skala kecil. Pengelolaan pulau-pulau kecil meliputi:

• • • • • • b.

Pelestarian tatanan lingkungan pulau-pulau kecil; Daya dukung lingkungan pulau-pulau kecil; Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut dan ekosistemnya; Penataan ruang dan keterpaduan antara sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia di kawasan pulau-pulau kecil; Pengelolaan lingkungan pulau–pulau kecil: carrying capacity; Pengelolaan lingkungan Barelang (Batam, Rempang, Galang dan Pulau Bintan): IndonesiaNorway. Pengendalian Pencemaran Ekosistem Pesisir dan Laut

Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian pencemaran ekosistem pesisir dan laut adalah : • Penyelesaian Rancangan Keppres tentang Penanggulangan Darurat Tumpahan Minyak di Laut/National Contingency Plan untuk oil spill (NCP); • Wisata bahari/resort wisata pantai atau pulau (eco-resort). Sebelum KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, UNESCO menyelenggarakan kongres dunia tentang laut dan pantai di Paris (3-7 Desember 2001). Maksud diadakannya kongres tersebut adalah berupaya agar Pasal 17 Agenda 21 dapat diimplementasikan (Soegiarto, A, 2002, dalam Warta ISOI No. 16). Hasil kongres berupa ringkasan eksekutif berjudul “Ensuring the Sustainable Development of Oceans and Coasts, A call to Action” yang dibukukan oleh IOC, tersebut diakhiri dengan himbauan agar menempatkan isu kawasan laut dan pantai pada KTT Pembangunan Berkelanjutan, sebab penduduk dunia terus bertambah. Kurang-lebih 70 persen kota-kota besar berpenduduk delapan juta adalah kota pantai, di mana 65 persen dari 13,4 juta penduduknya hidup dalam kemiskinan. Karena itu perlu dilakukan segera rencana aksi dan implementasinya secara global demi terjaminnya kelestarian fungsi alam lingkungan kehidupan laut dan pantai seluruh dunia. Kebutuhan penting saat ini, terutama dalam otonomi daerah adalah peningkatan kerja sama yang semakin berkualitas dalam mengelola sumber daya pesisir dan laut, misalnya perlunya menempatkan bidang perikanan dalam jalur pembangunan berkelanjutan, sehingga penangkapan berlebih (over fishing) dapat dihindari. UN Straddling Fish Stocks Agreement telah memutuskan agar penggunaan alat/perlengkapan yang seharusnya ramah lingkungan adalah sesuatu unsur kunci yang penting (Soegiarto, 2002). Indonesia sebagai negara kepulauan tropis terbesar telah melakukan kerja sama regional dan internasional. Tujuan utamanya antara lain adalah untuk meningkatkan kepedulian yang baru menghadapi tantangan yang tersulit dalam penggunaan perairan laut sebagai peluang untuk memanfaatkan keuntungan perdagangan dan globalisasi yang ada bagi masyarakat pantai. Aktivitas yang sudah, sedang dan akan berjalan, antara lain, adalah kerja sama dengan:


VI - 23

• • • •

•

• •

•

• •

IMO/World Bank/GEF: Marine Electronic Highway di Selat Malaka dan Selat Singapore, dikoordinasi oleh KLH; Penyelenggaraan GEF/World Bank/IMO Second Meeting of the Marine Electronic Hihgway (MEH) Steering Committee, Jakarta, 1-3 Mei 2002; Marine Pollution Exercise (Marpolex) Belawan 2002, Latihan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Belawan tahun 2002, tanggal 25-26 September 2002; Pelaksanaan kegiatan Norway-Indonesia Cooperation in Sustainable Environmental Management: Integrated Marine and Coastal Biological Diversity Management for Barelang (Batam-RempangGalang) and Bintan Island. (Laporan Kunjungan Team Project B ke Hordaland County Norwegia, 18-25 Agustus 2002 Barelang & Bintan Island Norway-Indonesia Fase IV); Coordinating Body on The Seas of East Asia (COBSEA), antara lain pelaksanaan UNEP/GEF Programme: ‘Reversing Environmental Degradation Trends in The South China Sea and The Gulf of Thailand, yang terdiri dari enam komponen working group of mangrove, coral reef, sea grass, wetlands, land-based pollution, and fisheries. KLH menjadi pelaksana untuk komponen land based pollution dan saat ini menjadi tuan rumah untuk The Second Meeting of the Regional Working Group for Land-based Pollution, di Batam, 18-21 September 2002; GEF/UNDP/IMO PEMSEA: Site Evaluation for the Development of PEMSEA Integrated Coastal Management (ICM Parallel Site in Sukabumi); GIWA (Global International Water Assessment): Semakin meningkatnya pencemaran perairan laut, secara global disadari telah semakin diperlukannya kegiatan pemantauan berkala kualitas airnya, termasuk perairan ZEE, juga biota lautnya, terutama mamalia laut/Cetacean. Dari penelitian sebelumnya, sejak tahun 2002 beberapa pakar biota laut ini telah merasa perlu untuk mengusulkan dibangun semacam Indonesia’s Marine Mammal Management Area berdasar data, bahwa perairan Indonesia dihuni oleh 31 jenis Cetacea (lumba-lumba, porpoise dan binatang paus), baik di laut dalam maupun perairan dekat pantai, yang bersifat menetap maupun yang migran; MEA (Millennium Ecosystem Assessment): tahun 2002 dalam rangka melaksanakan side events persiapan WSSD telah dilakukan Indonesia lokakarya tentang MEA di Bali yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Australia, melalui Australia National University (ANU), bersamaan dengan penandatanganan kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia (melalui DKP) yang diakomodasi ke dalam suatu forum Australia Timor Seas Experts Forum. KLH berperan serta dalam persiapan lokakarya lanjutan sebagai NFP program GEF-UNEP di Indonesia. Tahap sekarang sedang dalam pembahasan pemilihan demo-sites yang dipilih paling tidak dari tiga provinsi yaitu: Kalimantan Timur, Papua, dan Sulawesi Utara, berdasarkan kriteria yang telah disetujui; ICRI (International Coral Reef Initiative): P2O-LIPI/COREMAP; ICRAN (International Coral Reef Area Network): Direktorat Kawasan Konservasi, Ditjen PHKA, Departemen Kehutanan, selaku penanggung jawab Indonesian project sites.

DAFTAR PUSTAKA Kementerian Lingkungan Hidup, 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: KMNLH Kementerian Lingkungan Hidup, 2002, Meniti Jalan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Jakarta. Badan Pusat Statistik, 2002, Statistik Indonesia 2001, Jakarta. Banda Pusat Statistik, 2002, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2001, Jakarta. Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, 2001, Terumbu Karang di Indonesia, Mei 2001 Indonesia an official handbook 2002, November, 2002 Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dan Kementerian Lingkungan Hidup, 2002, Sosialisasi Strategi Pengelolaan Terpadu DAS Bengawan Solo dalam Konteks Otonomi Daerah, November 2002 Indonesia Forest Watch, 2001, Potret Keadaan Hutan Indonesia, Desember Warta ISOI, No. 16, Oktober-Desember 2002. Jl Pasir Putih I/No 1, Ancol Timur, Jakarta 14430.


VI - 24

KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Recommend Documents